LEMBAGA PEMERINTAHAN ADAT TENGANAN

KELOMPOK I

ABSTRACT

Government agency is a body set up to regulate aspects of life in society. There are two kinds of government agencies in the traditional village of Tenganan, the institutions of government agencies and tribal government agencies. In general it can be distinguished between the two tasks and functions of the government agencies. The difference between the other departments of government agencies carry out functions relating to the administration of the general government and government agencies organizing function of indigenous tribal affairs and religious matters, especially matters relating to Hindu religious customs and traditions of indigenous peoples Tenganan. However, in this article focus on the institution as a customary rule of interesting things for consideration in the study Sociology and Anthropology.Wealth customs and trasdition and maintained by villagers of Tenganan, making it seen as a traditional indigenous survive in the current development era. Tenganan traditional village community is a group of people who are bound by a sense of cultural unity. Tenganan persistence of indigenous peoples to maintain customs and traditions are also reflected in the pattern of life of the village administration, which until now maintain the integrity of the existing traditional village. The existence of the traditional village of Tenganan up to date can be maintained even beyond the role of village government in its effect to the public administration. It is influenced by the level of trust and the implementation of values espoused Tenganan the indigenous peoples of the Hindu Dharma Sapta Indra. These values are known as trihita karana concept that the value of human relationships set up by god or the hyang, man's relationship with man, and man's relationship to nature or the environment. Obedience indigenous Tenganan in running such values makes the existence of traditional institutions is highly recognized and respected by the people there. The existence of traditional governance institutions would require a high form of synergy between the existing institutions of government agencies, so that between each of these institutions can support each other and work together. Traditional institutions and service agencies in Tenganan has rights and responsibilities of each in governance. But do not demand the possibility of interaction form of government that supports the implementation of the livelihood of a harmonious society. Therefore it takes openness between all parties to achieve harmony in the society.PendahuluanLembaga Pemerintahan adalah lembaga yang sangat berperan penting dan sebagai salah satu faktor pendukung dalam mengatur tata kehidupan dalam suatu daerah. Lembaga pemerintahan memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh daerah tersebut. Dengan demikian, adanya lembaga pemerintahan adat dalam suatu desa adat juga sangat berperan penting dalam upaya menjaga kelestarian suatu kehidupan masyarakat dan kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat desa adat, salah satunya yaitu lembaga pemerintahan adat yang ada di desa Tenganan Pegringsingan. Sistem lembaga yang terstruktur dengan tugasnya masing-masing membuat desa Tenganan menjadikan desa yang teratur secara sistem pemerintahannya.Lembaga pemerintaan adat merupakan institusi yang sudah ada sejak zaman dahulu , diperlihara dan ditaati secara turun-temurun, dari generasi satu ke generasi berikutnya. Untuk nama dan penyebutan lembaga adat berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain.Di antara lembaga-lembaga adat itu, ada yang telah musnah sama sekali, ada pula yang masih ajeg dan lestari yang merupakan aset bangsa yang sangat luhur. Salah satu di antara beberapa lembaga adat yang masih ajeg di bumi Nusantara ini, adalah desa adat tenganan di Bali.

Yang menarik dari sistem pemerintahan di desa adat Tenganan adalah memperbolehkan masyarakat desa adat Tenganan pegringsingan terbuka terhadap masyarakat dan budaya luar. Namun tetap dalam pengawasan dan kontrol dari pemimpin mereka. Pengawasan dan kontrol tersebut penting agar mereka tetap menjaga adat istiadat mereka meskipun banyak pengaruh luar yang masuk.

Terdapat 3 banjar di dalam Desa Adat Tenganan, yaitu banjar kauh di bagian barat, banjar tengah di tengahl-tengah, dan banjar kangin atau di bagian timur. Banjar itu sendiri berfungsi untuk memudahkan dalam mendata terkait dengan upacara, yang dalam sistem upacara itu setiap rumah memiliki pembagian tugas sendiri-sendiri seperti halnya setiap rumah ada yang membawa satu kelapa, pisang, semangka dan sebagainya urutan seperti itu dilakukan pada saat 3 bulan sekali atau setiap kali upacara dilakukan. Di dalam masing-masing banjar mempunyai sistem pemerintahannya sendiri yang bertujuan agar dalam melaksanakan upacara adat pembagian untuk sesajen dapat terbagi secara bergiliran dan teratur dan juga mempermudah dalam melnjalankan program-program pemerintahan adat.

