chapter ii.pdf

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Neraca Pembayaran

2.1.1 Pengertian Neraca Pembayaran

Dalam Balance of Payments Manual (BPM) yang diterbitkan oleh IMF

(1993), defenisi balance of payment (BOP) adalah:

“A statement that systematically, for spesific time period, the economic transactions of an economic with the rest of the world. Transactions, for the most

part between residents and nonresidents, consist of those involving goods, services and income; those involving financial claim on assets and liabilities to, the rest of

the world; and those (such gift) classified as transfers which involve offsetting entries to balance in an accounting sense – one set transactions.”

Selanjutnya Hady (2001:59) mendefenisikan balance of payment (BOP)

adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi

ekonomi yang meliputi perdagangan barang/jasa, transfer keuangan dan moneter

antara penduduk (resident) suatu negara dan penduduk luar negeri (rest of the

world) untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.Neraca pembayaran

adalah suatu catatan yang sistematis mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan

oleh penduduk (residen) suatu negara dengan penduduk negara lainnya (non

residen) dalam jangka waktu tertentu (Sugiyono, 2002). Dengan kata lain neraca

pembayaran mencatat nilai barang dan jasa serta volume modal netto yang masuk

dan keluar dari suatu negara untuk suatu periode tertentu, biasanya dua belas bulan

(Jackson, 2009).

Aplikasi serta interpretasi dari neraca pembayaran berpokok pada dua hal :

Pertama, neraca pembayaran mencakup baik barang dan jasa akhir maupun

Universitas Sumatera Utara

antara(intermediate). Kedua, ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran

mencerminkan surplus dan defisit,bukannya untung dan rugi. Hal ini ukuran neraca

pembayaran mencatat arus masuk keluarbarang, jasa dan kapital untuk satu negara,

bukannya syarat – syarat mengenai arus barang, jasa dan kapital tersebut.

2.1.2 Tujuan Penyusunan Neraca Pembayaran

Statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan

nasionalmengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor –

impor barang danjasa yang tercatat dalam neraca pembayaran.

Tujuan penyusunan neraca pembayaran adalah :

a) Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara.

b) Mengetahui aliran sumber daya antara negara.

c) Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara.

d) Mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara.

e) Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara.

f) Dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran

devisa (foreign exchange budget).

g) Dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional

(national account).

2.1.3 Struktur Dasar Neraca Pembayaran

Dilihat dari strukturnya, neraca pembayaran dapat dikelompokkan dalam

duakelompok besar, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal. Masing – masing

komponen dalam kelompok terdiri dari sisi kredit dan debet. Sisi kredit mencatat


transaksi – transaksi yang menimbulkan hak bagi penduduk suatu negara untuk

menerima pembayaran dan sisi debet mencatat transaksi – transaksi yang

menimbulkan kewajiban membayar bagi penduduk suatu negara terhadap penduduk

negara lain.

Secara garis besar neraca pembayaran meliputi:

1. Current Account

Meliputi transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor terhadap barang dan

jasa. Melalui pos transaksi ini akan terlihat jelas apakah neraca perdagangan

suatu negara surplus atau bahkan defisit.

2. Capital Account

Mencakup arus modal masuk sebagai inflow dan arus modal keluar (outflow).

Adapun inflow dapat meliputi modal resmi maupun bentuk modal lainnya.

3. Errors and Omissions

Errors and Ommissions sebagai kesalahan yang belum diperhitungkan atau

kesalahan yang diabaikan. Pada model perhitungan IMF (International

Monetary Fund) merupakan neraca penyeimbang yang memberi makna defisit

atau surplus neraca pembayaran pada tahunpencatatan.

4. Reserve

Bahwa pada cara yang disajikan oleh IMF merupakan perkembangan cadangan

devisa dari tahun sebelum pencatatan sampai pada saat pencatatan atau yang

lazim dinyatakan sebagai monetary movement.


2.1.4 Mekanisme atau Proses Penyesuaian Neraca Pembayaran

Terdapat 3 (tiga) macam mekanisme atau proses penyesuaian yang penting

menyangkut neraca pembayaran, yaitu:

1. Mekanisme Harga

Mekanisme Hume adalah mekanisme penyesuaian neraca pembayaranmelalui

perubahan harga-harga. Mekanisme ini umumnya pemerintah membawa

kembali neraca pembayaran ke posisi keseimbangan kembali. Mekanisme ini

pada hakekatnya adalah dengan sistem standar emas penuh.

