tugas pasmod

MENJADI NOTARIS DI PASAR MODAL

Baiq Atika WulandariCynthia Paramita Johan

Jennifer Thomasyadi1

Abstract

Notary as a public officer based on Article 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, has wide authority which is to make authentic deed of all deeds, agreements and regulations required by law regulation or desired by people who concerns to be expressed in an authentic deed, guarantee the creation date of a deed, save the deed, give the grosse, copies and citations of the deeds, all of them during the creation of the deed was not even assigned or excluded to other officers or any other person specified by law regulation. In addition, the Notary has given another authority by law, including the activities in capital market. Being a Notary in capital markets must fulfill all requirements which has set by the law regulation. In performing their duties, Notary also burdened with full responsibility as a Public Officer, as a professional, also in civil liability and criminal liability, so a Notary must completely understand the applicable law regulation, understand the Code of Ethics well, so all of their works can be accounted to all parties.

Keywords: notary, public officer, capital market

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mempunyai kewenangan yang sangat luas, yakni membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diaharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Disamping itu, Notaris juga diberikan kewenangan yang lain oleh undang-undang, termasuk dalam kegiatan di Pasar Modal. Menjadi Notaris pasar modal haruslah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris juga dibebani dengan tanggung jawab yang penuh, baik itu pertanggungjawaban sebagai seorang Pejabat Umum, pertanggungjawaban sebagai seorang Profesional, pertanggungjawaban secara Perdata maupun pertanggungjawaban secara Pidana, sehingga seorang Notaris harus benar-benar memahami peraturan perundangan yang berlaku, memahami Kode Etik Profesi

1

Para Penulis adalah Mahasiswi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Alamat kontak: [email protected], [email protected], [email protected].

Universitas Indonesia

mailto:[email protected]



dengan baik, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

Kata kunci: Notaris, pejabat umum, pasar modal

I. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia tengah mengalami perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya pada bidang ekonomi. Para pengusaha dan investor memainkan peranan yang sangat penting dalam proses tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh kegiatan masyarakat di pasar yang semakin meningkat, salah satunya pada pasar modal.

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.

Pasar modal Indonesia dapat dikatakan telah mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Struktur ekonomi Indonesia, tak dapat dipungkiri lagi bahwa juga ditunjang oleh dana luar negeri termasuk yang berbentuk investasi di pasar modal. Ditambah lagi situasi dunia yang semakin mengglobal di mana kegiatan ekonomi antar negara-negara di dunia dilakukan dengan akses yang semakin terbuka, semakin memberikan kedudukan yang penting bagi pasar modal dalam perekonomian nasional. Walaupun pada kenyataannya, keterlibatan masyarakat Indonesia dalam pasar modal masih sangat kurang dibandingkan dengan sektor lainnya di Indonesia.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan kegiatan di Pasar Modal tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum itu hanya dapat diperoleh dengan keterlibatan dari berbagai pihak, baik lembaga penunjang pasar modal maupun Profesi Penunjang Pasar Modal (selanjutnya disebut “PPPM”). PPPM merupakan salah satu pelaku pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut ”UUPM”) berikut peraturan pelaksananya. Pada ketentuan Pasal 64 diatur bahwa :

(1) PPPM terdiri dari :a. Akuntan;b. Konsultan Hukum;c. Penilai;d. Notaris; dane. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan disamping itu juga diberikan kewenangan lain yang sangat luas, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang itu sendiri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”) yang berbunyi :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam


2

akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan lain yang dimaksud tersebut termasuk di dalamnya keikutsertaan Notaris dalam Pasar Modal, sebagai salah satu PPPM sebagaimana diatur dalam Pasal 64 tersebut.

Selain itu, peran Notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut “AD/ART”) pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Insvestasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana.2

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUPM kepada Notaris sebagai salah satu PPPM, tidak berarti secara serta-merta seorang Notaris dapat menjalankan profesinya dalam kegiatan di pasar modal. Untuk menjamin pemberian pelayanan jasa kepada emiten, maka Notaris yang hendak menggeluti bidang pasar modal, haruslah memenuhi persyaratan dan peraturan yang telah ditetapkan baik dalam UUPM maupun pada Keputusan ataupun Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut “Bapepam”).

II. Syarat Menjadi Notaris di Pasar Modal

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 15 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kewenangan Notaris ialah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, terdapat pula “kewenangan lainnya” yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris diangkat oleh negara berdasarkan undang-undang, sehingga mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, Notaris ikut melaksanakan kewibawaan dari pemerintah. 3

Sebagian Notaris tidak sependapat atas keharusan untuk terdaftar lagi di Bapepam, karena Notaris itu sendiri sudah terkena undang-undang tersndiri yang berkaitan dengan pendaftaran Notaris. Namun karena peraturan di pasar modal yang merupakan suatu lex spesialis, maka mereka tetap harus terdaftar di Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Salah satu contoh ketentuan

2

http://achmadrhamzah.blogspot.com/2011/01/notaris-sebagai-profesi-penunjang-pasar.html, diakses Rabu, 20 Februari 2013.3

Kristanti Suryani, “Eksistensi Notaris yang Terdaftar di Bapepam sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal”, (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004), hal. 46.


3

mengatur bahwa apabila Notaris membuat suatu akta sehubungan dengan kegiatan pasar modal tanpa memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD), maka hal itu merupakan pelanggaran pidana.4

Notaris merupakan salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal. Hal ini diatur dalam Pasal 64 UUPM juncto Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut “PP 45 Tahun 1995”), yaitu PPPM terdiri dari :

1. Akuntan; 2. Konsultan Hukum; 3. Penilai;4. Notaris.Lebih lanjut, pada ketentuan Pasal 64 ayat (2) UUPM, ditentukan bahwa

sebagai profesi penunjang di pasar modal, maka wajiblah untuk terlebih dahulu terdaftar pada Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan atau memberi pelayanan jasanya di bidang Pasar Modal. Pada penjelasan Pasal ini telah dijelaskan, bahwa kewajiban pendaftaran ini dilandasi oleh alasan karena pendaat dan/atau penilaian dari Profesi penunjang tersebut sangatlah penting bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasinya, maka kegiatannya perlu diawasi dengan mewajibkannya mendaftar di Bapepam.