Masyarakat desa adat Tenganan memiliki sistem pemerintahan adat yang berpengaruh lebih terhadap kehidupan masyarakat dibandingkan sistem pemerintahan dinas. Kuatnya pengaruh sistem pemerintahan adat tersebut mampu menjaga erat tradisi dan budaya yang mereka miliki hingga bertahan sampai saat ini. Kita perlu mengetahui penyebab terjadinya hal tersebut, seperti bagaimana sistem pemerintahan adatnya? apa saja peran pejabatpejabat dalam lambaga pemerintahan adat? bagaimana proses pembentukan struktur pemerintahan? apa saja program pemerintahan adat? bagaimana jalinan kerjasama antara pemerintah adat dengan pemerintahan daerah? darimana penggajian pemerintah adat diperoleh ?dan juga bagaimana hasil kinerja pemerintahan adat?. Dengan mengetahui beberapa hal tersebut kita bisa memahami struktur dan pelaksanaan pemerintahan adat di desa Tenganan yang mempunyai peranan penting dalam kelestarian adat, tradisi dan budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat adat Tenganan.Dalam penelitian di desa adat Tenganan ada dua metode yang kami gunakan, metode tersebut adalah sebagai berikut: Yang pertama kami menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti baik lingkungan fisik maupun perilaku masyarakat, seperti bentuk pembagian banjar dan tempat-tempat rapat pemerintah adat. Kemudian mencatat halhal penting dari hasil pengamatan itu dan mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan video.

Tentunya tidak cukup dengan mengamati, karena hal yang akan kami teliti adalah lembaga pemerintahan yang struktur dan sistem pemerintahannya berada di dalam masyarakat tersebut. Sehingga kami juga menggunakan metode yang kedua, yaitu metode wawancara, kami menanyakan hal-hal yang ingin diteliti dan diketahui kepada orang-orang yang bersangkutan, disini adalah beberapa anggota dari lembaga pemerintahan adat (Pak Suja) dan dinas (Pak Putu), juga beberapa masyarakat desa data Tenganan. Tujuan dari metode ini yaitu untuk menguji kebenaran dan menambah kelengkapan dari data-data yang kita peroleh dari referensi sebelumnya atau dari pengamatan kita. Dari metode ini bisa dihasilkan catatan,rekaman, dan juga video sebagai bahan pembuatan laporan dan data hasil penelitian dalam bentuk fisik.Sistem Pemerintahan Adat

Desa adat Tenganan memiliki dua sistem pemerintahan, yaitu pemerintahan dinas yang dipimpin oleh perbekel atau kepala desa dan yang kedua adalah pemerintahan adat .Kepala pemerintahan dinas sekarang bernama Pak Putu yang dalam pemerintahan adat menjabat pada krama desa ke-19 (komandan kopral). Beliau harus menunggu 10 - 15 tahun lagi untuk menjadi anggota krama desa teratas.Sedangkan dalam pemerintahan adat adalah sebagai berikut:

Ada tiga struktur dalam desa adat Tenganan, yaitu:

1. Krama desa ( pasangan suami istri asli orang tenganan, tidak cacat fisik, tidak poligami,tidak janda/duda, tidak melakukan 2 kesalahan yang sama, anaknya belum ada yang menikah, masa jabatan tidak ditentukan ). Jika salah satu pejabat mempunyai anak dan anak tersebut menikah, secara otomatis anaknya tersebut mengggantikan untuk menjabat ke lembaga adat. Tetapi dimulai dari jabatan yang berada di posisi paling bawah atau nol dan orang tuanya turun ke krama gumi pulangan. Dan jika anak si pasutri tersebut menikah dengan orang luar maka secara otomatis pasutri tersebut langsung turun jabatan. Krama desa teratas (kepala adat) yang sekarang bernama Pak Suwarjata atau yang dikenal dengan nama Pak Suja.Krama desa adalah struktur teratas dalam masyarakat adat tenganan yang juga berfungsi sebagai lembaga pemerintahan adat yang paling utama dan merencanakan serta menyelenggarakan program-program di dalam masyarakat adat Tenganan.