2. Mekanisme Pendapatan

Mekanisme penyesuaian melalui kebijakan atau pengaturan pendapatan

nasional, yang singkatnya disebut “mekanisme pendapatan” menggambarkan

adanya saluran lain bagi proses penyesuaian neraca pembayaran. Mekanisme ini

didasarkan atas teori ekonomi makro oleh Keynes, khususnya diilhami oleh

proses pelipatan (multiplier) dalam teori tersebut.

3. Mekanisme Moneter

Mekanisme hume sesungguhnya tidak murni mekanisme harga sebab sebelum

suatu harga naik atau turun, terjadi penyebab lain, yaitu aliran uang masuk atau

keluar negeri. Jika terjadi surplus, maka uang akan mengalir masuk ke dalam

negeri sehingga berakibat stok uang di dalam negeri bertambah, sebaliknya jika

terjadi defisit maka uang akan mengalir ke luar negeri, sehingga uang dalam

negeri menurun.


2.1.5 Penyajian Neraca Pembayaran

Ada 2 (dua) bentuk penyajian neraca pembayaran yaitu penyajian standar

(standard presentation) dan penyajian analitis (analytical presentation).

a. Penyajian Standar

Komponen-komponen neraca pembayaran dalam penyajian standardisusun

menurut panduan bagaimana dimuat dalam BOP manual. Penentuan komponen

standar neraca pembayaran didasarkan atas beberapa pertimbangan dan tujuan

tertentu.

b. Penyajian analitis disusun menurut keperluan analisis bagi perumus kebijakan

di masing-masing negara. Namun, komponen utama yang disajikan tetap

mengacu pada komponen standar dengan menonjolkan rincian komponen yang

dirasakan sangat diperlukan.

2.1.6 Konsep Keseimbangan Neraca Pembayaran

Secara umum dikenal empat konsep keseimbangan neraca pembayaran, yaitu:

1. Konsep Keseimbangan Perdagangan (Trade Balance)

Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction

(transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit)hanya transaksi ekspor dan

impor barang sehingga keseimbangan neraca pembayaran diukur dari berapa

besarnya surplus atau defisit kedua transaksi tersebut.

2. Konsep Keseimbangan Transaksi Berjalan (Current Account Balance)

Untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction selain

diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa, termasuk

penghasilan (income) dan transfer.


3. Konsep Basic Balance

Dalam konsep ini, yang termasuk dalam autonomous transactionselain pos-pos

dalam transaksi berjalan, juga komponen-komponen dalam transaksi modal dan

keuangan jangka panjang.

4. Konsep Overall Balance

Yang termasuk autonomous transaction dalam konsep ini adalah komponen-

komponen transaksi modal dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka

pendek.

2.2 Tingkat Bunga (Kupon) Surat Utang Negara

2.2.1 Pengertian Surat Utang Negara

Undang-undang No. 24 Tahun 2002 menuliskan bahwa pengertian Surat

Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam

mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan

pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

2.2.2 Dasar Hukum Penerbitan Surat Utang Negara

Surat Utang Negara (SUN) dan pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2002 memberi kepastian bahwa:

a. Penerbitan SUN hanya untuk tujuan-tujuan tertentu;

b. Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok SUN yang jatuh tempo;

c. Jumlah SUN yang akan diterbitkan setiap tahun anggaran harus memperoleh

persetujuan DPR dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Bank Indonesia;


d. Perdagangan SUN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang;

e. Memberikan sanksi hukum yang berat dan jelas terhadap penerbitan oleh pihak

yang tidak berwenang dan atau pemalsuan SUN.

Selain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, berbagaiperaturan

pelaksanaan pun telah diterbitkan untukmendukung pengelolaan Surat Utang

Negara, antara lain:

1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.01/2003 tentang Penunjukan

Bank Indonesia sebagai Agen untuk Melaksanakan Lelang Surat Utang Negara

di Pasar Perdana.

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009 tentang Lelang

Pembelian Kembali Surat Utang Negara.

