fsva of nusa tenggara timur 2010 22

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nusa Tenggara Timur

Food Security and Vulnerability Atlas of Nusa Tenggara Timur

2010

PEMERINTAH PROVINSI

Nusa Tenggara Timur

2010

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dewan Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian

World Food Programme

The Boundaries and names shown and the designations used on the maps in this book do not imply official endorsment or acceptance by the

United Nations.

Copyright @ 2010

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian and World Food Programme (WFP)

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without

permissions.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nusa Tenggara Timur

Food Security and Vulnerability Atlas of Nusa Tenggara Timur

2010

Published by: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian

Pertanian and World Food Programme (WFP)

Cover Design/Lay Out: Ratna Wardhani

ISBN: 978-602-99789-0-2

Size: 210 mm x 297 mm

No. of Pages: 215

WFP Disclaimer

GUBERNUR

NUSA TENGGARA TIMUR

SAMBUTAN

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa patut di persembahkan kepadaNya

atas tuntunan dan penyertaanNya sehingga kita masih terus diberikan kesempatan untuk

berbuat sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat di wilayah provinsi Nusa

Tenggara Timur (NTT) yang tercinta ini khususnya dalam upaya peningkatan kondisi ketahanan

pangan dan gizi masyarakat.

Saya menyambut gembira dan menghargai kerja keras dari Dewan Ketahanan Pangan provinsi NTT

bekerjasama dengan United Nations World Food Programme (WFP) dengan diluncurkannya Peta

Ketahanan dan Kerentanan Pangan provinsi NTT Tahun 2010 (Food Security and Vulnerability

Atlas/FSVA) pada Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat provinsi NTT bulan Oktober 2010. Atlas ini

menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan provinsi NTT pada tingkat kecamatan dengan

menggunakan 13 (tiga belas) indikator ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan dan

kerentanan terhadap kerawanan pangan transien. Atlas ini telah disempurnakan dengan

menambahkan hasil dari semua analisis termasuk peta komposit yang merupakan penggabungan seluruh

indikator ketahanan pangan kronis dan diterjemahkan dalam edisi 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia

dan Inggris. Upaya bersama ini menyediakan informasi terkini tentang berbagai dimensi ketahanan pangan

di provinsi NTT dan mengidentifikasi wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian segera secara tematis

dan geografis.

Masalah peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas Pembangunan Nasional Kabinet

Indonesia Bersatu. Sejalan dengan hal tersebut di provinsi NTT permasalahan ini juga merupakan salah satu

dari 8 (delapan) Agenda Pembangunan dengan Spirit Anggur Merah (Anggaran Untuk Mensejahterakan

Rakyat).

Peta ini menggambarkan suatu tantangan kompleks dalam mencapai ketahanan pangan bagi

seluruh masyarakat di provinsi NTT. Kecamatan-kecamatan prioritas membutuhkan intervensi multi-sektor

untuk mengurangi tingkat kemiskinan, memperbaiki tingkat pendidikan dan menangani masalah gizi pada

anak-anak. Hal penting lainnya adalah intervensi-intervensi untuk mengurangi dampak kekeringan yang

berkepanjangan, deforestasi hutan dan degradasi yang tinggi pada lahan pertanian.

Penerbitan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman

dalam penyusunan program, strategi dan kegiatan pada setiap tahapan yang dapat menuntaskan

permasalahan pangan dan gizi secara lebih luas dan berkesinambungan oleh seluruh pemangku kepentingan

terkait dalam payung Dewan Ketahanan Pangan provinsi NTT, mengingat penuntasan masalah yang

bersifat multi dimensional ini tidak dapat dilakukan secara terpisah, namun harus dalam satu koordinasi yang

tepat, cepat, terarah, menyeluruh dan berkesinambungan.

Akhirnya, semoga Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang telah dibuat ini dapat bermanfaat di dalam

meningkatkan kondisi ketahanan pangan di provinsi NTT ke depan oleh seluruh pemangku kepentingan

terkait demi mewujudkan ketahanan pangan yang lebih tangguh di masa mendatang.

Kupang, 25 Agustus 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

DRS. FRANS LEBU RAYA

KATA PENGANTAR

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selalu berupaya menuntaskan permasalahan pangan dan gizi yang sering terjadi di wilayah ini. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan provinsi NTT (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) diharapkan dapat menjadi suatu langkah awal untuk memantapkan prioritas strategi dan kebijakan yang penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan kerawanan pangan kronis dan mengurangi resiko terhadap kerawanan pangan transien.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan provinsi NTT dibuat dalam suatu tatanan kerjasama yang sangat

baik antara Pemerintah Provinsi NTT dengan United Nations World Food Programme (WFP) melalui

koordinasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT. Atlas ini menyajikan informasi yang

akurat dan lengkap tentang kondisi ketahanan dan kerentanan pangan pada seluruh wilayah di provinsi

ini. Atlas ini menyediakan analisis situasi ketahanan pangan pada tingkat kecamatan yang digambarkan

dalam 3 dimensi yaitu Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, dan Pemanfaatan Pangan. Peta ini juga menyajikan analisis mengenai kerentanan terhadap bencana alam untuk kesiapsiagaan bencana yang lebih baik.

Rekomendasi dan strategi penanganan kerawanan pangan tersedia untuk masing-masing kabupaten.

Besar harapan kami peta ini dapat membawa suatu perubahan yang berarti dalam upaya

peningkatan ketahanan pangan dan gizi oleh seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah dan Non

Pemerintah. Upaya-upaya penanganan masalah ketahanan pangan dan gizi melalui koordinasi Dewan

Ketahanan Pangan Provinsi NTT diharapkan dapat secara efektif menangani permasalahan dan prioritas

penanganan sebagaimana di tunjukkan oleh peta. Penyusunan peta dalam 2 bahasa (Bahasa Indonesia

dan Inggris) ini merupakan penyempurnaan dari peta yang telah diluncurkan pada bulan Oktober 2010.

Peta ini telah memuat peta komposit ketahanan pangan yang merupakan gabungan dari 9 indikator

ketahanan pangan kronis.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada

WFP Indonesia dan WFP Kupang atas komitmen, dukungan dan kerjasama yang intensif dalam upaya

penyusunannya sehingga peta ini dapat diluncurkan tepat pada waktunya. Juga kepada semua pihak terkait

yang telah berperan aktif terhadap penyusunan peta ini, yaitu Tim Pengarah dan Tim Teknis Provinsi NTT

serta unit Ketahanan Pangan di kabupaten.

Pada akhirnya kami berharap peta ini dapat bermanfaat demi tercapainya kondisi ketahanan pangan dan gizi

di Provinsi NTT yang semakin lebih baik, dan saran untuk penyempurnaannya sangat kami perlukan.

Kupang, 25 Agustus 2011

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN

DAN ____ PENYULUHAN PROVINSI NTT

Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

IR. NICOLAUS BALA NUHAN

PENGANTAR

Sejak Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan United Nations World Food Programme (WFP)

bersama-sama mengembangkan Peta Kerawanan Pangan (Food Insecurity Atlas-FIA) tahun 2005 yang telah

mengidentifikasi 100 wilayah prioritas yang rentan terhadap kerawanan pangan, WFP menyambut gembira

untuk melakukan analisa lebih lanjut sebagai respon terhadap ketertarikan dan antusiasme yang tinggi dari

pemangku kepentingan di tingkat nasional dan provinsi. Dengan demikian, telah diputuskan bersama bahwa

peta tingkat nasional akan diperbaharui secara berkala dan peta tingkat provinsi akan dikembangkan di

seluruh provinsi sebagai suatu alat untuk mengarahkan perencanaan provinsi dalam konteks desentralisasi

di Indonesia.

Pada tingkat nasional, DKP dan WFP telah memperbaharui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

pada tahun 2009, yang diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2010. Peta

tersebut menunjukan bahwa disamping terlihat perubahan positif pada akses terhadap fasilitas kesehatan,

angka harapan hidup dan angka kurang gizi pada anak balita, akan tetapi tingkat kerentanan terhadap

kerawanan pangan secara mendasar masih bervariasi antar wilayah di Indonesia, dengan konsentrasi wilayah

kerawanan pangan yang lebih tinggi di Indonesia bagian timur.

Kami sangat gembira dengan hasil analisa ketahanan pangan tahun 2010 yang merupakan wujud dari

hasil kerjasama yang erat antara WFP, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Di provinsi NTT, pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten dari berbagai sektor menunjukan komitmen kuat dalam

memahami metodologi FSVA dan mengaplikasikannya dengan mengembangkan FSVA provinsi. FSVA

provinsi ini merupakan hasil dari upaya bersama dan hubungan yang makin kuat.

Hasil peta ini mengidentifikasi kecamatan-kecamatan rentan yang terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu

yang membutuhkan perhatian lebih besar untuk mengatasi kerawanan pangan kronis. Walaupun produksi

serealia memadai, akan tetapi prevalensi stunting pada balita masih menunjukan bahwa masalah kesehatan

masyarakat berada pada tingkat buruk.

Perubahan iklim juga merupakan tantangan lain bagi ketahanan pangan. Dampak pola hujan yang tidak

menentu dan deforestasi pada pertanian makin memperburuk situasi di wilayah-wilayah yang rentan

terhadap kerawanan pangan. Peta provinsi menunjukan bahwa hutan di provinsi NTT berada dalam situasi

ancaman yang serius dan beberapa wilayah mengalami penurunan curah hujan. Upaya bersama diperlukan

untuk mendukung penduduk yang rentan dalam mengatasi dampak dan beradaptasi terhadap perubahan

iklim.

Harga pangan telah meningkat secara signifikan di seluruh dunia, yang mendorong bukan hanya penduduk

miskin tetapi juga penduduk yang hampir miskin jatuh pada situasi rawan pangan. Sangat penting bagi para

pengambil kebijakan dan keputusan untuk memahami potensi dampak harga pangan yang tinggi terhadap

penduduk rentan dalam perencanaan intervensi yang tepat. Peta provinsi ini memberikan sebuah fakta

mendasar yang baik untuk perencanaan program dan penentuan target intervensi.

Peta ini menyediakan analisis situasi ketahanan pangan di provinsi dan memberikan rekomendasi sebagai dasar pengembangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di provinsi NTT.

Kami berharap bahwa peta ini akan memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik

tentang situasi ketahanan dan kerentanan pangan di provinsi NTT dan dapat digunakan sebagai alat untuk

mengembangkan kebijakan dan program daerah untuk menjamin ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat

di provinsi NTT.

Coco Ushiyama

Perwakilan & Direktur United Nations World Food Programme, Indonesia

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan NTT

UCAPAN TERIMA KASIH

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi NTT tahun 2010 ini tidak mungkin dapat diselesaikan

dan diluncurkan tepat pada waktunya tanpa dukungan dan perhatian secara pribadi dari Drs. Frans Lebu

Raya, Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dan Asisten

Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT sebagai Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan

Provinsi NTT.

