review rencana strategis tahun 2015 -...
TRANSCRIPT
REVIEW RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2 0 1 5 - 2 0 1 9
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH Jin. Negara N o .100 Gunung Sugih
Telp. (0725) 529858 - 529859. Fax. (0725) 529859Website : www.pn -qunungsuqih.qo.id eM ail: pn.qunungsu.gih@yahQQ,OQJd
Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah
D A FT A R I S I
KATA PENCANTAR
BAB. I. PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
1.2 Potensi dan Permasalahan
BAB. ii. VISI, MiSi d a n TUjUAN
1.1 Visi
1.2 fviisi
1.3 Tujuan
1.4 Sasaran Strategis
13 Indicator Kinerja Utama
1.6 Program dan Kegiatan
BAB. III. ARAH KEBIJAKAN d a n STRATEGI
BAB. IV. PENUTUP
LAMPIRAN - LAM PIRAN:
1. Matribs Kinerja
2. Mat ribs Pendanaan
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, teiah tersusun Review
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gunung Sugih sesuai dengan Surat Keputusan
Panitera Pengadiian Negeri Gunung Sugih tentang Pembentukan Tim Penyusunan Review
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2015 - 2019.
Renstra menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan,
Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun
2015 sampai dengan Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasii Rekomendasi
dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasii Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Mahkaman Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradiian dibawahnya dan
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga
(RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lim a ) tahun dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua pu iuh ) tahun serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan
aiokasi anggaran yang diterim a Pengadiian Negeri Gunung Sugih.
Dengan tersusunnya Review Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi
dan akuntabilitas kinerja aiiingkungan Pengadiian Negeri Gunung Sugih aaiam menjaiankan
tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung
Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadiian Negeri Gunung Sugih adaiah peiaksana
kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradiian guna menegakkan hukum
dan keadiian yang beraaa ai Kabupaten Lampung Tengah.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang teiah membantu
memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Review Renstra ini. Semoga bermanfaat
dan dapat mewujudkan " Pengadilan yang Id e a l" yaitu lembaga peradiian yang sederhana,
cepat, biaya ringan dan transparan di wiiayah hukum Pengadiian Negeri Gunung Sugih, dan
pada akhirnya bisa terwujud Visi Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang teiah ditetapkan yaitu
" Tem u jud nya Pengadilan N eg eri G unung Sugih Yang Agung
Gunung Sugih, Januari 2018.
Sekretaris
Linda Malik. Sfc. MM
NIP. 19760611 2000502 2 001
BAB. I PENDAHULUAN
1.1. K O N D IS IU M U M
Pengadilan Negeri Gunung Sugih dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden R.I
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadiian Negeri Gunung Sugih, Pengadiian
Negeri Menggala, Pengadiian Negeri Sukadana dan Pengadiian Negeri Blambangan Umpu,
yang diresmikan pada tanggai 6 Desember 2004 oieh Ketua Mankaman Agung R.I yang pada
saat itu dijabat Bapak Prof.Dr.H. Bagir Manan, SH. MCI. yang dipusatkan di Menggala,
Dengan dibentuknya Pengadiian Negeri Gunung Sugih berdasarkan Keppres aiatas
maka daerah Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan dari wilayah hukum Pengadiian Negeri
Metro. Pengadiian Negeri Gunung Sugih ini termasuk daiam wiiayah hukum Pengadiian Tinggi
Tanjungkarang di Bandar Lampung.
Gedung kantor Pengadiian Negeri Gunung Sugih terietak di Jaian Negara Nomor 100
Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, yang memiliki luas bangunan keseluruhan pada
saat ini seluas 1.675 m2 terd iri dari luas lantai bawah seluas 1.050 m2 dan lantai atas seluas
625 m2.
