PowerPoint Presentation

PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN (NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE) DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :DWIDJA PRIYATNO2012

Article 51 UNCAC/ Pasal 51 Konvensi Anti Korupsi.Article 51 :The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and State Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.(Pengembalian aset-aset menurut bab ini merupakan suatu prinsip yang mendasar dari Konvensi ini, dan Negara-negara Peserta wajib saling memberi kerja sama dan bantuan yang seluas-luasnya mengenai hal ini)Ketentuan Pasal 32,33, 34 UUPTPK, maka ketentuan dan konsep tentang perampasan aset tanpa pemidanaan (non conviction based/NCB asset forfeiture), dapat dilaksanakanDATA PERKARA KORUPSI DI INDONESIA DITANGANI OLEH POLRI, KEJAKSAAAN RI DAN KPK PERIODE TAHUN 2007 S.D. 2010

TAHUNTAHAP PENYIDIKANTAHAP PENUNTUTANPENYIDIK POLRIPENYIDIK KEJAKSAANPENYIDIK KPKBERASAL DARI DIK POLRIBERASAL DARI DIK KEJAKSAANBERASAL DARI DIK KPK2007155636232005122720081901.348471781.1143720092831.609341991.4123220102012.297371801.68427JUMLAH1.5807.5471811.3806.239165Uang hasil korupsi yang berkaitan dengan penyuapan yang diterima oleh pejabat Negara di Negara-negara berkembang dan Negara-negara transisi diperkirakan berjumlah $20 milyar hingga $40 milyar setiap tahunnya sebuah angka yang setara dengan 20-40 persen dari aliran dana bantuan perkembangan resmi.Presiden Bank Dunia dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memprioritaskan membantu negara-negara untuk memulihkan aset curian. Dengan demikian, pada tanggal 17 September 2007, bersama dengan Direktorat Kantor Narkoba dan Kejahatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNODC), the World Bank meluncurkan Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)StAR memuat pedoman praktis pemulihan aset curian tanpa pemidanaan, non-conviction based (NCB). Perampasan aset tanpa NCB merupakan alat yang penting untuk memulihkan hasil kejahatan korupsi. Dengan demikian, akan mendukung pemberantasan korupsi, terutama dalam hal hasil korupsi itu telah dipindahkan ke luar negeriPencurian aset publik merupakan masalah yang sangat serius khususnya dalam pembangunan yang dilakukan di beberapa negara berkembang. Hal tersebut disebabkan :Arus lalu lintas perbatasan hasil kegiatan kejahatan, korupsi dan penghindaran pajak secara global diperkirakan berada di kisaran antara $ 1 trilyun dan $ 1.6 trilyun per tahun.Jumlah uang yang dicuri dari negara-negara berkembang dan negara-negara transisi diperkirakan sekitar $ 20 milyar hingga $ 40 milyar setahunnya. Sebuah angka setara dengan 20-40 persen aliran bantuan pembangunan resmi.Kerugian akibat pencurian demikian termasuk degradasi dan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga publik, melemahnya iklim investasi swasta , dan korupsi mekanisme penyampaian layanan sosial untuk program-program dasar bagi kesehatan dan pendidikanUANG PENGGANTI KASUS KORUPSI (putusan inkracht maupun in absentia)NoTerpidana/perkara korupsiHukuman PenjaraDendaUang Penggantiketerangan 1. Hendra RaharjaKorupsi BLBI Bank BHSPN Jakarta Pusatpidana seumur hidupRp 30 jutaRp 1,9 trilyun.Divonis in absentia. Melarikan diri dan meninggal di Australia 2. Bob HasanKorupsi Pemotretan dan Pemetaan Hutan lindungKasasi 6 tahunRp 15 jutaRp 1,9 triliunTelah menjalani pidana di LP Nusakambangan selama 4 tahun (bebas bersyarat sejak 20 Feb 04) 3. Samadikun HartonoKorupsi BLBI Bank ModernKasasi4 tahunRp 10 jutaRp169 miliar.Melarikan diri 4. Sudjiono TimanKorupsi BPUIKasasi15 tahunRp 50 jutaRp 369 miliar.Melarikan diri5. David Nusa Widjaja Korupsi BLBI Bank ServitiaKasasi8 tahun pidana penjara Rp 30 jutaRp 1,29 triliun.Melarikan diri6. Huzrin HoodKorupsi APBD Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2001 dan 2002Kasasi2 tahun pidana penjaraRp200 jutaRp3,4 miliarTidak jelas 7. Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki AryawanKorupsi BLBI Bank Surya.PN Jaklarta Pusat, pidana Seumur hidup(in absentia dan kabur)Rp 30 jutaRp 1,515 triliun(membayar kerugian negara)Divonis in absentia. Melarikan diri7. Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki AryawanKorupsi BLBI Bank Surya.PN Jaklarta Pusat, pidana Seumur hidup(in absentia dan kabur)Rp 30 jutaRp 1,515 triliun(membayar kerugian negara)Divonis in absentia. Melarikan diri8. Eddy TansilKorupsi BAPINDOPN Jakarta Pusat20 tahunRp 30 jutaUang pengganti Rp 500 miliardan membayar kerugian negara Rp 1,3 triliun.(Total 1, 8 Triliun)Sempat mendekan di LP Cipinang namun melarikan diri pada 4 Mei 19969. Asriadi,Korupsi di bidang pajak sebesar Rp 40 miliarPN Makassar10 tahun pidana penjaraRp 100 jutaRp 13 miliarSaat ini menghuni LP khusus Koruptor di Nusakambangan 10. Iwan ZulkarnaenKorupsi di bidang pajak sebesar Rp 40 miliarPN Makassar16 tahun pidana penjaraRp 100 jutaRp 27 miliarSaat ini menghuni LP khusus Koruptor di NusakambanganTOTALRp. 595 JutaRp 8, 896 TriliunSumber: Dokumen ICW (2008) Perkiraan Dana Rakyat Yang dicuri dari 9 Negara

