8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengendalian Internal

2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengertian pengendalian internal menurut Arens (2012:290) yaitu

“internal control is process designed to provide reasonable assuranceachievement of management’s objectives in the following categories :a. Reliability of financial reportingb. Effectiveness and efficiency of operation, andc. Compliance with applicable laws and regulations.”

Laporan COSO yang di kutip oleh Bodnar dan Hopwood (2011:182)

mendefinisikan pengertian pengendalian internal sebagai berikut :

“Internal control is process effected by an entity’s board of director,management, and other personal designed to provide reasonableassurance regarding achievement of objectives in the followingcategories:a. Realibility of financial reportingb. Effectiveness and efficiency of operation, andc. Compliance with applicable laws and regulations”.

Jadi pengendalian internal adalah proses yang dapat dipengaruhi oleh dewan

komisaris, manajemen, personil satuan usaha lainnya yang dirancang untuk

mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal keandalan

laporang keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang

berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

9

2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Arens (2012:290) yang menjadi tujuan pengendalian internal

adalah: 1. Reliability of financial reporting

2. efficiency and effectiveness of operation

3. Compliance with applicable laws and regulation

Uraian ketiga tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Reliability of financial reporting (keandalan laopran keuangan)

Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi

investor, kreditur, dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai

kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah

disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Efficiency and effectiveness of operation (efisiensi dan efektivitas operasi)

Pengendalian dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk mendorong

penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, untuk

mengoptimalkan tujuan organisasi.

3. Compliance with applicable laws and regulation (ketaatan pada hukum

dan peraturan)

Banyak hukum dan peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan.

Beberapa diantaranya tidak berhubungan langsung dengan akuntansi,

misalnya Undang-Undang Lingkup Hidup. Sedangkan peraturan yang

berhubungan langsung dengan akuntansi misalnya Undang-Undang

Perpajakan.

Pengendalian Internal tidak dimaksudkan untuk menghilangkan semua

kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyelewengan sama sekali, tetapi

10

pengendalian internal yang memadai akan dapat menekan atau memperkecil

terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang layak dan

kalaupun terjadi kesalahan atau penyelewengan dapat segera diketahui dan diatasi.

Jadi dapat dikatakan bahwa pengendalian internal yang diterapkan pada

perusahaan bertujuan agar para manajemen dan pemilik perusahaan mengetahui

keefektifan operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat

memantau kegiatan keuangan dengan benar.

2.1.3 Komponen Pengendalian Internal

Komponen pengendalian internal merupakan proses untuk menghasilkan

pengendalian yang memadai. Agar tujuan pengendalian tercapai, perusahaan

harus mempertimbangkan komponen-komponen pengendalian internal.

Komponen-komponen pengendalian internal menurut Arens (2012:294)

adalah sebagai berilkut :

"Internal control include five categories of control that management'scontrol objectives will be met. There are called the components of internalcontrol and are (I) the control environtment, (2) risk assessment, (3)control activities, (4) information and communication, (5) monitoring.”

Kelima komponen pengendalian internal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operai

secara umum dan konsep kontrol secara khusus. Hal ini juga mencakup etika,

kompetensi serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi.

Juga tercakup struktur organisasi serta kebijakan dan filosofi manajemen.

11

2. Penilaian Resiko

Komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal yang terus

berkembang. Penentuan risiko mencakup penentuan risiko di semua aspek

organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko.

3. Aktivitas Pengendalian

Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan

konsep kontrol internal. Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung

jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi,

karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal.

4. Informasi dan Komunikasi

Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Manajemen

tidak dapat berfungsi tanpa informasi. Komunikasi informasi tentang operasi

kontrol internal memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen

untuk mengevaluasi efektivitas kontrol dan untuk mengelola operasinya.

5. Pengawasan

Pengawasan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang

diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen kontrol.

2.2 Pencegahan Kecurangan

Peran utama dari audit internalor sesuai dengan fungsinya dalam

pencegahan kecuarangan adalah untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-

sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan

terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah

terjadi kecurangan tersebut.