Adapun nama para Ketua Pengadiian Negeri Gunung Sugih sejak berdiri tahun 2004
sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:
1. BAHURI, SH. muiai dari 06 Desember 2004 s/d 27 Nopember 2008.
2. DIAH SITIBASARIAH, SH. M.Hum. muiai dari 02 Januari 2009 s/d 28 Juni 2010.
3. UMUM PRAJTTNG, SH. MH. muiai dari 29 Juni 2010 s/d 04 Juii 2012.
4. EKO ARYANTO, SH. MH. muiai dari 04 Juli 2012 s/d 04 September 2014.
5. WAHYU WIDYA NURFTTRI, SH. MH. muiai dari 04 September 2014 s/d 07 Aprii 2016.
6. AGUS KOMARUDIN, SH. muiai dari 07 April 2016 s/d 09 September 2016.
7. RADENZAENAL ARIEF, SH. MH. muiai dari 09 September 2016 s/d. Sekarang.
W ilayah Hukum Pengadiian Negeri Gunung Sugih m eliputi 28 Kecamatan yang
te rd iri d a r i :
1. Kecamatan Padang Ratu
2. Kecamatan Seianggai Lingga
3. Kecamatan Pubian
4. Kecamatan AnakTuha
5. Kecamatan Anak Ratu Aji
6. Kecamatan Kaiirejo
7. Kecamatan Sendang Agung
8. Kecamatan Bangun Rejo
9. Kecamatan Gunung Sugih
10. Kecamatan Bekri
11. Kecamatan Bumi Ratu Nuban
12. Kecamatan Trim urjo
13. Kecamatan Punggur
14. Kecamatan Kota Gajah
15. Kecamatan Seputih Raman
16. Kecamatan Terbanggi Besar
17. Kecamatan Seputih Agung
18. Kecamatan Way Pengubuan
19. Kecamatan Terusan Nunyai
20. Kecamatan Seputih Mataram
21. Kecamatan Bandar Mataram
22. Kecamatan Seputih Banyak
23. Kecamatan Way Seputih
24. Kecamatan Rumbia
25. Kecamatan Bumi Nabung
26. Kecamatan Putra Rumbia
27. Kecamatan Seputih Surabaya
28. Kecamatan Bandar Surabaya
Demikianiah secara ringkas sejaran Pengadiian Negeri Gunung Sugih m enurut aata-
data yang kami peroleh sejak tahun 2004.
Reformasi sistem peradiian membawa perubahan yang menaasar bagi peran
Pengadiian Negeri Gunung Sugih dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang
Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadiian Negeri Gunung Sugih,
merupakan lingkungan Peradiian Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai peiaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyeienggarakan Peradiian
guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadiian Negeri Gunung Sugih bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyeiesaikan perkara yang masuk di
T ingkat Pertama.
Perencanaan strate jik suatu proses yang berorientasi paaa hasii yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lim a) tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan mempernitungkan potensi, peiuang dan kenaaia yang ada pada
lingkungan Pengadiian Negeri Gunung Sugih. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam
program yang kemudian aiuraikan keaaiam rencana tindakan. Rencana Strategis ini keiak
didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang
kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan iingkungan
Pengadiian Negeri Gunung Sugih, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable
strategis.
Pengadiian Negeri Gunung Sugih daiam menjaiankan tugas dan fungsinya tersebut
adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai iembaga peiaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadiian Negeri Gunung Sugih mencakup hal-hal yang memang sudah
diatur daiam peraturan/'perundang-undangan sampai dengan hai-hai yang aikembangkan
kemudian, mencakup :
1. Pengadiian Negeri Gunung Sugih adaiah pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi
khususnya untuk wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah.
2. Merupakan pengambii keputusan daiam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai
Pengadiian Negeri Gunung Sugih.
3. Aaanya Undang-undang/'Keppres yang mengatur kewenangan Pengadiian Negeri seiaku
pemberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga
Kenegaraan di Kabupaten Lampung Tengah, apabiia dim inta.
4. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain.
5. Menjadi saiah satu proyek percontohan reformasi birokrasi.
6. Memiliki pedoman perilaku hakim.
7. Memiliki nubungan baik aengan Lembaga Pemerintahan Daerah dan Instansi Lain di
Kabupaten Lampung Tengah.
B. Keiemahan (Weaknes)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadiian Negeri Gunung Sugih dirinci daiam
beberapa aspek:
1. Aspek Proses Peradilan
- Beium memiliki mekanisme evaiuasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat
pencari keadilan di wilayah hukum Pengadiian Negeri Gunung Sugih.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradiian.
- Pengadiian Negeri Gunung Sugih beium mempunyai kewenangan untuk merekrut
pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadiian.
- Rekrutmen PNS yang diterima beium sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja
yang dibutuhkan di Pengadiian Negeri Gunung Sugih.
