kelompok 1
DESCRIPTION
89898989TRANSCRIPT
Irma Surya Frany (125020307111054)Dian Komala Dewi (125020307111066)Sukma Ayu Natalia (125020307111069)Probosari Wulan A (125020307111074)
Source : ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)
3
The Cost of Occupational Fraud
4
How Occupational Fraud is Committed
5
How Occupational Fraud is Committed
6
Median Loss and Median Duration by Detection Method
7
Initial Detection of Occupational Frauds
8
Perpetrator’s Gender
9
Position of Perpetrator Based on Gender
10
Position of Perpetrator Based on Gender
11
Position of Perpetrator Based on Gender
Source : Tranparency International
Indeks Gabungan (hingga 13 sumber data)
Menggambarkan persepsi (pakar atau pebisnis)
Korupsi (penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi)
Sektor Publik (pejabat publik dan politisi)Global (hingga 175 negara)
Rentang skor 0 – 100 (Sangat korup – Sangat Bersih)
Apa itu Corruption Perception Index?
Negara dengan Peringkat Teratas 2014
Peringkat
Negara Skor
1 DENMARK 922 NEW ZEALAND 913 FINLAND 894 SWEDEN 875 NORWAY 866 SINGAPORE 86
Peringkat
Negara Skor
171 SOUTH SUDAN 15173 SUDAN 11172 AFGHANISTAN 8174 KOREA 8174 SOMALIA 8
Negara dengan Peringkat Terbawah 2014
Berapa Skor CPI 2014 untuk Indonesia?Naik 2 poin, Naik 7 peringkat
NEGARA PERINGKATSINGAPURA 7MALAYSIA 50THAILAND 85FILIPINA 85
INDONESIA 107VIETNAM 119
LAOS 145KAMBOJA 156
Indonesia vs Negara ASEAN
Berdasarkan PERC, survei dari 16 negara di Asia Pasifik, Indonesia
dikategorikan negara terkorup diikuti Kamboja di urutan kedua,
Vietnam, Filipina, Thailand, India, Cina, Malaysia, Taiwan, Korea
Selatan, Macao, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, Australia dan
Singapura. Skor Indonesia 9,27 dalam skala 0-10, di mana 0 berarti
sangat bersih, dan 10 sangat korup, turun cukup signifikan dari skor
tahun lalu, yaitu 8,32.
Indonesia vs Asia Pasifik
Direktorat Litbang, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi
Dasar Hukum
Latar Belakang
UU KPK No.30 Tahun 2002 pasal 7 dan pasal 8
Pasal 6 huruf b
.1Definis
iSebuah konsep konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil dalam mengukur kualitas layanan publik
dari sudut pandang pengguna layanan
Tujuan Memberikan masukan bagi unit layanan publik untuk mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi
Mengukur tingkat integritas unit layanan publik
Tahun 2014 survei integritas dilakukan hanya di Unit Layanan Kementerian/Lembaga , dengan sampel 40 unit layananJumlah Responden: 1.200 orang(30 responden per unit layanan)Kriteria Unit Layanan yang dijadikan sampel:• Layanan publik pada kementerian/lembaga strategis yang menjadi fokus Renstra KPK• Terkait dengan National Interest• Menyangkut hajat hidup orang banyak
Rentang indeks: 0-10Waktu Pengumpulan Data: Mei –September 2014
Obyek survei dan responden
Perkembangan Integritas Unit Layanan Di Kementrian/Lembaga 2011-2014
Fakta Hasil Survey
Indeks integritas rata-rata
Kesimpulan
Indeks Integritas Unit Layanan di Kementerian/Lembaga(7,22) pada Tahun 2014 secara umum telah mencapaiindeks di atas standar minimal yang ditetapkan oleh KPK(6,00). Indeksini terdiri dari indeks pengalaman integritas (7,41) dan indeks potensi integritas (6,85).
Saran
Edukasi anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang lebih serius
Pemanfaatan sarana media yang ada
Meningkatkan upayapemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan pelayanan yang transparan, cepat, adil.
Bagi unit layanan yang layanannya belum disurvei agar tetap melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam memberi
layanan kepada masyarakat.
1
2
3
4
Sumber : www.kpk.go.idwww.acfe.comwww.transparency.org