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat

Utang Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang

Penjualan SUN dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional,

sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 170/PMK.08/2009.

4) Peraturan-peraturan lain yang diterbitkan oleh Bank

Indonesia yang meliputi Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran

Bank Indonesia (SE BI), terkait denganperan Bank Indonesia sebagai agen

lelang, registrasi,kliring, setelmen SUN dan sentral registerat Utang Negara di

Pasar Perdana.


2.2.3 Tujuan dan Manfaat Penerbitan Surat Utang Negara

Sesuai dengan UU No 24 Tahun 2002, Surat Utang Negara diterbitkan untuk

tujuan sebagai berikut:

1) Membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2) Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus

kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun

anggaran;

3) Mengelola portofolio utang negara.

Manfaat Penerbitan Surat Utang Negara yaitu:

a) Sebagai Instrumen Fiskal

Penerbitan SUN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN

yang lebih besar dari investor pasar modal.

b) Sebagai Instrumen Investasi

Menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan

memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan

diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi.

c) Sebagai Instrumen Pasar Keuangan

Surat Utang Negara dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat

dijadikan acuan (benchmark) bagi penentuan nilai instrumen keuangan lainnya.

2.2.4 Jenis dan Bentuk Surat Utang Negara

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2002, secara umum jenis SUN dapat

dibedakan sebagai berikut:


1. Surat Perbendaharaan Negara (SPN), yaitu SUN berjangka waktu sampai

dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Di beberapa

negara SPN lebih dikenaldengan sebutan T-Bills atau Treasury Bills.

2. Obligasi Negara (ON), yaitu SUN berjangka waktu lebihdari 12 bulan baik

dengan kupon atau tanpa kupon. Obligasi Negara dengan kupon memiliki

jadwal pembayaran kupon yang periodik (tiga bulan sekali atau enam bulan

sekali). Sementara ON tanpa kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon,

dijual pada harga diskon dan pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan tujuan penerbitan, tingkat bunga dan jangka waktu, jenis-jenis

Surat Utang Negara dalam rangka rekapitalisasi perbankan terdiri dari:

1) Fixed Rate Bonds (FR)

Surat Utang Negara seri FR diterbitkan untuk meningkatkan Capital Adequacy

Ratio (CAR) menjadi 4%. Seri FR yang telah diterbitkan yaitu FR0001 sampai

dengan FR0020, berjangka waktu 5 - 11 tahun. Tingkat bunga seri FR

bervariasi dari 10,00% - 16,50% p.a, dengan pembayaran kupon dilakukan

setiap 6 bulanan.

2) Variable Rate Bonds (VR)

Surat Utang Negara seri VR diterbitkan untuk mengembalikan CAR perbankan

yang negatif menjadi 0%. Seri VR yang telah diterbitkan sampai saat ini terdiri

dari 31 seri yaitu VR0001 – VR0031, berjangka waktu 3 - 18 tahun.

Pembayaran kupon dilakukan setiap triwulan. Tingkat kupon didasarkan pada

rata-rata tertimbang diskonto SBI 3 bulan di pasar primer.


3) Hedge Bonds (HB)

Surat Utang Negara seri HB bertujuan meminimalkan risiko kewajiban bank

dalam valuta asing. Setiap triwulan atau pada saat jatuh tempo pembayaran

kupon, dilakukan indeksasi terhadap nilai nominal Obligasi Negara seri HB atas

dasar perkembangan kurs Rupiah terhadap USD. Obligasi Negara seri HB

diterbitkan dengan jangka waktu antara 3 bulan sampai dengan 2 tahun. Tingkat

kupon mengambang disesuaikan dengan perubahan bunga pasar SIBOR 3 bulan

ditambah 2%. Tingkat kupon saat ini berkisar 3,42% - 3,85% p.a, dan tidak

seperti obligasi seri-seri FR dan VR, obligasi seri HB tidak dapat

diperdagangkan di pasar sekunder.

