Perkembangan Internet yang cepat di Indonesia membuat transaksi Internet pun bertumbuh cepat. Pada tahun 2012 transaksi melalui internet di Indonesia mencapai sekitar Rp 60 triliun. Hal ini membuat dunia internet di Indonesia membutuhkan arahan, terhadap perkembangan transaksi di internet dan duna E-Commerce.

Meskipun Internet mulai tumbuh menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi masih ada beberapa bagian dari masyarakat yang belum memahami tentang kebijakan dan regulasi internet.

Pentingnya kebijakan dan regulasi dalam mengelola transaksi dalam dunia internet adalah bagian dari proses perkembangan internet dan E-Commerce di Indonesia. Kementrian Informasi dan Telekomunikasi Republik Indonesia mengajak semua pihak terkait, seperti idEA sebagai asosiasi E-Commerce memberikan masukkan dan tanggapan terhadap regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah yaitu UU Informasi dan Teknologi (ITE) dan perumusan Peraturan Menteri yang akan dirumuskan sebagai pelengkap Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik untuk kedepannya diharapkan akan memberikan pengaruh positif pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara digital.

***********************

Keynote Speech Bapak Dr.Ir. Ashwin Sasongko, S. MSc

Director Kompas.com Edi Taslim

Head of Google Indonesia Rudy Ramawy

Co Founder Bhinneka/ idEA Advisory Board Member

Hendrik Tio

Assistant Deputy, Telematics & Utility - Coordinating Minister for the Economy

Eddy Satriya

Topik:

Dengan pertumbuhan penggunaan internet yang luar biasa di Indonesia, banyak sekali harapan

dan keyakinan bahwa industry berbasis internet di Indonesia akan mencapai perkembangan

fenomenal dalam 2-3 tahun mendatang.

Perkembangan ini yang menjadi dasar seluruh perbincangan kita hari ini. Akan tetapi apakah

semua potensi penggunaan internet memang sudah diketahui? Dan apakah ekosistem bisnis

berbasis internet di Indonesia sudah siap untuk mendukung harapan akan kemajuan ekonomi

berkat penggunaan internet?

Panel ini mengupas beberapa data factual dan studi kasus dari para pelaku bisnis internet, dan

juga pakar ekonomi dan telematika untuk mengerti lebih jauh bagaimana internet akan menjadi

pendorong perkembangan ekonomi Indonesia.

Summary Panel 1

Internet Menjadi Pendorong Perkembangan Ekonomi Indonesia

Penggunaan internet di Indonesia sudah mencapai sekitar 68 juta orang di Indonesia.

Perkembangan penggunaan internet di Indonesia yang berkembang semakin menambah

banyaknya pelaku binis E-Commerce secara perseorangan maupun perusahaan-perusahaan.

Internet telah memberikan akses baru dalam perekonomian yang sebelumnya belum pernah

ada. Medium ini membuat hilangnya batasan jarak dan waktu. Dengan kemampuan

menyetarakan kemampuan perusahaan kecil dan besar untuk mencapai pasar, Internet

menjadi mesin perekonomian.

Panel 1

Indonesia Internet Economy: A New Engine of Economic Growth

Untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari Internet, maka perlu untuk membangun budaya

memanfaatkan Internet, bukan menggunakan Internet hanya untuk mainan saja. Budaya ini

tidak terjadi begitu saja, tapi sebaiknya sudah dibangun sejak dini. Bahkan perlu untuk

mengedukasi dan membangun budaya ekonomi Internet dari bangku sekolahan, agar generasi

berikut ini semakin melek dengan kemampuan Internet dan memanfaatkannya misalnya

melalui e-commerce. Dengan membangun budaya ekonomi Internet, baru pertumbuhan pesat

dapat terjadi.

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia juga tidak lepas dari peran industri telekomunikasi.

Dengan pengembangan teknologi sehingga kecepatan Internet semakin tinggi, jangkauan yang

diperluas serta memampukan perangkat mobile untuk berinternet, maka semakin banyak

orang menggunakan Internet. Kecepatan Internet yang lebih tinggi juga mendorong pengguna

Internet untuk lebih nyaman melakukan e-commerce.

Di sisi lain, di Indonesia masih banyak penduduknya yang belum mengandalalkan nafkahnya

melalui Internet. Padahal pedagang di Indonesia bisa mencapai angka jutaan. Kalau mereka

yang tadinya tradisional juga akan merambah ke online, maka pertumbuhan hyper bisa terjadi.

Dilihat dari statistiknya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengalami pertumbuhan

hyper.

Pandangan Pemerintah Terhadap Industri Digital di Indonesia & Usaha Pemerintah

Mendorong Pertumbuhannya

Pemerintah memandang ICT (Information and Communication Teckhnology) sebagai salah satu

komponen utama dalam roda perkekonomian Indonesia. Pandangan ini diberikan oleh Bapak

Eddy Satriya sebagai Asisten Deputi Telekomunikasi dan Utilitas sebagai berikut:

Dalam MP3I yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan perekonomian Indonesia: ICT

sudah termasuk dalam 22 komponen kegiatan utama perekonomian;

ICT dinilai sangat penting karena sifatnya adalah lintas sektor, ICT berfungsi sebagai

transformer dan juga sebagai katalis dan sekarang diharapkan bisa menjadi meta

infrastruktur yaitu komponen perekonomian yang mampu memberdayakan infastruktur

lainnya seperti listrik, jalan raya, pelabuhan, airport dan lain-lain;

Apa tujuan pembuatan MP3I? MP3I dibuat agar Indonesia dapat mengejar

ketinggalannya sehingga pada tahun 2014 pencapaian GDP per kapita ada di 5,000USD

