rencana strategis skpd renstra 2016-2020 · 59 rencana strategis skpd renstra 2016-2020 [type the...
TRANSCRIPT
59
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISSSSKKPPDDRREENNSSTTRRAA 22001166-- 22002200[Type the document subtitle]
DDIINNAASS SSOOSSIIAALL TTEENNAAGGAA KKEERRJJAADDAANN TTRRAANNSSMMIIGGRRAASSIIKKOOTTAA MMAATTAARRAAMMof the document here. The abstract is
typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the documenthere. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]
60
KATA PENGANTARDengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah
kami telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tahun 2016 -2020.
Rencana Strategis ini disusun berdasarkan rumusan seluruh Program
dan Kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Mataram dan mengacu Kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016 – 2020.
Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi SKPD untuk
mengarahkan Pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada
Umumnya , dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan serta harus mampu
menjawab 3 (tiga) pertannyaan mendasar yaitu: Apa yang hendak dicapai SKPD
dalam 5 (lima) Tahun kedepan, Bagaimana cara mencapainya, dan Langkah-
langkah strategis apa yang dilakukan untu mencapai tujuan.
Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam
penyusunan rencana Strategis ini serta masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena
itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan dan perbaikan.
Akhirnya dengan segala keterbatasan, kami berharap Renstra ini
memberikan dampak poitif bagi kemajuan dan keberhasilan Kota Mataram .
Mataram, Januari 2016KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KOTA MATARM
H. AHSANUL KHALIK, S. SosPembina Tk. I (IV/b)
NIP.19701231 199803 2 069
61
DAFTAR ISI
HalamanKATA PENGANTARDAFTAR ISI…………………………………………………………………………….BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………1
1.1 Latar Belakang…………………………………………………………….11.2 Landasan Hukum …………………………………………………………21.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………21.4 Sistematika penulisan …………………………………………………....3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1 Fungsi-fungsi dan struktur organisasi SKPD….…………………........42.2 Data SDM …………………………………………….............................152.3 Data Sarana dan Prasarana ……………………………………………..182.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan
Disosnakertrans kota Mataram …………………………………………..232.5 Peluang dan Tantangan eksternal………………………………………..24
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIDISOSNAKERTRANS KOTA MATARAM ……………………..……..….25
3.1 Isu dan Masalah……………………………………………………………25BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DISOSNAKERTRANS KOTA MATARAM ………………………………..364.1 Visi SKPD………………………………………………………………..364.2 Misi SKPD ……………………………………………………………….364.3 Tujuan ……………………………………………………………………374.4 Strategi …………………………………………………………………..374.5 Kebijakan ………………………………………………………………..39
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ……………………………..41
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RJMD………… ….……………………………………..59
A. Indikator Pencapaian Kinerja RENSTRA…………… ……………..59
BAB VII PENUTUP……………………………………………………………….62
62
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
63
Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor: 5 Tahun
2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram
dan Peraturan Walikota Mataram Nomor: 15/PERT/2008 Tentang Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram. Maka Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Mataram merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kota
Mataram yang membidangi Urusan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dan Bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu
program prioritas Pemerintah Kota Mataram, dan dalam mewujudkan hal ini Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram memegang peranan yang
penting serta strategis, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan
ketrampilan bagi masyarakat, Perluasan Lapangan Kerja, Pembinaan hubungan
Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Penanganan Masalah-masalah Sosial
serta Upaya pemerataan penyebaran Penduduk melalui program Transmigrasi.
Mengingat begitu penting dan strategisnya peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Mataram, perlu kiranya disusun sebuah Rencana Strategis
yang dapat dijadikan Pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi untuk
5 tahun kedepan. Renstra SKPD merupakan tindak lanjut terhadap Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) tahun 2016 – 2020. Disamping itu
penyusunan RENSTRA SKPD untuk memenuhi tuntutan dari Inpres Nomor 9 tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Mataram Tahun 2016 –
2020 disusun sebagai rencana Tindak untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram beserta jajarannya
dalam Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan
Misi yang telah ditetapkan serta sebagai bahan masukan dalam Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.
1.2. LANDASAN HUKUM
Dalam penyusunan Renstra SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Hukum
dan atau Kebijakan sebagai berikut :
64
1. Undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomn;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 14 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kota
Mataram sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 18 Tahun 2000 Tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kota Mataram;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
10.Peraturan Walikota Mataram No. 15 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram
1.3 MAKSUD dan TUJUAN
Penyusunan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah ( Renstra SKPD)
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram bertujuan untuk:
1. Menetapkan Visi dan Misi yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Tugas Pokok
Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram
2. Menjelaskan uraian program Bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang
akan dilaksanakan Dinas dalam kurun 5 (lima) Tahun dengan sumber
pembiayaan dari APBD Kota Mataram.
3. Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Kepala Dinas setiap akhir tahun
anggaran dengan tolak ukur masukan (input), keluaran (output), dan hasil
(outcome).
4. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi dalam rangka
mencapai tujuan.
5. Mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan dan sumber-sumber lainnya dalam
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan.
65
1.4 . SISTEMATIKA PENULISAN.
Sistematika penulisan dalam Renstra SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Mataram disusun sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan Latar Belakang PenyususnanRenstra SKPD, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan dari penyusunanRenstra SKPD, dan Sistematika Penulisan.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD, Bab ini memuat informasi tentangperan (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan PemerintahDaerah.
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DANFUNGSI, Pada bagian ini dikemukakan permasalahan pelayanan SKPD sertafactor-faktor yang mempengaruhinya termasuk analisis lingkungan internaldan eksternal yang bersifat strategis.
BAB IV : VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN , Babini menguraikan rumusan Visi dan Misi Srategi dan kebijakan SKPD DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram dalam rangkamencapai Visi dan Misi Kota Mataram
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATORKINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. , Bab iniberisikan rencana Program kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Mataram yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang dalamrangka mencapai visi dan misi Pembangunan Kota Mataram
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJM, Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPDyang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
66
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram terbentuk
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, Pada Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat 2 Eselon II, 1 orang Eselon III/a, 4
orang Eselon III/b, dan 14 Eselon IV/a. Berdasarkan SK tersebut Struktur Organisasi
yang ada pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram adalah
sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
5. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja
7. Urusan dibawah Sekretariat terdapat 3 Sub-Bagian (Kasubag). Sedangkan seksi
seksi dibawah Bidang berjumlah 14 Seksi.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 tahun 2008 dan Peraturan Walikota
Mataram Nomor : 15/ PERT/ 2008, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Mataram
yang membidangi urusan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi..
Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Mataram dipimpim oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab memimpin
penyelenggaraan kebijaksanaan Walikota Mataram dibidang sosial
kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Adapun tugas pokok Kepala Dinas Sosnakertrans sebagai pembantu Walikota
Mataram adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan yang mana didalam penyelenggaraannya
fungsi Kepala Dinas antara lain melakukan perumusan kebijaksanaan teknis,
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, melakukan
pembinaan dan pelaksanaan tugas serta melakukan pelaksanaan tugas lain
dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang diberikan oleh Walikota. Sesuai
67
dengan tugas dan fungsinya. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Mataram memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
STRUKTUR ORGANISASIDINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA MATARAM
KEPALA DINAS,Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi,
mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan
KEPALA DINAS
KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
Sub.Bag.Perencanaan
BIDANGHUBUNGAN
INDUSTRIALDAN
PENGAWASAN
TENAGAKERJA
BIDANGPELAYANAN
DANREHABILITASIKESEJAHTERA
N SOSIAL
BIDANGPEMBERDAYAAKESEJAHTERA
SOSIAL
BIDANGPELATIHAN
PENEMPATANTENAGAKERJA
DANTRANSMIGRA
SI
Sub.Bag.Keuangan
Sub.BagUmum dan
Kepegawaian
SeksiRehabilitasi
SosialPenyandang
Cacat
SeksiPelatihan
danProduktivita
s
SeksiOrsos dan
Karang Taruna
Seksi HubunganIndustrial
dan JamsostekSeksiPenempatan
Danperluasan
TenagaKerja
Seksi
KesejahteraanSosial
Anak danKeluarga
SeksiRehabilitasiSosial danTuna Susila
Seksi PengawasanKetenagakerjaan
SeksiRehabilitasiSosial FMdan Daerah
Kumuh
SeksiPenaggulanga
nKorbanBencana
danBantuan Sosial
SeksiTransmigrasi
68
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang sosial, tenaga
kerja dan transmigrasi.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. Merumuskan dan menetapkan Visi Misi dan rencana strategis serta program
Dinas Sosnakertrans;
b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
dengan berpedoman pada peraturan perundang–undangan yang berlaku;
c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan, Rencana Kerja
Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA–DPA) dan penetapan
kinerja Dinas;
d. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta
bimbingan dibidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi;
e. Melaksanakan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
Dinas Perangkat daerah dan Instansi terkait;
f. Melaksanakan kerja sama dengan pihak lain baik Insatansi Pemerintah,
Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat atau pihak Swasta;
g. Memberikan pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis
dibidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi;
h. Melaksanakan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup dinas;
i. Pengkoordinasian pengelolaan ketata usahaan Dinas;
j. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPTD
melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang Sosial tenaga kerja dan
transmigrasi;
k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
l. Melaksanakan tugas–tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai
dengan bidang tugasnya.
Untuk memperlancar penyelenggaraan tugas–tugas dinas maka Kepala Dinas
dibantu oleh 1 Unsur Pembantu Pimpinan sebagai Sekretaris Dinas dan 4 Unsur
Pelaksana sebagai Kepala Bidang,
I. SEKRETARIAT ( Unsur Pembantu Pimpinan )
69
Dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok
memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan
bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan
Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
b. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA / DPA) dan Program Kerja Dinas;
c. Melaksanakan Pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup
Dinas;
d. Merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
e. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar
Prosedur Tetap Pelaksanaan Kegiatan lingkup Dinas;
f. Merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi
umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen
pelayanan sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
i. Melaksanakan koordinasi konsultasi dan singkronisasi penyelenggaraan tugas
kesekretariatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau
instansi terkait;
j. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan administrasi umum,
perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
kesekretariatan;
l. Melaksanakan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
- Sekretaris SKPD membawahi :
- Sub Bagian Perencanaan;
- Sub Bagian Keuangan dan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
70
II. BIDANG PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (Unsur PelaksanaBidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi,
dan mengkooordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan, dan pembinaan teknis program dan kegiatan bidang pemberdayaan
kesejahteraan sosial.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
a. Merumuskan dan menetapkan Program Kerja dan Penetapan Kinerja bidang
Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA / DPA) dan Program Kerja seksi dibawahnya;
c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian
program pemberdayaan Kesejahteraan sosial sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. Melaksanakan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial;
e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial di daerah dengan provinsi dan Departemen/ lembaga
Pemirintah non Departemen terkait sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang
Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi perijinan dan
rekomendasi teknis di bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program
Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
i. Mengkoordinir pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang
Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial sebagai bahan penyusunan rencana
dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pengelolaan dan pelayanan
Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial;
71
j. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap
permasalahan dibidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial kepada atasan;
k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
m. Melaksanakan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan
Sosial dibantu oleh
- Seksi Organisasi Sosial dan Karang Taruna;
- Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga dan ;
- Seksi Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial
III. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI (Unsur Pelaksana )Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur
mengawasi dan pelaksanaan dan pembinaan teknis program pengembangan
dibidang pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan Sosial.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:
a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dan penetapan kinerja bidang
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
b. Mengkoodinasi penyusunan rencana kerja anggaran / dokumen pelaksanaan
anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi di bawahnya;
c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian
program pelayanan dan rehabilitasi kesejahtraan sosial;
d. Melaksanakan koordinasi, informasi dan sinkronasi dengan satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan
pelaksanaan program pelayanan dan rehabiltasi kesejahteraan sosial;
e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial didaerah dengan provinsi dan departemen/
lembaga pemerintah non departemen terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
72
f. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelayanan
dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
g. Melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan administrasi perijinan dan
rekomendasi teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi kesejahtraan sosial
sesuai ketentuan yang berlaku;
h. Mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
i. Mengkoordinasi pengumpulan, pengelolaan dan analisa data sebagai bahan
penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial;
j. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis dibidang pelayanan
dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
l. Melaksanakan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya;
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi dibantu
oleh :
- Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
- Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan ;
- Seksi Rehabilitasi Sosial Fakir miskin
IV. BIDANG PELATIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA (Unsur Pelaksana )Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi
dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan dan pembinaan teknis program dan kegiatan dibidang Pelatihan,
Penempatan Tenaga Kerja
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala bidang Pelatihan, Penempatan
Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dan penetapan kinerja bidang
pelatihan ,penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
73
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran/ dokumen
pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian
program dibidang pelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai
ketentuan yang berlaku;
d. Melaksanakan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program dibidang pelatihan penempatan tenaga kerja
dan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program dibidang pelatihan
penempatan tenaga kerja dan transmigasi di daerah dengan pemerintah provinsi
dan departemen/ lembaga pemerintah non departmen sesuai ketentuan yang
berlaku ;
f. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelatihan,
penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai peraturan perundang -
undangan yang berlaku;
g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi perijinan dan
rekomendasi teknis dibidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan
transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
h. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dibidang
pelatihan, penempatan tenaga kerja dan trasmigrasi sesuai ketentuan yang
berlaku;
i. Mengkoordinir pengumpulan, pengelolaan dan analisa data dibidang pelatihan,
penempatan tenaga kerja dan trasmigrasi sebagai bahan penyusunan rencana,
dan evaluasi dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya;
j. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap
permasalahan dibidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi
kepada atasan;
k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pelatihan,
penempatan tenaga kerja dan trasmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
m. Melaksanakan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
74
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pelatihan dan Penenempatan
Tenaga Kerja dibantu oleh :
- Seksi Pelatihan Dan Produktivitas;
- Seksi Penempatan Dan Perluasan Tenaga Kerja dan ;
- Seksi Transmigrasi :
V. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN TENAGA KERJABidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,
mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan
penyiapan bahan, penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program dan
kegiatan di bidang hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan
Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dan penetapan kinerja bidang
Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja ;
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran/ dokumen
pelaksanaan anggaran (RKA/ DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
c. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian
program dibidang Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenaga kerjaan
sesuai ketentuan yang berlaku;
d. Melaksanakan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program dibidang Hubungan Industrial dan
Pengawasan ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program dibidang Hubungan
Industrial dan Pengawasan ketenaga kerjaan provinsi dan departmen/ lembaga
pemerintah non department sesuai perundang - undangan yang berlaku;
f. Menetapkan pedoman, norma, standar, prosedurdan kriteria dibidang Hubungan
Industrial dan Pengawasan ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi perijinan dan
rekomendasi teknis Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenaga kerjaan
sesuai ketentuan yang berlaku;
75
h. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dibidang
Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang
berlaku;
i. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data dibidang
Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaksanaan
program untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya;
j. Melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan teknis terhadap
permasalahan dibidang Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenaga kerjaan
kepada atasan;
k. Melakukan pembinaan ,bimbingan teknis dibidang Hubungan Industrial dan
Pengawasan ketenaga kerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
l. Mengelola dan memberikan layanan konseling, advokasi dan fasilitas
penyelesaian perselisihan, jaminan sosial, pengawasan ketenaga kerjaan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
m. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
n. Melaksanakan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Hubungan Industrian Pengawasan
Tenaga Kerja dibantu oleh :
- Seksi hubungan industrial dan jamsostek dan;
- Seksi Pengawasan Ketenaga Kerjaan:
2.2 DATA SDM
Secara umum SDM Pegawai pada saat awal terbentuknya Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan transmigrasi masih terarah pada kualifikasi individual (Egoisme
Group/Sector ) namun dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Kepala
Dinas dengan melakukan Koordinasi antar jajaran Pimpinan Eselon III baik secara
langsung (direct) maupun tidak langsung (Indirect) maka setiap individu yang
berasal institusi asal (Kantor Sosial maupun Dinas Sosial Tenaga Kerja dang
Transmigrasi Kota Mataram) yang memiliki perbedaan keragaman keahlian,
disiplin ilmu serta pengalaman kini secara bertahap pada akhirnya dapat
76
menyatukan persepsi dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam melaksanakan
masing – masing tugasnya.
PendidikanDilihat dari keadaan tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) pada
akhir tahun 2015, SDM yang bekerja di Dinas Sosnakertrans memiliki pendidikan
sebagai berikut :
Tabel 5 :Persentasi perbandingan kemampuan SDM / PNS Pegawai DinasSosnakertrans Kota Mataram berdasarkan tingkat pendidikan.
NO PENDIDIKAN J U M L A H KET(% )1 2 3 41 SDN Sederajaat 1 02 SLTP Sederajat 1 2,12
3 SMU Sederajat 10 34,04
4 Sarjana Muda 2 4,25
5 Strata I 28 64,45
6 Strata II 5 2,12
T O T A L 47 100 %Sumber data : Sekretariat Dinas Sosnakertrans per 2016
Dari tabel diatas terlihat bahwa pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Mataram didominasi oleh kelompok SDM yang berpendidikan
tinggi (Equivalent) Strata 1 sebesar 54,45 %, baik yang menduduki jabatan
Struktural, yang ditugaskan sebagai Staf teknis dibidang Sosial maupun dbidang
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan SDM dengan tingkat pendidikan
sederajat SMU / SMK menduduki posisi kelompk kedua dengan persentase sebesar
34,04% yang sebagian besar bekerja sebagai Tenaga pelaksana/Operasional.
Kompleksitas pendidikan SDM pegawai dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Mataram, wawasan dan pengalaman serta mobilitas kerja yang
tinggi dalam upaya melayani masyarakat memberikan akses pengalaman baru
kepada setiap pegawai untuk memiliki suatu keterampilan dan pengalaman yang
berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya.
77
Menyadari urgensi pendidikan bagi pegawai Dinas Sosnakertrans yang
masih membutuhkannya, Dinas memberi kesempatan seluas – luasnya kepada
setiap pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui Diklat,
Kursus- kursus, Pembinaan-pembinaan baik formal maupun non formal yang
diadakan baik oleh Pemerinah Kota Mataram maupun Kementerian Sosial atau
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan/atau lembaga Pemerintahan
lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas dan fungsi Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram .
Masalah yang dihadapi dibidang SDM/Ketenaga kerjaan sekarang ini adalah
masih sangat terbatasnya jumlah tenaga Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan dan
Pegawai Mediator dalam menangani/ menyelesaikan kasus–kasus ketenaga
kerajaan. Demikian juga belum tersedianya pegawai Pengantar Kerja yang bertugas
untuk mengelola bursa kerja.
Tugas–tugas tersebut merupakan jabatan fungsional yang menjadi
kompetensi mereka sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang
berlaku.Mengingat akhir–akhir ini kasus–kasus yang berhubungan dengan ketenaga
kerjaan semakin meningkat, sementara sisi lain Pejabat yang memiliki
kompetensi menangani hal ini sangat terbatas maka sebagai konsekuensi jabatan
Kepala Dinas secara langsung ikut penangani kasus – kasus tersebut
.
Sedangkan kepada pegawai dilingkup Pemda Kota Mataram yang telah
diutus untuk mengikuti pendidikan dan dinyatakan lulus sebagai pegawai
Pengawas Ketenaga Kerjaan dan Mediator namun karena formasi jabatan
struktural telah ditempatkan di SKPD lain, kami harapkan dapat dipertimbangkan
untuk ditempatkan kembali ke Dinas Sosnakertrans Kota Mataram sebagai instansi
pengutus guna memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana telah
direncanakan semula.