Tabel 2.1 Karakteristik Umum Surat Utang Negara

Fixed Rate

(FR)

Variable Rate (VR) Hedge Bond

(HB)

Tingkat Kupon (TK) Tetap SBI 3 bulan SIBOR 3 bl + 2%

Pembayaran Kupon 2 kali / tahun 4 kali / tahun 4 kali / tahun

Perhitungan Kupon 1/2 x TK x 1 juta* 1/4 x TK x 1 juta* 1/4 x TK x NI**

Indeksasi - - Saat jatuh tempo

Denominasi Rupiah Rupiah Rupiah

Unit Terkecil Rp1 juta Rp1 juta Rp1 juta

Perdagangan Dapat

Diperdagangkan

Dapat

Diperdagangkan

Tidak Dapat

Diperdagangkan

Sumber: www.angelfire.com


2.2.5 Resiko Surat Utang Negara

Walaupun sudah dikatakan bahwa resiko gagal bayar (hampir) tidak ada,

namun Cahyana dalam Susilowati (2006) mengatakan bahwa dari sisi pemerintah

penerbitan Surat Utang Negara (SUN) mengandung beberapa resiko yang perlu

diperhatikan, antara lain:

1) Resiko Kesinambungan Fiskal

Nilai utang negara yang besar berpotensi membahayakan kesinambungan

anggaran pemerintah. Untuk itu pemerintah harus memperhatikan nilai debt to

export ratio, debt to service ratio and ratio of short term debt to reserve.

2) Resiko Nilai Tukar

Penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat mengakibatkan

tambahan beban pembayaran pokok utang dan bunga.

3) Resiko Perubahan Tingkat Bunga

Sebagian dari total utang negara merupakan utang dengan bunga mengambang

(variable rate), sehingga apabila terjadi kenaikan tingkat bunga pasar, akan

menaikkan nilai kewajiban pembayaran bunga dari anggaran pemerintah.

4) Resiko Pembiayaan Kembali

Pelunasan Surat Utang Negara (SUN) yang jatuh tempo dengan volume yang

cukup besar dapat mengakibatkan timbulnya resiko berupa lebih tingginya

biaya peminjaman baru.


5) Resiko Operasional

Resiko kegagalan terjadi jika operasional pengelolaan Surat Utang Negara tidak

dilakukan dengan baik, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi

kelembagaannya.

2.2.6 Tingkat Bunga (Kupon) Surat Utang Negara

Coupon/kuponyaitubesarnyabungayangdibayarkansecarareguler,yangdinyatak

andalampersentaseterhadapnilainominalobligasi.SebagaicontohObligasiNegaraseriF

R0028dengantingkatkupon 5

%,artinyasetiaptahunjumlahbungayangdibayarkankepadainvestoradalahsebesar

5%dikalikandengantingkatnominalnya,dengandemikianuntuksetiapunitObligasiseni

laiRp1.000.000,00makakuponyangditerimapertahunolehinvestorialahsebesarRp50.0

00,00.

Apabiladalamtermsandconditionsperiodepembayarankuponditetapkan2kaliset

ahun,makapembayarankuponnyasetelah6bulanadalahsebesarmasing-

masingRp25.000,00.KuponObligasiNegaradapatdibayarkanduakalisetahun(semi-

annual)atauempatkalisetahun(quarterly).SaatinikuponObligasiNegaraseriFR(Fixed

Rate)dibayarkanduakalisetahun,sedangkanuntukseriVR(VariableRate)dibayarkane

mpatkalisetahun.UntukseriVR,kuponnyaditentukanolehtingkattingkat

bungahasillelangSBI(SertifikatBankIndonesia)berjangka3bulan.

2.3 Inflasi


2.3.1 Pengertian Inflasi

Inflasi (inflation) adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami

kenaikan secara terus menerus. Venieris dan Sebold (1978) dalam Nanga

(2005:241) mendefenisikan inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya

tingkat harga umum secara terus menerus sepanjang waktu (a sustained tendency

for the general level of prices to raise over time). Berdasarkan defenisi tersebut,

kenaikan tingkat harga umum (general price level) yang terjadi sekali waktu saja,

tidaklah dapat dikatakan sebagai inflasi.

Dari pengertian tersebut diatas, terdapat tiga hal penting yang ditekankan,

yaitu:

1) Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti bisa saja

tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan

dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan tendensi yang meningkat.

2) Bahwa kenaikan tingkat harga tersebut berlangsung secara terus menerus

(sustained), yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, akan tetapi bisa

beberapa waktu lamanya.