(saat ini 3,500USD) dan pada tahun 2025 yaitu masa akhir MP3I, GDP per kapita di

Indonesia sudah mencapai di level 25,000 USD;

Saat ini masyarakat Indonesia sebagai konsumer sangat menikmati value dari ICT dan

dengan penetrasi yang tinggi penggunaan mobile dan internet di Indonesia yang mana

menunjukkan sudah menjadi real aktivitas ekonomi diharapkan idEA mampu

mendukung perkembangan ICT di Indonesia tidak hanya dalam bidang e commerce tapi

juga turut menyumbangkan ide-ide atau menciptakan aplikasi aplikasi baru lebih dari

yang ada sekarang;

Dengan perkembangan tadi, makro ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan yang

berarti dimana sektor transportasi dan telekomunikasi sudah memberi distribusi 6.5%

per tahun dari total GDP kita dan secara global saat ini kita ada di rank 17. Diakui masih

banyak beberapa sektor-sektor perekonomian yang masih lemah dan terlepas dari

segala kekurangan yang ada, bagaimanapun Indonesia menuju arah yang lebih baik.

Indonesia juga menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur dengan berinisiatif pada

pengembangan National Broadband Plan yang pelaksanaannya diserahkan langsung kepada

National Planning Agency/ Bapenas yang dibagi atas 4 Pokja untuk broadband:

o Infastruktur oleh kominfo

o Penanamnya oleh Bapanas , yaitu untuk mengatur sumber dananya apakah

diambil dari airtime atau frekuensi dll

o Aplikasi dan utilitas yang mengikutsertakan organisasi Mastel (Masyarakat

Telekomunikasi)

o Regulasinya oleh Menko Perekonomian

Regulasi dan Perlindungan Terhadap Industri

Industri Internet dan ecommece membutuhkan regulasi yang melindungi

perkembangan bisnisnya. Saat ini online risk masih cukup tinggi dan masih banyak

terdapat kasus fraud. Dalam hal ini pemerintah terus meningkatkan skill menghadapi

cyber crime sehingga tidak hanya Cina atau Hongkong yang siap menghadapi cyber

crime

Pemerintah mengharapkan perlindungan terhadap bisnis ini tidak hanya menjadi usaha

pemerintah tapi juga dari para penyelenggara, yaitu dengan melakukan beberapa

tindakan sebagai berikut:

Apabila terdapat online payment pilih payment gateway yang aman

Kerjasama dengan bank yang mempunyai sistem bloking yang aman

Lakukan verifikasi dalam transaksi

Apabila dari sisi pelanggan, trusted/reputasi situs perlu dicermati dengan baik ,

yang sering terjadi adalah orang menawarkan too good to be truth. Konsumen

harus cerdas memilih atau dalam berbelanja,

Kominfo diharapkan turut membantu dengan menciptakan regulasi yang mendukung

industri dan bukan membuat regulasi yang menghambat perkembangan bisnis online,

contohnya dalam hal sertifikasi apabila sudah bisa secure di transaksi online diharapkan

tidak perlu menambah mata rantai lagi dengan diadakannya sertifikasi. Less is better.

Namun pencegahan dan penindakkan harus dilakukan bersama sama antara pemerintah

dengan penyelenggara. Yg utama adalah pencegahan --- bekerja sama dengan

masyarakat, penyelenggara perlu menerapkan prinsip first right of defense dari

penyelenggara

Kondisi Yang Diharapkan oleh Industri untuk Mencapai era Hyper Growth

1. Ketergantungan kepada industry telekomunikasi untuk mencapai hyper growth

merupakan salah satu tantangan di Indonesia yang mana Indonesia cukup terlambat

dalam hal pembangunan infrastrukturnya bila dibandingkan dengan Brazil, India atau

China, dimana Indonesia seharusnya sudah siap dari beberapa tahun lalu.

2. Perlu terimplementasinya master plan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan

industri. Implementasi pembangunan infrastruktur harus dipercepat dan dibuatnya

akses yang membuat industri internet dan e commerce bisa tumbuh lebih cepat.

3. Diselenggarakannya edukasi terhadap para pelaku dan konsumen sedini mungkin dalam

hal pemanfaatkan Internet secara ekonomi.

4. Regulasi yang melindungi para pelaku industri maupun konsumen.

VP Marketing & Merchant Relations PT Multiply Indonesia

Andy Djiwandono

Chairman idEA

Daniel Tumiwa

Director Information Security - Ministry of Communication & Informatics

Ir. Bambang Heru Tjahjono, MSc

Managing Director, Strategic Development Institute - Ministry of Trade

Aji Jaya Bintara

Topik:

Dengan fokus khusus di bidang e-commerce, dan bisnis internet pada umumnya, dua buah

regulasi penting yang baru disahkan dan satu lagi yang sedang di rumuskan adalah UU

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK yang lebih dikenal dengan UU PSTE

no 82 thn 2012 dari kementrian kominfo dan penyusunan RPP Perdagangan melakui Sistem

Elektronik, yang sering disebut RPP e-commerce dari kementrian perdagangan.

Panel ini berkisar mengenal apa saja yang akan diatur dalam masing-masing regulasi,

bagaimana perumusan dan implementasinya, serta sejauh mana regulasi ini dapat membantu

mengembangkan industri internet pada umumnya dan e-commerce khususnya. Hal ini

berkaitan dengan latar belakang bahwa PP 82 thn 2012 dipandang sebagian pelaku industri

sebagai tidak memiliki detail yang cukup sehingga akan bergantung pada banyaknya PM yang

perlu dirumuskan lebih jauh. Data centre lokal, kebutuhan akan RPP E commerce dalam industri

internet dan e commerce juga menjadi topik pembahasan dalam Panel ini.