Selain itu pula untuk memenuhi kebutuhan ideal tenaga fungsional
selanjutnya , kami akan mengusulkan kepada Denakertrans RI untuk mengikut
sertakan pegawai yang memenuhi kualifikasi dan syarat Pendidikan Pegawai
Pengawas Ketenaga Kerjaan , Mediator dan Pengawas Kerja dimaksud.
Tabel 3:
Kepangkatan PNS, Lingkup Dinas Sosnakertrans Kota Mataram
78
No Golongan A B C D Jumlah
1 IV 4 2 1 0 7
2 III 4 7 3 5 19
3 II 3 3 3 0 9
4 I 0 0 0 0 0
5 Honor
Kontrak
0 0 0 5 5
Jumlah 11 12 7 10 40
2.3 DATA PRASARANA DAN SARANAPRASARANA1. Jumlah karyawan/ ti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota
Mataram per 21 April 2016 sebanyak 31 Orang, dilihat dari sebaran tugas –
tugasnya maka sebagian besar secara administrasi terkonsentrasi pada
Sekretariat Dinas yaitu sebanyak 25 orang yang terdiri dari 17 orang PNS
dan 5 orang Non PNS ( Honor Kontrak ) .
Saat ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum bemiliki
prasarana kegiatan/ berupa gedung kantor yang secara ekslusive
pembangunannya diperuntukkan sebagai gedung kantor .
2. Sebagaimana diketahui bahwa gedung kantor yang dipergunakan saat ini
merupakan gedung Loka Bina Karya ( LBK ) yang dibangun dengan dana
APBN dari pemerintah Pusat yang peruntukannya sebagai ”Balai
Pembinaan Anak Penyandang Cacat ” sehingga penataan ruangan tidak
sesuai dengan lazimnya penataan organisasi ruang yang diperuntukan
sebagai gedung kantor.
3. Secara teknis dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosnakertrans yang berlokasi di
Jl. RA. Kartini No. 3 Kota Mataram saat ini menempati bangunan gedung
seluas 363,00 M2 Type C Permanent. Bangunan yang terdiri dari ruang kerja,
Ruang rapat dan muslholla, dengan luas ruang operasional 231, 25 M2 dan
luas kooridor 131, 75 M2
Berdasarkan analisis tentang penataan organisasi ruang dan luas bangunan
maka idealnya luas ruang kerja Gedung Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
79
Transmigrasi Kota Mataram adalah 424,00 M2 dengan asumsi bahwa setiap
pegawai menempati ruangan kerja standar seluas 8 m2.
Guna kepentingan inventarisasi dan pemeliharan fisik lebih lanjut dapat
dilihat bahan/ kontruksi Bangunan Gedung yang ditempati oleh Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yang beralamat di Jl. RA.
Kartini no. 3 Kota Matarm serta tabel tampilan asumsi perhitungan teknis
ideal luas ruang kerja. Berikut dapat dilihat pada prasarana awal pemakaian
dengan kondisi setelah dilakukan rehabilitasi pada lampiran-lampiran
Tabel 2 : Kondisi fisik bangunan tahun 2011
NO JENIS STRUKTUR KONDISI2011
KETERANGAN
1 2 3 4 5
1 P o n d a s I-
Batu kali 90%
2 Kerangka bangunan:
- Sloop- Tiang / Pilar- Ring balk
BetonbertulangBetonbertulangBetonbertulang
90 %90 %90 %
3 Lantai Keramik 90 %
4 Dinding Bata 90 %
5Pintu
Kayu / Panel 90 %
6 Jendela Clamp / Kaca 90 %
7 Kap./ Atap Kayu/genteng 85 %
8 Langit – langit Hardplex /Asbes
85 %
9 Instalasi Listrik PLN 100 %
80
,
Bila dilihat pada asumsi angka–angka kedua tabel tersebut diatas jelas terlihat
bahwa dengan jumlah pegawai sebanyak 53 orang akan “cukup” memenuhi
menempati ruang kerja. Namun perlu diperhatikan bahwa bangunan seluas 363,50
M2 tersebut termasuk didalamnya luas koridor , lavatory dan musholla . .S A R AN A
Sebagaimana halnya prasarana yang ”dimiliki” oleh Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, saat ini kondisi sarana pada umumnya
dalam “Kondisi baik”. Selain terdapatnya sarana inventarisasi dengan sumber
dana yang berasal dari APBD, Dinas Sosnakertrans juga menerima dan / atau
menggunakan barang berupa mobilitas dibidang sosial dan tugas pembantuan
dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang masih bertstatus sebagai barang
milik Pemerintah Privinsi NTB dan barang milik Negara baik Departemen Sosial
maupun Depnakertrans RI sebagai “titipan“ dari pemerintah pusat/ provinsi.
Diakui bahwa saat ini pelaksanaan penempatan barang - barang
inventarisasi dinas masih menjadi masalah terutama penyimpanan sarana dan
bahan makanan dalam rangka persiapan
( Stand By ) menanggulangan bencana alam yang sewaktu – waktu dapat terjadi.
Hal ini akibat dari belum tersedianya gudang penyimpanan barang – barang sesuai
dengan peruntukannya . Sebagai contoh adalah barang – barang pelayanan
darurat sosial seperti tenda pengungsi , alat – alat dapur darurat, bahan makanan
( mie, beras maupun bahan – bahan instant lainnya yang rawan kerusakan ).