Drs. Nicolaus Bala Nuhan, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2) Provinsi NTT,

telah memberikan kepemimpinan yang sangat baik dalam setiap tahap penyelesaian atlas ini. Perhatian

dan inspirasi yang terus-menerus oleh Dr. Ir. Tjuk Eko Hari Basuki, M.St, Kepala Pusat Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Pusat. Terimakasih terutama ditujukan kepada Sylvia Peku Djawang, SP, MM dari BKPP Provinsi NTT, dan Keigo Obara, Dedi Junadi dan Hai Raga Lawa dari United Nations World Food Programme (WFP) Indonesia untuk analisis dan persiapan hingga buku ini dapat

dipublikasikan. Peran serta dari berbagai instansi pemerintah dan institusi non pemerintah, juga masukan-

masukan dari kabupaten merupakan hal yang sangat patut dihargai. Terima kasih untuk dukungan dana dari

AusAID.


DAFTAR ISI

KONTRIBUTOR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pemikiran

1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

1.3 Indikator yang Digunakan dalam FSVA Provinsi

BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN 2.1 Produksi

2.2 Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita Terhadap Produksi Pangan

2.3 Tantangan Utama Pemenuhan Kecukupan

BAB 3 AKSES TERHADAP PANGAN DAN PENGHIDUPAN 3.1 Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

3.3 Akses Terhadap Infrastruktur Dasar (Jalan dan Listrik)

3.4 Strategi untuk Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Akses Terhadap

Pangan dan Penghidupan

BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN

4.1 Konsumsi Pangan

4.2 Akses terhadap Fasilitas Kesehatan 4.3 Penduduk dengan Akses Kurang Memadai ke Air Bersih

4.4 Perempuan Buta Huruf 4.5 Status Gizi

4.6 Dampak dari Status Kesehatan

BAB 5 KERENTANAN TERHADAP KERAWANAN PANGAN TRANSIEN

5.1 Bencana Alam

5.2 Fluktuasi Curah Hujan 5.3 Daerah Puso

5.4 Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan 5.5 Deforestasi Hutan

BAB 6 KERENTANAN TERHADAP KERAWANAN PANGAN KRONIS BERDASARKAN ANALISIS KETAHANAN PANGAN KOMPOSIT

xv

xvii

1

1

2 5

9 9

16

17

19

19

22

23 26

29 29

30

31

32

32

35

39

39

40

41

41

42

45

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan NTT, 2010

Tabel 2.1 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian, 2000-2009

Tabel 2.2 Produksi Padi (2005-2009) (Ton)

Tabel 2.3 Produksi Jagung (2005-2009) (Ton)

Tabel 2.4 Produksi Ubi Kayu (2005-2009) (Ton)

Tabel 2.5 Produksi Ubi Jalar (2005-2009) (Ton)

Tabel 2.6 Produksi Total Serealia per tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi untuk

periode 2005-2009 (Ton)

Tabel 3.1 Jumlah dan Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan

Tabel 3.2 Jumlah Kecamatan yang memiliki Lebih Dari 30% Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan tahun 2008

Tabel 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2007-2009 (%)

Tabel 3.4 Persentase Desa yang Tidak Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat

Tabel 3.5 Persentase Rumah Tangga tanpa Akses ke Listrik

Tabel 4.1 Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari pada Tiga Golongan

Terbawah dari Golongan Pengeluaran Bulanan per Kapita

Tabel 4.2 Persentase Rumah Tangga dengan Akses yang Terbatas ke

Air Bersih dan Persentase Desa dengan Akses Terbatas ke Sarana

Pelayanan Kesehatan

Tabel 4.3 Persentase Perempuan Buta Huruf

Tabel 4.4 Persentase Underweight dan Stunting pada Balita

Tabel 4.5 Angka Harapan Hidup

Tabel 5.1 Ringkasan Tabel Bencana Alam yang Terjadi di Provinsi NTT dan

Kerusakannya selama Periode 1990-2009

Tabel 5.2 Perbandingan Area Puso Padi dan Jagung terhadap Luas Area Tanam Padi

dan Jagung Tahun 2007-2009 Tabel 6.1 Kecamatan yang Paling Rentan Berdasarkan Analisis Ketahanan Pangan

Komposit

Tabel 6.2 Faktor Penentu Utama Kerawanan Pangan per Prioritas

Tabel 6.3 Faktor Penentu Utama Kerawanan Pangan dan Strategi Intervensi

Daftar Gambar

Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian, 2000 - 2009 Total Luas Panen Serealia dan Umbi-umbian di NTT (ha), 2000 - 2009

Produksi Padi 2005 - 2009

Produksi Jagung 2005 - 2009

Produksi Ubi Kayu 2005 - 2009

Produksi Ubi Jalar 2005 - 2009

Proyeksi Penduduk NTT menurut Pulau dan Provinsi, tahun 2005 - 2015

Sumber Pendapatan Utama menurut Klasifikasi Sektoral

Moda Transportasi di NTT

Bencana Alam yang Terjadi di NTT per Kabupaten selama Periode

1990 2009

Jumlah Kecamatan yang Rentan pada Prioritas 1 berdasarkan

Analisis Ketahanan Pangan Komposit


Gambar 6.2 Gambar 6.3

6

10

13 13

14

15

15

20

20

22

24

25

30

31

32

34 35 40

42

46

49 51

Gambar 1.1

Gambar 2.1

Gambar 2.2

Gambar 2.3

Gambar 2.4

Gambar 2.5

Gambar 2.6

Gambar 2.7

Gambar 3.1

Gambar 3.2

Gambar 5.1

Gambar 6.1

3 10

10

11

11

12

12

17

21

25

40

48

Gambar 6.4

Daftar Peta

Peta 1.1

Peta 1.2

Peta 1.3

Peta 1.4

Peta 1.5

Peta 1.6

Peta 2.1

Peta 3.1

Peta 3.2

Peta 3.3

Peta 4.1

Peta 4.2

Peta 4.3

Peta 4.4

Peta 4.5

Peta 5.1

Peta 5.2

Peta 5.3 Peta 5.4 Peta 5.5 Peta 6.1





Kerangka Kerja Penyebab dan Jenis Intervensi untuk Meningkatkan

Ketahanan Pangan

Peta Indeks Daratan Sumba dan Sabu Raijua

Peta Indeks Kabupaten Kupang dan Rote Ndao

Peta Indeks Kabupaten TTS, TTU dan Belu

Peta Indeks Kabupaten Manggarai Barat s/d Ende

Peta Indeks Kabupaten Sikka dan Flores Timur

Peta Indeks Kabupaten Lembata dan Alor

Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita terhadap Produksi Bersih Serealia

Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

Desa yang Tidak Bisa Dilalui Kendaraan Roda Empat

Rumah Tangga tanpa Akses terhadap Listrik

Desa dengan Akses ke Fasilitas Kesehatan > 5 km

Rumah Tangga tanpa Akses ke Air Bersih Perempuan Buta Huruf Berat Badan Anak (< 5 Tahun) di Bawah Standar

Angka Harapan Hidup

Penyimpangan Curah Hujan Dari 1997 - 2007 di Musim Kemarau

Dibandingkan dengan Rata-rata 30 Tahun

Penyimpangan Curah Hujan Dari 1997 - 2007 di Musim Hujan

Dibandingkan dengan Rata-rata 30 Tahun Daerah Puso Padi

Daerah Puso Jagung Peta Deforestasi di NTT untuk Periode 2003-2006

Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Provinsi NTT

48

48

50

A-1

A-3

A-5

A-7

A-9

A-11

A-13

A-15

A-17

A-19

A-21 A-23

A-25

A-27

A-29

A-31

A-33

A-35

A-37

A-39

A-41

Daftar Lampiran

Daftar Kecamatan dalam Analisis Komposit

Catatan Teknis mengenai Small Area Estimation (SAE) Indikator Ketersediaan Pangan

Indikator-Indikator Akses terhadap Pangan

Indikator-Indikator Akses terhadap Kesehatan dan Gizi

Kumulatif Curah Hujan Selama Musim Hujan (Oktober - Maret) dan

Musim Kemarau (April - September) untuk Periode 1997 2007 Principal Component Analysis (PCA-Analisis Komponen Utama) dan

Cluster Analysis (Analisis Kelompok) : Untuk Analisa Hubungan Antar

Indikator Ketahanan Pangan

Peringkat Kecamatan Berdasarkan Indikator Individu dan Kelompok Prioritas

Ketahanan Pangan Komposit


Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 2.1

Lampiran 3.1

Lampiran 4.1

Lampiran 5.1

Lampiran 6.1

Lampiran 6.2

B-1

B-2 B-10

B-21

B-32

B-43

B-54

B-58

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan NTTxv

KONTRIBUTOR

Tim Pengarah

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT (Ketua) 2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKPP Provinsi NTT (Sekretaris) 3. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT (Anggota) 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT (Anggota) 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT (Anggota) 6. Kepala BPS Provinsi NTT (Anggota) 7. Kepala BAPPEDA Provinsi NTT (Anggota) 8. Kepala BMKG Provinsi NTT (Anggota) 9. Kepala BPBD Provinsi NTT (Anggota)

Tim Pelaksana

1. Sylvia Peku Djawang, SP, MM (BKPP NTT) 2. Saiful, SKM (Dinas Kesehatan NTT) 3. Ir. Marselina I. Goetha (BPS NTT) 4. S. Handayani (BPS NTT) 5. Drs. Purwanto (BMKG Kupang)

6. Apolinaris Geru, SP. MSi (BMKG Kupang) 7. Rodi Yunus, SSi (BMKG Kupang) 8. Jemmy E. Mella, SE (BPBD NTT) 9. Esron M. Elim, SE, Msi (BAPPEDA NTT) 10. Ir. Made Sudirta (BKPP NTT) 11. Keigo Obara (WFP) 12. Dedi Junadi (WFP) 13. Hai Raga Lawa (WFP)

Unit Ketahanan Pangan Kabupaten

1. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kupang 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten TTS 3. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten TTU 4. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu 5. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Alor 6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lembata 7. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Flores Timur 8. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Sikka 9. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Ende 10. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Ngada

xviPeta Ketahanan dan Kerentanan Pangan NTT

11. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Nagekeo 12. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Manggarai 13. Badan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur 14. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat 15. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya 16. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Tengah 17. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Manggarai Barat 18. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten Rote Ndao Kabupaten TTU

19. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Timur 20. Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan NTTxix

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. LATAR BELAKANG

Untuk dapat melaksanakan intervensi yang terkait dengan ketahanan pangan dan gizi, Pemerintah

Indonesia masih terus meningkatkan sarana untuk penentuan target intervensi sasaran secara geografis.