Jumlah angggota krama desa sekarang adalah 25 pasang, yang terbagi atas :1-5 Luanan = sesepuh (satu orang menjadi simbolis)

6-11 Juru bicara Komandan kopral dan sekretaris

12-17 Pembantu pelaksana program

18-15 KopralTetapi jumlah itu bisa berubah-ubah tergantung dengan jumlah perkawinan yang terjadi. Meskipun jumlahnya tidak tetap, tetapi mempunyai struktur lembaga pemerintahan yang tetap secara umum. Gambaran secara umum untuk menjelaskan bentuk atau struktur dari sistem pemerintahan di desa adat Tenganan bisa dilihat dari gambar di bawah ini.

Pertama disebut Luanan. Ini merupakan penasihat atau penglingsir desa yang diisi oleh keluarga yang memiliki nomor urut perkawinan 1-5. Luanan biasanya hadir ketika sudah selesainya persiapan rapat atau suatu acara.

Struktur kedua yakni Bahan Roras. Posisi Bahan Roras ini terbagi menjadi dua yakni Bahan Duluan yang diisi keluarga dengan nomor urut perkawinan 6-11 dan Bahan Tebenan yang diisi keluarga dengan nomor urut perkawinan 12-17. Bahan Duluan merupakan pelaksana pemerintahan sehari-hari, perencana, pelaksana atau pucuk pimpinan. Pasangan keluarga nomor urut 6-7 disebut dengan nama Tamping Takon (tampi artinya menerima dan takon artinya pertanyaan) yang bertugas untuk menampung atau menjawab segala macam pertanyaan dari krama desa. Sementara keluarga dengan nomor urut-12-17 disebut dengan Bahan Tebenan. Tugasnya sebagai pembantu atau cadangan Keliang Desa. Struktur terakhir yaitu Peneluduan. Lapisan ini merupakan keluarga dengan nomor urut perkawinan 18 dan seterusnya. Seorang dari Peneluduan tampil sebagai Saya atau Juru Warta secara bergiliran setiap bulan. Peneluduan ini pun dibagi lagi menjadi dua yakni Tambalapu Duluan yang diisi keluarga dengan nomor urut perkawinan 18-23 sebagai penggerak dalam segala kegiatan dan Tambalapu Tebenan yang diisi keluarga dengan nomor urut perkawinan 24-29 sebagai cadangan atau pengganti. Jika seorang Bahan Duluan meninggal dunia atau anaknya menikah, tidak serta merta posisinya digantikan sang anak. Posisi itu akan diisi oleh keluarga di nomor urut berikutnya. Sementara anak Bahan Duluan itu masuk sebagai krama desa dengan nomor urut terbaru.Enam orang anggota Bahan Duluan secara keseluruhan berperan sebagai Keliang Desa. Dalam keseharian, gabungan Bahan Duluan dengan Bahan Tebenan dengan anggota yang berjumlah 12 orang yang disebut Bahan Roras bertugas sebagai Penyarikan (sekretaris). Tugas sebagai Penyarikan ini dipegang setiap anggota secara bergantian, satu orang setiap bulan.

Sementara gabungan antara Tambalapu Duluan dengan Tambalapu Tebenen yang berjumlah 12 orang disebut Tambalapu Roras, bertugas sebagai Saya Arah atau Juru Warta. Pembagian tugasnya adalah tiap empat orang anggota secara bergantian setiap bulan, mengerjakan tugas sebagai Saya Arah. Kelompok tugas yang lain disebut Peneluduan yang terdiri dari lima orang anggota, mempunyai tugas menjemput anggota Luanan yang berjumlah lima orang untuk mengikuti rapat atau sangkepan di Bale Agung.Pemerintahan desa adat sehari-hari di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dipimpin oleh Bahan Duluan dibantu oleh seorang Penyarikan dan empat orang Saya Arah.