Demikian pula terhadap barang – barang peraga pelatihan ketenaga kerjaan dan
ketransmigrasian seperti mesin jahit barang elektronik maupun alat – alat
transmigrasi , meja kursi kerja serta dokumen kearsipan lainnya hingga saat ini
masih ditempatkan di selasar maupun di lorong- lorong ruang kerja
10 Instalasi Air PDAM 100 %
11 Telepon TELKOM 100 %
12 Septic Tank Bata 90 %Sumber data : Sekretariat Dinas Sosnakertrans per 30 Juni 2011
81
Tabel 4 : Data barang yang belum memiliki tempat dan ditempatkan
sementara
No Penempatansementara
Nama barang Keterangan
1 2 3 41 Dalam
RuangPelatihanSosial
- bahan makanan bencana-sarana memasak bencana-Tenda darurat-barang – barang lain
Termasukbarang –barang yangrawan ruisak
2 SelasarRuangPelatihan
-Meja kerja-Kursi-meubelir lainnya--
Tidak terpakainamun masukdalam daftarinventarisDinas
3 LorongRuang kerjaSekretariat
- Dokumen kearsipan--
Arsip surat,filing cabinet,lemari arsip
4 LorongRuang kerjaKa., Dinas
- Meja kerja- Kursi kerja
Tidak terpakainamun masukdalam daftarInventarisDinas
5 LorongRuang kerjaBid.Sosial
- Dokumen kearsipan Arsip KantorSosial
6 Hal.depanKantor(Ruangterbuka )
Speedboard Diletakkan dihalamandepan tanpapelindung (Garasi )
Dari data yang ditampilkan dalam table diatas dapat disimpulkanbahwa Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota MataramBelumlah memadai, Ruangan kerja blm cukup untuk menapung pegawaimaupun barang inventaris, halaman kantor juga masih kurang luas terutamaarea parkir bagi kendaraan Dinas maupun tamu dan masyarakat umum yangmengurus baik perijinan maupun kartu kuning (AK1). Hal ini perlu dijadikanperhatian oleh Pemerintah Daerah demi kelancaran Pelayanan bagimasyarakat.
82
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANANDINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.4.1 Kelemahan.
Berdasarkan hasil analisa internal Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi memiliki kelemahan yang dapat menghambat kinerja
organisasi dalam mencapai tujuan.
Kelemahan-kelemahan tersebut adalah :
a. Kurang memiliki SDM yang berpendidikan dan professional
b. Kurang memiliki SDM yang terampil dalam bidang komputerisasi
c. Kurang memiliki tenaga-tenaga fungsional baik di Bidang
ketenagakerjaan maupun Sosial
d. Sarana dan Prasarana Dinas Belum memadai
e. Tidak tersediannya BLK (Balai Latihan Kerja)
f. Tidak tersediannya LBK (Bina Loka Karya) sebagai tempat pelayanan
dan bimbingan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
2.4.2 KekuatanFaktor-faktor kekuatan internal yang mendorong pada kemajuan dan
kelancaran organisasi adalah :
1. Dukungan dana APBN yang mendukung kegiatan Dinas
2. Adanya dukungan dana APBD yang juga mendukung kegiatan Dinas
2.5 PELUANG DAN TANTANGAN EKSTERNAL2.5.1. Peluang
Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran tugas Dinas
sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya
adalah:
a. Adanya potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), sebagai pilar
partisipasi kesejahteraan sosial yang terdiri dari:
- Organisasi sosial
- Pekerja Sosial masyarakat
- Pekerja Sosial masyarakat
83
- Karang Taruna
- Panti asuhan Anak
- Panti Jompo
b. Adanya balai latihan kerja swasta
c. Adanya balai latihan kerja milik Pemerintah Provinsi NTB
d. Tersediannya calon tenaga kerja
e. Terdapat perusahaan yg menampung tenaga kerja
f. Adanya organisasi-organisasi pekerja
g. Adanya peraturan perUndang-undangan tentang kesejahteraan dan
ketenagakerjaan
2.5.2..TantanganTantangan adalah hal-hal yang dapat menghambat pada keberhasilan
Program Dinas Sosial, Teanaga Kerja dan Transmigrasi ,antara lain :
a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Program Pembangunan
Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
b. Rendahnya Skill para pencari kerja dan PMKS
c. Meningkatnya pengangguran dan dan penyandang masalah sosial
d. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan
pertumbuhan jumlah angkatan kerja.
e. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan tidak sebanding dengan
tuntutan pasar kerja.
f. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi
84
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIDINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA MATARAM
3.1 ISU DAN MASALAH MENDESAK
I s u Umum
Isu yang selalu dihadapi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari
tahun ketahun merupakan isu berkelanjutan yaitu isu yang berhubungan dengan
masalah angka kemiskinan, Pengangguran/Pencari kerja, Lapangan Pekerjaan,
Kesenjangan sosial, Keterlantaran dan usia lanjut, Korban tindak kekerasan Pekerja
Migran dan Kualitas Pelayanan Panti Asuhan/Panti Jompo.
Pada dasarnya isu–isu tersebut diatas merupakan isu umum yang sangat komplek
dan harus ditangani secara selektif dan hati–hati.
Namun dalam mengangkat isu tersebut Dinas Sosnakertrans pada kegiatan lima
tahun kedepan akan melaksanakan kegiatan dengan mengutamakan prioritas
berdasarkan pertimbangan hasil yang diperoleh (Outcomes) pada paska kegiatan
tersebut, sehingga pada akhirnya pemanfaatan hasil perolehan akan lebih
ditekankan pada “kualitas” kinerja Dengan adanya masalah sebagaimana isu–isu
tersebut Pemerinah Kota Mataram melalui Dinas Sosnakertrans akan melakukan
langkah penanganan diantaranya melakukan kegiatan Sosialisasi, bimbingan,
pembinaan, pelatihan ketrampilan maupun bantuan stimulan kepada masyarakat
yang membutuhkan sehingga pemerintah secara bertahap dapat meningkatkan
status kesejahteraannya.
Masalah mendesak :Bidang Sosial:Masalah kesejahteraan sangat berkaitan dengan kondisi perilaku budaya, sosial
dan ekonomi masyarakat setempat sehingga dalam penanganan peningkatan
kesejahteraannya Dinas Sosnakertrans tidak mungkin dapat menyelesaikan
masalah tersebut secara eksklusive. Banyak pihak–pihak lain yang harus dilibatkan
85
diantaranya Instansi Nivo terkait, Instansi Vertikal, Tokoh Agama . Pemuka
Masyarakat setempat dan masyarakat itu sendiri sehingga pada akhirnya masalah
sosial secara sistematis dan bertahap dapat ditangani secara lebih baik dan akan
mendapatkan hasil yang optimal sesuai rencana kinerja .
Berdasarka identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maka dalam
kegiatan lima tahun kedepan Dinas Sosnakertrans akan lebih menekankan
kegiatannya pada upaya memberi inovasi perbaikan dan peningkatan
kesejahteraan, merehabilitasi mental dengan melakukan penyuluhan, bimbingan,
pelatihan keterampilan.
Bidang Tenaga Kerja :Penyerapan tenaga kerja akan mengurangi pengangguran apabila penduduk usia
kerja dari sejak dini dipersiapkan dengan ketrampilan yang memadai dan
selanjutnya sebelum terjun kemasyarakat sebagai pekerja atau pembuka lapangan
kerja para peserta sebaiknya dibekali dengan alat – alat kerja ( Tool.Kit ) .
Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya para peserta dalam
mendapatkan atau mengembangkan lapangan kerja baru paska pelatihan selama
ini lebih dikarenakan oleh hal–hal diantaranya :
1. Tidak dibekalinya peserta dengan sarana kerja (Toll Kit) seperti alat
perbengkelan pada seorang mekanik kendaraana atau mesin jahit/ mesin obras
dan kelengkapannya pada pada seorang calon penjahit .
2. Keterampilan yang diberikan selama ini masih terbatas pada pelatihan tingkat
pemula (dasar) dari dua atau tiga tahapan pelatihan yang seharusnya diterima .
3. Modal usaha peorangan atau kelompok yang tidak dimiliki .
Berdasarkan program–program yang pernah dilaksanakan sebelumnya
program 5 tahun kedepan akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan sebagai
bagian dari rencana strategis Dinas Sosnakertrans. Namun disadari
sepenuhnya bahwa pelaksanaaan kegiatan tersebut masih memiliki beberapa
kendala diantaranya:
Belum adanya konsistensi dalam implementasi penjadwalan dan rencana
kerja serta beberapa pelaksanaan peraturan sebagai landasan
pelaksanaan program/ kegiatan;
Terbatasnya biaya pelaksanaan program sehingga rencana kegiatan yang
telah diusulkan oleh masyarakat melalui MPBM tidak sesuai atau tidak
86
realisasikan sepenuhnya sehingga hal tersebut berakibat pada kecurigaan
dan kecemburuan dari sebagian masyarakat yang membutuhkannya;
Birokrasi penyelesaian proses terbitnya dokumen Rencana Anggaran
sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran menyebabkan tertundanya
pelaksanaan kegiatan;
Terbatasnya tenaga Pengawas dan Mediator dibidang ketenaga
kerjaansehingga menghambat kelancaran tugas.
Belum konsistennya sebagian jajaran Instansi Pemerintah Daerah untuk
melakukan evaluasi kinerja dengan meminta penilaian atas pendapat
masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sekaligus merupakan
pengimplementasian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : KEP/25 /M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sehingga manfaat
yang diperoleh dalam memberikan pelayanan publik dapat diketahui secara
pasti.
Dengan dilaksanakannya Keputusan pelaksanaan penyelenggaraan
Penyusunan Kepuasan Masyarakat yang disingkat dengan IKM akan diperoleh
manfaat diantaranya sebagai berikut :
- Dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing –masing unsur
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Dapat diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan
oleh unit pelayanan publik secara periodi
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu
dilakukan.
Bertititik tolak dari permasalahan sebelumnya maka beberapa langkah
yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut khususnya
permasalahan yang berhubungan dengan teknis diantaranya adalah :
Melakukan penjadwalan kembali terhadap rencana yang telah ada dengan
melakukan penyesuaian terhadap penyediaan pendanaan sesuai dengan
Anggaran per triwulan/Anggaran kas sebagaimana tercantum didalam DPA-
SKPD;
Melakukan penyiasatan penyesuaian harga pada belanja langsung dari
masing–masing kegiatan dengan standar harga pemerintah pada anggaran
87
yang tersedia meskipun harga –harga tersebut tidak sesuai dengan harga
pasar saat pengadaan;
Melakukan perekrutan kembali terhadap pegawai yang telah memiliki
sertifikat Kelulusan sebagai Pengawas dan Mediator Ketenaga kerjaan dari
Deparatemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang saat ini akibat
pengisian formasi telah ditempatkan di SKPD lain .
Mempertimbangkan untuk menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)
dengan tujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap
kinerja SKPD.
Selain penyelesaian teknis yang tidak kalah pentingnya adalah
penyelesaian administrasi dari proses perencanaan hingga proses
disyahkannya Dokumen–dokumen anggaran oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mengalami penundaan
.
Dengan beberapa langkah yang dilakukan diatas masing – masing kegiatan dapat
diupayakan dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dicermati dari hasil capaian
kinerja masing–masing kegiatan sebagai berikut :
Dalam melaksanakan kegiatan 5 tahun kedepan Dinas Sosnakertrans Kota
Mataram diperkirakan masih akan menghadapi beberapa permasalahan pokok
yang meliputi: masalah umum, penyelenggaraan tugas – tugas pokok dan bidang
kemasyarakatan.
A. Masalah Umum
Optimalisasi tugas pokok dan fungsi hanya dapat dilaksanakan apabila
kekurangan dan keterbatasan prasarana/sarana serta alat penunjang kegiatan
tugas dasar dipenuhi sehingga dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas dan
kuantitas diseluruh lini baik intern maupun ekstern Institusi agar sesuai dengan Visi
dan Misi,
Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kota Mataram pada 5 tahun kedepan
akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan Program
yang diusulkan da lebih diarahkan untuk melaksanakan optimalisasi peningkatan
pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana kerja
88
seperti peningkatan SDM, peningkatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan
prasarana dan sarana untuk kepentingan masyarakat umum,
Data Base yang spesifik yang mencatat kondisi seperti siapa dan berapa jumlah
masyarakat yang membutuhkan penanganan sosial, berapa jumlah angkatan
kerja, jumlah pencari kerja, berapa jumlah masyarakat yang berminat mengikuti
program transmigrasi, alasan harapan dalam memperoleh pekerjaan apa
alasan ingin melakukan transmigrasi. Semua itu membutuhkan informasi,
investigasi dan pendataan yang benar serta memiliki tingkat akurasi data yang
tinggi sehingga dapat mengeliminasi kesalahan dalam perencanaan.
Demikian pula perlunya analisis dan perencanan yang harus di back up oleh
data data, kondisi yang ada ( existing ),
Dalam pelaksanaan program/ anggaran pada tahun–tahaun sebelumnya beberapa
kasus aktivitas telah ditemui titik–titik kelemahan kegiatan atau terdapat bagian
kritis yang sering menghambat sehingga terjadi pelayanan tunda dan terjadi
penumpukan tugas atau titik lemah dari rantai pelaksanaan tugas antara lain
terlambatnya start pelaksanaan APBD akibat proses pelaksanaan sistem
”administrasi” penyusunan RKA / DPA yang tidak tepat waktu .
b. Masalah bidang sosial
Kebijaksanaan Sosial dalam cakupan yang luas ( General Coverage) yang perlu
ditangani saat ini antara lain meliputi masalah pemberdayaan kesejahteraan,
organisasi Sosial, Karang Taruna,
Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis
masyarakat. Namun harus diakui bahwa dari beberapa harapan masyarakat,
Dinas Sosnakertrans Kota Mataram melalui Bidang Pelayanan dan rehabilitasi serta
Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial masih belum mampu
melaksanakannya secara optimal.Hal ini disebabkan antarana lain :
- Kompleksitas permasalahan sosial masyarakat yang cukup tinggi sehingga
penanganannya perlu dilakukan secara terpilah .