Dengan dukungan dari World Food Programme (WFP) yang memiliki pengalaman di bidang analisis dan

pemetaan ketahanan pangan, maka pada tahun 2003 Dewan Ketahanan Pangan (DKP), yang diketuai oleh

Presiden Republik Indonesia, dengan sekretariat DKP yang berada di Badan Ketahanan Pangan (BKP),

bekerjasama dengan WFP dalam pembuatan Peta Kerawanan Pangan (FIA) tingkat nasional. FIA yang

pertama dibuat dan diluncurkan tahun 2005 dan mencakup 265 kabupaten di 30 provinsi. Lebih dari

US$ 32 juta telah dialokasikan oleh pemerintah untuk 100 kabupaten yang rawan pangan dan intervensi

dimulai tahun 2006-2007. Atlas yang kedua, dengan judul baru Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) yang mencakup 346 kabupaten di 32 provinsi, diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertanian pada tanggal 24 Mei 2010, dan kegiatan ini telah terintegrasi dalam rencana tahunan dan

alokasi anggaran tahunan pemerintah. Sejak 2003, WFP telah memberikan dukungan teknis dan anggaran

untuk pembuatan dan penerapan FIA dan FSVA.

Walaupun FIA nasional 2005 dan FSVA nasional 2009 berhasil mengungkap perbedaan tingkat

ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi tingkat kabupaten di Indonesia, namun belum ada alat yang dapat

digunakan untuk menganalisa dan mengklasifikasikan ketahanan dan kerentanan pangan pada tingkat

kecamatan. FSVA tingkat provinsi telah dikembangkan di NTT sebagai suatu alat yang baru yang

dipergunakan oleh perencana dan pengambil keputusan dalam mengidentifikasi kecamatan-kecamatan

rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal intervensi ketahanan pangan dan gizi.

2. TUJUAN FSVA PROVINSI

Seperti halnya FSVA nasional 2009, FSVA provinsi menyediakan sarana bagi pengambilan kebijakan dalam hal penentuan sasaran dan memberikan rekomendasi untuk intervensi kerawanan

pangan dan gizi di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Berdasarkan analisa 13 indikator yang terkait dengan ketahanan pangan yang berasal dari data sekunder

dari periode 2007-2009, serta Analisis Ketahanan Pangan Komposit (berdasarkan komposit 9 indikator),

FSVA dapat menjawab tiga pertanyaan kunci terkait ketahanan dan kerawanan pangan yaitu: Di mana

daerah yang paling rawan ketahanan pangannya (per kabupaten, kecamatan); Berapa banyak penduduk

(perkiraan penduduk); dan Mengapa mereka paling rawan (penentu utama untuk kerawanan pangan)?.

3. TEMUAN UTAMA FSVA PROVINSI

3.1 Ketersediaan Pangan

Hasil pertanian sedikit meningkat (laju peningkatan sekitar 1,9% per tahun selama 2000-2008) dan menurun sebesar 1,1% pada tahun 2009. Produksi padi, jagung, ubi kayu dan kacang tanah


meningkat, sedangkan produksi ubi jalar dan kacang kedelai menurun. Pada umumnya, mayoritas daerah di NTT merupakan daerah swasembada/surplus pangan dalam hal produksi serealia, dan ketersediaan pangan pada tingkat provinsi memadai.

Akan tetapi, terdapat 43 kecamatan dari 280 kecamatan yang mengalami kekurangan serealia.

3.2 Akses terhadap Pangan

Akses terhadap pangan untuk penduduk miskin merupakan gabungan dari kemiskinan, kurangnya pekerjaan tetap, pendapatan tunai yang rendah dan tidak tetap serta terbatasnya daya beli

masih merupakan tantangan yang besar. Pada tahun 2009, terdapat lebih dari 1 juta orang (23,31%)

hidup di bawah garis kemiskinan provinsi.

Sejak tahun 2005, seluruh kabupaten telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinannya pada tahun 2009, kecuali kabupaten Ende dan Rote Ndao.

Pada tahun 2009, penduduk miskin terkonsentrasi di 6 kabupaten (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, TTS dan Rote Ndao). Dari 20 kabupaten, terdapat 12 kabupaten yang tingkat kemiskinannya masih lebih tinggi dari rata-rata provinsi, dan kabupaten

Sumba Tengah memiliki persentase penduduk miskin tertinggi (35,83%).

Untuk tingkat kecamatan, perbedaan tingkat kemiskinan lebih jelas. Dari 280 kecamatan, 143 kecamatan memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Di antara 143

kabupaten tersebut, 93 kecamatan memiliki lebih dari 30% penduduk hidup di bawah garis

kemiskinan provinsi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2009 mengalami penurunan hampir 1% dibandingkan tahun 2007.

Lebih dari 14% desa di NTT tidak memiliki akses jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat sepanjang tahun.

Hampir 60% rumah tangga di NTT tidak memiliki akses listrik. Seluruh kabupaten memiliki akses listrik yang terbatas ( 30%).

3.3 Pemanfaatan Pangan dan Situasi Gizi

Pada tahun 2009, rata-rata asupan energi harian adalah 1.972 kkal, lebih rendah dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) nasional dan asupan protein sebesar 54,13 gram, yang sudah

melampaui AKG nasional. Namun demikian, untuk tiga golongan pengeluaran terendah hanya memiliki asupan 1.779 kkal/kapita/hari atau kurang, dan proporsi makanan mereka kurang

secara kuantitatif dan tidak seimbang secara kualitatif.

Secara provinsi, 85% desa memiliki akses ke fasilitas kesehatan terdekat kurang dari 5 km, dan angka ini meningkat secara signifikan jika dibandingkan 5 tahun terakhir (67,2%).

Secara provinsi, 34,16% rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air minum yang layak. Akses terendah terdapat di kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, TTS dan Sabu Raijua.

Pada tahun 2008, angka perempuan buta huruf provinsi sebesar 14,66%. Angka perempuan buta huruf tertinggi terdapat di kabupaten Sumba Barat Daya (32%), Sumba Tengah (30%), Sumba

Barat (26%), Belu (22%) dan TTS (22%). Pada tingkat kecamatan, terdapat 51 dari 280 kecamatan

memiliki perempuan buta huruf sedikitnya 20%.

Berdasarkan RISKESDAS 2007, angka underweight pada balita (gabungan dari kurang gizi kronis dan akut) provinsi adalah 33,6%, angka tersebut belum mencapai target MDG dan merupakan masalah


kesehatan masyarakat yang masih berada pada tingkat sangat buruk. Terdapat perbedaan

pencapaian yang cukup besar antar kabupaten dimana 8 kabupaten mempunyai prevalensi

underweight di atas prevalensi provinsi. Pada tingkat kecamatan, 140 dari 280 kecamatan

mempunyai prevalensi underweight sangat tinggi (30%). Tingkat prevalensi underweight tertinggi terdapat di kabupaten di Pulau Timor, Sikka, Manggarai dan Rote Ndao.

Berdasarkan RISKESDAS 2007, prevalensi provinsi untuk kurang gizi kronis (stunting) adalah 46,7%, angka ini tergolong sangat tinggi untuk masalah kesehatan masyarakat. Pada tingkat

kabupaten, 13 kabupaten memiliki prevalensi yang sangat tinggi ((40%) dan 1 kabupaten lainnya memiliki prevalensi yang tinggi (30-39%). Pada tingkat kecamatan, 125 dari 280 kecamatan memiliki

prevalensi stunting yang sangat tinggi. Tingkat prevalensi stunting tertinggi terdapat di kabupaten

TTU, TTS, Rote Ndao, Manggarai Barat dan Kupang.

Angka rata-rata harapan hidup di provinsi NTT pada tahun 2008 adalah 66 tahun. Delapan dari 20 kabupaten memiliki angka harapan hidup lebih dari 66 tahun. Pada tingkat kecamatan, 74 dari 280

kecamatan memiliki angka harapan hidup 70 tahun atau lebih.

3.4 Daerah yang rawan yang memerlukan prioritas lebih tinggi (Di mana, Berapa Banyak, dan Mengapa?)

Analisis Ketahanan Pangan Komposit digunakan untuk menjawab ketiga pertanyaan di atas dengan memetakan 280 kecamatan yang memiliki data lengkap untuk 9 indikator terkait ketahanan

pangan kronis. Di antara 280 kecamatan tersebut, ditetapkan 135 kecamatan dengan

prioritas yang lebih tinggi yang terdiri dari 38 kecamatan Prioritas 1, 31 kecamatan Prioritas 2,

dan 66 kecamatan Prioritas 3, dengan jumlah penduduk sekitar 1,96 juta orang. 145 kecamatan

lainnya dikelompokkan menjadi Prioritas 4-6. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan kepada

kecamatan yang termasuk dalam Prioritas 1-3.

Terdapat 38 kecamatan Prioritas 1, 17 kecamatan berada di TTS, 7 kecamatan di TTU, 5 kecamatan di Belu, 3 kecamatan di Kupang, 2 kecamatan masing-masing di Sabu Raijua dan

Sikka, dan 1 kecamatan masing-masing di Manggarai dan Sumba Barat, dengan jumlah penduduk

sekitar 447 ribu orang. Tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan terutama disebabkan

karena tingginya angka kemiskinan, tingginya angka underweight pada balita, tidak ada

akses listrik, tidak ada akses terhadap air bersih dan tidak ada akses jalan kendaraan roda empat.

Dari 31 kecamatan di Prioritas 2, 19 kecamatan di Sumba Timur, 8 kecamatan di Sumba Barat Daya dan 4 kecamatan di Sumba Tengah, dengan jumlah penduduk sekitar 473 ribu orang.

Faktor penentu utama kerentanan pangan di Prioritas 2 adalah: tidak ada akses listrik, tingginya

angka kemiskinan, rendahnya angka harapan hidup, tidak ada akses air bersih dan tidak ada akses

kendaraan roda empat.

Terdapat 66 kecamatan Prioritas 3, 13 kecamatan di TTS, 11 kecamatan masing-masing di Kupang dan TTU, 10 kecamatan di Belu, 7 kecamatan di Rote Ndao, 5 kecamatan masing-masing

di Sumba Barat dan Manggarai, 3 kecamatan di Sabu Raijua dan 1 kecamatan di Sikka, dengan

jumlah penduduk sekitar 1 juta orang. Kerentanan terhadap tingkat kerawanan pangan pada

Prioritas 3 terutama disebabkan karena tingginya angka underweight pada balita, tidak ada akses

listrik, tidak ada akses kendaraan roda empat, rendahnya angka harapan hidup dan tidak ada akses

air bersih.

Peta Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Provinsi NTT

Legenda/Legend:

Prioritas 1 Kecamatan/

r0. 0

. 3

10.