3) Bahwa tingkat harga yang dimaksud disini adalah tingkat harga umum, yang

berarti tingkat harga yang mengalami kenaikan itu bukan hanya pada satu atau

beberapa komoditi saja, akan tetapi untuk harga barang secara umum.

2.3.2 Cara Menghitung Laju Inflasi


Secara umum, dikenal tiga cara yang digunakan untuk menghitung laju

inflasi, yaitu:

1. Indeks Harga Konsumen (Consumen Price Index atau CPI )

Adalah suatuindeks harga yang mengukur biaya sekelompok barang-barang dan

jasa-jasa di pasar, termasuk harga-harga makanan, pakaian, perumahan,

transportasi, perawatan kesehatan, pendidikan, dan komoditi lain yang yang

dibeli untuk untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Dalam indeks harga

konsumen, setiap jenis barang ditentukan suatu timbangan atau bobot tetap

yang proporsional terhadap kepentingan relatif dalam anggaran pengeluaran

konsumen.

Adapun rumus untuk menghitung IHK adalah:

Dimana: Pn = Harga sekarang Po = Harga pada tahun dasar

Sehingga rumus untuk menghitung laju inflasi adalah:

Dimana:

IHKn = Indeks Harga Konsumen periode ini IHKo = Indeks Harga Konsumen periode lalu

2. Indeks Harga Produsen (Producer Price Index atau PPI) adalah suatu indeks

dari harga bahan-bahan baku (raw materials), produk antara (intermediate

products), dan peralatan,modal dan mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau


perusahaan. Jadi, PPI hanya mencakup bahan baku dan barang antara atau

setengah jadi saja, sementara barang-barang jadi tidak dimasukkan dalam

perhitungan.

3. GNP Deflator adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan atau rasio

antara GNP nominal dan GNP riil dikalikan dengan 100. GNP riil adalah nilai

barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian, yang

diperoleh ketika output di nilai dengan menggunakan tahun dasar (based year).

Oleh karena itu, GNP riiljuga sering disebut GNP berdasarkan harga tahun

dasar (GNP at based year price). Sedangkan GNP nominal adalah GNP yang

dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku (GNP at current market price).

Adapun rumus untuk menghitung GNP Deflator adalah

2.3.3 Macam-macam Inflasi

Ada beberapa macam inflasi yang dapat terjadi dalam perekonomian,

tergantung pada tujuan apa yang ingin dicapai. Macam-macam inflasi tersebut

antara lain:

1. Ditinjau dari parah tidaknya inflasi

Dalam pengelompokan ini yang perlu diperhatikan adalah berapa besarnya

inflasi dalam suatu periode.

a. Inflasi Ringan : Inflasi yang besarnya <10 % per tahun

b. Inflasi Sedang : Inflasi yang besarnya 10 – 30 % per tahun


c. Inflasi Berat : Inflasi yang besarnya >30 – 100 % per tahun

d. Hiperinflation : Inflasi yang besarnya > 100 % per tahun

2. Ditinjau dari sumber atau sebab musabab inflasi

a. Demand Pull Inflation

Inflasi ini timbul karena permintaan dalam negeri (baik masyarakatmaupun

pemerintah) akan berbagai barang sangat kuat dan besar serta melebihi

keluaran (output) yang ada dalam perekonomian tersebut.

Gambar 2.1

Demand Pull Inflation

b. Cost Push Inflation

Pada jenis inflasi ini, kenaikan harga terjadi karena adanya kenaikan biaya

produksi (cost push inflation), atau dapat pula karena kenaikan buruh

menuntut kenaikan upah (wage push inflation).


Gambar 2.2 Cost Push Inflation

3. Ditinjau dari asal inflasi

a. Domestic Inflation

Inflasi ini terjadi karena kenaikan harga akibat adanya kondisi “shock”

(kejutan) di dalam negeri baik karena perilaku masyarakat maupun

pemerintah yang mengakibatkan kenaikan harga.

b. Imported Inflation

Kenaikan harga-harga umum saja tidak dipengaruhi oleh hargadalam negeri,

tetapi juga oleh harga-harga luar negeri yang tercermin pada harga barang-

barang impor. Dengan demikian kenaikan indeks harga luar negeri akan

mengakibatkan kenaikan indeks harga umum dan dengan sendirinya akan

mempengaruhi laju inflasi.