3. Aspek tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
- Beium adanya system manajemen perkara berbasis teknoiogi informasi.
4. Aspek Sarana dan Prasarana.
- Angaran yang diterim a Pengadiian Negeri Gunung Sugih dari Pusat beium sesuai
dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
C Peiuang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dim iliki Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk
melakukan perbaikan ditinjau dan beberapa aspek :
1. Aspek Proses Peradiian
- Adanya website Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memberikan informasi kepada
masyarakat tentang aiur proses berperkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradiian.
- Meningkatnya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan
kinerja.
- Iku t serta dalam sosiaiisasi, bimbingan teknis, peiatihan yang diiaksanakan Pengadiian
Tinggi Tanjungkarang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
- Adanya kegiatan pengawasan internal yang diiaksanakan secara berkaia.
4. Aspek Tertib Adminstrasi dan Manajemen Peradiian.
- Dukungan dan koordinasi yang baik dengan Pengadiian Tinggi Tanjungkarang maupun
Mahkamah Agung.
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
berupa internet dan website Pengadiian Negeri Gunung Sugih.
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang akan
dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat meiakukan perbaikan
sebagaimana yang diharapkan.
1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradiian.
- Personil di Pengadilan Negeri Gunung Sugih belum seluruhnya menguasai Visi dan Misi
Pengadiian Negeri Gunung Sugih.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
- Sistem Reward & Punishment untuk mengontroi kinerja aparat peradiian tetap
berlanjut.
3. Aspek Tertib Adminstrasi dan Manajemen Peradiian.
- Letak Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang jauh di daerah sehingga pengiriman
administrasi untuk perkara banding ke Pengadiian Tinggi Tanjungkarang membutuhkan
waktu yang lama.
4. Aspek Sarana dan Prasarana.
- Anggaran yang diberikan Pusat untuk pengadaan Sarana dan Prasarana belum
mencukupi sesuai dengan kebutuhan.
BAB. II VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1. V I SI .
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2015 - 2019 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis meSaSui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengeloSaar.
terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas
dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
to iok ukur kinerja Pengadilan Negeri Gunung Sugih diseiaraskan dengan arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang
telah ditetapkan daiam Rencana Pembangunan Nasionai Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan
pengenaaiian kinerja daiam peiaksanaan program dan kegiatan Pengadiian daiam mencapai
visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.
Visi aaaiah suatu gambaran tentang obsesi keadaan masa depan yang diinginkan untuk
mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
Visi Pengadiian Negeri Gunung Sugih mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adaiah sebagai
b e riku t:
" TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH YANG AGUNG "
Penjelasan :
1. Pengadilan Negeri Gunung Sugih menunjukkan Lembaga Pengadilan Negeri Gunung
Sugih. Kata Pengadiian Negeri Gunung Sugih aigunakan untuk membedakannya aari
lembaga peradilan lainnya seperti Pengadilan Negeri Menggala, Pengadilan Negeri Kota
Agung, dan iain-iain.
2. Agung menunjukkan suatu keadaan / sifa t kehormatan, kebesaran, kemuliaan,
keiuhuran.
Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai lembaga
yang dihorm ati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan
dan kebesaran serta keiuhuran sikap dan jiw a daiam melaksanakan tugas pokoknya vaitu
memutus perkara.
Visi Pengadilan Negeri Gunung Sugih m erujuk pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 tentang
Visi Indonesia Masa Depan dan Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10
September 2009.
2.2 . M I S I .
Misi adalah sesuatu yang hams diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan
agar tu juan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Gunung Sugih m erujuk pada Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut:
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
Pengadilan Negeri Gunung Sugih merujuk kepada Mahkamah Agung, percaya dan
memiiiki keyakinan bahwa keempat p iiar misi ini akan membawa pada visi yang teiah
ditetapkan. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap upaya / proses mencapai sesuatu harus
disertai dengan bagaimana mengevaiuasinya, maka keempat piiar misi ini keiak akan bisa
dievaluasi dengan kerangka Area o f C ourt Excellence sebagaimana sudah dibahas di depan.
Penggunaan kerangka ini sekaiigus menjaga dan memastikan integrasi perencanaan - proses
implementasi dan hasil yang ingin dicapai dari setiap program / aktivitas yang dikembangkan
kemudian.