Pendaftaran yang dilakukan oleh Notaris mempermudah Bapepam untuk mengawasi, mengatur karena data-datanya diperlukan di Bapepam, sehingga jika terjadi permasalahan terhadap akta yang dibuatnya, segera dapat dihubungi atau Notaris tersebut melanggar peraturan Bapepam, Bapepam dapat melakukan peneguran. Notaris dianggap mengetahui perundang-undangan yang ada di Indonesia terutama mengenai UUPM dan peraturan pelaksanaannya.5 Disamping itu, melakukan investasi di pasar modal diperlukan pengetahuan dan proses analisis, karena perlu mengetahui permasalahan mengenai investasi, mengapa perlu melakukan investasi, apa resikonya, investasi apa yang cocok dengan kebutuhan.6

Berdasarkan latar belakang dan ketentuan Pasal 58 PP 45 Tahun 1995, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor 37 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal, khusus untuk Notaris termuat dalam Peraturan VIII.D.1. yang salah satu angkanya menyatakan bahwa: “Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.”

Adapun syarat-syarat untuk menjadi Notaris di Pasar Modal adalah sebagai berikut:1. Memenuhi persyaratan menjadi Notaris sebagaimana yang dipersyaratkan dalam

Pasal 3 UUJN, antara lain:a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;d. sehat jasmani dan rohani; e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

4

Emmy Yuhassarie, ed., Transaksi di Pasar Modal: Obligasi: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Cetakan ke-2, Tim Editor Emmy Yuhassarie, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 55.5

Ibid., hal. 47. 6

Ibid., hal. 48


4

f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan

g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

2. Memenuhi ketentuan atau persyaratan khusus dari Bapepam sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-37/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996 Peraturan Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, antara lain:a. telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman dan telah diambil

sumpahnya sebagai Notaris dari instansi yang berwenang;b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti

melakukan tindak pidana di bidang keuangan;c. memiliki akhlak dan moral yang baik;d. wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan persyaratan keahlian dapat

dipenuhi melalui program latihan yang diakui Bapepam;e. sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan

di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

f. sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen;

g. telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia; danh. bersedia untuk diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia atas pemenuhan

Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.

3. Mengajukan permohonan pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan mempergunakan Formulir Nomor VIII.D.1-1 lampiran 1 Peraturan Bapepam Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

4. Permohonan pendaftaran tersebut disertai dengan dokumen sebagai berikut:a. Nomor Pokok Wajib Pajak;b. surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dari Menteri Kehakiman dan

Berita Acara Sumpah Notaris dari instansi yang berwenang;c. surat pernyataan bahwa Notaris tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan

atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;d. sertifikat program pelatihan di bidang Pasar Modal yang diakui Bapepam;e. surat pernyataan bahwa Notaris sanggup mengikuti secara terus menerus

program Pendidikan Profesi Lanjutan di bidang kenotariatan dan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal;

f. surat pernyataan bahwa Notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan kegiatannya;

g. bukti keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, (jika ada);h. surat pernyataan bahwa Notaris bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris

Indonesia setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan akan menyampaikan bukti keanggotaan tersebut kepada Bepapam; dan

i. surat pernyataan bahwa Notaris bersedia diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia


5

atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.

5. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud di atas tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-2

lampiran 2 Peraturan Bapepam Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal; atau

b. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-3 lampiran 3 Peraturan Bapepam Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud di atas memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-4 lampiran 4 Peraturan Bapepam Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

7. Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Notaris wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut.

Di dalam ketentuan Pasal 65 UUPM beserta penjelasannya, diatur lebih lanjut mengenai pendaftaran PPPM, bahwa pendaftaran Notaris Pasar Modal di Bapepam akan menjadi batal apabila izin profesi tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang. Sebab izin profesi merupakan salah satu persyaratan pendaftaran di Bapepam, maka apabila dicabut izinnya, dengan sendirinya pendaftaran di Bapepam menjadi batal.

III. Tugas dan Fungsi Notaris di bidang Pasar Modal

Secara umum, kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan. Akta otentik merupakan alat bukti tertulis dan terkuat sehingga dapat menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pada pokoknya, tugas dari Notaris pasar modal antara lain ialah memberikan penerangan dan saran-saran, serta membuat akta otentik.7

1. Memberi penerangan/saran-saranSebelum membuat akta, Notaris perlu mengumpulkan data dan keterangan selengkap-lengkapnya serta mempelajari akibat-akibat hukum yang mungkin timbul. Kemudian, memberikan saran-saran untuk mencegah timbulnya sengketa antara para pihak sehubungan dengan akta tersebut. Misalnya, untuk penyelenggaraan RUPS emiten atau perusahaan publik, harus diketahui agenda rpaat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan:a. Transaksi benturan kepentinganb. Transaksi yang materialc. Penggabungan usaha, dan lain sebagainya.

7

Emmy Yuhassarie, ed., Op. Cit., hal. 56.


6

2. Membuat akta-akta otentikJenis akta yang dibuat yakni:a. Yang diperintahkan oleh undang-undang, misalnya pendirian PT, RUPS

mengenai perubahan status dari PT. Tertutup menjadi Terbuka), kontrak investasi kolektif reksa dana, perjanjian pengelolaan administrasi saham.

b. Atas permintaan pihak yang menghendaki, misalnya : jual beli saham, pernyataan penerbitan waran, perjanjian pembelian sisa saham.