2.3.4 Teori-teori Terjadinya Inflasi

Ada 3 kelompok yang mengemukakan teori inflasi, masing-masing menyoroti

aspek – aspek tertentu dari proses terjadinya inflasi. Adapun teori terjadinya proses

inflasi adalah:

1) Teori Kuantitas

Teori ini menerangkan penyebab proses terjadinya inflasi yang melanda sebuah

perekonomian. Pendapat teori kuantitas (teori kaum klasik) ini menyatakan

bahwa proses terjadinya inflasi disebabkan oleh:

a) Volume Uang Yang Beredar

Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang

beredardalam masyarakat (uang giral dan uang kartal). Penambahan jumlah

uang yang beredar ini merupakan sumber utama penyebab inflasi, karena

volume uang beredar lebih besardari kesanggupan output untuk

menyerapnya (volume uang lebih besar dari pendapatan nasional). Bila

jumlah uang beredar tidak ditambah (dikurangi), maka inflasi akan berhenti

secara otomatis apapun penyebab kenaikan harga-harga dalam

perekonomian tersebut.

b) Adanya Perkiraan Masyarakat Kenaikan Harga (Expectations)

Bila masyarakat mengharapkan harga-harga naik di masa yang datang,

maka penambahan uang yang beredar akan sepenuhnya diwujudkan dalam

permintaan efektif di pasar. Sehingga dengan laju volume uang yang


beredar diikuti dengan kenaikan permintaan barang-barang akan

mengakibatkan terjadinya kenaikan harga atau inflasi.

2) Teori Keynes

Keynes menyoroti faktor inflasi melalui pendekatan teori ekonomi makronya.

Menurut teori yang dikeluarkan Keynes, inflasi akan terjadi karena masyarakat

ingin hidup di luar batas kemampuan pendapatannya. Terjadinya inflasi melalui

proses, ada sekelompok masyarakat yang ingin bersaing untuk merebut

pendapatan nasional yang lebih besar daripada kemampuan kelompok ini untuk

mendapatkan pendapatan nasional. Proses perebutan ini akhirnya diwujudkan

dalam permintaan efektif, sehingga menyebabkan permintaan masyarakat akan

barang-barang lebih besar dari barang-barang yang sanggup disediakan oleh

kapasitas yang tersedia (pendapatan nasional). Hal ini akan menimbulkan

inflasionary gaps yang timbul akibat golongan masyarakat yang berhasil

merebut bagian pendapatan nasional (yang lebih besar) secara nyata

diwujudkan dalam permintaan di pasar barang-barang. Dengan demikian akan

menyebabkan naiknya harga-harga, sehingga timbullah inflasi.

3. Teori Strukturalis

Teori inflasi ini dikembangkan dari struktur perekonomian negara-negara

berkembang, khususnya Amerika Latin. Inflasi dikaitkan dengan faktor struktur

perekonomian, dimana faktor struktur perekonomian hanya berubah secara

bertahap dan dalam jangka panjang, sehingga inflasi ini disebut sebagai inflasi

jangka panjang.


2.3.5 Dampak Inflasi

Inflasi yang terjadi di dalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak

atau akibat sebagai berikut:

1) Inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan diantara anggota

masyarakat, dan inilah yang disebut efek redistribusi dari inflasi (redistribution

effect of inflation).

2) Inflasi dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi (economic

efficiency). Hal ini dapat terjadi karena inflasi dapat menglihkan sumberdaya

dari investasi yang produktif (productive investment) ke investasi yang tidak

produktif (unproductive investment) sehingga mengurangi kapasitas ekonomi

produktif. Ini yang disebut “efficiency effect of inflation”.

3) Inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan di dalam output dan

kesempatan kerja (employment), dengan cara yang lebih langsung yaitu dengan

memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah

dilakukan selama ini. Ini yang disebut “output and employment effect of

inflation”.