0. 0

. 3

Sumba Barat

Daya

0 25 50 Km

Batas Kecamatan/ Sub-district Boundary 1200'0"E






Daerah Perkotaan/Tidak ada Data

Urban Area/No Data

Batas Kabupaten/District Boundary

Sumba Barat

Manggarai Barat

Sumba

Tengah

Priority 1 Sub-districts






1200'0"E

Manggarai

Sumba Timur

Manggarai Timur

Ngada

Nagekeo

Sabu

Raijua

Ende

1220'0"E 1240'0"E

Sikka

Flores Timur

Rote Ndao

Kota

Kupang

Lembata

Kupang

Timor Tengah Utara

Timor Tengah Selatan

Alor

Belu

rao.

s 10.0

.0.3

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan NTT1

1.1 LATAR BELAKANG DAN DASAR PEMIKIRAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri dari 20 kabupaten dan 1 kota dengan total penduduk

sebesar 4.679.316 jiwa. NTT terdiri dari 1.192 pulau namun hanya 42 pulau yang berpenghuni, yang

terbentang antara 8 12 Lintang Selatan dan 118 125 Bujur Timur, dengan luas daratan seluruhnya 48.718,1 km2. Secara klimatologi, NTT merupakan daerah semi arid dengan curah hujan rendah. Musim

basah atau hujan biasanya cukup singkat sekitar 3 sampai 4 bulan dengan rata-rata curah hujan tahunan

terendah 800 mm dan tertinggi 3.000 mm.

Perekonomian provinsi NTT tergantung pada pertanian yang menyumbang 39,62% dari Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). Tingkat pertumbuhan ekonomi NTT adalah 4,2% pada tahun 2009 sementara

pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama mencapai 6,1%. Indeks Pembangunan Manusia

provinsi NTT meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun tingkat pendapatan

rendah dan prevalensi kekurangan gizi yang tinggi menempatkan NTT pada peringkat 31 dari 33 provinsi

pada tahun 2009. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak hal yang harus dilakukan oleh

pemerintah dan para stakeholder dalam melakukan pembaharuan.

Menindaklanjuti Peta Kerawanan Pangan (FIA) nasional tahun 2005, edisi kedua Peta Ketahanan dan

Kerawanan Pangan (FSVA) nasional yang mencakup 346 kabupaten dari 32 provinsi yang dikembangkan

pada tahun 2009 oleh Dewan Ketahanan Pangan Nasional (DKP) dan Badan Ketahanan Pangan (BKP)

provinsi bekerjasama dengan United Nations World Food Programme (WFP). FSVA nasional 2009

diluncurkan secara resmi oleh Presiden Indonesia pada bulan Mei 2010 dan dijadikan sebagai alat yang

penting dalam melakukan pentargetan wilayah kabupaten yang paling rawan untuk intervensi ketahanan

pangan dan gizi. Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana lebih dari 323 milyar atau $US 32 juta

untuk 100 kabupaten yang paling rawan yang teridentifikasi pada FIA nasional 2005. Pemerintah juga

merencanakan mengalokasi dana untuk intervesi ketahanan pangan dan gizi berdasarkan FSVA nasional

2009. Dari 100 kabupaten prioritas pertama di Indonesia pada FIA nasional 2005, 10 diantaranya adalah

kabupaten-kabupaten di provinsi NTT. Beberapa intervensi dari berbagai sumber dana telah dilakukan

pada kabupaten tersebut. Pada FSVA nasional 2009, jumlah kabupaten di NTT yang termasuk dalam 100

kabupaten prioritas pertama menurun menjadi 6 kabupaten. Perhatian dan dukungan secara terus menerus

masih sangat dibutuhkan demi mempercepat pencapaian kondisi yang lebih baik pada masa yang akan

datang.

Walaupun FIA nasional 2005 dan FSVA nasional 2009 berhasil mengungkap perbedaan tingkat

ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi tingkat kabupaten di Indonesia, namun belum ada alat yang dapat

digunakan untuk menganalisa dan mengklasifikasikan ketahanan dan kerentanan pangan pada tingkat

kecamatan. FSVA tingkat provinsi telah dikembangkan pada 12 provinsi prioritas sebagai suatu alat

yang baru yang dipergunakan oleh perencana dan pengambil keputusan dalam mengidentifikasi

kecamatan-kecamatan rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal intervensi

ketahanan pangan dan gizi. DKP nasional, BKP provinsi dan seluruh BKP kabupaten di masing-masing provinsi

mengembangkan FSVA provinsi dalam kerja sama dengan WFP dan dengan bantuan teknis dari berbagai

instansi seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Institut

Pertanian Bogor (IPB).

2Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan NTT

Pada tahun 2010, provinsi NTT terdiri dari 20 kabupaten, 1 kota dan 287 kecamatan yang terdiri dari

283 kecamatan pedesaan dan 4 kecamatan perkotaan. Dari 20 kabupaten ini, ada 5 kabupaten baru hasil

pemekaran tahun 2007-2009 yaitu kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah (dari

kabupaten Sumba Barat), kabupaten Manggarai Timur (dari kabupaten Manggarai), kabupaten Nagekeo (dari

kabupaten Ngada) dan kabupaten Sabu Raijua (dari kabupaten Kupang).

Serupa dengan FIA nasional 2005 dan FSVA nasional 2009, wilayah perkotaan tidak diikutsertakan

dalam FSVA provinsi, sebab ketahanan pangan perkotaan perlu dianalisa secara terpisah yang mungkin akan

menjadi pertimbangan dimasa depan. Selanjutnya, 3 kecamatan pedesaan tidak dianalisa karena merupakan

kecamatan baru yang dibentuk tahun 2010, yaitu kecamatan Amfoang Tengah di Kabupaten Kupang, Solor

Selatan di Flores Timur, dan Katikutana Selatan di Sumba Tengah (Lampiran 1.1). Sehingga di dalam peta ini

hanya menunjukkan analisis situasi ketahanan pangan pada 280 kecamatan di 20 kabupaten.

Peluncuran FIA nasional 2005 ternyata masih menyebabkan kesalahpahaman mengenai pengertian

pemeringkatan kabupaten rawan pangan. Kata kerawanan pangan (food insecurity) diindikasikan secara langsung bahwa kabupaten-kabupaten peringkat bawah adalah kabupaten yang semua penduduknya

rawan pangan. Oleh karena itu, pada peta nasional tahun 2009 diberi judul Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia - Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) untuk menghindari kesalahpahaman pengertian tersebut. Perubahan nama Peta Kerawanan Pangan (FIA) menjadi Peta

Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dilakukan dengan pertimbangan untuk memperjelas pengertian

mengenai konsep ketahanan pangan berdasarkan tiga dimensi ketahanan pangan (ketersediaan, akses dan

pemanfaatan pangan) dalam semua kondisi bukan hanya pada situasi kerawanan pangan saja. FSVA juga bertujuan untuk mengetahui berbagai penyebab kerawanan pangan secara lebih baik atau dengan kata lain

kerentanan terhadap kerawanan pangan, bukan hanya kerawanan pangan itu sendiri.

1.2 KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Pada World Food Summit (1996), ketahanan pangan didefinisikan sebagai: Ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara terus menerus, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan

yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan

untuk hidup secara aktif dan sehat.

Pada FSVA provinsi 2010, analisis dan pemetaan dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai

ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep

Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1).

a. Ketahanan Pangan

Di Indonesia, Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan mengartikan Ketahanan Pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik

jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Seperti FIA pertama dan FSVA nasional 2009, FSVA provinsi dibuat berdasarkan tiga pilar ketahanan

pangan: (i) ketersediaan pangan; (ii) akses terhadap pangan; dan (iii) pemanfaatan pangan.

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan secara fisik di daerah, yang diperoleh baik

dari hasil produksi domestik, impor/perdagangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan

ditentukan dari produksi domestik, masuknya pangan melalui mekanisme pasar, stok pangan yang dimiliki

pedagang dan pemerintah, serta bantuan pangan baik dari pemerintah maupun dari badan bantuan pangan.

Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau tingkat masyarakat.


Tingkat Rumah Tangga

(RT)

Dampak Penghidupan

Strategi Penghidupan

Gambar 1.1: Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi Sumber: WFP, Januari 2009

Akses Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan maupun kombinasi

diantara kelimanya. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua

rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui

mekanisme tersebut di atas.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga, dan

kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi (konversi zat gizi secara efisien oleh

tubuh). Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan

termasuk penggunaan air dan bahan bakar selama proses pengolahannya serta kondisi higiene,

budaya atau kebiasaan pemberian makan terutama untuk individu yang memerlukan jenis makanan khusus,

distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu (pertumbuhan, kehamilan,

menyusui dll), dan status kesehatan masing-masing anggota rumah tangga.

Produksi dan ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional dan provinsi tidak secara otomatis

menjamin ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan individu. Pangan mungkin tersedia dan dapat

diakses namun sebagian anggota rumah tangga mungkin tidak mendapat manfaat secara maksimal apabila

kelompok ini tidak memperoleh distribusi pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun keragaman

atau apabila kondisi tubuh mereka tidak memungkinkan penyerapan makanan karena penyiapan makanan

yang tidak tepat atau karena sedang sakit.

TE

RP

AP

AR

TE

RH

AD

AP

GO

NC

AN

GA

N D

AN

BE

NC

AN

A

Kerangka Kerja

Ketersediaan Pangan/ Pasar

Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Politik, Ekonomi, Kelembagaan, Keamanan, Sosial, Budaya, Gender, Lingkungan

Kondisi Agro-ekologikal/

Musim

Akses Pangan

Rumah Tangga

Asupan Makanan Individu

Produksi Pangan Rumah Tangga, pemberian,

pertukaran, penghasilan tunai, pinjaman, tabungan, kiriman

Modal/Aset Alam, Fisik, Manusia, Ekonomi, Sosial

Status Gizi/ Kematian

Pola Asuh/ Praktek

Kesehatan

Status Kesehatan/ Penyakit

Kondisi Kesehatan dan Higiene

Tingkat

Individu

Tingkat RT/ Masyarakat

Aset Penghidupan


Kerangka konsep ketahanan pangan mempertimbangkan ketersediaan pangan, akses terhadap pangan

dan pemanfaatan pangan sebagai aspek-aspek utama penopang ketahanan pangan serta menghubungkan

aspek-aspek tersebut dengan kepemilikan aset rumah tangga, strategi penghidupan, dan lingkungan politik,

sosial, kelembagaan dan ekonomi. Dengan kata lain, status ketahanan pangan suatu rumah tangga, atau

individu ditentukan oleh interaksi dari faktor lingkungan pertanian (agro-environmental), sosial ekonomi dan

biologi dan bahkan faktor politik.

Kerawanan pangan dapat bersifat kronis atau sementara/transien. Kerawanan pangan kronis adalah

ketidakmampuan jangka panjang atau yang terus menerus untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.