12

Pencegahan kecurangan merupakan tanggung jawab manajemen.

Pemeriksaan intern bertanggung jawab untuk menguji dan menilai kecukupan

serta efektivitas tindakan manajemen untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Dengan demikian, audit internal harus melakukan audit sesuai dengan prosedur,

memonitori gejala-gejala kecurangan, melakukan penelusuran untuk mencegah

kecurangan serta mengidentifikasikan semua kecurangan yang mungkin terjadi.

Menurut Tunggal (2012:169) mengartikan fraud adalah sebagai berikut:

”Penggambaran yang salah dari fakta material dalam buku besar ataulaporan keuangan, bisa juga kecurangan yang ditujukan kepada pihak luarmisalnya penjual, pemasok, kontraktor, konsultan, dan pelangan dengancara penagihan yang berlebihan”.

Definisi Fraud menurut Black Law Dictionary dalam Tunggal (2012:169)

adalah:

a. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran/keadaan yangdisembunyikan dari sebuah fakta material yang mempengaruhi orang lainuntuk melakukan perbuatan atau tindakan merugikan.

b. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) secara ceroboh/tanpaperhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapatmempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat

c. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan ataupenyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material,atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi oranglain untuk berbuat atau bertindak merugikan.

2.2.1 Jenis-jenis Kecurangan

Untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kecurangan, maka harus

mengetahui jenis-jenis kecurangan menurut Yayasan Pendidikan Audit internal

dalam Rahmawati (2012:7) yaitu:

1. Employee embezzlement atau occupational fraud

Kecurangan yang dilakukan pegawai karena jabatan atau kedudukannya dalam

13

organisasi.

2. Management fraud

Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, biasanya dengan melakukan

penyajian laporan keuangan yang tidak benar untuk keuntungan organisasi

atau perusahaan.

3. Investment scam,

Kecurangan yang dilakukan dengan membujuk investor untuk menanamkan

uangnya pada suatu bentuk investor untuk menanamkan uangnya pada suatu

bentuk investasi dengan janji akan memperoleh hasil investasi yang berlipat

dalam waktu cepat. Untuk meyakinkan investor, pada awal mulai investasi

investor diberikan hasil seperti yang dijanjikan, tetapi pada waktu kemudian

macet.

4. Vendor fraud

Kecurangan yang dilakukan oleh pemasok atau organisasi yang menjual

barang/jasa dengan harga yang terlalu tinggi dibandingkan dengan

kwalitasnya atau barang/jasanya tidak direalisasikan walaupun pembeli telah

membayar, korbannya adalah pembeli.

5. Customer fraud

Kecurangan yang dilakukan pembeli/pelanggan. Pembeli tidak/kurang

membayar harga barang/jasa yang diterima, korbannya adalah penjual.

6. Computer fraud

Kecurangan yang dilakukan dengan cara merusak program komputer, file,

data, sistem operasi, alat atau media yang digunakan yang mengakibatkan

14

kerugian bagi organisasi yang sistem komputernya dimanipulasi.

2.2.2 Syarat Penemuan Kecurangan

Standar audit pada dasarnya mampu mengetahui adanya kesalahan yang

disengaja atau tidak disengaja. Tunggal (2012:18) mengemukakan bahwa terdapat

dua syarat penemuan kecurangan yaitu: penemuan kecurangan dan bukti yang

cukup dan kompeten.

Auditor internal diharapkan dapat menemukan kelemahan atau kecurangan

yang terjadi didalam perusahaan sehingga segala aktivitas yang bertentangan

dengan prosedur atau kebijakan perusahaan dapat dicegah dan di atasi.