2. Krama Gumi pulangan (Keliang desa adat): Keliang desa adat merupakan kelompok terpenting dalam pemerintahan. Keliang desa adat laki-laki diwajibkan berkumpul setiap malam di Bale Agung untuk membicarakan segala hal yang terjadi. Apabila tidak bisa hadir bisa diwakilkan istrinya.anggotanya adalah mantan krama desa dan merupakan kelompok kepala rumah tangga.

3. Krama Gumi : Seluruh masyarakat adat tenganan termasuk yang cacat fisik. Karena anggota masyarakat yang cacat fisiik tidak bisa menduduki jabatan dallam lembaga pemerintahanDalam Desa Adat Tenganan tidak mengenal sistem kasta seperti Bali pada umumnya, tetapi masih memiliki 9 golongan dan fungsinya masing masing. Agama yang di anut disana adalah Hindhu Dharma Sapta Indra yaitu yang lebih menekankan pada keseimbangan dengan alam sekitar karena itu di dalam Desa Adat Tenganan tidak mengenal pembakaran mayat.Peran Pejabat-Pejabat Dalam Lembaga Pemerintahan Adat

Dalam pelaksanaan otonomi lembaga adat dilengkapi dengan kekuasaan yang mengatur kehidupan warganya sehingga segala kepentingan dapat dipertemukan dalam suasana yang menjamin rasa aman bagi setiap warganya. Mengenai kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga adat dapat dibedakan menjadi 3 :

a. Kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan yang mengikat seluruh warganya guna menjaga kehidupan secara tertib dan tentram. Kekuasaan ini diselenggarakan bersama dan disepakati dalam rapat desa adat. Seperti upaya menjaga ketertiban , kententraman , dan keamanan masyarakat guna mewujudkan hubungan yang harmonis antar sesame warga dengan lingkungan dan dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai perwujudan ajaran Trihita karana.

b. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat keagamaan , sosial budaya , ekonomi , dan hankam , seperti membina dan mengembangkan nilai nilai agama hindu , mengembangkan kebudayaan , memelihara adat istiadat yang ada , mengembangkan ekonomi kerakyatan , mewujudkan pertahanan dan keamanan dalam menghadapi kondisi tertentu.

c. Kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa , kasus , atau konflik apabila terjadi. , karena berbagai hal seperti kepentingan yang bertentangan, tidakan yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, perbuatan yang menggangu ketertiban warga, dll., yang umumnya ditempuh melalui perdamaian maupun sanski adat (I Made Widnyana, 1999: 4)

1. Krama Desa

Tugas rutin rapat setiap malam membahas tentang pembanguanan desa.

Dua orang teratas bertanggungjawab atas luwes (aturan-aturan tidak tertulis yang berada di desa adat tenganan)

Bertugas untuk melakukan upacara, mengelola pemerintahan, dang pembangunan desa.Krama desa dibagi menjadi beberapa struktur :

a. Tingkat teratas yaitu Luanan : bertugas sebagai penasehat atau penglingsir desa

b. Tingkat kedua yaitu Bahan Roras, dibagi menjadi 2 yaitu :

Bahan duluan : bertugas sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari, perencana, pelaksana atau pucuk pimpinan (keliang desa)

Pasangan keluarga nomor urut 6-7 disebut dengan nama Tamping Takon (tampi : menerima, takon : pertanyaan), bertugas untuk menampung atau menjawab segala macam pertanyaan dari krama desa

Bahan Tebenan : tugasnya sebagai pembantu atau cadangan atau yang nantinya akan menjadi Keliang Desa.

c. Tingkat kedua yaitu Tabalampu Roras : bertugas menyampaikan informasi kepada warga lainnya atau Juru Warta secara bergiliran setiap bulan.

Dibagi menjadi 2 yaitu :

Tambalapu Duluan : bertugas sebagai penggerak dalam segala kegiatan

Tambalapu Tebenan : sebagai pengganti tambalapu duluan2. Krama Gumi Pulangan

Krama gumi adalah mereka yang sudah tidak lagi menjadi krama desa. Enam pasang ditetapkan sebagai keliang gumi, yaitu bertugas sebagai wakil dalam menyampaikan permasalahan dan hal lain yang dirasakan gumi pulangan.