Keadaan ini biasanya terkait dengan faktor strukural, yang tidak dapat berubah dengan cepat, seperti

iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintah daerah, kepemilikan lahan, hubungan antar etnis, tingkat

pendidikan, dll. Kerawanan pangan sementara adalah ketidakmampuan jangka pendek atau

sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum. Keadaan ini biasanya terkait dengan faktor

dinamis yang berubah dengan cepat seperti penyakit infeksi, bencana alam, pengungsian, berubahnya

fungsi pasar, tingkat besarnya hutang, perpindahan penduduk (migrasi) dll. Kerawanan pangan sementara

yang terjadi secara terus menerus dapat menyebabkan menurunnya kualitas penghidupan rumah tangga,

menurunnya daya tahan, dan bahkan bisa berubah menjadi kerawanan pangan kronis.

b. Ketahanan gizi

Ketahanan gizi didefinisikan sebagai akses fisik, ekonomi, lingkungan dan sosial terhadap asupan makanan seimbang, air layak minum, kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan

dasar. Ini berarti bahwa ketahanan gizi membutuhkan kombinasi dari komponen makanan dan non-makanan.

Ketahanan gizi yang ditunjukkan oleh status gizi merupakan tujuan akhir dari ketahanan pangan, kesehatan

dan pola pengasuhan tingkat individu. Kerawanan pangan adalah salah satu dari 3 penyebab utama masalah

gizi. Penyebab utama lainnya adalah status kesehatan dan kondisi kesehatan lingkungan masyarakat, dan

pola pengasuhan. Oleh karena itu, di manapun terjadi kerawanan pangan, maka akan beresiko kekurangan

gizi, termasuk kekurangan gizi mikro. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa kerawanan pangan adalah

penyebab satu-satunya masalah kurang gizi, tanpa mempertimbangkan faktor kesehatan dan pola asuh

seperti kurangnya akses ke air layak minum, sanitasi, fasilitas dan pelayanan kesehatan, rendahnya kualitas

pola asuh dan pemberian makan anak serta tingkat pendidikan ibu, dll.

c. Kerentanan

Kerentanan terhadap kerawanan pangan mengacu pada suatu kondisi yang dapat membuat suatu masyarakat

yang beresiko rawan pangan menjadi rawan pangan. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh tingkat keterpaparan mereka terhadap faktor-faktor

resiko/goncangan dan kemampuan mereka untuk mengatasi situasi tersebut baik dalam kondisi tertekan

maupun tidak.

1.3 INDIKATOR YANG DIGUNAKAN DALAM FSVA PROVINSI

Kerawanan pangan merupakan isu multi-dimensional yang memerlukan analisis dari berbagai parameter

tidak hanya produksi dan ketersediaan pangan saja. Meskipun tidak ada cara spesifik untuk mengukur ketahanan pangan, kompleksitas ketahanan pangan dapat disederhanakan dengan menitikberatkan pada

tiga dimensi yang berbeda namun saling berkaitan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan oleh rumah

tangga dan pemanfaatan pangan oleh individu.


Indikator yang dipilih dalam FSVA provinsi ini berkaitan dengan tiga pilar ketahanan pangan tersebut

berdasarkan konsepsi Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi. Disamping itu, pemilihan indikator juga

tergantung pada ketersediaan data pada tingkat kecamatan. Indikator yang digunakan untuk FSVA provinsi

tertera pada Tabel 1.1.

Tim Asistensi FSVA Pusat untuk pengembangan FSVA provinsi sepakat untuk menggunakan seluruh

13 indikator FSVA nasional 2009 untuk FSVA provinsi. Angka kematian bayi (Infant Mortality

Rate - IMR) yang digunakan dalam FIA nasional 2005 dikeluarkan dari FSVA nasional 2009 dan FSVA provinsi

karena ketidaktersediaan data. Data kurang gizi kronis (pendek/stunting) pada balita diambil dari data

Pemantauan Status Gizi (PSG) provinsi NTT tahun 2009. Akan tetapi, data tersebut tidak dimasukkan ke

dalam analisis ketahanan pangan komposit, tetapi tetap dianalisis dan dijelaskan dalam laporan secara

deskriptif.

FSVA provinsi ini dikembangkan dengan menggunakan 9 indikator ketahanan pangan kronis

dan 4 indikator ketahanan pangan sementara/transien. Peta komposit ketahanan dan kerentanan pangan

dihasilkan dengan mengkombinasikan 9 indikator ketahanan pangan kronis dengan menggunakan Principal

Component Analysis dan Analisis Kelompok (Cluster Analysis).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BKP, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian tingkat provinsi dan kabupaten serta publikasi dari BPS, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) provinsi, dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) provinsi serta Kementerian

Kehutanan. Data yang digunakan untuk analisa ini berasal dari data tahun periode tahun 2007-2009.

Beberapa indikator merupakan data individu, sedangkan indikator yang lain merupakan data rumah

tangga atau masyarakat. Teknik Small Area Estimation (SAE) digunakan untuk beberapa indikator untuk

mengestimasi data tingkat kecamatan dengan menggunakan data tingkat kabupaten dan desa

berdasarkan petunjuk teknis dari BPS pusat dan beberapa ahli. Catatan teknis mengenai metodologi SAE

dan aplikasinya dalam FSVA provinsi dapat dilihat pada lampiran 1.2. Peta komposit yang dikembangkan dari

indikator-indikator tersebut hanya mengindikasikan situasi ketahanan pangan secara umum di suatu

kecamatan. Pada kecamatan yang tahan pangan, sebagaimana diperlihatkan pada peta komposit, tidak

berarti bahwa semua desa dan rumah tangga dalam kecamatan tersebut tahan pangan. Hal ini juga berlaku

untuk daerah-daerah yang rawan pangan.

Peta-peta dibuat dengan menggunakan pola warna yang seragam yaitu gradasi warna merah dan

hijau. Gradasi warna merah menunjukkan variasi tingkat kerawanan pangan dan gradasi warna hijau

menggambarkan kondisi yang lebih baik. Pada kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua

menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dalam hal ketahanan atau kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Klasifikasi data pada peta untuk indikator individu sama dengan yang digunakan pada FIA nasional 2005

dan FSVA nasional 2009, kecuali data berat balita di bawah standar (underweight) yang menggunakan batas

klasifikasi masalah kesehatan masyarakat dari Badan Kesehatan Dunia (WHO, 2005) yang juga digunakan

dalam FSVA nasional 2009. Index peta 1.1 sampai 1.5 merupakan daftar kabupaten dan kecamatan yang

digunakan dalam analisis peta ini.


Tabel 1.1: Indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan NTT, 2010

Indikator Definisi dan Perhitungan Sumber Data

Ketersediaan Pangan

1. Data rata-rata produksi bersih tiga tahun (2007-2009) padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar pada tingkat kecamatan dihitung dengan menggunakan faktor konversi standar. Untuk rata-rata produksi bersih ubi kayu dan ubi jalar dibagi dengan 3 (faktor konversi serealia) untuk mendapatkan nilai yang ekivalen dengan serealia. Kemudian dihitung total produksi serealia yang layak dikonsumsi.

2. Ketersediaan bersih serealia per kapita per hari dihitung dengan membagi total ketersediaan serealia kecamatan dengan jumlah populasinya (data penduduk pertengahan tahun 2008).

3. Data bersih serealia dari perdagangan dan impor tidak diperhi-tungkan karena data tidak tersedia pada tingkat kecamatan.

4. Konsumsi normatif serealia/hari/kapita adalah 300 gram/ orang/hari.

5. Kemudian dihitung rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan bersih serealia per kapita. Rasio lebih besar dari 1 menunjukkan daerah defisit pangan dan daerah dengan ra-sio lebih kecil dari 1 adalah surplus untuk produksi serealia.

Akses Pangan dan Matapencaharian

Nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Dihitung dengan metode Small Area Estimation (SAE).

Lalu-lintas antar desa yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat sepanjang tahun.

Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik dari PLN dan/atau non PLN, misalnya generator. Dihitung dengan metode SAE.

SUSENAS KOR 2007-2009, SUSENAS MODUL 2008, PODES (Potensi Desa) 2008, BPS

PODES (Potensi Desa) 2008, BPS

SUSENAS KOR

2007-2009, PODES 2008, BPS

Pemanfaatan Pangan

Persentase desa dengan jarak lebih dari 5 kilometer dari fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas, dokter, juru rawat, bidan yang terlatih, paramedik, dan sebagainya).

Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung. Dihitung dengan metode SAE.

Anak di bawah lima tahun yang berat badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dari berat badan normal pada usia dan jenis kelamin tertentu (Standar WHO 2005).

Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Dihitung dengan metode SAE.

PODES (Potensi Desa) 2008, BPS

SUSENAS KOR 2007-2009, PO- DES 2008, BPS


Pemantauan Status Gizi (PSG) 2009, Dinas Kesehatan NTT


1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih padi + jagung + ubi kayu + ubi jalar

Badan Ketaha-nan Pangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten, (data 2007-2009)

2. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan

3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai

4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

5. Persentase desa dengan jarak lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan

6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

8. Berat badan balita di bawah standar (Underweight)

7. Perempuan Buta Huruf Persentase perempuan di atas 15 tahun yang tidak dapat membaca atau menulis. Dihitung dengan metode SAE.

10. Angka harapan hidup pada saat lahir


Indikator Definisi dan Perhitungan Sumber Data

Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Transien

10. Bencana a lam Data bencana alam yang terjadi di NTT dan

kerusakannya selama periode 1990 2009.

11. Penyimpangan Curah Hujan 1. Data rata-rata tahunan curah hujan pada musim hujan dan kemarau selama 10 tahun terakhir (1997-98 sampai 2007-08) dihitung.

2. Kemudian dihitung persentase dari perbandingan nilai rata- rata 10 tahun terhadap nilai normal rata-rata 30 tahun (1971- 2000).

12. Persentase daerah puso Persentase dari daerah ditanami padi dan jagung yang rusak akibat kekeringan, banjir dan organisme pengganggu tanaman (OPT).

13. Deforestasi hutan Deforestasi adalah perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi non hutan. Angka deforestasi hutan berdasarkan analisis citra satelit Landsat pada tahun 2002/2003 dan 2005/2006.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2010

Badan Meteoro-logi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) NTT, 2010

Sensus Pertanian (SP) BPS, 2007- 2009

Penghitungan Deforestasi Indonesia tahun 2008, Departe-men Kehutanan


BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN

Ketersediaan Pangan adalah ketersediaan pangan secara fisik di suatu wilayah dari segala sumber, baik itu

produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh

produksi pangan di wilayah tersebut, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut,

stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau

organisasi lainnya.

Produksi pangan tergantung pada berbagai faktor seperti iklim, jenis tanah, curah hujan, irigasi, komponen

produksi pertanian yang digunakan, dan bahkan insentif bagi para petani untuk menghasilkan tanaman

pangan.