Akta-akta yang dibuat dalam rangka kegiatan di pasar modal pada umumnya merupakan perjanjian bersyarat tangguh, artinya lahirnya perjanjian tergantung pada suatu peristiwa yang akan datang dan belum tentu akan terjadi. Seperti pada perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka penawaran umum, tergantung pada pernyataan efektif dari Bapepam. 8 Misalnya juga pada perjanjian emisi efek yang dicantumkan persyaratan apabila emisi tersebut laku, karena bisa saja kendati telah dinyatakan efektif oleh Bapepam namun dalam penjualannya ternyata efek yang diterbitkan tersebut tidak laku terjual. Oleh sebab itu, perjanjiannya disebut juga dengan perjanjian bersyarat tangguh.9

Disamping itu, lebih lanjut ditegaskan bahwa tugas seorang Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal meliputi:a. Membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut

“RUPS”);b. Membuat Akta Perubahan AD, misalnya akta perubahan AD emiten untuk

disesuaikan dengan standar AD untuk perusahaan go public10;c. Menyiapkan perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan penawaran

obligasi;d. Membuat notulen-notulen rapat. 11

Menjadi Notaris di pasar modal, maka Notaris memiliki fungsi, yakni:12

a. Memberi pelayanan/jasa kepada masyarakat Dalam menjalankan fungsi sosialnya, salah satu fungsi Notaris adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pengaturan secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antar para pihak. Kewenangan jabatan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi. Serta Notaris tidak boleh memihak, tetapi wajib merahasiakan dan melindungi kepentingan masyarakat.

b. Membantu meningkatkan kepastian hukum dalam masyarakatNotaris juga berfungsi sebagai pembentuk hukum baru dengan mengikuti perkembangan dan dinamika masyarakat. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dalam arti menjamin kepastian tanggal, penyimpanan akta, pemberian grosse, salinan dan kutipannya. Pembuatan akta di bidang pasar modal dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan perkembangan ekonomi negara.

8

Ibid., hal. 72-74. 9

Ibid., hal. 56. 10

Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu, Cetakan ke-2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) , hal. 42.

11

Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, Cetakan pertama, (Jakarta:Visimedia, 2010), hal. 295. 12



7

IV. Peranan Notaris di bidang Pasar Modal

Kompleksnya karakter transaksi efek dan risiko investasi yang tinggi di pasar modal menuntut keterlibatan profesi hukum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pasar modal. Notaris sebagai salah satu PPPM di bidang hukum peranannya dibutuhkan guna memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan dan/atau transaksi yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Berkaitan dengan hal tersebut, Notaris turut membantu meningkatkan kualitas transaksi atau perbuatan dari para pelaku pasar modal dengan membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi yang bersangkutan untuk dikemudian hari. Dengan demikian, wajar bahwa seorang Notaris yang terdaftar di pasar modal harus mengetahui karakter dan mekanisme pasar modal.

Peran Notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam membuat dan mengaktakan dokumen-dokumen tertentu untuk kepentingan Pasar Modal13, misalnya penyusunan AD para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek dan reksa dana serta pembuatan kontrak-kontrak penting, seperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi, dan perwaliamanatan.14

Sesuai dengan kebiasaan hukum negara kita, maka untuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari Notaris menjadi sesuatu yang sangat penting, seperti acara rapat dan keputusan-keputusan rapat. Aktivitas pasar modal tidak lepas dari masalah ini. Jasa Notaris pada dasarnya diperlukan dalam hal-hal seperti:

a. Dalam Rangka Penawaran Umum (go public)Sebelum melakukan listing pada Pasar Modal, sebuah perusahaan harus

terlebih dahulu go public dan harus membuat persiapan, dalam hal ini Notaris, sebagai profesi penunjang pasar modal sangat dibutuhkan karena merupakan persyaratan yang diajukan oleh undang-undang. sebagai pejabat umum dan sekaligus profesi penunjang, Notaris memiliki tugas dan tanggung jawab. Bagi perusahaan yang akan melakukan jual beli di pasar modal sebelum listing, tugas dan tanggung jawab Notaris ada pada tahap pra emisi dimana Notaris memberikan due diligence terhadap perusahaan yang akan melakukan penawaran umum dan setelah listing, Notaris berkewajiban membuat setiap akta apabila terjadi perubahan AD.15

Adapun peran Notaris adalah memberikan penerangan dan saran-saran. Sebelum dibuatkan akta oleh Notaris, maka Notaris harus mengumpulkan data-data, keterangan-keterangan yang selengkapnya dan mempelajari akibat hukum yang akan terjadi, lalu memberikan saran-saran untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya. Secara garis besar, peran Notaris dalam rangka penawaran umum ialah: 16

13

Munir Fuady, Loc. Cit. 14

M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarman, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Cetakan ke-7, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2011), hal. 94. 15

<http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemid=203>, diakses Jumat, 22 Februari 2013. 16

Op. Cit., hal. 95.


8

1) Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun Pernyataan Keputusan-keputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah go public.

RUPS peseroan dalam pasar modal dapat dibedakan menjadi dua bagian (menurut proses waktunya), pertama RUPS yang merupakan masa persiapan atau kegiatan awal dalam melaksanakan proses penawaran umum; dan kedua RUPS yang dilakukan oleh Perusahaan yang telah go public. RUPS menjadi titik dasar dalam suatu Perusahaan yang ingin melakukan penawaran perdana. Hal ini dikarenakan Perseroan tersebut akan melakukan perubahan AD-nya seperti yang tercantum dalam pasal 21 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) dan sesuai dengan pasal 88 ayat (1) UUPT maka persayaratan agar RUPS tersebut dapat mengambil keputusan secara sah adalah dengan dihadiri oleh 2/3 pemegang saham dan disetujui oleh 2/3 dari suara yang dikeluarkan.17

Disinilah letak dan peran yang sangat penting bagi Notaris sebagai prosfesi penunjang Pasar modal, dimana untuk membuat akta risalah RUPS tersebut Notarislah pejabat satu-satunya yang berwenang adalah Notaris.

2) Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan AD Perusahaan, Tata Cara Pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.

3) Meneliti perubahan AD agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam AD agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat. Serta RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa, terutama yang berkaitan dengan perubahan AD emiten. Perlu diperhatikan apakah RUPS telah diadakan dan mengambil keputusan secara sah dan mengikat dengan memeriksa persyaratan kuorum, pemungutan suara dan kompetensi para pihaknya dalm RUPS yang diadakan; Pengesahan akta pendirian dan persetujuan serta laporan atas setiap perubahan AD emiten sesuai dengan Pasal 7 sampai dengan 14 UUPT.