Summary Panel 2

Regulasi Yang Dibutuhkan oleh Industri Internet dan E commerce Indonesia

E-Commerce sebagai salah satu fondasi ekonomi Indonesia di masa depan membutuhkan

sebuah regulasi yang tepat dalam menjalankan prosesnya. E-Commerce yang berkaitan dengan

Panel 2

Regulating the E Commerce Industry: Is it Necessary?

dunia internet dan perdagangan pun mulai mendapatkan perhatian yang serius dari

pemerintah.

Dari MenKominfo menjelaskan Regulasi bukan lagi hanya dibutuhkan oleh industri sebagai

pencegahan (atas pelanggaran-pelanggaran) tapi dibutuhkan untuk membangun kultur-nya/

etikanya dan membangun awareness terhadap budaya dalam bertransaksi di Internet.

Perlu dipahami lebih dulu perbedaan antar Undang Undang dan Peraturan. Indonesia saat ini

punya UU no 11/2008 yang disebut sebagai UU ITE. Dalam undang-undang ITE (Informasi

Elektronik dan Transaksi Elektronik), dalam UU ini diamanahkan 9 PP, diantara 9 PP ini 7

diantaranya mengatur penyelenggara sistem elektronik, agen elektronik, sertifikat elektronik,

transaksi elektronik kemudian 7 PP dijadikan satu menjadi PP PSTE (dulu disebut PITE). PP ini

menjadi penting karena mengandung e-governance, bagaimana mengatur setiap

penyelenggara sistem elektronik khusus layanan publik harus didaftarkan dan harus

disertifikasi.

Dengan begini maka setiap penyelenggara akan diverifikasi perusahaannya, teknologinya,

sistemnya sampai ke orangnya (People, Process, Technology), apakah penyelenggara ini dinilai

layak untuk menyelenggarakan sistem elektronik. Karena di sini yang dilihat bukan hanya

transaksinya saja, tapi juga nantinya termasuk uang yang mengalir dari transaksi yang terjadi.

Hal ini penting karena berkaitan dengan resiko bisnis dan terkait dengan faktor keamanan.

Security ini sendiri terbagi atas 3:

1. Confidentiality

2. Integrity

3. Availability

Diharapkan/ prioritas yang mendaftar adalah penyelenggara yang memiliki resiko paling tinggi

yang disebut sebagai critical infrastructure seperti transportasi, energi/ PLN (electricity)

mereka adalah penyelenggara yang harus memiliki tata kelola yang berbasis critical

infrastructure.

Dari kementrian perdagangan, setelah adanya PP 82/2012 PP E Commerce juga suatu regulasi

yang tetap dibutuhkan. Pada dasarnya dari kementrian perdagangan melihat 3 trend

perdagangan e commerce yang menyebabkan e commerce harus diregulasi yaituL

1. E commercenya sendiri yang mana substansinya sebenarnya adalah perdagangan

konvensional dan sebenarnya merupakan sektor jasa dan merupakan bagian dari kreatif

ekonomi.

2. Pelaku usahanya yang berkembang pesat di Indonesia dan terbagi atas modal kecil

sampai besar (UKM). Pelakunya sendiri bisa merchant (orang/pribadi)

3. Penyelenggara media perdagangan yang menyediakan pasar e commerce

E commerce bagi kementrian perdagangan dianggap sebagai potensial untuk menunjang

pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bukan hanya

negara konsumen. Namun regulasi tetap diperlukan karena didalam e commerce sendiri

berkembang fraud yang terbagi atas :

Pertama, barang yang diperdagangkan illegal, termasuk human trafficking;

Kedua barang yang diperdagangkan legal, namun salah satu baik penjual atau

pembeli melakukan kecurangan

Ketiga adalah barang yang diperdagangkan adalah barang bajakan.

Dengan perkembangan ini, maka diperlukan update terhadap undang-undang perdagangan

yang sudah 21 tahun masih merupakan rancangan.

Sebagai latar belakang, dijelaskan bahwa e-commerce yang terjadi di Indonesia, kebanyakan

sellernya melakukan karena tekanan ekonomi, yang artinya berjualan lewat Internet karena

berjualan lewat Internet dianggap lebih mudah dan bertujuan untuk mendapatkan penghasilan

tambahan. Karena dasarnya adalah tekanan ekonomi maka mengakibatkan para pelaku ini juga

sangat sulit untuk diatur.

Prinsipnya penyelenggaraan e commerce tetap perlu diatur supaya bisa dikembangkan suatu

platform yang dapat memenuhi kebutuhan dan regulasi. Tantangan berikutnya berhubungan

dengan waktu, yaitu kalau regulasi diterapkan saat ini, dikuatirkan mereka yang sudah

melakukan transaksi melalui portal dalam negeri kemudian akan lebih memilih pindah ke portal

luar negeri. Tapi di sisi lain, regulasi juga diperlukan karena regulasi dapat melindungi kedua

belah yaitu perusahaan (termasuk sampai skala small business) sampai ke konsumennya.

Regulasi juga perlu diadakan sesegera mungkin agar tidak semakin tertinggal, seiring dengan itu

pengguna Internet juga terus diedukasi supaya merasa aman bertransaksi online.

Apakah Regulasi Yang Dibuat Sesuai Dengan Perkembangan Industri?

Kementrian perdagangan menciptakan regulasi yang dibuat dengan mempertimbangkan fair

trade sebagaimana azas ini juga diterapkan dalam perdagangan konvensional dan regulasi

ibukan melimitasi kemajuan industri e commerce tapi memang melihat tingkat maturity

masyarakat Indonesia masih rendah dalam hal e commerce, disitulah regulasi paling

dibutuhkan. Apabila industrinya lebih matang dan masyarakatnya lebih paham, self regulated

bisa diterapkan. jadi dalam merumuskan regulasi, kementrian perdagangan

memformulasikannya berdasarkan banyak masukkan dari pihak para pelaku dan asosiasi.