Sehubungan dengan itu, temuan audit harus didasarkan pada:

1) Kriteria, yaitu standar ukuran atau harapan dalam melakukan evaluasi

2) Kondisi, yaitu bukti nyata yang ditemukan oleh auditor internal

3) Sebab, yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan antara

kondisi yang diharapkan dengan kondisi sesungguhnya

4) Akibat, yaitu risiko atau kerugian yang dihadapi oleh organisasi dari pihak

yang diaudit atau unit organisasi lain karena terdapatnya kondisi yang tidak

sesuai dengan kriteria

Laporan tentang berbagai temuan, dapat pula dicantumkan berbagai

rekomendasi, hasil yang telah dicapai oleh pihak uang diaudit dan informasi lain

yang bersifat membantu yang tidak dicantumkan di tempat lain. Penemuan

kecurangan dapat diketahui dari sistem pengawasan yang diterapkan secara

kebetulan serta laporan dari pihak lain.

Bukti yang cukup merupakan bukti yang faktual dan meyakinkan sehingga

15

orang yang diberi bukti akan mempunyai kesimpulan yang sama dengan auditor,

sedangkan bukti yang kompeten adalah bukti yang dipercaya dan cara terbaik

untuk memeperolehnya yakni dengan mempergunakan teknik audit yang tepat.

2.2.3 Faktor-faktor terjadinya Kecurangan

Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan

penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan

adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya kecurangan sebagai

akibat antara tekanan kebutuhan seseorang dengan lingkungannya yang

memungkinkan untuk bertindak. Faktor pendorong terjadinya kecurangan

menurut Karni dalam Rahmawati (2012:38) sebagai berikut:

1) Lemahnya Pengendalian Internal

a) Manajemen tidak menekankan perlunya pengendalian internal

b) Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan

c) Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadinya konflik

kepentingan

d) Auditor internal tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki para

eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang besar

2) Tekanan keuangan terhadap seseorang

a) Banyaknya hutang

b) Pendapatan rendah

c) Gaya hidup mewah

16

3) Tekanan non Finansial

a) Tuntutan pimpinan diluar kemampuan bawahan

b) Direktur utama menetapkan suatu tujuan yang harus dicapai tabpa

dikonsultasikan dengan bawahannya

c) Penurunan penjualan

4) Indikasi lain

a) Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai

b) Meremehkan integritas pribadi

c) Kemungkinan koneksi dengan organisasi criminal

Ciri-ciri atau kondisi adanya kecurangan yaitu jika:

a) Terdapatnya angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun

sebelumnya.

b) Adanya perbedaan antara buku besar dengan buku pembantu.

c) Perbedaan yang dikemukakan melalui konfirmasi.

d) Transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan otoritas manajemen dengan baik

umum maupun khusus.

e) Perbedaan kepentingan (conflict interest) pada tugas pekerjaan karyawan.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan, manajemen akan mengatur

pegawainya dengan tindakan yang tidak benar. Hal ini disebabkan karena

manajemen yang selalu melakukan tindakan korupsi, tidak efisien serta tidak

cakap dalam mengelola perusahaan. Apabila pendapatan rendah atau banyak

hutang, pegawai akan melakukan kecurangan karena masalah pribadi yang tidak

dapat terpecahkan. Karena banyaknya kecurngan yang terjadi, persahaan akan

17

mengalami kerugian yang sangat besar sehingga perusahaan dapat jatuh pada saat

yang tidak tepat, misalnya kehilangan uang atau saham.

2.2.4 Tanda-tanda Kecurangan

Kecurangan dapat ditangani sedini mungkin oleh manajemen atau dengan

pemeriksaan intern apabila teliti dalam melihat tanda-tanda kecurangannya.

Menurut Tunggal (2012:219) menyatakan bahwa beberapa tanda-tanda

kecurangan antara lain :

1) Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun

sebelumnya

2) Tidak ada pembagian tugas dan tagggung jawab yang jelas

3) Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan

4) Pengendalian operasi tidak baik

Dari pernyataan di atas, jelas mengenai tanda-tanda kecurangan dapat

diketahui melalui angka-angka yang berbeda dengan tahun sebelumnya secara

mencolok. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan dimanipulasi untuk

menutup kecurangan sehingga timbul perbedaan tersebut. Tidak adanya

pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi karyawan juga dapat

menimbulkan kecurangan karena karyawan dapat bertindak dengan semena-mena

tanpa memperdulikan tanggung jawabnya.