4) Memeriksa masalah permodalan dan saham.Ada beberpa hal yang harus diperhatkan berkaitan permodalan dan saham yaitu: - Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor emiten yang ada

sebelum penawaran emisi oleh emiten;- Jenis saham yang dikeluarkan oleh emiten;- Susunan pemgang saham terakhir;- Riwayat permodalan dan pemilikan saham serta peralihannya (dapat dilihat

dalam Daftar Pemegang Saham perseroan) dan juga bukti penyetoran modalnya.5) Memeriksa mengenai Direksi dan Komisaris.

Biasanya dalam hal ini mengenai keabsahan dan kompetensi dari Direksi dan komisaris yang sedang menjabat yang bisa berkaitan dengan jangka waktu/masa jabatan.

6) Memeriksa mengenai persetujuan dan keputusan yang diambil dalam RUPS.Dalam hal ini tentu saja persetujuan untuk melakukan penawaran perdana yang harus diadapat dalam RUPS, persetujuan dari komisaris emiten dan persetujuan

17

Alexander Ariyanto, “Peran Notaris Pengganti Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Dalam Kegiatan Pasar Modal”, (Tesis Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011), hal. 37.


9

dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar emiten dapat melakukan kegiatan operasional usahanya, atau untuk memiliki, menguasai, menempati, menggunakan atau mendapatkan suatu hak yang harus dimiliki emiten tersebut. 18

7) Membuat perjanjian-perjanjian penting yang berkaitan dengan penawaran umum maupun corporate action yang dilakukan oleh perseroan terbuka seperti perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian pengelolaan administrasi efek, pernyataan penerbitan waran, perjanjian pengelolaan administrasi waran maupun perjanjian-perjanjian lainnya yang dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan untuk dituangkan dalam bentuk akta notariil.19

b. Dalam Rangka Penawaran Obligasi

Membuat perjanjian-perjanjian20:1) Perwaliamanatan 2) Perjanjian dengan Agen Pembayaran3) Perjanjian Pengakuan Utang dari Emiten4) Perjanjian Penjaminan5) Perjanjian Penanggungan.21

6) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek7) Perjanjian Agen Penjualan22

c. Dalam Rangka Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Dalam menyusun Perjanjian penjaminan emisi efek, Notaris tidak hanya harus memperhatikan kepentingan emiten dan kepentingan penjamin emisi efek, namun juga kepentingan segenap penjamin pelaksana emisi efek dan kepentingan masyarakat calon pemodal yang nantinya akan ikut serta dalam penawaran umum. Notaris harus bisa secara detail kepentingan calon pemodal apakah sudah sukup terlindung dan terjamin dan juga menjaga kepentingan penjamin emeisi efek terutama melalui klausula mengenai penjaminan penjulan emisi dari emiten, dan juga dalam hal penetapan waktu atau jadwal penawaran emisi, termasuk dalam prosedur penjatahan dan pengembalian pesanan dari emisi.23

18

Ibid.19

BS. Kusuma Negara, “Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Pada Kondisi Pasar Normal Dan Kondisi Pasar Berpotensi Krisis”, (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 90. 20

M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarman, Op. Cit., hal. 219-220.

21

Victor Purba, Peran Pasar Modal di Indonesia di Era Kita (Struktur dan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia), Cetakan ke-2, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 266.22

Emmy Yuhassarie, ed., Op. Cit., hal. 76. 23

Alexander Ariyanto, Op. Cit., hal. 40.


10

Ada kalanya terdapat hal-hal yang belum dapat dicantumkan dalam Perjanjian penjaminan emisi efek yang tealh dibuat oleh Notaris sebelumnya, atas hal ini Notaris dapat atau perlu mengadakan perubahan-perubahan atas Perjanjian penjaminan emisi efek yang sebelumnya, yang antara lain mengenai harga saham perdana, jadwal waktu dari penawaran sebuah emisi, pembentukan sindikasi dari para pelaksana emisi efek dan hal-jal lain yang belum tercantum dalam perjanjian tersebut sebelumnya.24

Perjanjian tersebut setidaknya memuat:25

1) Pihak-pihak yang terlibat2) Penunjukan penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi efek3) Jumlah saham dna harga saham yang ditawarkan4) Kesanggupan dari penjamin emisi efek untuk membeli sisa saham5) Bagian penjaminan emisi untuk Perantara Pedagang Efek6) Tata cara pemesanan saham dan pembayarannya7) Pengembalian uang (refund)8) Imbalan jasa (fee)9) Pernyataan tidak ada perjanjian lain10) Masa berlaku dan berakhirnya perjanjian.

d. Dalam Rangka Corporate Actions

Corporate Actions adalah tindakan perusahaan untuk melakukan, antara lain:1) Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);2) Pengeluaran saham baru melalui right issue;3) Pengeluaran saham baru melalui warrant;4) Pengeluaran saham baru melalui convertible bonds;5) Menambah jumlah saham melalui stock split;6) Menambah jumlah saham melalui saham bonus;7) Menambah jumlah saham melalui dividen saham.26

Keputusan corporate action harus disetujui dalam RUPS. Persetujuan pemegang saham adalah mutlak untuk berlakunya suatu corporate action sesuai dengan peraturan yang ada di pasar modal. Umumnya corporate action memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan pemegang saham, jumlah saham yang dipegang pemegang saham, serta pengaruhnya terhadap pergerakkan harga saham. Dengan demikian pemegang saham harus mencermati dampak atau akibat corporate action tersebut sehingga pemegang saham akan mendapat keuntungan dengan melakukan keputusan atau antisipasi yang tepat. 27

Untuk mendapatkan haknya sebagai pemegang saham atas corporate action, maka pemegang saham harus terdaftar dalam nama pemegang saham perusahaan tersebut. Dengan kata lain, pemodal terlebih dahulu harus melakukan registrasi atas saham yang dipegangnya agar hak-haknya atas corporate action dapat terpenuhi.

24

Ibid., hal. 41.25


Eddy Sudomo, “Analisis Dampak Right Issue Terhadap Cost Of Equity Capital (Studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi JBPTUNIKOMPP-Universitas Komputer Indonesia, 2010), hal. 23.

27Ibid., hal. 24.