Sebagai masukkan dari para pelaku kategori start up, tax p akan menjadi satu masukkan bagi

kementrian perdagangan untuk mempertimbangkan tax holiday misalnya untuk jangka waktu

dua tahun misalnya demi mendorong pertumbuhan industrinya. Untuk ini kementrian

perdagangan akan membicarakan dengan instansi yang terkait.

Apa Rencana Para Pelaku E Commerce Dalam Hal Implementasi Regulasi?

Bila dilihat dari sisi asosiasi sendiri, mengapa anggota asosiasi selalu bertambah ini merupakan

indikasi bahwa para pemain e commerce membutuhkan regulasi atau standard yang jelas

dalam menjalankan bisnisnya sehingga investasinya bisa dipertanggung jawabkan. Diharapkan

juga para pelaku e commerce yang non formal (contohnya pelaku individual) diharapkan bisa

diatur dan hidup berdampingan dengan pelaku yang formal.

Data Centre Lokal & Tanda Tangan Elektronik

Menjawab pertanyaan tentang regulasi yang mengatur pengadaan data center local serta

tandatangan digital, Kominfo menjelaskan bahwa data center yang berisikan informasi dari

penduduk Indonesia harus berada secara lokal dengan tujuan sebagai pencegahan jika terjadi

kasus tertentu terutama dalam kondisi Law of Enforcement, sehingga apabila terdapat kasus

yang memerlukan data maka akan mudah untuk mendapatkannya. Sehingga tujuannya adalah

murni untuk memberi perlindungan terhadap privacy masyarakat Indonesia.

Sedangkan sehubungan dengan tandatangan digital, ini bukan hanya sekedar tandatangan di

atas kertas, tetapi juga harus mengikutsertakan factor security seperti misalnya menggunakan

sistem PIN.

Diharapkan dengan edukasi terus menerus akan faktor security diharapkan kasus fraud bisa

berkurang. Misalnya dengan membangun kredibilitas platform e-commerce sebagai portal yang

aman untuk melakukan transaksi karena seller dan buyer memiliki identitas yang jelas serta

masing-masing mengerti tanggung jawabnya. Dengan begitu maka transaksi berjalan di situs

yang aman.

Dengan adanya situs yang aman ini, maka pedagang informal diharapkan dapat berpindah ke

sana. Semua ini diperlukan untuk memudahkan transaksi sekaligus melindungi buyer dan seller

dari fraud.

Ditambahkan bahwa idEA dan para pelaku industri siap untuk bekerja sama dengan pemerintah

dalam mengedukasi masyarakat dalam melakukan transaksi online yang aman di platform yang

benar. Regulasi ini diharapkan membimbing pelaku bisnis E-Commerce di Indonesia agar

mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi digital di Indonesia.

Topik:

E-commerce di Indonesia sedang tumbuh sekaligus sedang mencari model yang paling cocok

untuk diterapkan. Saat ini Indonesia belum sebesar China ataupun Brazil. Tetapi yang menjadi

pertanyaan adalah, apa yang terjadi kalau nanti Indonesia sudah mencapai taraf seperti kedua

Negara tersebut? Serta apa key driver yang bisa mendorong pertumbuhan e-commerce di

Indonesia?

Diharapkan e-commerce di Indonesia dapat terus tumbuh. Bahkan dalam periode singkat ini

pertumbuhan bisa mencapai angka tiga digit. Untuk mencapai pertumbuhan itu maka

diperlukan model yang memang cocok dengan kultur bangsa ini, serta cara untuk melindungi

mereka yang sudah tertarik untuk menggunakan sistem ini dalam melakukan transaksi agar

tidak tertipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam diskusi ini dibahas masing-masing

model e-commerce, yaitu market place, general gretail, daily deal and classified add,

bagaimana proposisi penjualannya, model apa yang secara global terbukti keberhasilannya dan

mudah diadopsi di Indonesia. Juga dibahas pertumbuhan masing masing model e commerce ini.

Summary Panel 3

Dengan pesatnya pertumbuhan E-Commerce Indonesia, maka strategi dari para penyedia E-

Commerce pun bervariasi untuk mempertahankan konsumen atau mendapatkan konsumen

baru.

E Commerce Model di Indonesia dan perbandingan dengan Negara Lain

Perbedaan Market Place dan Classified ad

Panel 3

E-Commerce Models : Finding the Indonesian e-Commerce Model - Understanding how each model accelerates

economic growth.

President Director PT Midtrans Ryu Kawano (Moderator)

CEO Tokopedia.com

William Tanuwijaya (Speaker)

CEO Tokobagus.com

Michal Klar (Speaker)

CEO Groupon

Ferry Tenka (Speaker)

Disebutkan bahwa Indonesia berbeda dengan negara-negara lain dimana yang dilakukan di

Indonesia saat ini adalah mempertemukan antara seller dan buyer. Jadi di luar sana terdapat

banyak penjual dengan barang dagangannya masing-masing serta pasar yang mencari barang

tersebut. Dengan adanya wadah e-commerce ini, antara seller dan buyer bisa saling

berkomunikasi, melihat produk yang dijual dan kemudian bertransaksi. Ini merupakan e-

commerce yang paling sederhana karena tidak memerlukan inventory dan sebagainya.

Perbedaan lainnya antara Indonesia dengan negara lain adalah pengguna Internet di Indonesia

sebagai besar mengunakan perangkat mobile untuk mengakses Internet. Karena itu diperlukan

aplikasi yang dapat memfasilitasi kebiasaan ini.