Dalam pembagian daging babi ada pembedaan antara yang menduduki jabatan tinggi atau rendah. Tetapi yang berbeda dalam proses pelaksanaan upacara adalah yang menduduki jabatan sebagai Luanan tidak ikut untuk mengolah dan mempersiapkan upacara adat. Yang menyiapkan upacara adatnya adalah komandan setelah persiapan upacara selesai maka tinggal menjemput Luanan.Luanan = lubang hidung, mata, telinga, bahu

Juru bicara Komandan kopral dan sekretaris = leher

Pembantu pelaksana program = lengan

Kopral = menangkap babi dan membunuh babi dengan pisau yang diberikan komandan ketika sudah mendapat izin menanngkap babi = kaki

Proses Pembentukan Struktur

Setiap daerah pasti memiliki cara yang berbeda untuk membentuk struktur pemeritahan, baik melalui pemilihan umum seperti biasa ataupun cara lainnya. Di desa adat Tenganan pegringsingan yang memiliki dua sistem pemerintahan memiliki cara yang bebeda pada masing masing pembentukan struktur pemerintahan. Pembentukan struktur pemerintahan adat di desa Tenganan pegringsingan menggunakan cara yang berbeda pada masyarakat umumnya.pembentukan struktur pemerintahan adat dilakukan dengan menetapkan seseorang pada tingkatan tertentu berdasarkan status marital. Yang dimaksud dengan status marital ialah tingkatan yang didasarkan atas senioritas perkawinan, semakin lama masa pernikahan yang telah dijalani seseorang kedudukannya akan semakin tinggi. Apabila ada yang meninggal saat menduduki jabatan dalam struktur pemerintahan, akan segera digantikan oleh orang yang terpilih berdasarkan garis keturunan maupun status maritalnya. Pembentukan struktur pemerntahan adat di desa Tenganan pegringsingan tidak menggunakan asas pemilihan umum.

Sedangkan pembentukan struktur pemerintahan dinas di desa Tenganan tidak terikat penuh dengan peraturan (awig awig) adat setempat. Karena pemerintah dinas lebih erat kaitannya dengan pemerintah di luar desa adat. Jabatan dalam pemerintah dinas diduduki oleh orang orang yang berpendidikan, dipilih oleh pemerintah namun tetap dimusyawarahkan dengan masyarakat setempat. Pemerintah dinas menghubungkan masyarakat adat di desa Tenganan pegringsingan dengan pemerintah di luar adat. Dari proses pembentukan struktur pemerintaha di desa Tenganan sudah ada kerjasama antara pemerintah dinas dengan pemerintah adat, begitu pula dalam pelaksanaan tugasnya.Apabila ada salah satu pejabat adat yang sudah tidak memenuhi ketentuan adat maka penggantinya adalah orang yang menduduki posisi dalam nomor urut perkawinan di bawahnya. Pergantian ini tidak dapat dilakukan setiap saat tetapi hanyadilakukan pada bulan (sasih) katiga, kelima dan kesanga menurut perhitungan kalender setempat yang pengukuhannya diadakan bersamaan dengan upacara keagamaan (purnama). Pelaksanaan pergantian kepemimpinan ini biasanya disertai pemberian gelar dapa (kedudukan terhormat) kepada yang bersangkutan.Program Pemerintahan AdatDesa Tenganan terdapat suatu kebiasaan yang sangat baik, dimana tradisi musyawarah yang disebut pasangkepan selalu dikedepankan. Pasangkepan dilakukan guna menertibkan pelaksanaan pemerintahan desa Tenganan melalui awig-awig yang berlaku di desa Tenganan yang bukan saja menghadirkan anggota krama desa tetapi juga sering mengikutsertakan utusan-utusan dari krama gumi. Tradisi sangkepan merupakan kebiasaan musyawarah untuk mencapai mufakat di kalangan masyarakat desa dataran homogeny dalam memecahkan masalah yang timbul. Terkait dengan hal itu mereka membagi dirinya ke dalam kelompok-kelompok tertentu, yaitu: gumi , luanan,bahan duluan, bahan tebenan, tambalapu duluan, tambalapu tebenan, dan kelompok yang termuda yaitu kelompok pangluduhan. Prioritas pertama untuk mengeluarkan pendapat untuk memecahkan persoalan yang dihadapi diberikan kepada kelompok termuda selanjutnya diteruskan oleh kelompok yang lebih tua sampai akhirnya tiba giliran gumi pulangan untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah masing-masing kelompok mengeluarkan pendapatnya, maka kelihan desa akan memutuskannya. Baru kemudian kelihan desa meminta pertimbangan atau nasehat-nasehat dari luanan apabila dengan cara tersebut di atas tidak dapat memecahkan persoalan itu. Sedangkan apabila kelihan desa yang mendapat pertimbanganpertimbangan luanan tadi tidak dapat memecahkan persoalan tadi, maka luanan akan meminta gumi pulangan untuk memecahkannya. Gumi pulangan akan mengundang krama gumi untuk memecahkan masalah ini dengan mengambil tempat di Banjar Kauh. Setiap anggota yang hadir diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya, sedangkan keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh dari para krama gumi. Tampak adanya toleransi yang tinggi karena semua pejabat pemerintahan desa adat, anggota-anggotanya yang hadir diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, yang bukan saja melibatkan semua pejabat penting dalam pemerintahan desa tetapi juga melibatkan seluruh krama desa dan krama gumi didalamnya.Pemerintah adat juga mempunyai program berupa aturan-aturan yang harus ditaati masyarakat adat Tenganan. Beberapa diantaranya, yaitu :1. Tidak boleh menggadaikan tanah atau menjual tanah keluar Desa Adat Tenganan.