11

Hanya investor yang meregistrasi sahamnya sampai batas cum date yang nanti akan berhak mendapatkan baik benefit, atau hak lainnya dari suatu corporate action.28

a) Dalam Rangka Penerbitan WaranPeran Notaris dalam rangka penawaran umum saham yang disertai dengan

penerbitan waran adalah antara lain:29

1. Membuat akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);2. Membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR);3. Membuat akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;4. Membuat akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek;5. Membuat akta Pernyataan Penerbitan Waran;6. Membuat akta Perjanjian Pengelolaan Adminstrasi Waran; dan lain-lain.

b) Dalam Rangka Pembelian kembali saham perseroan (Buyback)Pembelian kembali saham merupakan suatu corporate action yang kerap

dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik di pasar modal. Dengan dikeluarkannya peraturan Bapepam Nomor XI.B.2-Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-105/BL/2010 Tahun 2010, maka ketentuan pembelian kembali saham bagi perseroan terbuka pada kondisi pasar berpotensi krisis yang diatur pada peraturan XI.B.3, telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada dasarnya konsep pembelian kembali yang berlaku di Indonesia adalah “buy back program” maksudnya adalah saham yang telah dibeli kembali dapat dikuasai oleh perseroan untuk jangka waktu tertentu yang kemudian dapat dijual kembali atau ditarik melalui pengurangan modal. Saham hasil pembelian kembali tidak otomastis di cancel untuk mengurangi modal seperti terdapat pada yurisdiksi di negara lain.

Berdasarkan hal tersebut dilihat dari segi prosesnya maka pembelian kembali saham dalam kondisi pasar normal dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu: sebelum pembelian kembali saham, setelah pembelian kembali saham dan sebelum penjualan kembali saham (treasury stock).

Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal mempunyai peran dalam ketiga tahap tersebut Secara umum peran Notaris dalam rangka pembelian kembali saham adalah membuat akta otentik berupa berita acara rapat dan/atau pernyataan keputusan rapat yang dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik. Dalam melakukan pembuatan akta tersebut Notaris memberikan penyuluhan hukum dan saran-saran terkait dengan pembuatan akta yang dibuatnya agar mencegah akta yang dibuatnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Di samping itu dalam membuat akta otentik berupa berita acara rapat dan/atau pernyataan keputusan rapat sehubungan pembelian kembali saham, Notaris dituntut untuk bertindak seksama guna menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.30

Hal ini diterapkan dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

28

Ibid.29

Adrian Alexander Tumonggor, “Peran Notaris Terkait Pelaksanaan Waran Pada Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Saham”, (Tesis Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011), hal. 46.30

BS. Kusuma Negara, Op. Cit., hal. 92.


12

1. Memeriksa AD perseroan dan perubahan-perubahannya. Pemeriksaan ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana tata cara dan ketentuan penyelenggaraan RUPS yang diatur dalam AD perseroan;

2. Memeriksa persiapan dan pelaksanaan RUPS. Penyelenggaraan RUPS harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam AD perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”). Dalam persiapan RUPS Notaris wajib untuk meneliti antara lain mengenai :a. Tempat pelaksanaan RUPS.

Bagi perseroan terbuka maka tempat penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan pada tiga tempat yakni tempat kedudukan perseroan, tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama atau tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan.

b. Memeriksa jangka waktu pengumuman, panggilan dan pelaksanaan RUPS.Notaris wajib memperhatikan tata cara dan jangka waktu antara pengumuman, panggilan dan pelaksanaan RUPS. Jangka waktu minimal pengumuman RUPS adalah 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhatikan tanggal pengumuman dan tanggal panggilan, panggilan RUPS sendiri dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

c. Memeriksa keabsahan dari pihak yang hadir dalam rapat.Notaris wajib berkonsultasi dengan ketua rapat tentang siapa yang berhak hadir dalam rapat. Pada dasarnya yang berhak hadir dalam rapat adalah ketiga organ dari perseroan yakni, direksi, dewan komisaris dan pemegang saham, namun dalam hal tertentu ketua rapat dapat mengundang pihak lain yang diperlukan kehadirannya sebagai undangan rapat. Oleh karenanya Notaris perlu meneliti keabsahan pihak yang hadir dalam rapat berdasarkan bukti identitas dari yang bersangkutan. Dalam pemeriksaan ini Notaris wajib memperhatikan susunan anggota direksi dan dewan komisaris terakhir dari perseroan serta para pemegang saham atau kuasanya yang berhak menghadiri rapat. Khusus untuk pemegang saham atau kuasanya yang berhak hadir dalam rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS satu hari sebelum dilakukan panggilan RUPS berdasarkan data yang diberikan oleh BAE apabila DPS tidak dikelola langsung oleh perseroan. Pemberian kuasa oleh pemegang saham hanya dapat diberikan kepada pihak lain atau kepada pemegang saham lainnya, dalam hal kuasa diberikan kepada direksi, dewan komisaris dan karyawan perseroan maka suara yang dikuasakan tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan kuorum putusan dalam hal keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak, sebagaimana diatur dalam pasal 85 ayat (4) UUPT.

d. Memeriksa keabsahan kuorum kehadiran dan keputusan rapat. Notaris wajib untuk menjaga terpenuhinya ketentuan pengambilan keputusan yang dipersyaratkan dalam AD perseroan. Dalam hal ini Notaris harus memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sehubungan dengan agenda rapat yang akan diputuskan.Notaris berperan pula membantu emiten atau perusahaan publik dengan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam perseroan sehubungan dengan akta yang dibuatnya (perubahan komposisi pemegang saham). Notaris juga berperan dalam membuat salinan berita acara rapat dan/atau pernyataan


13

keputusan rapat serta atas permintaan pihak yang bersangkutan dapat pula memberikan resume hasil RUPS.31

Peran Notaris Dalam Pembelian Kembali Saham Pada Kondisi Pasar NormalPembelian kembali saham bagi perseroan terbuka yang dilaksanakan pada kondisi normal diatur dalam peraturan Nomor XI.B.2. Peran Notaris dalam pembelian kembali saham pada kondisi pasar normal terdapat pada ketiga tahap pembelian kembali saham, yaitu:1. Tahap sebelum pembelian kembali saham.