Di Indonesia sendiri belum ada pemahaman yang dalam mengenai perbedaan antara market

place model dan classified model dimana perbedaan utamanya adalah dimana terjadinya

transaksi. Namun pemilik website sama sama memfasilitasi transaksi antara seller dengan

buyer. Dibandingkan dengan negara lain banyak seller di Indonesia berawal dari bukan sebagai

pekerjaan utamanya. Mereka adalah penjual amatir, yang bisa saja berprofesi sebagai ibu

rumah tangga dan karyawan yang memiliki produk untuk dijual. Karakter ini ada kemiripan

dengan China. Awalnya mereka memanfaatkan platform market place sebagai pedagang kecil,

tapi kemudian bisnisnya berkembang dan bahkan bisa punya brand sendiri.

Contohnya Tokopedia, dijelaskan bahwa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan model

market place yaitu mengumpulkan pedagang-pedagang serius yang harus memastikan produk-

produknya selalu tersedia. Kalau pedagang hanya bisa menyediakan produknya sesekali, maka

model yang lebih cocok adalah classified add. Karena itu mereka mencari ke pedagang-

pedagang tradisional yang belum menggunakan Internet. Masalahnya adalah mereka

mengganggap berjualan lewat Internet terlalu sulit atau bahkan mereka belum bersedia untuk

menggunakan Internet karena mereka tidak bisa menggunakan teknologi. Untuk mengatasinya,

maka yang diperlukan adalah mengedukasi mereka mengenai manfaat dan kemudahan e-

commerce.

Karakteristik atau kebiasaan lain konsumen Indonesia adalah menawar. Untuk hal ini,

Tokopedia tidak memberikan opsi menawar pada layanannya karena kalau komunikasi antara

buyer dan seller terlalu lama dan panjang ada kemungkinan transaksi batal. Untuk itu yang

diterapkan adalah fix price, yang justru menimbulkan persaingan sehat bagi para buyer untuk

memberikan harga terbaik. Sedangkan untuk konsumen Indonesia yang menyukai diskon,

Tokopedia menyiasatinya dengan menawarkan harga lebih murah untuk pembelian grosir.

Daily Deals & Retail Model

Dari Groupon Disdus menyebutkan bahwa awal bisnisnya meniru model Groupon yaitu

menawarkan voucher. Tetapi dalam perkembangannya Disdus harus beradaptasi dengan pasar

Indonesia karena pertumbuhan penawaran voucher sangat menantang. Yang terjadi di

Indonesia saat ini berbeda dengan di negara lainnya dimana Disdus lebih banyak menjual

produk. Karena itu Disdus saat ini sedang memperkuat system inventori, warehouse, supplier

dan shippingnya untuk melayani pelanggan. Dengan model seperti ini, bisa dibilang Disdus

sudah bisa dimasukkan dalam kategori general retail. Dari sisi revenue disdus 50% dihasilkan

dari penjualan fisikal produk. Sementara di Amerika sendiri, revenue dari fisikal produk hanya

mengcover 20%. Sehingga saat ini di Indonesia Groupon sangat fokus untuk maintain growth

tiap quarter 10% sd 20% dan tidak akan bisa mengejar target tersebut apabila hanya bertahan

di model voucher selain karena jumlah merchant juga mulai sangat terbatas, perkembangan

internet di kota kota lain juga tidak sebesar penetrasi internet di Jakarta.

Potensi Market di Indonesia

Secara umum, potensi market di Indonesia sangat besar namun masih banyak pedagang

konvensional yang beranggapan bahwa menggunakan internet masih terlalu sulit. Mereka

adalah pedagang –pedangang yang kira kira berusis di umur 40 sd 50 tahun dan masih

mengenal budaya kulakkan, yaitu pedagang dari luar daerah datang ke Jakarta dan membeli

dalam jumlah besar untuk dijual lagi. Merekalah potensi besar market Indonesia untuk market

place platform.

Di US dari tahun 1996 dua model e commerce yang berbeda, yaitu market place dan classified

ad sudah berlangsung lama dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan generasi gap-nya dengan

Indonesia sekitar 10 tahun. Namun pada kenyataannya, E Commerce Indonesia tidak bisa hanya

mengcopy model di luar negeri tapi harus menyesuaikan dengan kondisi pembeli di Indonesia,

misalnya bagaimana menyesuaikan dengan karakteristik pembeli Indonesia yang senang

melakukan tawar menawar.

Yang perlu diperhatikan agar terus berkembang adalah baik pihak penyedia layanan e-

commerce, termasuk buyer, dan konsumennya juga turut berkembang. Adalah penting untuk

mengetahui pada tahapan apa buyer dan seller saat ini, dan bagaimana strategi untuk

mengadaptasinya. Biarkan baik buyer maupun konsumen lebih mengenal platform yang dipakai

dan kemudian terus berkembang.

Semakin tingginya penetrasi penggunaan internet di Indonesia dan tentu saja dengan pola

regulasi dan kebijakan tepat yang disusun secara bersama akan memberikan kesempatan yang

luas pada pelaku E-Commerce di Indonesia dalam menjalankan bisnis model yang mereka

gunakan.

Perlindungan Terhadap Konsumen

Sebagaimana yang dilakukan oleh tokobagus, dilakukan penyortiran terhadap iklan iklan yang

masuk juga untuk melindungi konsumen. Contohnya menghindari iklan yang mengandung

human trafficking atau iklan-iklan yang melanggar hukum. Para pemain market place juga

melakuka perlindungan konsumen salah satunya dengan tidak mengijinkan barang-barang

bajakkan atau barang palsu. Untuk model e commerce b2c seperti halnya Groupon,

penyelenggara melindungi dari problem fraud ataupun tax misalnya. Semakin banyak merchant

semakin banyak konsumen berarti semakin mass dan semakin perlu konsumen dilindungi.