Kecurangan dapat dilakukan dengan mudah bila tidak dilakukan rotasi

pekerjaan sehingga memungkinkan karyawan mengetahui rahasia atau hal penting

yang berkaitan dengan alur kerja. Selain itu, pengendalian operasi yang tidak baik

dapat membuat kegitan yang dilakukan tidak berjalan dengan lancar, contohnya

18

banyak sumber daya yang hilang saat pengerjaan sehingga kegiatan operasi

berjalan dengan tidak efisien. Hilangnya sumber daya tersebut karena karyawan

berada dalam keadaan frustasi atau merasa diperlakukan tidak adil.

2.2.5 Unsur-unsur Kecurangan

Suatu kecurangan terdiri dari unsur-unsur penting yang digunakan untuk

menguji tanda-tanda keberadaan kecurangan atau tidak. Disimpulkan bahwa

kecurangan terjadi apabila adanya unsur kesengajaan dari individu atau

organisasi, adanya kepercayan atas penyajian yang keliru juga karena kepercayaan

dari korban kecurangan untuk melaksanakan penyajian yang keliru tersebut

sehingga korban kecurangan menderita kehilangan hak milik atau uang.

Menurut Amrizal (dalam Marcelia 2013:27) menyatakan pada dasarnya

kecurangan sering terjadi pada suatu suatu entitas apabila :

a) Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan

tidak efektif

b) Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka

c) Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau

ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan

keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.

d) Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efsien dan atau tidak

efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

19

e) Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat

dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya

hidup yang berlebihan.

f) Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi

kecurangan

2.2.6 Jenis dan Bentuk Kecurangan

Bentuk kecurangan menurut Schulze dan Daviel L. Black (dalam Rahayu,

2013:43) dipisahkan menjadi dua kelompok yaitu kecurangan manajemen dan

kecurangan karyawan.

Kecurangan manajemen (management fraud) merupakan suatu tindakan

yang disengaja membuat laporan keuangan dengan memasukan angka yang bukan

sebenarnya atau mengubah catatan akuntansi yang merupakan sumber penyajian

laporan keuangan. Misalnya berupa manipulasi, mengubah catatan akuntansi atau

dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan.

Kecurangan Karyawan (employee fraud) yang paling umum adalah

pemalsuan daftar gaji (false payroll), penjualan palsu (false vendor) dan transfer

cek palsu (check kitting). Pemalsuan daftar gaji dilakukan dengan menciptakan

karyawan palsu dan kemudian menguangkan gaji karyawan tersebut, pemalsuan

penjualan dilakukan dengan membentuk penjualan palsu, faktur palsu yang

digunakan untuk menerima pembayaran, sedangkan cek palsu melibatkan

pemindahan dana dari bank yang satu ke bank yang lain dengan mencatat tidak

benar atas transaksi transfer tersebut.

20

Bentuk-bentuk kecurangan menurut Tunggal (2012) dapat diklasifikasikan

dalan dua kategori, yakni kecurangan yang merugikan perusahaan dan kecurangan

yang menguntungkan perusahaan. Predikat kecurangan tergantung pada siapa

pelakunya, kecurangan yang merugikan perusahaan yaitu perusahaanlah yang

merupakan korban keurangan yang biasanya dilakukan oleh karyawan jenjang

menengah ke bawah. Bentuk kecurangan dalan kategori ini salah satunya berupa

pencurian harta kekayaan perusahaan.

Kecurangan yang menguntungkan perusahaan biasanya dilakukan oleh

karywan jenjang atas atau manajemen puncak.bentuk kecurangan dalam kategori

ini misalnya, pencatatan laba atau aktiva yang lebih besar, mencatat biaya-biaya

yang lebih kecil, tidak mencatat retur penjualan dan lain-lain.