Bagan 1: Matriks Misi vs Kerangka Area O f Court Excellence
AREA OF COURT EXCELLENCE
PENDORONG PROSES DAN SISTEM HASIL
M IS IManajemen
danKepemimpinan
badanperadilan
Kebijakanperadilan
Sumberdaya
Manusia,material
dankeuanga
n
Prosesperadilan/pengadilan
Kebutuhankepuasanpencarikeadilan
Keterjangkau- an pelayanan
badan peradilan
Keper-cayaanpubiik
Menjagakemandirianbadanperadilan
V V V V V V V
Memberikanpelayananhukum yangberkeadilankepadapencarikeadilan
V V V V V V V
Meningkat kan kualitas kepemimpinan badan peradilan
V V V V V V. . . . . • 1
V
MeningkatkankreadibilitasdantransparansiBadanperadilan
V V V V V V V
Meiaiui matriks diatas, ingin dijeiaskan bahwa pengukuran keberhasiian ada pada koiom
hasil, dengan parameter:
1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadiian
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Kepercayaan publik
Oleh karena itu, setiap pembangunan/pengembangan perencanaan sistem, kebijakan
serta implementasinya haruslah berorientasi / mengacu pada 3 (tiga) ha! penting di atas.
Contoh pemikiran tersebut adalah:
Piiar ke-4 dari Misi » Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradiian » maka
akan diturunkan :
a. Strategi kepemimpinan dan manajemen seperti apa yang harus dikembangkan untuk
mencapai hasil yang memenuhi 3 kriteria tersebut
b. Kebijakan apa yang harus dikembangkan untuk setiap sistem yang akan dibangun,
sehingga akan membantu tercapainya hasil yang diinginkan
c. Sistem sumber daya manusia seperti apa yang dikatakan kredibei dan dapat mendorong
transparansi, termasuk profil SDM yang diperlukan untuk dapat memenuhi kepuasan
pencari keadiian dan meningkatkan kepercayaan publik
d. Proses peradilan seperti apa yang perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa publik
dapat menjangkau/teriayani dengan baik oieh badan peradiian
2.3 . TUJUAN.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi
Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah sebagai b e rik u t:
1. Pencari keadiian merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadiian dapat menjangkau Pengadiian Negeri Gunung Sugih
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih dapat memenuhi bu tir 1 dan 2 di
atas.
2.4 . SASARAN STRATEGIC
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dinasiikan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun
2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah sebagai
b e rik u t:
1. Terwujudnya Proses Peadilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.2. Peningkatan Efektivitas Pengeiolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.
Ad. i : Terw ujudnya Proses P eadiian yang P asti, Transparan & A kuntabei.
Indikator sasaran :
- Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
Penjelasan : Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan jum lah perkara
yang akan diselesaikan dengan jum lah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
Penjelasan : Perbandingan antara perkara yang diselesaikan ditahun berjalan dengan
perkara yang ada (saldo awal dan perkara yang masuk).
- Persentase penurunan sisa perkara
Penjelasan : Perbandingan antara penurunan sisa perkara ditahun berjalan dengan sisa
perkara ditahun sebelumnya
- Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.
Penjelasan : Perbandingan antara jum lah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum
dengan jum lah Perkara yang diputuskan pada tahun berjalan.
- Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.
Penjelasan : Perbandingan antara jum lah Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi
dengan jum lah Perkara Anak pada tahun berjalan.
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
Penjelasan : Index tingkat kepuasan masyarakat bagi para pencari keadilan terhadap
Pelayanan Pemerintah yang menjalani layanan peradilan.
Ad. 2 : P eningkatan E fek iiv itas Pengeioiaan Penyeiesaian P erkara.
Indikator sasaran :
- Persentase isi Putusan yang diterima oieh para Pihak tepat waktu.
Penjelasan : Perbandingan antara jum lah Putusan yang diertima tepat waktu dengan
jum lah perkara yang diputus.
- Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.
Penjelasan : Perbandingan antara jum lah penyeiesaian perkara melalui Mediasi dengan
jum lah perkara yang masuk.
- Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu.Penjelasan : Perbandingan antara jum lah perkara yang tidak mengajukan upaya dengan
jum lah perkara yang diputus.
- Persentase putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang adapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
Penjeiasan : Perbandingan antara amar putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang di website dengan jum lah putusan.