- Pemerintah pusat dan atau Pemerintah Povinsi masih sebagai berfungsi
sebagai regulator program dan pelaksana dalam menangani masalah sosial
89
masyarakat didaerah. Sedangkan Pemerintah Kota Mataram hanya berfungsi
sebagaai ”Pemantau” pelaksanaan program – program tersebut.
c. Masalah Ketenagakerjaan dan Transmigrasi:
Transisi mobilitas dan urbanisasi memungkinkan Kota Mataram mengalami
keberhasilan dibidang pembangunan perekonomian. Keberhasilan tersebut
tentunya akan menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya akan berpengaruh
pada peningkatan penghasilan pekerja. Namun akibat mobilitas dan terpusatnya
pergerakan ekonomi regional kota Mataram pada suatu saat akan mengalami titik
balik ketika perekonomian mencapai full employment, suatu keadaan dimana
akibat perekonomian yang berhasil akan mengundang tenaga dari daerah lain yang
berdekatan untuk mencari peluang pemanfaatan kondisi tersebut, sehingga saat
itulah Kota Mataram akan mengalami surplus tenaga kerja dan persaingan
peluang kerja yang akan berakibat pada rendahnya upah tenaga kerja.
Pemikiran mengatasi pengangguran, setengah pengangguran, pencari kerja yang
sudah barang tentu akan berdampak sosial ini bukan semata – mata masalah Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi saja, tetapi lebih pada penyelesaian secara
menyeluruh yang secara tidak langsung harus melibatkan Dinas-Dinas lainnya
seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, serta dinas-dinas lain yang
memiliki keterkaitan (system) terhadap dampak pengangguran ini. Bahkan perlu
adanya koordinasi lintas sektoral maupun dinas/ Departemen.
Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya para peserta
dalam mendapatkan atau mengembangkan lapangan kerja baru paska pelatihan
selama ini lebih dikarenakan oleh hal–hal diantaranya :
1. Tidak dibekalinya peserta dengan sarana kerja (Toll Kit) seperti alat
perbengkelan pada seorang mekanik kendaraana atau mesin jahit/ mesin
obras dan kelengkapannya pada pada seorang calon penjahit.
2. Ketrampilan yang diberikan selama ini masih terbatas pada pelatihan tingkat
pemula (dasar) dari dua atau iga tahapan pelatihan yang seharusnya diterima
3. Modal usaha peorangan atau kelompok yang tidak dimiliki.
d. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):
90
Kualitas SDM yang tergolong angkatan kerja merupakan penentu utama dalam
menciptakan pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram. Konsep “ kualitas “SDM
oleh masyarakat umumnya diukur pada tingkat pendidikan formal yang diraih oleh
seseorang sehingga sekaligus akan membentuk nuansa status sosial yang melekat
di dalamnya.
Dalam perjalanan waktu yang lalu tingkat pendidikan sebagai simbol kualitas masih
terasa cukup kuat dalam kaitannya dengan kemudahan mendapatkan pekerjaan.
Namun dalam beberapa tahun terakhir ini sangat jelas terasa bahwa pendidikan
yang tinggi tidak selalu identik dengan kemudahan dan menjadi jaminan dalam
mendapatkan pekerjaan. Terkesan secara perlahan telah terjadi pergeseran bahwa
kualitas diukur tidak saja dari tingkat pendidikannya tetapi juga keterampilannya
(skill).
Dengan demikian sebagai upaya yang dinilai akan mampu meningkatkan etos kerja
dan produktivitas seseorang adalah meningkatkan keterampilan mereka untuk
kegiatan–kegiatan yang spesifik sesuai kemampuan dan potensi yang dimilikinya.
Pelatihan keterampilan telah dilakukan seperti pelatihan menjahit, pelatihan
Elektronik dan sebagainya, yang semuanya diarahkan untuk menumbuhkan
keberanian, keinginan dan kemampuan mereka guna menciptakan lapangan
pekerjaan secara mandiri.
Sudah tentu seusai pelatihan keterampilan, harus diikuti dengan langkah
pembinaan terhadap hal–hal yang bersifat teknis maupun manajemen ekonomis.
Dalam melaksanakan pelatihan maupun pembinaan ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Mataram telah melakukan kerja sama dan kemitraan dengan
berbagai pihak terkait, lembaga tehnis serta lembaga yang telah berkembang di
tengah masyarakat setempat. Dalam kaitannya dengan upaya menciptakan SDM
yang terampil ini telah diupayakan mengikutsertakan beberapa lembaga swasta
yang berpengalaman untuk mendukung pelaksanannya, melalui penyempurnaan
terobosan diharapkan akan merupakan langkah yang pertama sangat diperlukan.
Melalui upaya diatas diharapkan akan lahir banyak SDM pencipta lapangan
pekerjaan minimal bagi dirinya sendiri dan keluarganya serta tidak tertutup peluang
akan menjadi pencipta lapangan kerja bagi orang lain.
91
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pembangunan sektor ketenaga kerjaan
dapat mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota
Mataram antara lain meningkatnya keterampilan (Skill) angkatan kerja dari berbagai
bidang keahlian. Semakin tingginya tingkat perlindungan dan peningkatan
kehidupan serta kesejahteraan pekerja yang menjadi perhatian utama antara lain
perhatian terhadap hak pekerja , keselamatan dan kesehatan kerja serta perluasan
keahlian termasuk perlindungan TKI di luar negeri dapat terpenuhi.
Program Transmigrasi dalam skala nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah
adalah mengupayakan pemindahan penduduk dari daerah yang padat
penduduknya ke daerah yang tidak padat penduduknya ( jarang penduduknya ),
sehingga lebih merata dan memungkinkan untuk membuka lahan serta pekerjaan
baru yang lebih mapan. Sedangkan secara umum program transmigrasi bertujuan
untuk memberikan dan meningkatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik melalui
lingkungan, tempat tinggal yang lebih layak dan menjanjikan kelangsungan hidup
yang lebih baik serta dapat membentuk sikap kemandirian. Namum koordinasi
antar pemerintah daerah dalam menyepakati beberapa ketentuan menjadikan
suatu program ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kota
Mataram untuk dapat menjalankan program transmigrasi tersebut secara tepat dan
cepat.
Pentingnya program transmigrasi ini dilaksanakan oleh pemerintah kota Mataram,
mengingat :
1. Meningkatnya jumlah pengangguran dengan kualitas SDM yang relatif rendah,
sehingga tidak sanggup bersaing di pasar kerja.