2. Rambut wanita yang ada di Desa Adat Tenganan haruslah panjang dan baru boleh di potong apabila masih bisa untuk di konde.

3. Penduduk dalam DesaAdat Tenganan adalah 688 penduduk dan mempunyai hak atas tanah dalam Desa Adat Tenganan 0.5 ha per orangnya.

4. Setiap satu pekarangan hanya boleh dihuni oleh satu kepala keluarga saja

5. Dan jika ada anak yang sudah menikah maka 3 bulan setelah upacara pernikahan harus berpisah dari orang tua.

6. Izin menebang pohon antara pemerintah dinas dan pemerintah adat

7. Dalam melakukan perubahan fungsi lahan harus di musyawarahkan terlebih dahulu, yang masyarakat hanya menyewakan lahan atau sawahnya saja sedangkan yang mengerjakan sawahnya adalah ornag diluar Desa Adat Tenganan.

8. Perkawinan adalah salah satu bagian penting yang diatur dalam konstitusi dari Desa Tenganan. Masyarakat adat Desa Tenganan menjalin hubungan perkawinan hanya dengan sesama masyarakat adat desa itu sendiri. Perkawinannya tidak mengenal adanya poligami maupun poliandri. Apabila salah satu wanita anggota masyarakat Desa Tenganan mengikat perwakinan dengan pria luar Desa Adat Tenganan maka hak dan kewajibannya akan dicabut dan harus meninggalkan desa. Sedangkan, apabila seoarang pria anggota masyarakat dari Desa Adat Tenganan menikah dengan wanita dari luar Desa Adat Tenganan maka sebelumnya harus menyamakan agamanya terlebih dahulu. Bila menyamakan agama dengan pria Tenganan maka mereka bisa tetap tinggal di Tenganan. Namun pasangan tersebut dan keturunannya tidak bisa menjadi legislatif desa. Namun bila menyamakan agama dengan wanita luar Desa Adat Tenganan tersebut maka pasangan tersebut harus meninggalkan Desa Adat Tenganan.Dengan adanya aturan-aturan tersebut, pasti ada sanksi yang harus diterima ketika masyarakat melanggarnya. Sanksi yang diberikan ketika salah satu pejabat pemerintahan adat atau anggota masyarakat melanggar peraturan yang ada di desa adat yaitu :

Bagi para pejabat : Langsung di pecat dari jabatannya

Bagi penduduk biasa : Tergantung besar kecilnya kesalahan yang dilakukan.