No Nama Kepala Negara Berkuasa Negara Perkiraan 1 Muhammad Soeharto 1967-1998 Indonesia US$ 15-35 miliar 2 Ferdinand Marcos 1972-1986 Filipina US$ 5-10 miliar 3 Mobutu Sese Seko, 1965-1997 Zaire US$ 5 miliar 4 Sani Abacha, 1993-1998 Nigeria US$ 2-5 miliar 5 Slobodan Milosevic 1989-2000 Serbia/Yugoslavia US$ 1 miliar 6 Jean-Claude Duvalier 1971-1986 Haiti US$ 300-800 juta 7 Alberto Fujimori 1990-2000 Peru US$ 600 juta8Pavlo Lazarenko Perdana Menteri1996-1997UkrainaUS$ 114-200 juta9Arnoldo Aleman1997-2002NikaraguaUS$ 100 juta10Joseph Estrada1998-2001FilipinaUS$ 78-80 juta[1Data awal: StAR Report Juni 2007, sumber ; www.worldbank.orgMuhammad Soeharto 1967-1998 Indonesia US$ 15-35 miliar

Ferdinand Marcos 1972-1986 Filipina US$ 5-10 miliar

Mobutu Sese Seko, 1965-1997 Zaire US$ 5 miliar

Sani Abacha, 1993-1998 Nigeria US$ 2-5 miliar

Slobodan Milosevic 1989-2000 Serbia/Yugoslavia US$ 1 miliar

KOTAK 1 Perbedaan antara Perampasan Aset tindak kejahatan dan Perampasan Aset NCBPerampasan KejahatanTerhadap orangnya (in personam): bagian dari tuntutan pidana terhadap seseorangTindakanPerampasan NCBTerhadap barangnya (in rem): tindakan yudisial yang diajukan pemerintah terhadap barang tersebut.Dikenakan sebagai bagian dari hukuman dalam kasus pidanaBilakah terjadinya?Diajukan sebelum, selama atau setelah hukuman pidana, atau bahkan tanpa adanya tuntutan pidana terhadap seseorang.Perlu adanya hukuman pidana. Wajib menetapkan kegiatan kejahatan tanpa keraguan yang layak atau dengan keyakinan yang sungguh-sungguh.Membuktikan perbuatan yang melawan hukumHukuman pidana tidak diperlukan. Wajib menetapkan perbuatan yang melawan hukum menurut standar bukti keseimbangan probabilitas (standar mungkin berbeda-beda)Berbasiskan obyek atau nilai.Keterkaitan antara hasil dan perbuatan yang melawan hukumBerbasiskan obyek.Menyita kepentingan pihak terdakwa dalam harta bendaPerampasan Menyita obyek tersebut sendiri, dalam hal pemilik yang tidak bersalah.Berbeda (pidana atau perdata)YurisdiksiBerbeda (pidana atau perdata)Perampasan Aset NCB berguna dalam pelbagai konteks, terutama ketika perampasan pidana tidak memungkinkan atau tidak dapat dilakukan, sebagaimana terlihat dalam contoh-contoh berikut:

Pelanggar merupakan buronan. Penjatuhan pidana tidak memungkinkan dijatuhkan apabila terdakwa merupakan buronan.Pelanggar telah tiada atau meninggal dunia sebelum adanya pemidanaan. Kematian mengakhiri suatu proses peradilan pidana.Pelanggar sedemikian berkuasanya sehingga penyelidikan atau penuntutan pidana tidak realistis atau tidak memungkinkan.