Untuk itu seperti yang dilakukan oleh Groupon banyak melakukan standard-standard yang

memang diterapkan dari perdagangan offline karena belum melihat regulasi jelas yang bisa

diterapkan dalam bisnis online.

Bagi tokopedia merasa tidak perlu ada perlindungan yang berlebihan karena tokopedia

menciptakan mekanisme yang aman bagi pembeli. Model market place yang ada sekarang di

Indonesia seperti Plasa.com, Multiply, Tokopedia sudah menjadi market place yang aman.

Dilain sisi diharapkan regulasi yang diciptakan pemerintah jangan sampai menyulitkan

pertumbuhan bisnis ini dengan menciptakan peraturan-peraturan yang sulit bagi penyelenggara

maupun konsumen.

Director PT Berniaga.com Jullian Gafar

Kasie Penyidikan Keamanan Informasi

Josua Sitompul

Telematics Law Expert - Faculty of Law University of Indonesia

Dr. Edmon Makarim, S.H., LLM.

Director of Corporate Affairs - Microsoft Indonesia

Chrisma Albandjar &

National Technology Officer - Microsoft Indonesia

Tony Seno Hartono

Panel 4

Data Protection: Defining Data Protection in Indonesia’s Internet Economy

Topik:

Perlindungan konsumen adalah salah satu hal yang paling penting dalam keberhasilan e-

commerce. Konsumen menempati posisi penting dalam melindungi kerahasiaannya karena e-

commerce juga dibangun dengan kepercayaan.

Dalam menjalankan transaksi, konsumen telah menyerahkan data-data pribadi yang juga

mengandung kerahasiaan. Penyelenggara e-commerce harus memiliki tanggung jawab untuk

tidak menyelewengkan data yang dimilikinya untuk kebutuhan di luar transaksi antara buyer

dan seller.

Namun setelah data-data tersebut menjadi memiliki nilai, konsumen menuntut kepastian

bahwa datanya tidak dialihkan ke orang atau badan yang lain. Karena itu perlu diperjelas

bagaimana definisi dari perlindungan data konsumen yang dibahas dalam panel ini.

Summary Panel 4

Pentingnya Perlindungan Data Konsumen

Data pribadi sendiri definisinya dalam UU ITE dan turunannya: data data dari individu tertentu

yang harus dilindung kerahasiannya. Namun di Indonesia sendiri belum adal UU yang khusus

mengatur perlindungan data pribadi. Dari Kominfo, Kasie Penyidikan Keamanan Informasi,

perlindungan data konsumen menjadi penting karena pada dasarnya data pribadi itu

mempunyai nilai ekonomis. Ketika data memiliki nilai maka perlindungan data pribadi

merupakan perlindungan terhadap privasi sesorang, yang berarti melindungi pribadi seseorang,

dan itu dilindungi oleh hukum. Ruang lingkup data pribadi adalah data yang terkait dengan

individu tertentu yang harus dijaga. Dalam mendapatkan layanan tertentu di Internet,

pengguna tanpa memiliki pilihan harus memberikan data pribadinya untuk mendapatkan

layanan tersebut. Data pribadi seperti itu yang seharusnya dilindungi kerahasiaanya oleh tiap

institusi, sayangnya di Indonesia belum ada peraturan khusus untuk mengatur tentang

perlindungan data pribadi.

Di lain pihak masyarakat Indonesia masih kurang kesadarannya dalam melindungi data

pribadinya sendiri. Sebagai contoh mereka seringkali mengumbar informasi pribadi di situs

jejaring social, menampilkan keberadaan dirinya melalui posisi GPS. Dan juga yang

memprihatinkan adalah passwordnya sangat mudah ditembus, misalnya hanya menggunakan

tanggal lahirnya saja. Dari sisi korporasi. mereka sering beranggapan bahwa data nasabah

adalah milik mereka. Sehingga dalam kasusnya, masyarakat sering menerima pesan-pesan ke

nomor pribadinya dari pihak yang tidak diharapkan. Diakui masyarakat Indonesia kurang sadar

dengan privacy. Bahkan di Indonesia tidak ada budaya privacy. Ini bisa dilihat ketika bertemu

dengan orang lain, bisa jadi percakapan yang berlangsung bisa langsung masuk ke ranah

privacy.

Masing masing negara di dunia ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap privasi dan

penerapannya juga berbeda-beda. Privacy sendiri dibedakan atas dua gaya, yang pertama yang

mengarah pada model Eropa adanya turut campur negara/ pemerintah dalam hal perlindungan

data pribadi, kaidah normatifnya (by law) Indonesia mengikuti model Eropa namun dalam hal

penegakkan hukumnya, masyarakat tidak memiliki pemerintah yang mengkontrol, hanya

dikembalikan kepada individu yang bersangkutan (gaya Amerika). Sekarang ini, pribadi bisa

melaporkan ke pihak berwajib jika merasa privasinya terganggu, seperti misalnya datanya tiba-

tiba ada di perusahaan lain dan digunakan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan di sisi lain,

perusahaan merasa memiliki data yang menurut mereka memiliki nilai. Tapi diharapkan dalam

waktu dekat di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur privacy.

Yang juga perlu diperhatikan adalah upaya penyelenggara e-commerce agar data konsumen

yang mereka miliki tidak sampai bocor. Diharapkan bahwa penyelenggara juga harus tahu

tanggung jawabnya sebagai mereka yang memegang data. Sudah diamanatkan dalam regulasi

bahwa penyelenggara harus melakukan apa yang sudah dijanjikan kepada mereka yang

memeberikan data pribadinya. Selain itu, sebagai institusi, semua aspek harus siap untuk

melindungi data konsumen, termasuk aspek sumber daya manusia, infrastruktur, sampai

teknologinya.