Sanksi tidak diutamakan pada jumlah uang, tetapi lebih kepada tingkat kesadaran orang yang berbuat kesalahan. sanksi berat tidak menjadi tolak ukur tingginya ketaatan masyarakat. Aturan adat Desa Adat Tenganan mengikat kepada masyarakatnya karena tingginya perhatian Desa Adat Tenganan pada masyarakat adat. Faktor lain yang mempengaruhi ketaatan dan sadar hukum masyarakat Desa Adat Tenganan adalah setiap kesalahan dalam adat selalu berbeda-beda dan sesuai dengan kesalahan dan posisinya dalam adat yang melakukan kesalahan. Sanksi yang diberikan kepada tokoh adat lebih berat daripada masyarakat adat biasa. Tingginya perhatian desa adat terhadap masyarakat yang menjadi alasan besar mengapa konstitusi dan sistem pemerintahan Desa Adat Tenganan tetap eksis sampai saat ini. Masyarakat adat Tenganan tetap mau menjalankan setiap hal yang diatur dalam regulasi dan sistem pemerintahan Desa Adat Tenganan karena adanya hubungan mutualisme antara masyarakat dengan konstitusi, sistem pemerintahan dan pemerintah adat Desa Adat Tenganan itu sendiri.Contoh : Hamil di luar nikah => Orang tua pihak perempuan akan ditariki denda uang hanya Rp.1.000,- per tahun, tetapi itu berlaku seumur hidup. Sehingga orang tersebut selalu ingat dan sadar akan kesalahan yang telah diperbuat, yaitu telah lalai menjaga anak perempuannya. Penarikan dilakukan oleh kepala pemerintahan pada tanggal 10 Juni.

Kerjasama Antara Pemerintah Adat Dengan Pemerintah DaerahAntara lembaga pemerintahan adat dan lembaga pemerintahan dinas terjalin kerjasama yang kuat, sehinggga diantaranya saling mendukung satu sama lain dalam penyelenggaraan program-program pemerintahan, sebagai contoh : Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintahan adat tenganan mendapat bantuan secara umum dari pemerintah berupa uang yang di berikan kepada desa adat. Uang tersebut di gunakan untuk keperluan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan adat dan juga sebagai dukungan dana pembangunan desa adat.Dalam menjalin suatu kerjasama terdapat suatu kendala yang mempengaruhi proses kerjasama antara pemerintahan dinas dengan pemerintahan adat, misalnya:1. Kurangnya koordinasi diantara pemerintahan adat dengan pemerintahan daerah sehingga kerjasama yang di lakukan kurang maksimal.

2. Masih belum bisa menyelesaikan konflik dengan musyawarah saja, akan tetapi dengan meenggunakan bantuan lembaga lain.Contoh : Bila ada konflik yang tidak bisa dimusyawarahkan bisa dibawa ke ranah hukum.Sistem Penggajian Pemerintah Adat

Pada Desa Adat Tenganan terdapat Sistem penggajian untuk para pejabat pemerintahan adat yang di wujudkan dalam bentuk materi (uang),yang di dapatkan dari:1. Penjualan hasil pertanian

2. Dari upacara adat

Sistem penggajian dari desa adat tenganan itu sendiri tidak di bagi secara merata tapi melihat dari tingkatan jabatan yang dimiliki oleh pejabat adat tersebut.demikian sistem penggajiannya 75 % di berikan kepada pemimpin adat yang beranggotakan 6 orang dan 25% sisanya di berikan kepada bawahan-bawahannya.walaupun demikian , para pejabat adat tidak pernah terjadi adanya konflik yang mempermasalahkan tentang sistem penggajian yang ada.Krama desa memiliki hak. Hak dari krama desa yaitu mendapatkan perumahan di Banjar Kauh atau Banjar Tengah;berhak mendapat pembagian hasil dari tanah-tanah milik desa sesuai jabatan; berhak menduduki jabatan sebagai prajuru di desa Tenganan Pegringsingan.Bagi kelompok warga yang bertempat tinggal di Banjar Pande(orang-orang bukan Tenganan Pegringsingan) memiliki hak-hak: perumahan di banjar Pande; mendapat pekerjaan di desa dengan sistem upahan; bagi yang menjabat sebagai Pasek, Dukuh dan Pande berhak mendapat pembagian penghasilan desa yang disebut bukti; bagi yang berasal dari orang Tenganan Pegringsingan (anyud-anyudan) dalam upacara kematian masih meyamai asalnyaHasil Kinerja Pemerintahan Adat