Pangan meliputi produk serealia, kacang-kacangan, minyak nabati, sayur-sayuran, buah-buahan, rempah,

gula, dan produk hewani. Karena porsi utama dari kebutuhan kalori harian berasal dari sumber pangan

karbohidrat, yaitu sekitar separuh dari kebutuhan energi per orang per hari, maka yang digunakan dalam

analisa kecukupan pangan yaitu karbohidrat yang bersumber dari produksi pangan pokok serealia, yaitu

padi, jagung, dan umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar) yang digunakan untuk memahami tingkat kecukupan

pangan pada tingkat kabupaten maupun kecamatan.

2.1 PRODUKSI

Pemerintah Daerah provinsi NTT telah mempromosikan produksi pertanian dan mengadopsi beberapa

parameter perlindungan untuk para petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan)

telah berkontribusi sekitar 40% pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi NTT dalam 4

tahun terakhir. Angka pertumbuhan sektor pertanian berkisar antara 0,95 - 4,95% selama tahun 2000-2007

dan 3,84% pada tahun 2008. Walaupun sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar pada PDRB, namun

laju pertumbuhannya paling rendah dibandingkan dengan sektor lain yang memiliki kontribusi yang cukup

besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu sektor jasa dan perdagangan (kontribusi terhadap

PDRB masing-masing sebesar 24,12% dan 16,09%).

Beras, jagung dan ubi kayu merupakan makanan pokok penduduk di provinsi NTT yang menyumbang

hampir 70% pada produksi tanaman pangan pokok di NTT.

Keseluruhan produksi serealia pokok dan umbi-umbian meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Namun,

produksi menurun pada tahun 2005 dan 2007 (lihat Tabel 2.1 dan Gambar 2.1). Peningkatan tersebut

terutama disebabkan oleh peningkatan luas tanam (Gambar 2.2) dan produktivitas. Produksi padi meningkat

sebesar 32% pada periode yang sama, sedangkan produksi jagung dan ubi kayu meningkat masing-masing

sebesar 21% dan 9%. Selain itu pergeseran pola konsumsi masyarakat dari non beras ke beras merangsang

petani untuk menanam padi.


Tabel 2.1: Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian, 2000 - 2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

527.230 553,298 548,904 566,123 622,811 552,440 582,965 514,360 673,112 638,899

461.413 448,001 448,732 509,419 552,205 461,007 511,911 505,628 577,893 607,359

156.394 147,056 133,066 85,165 126,406 99,748 111,005 102,375 107,316 103,635

836.056 778,423 789,619 808,004 1,041,279 891,783 938,010 794,121 928,974 913,053

Sumber: BPS, 2009, Statistik Pertanian

Pada tahun 2009, total produksi serealia dan umbi-umbian mencapai 607.359 ton padi, 638.899 ton jagung,

913.053 ton ubi kayu dan 103.635 ton ubi jalar. Produksi tahun 2009 lebih tinggi jika dibandingkan dengan

produksi rata-rata tahunan 10 tahun terakhir kecuali produksi ubi jalar.

Padi

Analisa data BPS terhadap produksi padi tahunan per kabupaten di provinsi NTT untuk lima tahun terakhir

(2005 2009) dapat dilihat pada Tabel 2.2. dan Gambar 2.3.

Serealia

Jagung

Padi

Ubi Jalar

Ubi Kayu

Rata-rata

10 Tahun

578,014

508,357

117,217

871,932

Gambar 2.1: Produksi Serealia Pokok dan Umbi-Umbian, 2000 - 2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tahun

1,200,000

1,000,000

800,000

duks

i (Ton)

Pro

Jagung

Padi

Ubi Jalar

Ubi Kayu

600000 ,

400,000

200,000

0

Gambar 2.2: Total Luas Panen Serealia dan Umbi-umbian di NTT (ha), 2000 - 2009

300,000

250,000

Pan

en (h

a)

200,000

Lu

as

150,000

100,000

50,000

-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tahun

Padi

Jagung

Ubi Jalar

Ubi Kayu

Gambar 2.3 menunjukan bahwa produksi padi meningkat di seluruh pulau di NTT selama lima tahun

terakhir. Peningkatan secara signifikan terjadi di pulau Flores, Rote Ndao dan Timor. Pada tingkat

kabupaten, peningkatan signifikan terjadi di kabupaten Kupang, Belu, Ngada, Rote Ndao dan Sikka,

sedangkan penurunan produksi padi terjadi di kabupaten Manggarai Barat.

Sentra produksi padi di NTT berada di pulau Flores (kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan

Manggarai Timur). Produksi padi di pulau Flores sebesar 341.441 ton pada tahun 2009 yang menyumbang

56% terhadap total produksi padi di provinsi NTT.

Jagung

Sejak dahulu kala, jagung sudah menjadi makanan pokok penduduk NTT, karena jagung sangat cocok

dengan iklim dan kondisi tanah setempat. Pada tahun 2009, produksi jagung mencapai 638.899 ton,

meningkat sebesar 15,8% dari produksi tahun 2005 (Gambar 2.4). Meningkatnya produktivitas dari 2,3 ton

per hektar di tahun 2005 menjadi 2,6 ton per hektar di tahun 2009 dan meningkatnya luas penanaman

jagung memberikan kontribusi terhadap keseluruhan peningkatan produksi ini. Daerah sentra produksi

jagung di NTT berada di pulau Timor dan kabupaten Sumba Barat Daya.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan NTT 11

Tahun

Pro

duks

i (ro

n)

Gambar 2.3: Produksi Padi 2005 - 2009

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

-

2005 2006 2007 2008 2009

Sumba

Timor

Flores

Alor

Rote Ndao

Tahun

-

Pro

duksl (

ron)

2005 2006 2007 2008 2009

Gambar 2.4: Produksi Jagung 2005 - 2009

400,000

350,000

300,000

250,000

Sumba

Timor

Flores

Alor

Rote Ndao

200,000

150,000

100,000

50,000


Ubi Kayu

NTT merupakan salah satu provinsi sentra produksi ubi kayu di Indonesia. Ubi kayu merupakan tanaman

bahan pangan yang dapat dikonsumsi dalam bentuk ubi kayu segar, gaplek dan tapioka/tepung ubi kayu.

Pada tahun 2009, produksi ubi kayu mencapai 913.053 ton, yang memberikan sumbangan 40,3% pada total

produksi sereal di NTT. Produksi ubi kayu meningkat sebesar 2,3% selama 5 tahun terakhir. Namun, tingkat

produksi berfluktuasi pada periode yang sama dan produktivitas menurun dari 10,3 ton per hektar menjadi

10,2 ton per hektar. Dengan demikian, peningkatan produksi lebih dipicu oleh peningkatan luas penanaman

ubi kayu dari (86.464 hektar pada tahun 2005 menjadi 89.154 hektar pada tahun 2009). Daerah sentra

produksi ubi kayu di NTT berada di pulau Timor, kabupaten Sikka dan Flores Timur di pulau Flores dan

kabupaten Sumba Barat Daya di pulau Sumba (Gambar 2.5).

Ubi Jalar

Ubi jalar merupakan salah satu komoditi yang cukup luas diproduksi di NTT. Produksi ubi jalar tingkat provinsi

mengalami sedikit peningkatan (3,7%) pada periode 2005-2009 (Gambar 2.6). Akan tetapi, produksi ubi

jalar cenderung mengalami penurunan untuk hampir seluruh kabupaten pada periode yang sama, kecuali di

Pro

duksi (

Ton)

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

-

2005 2006 2007 2008 2009

Gambar 2.5: Produksi Ubi Kayu 2005 - 2009

Tahun

Sumba

Timor

Flores

Alor

Rote Ndao

Gambar 2.6: Produksi Ubi Jalar 2005 - 2009

Pro

duks

i (Ton)

40,000

60,000

50,000

30,000

20,000

10,000

-

2005 2006 2007 2008 2009

Tahun

Sumba

Timor

Flores

Alor

Rote Ndao


kabupaten Alor dan Sumba Barat Daya yang menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2009. Sentra

produksi ubi jalar berada di kabupaten TTS, Sikka, Manggarai, dan Sumba Barat Daya.

Tabel 2.6 menunjukkan bahwa 13 dari 16 kabupaten/kota mengalami peningkatan produksi total serealia

yang berbeda-beda pada periode 2009 dibandingkan dengan produksi tahun 2005 dengan peningkatan

sebesar 4,06% di TTS dan 84,14% di Kupang. Pada periode yang sama, 3 kabupaten mengalami penurunan

produksi total serealia yaitu kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, dan Manggarai Barat.

Tabel 2.2: Produksi Padi (2005 - 2009) (Ton)

2005 2006 2007 2008 2009

1 Sumba Barat 69,071 73,972 71,920 17,402 20,093

2 Sumba Timur 23,543 30,410 26,720 37,369 32,621

3 Kupang 16,659 36,458 31,524 38,666 37,493

4 T T S 11,970 13,745 12,895 12,175 12,301

5 T T U 18,707 23,468 21,538 25,707 29,191

6 Belu 10,775 18,331 16,660 20,053 23,661

7 Alor 8,107 7,426 8,451 14,210 9,262

8 Lembata 7,933 7,597 6,707 8,444 8,413

9 Flores Timur 15,048 15,351 14,657 19,910 22,538

10 Sikka 18,506 20,978 22,466 21,748 31,783

11 Ende 18,950 15,478 13,954 27,304 23,391

12 Ngada 41,824 35,744 41,364 39,773 37,805

13 Manggarai 104,650 115,699 123,572 55,099 61,320

14 Rote Ndao 24,064 30,364 22,744 43,315 45,215

15 Manggarai Barat 71,059 66,238 70,097 58,000 53,116

16 Sumba Barat Daya*) - - - 32,151 38,297

17 Sumba Tengah*) - - - 15,012 16,796

18 Nagekeo*) - - - 31,532 40,407

19 Manggarai Timur*) - - - 59,305 62,666

20 Sabu Raijua*) - - - - -

21 Kota Kupang 142 652 359 718 986

Total NTT 461,006 511,911 505,628 577,896 607,359 Total Indonesia 54,151,000 54,455,000 57,157,000 60,325,925 64,398,890 *) Kabupaten pemekaran Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten (data 2007-2009)

Tabel 2.3: Produksi Jagung (2005-2009) (Ton)

Kabupaten

2005 2006 2007 2008

1 Sumba Barat 75,305 64,988 58,283 16,401 12,980

2 Sumba Timur 25,582 22,703 17,496 29,938 12,103

3 Kupang 35,662 44,744 58,788 64,871 62,820

4 T T S 135,398 160,013 111,882 154,868 147,307

5 T T U 44,367 46,798 53,039 48,540 56,744

6 Belu 63,533 78,082 82,120 96,883 79,721

7 Alor 16,820 8,522 11,708 16,051 17,150

8 Lembata 15,900 17,492 13,893 20,054 24,402

No Kabupaten Padi

No Jagung

2009


Tabel 2.3 (lanjutan): Produksi Jagung (2005-2009) (Ton)