Ad. 3 : Meningkatnya akses Peradilan bagi M asyarakat m iskin dan terpinggirkan.
Indikator sasaran :
- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Penjelasan : Perbandingan antara jum lah perkara yang mendapatkan Prodeo dengan
jum lah perkara yang masuk.
- Persentase perkara yang diseiesaikan diiuar Gedung Pengadiian
Penjelasan : Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara
yang diseiesaikan diiuar Gedung Pengadiian.
- Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Bantuan Hukum
( Posbakum ).
Penjelasan : Perbandingan antara jum lah pemberian Bantuan Hukum dengan yang tidak
menggunakan Bantuan Hukum.
Ad. 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadiian.
Indikator sasaran :
- Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindakianjuti (di eksekusi).
Penjelasan : Perbandingan antara permohonan eksekusi perkara perdata yang
ditindakianjuti dengan permohonan eksekusi perkara perdata.
2.5 . INDIKATOR KINERJA UTAMA
Ind ikator Kinerja Utama diperlukan sebagai to lok uku r atas keberhasilan Sasaran Strategis dalam mencapai tu juan , sasaran dan Ind ika to r Kinerja Utama
digambarkan sebagai b e r ik u t :
No Sasaran Strategis Ind ikator Kinerja Utama Penjelasan
1. Terwujudnya proses Peradilan a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Jumlah sisa perkara yang diselesaikan x 100 %yang Pasti, Transparan dan - Perdata Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikanAkuntabel Pidana
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan x 100 %- Perdata Jumlah perkara yang ada- Pidana
c. Persentase penurunan sisa perkara : TfkLi..Tn x 100 %- Perdata Tn- Pidana
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Jumlah perkara va tidak mengaiukan Upaya Hukum X100%Hukum : Jumlah putusan perkara
Banding- Kasasi- PK.
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan Jml perkara Pidana Artak, yg diselesaikan scr Diyeisi X 100 %dengan Diversi. Jumlah perkara Pidana Anak
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Indek Kepuasan Pencari Keadilan
2. Peningkatan Efektivitas a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Para Pihak Jumlah j$i, putusan yang diterima tepat waktu X 100 %
Pengelolaan Penyelesaian Perkara tepat waktu. Jumlah putusan
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi. Jumlah perkara vana diselesaikan melalui Mediasi x 100 %Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi Jml berkas perkara yg diaiukan banding, kasasi dan PK scr tengkap x 100%dan PK secara lengkap dan tepat waktu. Jml berkas perkara yg dimohonkan banding, kasasi dan PK
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Jml Dutusan perkara Tioikor va di UDload dalam Website x 100 %masyarakat yang dapat diakses secara online dalam Jumlah perkara Tipikor yg diputuswaktu 1 hari setelah diputus.
3. Meningkatnya Akses Peradilan a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan. lumlah pgrkara Prodeo. yang diselesaikan x 100 %bagi masyarakat miskin dan Jumlah perkara Prodeoterpinggirkan.
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Jumlah perkara yq diselesaikan diluar Gedung Pengadilan x 100%Pengadilan. Jml perkara yg seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Jml Pencari Keadilan Gol. tertentu yg mendapatkan Layanan Bakum x 100%
mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti Jumlah putusan perkara yg ditindaklanMi x 100 %Putusan Pengadilan (Dieksekusi) Jumlah putusan perkara yg sudah ada BHT
Review RENSTRA
2.6. PROGRAM DAN KEGIATAN.
Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gunung
Sugih untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program
dan Kegiatan Pok.ok yang akan dilaksanakan sebagai b e rik u t:
1. Program Peningkatan Manajemen Peradiian Umum.
Program Peningkatan Manajemen Peradiian Umum merupakan program untuk
mencapai Sasaran Strategis daiam hai penyeiesaian perkara, te rtib administrasi perkara, dan
aksesbilitas masyarakat terhadap peradiian, Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan
Negeri Gunung Sugih daiam peiaksanaan program Peningkatan Manajemen Peradiian Umum
adalah :
1. Penyeiesaian sisa perkara Pidana dan Perdata
2. Penyeiesaian perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan tepat waktu.
3. Registerasi dan pendistribusian berkas perkara ke Majeiis yang tepat waktu.
4. Peningkatan perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding,Kasasi dan PK.
5. Peneiitian berkas perkara banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara iengkap
dan tepat waktu.