Association of Certified Fraud Examinations / ACFE- 2000 (menurut

Amrizal dalam Marcelia 2013:28), salah satu asosiasi di USA yang

mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan

kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

a) Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang

dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material. Laporan Keuangan

yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial

atau kecurangan non financial.

21

b) Penyalahagunaan asset (Asset Misappropriation)

Penyalahagunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan

kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran

biaya secara curang (fraudulent disbursement).

c) Korupsi (Corruption)

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE,

bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia.

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict

of interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan

(economic extortion).

2.2.7 Syarat Penemuan Fraud

Standar audit pada dasarnya mampu mengetahui adanya kesalahan yang

disengaja atau tidak disengaja. Menurut Tunggal (2012:71-73) bahwa syarat

penemuan fraud terdiri dari:

1. Penemuan Fraud

2. Bukti yang Cukup dan Kompeten

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa dalam syarat penemuan

fraud, audit internal harus dapat menemukan fraud dan didukung oleh bukti yang

cukup dan kompeten. Berikut ini akan dijelaskan mengenai penemuan fraud serta

bukti yang cukup dan kompeten.

1. Penemuan Fraud

Audit internal diharapkan dapat menemukan kelemahan atau fraud yang

terjadi di dalam perusahaan,sehingga segala aktivitas yang bertentangan dengan

22

prosedur atau kebijakan perusahaan dapat dicegah dan diatasi. Sehubungan

dengan itu, temuan-temuan hasil audit harus didasarkan pada:

(1) Kriteria: yaitu berbagai standar, ukuran atau harapan dalam melakukan

evaluasi.

(2) Kondisi: yaitu berbagai bukti nyata yang ditemukan oleh audit internal.

(3) Sebab: yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan antara

kondisi yang diharapkan dan kondisi sesungguhnya.

(4) Akibat: yaitu berbagai resiko atau kerugian yang dihadapi oleh organisasi dari

pihak yang diaudit atau unit organisasi lain karena terdapatnya kondisi yang

tidak sesuai dengan ktiteria (dampak dari perbedaan).

(5) Dalam laporan tentang berbagai temuan, dapat pula dicantumkan berbagai

rekomendasi, hasil yang telah dicapai oleh pihak yang diaudit, dan informasi

lain bersifat membantu yang tidak dicantumkan di tempat lain.

Penemuan fraud, dapat diketahui dari sistem pengawasan yang diterapkan

(misalnya melalui audit internal), kebetulan (by accident), dan laporan dari pihak

lain. Tunggal (2012:72) menyatakan bahwa:

“Suatu studi yang dilakukan di Inggris, mengungkapkan bahwadiperkirakan hanya 19% fraud ditemukan oleh auditor, 51% ditemukankarena kebetulan, 10% ditemukan melalui pengendalian manajemen, danlebih dari 20% merupakan “tips” atau laporan dari pihak luar”.

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa fraud dapat ditemukan dari hasil

audit yang dilakukan, secara kebetulan dan melalui pengendalian menajemen serta

informasi dari pihak lain.

23

2. Bukti yang Cukup dan Kompeten

Bukti yang cukup merupakan bukti yang faktual dan meyakinkan,

sehingga orang yang diberi bukti akan mempunyai kesimpulan yang sama dengan

auditor. Sedangkan bukti yang kompeten adalah bukti yang dapat dipercaya dan

cara terbaik untuk memperolehnya adalah dengan mempergunakan teknik audit

yang tepat.

2.2.8 Ruang Lingkup Fraud Auditing

Ruang lingkup fraud auditing merupakan pembatasan-pembatasan tertentu

dalam melakukan audit. Menurut Tunggal (2012:77-80) ruang lingkup fraud

auditing meliputi:

1. Tingkat Materialitas2. Biaya3. Informasi yang sensitif4. Pengembangan integritas

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup fraud auditing

harus ditentukan berdasarkan biaya yang diperlukan, informasi yang sensitif

tentang fraud, dan pengembangan integritas di dalam perusahaan. Berikut ini

akan dijelaskan mengenai hal-hal yang terdapat dalam ruang lingkup fraud

auditing.