Pelanggar tidak dikenal dan asetnya ditemukan (misalnya, aset ditemukan dalam tangan seorang kurir yang tidak terlibat dalam pelanggaran pidana). Apabila aset tersebut diperoleh dari suatu tindak kejahatan, seorang pemilik atau pelanggar mungkin tidak berkeinginan untuk menghadapi proses peradilan perdata pemulihan, dikarenakan khawatir ini akan menuju ke suatu penuntutan pidana. Keraguan demikian sangat mempersulit penuntutan pidana terhadap seorang pelanggar, bahkan tidak mungkin.Harta benda yang berkaitan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut dengan pelanggaran kejahatan namun menyadari atau membutakan diri terhadap fakta bahwa harta benda tersebut tercemar adanya. Meskipun perampasan pidana tidak dapat mencapai harta benda yang dipegang oleh pihak ketiga yang bonafid, Perampasan Aset NCB dapat menyita harta benda dari pihak ketiga tanpa pembelaan yang patut.Tiada bukti yang layak untuk melanjutkan dengan penuntutan pemidanaanPerampasan Aset NCB juga bermanfaat dalam keadaan sebagai berikut:

Pelanggar telah dibebaskan dari pelanggaran pidana pokok dikarenakan kurang adanya bukti yang dapat digunakan atau kegagalan dalam memenuhi beban pembuktian. Ini berlaku dalam yurisdiksi di mana Perampasan Aset NCB ditetapkan atas standar pembuktian yang lebih rendah daripada standar penghukuman pidana. Meskipun ada kemungkinan bahwa bukti tidak memadai untuk sebuah penghukuman pidan tanpa keraguan yang layak namun ada kemungkinan adanya bukti yang layak untuk menunjukkan bahwa aset diperoleh dari kegiatan haram atas dasar keseimbangan probabilitas.

Perampasan tidak dipermasalahkan. Dalam yurisdiksi di mana Perampasan Aset NCB dilaksanakan sebagai proses peradilan perdata, prosedur putusan wanprestasi digunakan untuk menyita aset, sehingga terjadi efisiensi dalam waktu dan biayaKOTAK 4 Perampasan Aset NCB dalam Yurisdiksi Hukum Kontinental dan Hukum Anglo-SaxonHukum KontinentalHukum Anglo-SaxonPersamaanTindakan yang diambil terhadap harta benda atau aset (in rem)Penghukuman/pemidanaan tidak diperlukanMemerlukan bukti perbuatan melawan hukumPerbedaanTanpa keraguan yang layak atau dengan keyakinan mendalamBukti standar diperlukan untuk perampasanKeseimbangan probabilitas atau banyaknya bukti yang adaPidanaPengadilan YurisdiksiPerdataTerbatasKebijaksanaan PenuntutanLuasCatatan : Model-model perampasan berbeda antara satu yurisdiksi dengan yang lainnya, sehingga pengecualian dapat berlaku

Kesepakatan Konsep-Konsep Kunci Dalam Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (NCB).