Mengenai durasi berapa lama data pelanggan harus disimpan juga belum ada peraturannya

secara spesifik, kemungkinan Indonesia akan mengadopsi best practice yang dilakukan oleh

negara-negara lain dimana log file harus disimpan selama 3 (tiga) bulan.

Pada dasarnya data-data privasi konsumen harus dilindungi dan tidak boleh digunakan tanpa

sepengetahuan dari konsumen itu sendiri. Harus ada sistem keamanan dan data yang

digunakan secara semestinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan ada tiga hal yang perlu ditingkatkan tentang pengamanan data seseorang di

Indonesia. Melalui pelatihan yang jelas dan tepat tentang bagaimana melindungi data pribadi

maka akan ditemukan sebuah cara yang tepat bagaimana melindungi data secara keseluruhan.

Selain itu diperlukan undang-undang yang mendukung perlindungan privasi data pribadi

seseorang. Dan yang terakhir adalah bagaimana membangun teknologi yang mampu

memberikan keamanan dan perlindungan data pada setiap penggunanya.

Di internet, masih ada yang belum memahami penggunaan data internet dengan baik. Josua

Sitompul (Kasie Penyidikan Kemanan Informasi) menyebutkan masih adanya akun Facebook

yang masih aktif, meskipun orang yang memiliki akun itu sudah meninggal. Hal ini menjelaskan

bahwa proteksi penggunaan data keamanan pribadi seseorang masih belum dilakukan dengan

baik.

APEC Privacy Frame Work

Dikalangan negara negara Asia Pasifik ada satu frame work privasi yang disebut APEC Privacy

Frame Work yaitu kolaborasi antara negara negara di asia pasifik untuk meningkatkan

keamanan privacy dan mendorong transaksi e commerce.

APEC privacy frame work memiliki 9 prinsip yaitu:

1. Preventing Harm: Konsep data privacy harus dilindungi dan memastikan data privacy

aman dan tidak disalah gunakan;

2. Notice: Bila user diminta lengkap data pribadinya, harus harus di informasikan data

tersebut data itu akan diberikan kepada siapa dan user harus boleh memilih dalam hal

tujuan;

3. Collection Limitation: data pribadi yang diminta dari user hanya data yang seminim

mungkin sesuai keperluan saja;

4. Uses of Personal Information: data pribadi hanya boleh digunakan sesuai tujuan awal

atau hal hal yang terkait dengan tujuan semula ;

5. Choice: user diberikan pilihan atas metoda pengumpulan data pribadi;

6. Integrity of Personal Information: pihak pengumpul data berhak menjaga agar data

tetap lengkap, akurat dan update/ terkini;

7. Security Safeguard: pihak yang mengkontrol data peribadi harus menjaga dan

melindungi data tersebut dan mencegah dari berbagai kerugian;

8. Access and Correction: User berhak merubah atau mengupdate data pribadi sesuai

keadaan user;

9. Accountability: data yang tersimpan harus disimpan semestinya dan saat diberikan

kepada pihak lain harus dijelaskan tujuannya dan menjamin data-datanya dilindungi

dengan menggunakan prinsip-prinsip diatas.

Apabila framework ini diadopsi oleh pemerintah Indonesia paling tidak konsumen akan merasa

lebih percaya terhadap bisnis e commerce sehingga kedepannya standard Indonesia juga akan

diterima oleh negara negara lain.

Peran Pemerintah Dalam Hal Data Proteksi

Perlu peran pemerintah dalam memantau data keamanan seseorang di internet. Dalam bisnis

E-Commerce pemerintah harus bisa membangun sistem perlindungan data konsumen sekaligus

membangun sistem yang bisa mengembangkan ekonomi. Karena jika data dari pelaku E-

Commerce dan pengguna bisnis E-commerce tidak aman, maka akan bisa menimbulkan keragu-

raguan dari kedua belah pihak. Sedangkan dalam bisnis E-Commerce, menjalin kepercayaan

antara pelaku bisnis dan pengguna layanan E-Commerce adalah dua hal yang tidak bisa

dilepaskan.

Menurut UU PSTE fungsi pemerintah ada 2:

1. Memfasilitasi pemanfaatan tekhnologi informasi yang telah membuat percepatan

pertumbuhan ekonomi;

2. Berperan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat

penyalahgunaan pemanfaat tekhnologi informasi dan transaksi elektronik.

Selain usaha pemerintah menjalankan fungsinya menlindungi kepentingan umum, konsumen

juga harus semakin sadar dengan pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Dan pihak

penyelenggara layanan juga harus tahu tanggung jawab dan batasan dalam kemampuannya

mengumpulkan data-data pribadi yang kenyataannya kini memiliki nilai ekonomis sehingga

perlu untuk dijaga sesuai dengan janjinya kepada konsumen.

Chairlady - FTII Sylvia W Sumarlin

Google Country Lead, Public Policy & Government Affairs, Southeast Asia - Google

Mike Orgill

Chairman APJII

Sammy Pangerapan

Mastel BOD - International Relations & Cooperations

Kanaka Hidayat

Panel 5

Intermediary Liability: Defining Rights and Responsibilities of Intermediaries

Topik:

Bicara bisnis E-Commerce di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keunikan dan konten yang

ditawarkan masing-masing pelaku bisnis E-Commerce. Konten yang dimaksud bisa dilihat dari

model bisnis hingga konten-konten seperti review dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh

masing-masing pelaku industri E-Commerce.

Di Indonesia, hal ini masih diperdebatkan apakah perlu ada pembatasan konten untuk kegiatan

internet, karena masih adanya perbedaan tentang bagaimana memaknai sebuah konten.

Dibutuhkan kebijakan khusus secara bersama-sama bagaimana menyaring konten yang

terdapat pada jaringan pengelola ISP (Internet Service Provider). Dibahas juga apa peranan ISP

dan pemilik platform dalam hal ini, serta hak dan kewajibanya. Dari sisi monitoring juga perlu

dibahas dan bagaimana pengaturannya dari pemerintah.