Kabupaten

Jagung

2005 2006 2007 2008 2009

Flores Timur 29,839 21,329 21,266 28,576 30,768

Sikka 20,982 28,192 22,450 27,064 32,301

Ende 10,903 7,950 7,689 8,963 13,480

Ngada 27,315 30,769 26,493 26,059 21,455

Manggarai 23,437 27,125 14,036 12,777 7,780

Rote Ndao 9,675 10,643 8,841 11,543 12,413

Manggarai Barat 15,651 12,350 5,291 23,126 10,612

Sumba Barat Daya*) - - - 44,419 59,066

Sumba Tengah*) - - - 9,595 7,022

Nagekeo*) - - - 14,950 16,779

Manggarai Timur*) - - - 17,337 12,770

Sabu Raijua*) - - - - -

Kota Kupang 2,071 1,265 1,085 1,099 1,229

Total NTT 552,439 582,964 514,360 673,112 638,899

Total Indonesia 12,524,000 11,609,000 13,287,000 16,317,252 17,629,748 *) Kabupaten pemekaran Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten (data 2007-2009)

Tabel 2.4: Produksi Ubi Kayu (2005-2009) (Ton)

Ubi Kayu

2005 2006 2007 2008 2009 1 Sumba Barat 131,678 151,896 92,129 13,855 13,220

2 Sumba Timur 27,114 24,735 20,085 22,949 22,197

3 Kupang 35,025 47,626 52,768 56,930 62,897

4 T T S 153,896 186,044 145,223 269,387 141,440

5 T T U 74,981 62,602 50,893 62,069 93,384

6 Belu 103,611 140,843 118,109 129,481 98,947

7 Alor 30,705 24,654 28,283 28,237 38,351

8 Lembata 24,459 33,210 22,020 25,314 32,239

9 Flores Timur 52,584 42,889 42,327 51,416 59,278

10 Sikka 68,769 52,320 58,188 60,757 101,453

11 Ende 26,051 30,743 14,371 17,261 32,013

12 Ngada 32,252 30,038 29,319 18,652 19,867

13 Manggarai 56,900 57,654 66,041 23,243 32,031

14 Rote Ndao 1,485 1,318 2,052 2,914 2,639

15 Manggarai Barat 70,495 49,340 50,304 61,805 56,522

16 Sumba Barat Daya*) - - - 40,977 58,411

17 Sumba Tengah*) - - - 4,874 4,730

18 Nagekeo*) - - - 22,167 19,532

19 Manggarai Timur*) - - - 14,560 21,438

20 Sabu Raijua*) - - - - -

21 Kota Kupang 1,778 2,099 2,009 2,126 2,464

Total NTT 891,783 938,010 794,121 928,974 913,053


No Kabupaten

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

No


Tabel 2.5: Produksi Ubi Jalar (2005-2009) (Ton)

No Kabupaten

Ubi Jalar

2005 2006 2007 2008 2009

1 Sumba Barat 7,291 14,715 10,995 862 1,649

2 Sumba Timur 3,223 3,691 4,242 3,494 3,008

3 Kupang 2,155 2,994 3,565 8,619 1,596

4 T T S 19,436 19,427 17,260 34,945 32,671

5 T T U 11,358 13,449 9,139 6,000 4,988

6 Belu 4,761 10,852 10,903 7,043 5,217

7 Alor 1,184 1,283 2,864 2,242 3,447

8 Lembata 4,099 3,295 1,971 2,085 1,662

9 Flores Timur 2,112 1,617 1,382 1,557 1,930

10 Sikka 6,180 5,944 12,668 6,683 12,878

11 Ende 1,077 1,366 1,077 2,034 1,255

12 Ngada 11,553 8,270 5,007 3,474 2,801

13 Manggarai 16,837 17,975 15,332 9,969 9,061

14 Rote Ndao 509 497 913 1,492 1,378

15 Manggarai Barat 7,704 5,560 4,986 7,092 5,742

16 Sumba Barat Daya*) - - - 1,655 5,831

17 Sumba Tengah*) - - - 883 242

18 Nagekeo*) - - - 4,246 4,152

19 Manggarai Timur*) - - - 2,864 4,004

20 Sabu Raijua*) - - - - -

21 Kota Kupang 269 70 71 78 122

Total NTT 99,748 111,006 102,375 107,316 103,635


Tabel 2.6: Produksi Total Serealia per tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi untuk periode 2005 - 2009 (Ton)

No Kabupaten

Produksi Total Serealia 2005 2006 2007 2008 2009

1 Sumba Barat 283,345 305,571 233,327 48,520 47,942 -15.88

2 Sumba Timur 79,462 81,539 68,543 93,750 69,929 -12.00

3 Kupang 89,501 131,822 146,645 169,086 164,806 84.14

4 T T S 320,700 379,229 287,260 471,375 333,719 4.06

5 T T U 149,413 146,317 134,609 142,316 184,307 23.35

6 Belu 182,680 248,108 227,792 253,460 207,546 13.61

7 Alor 56,816 41,885 51,306 60,740 68,210 20.05

8 Lembata 52,391 61,594 44,591 55,897 66,716 27.34

9 Flores Timur 99,583 81,186 79,632 101,459 114,514 14.99

10 Sikka 114,437 107,434 115,772 116,252 178,415 55.91

11 Ende 56,981 55,537 37,091 55,562 70,139 23.09

12 Ngada 112,944 104,821 102,183 87,958 81,928 44.14

13 Manggarai 201,824 218,453 218,981 101,088 110,192 4.58

14 Rote Ndao 35,733 42,822 34,550 59,264 61,645 72.52

15 Manggarai Barat 164,909 133,488 130,678 150,023 125,992 -23.60

16 Sumba Barat Daya*) - - - 119,202 161,605 -

Laju Pertumbuhan 2005 - 2009


Tabel 2.6 (lanjutan): Produksi Total Serealia per tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi untuk periode 2005 - 2009 (Ton)

*) Kabupaten pemekaran Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten, (data 2007-2009)

2.2 RASIO KONSUMSI NORMATIF PER KAPITA TERHADAP PRODUKSI PANGAN

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa indikator ketersediaan pangan yang digunakan

dalam analisis ketahanan pangan komposit adalah konsumsi normatif per kapita terhadap produksi pangan.

Rasio tersebut menunjukkan apakah suatu wilayah mengalami surplus produksi serealia dan umbi-umbian.

Perhitungan produksi pangan tingkat kecamatan dilakukan dengan menggunakan data rata-rata produksi

tiga tahunan (20072009) untuk komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar karena sumber energi utama dari asupan energi makanan berasal dari serealia dan umbi-umbian. Pola konsumsi pangan di Indonesia

menunjukkan bahwa hampir 50% dari kebutuhan total kalori berasal dari serealia dan umbi-umbian. Data

produksi bersih rata-rata dari komoditi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar dihitung dengan menggunakan

faktor konversi baku. Untuk produksi bersih rata-rata ubi kayu dan ubi jalar agar setara dengan beras, maka

harus dikalikan dengan 1/3 (1 kg beras atau jagung ekuivalen dengan 3 kg ubi kayu dan ubi jalar dalam hal

nilai kalori). Kemudian dihitung total produksi serealia yang layak dikonsumsi. Ketersediaan bersih serealia

per kapita dihitung dengan membagi total ketersediaan serealia kecamatan dengan jumlah penduduk (data

penduduk pertengahan tahun 2008). Data bersih serealia dari perdagangan dan impor tidak diperhitungkan

karena data tersebut tidak tersedia di tingkat kecamatan. Berdasarkan profil konsumsi Indonesia, konsumsi

normatif serealia/hari/kapita adalah 300 gram. Kemudian dihitung konsumsi normatif per kapita terhadap

rasio produksi (Lampiran 2.1: Indikator ketersediaan pangan).

Peta 2.1 menggambarkan bahwa sebagian besar kecamatan di provinsi NTT adalah swasembada dalam

produksi pangan serealia yang ditunjukkan oleh gradasi kelompok warna hijau, sedangkan daerah-daerah

yang defisit ditunjukkan dengan gradasi kelompok warna merah. Kondisi iklim, kelayakan tanah, berulangnya

bencana alam (kekeringan, banjir, dan lain sebagainya) merupakan faktor kendala lain yang menyebabkan

ketidakmampuan daerah-daerah defisit tersebut dalam mencapai swasembada produksi tanaman serealia.

15% atau 43 dari 280 kecamatan di provinsi NTT mengalami defisit ketersediaan pangan. Diantaranya, 24

kecamatan defisit tinggi, 5 kecamatan defisit sedang dan 14 kecamatan lainnya defisit rendah. 85% atau 237

kecamatan di provinsi ini memiliki ketersediaan pangan yang cukup dengan rasio di bawah 1.

Penyebab defisitnya ketersediaan serealia di beberapa kecamatan tersebut, meliputi: (1) ketersediaan

lahan untuk bercocok tanam kurang dibandingkan dengan kepadatan penduduk, khususnya kecamatan kota

(2) produktivitas lahan yang rendah karena kondisi lahan umumnya lahan kering dan kritis, (3) terjadinya

kekeringan berkepanjangan, (4) peralihan dari tanaman pangan ke tanaman perkebunan seperti jambu

mete dan lahan didominasi oleh tanaman perkebunan, (5) sistem usaha tani yang masih berpindah-pindah

Kabupaten Produksi Total Serealia

2005 2006 2007 2008 2009

Sumba Tengah*) - - - 30,364 28,790

Nagekeo*) - - - 72,895 80,870

Manggarai Timur*) - - - 94,066 100,878

Sabu Raijua*) - - - - -

Kota Kupang 4,260 4,086 3,524 4,021 4,801

Total NTT 2,004,977 2,143,891 1,916,484 2,287,298 2,262,946

Total Indonesia 87,763,000 87,904,000 92,318,000 98,663,019 106,125,696

No

17

18

19

20

21

-

-

-

-

19.40

12.87

20.92

Laju Pertumbuhan

2005 - 2009


(tebas dan bakar) dan subsisten. Jelas bahwa ketersediaan pangan yang cukup merupakan suatu prasyarat

yang mutlak untuk ketahanan pangan, namun demikian prasyarat tersebut belum cukup untuk menjamin

ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan individu.