Peran Notaris pada tahap ini membuat akta berita acara RUPS dan/atau akta pernyataan keputusan RUPS sehubungan dengan persetujuan pembelian kembali saham. RUPS dapat juga memutuskan untuk memberikan kuasa kepada dewan komisaris untuk menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS oleh direksi untuk jangka waktu paling lama 18 bulan. Selain hal tersebut dapat di agendakan perlakuan lebih lanjut terhadap saham hasil pembelian kembali (seperti melikuidasi atau menjual kembali saham tersebut). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum putusan untuk persetujuan pembelian kembali saham adalah sesuai dengan kuorum kehadiran dan putusan untuk perubahan AD yang diatur dalam dalam angka 15 huruf c angka 2) peraturan Nomor IX.J.1. yaitu RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

2. Tahap setelah pelaksanaan pembelian kembali saham.Saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan dapat kuasai dalam jangka waktu lima tahun (berdasarkan peraturan XI.B.2 baru). Dalam jangka waktu tersebut perseroan dapat menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali melalui pengurangan modal. Pada tahap ini Notaris berperan dalam hal berikut :a. Pemberitahuan perubahan komposisi pemegang saham kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia.Setelah perseroan melaksanakan pembelian kembali saham maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham. Direksi bertanggung jawab untuk memberitahukan perubahan susunan pemegang saham perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. Kewajiban pemberitahuan ini dilaksanakan oleh direksi melalui Notaris untuk memberitahukan hasil pelaksanaan pembelian kembali saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Apabila kewajiban pemberitahuan ini tidak dilaksanakan maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak untuk menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang berikutnya terkait perubahan AD

31

Ibid., hal. 92-94.


14

dan/atau corporate action lainnya dari perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (4) UUPT.

b. Pembuatan berita acara RUPS dan/atau Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Tahunan.Pelaksanaan pembelian kembali saham oleh direksi wajib dimuat dalam laporan tahunan perseroan untuk dipertanggungungjawabkan pada forum RUPS tahunan. Laporan tahunan tidak selamanya diterima oleh pemegang saham, apabila laporan tahunan yang disampaikan oleh direksi tidak disetujui maka direksi dan dewan komisaris tidak mendapatkan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) dari pemegang saham pada tahun buku yang bersangkutan. Kuorum kehadiran dan kuorum putusan pada RUPS ini menggunakan kuorum simple majority sebagaimana diatur pada angka 15 huruf c nomor 1 peraturan IX.J.1. yaitu RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

c. Pembuatan berita acara RUPS dan/atau Pernyataan Keputusan Rapat Pengurangan modal. Saham hasil pembelian kembali saham berdasarkan pasal 38 ayat (4) UUPT, dapat ditarik kembali dengan cara pengurangan modal. Pengurangan modal perseroan dilakukan dengan meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu. Keputusan RUPS tersebut kemudian diumumkan kepada kreditor perseroan untuk memungkinkan kreditor mengajukan keberatan terhadap keputusan rapat. Dalam hal ini maka kuorum kehadiran dan keputusan yang digunakan adalah kuorum kehadiran dan keputusan sebagaimana perubahan AD perseroan yang diatur pada angka 15 huruf c angka 2 peraturan IX.J.1.

3. Tahap sebelum penjualan kembali saham.Pasal 38 UUPT menentukan bahwa pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. Ketentuan ini tidak pernah dikecualikan oleh peraturan Bapepam-LK Nomor XI.B.2 (lama). Pada praktiknya pengalihan saham hasil pembelian kembali saham (pengalihan treasury stock) dimintakan persetujuannya kepada RUPS bersamaan dengan pengajuan persetujuan pembelian kembali saham. Sehingga tidak dimintakan kembali persetujuan RUPS pada saat hendak melakukan penjualan kembali saham. Hal ini tidak berlaku dalam hal treasury stock tersebut hendak dijual kembali di luar bursa atau dijual kepada direktur atau karyawan melalui employee stock option plan atau employee stock purchase plan. Dimana persetujuan RUPS tetap dibutuhkan dalam hal tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan XI,B.2 (lama). Pada peraturan Bapepam-LK No. XI.B.2 (baru) pengalihan treasury stock lebih lanjut tidak diharuskan untuk mendapatkan persetujuan RUPS, hal ini digantikan dengan kewajiban untuk melakukan disclosure


15

sebelum dilakukan penjualan kembali saham. Persetujuan RUPS sendiri tetap dilakukan dalam hal penjualan kembali dilakukan di luar bursa yang mempunyai benturan kepentingan dan penjualan kembali saham kepada direktur atau karyawan dengan melalui employee stock option plan atau employee stock purchase plan. Peran Notaris dalam hal ini adalah membuat akta berita acara rapat dan/atau akta pernyataan keputusan rapat terkait dengan persetujuan penjualan treasury stock di luar bursa yang mempunyai benturan kepentingan atau persetujuan treasury stock untuk dijual kepada direktur atau karyawan dengan cara ESOP (employee stock option plan).32

e. Dalam Rangka Pengelolaan Administrasi Efek (selanjutnya disebut “BAE”)

Dalam rangka penawaran umum perdana saham, emiten perlu untuk untuk membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek sebagai salah satu Lembaga Penunjang Pasar Modal, yang berfungsi administratif dalam pengelolaan saham, dan biasanya dilakukan dalam bentuk notariil. Peranan dari Biro Adminstrasi efek untuk menangani pencatatan dan adminstrasi saham yang telah dicatatkan di bursa, antara lain mengenai pemeliharaan daftar pemegang saham emiten termasuk pencatatan pemindahan hak atas saham. Biro Adminstrasi Efeklah nantinya yang akan mengeluarkan bukti kepemilikan yang sah atas saham-saham emiten berdasarkan Daftar Pemegang Saham.