6. Peningkatan Renponden Pencari Keadiian puas terhadap Layanan Peradiian.
7. Publikasi dan transparansi proses penyeiesaian dan putusan perkara yang dapat
diakses secara online daiam waktu 1 hari seteiah aiputus.
2. Program Dukungan Manajemen dan Peiaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung.
Peningkatan profesionaiisme aparat hukum, peiayanan hukum dan bantuan hukum
kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja Hakim daiam memeriksa dan
memutus perkara.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan harus didukung oleh Manajemen dan
peiaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung keiancaran peiaksanaan tugas
pokok pengadilan, maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan
peiaksanaan tugas teknis iainnya.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan
untuk mencapai sasaran strategis daiam penyeaiaan sarana dan prasarana.
Kegiatan pokok program ini adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan
Pengadiian Negeri Gunung Sugih
BAB. I l l ARAH KEBIJAKAN DAN STR A TEG I
Daiam rangka mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,
Pengadilan Negeri Gunung Sugih menentukan arah kebijakan dan strategi sebagai b e riku t:
1. Peningkatan Kinevja.
Peningkatan Kinerja sangat menentukan daiam meningkatkan sistem manajemen
perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat
memperoleh kepastian hukum.
Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses
peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabei. Peningkatan kinerja bertujuan
meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hai yang periu diperhatikan untuk menaukung kebijakan strategi peningkatan kinerja.
- Sistem Karier merupakan perbaikan daiam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan
kompetensi.
- Pengawasan Eksternal dan Internal, hal ini dilakukan untuk menjamin berjalannya proses
penegakan hukum yang akuntabei, dan memenuhi rasa keadiian masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
- Periu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknoiogi informasi yang memadai
untuk meningkatkan kinerja.
2. Peningkatan kuaiitas pelayanan Pubiik.
Daiam upaya meningkatkan kuaiitas pelayanan pubiik diperlukan kebijakan yang
memperhatikan hal-hai sebagai b e rik u t:
- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan
kewajiban penyeienggara pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penananganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknoiogi informasi untuk pelayanan pubiik.
BAB. IV P E N U T U P
Rencana Strategis Pengadiian Negeri Gunung Sugih tahun 2015-2019 diarahkan
untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan
iingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternai. Renstra ini
merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik -titik lemah, peluang
tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan aijaiankan selama kurun waktu
lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.
Rencana Stretegis Pengadiian Negeri Gunung Sugih harus terus disempurnakan dari
waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.
Meialui renstra ini diharapkan dapat membantu peiaksana pengeloia kegiatan daiam
melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Renstra ini puia, diharapkan unit-un it kerja diiingkungan Pengadiian Negeri
Gunung Sugih memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah,
tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi
Pengadiian Negeri Gunung Sugih dapat terwujud dengan baik.
M A T R IX R E N C A N A S T R A T E G IS T A H U N 2 0 1 5 - 2 0 1 9
P E N G A D IL A N N E G E R I G U N U N G S U G IH
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunung Sugih Yang Agung.
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunung Sugih.2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunung Sugih.4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
Tujuan Sasaran Target Strategis
Terwujudnya Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel
Uraian
Persentase sisa ■ ■ ■
a.perkara yang diselesalkan: 1. Perdata 100%
2. Pidana 100%
Persentaseperkara:
100%b. - Perdata
- Pidanayang diselesalkan tepat waktu
100%
Persentase
c.penurunan slsa perkara:- Perdata 95%
- Pidana 95%
Persentase
d.
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:- Banding 90%
- Kasasi 90%
-PK 90%
Terwujudnya Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel
Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan Indikator KegiatanAnggaran
(RP)
a.
Persentase sisa perkara yang diselesalkan:1. Perdata2. Pidana
100%99%
100%95%
100%95%
100%100%
100%100%
ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilan
Umum
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditlngkat Pertama dan Banding secara tepat waktu
100%100%
107.250.000.
b.
Persentaseperkara:- Perdata- Pidanayang diselesalkan tepat waktu
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
100%100%
ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditlngkat Pertama dan Banding secara tepat waktu
100%100%
107.250.000.
c.