Ada program yang belum terlaksana dan keefektifan program belum maksimal dan belum merata.Program yang belum efektif terlaksana ialah kerja bakti. Menurutnya kerja bakti hanya dilakukakan pada saat ada upacara-upacara tertentu , harapannya kerja bakti dilakukan minimal seminggu sekali atau dua minggu sekali. Dan kerja bakti dilakukan secara serempak semua warganya ikut karena pada saat ada kerja bakti hanya yang ingin ikut kerja bakti saja yang ikut bukan dari kesadaran warganya. Tidak hanya di tempat-tempat suci seperti pura yang dibersihakan tetapi juga lingkungan desa. (narasumber : Putu Sundi) Tetapi cukup memuaskan, karena program yang belum terlaksana secara efektif tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan program-progam yang sudah terlaksana dan terbukti kesuksesannya. Salah satunya yaitu di bidang pariwisata dan juga kemakmuran kehidupan masyarakat.Gambar : Ini adalah gambar peta tata ruang desa Adat Tenganan yang terbagi atas banjar-banjar yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Ini adalah gambar aula desa adat yang biasa digunakan sebagai balai pertemuan, misalnya dalam penyambutan tamu dari luar, tempat rapat, dan juga sebagai tempat pertemuan dalam acara-acara tertentu.Penutup

Sistem pemerintahan adat yang berada di desa adat Tenganan Pegringsingan terstruktur dalam lembaga-lembaga atau yang disebut krama yang mempunyai peranannya masing-masing. Hingga sampai saat ini tetap terjaga meskipun banyak budaya luar yang masuk, salah satunya yaitu teknologi.Penentuan pemimpin adat di Tenganan Pegringsingan juga memiliki keunikan tersendiri. Jika di desa-desa adat lainnya di Bali pemimpin desa atau bendesa (ketua) adat dipilih oleh krama (warga), di Tenganan Pegringsingan pemimpin desa ditentukan berdasarkan senioritas perkawinan. Dan lamanya masa jabatan dalam kepemimpinan tidak ditentukan. Kriteria bagi seseorang untuk menjadi pemimpin berbeda dengan aturan-aturan pada masyarakat lain, yaitu berdasarkan senioritas perkawinan.

Terdapat program-program yang diselenggarakan oleh pemerintahan adat dan ada kerjasama dengan pemerintahan dinas, meskipun terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi. Masyarakat cukup puas dengan pemerintahan adat Tenganan yang sudah mampu memakmurkan rakyatnya dan menjadi fasilitator dalam pemenuhan kehidupan mereka.Lembaga pemerintahan adat di Tenganan bisa menjadi bukti bahwa hukum adat di Indonesia lebih diterima di mata masyarakat. Perhatian pemerintah juga harus lebih ditingkatkan. Tingginya perhatian pemerintah terhadap masyarakatnya akan memberikan tingginya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum-hukum yang berlaku. DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Tenganan,_Manggis,_Karangasemhttp://www.beritabali.com/index.php/page/berita/krg/detail/12/07/2011/Tenganan-Pagringsingan-yang-Teguh-Menjaga-Tradisi/201107020030

Korn,V.E. tt.The Villtage Republic of Tenganan Pegeringsingan.Dokumen Desa Adat Tenganan Pegringsingan.LAMPIRAN ANGGOTA KELOMPOK 1

Atix Dwi Jayanti

(3401412036)

Norisa Putri Sari

(3401412004)

Ila Raudhatul Jannah(3401412013)

Sharfina Karamina

(3401412054)

Catur Wijayanti

(3401412072)

Kristya Fitriyani

(3401412074)

Anisa Yuni Mardiana(3401412090)

Renanda Rivaldi

(3401412093)

Siti Mudmainah

(3401412112)

Shinta Dewi Novitasari(3401412133)

Listanti

(3401412139)

Diana Noviana

(3401412152)

Nur Rindawati

(3401412183)

Mustofa Hasan

(3401412185)