Dalam hal Perjanjian pengelolaan Administrasi Saham ingin dirubah maka harus dilakukan bersama dengan perubahan yang dilakukan terhadap Perjanjian Emisi Efeknya karena berkaitan erat dan dua-danya dilakukan dengan akta Notaris. Perubahan yang dilakukan dalam akta tersebut antara lain adalah mengenai jumlah saham yang akan dijual kepada calon investor.33

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham tersebut, memuat:34

1) Pihak-pihak yang terlibat2) Penunjukan dan Hak dari BAE3) Tugas dan kewajiban BAE di pasar perdana dan pasar sekunder4) Tugas, kewajiban, dan hak emiten5) Masa berlaku dan berakhirnya perjanjian.

V. Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris di Pasar Modal

Notaris dalam melaksanakan kegiatan di bidang pasar modal wajib untuk menaati UUPM dan peraturan pelaksananya, serta ikut membantu mengembangkan pasar modal dan turut bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kewajibannya.35 Kewajiban Notaris Pasar Modal tersebut ialah:1. Sebagaimana diatur oleh Pasal 66 juncto. Pasal 67 UUPM, yaitu:

32

BS. Kusuma Negara, Op. Cit., hal. 94-98.33

Alexander Ariyanto, Op. Cit., hal. 41.34


Victor Purba, Loc. Cit.


16

- Wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Di dalam penjelasannya kemudian dikemukakan bahwa kode etik dan standar profesi merupakan suatu standar pemenuhan kualitas minimal jasa yang diberikan kepada nasabahnya, dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap PPPM untuk menaatinya. Namun, dalam hal kode etik dan standar profesi bertentangan dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya, maka yang harus diikuti ialah ketentuan UUPM dan/atau peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut penting untuk melindungi kepentingan para pemodal.36

Dalam hal ini, kode etik yang dimaksud ialah Kode Etik Notaris Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Hal ini penting karena Notaris sebagai individu adalah bagian dari kelompok profesi yang mempunyai norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi tersebut. Kode etik ini ditujukan untuk mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi tersebut.37

- Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, maka Notaris wajib memberikan pendapat atau penilaiannya secara independen. Ketentuan ini dimaksudkan agar pendapat atau penilaian yang diberikan oleh Notaris dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh Pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasanya dan/atau afiliasinya, sehingga pendapat yang diberikan objektif dan wajar.38

Bertindak independen merupakan ciri nilai moral profesi hukum, tidak saja Notaris tapi semua profesi hukum dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk bertindak mandiri tidak terpengaruh atau mengikuti pandangan sekitarnya yang berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi sehingga pendapat dan penilaian yang di berikannya objektif dan wajar. 39

2. Dalam ketentuan Bapepam yang diatur dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-37/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996 Peraturan Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, terdapat kewajiban yang ditentukan bagi seorang Notaris yang akan berkecimpung dalam Pasar Modal, yakni :- Melaporkan keikutsertaannya dalam Pendidikan Profesi lanjutan kepada

Bapepam-LK dilengkapi dengan bukti pendukung secara berkala paling lambat 15 Januari tahun berikutnya;

- Melaporkan setiap perubahan data dan informasi dari Notaris paling lambat 14 hari sejak terjadinya perubahan tersebut.

3. Kewajiban utama dari Notaris Pasar Modal ialah membantu emiten dalam proses go public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (disclosure) yang

36

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, Cetakan ke-3, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hal. 143.

37

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Cetakan ke-3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 77.

38

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op. Cit., hal. 144. 39Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 64.


17

sifatnya terus-menerus. Oleh sebab itu, perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, wajib untuk ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten yang menjadi nasabah-nya untuk selalu mengikuti ketentuan di bidang pasar modal. Serta wajib secara aktif memberikan nasihat dan masukan terhadap perkembangan-perkembangan terbaru terutama atas adanya regulasi yang baru dengan tetap memegang independensi profesi dan integritas yang tinggi.40

4. Sehubungan dengan keterbukaan, Notaris wajib selalu mengembangkan keahlian untuk membantu emiten dalam mempersiapkan prospektus dan laporan-laporan yang diwajibkan. Disamping menyampaikan semua informasi yang material, juga menyampaikan informasi tersebut secara jelas, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.41

Terkait dengan Kode Etik Notaris, etika profesi menyangkut kepribadian dan martabat profesi. Pada Pasal 1 juncto Pasal 3 Kode Etik Notaris memuat tentang kepribadian dan martabat yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Notaris diwajibkan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya, disamping adanya keharusan untuk mengutamakan pengabdiannya kepada kepentingan masyarakat dan negara. Selain itu, Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatan Notaris dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Notaris tidak dibenarkan melakukan hal-hal dan/atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan martabat kehormatan jabatan Notaris. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam kode etik, maka pengurus ini berhak untuk mengambil tindakan tertentu demi kepentingan martabat Notaris. Dengan kata lain, Notaris juga bertanggung jawab atas profesi yang menaunginya.42

Pelanggaran terhadap Kode Etik dari asosiasi Profesi (INI), dan pelanggaran terhadap UUJN, antara lain berupa:43 a) Membuat akta di luar wilayahb) Menolak memberi bantuan kepada nasabah (dalam hal ini yang membutuhkan

jasanya)c) Melakukan promosi, iklan, papan nama yang tidak sesuaid) Meninggalkan kantor tanpa pemberitahuan

Terhadap pelanggaran tersebut, maka akan ada sanksi yang dikenakan sesuai dengan Pasal 6 Kode Etik Notaris juncto Pasal 85 UUJN, yakni berupa:a) Teguran lisan;b) Teguran tertulis;c) Pemberhentian sementara atau Pemecatan sementara dari keanggotaan

perkumpulan;d) Pemberhentian dengan hormat atau Pemecatan dari keanggotaan perkumpulan;e) Pemberhentian dengan tidak hormat atau Pemberhentian dengan tidak hormat dari

dari keanggotaan perkumpulan.

40

M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarman, Op. Cit., hal. 89. 41

Ibid. 42

Victor Purba, Loc. Cit. 43



18

Selain tanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris, dalam menjalankan profesinya sebagai PPPM, Notaris mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:1. Pertanggungjawaban secara umum di bidang pasar modal, yakni:44

- Hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikan.- Tidak dapat dituntut ganti rugi apabila telah melakukan penilaian sesuai dengan

norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik.- Tidak dapat dituntut apabila telah melakukan langkah-langkah konkrit untuk

memastikan kebenaran.- Memperhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan.- Melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik

profesi dan telah bersikap independen.- Bertanggung jawab atas semua keterangan yang disampaikan kepada Bapepam.