4) Inflasi dapat menyebabkan suatu lingkungan yang tidak stabil (unstable

environment) bagi keputusan ekonomi. Jadi sekiranya konsumen

memperkirakan bahwa tingkat inflasi di masa mendatang akan naik, maka akan

mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa-jasa

secara besar-besaran pada saat sekarang ketimbang mereka menunggu dimana

tingkat harga sudah meningkat lagi. Begitu pula halnya dengan bank atau

lembaga peminjaman lainnya, jika sekiranya mereka menduga bahwa tingkat


inflasi akan naik di masa mendatang, maka mereka akan mengenakan tingkat

bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan sebagai langkah proteksi dalam

menghadapi penurunan pendapatan riil dan kekayaan (losses of real income and

wealth)(Bradley, 1985 dalam Nanga, 2005).

2.3.6 Kebijakan Mengatasi Inflasi

Kebijakan menanggulangi inflasi berkaitan erat dengan berbagai pendapat

mengenai teori inflasi. Dengan menggunakan persamaan Irving Fisher MV = PT,

dapat dijelaskan bahwa inflasi timbul karena MV naik lebih cepat daripada T,

sehingga P naik. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya inflasi, maka focus

perhatian harus ditujukan kepada tida variabel ini.Cara mengatur variabel M, V,

dan T tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kebijaksanaan moneter, fiskal

dan kebijaksanaan yang menyangkut kenaikan produksi (non moneter).

a. Kebijaksanaan Moneter, meliputi:

1) Politik Diskonto (Discount Policy)

2) Politik Pasar Terbuka (Open Market Policy)

3) Pengawasan Kredit Selektif

4) Politik Persediaan Kas (Cash Ratio Policy)

b. Kebijakan Fiskal, meliputi:

1) Pengaturan Pengeluaran Pemerintah (APBN)

2) Peningkatan Tarif / Pajak

c. Kebijakan Non Moneter, meliputi:

1) Peningkatan Produksi

2) Kebijakan Upah


3) Pengawasan Harga

2.4 Cadangan Devisa

2.4.1 Pengertian Cadangan Devisa

Dalam bukunya, Rachbini (2000:113) mendefenisikan devisa adalah alat

pembayaran luar negeri yang antara lain berupa emas, uang kertas asing dan

tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri.

Menurut UU No. 23 Tahun 1999, yang dimaksud dengan cadangan devisa

adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat

pada sisi aktiva Bank Indonesia yang antara lain berupa emas, uang kertas asing,

dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat

dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.

Dalam Pasal Undang-Undang Bank Indonesia dirumuskan bahwa Bank

Indonesia mengelola cadangan devisa. Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa

tersebut, Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa serta dapat

menerima pinjaman luar negeri.

Pengelolaan cadangan devisa (Foreign Exchange Reserve) oleh Bank

Indonesia dilakukan melalui berbagai jenis transaksi devisa yaitu menjual,

membeli, dan/atau menempatkan devisa, emas dan surat-surat berharga secara tunai

atau berjangka termasuk pemberian pinjaman.

Dalam melakukan pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia

mempertimbangkan 3 (tiga) azas utama dengan skala prioritas, yaitu likuiditas

(liquidity), keamanan (security) tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh

pendapatan yang optimal (profitability).


2.4.2 Fungsi Cadangan Devisa

Cadangan devisa memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mengimpor barang konsumsi, bahan baku industry dan sector produksi lainnya,

peralatan dan perlengkapan (barang modal, perlengkapan pertahanan, keamanan

dan sebagainya).

2. Melunasi jasa pihak asing seperti jasa perbankan, asuransi, pelayaran,

penerbangan, perekayasaan, wisatawan Indonesia, dan sektor jasa lainnya.

3. Membiayai kantor Perwakilan Pemerintah Indonesia (Kedutaan/Konsulat) di

luar negeri.

4. Melunasi hutang luar negeri

2.4.3 Sumber Cadangan Devisa

Cadangan devisa suatu negara pada umumnya berasal dari sumber sebagai

berikut:

1. Hasil penjualan ekspor barang maupun jasa, seperti hasil ekspor karet, kopi,

timah, tekstil, kayu lapis, ikan, udang, rotan, dan sebagainya. Begitu pula hasil

dari sektor jasa, seperti uang tambang (freight), angkutan, provisi dan komisi,

premi asuransi, jasa hotel, dan lain sebagainya.