Persentase penurunan sisa perkara:- Perdata- Pidana
95%95%
95%95%
98%98%
95%95%
9S % 95%
ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditlngkat Pertama dan Banding secara tepat waktu
95%95%
107.250.000.
d.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi -PK
90%90%100%
90%90%100%
85%90%90%
90%90%90%
90%90%90%
ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara Peradilan Umum yang diselesalkan dltingkat Pertama dan Banding
secara tepat waktu90%90%90%
107.250.000.
e.
Persentase perkara Pidana Anak yang dlselesaikan dengan Diversi
90% e.
Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
90% 100% 90% 90% 95%
ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding secara tepat waktu
90% 107.250.000.
f
Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
95% f
Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
95% 95% 95% 95% 95%
ProgramPeningkatanManajemenPeradilan
Umum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Tenaga Teknis Peradilan Umum yang Kompeten dibidang Gugatan Sederhana (SCC) dan SIPP
95%107.250.000.
a.
Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu
100%a.
Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu
100% 100% 100% 100% 100%
ProgramPenlngkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu
100% 107.250.000.
b.
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3%b.
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
1% 1% 2% 3% 2%
ProgramPenlngkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
PelaksanaanSPPT/SPPA/MEDIASI/SCC
3% 107.250.000.
2
PenlngkatanEfektivitas
PengelolaanPenyelesaian
Perkara
C.
Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasl dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu
100%
PenlngkatanEfektivitas
PengelolaanPenyelesaian
Perkara
C.
Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu
100% 100% 100% 100% 100%
ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu
100%107.250.000.
d.
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Oapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus
100%d.
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus
100% 100% 100% 100% 100%
ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Tenaga Teknis Peradilan Umum yang Kompeten dibidang Gugatan Sederhana (SCC) dan SIPP
100% 107.250.000.
3
Meningkatnya Akses Peradllan bagl Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan
aPersentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
aPersentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100%
ProgramPenlngkatan
ManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara
100%1.500.000.
—
b
Persentase Perkara yang Diselesaikan di luarGedung Pengadilan
100% b
Persentase Perkara yang Diselesaikan di luarGedung Pengadilan
100% 100% 100% 100% 100%
ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara
100% 37.750.000.
c
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
100%c
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
100% 100% 100% 100% 100%
ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
Peningkatan
ManajemenPeradilan
Umum
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara
100% 31.200.000.
4
Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)
100%
Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)
100% 100% 98% 100% 100%
ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan dltingkat pertama dan banding secara tepat waktu
100% 107.250.000.
MATRIK PENDANAAN.J x̂rmjoiiron
No■ ■ ■ ■ ■ ■ Ind ikator
Kinerja2015 2016 | 2017 2018 T 2019
Program i ujudri s a M r a n Vol Anqqaran Vol I Anqqaran Vol Anqqaran voL_j Anggaran Vol Anggaran1 Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis DalamPenyelenggaraan Funqsi Peradilan
OperasionaiPerkantoran
Jumlah bulan pelaksanaan operasionai kantor 12 bln 5.779.925.000 12 bln 5.669.069.000 12 bln 5.969.175.000 12 bln 6.091.831.000 12 bln 6.088.583.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawannya
DukunganKeterbukaanInformasi
01. PersentasePenyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
27 Unit
2 PICT 235 M2
1.468.595.0001 unit dan 26
unit171.000.000.
24 Unit
1 PKT134.485.000 42 Unit 627.140.000 25 Unit
1 PICT 631.550.000
02. Penyeleng-garaan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi
1Sistem 77.330.000 - - - - 1
Sistem 100.000.000
3
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Terseiesaikan nya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat waktu, Transparan dan Akuntabel
Meningkatnya kualitas kinerja Hakim dan Aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada Lembaga Peradilan.
01. Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara
1 THN 25 PKR
50.000.0001 THN
25 PKR
50.000. 0001 THN
25 PKR
50.000. 000 1 THN 25 PKR 62.840. 000.
1 THN 25 PKR
62.840.000.
02. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara
1 THN 9.000. 000 1 THN 9.000. 000 1 THN 9.000. 000 1 THN 11.000. 000 1 THN 1 1 .000 .000
03. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dim penyelenggaraan funqsi penqawasan
1 THN 9.000. 000 1 THN 9.000. 000 1 THN 9.000. 000 1 THN 11 .000 . 000 1 THN 1 1 .0 0 0 .0 0 0
Review RENSTRA