Konsep Kunci 1.Perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB) seharusnya tidak pernah merupakan pengganti untuk penuntutan pidana.Perampasan Aset NCB tidak digunakan sebagai alternatif untuk penuntutan pidana ketika yurisdiksi memiliki kemampuan untuk menindak si pelanggar. Perampasan Aset NCB harus dilengkapi dengan penuntutan pidana dan penghukuman. Tetapi NCB dapat mendahului suatu tuduhan pidana atau berjalan paralel dengan proses peradilan pidana (lihat Konsep Kunci 2).

Konsep Kunci 2.Keterkaitan harus ditetapkan antara sebuah Perampasan Aset NCB dan setiap proses peradilan pidana, termasuk investigasi yang sedang dinantikan.Oleh sebab Perampasan Aset NCB dipicu oleh perbuatan kejahatan, mungkin ada beberapa keadaan di mana investigasi dan penuntutan pidana berbenturan atau berjalan sejajar dengan tindakan Perampasan Aset NCB. Pendekatan secara bersamaan merupakan metode yang lebih dikehendaki. Namun demikian, keduanya tidak perlu berjalan pada waktu yang bersamaan.Konsep Kunci 3.Perampasan Aset NCB harus tersedia apabila penuntutan pidana tidak tersedia atau tidak berhasil.

Konsep Kunci 4.Peraturan pembuktian dan prosedural yang berlaku harus serinci mungkin.

Konsep Kunci 5.Aset yang diperoleh dari cakupan pelanggaran pidana seluas-luasnya harus tercakup dalam Perampasan Aset NCB.

Konsep Kunci 6.Kategori aset yang seluas-luasnya sebaiknya tunduk kepada perampasan.Konsep Kunci 7.Definisi mengenai aset yang tunduk kepada perampasan harus cukup luas untuk mencakup bentuk-bentuk baru dalam nilai.

Konsep Kunci 8.Aset-aset yang Tercemar yang diperoleh sebelum memberlakuan undang-undang Perampasan Aset NCB harus tunduk kepada perampasan.

Konsep Kunci 9.Pemerintah harus memiliki kebijaksanaan untuk menetapkan ambang batas dan garis-garis petunjuk kebijakan yang sesuai untuk perampasan.

Konsep Kunci 10.Langkah-langkah spesifik yang dapat diambil pemerintah harus ditunjuk untuk menyelidiki dan preservasi aset-aset sambil menunggu perampasan.

Konsep Kunci 11.Langkah-Langkah preservasi dan penyelidikan yang diambil tanpa pemberitahuan kepada pemegang aset harus berwenang ketika pemberitahuan dapat memberatkan kemampuan yurisdiksi untuk melakukan penuntutan kasus perampasan.

Konsep Kunci 12.Harus ada suatu mekanisme untuk memodifikasi perintah-perintah preservasi, pemantauan dan produksi bukti serta untuk memperoleh penundaan terhadap setiap putusan yang berlawanan dengan pemerintah sambil menunggu pertimbangan ulang atau banding terhadap setiap perintah yang dapat menempatkan harta benda yang dapat disita di luar jangkauan pengadilan.

a. Konsep Prosedural dan Pembuktian. Konsep Kunci 13.Persyaratan prosedural dan isi untuk permohonan pemerintah dan tanggapan penuntut harus dispesifikasikan.

Konsep Kunci 14.Konsep fundamental seperti standar (beban) bukti dan penggunaan prasangka yang dapat dilawan harus ditetapkan oleh hukum.

b. Standar Bukti.Di antara kedua hal ekstrim tersebut terdapat pertimbangan bukti atau keseimbangan standar probabilitas, yang pada umumnya sama dengan lebih mendekati benar dibandingkan tidak benar, atau kemungkinan lebih dari 50 persen bahwa proposisi tersebut benar.