1. Tingkat Materialitas

Suatu fraud tetap dianggap material secara kualitatif dan tidak menjadi

masalah terhadap beberapa jumlah uang yang tersangkut. Maksud dari definisi ini

adalah:

(1) Fraud, menurut sifatnya dapat berkembang apabila tidak dicegah.

24

(2) Eksistensi fraud sendiri menunjukkan adanya suatu kelemahan dalam

pengendalian.

(3) Fraud secara tidak langsung menyatakan masalah integritas mempunyai

konsekuensi yang jauh dari jangkauan. Misalnya, manajemen melakukan

pembayaran yang ilegal, perusahaan dan eksekutif yang terlibat akan

menghadapi konsekuensi hukum dan sangat merugikan publisitas perusahaan.

2. Biaya

Manajemen harus menganalisis keadaan biaya secara keseluruhan atau

manfaat dari perluasan audit dan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk

mencegah fraud pada masa yang akan datang.

Pada dasarnya untuk menguji setiap transaksi dibutuhkan biaya yang

sangat tinggi. Hal ini dikemukakan Arens, Elder and Beasley (2012:322) sebagai

berikut:

“Because fraud is difficult to detect due to colusion and false

documentation, a focus on fraud prrevention and deterrence is often more

effective and less costly”.

Dengan demikian jelas, bahwa untuk menemukan dan mengungkapkan

fraud diperlukan biaya yang sangat tinggi walaupun hasilnya tidak maksimal.

Misalnya, jika terjadi fraud yang melibatkan persengkokolan beberapa karyawan

yang menyangkut pemalsuan dokumen, penipuan semacam itu cenderung tidak

terungkap dalam audit yang normal.

3. Informasi yang sensitif

Perusahaan yang mengetahui ruang lingkup fraud, segera membuat

kebijakan untuk menghalangi dan mendeteksi aktivitas fraud. Sifat sensitif dari

25

aktivitas fraud atau dicurigai adanya aktivitas demikian membutuhkan suatu

petunjuk formal dalam pelaporan dan praktek penyelidikannya.

4. Pengembangan Integritas

Auditor internal sering diminta untuk melakukan program peningkatan

integritas, dimana prioritas manajemen ditinjau bersama seluruh karyawan.

Selain itu, keinginan untuk menghindari perbedaan pendapat, keinginan

untuk mengindari pengambilan alih manajemen, adalah topik yang mungkin perlu

ditekankan pada program peningkatan integritas.

2.3 Peranan Pengendalian Internal Dalam Pencegahan Kecurangan

Audit internal sangat erat berkaitan dengan masalah pencegahan

kecurangan dalam suatu organisasi sehingga keberadaannya diyakini mampu

mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Namun demikian, audit

internal tidak bertanggung jawab atas keterjadiannya kecurangan, walaupun pada

hakikatnya memiliki tanggung jawab besar dalam masalah tersebut. Menurut

Albrecht yang dikutip Pratama (2013:27) menyatakan bahwa:

”Fraud is reduced an often prevented (1) by creating a culture of honesty,

openness and assistance and (2) by eleminating oppurtunities to commit

fraud”.

Menanamkan tagline perusahaan bahwa setiap tindak kecurangan akan

mendapatkan sanksi yang setimpal bisa saja dilakukan dengan harapan

menghilangkan peluang berbuat curang.

Sedangkan menurut Siti dan Ely (2010 : 64) menyatakan bahwa,

“Pengendalian intern yang secara khusus ditujukan untuk menanganifraud (fraudspesific internal control): merupakan suatu sistem dengan

26

proses dan prosedur yang bertujuan khusus, dirancang dan dilaksanakanuntuk tujuan utama, untuk mencegah dan menghalangi (denganmembuat jera) terjadinya kecurangan”.