Summary Panel 5

Perlakuan Terhadap Konten di Internet, Monitoring dan Filtering Konten

APJII mengemukakan bahwa hal ini sudah lama menjadi penjadi perdebatan panjang

sebagaimana kasus kontent internet yang terjadi pada tahun 2009. Dalam pandangan APJII, ISP

sebagai penyedia jaringan dan fasilitas Internet harus bersikap netral karena ISP berbeda

dengan pengisi konten. ISP diharapkan tidak melakukan filtering terhadap kontent dan apabila

memungkinkan harusnya dibentuk suatu badan terpisah yang netral yang melakukan filtering.

Yang menjadi tantangan di Indonesia sekarang ini adalah tidak adanya SOP atau kebijakan

maupun prosedur standar yang harus dilakukan saat terjadinya penayangan konten yang

diperdebatkan. Juga belum diatur mengenai mekanisme dalam hal men-take down sebuah

konten ataupun mekanisme filtering. Intellectual property juga satu hal yang perlu

dipertimbangkan dalam mekanisme ini.

Situasi yang ideal pada saat diterima laporan adanya konten yang tidak sesuai adalah dilakukan

penyelidikan terlebih dahulu. Kalau ditemukan bahwa memang kontennya tidak sesuai, maka

dikirimkan notifikasi kepada pengisi konten. Kalau tidak ada respon, barulah dilakukan aksi take

down situsnya. Tetapi hal yang terjadi di sini seringkali mengambil jalan singkat yaitu langsung

melakukan take down situsnya.

Google menambahkan bahwa perlu diperjelas peran masing-masing dari ISP dan pemilik

platform. Seperti Google yang merupakan pemilik platform YouTube di mana banyak orang

bebas mengupload video dalam waktu yang singkat. Ini mengakibatkan pemilik platform tidak

dapat dengan seksama mengeceknya. Yang kemudian perlu diperhatikan adalah saat terdapat

laporan, misalnya mengenai pelanggaran copyright, maka pemilik platform harus memberikan

notifikasi dan solusi kepada penggunanya. Notifikasi berupa pemberitahuan bahwa pengguna

telah melanggar copyright dan diminta untuk mengganti atau menurunkan kontennya.

Di Indonesia kejadiannya tidak begitu. Ada orang yang melaporkan kepada kominfo terdapat

konten yang tidak sesuai di suatu situs, dan kemudian Depkominfo menindaklanjutinya dengan

meminta pemilik platform untuk segera menurunkan konten tersebut. Kalau konten tidak

turun, maka ISP diminta untuk memblokirnya.

Pandangan Mastel bahwa dalam menghadapi kasus konten yang menyimpang, ISP dan pemilik

platform harus mampu untuk menyakinkan bahwa hal yang terjadi di luar kemampuan mereka.

Sebagai penyedia jasa Internet dan penyedia platform mereka membebaskan pengguna untuk

mengisinya dengan konten apa pun. Yang bisa dilakukan adalah melakukan interogasi setelah

kejadian.

Posisi Pemerintah Dalam Hal Monitoring/ Control Suatu Kontent

Menjawab pertanyaan apabila pemerintah yang meminta ISP untuk menjadi pihak utama yang

dapat mengontrol konten di Internet, APJII menjelaskan kembali peran ISP. Bahwa posisi ISP

harus di pihak yang netral. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat seluruh isi konten dan

semua yang berjalan di jaringannya, tapi ini tidak bisa dilakukan karena ini berarti melanggar

privasi. Akibat kedepannya tidak ada lagi yang mau menggunakan Internet, termasuk

menggunakannya untuk e-commerce karena privasi yang dilanggar tadi. Hal ini berarti tercipta

telah tercipta tatanan yang salah.

Filtering konten bisa dilakukan sebagai bentuk dari perhatian untuk menghindarkan adanya

konten yang melanggar. Untuk landasan filtering, diperlukan arahan yang sudah dirumuskan

secara teliti mengenai konten-konten seperti apa yang perlu untuk di-filter. Hal ini juga harus

dipahami karena kontent juga bisa bersifat kontekstual dan persepsi terhadap kontent bisa

berbeda-beda. Bila pemerintah melakukan pemberhentian, pemblokiran, atau penutupan suatu

situs karena suatu konten juga diperlukan suatu landasan hukum yang kuat.

Selanjutnya Google menjelaskan bahwa perusahaannya selalu mengikuti hukum yang berlaku di

negara manapun tempat mereka beroperasi. Tetapi jika pemerintah di negara tertentu

meminta untuk membuka isi yang terdapat dalam trafik, maka Google akan menolaknya dan

memilih untuk tidak beroperasi di negara tersebut.

Jadi dalam hal menangani konten ini, yang diperlukan sesungguhnya adalah suatu sistem yang

berdiri sendiri dan dipayungi hukum, terdiri dari berbagai element-element pemerintah

maupun non pemerintah. Juga perlu ada kesepakatan dan keselarasan tersendiri dari

komunitas pengguna internet untuk membatasi konten-konten dalam ruang lingkup internet.

Kehadiran idEA sebagai asosiasi E-Commerce di Indonesia diharapkan mendongkrak

pertumbuhan konten internet Indonesia mengikuti perkembangan pengguna internet di

Indonesia.

Sebagai asosiasi E-Commerce Indonesia, idEA dapat menjadi media untuk mengambil sebuah

kesepakatan dan keselarasan tentang konten-konten yang dipilih masyarakat Indonesia melalui

internet, sekaligus sebagai proses edukasi tentang bisnis E-Commerce demi mendukung

pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

*************************