Konsep Kunci 15.Dimana pembelaan afirmatif telah digunakan, pembelaan atas perampasan juga harus dispesifikasikan, bersama dengan elemen pembelaan tersebut dan beban bukti.

Konsep Kunci 16.Pemerintah harus berwenang untuk menawarkan bukti berdasarkan bukti keadaan (circumstantial) dan hearsay.

Konsep Kunci 17.Undang-Undang pembatasan yang berlaku (instruksi) harus dirancang untuk mengizinkan keberlakuan maksimal atas Perampasan Aset NCB.

Konsep Kunci 18.Mereka dengan kepentingan hukum yang potensial atas harta benda yang menjadi subyek perampasan berhak atas pemberitahuan mengenai proses peradilan.

Konsep Kunci 19.Seorang penuntut umum atau aparatur pemerintah harus diberi wewenang untuk mengakui kreditur yang menjaminkan tanpa mensyaratkan mereka untuk mengajukan gugatan formil.

Konsep Kunci 20.Seorang buronan yang menolak untuk kembali ke yurisdiksi untuk menghadapi tuntutan pidana tidak seharusnya diperkenankan untuk menentang proses Perampasan Aset NCB.31Konsep Kunci 21.Pemerintah harus memperoleh wewenang untuk membatalkan pengalihan apabila harta benda telah dialihkan kepada pihak dalam atau kepada setiap orang yang mengetahui adanya tindakan ilegal di baliknya.

Konsep Kunci 22.Sejauh mana penuntut atas aset yang dapat disita dapat menggunakan aset tersebut dengan tujuan menentang tindakan perampasan atau untuk biaya sehari-hari harus di spesifikasi.

Konsep Kunci 23.Pertimbangkan untuk mengesahkan proses peradilan putusan yang standar apabila pemberitahuan yang sesuai telah diberikan dan aset tetap tidak diklaim.

Konsep Kunci 24.Pertimbangkan untuk mengizinkan para pihak menyetujui perampasan tanpa persidangan dan mengesahkan pengadilan untuk menyatakan putusan perampasan yang telah ditentukan ketika para pihak telah menyetujui prosedur tersebut.

Konsep Kunci 25.Spesifikasikan seluruh pemulih yang tersedia bagi penuntut dalam hal pemerintah gagal menentukan putusan perampasan.

Konsep Kunci 26.Putusan akhir pada Perampasan Aset NCB harus dinyatakan secara tertulis.

Konsep Kunci 27.Spesifikasikan instansi mana yang memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut kasus perampasan.

Konsep Kunci 28.Pertimbangkan pengangkatan hakim dan penuntut umum dengan keahlian atas pelatihan khusus di bidang perampasan untuk mengatasi Perampasan Aset NCB.

Konsep Kunci 29.Harus terdapat sistem yang tepat waktu dan efisien untuk perencanaan, pemeliharaan, dan pelepasan aset pra-perampasan.

Konsep Kunci 30.Menentukan mekanisme untuk memastikan pembiayaan yang dapat diduga, berkelanjutan, dan mencukupi untuk operasional program perampasan yang efektif dan membatasi interfensi politik dalam kegiatan perampasan aset.

Konsep Kunci 31.Terminologi yang benar harus digunakan, khususnya ketika melibatkan kerjasama internasional.

Konsep Kunci 32.Yurisdiksi ekstra teritorial harus diberikan kepada pengadilan.

Konsep Kunci 33.Negara harus memiliki wewenang untuk menegakkan putusan sela asing.

Konsep Kunci 34.Negara harus memiliki wewenang untuk menegakkan perintah perampasan asing dan harus mengesahkan legislasi yang memaksimalkan keberlakuan putusan mereka di yurisdiksi asing.

Konsep Kunci 35.Perampasan Aset NCB harus digunakan untuk mengembalikan harta benda kepada korban

Konsep Kunci 36.Pemerintah harus diberikan wewenang untuk berbagi aset dengan atau mengembalikan aset kepada yurisdiksi yang bekerjasama.TERIMA KASIH