2. Pertanggungjawaban secara administratifDalam melaksanakan kegiatan di Pasar Modal, tidak dapat dihindari

kemungkinan terjadinya pelanggaran administratif terhadap peraturan di Pasar Modal, yang berupa:a) Tidak melaporkan perubahan data dan informasib) Melakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Profesi45

Berdasarkan pada UUPM, Bapepam diberikan wewenang untuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Sanksi administratif yang dimaksud menurut Pasal 102 UUPM dapat berupa:

a. peringatan tertulis;b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;c. pembatasan kegiatan usaha;d. pembekuan kegiatan usaha;e. pencabutan izin usaha;f. pembatalan persetujuan;g. pembatalan pendaftaran.Dalam hal ini Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan

tertulis, denda dan pencabutan izin melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal apabila tidak menaati kode etik dan UUJN serta UUPM.

3. Pertanggungjawaban secara perdataNotaris yang berkecimpung dalam bidang pasar modal dapat juga dikenai

sanksi perdata. Bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, diwajibkan untuk mengganti kerugian atas kesalahannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu UUPM juga sudah banyak memuat larangan atau membebankan kewajiban kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan hal-hal tertentu. Sehingga membawa konsekuensi yuridis untuk dibebankan kewajiban kepada pelanggar untuk membayar ganti rugi, sekiranya ada dasar dan alasan untuk itu. Hal ini telah diatur dalam Pasal 80 UUPM mengenai pertanggungjawaban Notaris memberikan ganti rugi atas pendapat atau penilaiannya yang menyebabkan timbulnya informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam pernyataan pendaftaran emiten.

44

Ibid., hal. 86. 45

Ibid., hal. 87.


19

UUJN pun sudah mencantumkan ketentuan sanksi bagi Notaris yang karena kesalahannya menyebabkan suatu akta menjadi batal demi hukum, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 84 UUJN.

4. Pertanggungjawaban secara pidanaPelanggaran pidana di bidang Pasar Modal, dapat berupa:46

a) Melakukan/membuat akta tanpa terlebih dahulu memperoleh STTD dari Bapepam;

b) Mernipu atau merugikan Pihak lain, atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, menyembunyikan, memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran.

Atas dasar pelanggaran tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 103 juncto Pasal 107 UUPM.

Notaris juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana apabila bertindak dalam kapasitasnya secara pribadi, misalnya turut memalsukan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta, maka dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban pidana.

Dalam UUPM sudah memberikan sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut, misalnya menipu atau mengetahui pihak lain, turut serta menipu atau mengelabui pihak lain, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material.

VI. Simpulan dan Saran

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat terlihat juga arti penting dari profesi Notaris yaitu Notaris dikarenakan Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pembuktian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan tertentu, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan usaha dan pihak ketiga. Peranan Notaris selain membuat akta otentik juga memiliki kewenangan lain yaitu sebagai PPPM yang memiliki peranan penting dalam bidang Pasar Modal khususnya membantu emiten dalam melakukan penawaran umum, serta dapat memberikan nasehat hukum (legal advisor) maupun pendapat hukum (legal opinion) kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga terkadang di anggap sebagai profesi yang dapat mengatasi masalah hukum.

Berkaitan dengan tugas, peran, dan tanggung jawab yang diemban oleh Notaris, maka sebaiknya Notaris khususnya Notaris di Pasar Modal memiliki penguasaan yang baik terhadap hukum yang berlaku dan memahami perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat. Selain itu Notaris di Pasar Modal juga harus memiliki integritas dan moral yang baik agar dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan jabatannya kepada semua pihak, diri sendiri, dan masyarakat luas.

46

Ibid., hal. 88.


20

Daftar Pustaka

BukuFuady, Munir, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu, Cetakan kedua,

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Hariyani, Iswi dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, Cetakan pertama, Jakarta: Visimedia, 2010.


21

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, Cetakan ke-3, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Muhammad, Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, Cetakan ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Nasarudin, M. Irsan; Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarman, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Cetakan ke-7, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Purba, Victor, Peran Pasar Modal di Indonesia di Era Kita (Struktur dan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia), Cetakan ke-2, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Yuhassarie, Emmy, ed., Transaksi di Pasar Modal: Obligasi: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Cetakan ke-2, Tim Editor Emmy Yuhassarie, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

TesisAriyanto, Alexander, “Peran Notaris Pengganti Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang

Dalam Kegiatan Pasar Modal”, Tesis Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Negara, BS. Kusuma, “Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Pada Kondisi Pasar Normal Dan Kondisi Pasar Berpotensi Krisis”, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

Suryani, Kristanti, “Eksistensi Notaris yang Terdaftar di Bapepam sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal”, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004.

Tumonggor, Adrian Alexander, “Peran Notaris Terkait Pelaksanaan Waran Pada Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Saham”, Tesis Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Skripsi Sudomo, Eddy, “Analisis Dampak Right Issue Terhadap Cost Of Equity

Capital (Studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI)”, Skripsi Fakultas Ekonomi JBPTUNIKOMPP-Universitas Komputer Indonesia, 2010.

Internet<http://achmadrhamzah.blogspot.com/2011/01/Notaris-sebagai-profesi-penunjang-

pasar.html>, diakses tanggal 20 Februari 2013.


22

<http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemid=203>, diakses tanggal 22 Februari 2013.

Peraturan Perundang-undanganKitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, Ditetapkan tanggal 28 Januari 2005.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan. Peraturan Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009, 6 Pebruari 2009.

Peraturan Nomor VIII.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-37/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996, tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Peraturan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Peraturan Nomor XI.B.2., Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-105/BL/2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.


23

tugas pasmod

Documents

in performing their

capital market abstrak

memahami kode etik profesi

membuat akta otentik

save the deed

menjadi notaris pasar

give the grosse

as a professional