2.3 TANTANGAN UTAMA PEMENUHAN KECUKUPAN

Peningkatan produktivitas tanaman pangan di tingkat petani relatif stagnan, karena terbatasnya

kemampuan produks i , penurunan kapas i ta s ke lembagaan petan i , kua l i tas penyuluhan pertanian yang jauh dari memadai, serta menurunnya investasi pada

infrastruktur pedesaan. Semakin terbatasnya kapasitas produksi pangan provinsi,

disebabkan oleh: (i) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan;

(ii) semakin terbatas dan tidak pastinya ketersediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan; (iii) minimnya prasarana pengairan, (iv) kerusakan tanaman yang disebabkan oleh kekeringan maupun banjir

semakin tinggi ; (v) masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen pada proses produksi, penanganan hasil

panen dan pengolahan pasca panen; dan (vi) penyimpangan iklim.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di NTT menjadi tantangan lain yang perlu dihadapi dalam

pemenuhan kebutuhan pangan. Tahun 2015 penduduk provinsi NTT diperkirakan akan mencapai 5.1 juta

jiwa (Gambar 2.7).

Strategi untuk meningkatkan ketersediaan pangan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2009 2013, ditetapkan beberapa program yang terkait ketersediaan pangan yaitu:

1. Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian;

2. Pengembangan agro-industri;

3. Pengembangan kelembagaan agribisnis;

4. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;

5. Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;

6. Peningkatan kesejahteraan petani;

Gambar 2.7: Proyeksi Penduduk NTT menurut Pulau dan Provinsi, tahun 2005 - 2015

Sumba

Timor

Flores

Alor

Rote Ndao

Provinsi

6,000,000

5,000,000

Popula

si 4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-

Tahun


7. Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan (termasuk pengembangan pangan lokal);

8. Budidaya perikanan dan pengembangan sistem penyuluhan perikanan (termasuk pengembangan perikanan tangkap);

9. Peningkatan produksi dan teknologi peternakan; pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; dan

10. Pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, sumber daya air dan jaringan pengairan lainya.


BAB 3 AKSES TERHADAP PANGAN DAN PENGHIDUPAN

Akses terhadap pangan merupakan salah satu dari 3 pilar ketahanan pangan dan salah satu indikator kunci

yang digunakan dalam menganalisa FIA nasional 2005, FSVA nasional 2009 dan FSVA provinsi.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari

produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah/pemberian, pinjaman dan bantuan pangan. Ketersediaan

pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang

memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut di atas. Akses

pangan tergantung pada daya beli rumah tangga yang ditentukan oleh penghidupan rumah tangga tersebut.

Penghidupan terdiri dari kemampuan rumah tangga, modal/aset (sumber daya alam, fisik, sumber daya

manusia, ekonomi dan sosial) dan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar penghasilan, pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Rumah tangga yang tidak memiliki sumber

penghidupan yang memadai dan berkesinambungan, sewaktu-waktu dapat berubah menjadi tidak berke-

cukupan, tidak stabil dan daya beli menjadi sangat terbatas, yang menyebabkan tetap miskin dan rentan

terhadap kerawanan pangan.

Secara global, penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US$ 1,25 (Purchasing Power Parity/PPP) per

hari menurut Bank Dunia, di kelompokkan sebagai penduduk miskin. Pemerintah Indonesia menggunakan

garis kemiskinan nasional untuk keperluan perencanaan sebesar 204,896 rupiah/orang/bulan untuk daerah

perkotaan dan 161.831 rupiah/orang/hari untuk daerah pedesaan pada tahun 2008, sedangkan pada tahun

2009, garis kemiskinan untuk daerah perkotaan sebesar 222.123 rupiah/orang/bulan dan 179.834 rupiah/

orang/hari untuk daerah pedesaan. Berdasarkan harga komoditi pokok di provinsi, garis kemiskinan provinsi

sebesar 199.006 rupiah/orang/bulan untuk daerah perkotaan dan 126.746 rupiah/orang/hari untuk daerah

pedesaan pada tahun 2008, dan 218.796 rupiah/orang/bulan untuk daerah perkotaan dan 142.478 rupiah/

orang/hari untuk daerah pedesaan digunakan pada tahun 2009 oleh pemerintah NTT. Semakin besar

jumlah penduduk miskin di suatu provinsi atau kabupaten maka akses terhadap pangan akan semakin

rendah dan angka kerawanan pangan akan semakin tinggi.

3.1 PENDUDUK DI BAWAH GARIS KEMISKINAN

Pada dekade yang lalu, Pemerintah provinsi NTT telah melakukan upaya yang berarti untuk

mengurangi tingkat kemiskinan di NTT. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin NTT yang sebesar 25,65 %

menurun menjadi 23,31 % di tahun 2009 (Tabel 3.1). Ini berarti bahwa lebih dari satu juta orang penduduk

hidup di bawah garis kemiskinan di NTT pada tahun 2009. Tingkat kemiskinan lebih tinggi di pulau Sumba

(kabupaten Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya), kabupaten Rote Ndao

dan TTS.

Data tingkat kecamatan mengenai persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan provinsi

menunjukkan perbedaan tingkat kemiskinan yang jelas antar kecamatan (Lampiran 3.1 dan Peta 3.1). Dari

280 kecamatan, terdapat 93 kecamatan (33%) di 13 kabupaten memiliki persentase kemiskinan lebih

dari 30%, sedangkan 7 kabupaten lainnya tidak memiliki kecamatan dengan persentase kemiskinan lebih

dari 30% yaitu kabupaten Belu, Flores Timur, Sikka, Ngada, Nagekeo, Manggarai Timur dan Sabu Raijua


Tabel 3.1: Jumlah dan Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan

NoKabupaten

1 Sumba Barat 38.38 37.85 36.33 35.39

2 Sumba Timur 81.09 37.14 76.56 34.68

3 Kupang 95.63 26.95 90.03 24.16

4 T T S 130.77 33.55 123.42 31.14

5 T T U 55.17 27.74 50.62 24.96

6 Belu 82.74 19.69 77.14 17.47

7 Alor 43.18 25.14 39.22 22.84

8 Lembata 28.84 29.24 26.96 26.39

9 Flores Timur 29.26 13.21 24.84 11.04

10 Sikka 45.90 17.34 40.46 15.35

11 Ende 57.48 24.87 51.71 23.01

12 Ngada 19.43 15.49 17.30 13.54

13 Manggarai 137.78 28.57 66.89 25.76

14 Rote Ndao 38.83 36.58 37.30 34.09

15 Manggarai Barat 48.28 25.05 45.92 22.96

16 Sumba Barat Daya 88.65 36.45 86.27 34.27

17 Sumba Tengah 21.49 38.65 20.77 35.83

18 Nagekeo 16.77 14.53 15.60 13.03

19 Manggarai Timur*) - - 58.98 25.51

20 Sabu Raijua*) - - - -

Total NTT 1,098.30 25.65 1,013.10 23.31

Total Indonesia 34,963.30 15.42 32,529.90 14.15

*) Kabupaten pemekaran

Sumber: SUSENAS KOR 2007-2009, SUSENAS MODUL 2008, PODES (Potensi Desa) 2008, BPS

(Tabel 3.2). Seluruh kecamatan di kabupaten Sumba Barat Daya dan Rote Ndao, 5 dari 6 kecamatan di

kabupaten Sumba Barat, dan 17 dari 22 kecamatan di kabupaten Sumba Timur memiliki persentase kemiskinan di atas 30%. Oleh karena itu, kabupaten-kabupaten ini harus memprioritaskan program

penanggulangan kemiskinan.

Tabel 3.2: Jumlah Kecamatan yang Memiliki Lebih Dari 30% Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan tahun 2008

Kabupaten Total Kecamatan Jumlah kecamatan yang memiliki 30%

penduduk hidup di bawah garis kemiskinan

1 Sumba Barat 6 5 83

2 Sumba Timur 22 17 77

3 Kupang 23 7 30

4 T T S 32 22 69

5 T T U 24 8 33

6 Belu 24 0 -

7 Alor 17 4 24

8 Lembata 9 4 44

9 Flores Timur 18 0 -

10 Sikka 21 0 -

11 Ende 20 4 20

12 Ngada 9 0 -

2008

Jumlah (000) % Jumlah (000)

2009 %

No %


Tabel 3.2 (lanjutan): Jumlah Kecamatan yang Memiliki Lebih Dari 30% Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan tahun 2008

13 Manggarai 9 4 44

14 Rote Ndao 8 8 100

15 Manggarai Barat 7 1 14

16 Sumba Barat Daya 8 8 100

17 Sumba Tengah 4 1 25

18 Nagekeo 7 0 -

19 Manggarai Timur 6 0 -

20 Sabu Raijua 6 0 -

Total NTT 280 93 33 Sumber: SUSENAS KOR 2007-2009, SUSENAS MODUL 2008, PODES (Potensi Desa) 2008, BPS

Gambar 3.1 menggambarkan dengan jelas tentang dominasi sektor pertanian sebagai sumber

pendapatan masyarakat. Disamping pendapatan yang diperoleh dari hasil panen tanaman pangan,

peternakan dan perkebunan juga merupakan sumber pendapatan signifikan kedua dan ketiga di banyak

wilayah di NTT. Dengan produktifitas pertanian yang cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir,

penguasaan lahan yang kecil dan curah hujan yang tak menentu, berdampak kurang menguntungkan

pada masyarakat yang bergantung pada produksi tanaman pangan (dilahan sendiri ataupun di lahan

dengan sistem bagi hasil) sebagai sumber pendapatan utama. Halhal tersebut di atas mengakibatkan banyak dari mereka yang jatuh di bawah atau berada disekitar garis kemiskinan.

Sumber: PODES 2008, BPS

Kabupaten Jumlah kecamatan yang memiliki 30% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan

Total Kecamatan No %

Sumba Barat Daya

Manggarai Timur

Manggarai Barat

Sumba Tengah

Sumba Timur

Sumba Barat

Flores Timur

Sabu Raijua

Rote Ndao

Manggarai

Nagekeo

Lembata

Kupang

Ngada

T T U

Sikka

T T S

Ende

Belu

Alor

82% 84% 86% 88%

Gambar 3.1: Sumber Pendapatan Utama menurut Klasifikasi Sektoral

90% 92% 94% 96% 98% 100%

Pertanian

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Perdagangan Besar/Eceran

Angkutan, Pergudangan, Komunikasi

Jasa

Lainnya


3.2 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Sejak

tahun 2005, SAKERNAS dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan

Agustus. Dalam rangka menyesuaikan dengan konsep baru dari Organisasi Tenaga Kerja International (ILO),

maka konsep status ketenagakerjaan dan pengangguran terbuka telah di perluas sejak SAKERNAS tahun

2001. Total angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih yang pada minggu lalu bekerja, atau

punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (sedang mencari pekerjaan atau

sedang mempersiapkan suatu usaha).

Konsep pengangguran terbuka saat ini

fsva of nusa tenggara timur 2010 22

Documents

210 mm x 297 mm no

kerentanan pangan provinsi

dewan ketahanan pangan

provinsi ntt permasalahan

mencapai ketahanan pangan

kerawanan pangan transien