Dari teori tersebut dapat dilihat bahwa ada keterkaitan antara pengendalian

intern dan pencegahan fraud pada suatu organisasi. Dengan adanya pengendalian

akan melemahkan fraud. Upaya dalam melemahkan auditor dalam melemahkan

fraud dilakukan dapat dilakukan antara lain dengan :

1. Mengawasi pelaksanaan jalannya keuangan perusahaan

Dilakukan dengan Pengawasan terhadap kinerja pengelolaan keuangan

2. Menilai ketaatan terhadap peraturan

Menilai prosedur yang berhubungan dengan ketaatan terhadap kebijakan

3. Verifikasi catatan akuntansi

Mengecek pemrosesan dan pencatatan transaksi dan memberikan catatan dan

rekomendasi

2.4 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengendalian Internal merupakan pengolahan dasar bagi perusahaan yang

akan melindungi aktiva perusahaan dari penyalahgunaan, memastikan bahwa

bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta

peraturan telah diikuti. Pengendalian internal akan melengkapi pengendalian

eksternal yang sudah ditegakkan pemerintah, seperti melalui lembaga kepolisian,

kejaksaan, pemberantas korupsi, pengawas keuangan maupun lembaga peradilan

lainnya. Yang membedakan sistem pengendalian intern ini adalah mekanisme

27

pengendaliannya yang lebih menjamin kualitas dan kinerja pemerintahan secara

keseluruhan (apalagi jika berhasil diterapkan di seluruh lembaga pemerintah pusat

dan daerah). Prakondisi ini selanjutnya akan menghindarkan penyelenggara

negara dari tuntutan hukum administrasi, perdata maupun pidana.

Secara umum definisi Pengendalian Internal Menurut COSO dalam bukunya

Rittenberg (2010:192) yaitu :

“Internal control is process, effected by an entity’s board of directors,management and other personnel, designed to provide reasonableassurance regarding the achievement of objectives in followingcategories:

- Effectiveness and efficiency of operations.- Reliability of financial reporting.- Compliance with applicable laws and regulations.”

Penelitian ini dilakukan penulis dengan merujuk pada penelitian

sebelumnya, yaitu:

1) Penelitian yang dilakukan oleh R. Anindyajati (01.04.194) dari Universitas

Widyatama Bandung yang lulus pada tahun 2008, dengan judul Analisis

Perbandingan Fraud Sebelum Dan Sesudah Pembentukan Inspektorat Kota

Bandung (Studi Survei Pada Inspektorat Kota Bandung). Persamaan dengan

penulis sekarang yaitu membahas seputar audit internal sektor publik yaitu

Inspektorat dengan ruang lingkupnya dan sama-sama membahas kecurangan

(fraud). Perbedaannya dengan skripsi saya adalah skripsi ini membahas

kecurangan apa saja yang terjadi sebelum dan sesudah adanya Inspektorat,

sedangkan skripsi saya membahas bagaimana Inspektorat dapat mencegah

kecurangan (fraud).

28

2) Penelitian yang dilakukan oleh Naulida (01.07.A18) dari Universitas

Widyatama Bandung yang lulus pada tahun 2009, dengan judul Peranan

Audit Investigatif Dalam Mengungkapkan Kecurangan (Fraud) Pada

Transaksi Penjualan (Studi Kasus Berkas Perusahaan X Kepolisian Republik

Indonesia). Persamaan dengan penulis sekarang adalah skripsi ini sama-

sama membahas penjelasan mengenai kecurangan (fraud). Yang menjadikan

perbedaan dengan skripsi saya sudah jelas yaitu skripsi ini membahas audit

investigative dan mengungkapkan kecurangan (fraud) bukan pencegahan

kecurangan (fraud). Begitu pula dengan studi kasus skripsi saya dengan

skripsi ini yang berbeda.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pelaksanaan pengendalian internal

akan dapat membantu pencegahan kecurangan. Maka penulis menarik hipotesis

sebagai berikut:

“Jika pengendalian internal yang dilaksanakan secara efektif, maka akan dapat

mencegah kecurangan”