2. Pinjaman yang diperoleh dari negara asing, badan-badan Internasional, serta

Swasta Asing, seperti pinjaman dari IGGI (Inter Governmental Group on

Indonesia), kredit dari World Bank dan Asia Development Bank, dan lain

sebagainya.


3. Hadiah (Grant) dan bantuan dari Badan-Badan PBB seperti UNDP, UNESCO,

dan pemerintah asing, seperti Pemerintah Saudi Arabia, Jepang, dan lain-lain.

4. Laba dari penanaman modal du luar negeri, seperti laba yang ditransfer dari

perusahaan milik pemerintah dan warga negara Indonesia yang berdomisili di

luar negeri, termasuk transfer dari warga negara Indonesia yang bekerja di luar

negeri seperti Malaysia, Dubai, dan lain sebagainya.

5. Hasil dari kegiatan Pariwisata Internasional, seperti uang tambang, angkutan,

sewa hotel,, penjualan souvenir dan novelties, uang pandu wisata dan lain-lain.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No. Judul Penulis Thn Hasil Penelitian

1. Analisis Neraca

Pembayaran dan

Faktor-Faktor yang

Mempengaruhinya

Darmansyah

Putra

Saragih

2006 1.Koefisien determinasi = 0,4159 atau 41,59%.

2.Fhitung = 2,611, Ftabel = 3,59. Maka secara bersama-sama, variabel inflasi, tingkat sukubunga, nilai tukar, dan net ekspor tidak berpengaruh nyata terhadap neraca pembayaran Indonesia (α=5%).

Secara parsial:

1.Inflasiberpengaruh negatif terhadap neraca pembayaran Indonesia

2.Nilai tukar berpengaruh negatif (tidak sesuai dengan teori) terhadap neraca pembayaran Indonesia

3.Net ekspor berpengaruh positif terhadap neraca pembayaran Indonesia

4.Suku bunga berpengaruh


negative (tidak sesuai dengan teori) terhadap neraca pembayaran Indonesia.

Uji Asumsi Klasik:

1.Ada Multikolinearitas 2.Tidak ada keputusan

(inconclusion) Autokorelasi

2. Analisis pengaruh

inflasi, suku bunga,

nilai tukar, dan nilai

ekspor terhadap

neraca pembayaran

Indonesia

Will

Jackson

2009 1.Koefisien determinasi = 0,647 atau 67,40%.

2.Fhitung = 9,927, Ftabel = 3,13. Maka secara bersama-sama, variabel inflasi, sukubunga, nilai tukar, dan nilai ekspor berpengaruh nyata terhadap neraca pembayaran Indonesia (α=5%).

Secara parsial: 1.Inflasiberpengaruh positif

terhadap neraca pembayaran Indonesia

2.Nilai tukar berpengaruh positif terhadap neraca pembayaran Indonesia

3.Nilai ekspor berpengaruh positif terhadap neraca pembayaran Indonesia

4.Suku bunga berpengaruh negatif terhadap neraca pembayaran Indonesia.

Uji Asumsi Klasik: 1.Ada Multikolinearitas 2.Tidak ada Autokorelasi


2.6 Kerangka Konseptual

Ada banyak variabel yang mempengaruhi neraca pembayaran suatu negara.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel tingkat bunga (kupon) Surat

Utang Negara, tingkat inflasi, dan cadangan devisa sedangkan variabel lainnya

dianggap konstan.

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

Tingkat Bunga (kupon) Surat Utang Negara

X1

Tingkat Inflasi X2

Cadangan Devisa X3

Neraca Pembayaran Y


2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis membuat hipotesis

sebagai berikut:

1) Tingkat bunga (kupon)Surat Utang Negara berpengaruh positif terhadap

Neraca Pembayaran Indonesia.

2) Inflasi berpengaruh positif terhadap Neraca Pembayaran Indonesia.

3) Cadangan devisa berpengaruh positif terhadap Neraca Pembayaran Indonesia.

4) Tingkat bunga (kupon) Surat Utang Negara, inflasi, dan cadangan devisa

berpengaruh terhadap Neraca Pembayaran Indonesia.


chapter ii.pdf

Documents

balance of payments

c mengetahui struktur

bab ii tinjauan pustaka

for spesific time period