2. Meningkatnya jumlah petani dan buruh tani yang tidak memiliki lahan untuk
pengembangan usaha.
3. Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat pinggiran yang tersisih akibat
kesempatan dan peluang yang selama ini dimiliki terpaksa hilang karena kalah
bersaing.
4. Semakin beratnya beban sosial yang ditanggung oleh Pemerintah Kota
Mataram akibat tidak seimbangnya daya tampung wilayah.
5. Semakin tingginya tingkat urbanisasi penduduk untuk mencari penghidupan
yang lebih layak di Kota Mataram sebagai kota yang oleh sebagian orang
dianggal lebih menjanjikan untuki merubah status sosial.
92
Dengan demikian program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota
Mataram bertujuan untuk :
1. Mengentaskan kemiskinan penduduk yang disebabkan oleh ketidak berdayaan
penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, peluang berusaha
dan kesempatan bekerja di tempat tinggal asalnya.
2. Memberikan peluang berusaha dan kesempatan bekerja serta memperoleh
tempat tinggal yang layak kepada penduduk yang melakukan transmigrasi
sekaligus mendukung pemberdayaan potensi sumber daya wilayah, kawasan dan
lokasi tertentu yang pemanfaatannya kurang optimal agar dapat tumbuh dan
berkembang lebih produktif.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa program transmigrasi sangat besar
manfaatnya bagi :
1. Masyarakat/Penduduk, dapat meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya,
karena program transmigrasi dilakukan mengarah pada satu ruang yang sesuai
peruntukannya untuk menyediakan peluang bekerja dan berusaha sesuai
dengan kompetensi yang dimilikinya;
2. Daerah tujuan/penerima, terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi untuk mendayagunakan potensi sumber daya setempat
serta mengembangkan peluang berusaha dan kesempatan bekerja yang tersedia
;
3. Daerah asal (Kota Mataram), teratasinya persoalan tekanan penduduk terhadap
lingkungan setempat, sehingga pemerintah Kota Mataram dapat melakukan
penataan ruang, serta berkurangnya beban daya dukung alam dan lingkungan
untuk memberikan peluang bekerja dan berusaha kepada penghuninya.
93
BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA MATARAM
4.1 VISI SKPD
Berdasarkan kondisi Kota Mataram saat ini dan tantangan yang akan
dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang dan dengan mengacu kepada RPJMD
Kota Mataram tahun 2015 – 2020, serta dengan mempertimbangkan kondisi fisik,
ekonomi dan sosial Budaya yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Dinas Sosial,
Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Mataram adalah :
“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT SECARA
BERKELANJUTAN DAN TERCIPTANYA MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI
MELALUI PERLUASAN LAPANGAN KERJA DAN TERAMPILAN BERDASARKAN
NILAI-NILAI RELEGIUS”
4.2 MISIUntuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 4 Misi yang akan dilaksanakan
dalam membangun Kota Mataram selama 5 (lima) tahun yaitu :
1. Meningkatakn optimisme, kesadaran hidup, masyarakat yang harmonis
2. Memperdayakan individu, keluarga dan kelompok social untui meningkatkan taraf
hidup masyarakat
3. Mencegah dan mengendalikan masalah sosial, memberikan bimbingan pelatihan
dan usaha membuka lapngan kerja bagi pencari kerja dan perusahaan-
perusahaan serta meningkatkan animo transmigrasi
4. Menggalang dan mengembangkan potensi summber daya manusia serta
memperkokoh sistem perlindungan dan jaminan social pada masyarakat
5. Mewujudkan peningkatan Koordinasi dan Kerja sama antar
Lembaga/Dinas/Instansi Daerah Provinsi dan Pusat.
94
4.3 TUJUAN DAN SASARAN
1. Mewujudkan masyarakat yang optimisme untuk menuju kehidupan
yang lebih harmonis dan selaras
2. Mewujudkan taraf hidup dan kesejahteraan social masyarakat
3. Mewujudkan kesejahteraan bagi Penyandang masalah kesejahteraan
sosial, indivudu dan masyarakat
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi tenaga kerja
dan memberikan kesempatan kerja
4.4. STRATEGIUntuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mewujudkan Visi,
Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka perlu adanya strategi
yang diambil, yaitu:
a. Melaksanakan bimbingan sosial untuk meningkatkan optimism dan
kesadaran masyarakat.
b. Melaksanakan bimbingan keterampilan dan bantuan sebagai upaya
peningkatan taraf hidup
c. Memberikan pelatihan keterampilan dan usaha untuk membuka lapangan
kerja dan memberikan keselamatan kerja bagi tenaga kerja.` .
d. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknik
dan bimbingan sosial.
Salah satu permasalahan yang dihadapi pada saat ini adalah
kurang optimalnya mutu pelayanan, kurangnya partisipasi masyarakat,
terbatasnya sarana dan pra sarana pelayanan sosial dan tenaga kerja.
Pelayanan berkualitas dapat dilakukan dengan cara terbukanya
akses-akses pelayanan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
serta meningkatnya sarana dan Prasarana pelayanan.
95
1. Meningkatkan kemampuan dan potensi PSKS, lembaga-lembaga
ketenagakerjaan, Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha dan
Lembaga-lembaga lainnya.
Sebagai dinas yang merupakan pelayanan dengan Sumber Daya
Manusia, maka diperlukan lingkungan yang mendukung proses
pelayanan, untuk mewujudkannya maka lembaga-lembaga atau
organisasi-organisasi yang bergerak di Bidang sosial dan
Ketenagakerjaan perlu mendapatkan perhatian untuk dikembangkan.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan para PMKS, dan
Tenaga Kerja.
Peningkatan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS), dan pekerja dimaksudkan untuk memperkuat
kemampuan berinteraksi sosial dan keberfungsian sosial secara lebih
optimal sehingga mereka mampu mengatasi berbagai persoalan
sosial.
3. Mengembangkan kualitas Tenaga Kerja dan PMKS dalam perluasan
lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
Dalam rangka meningkatkan kualitas Tenaga Kerja dan Sumber Daya
Manusia yang mampu bersaing di pasar kerja dan berusaha, Tenaga
Kerja dan PMKS harus mendapatkan pelayanan pendidikan dan
pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan dan permintaan pasar
kerja sehingga mereka mengaplikasikan ketrampilannya baik di dunia
kerja maupun dunia usaha.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Lembaga,
Dinas/Instansi baik Daerah, Provinsi maupun Pusat.
Dengan dijalinnya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak di
Tingkat Daerah, Provinsi maupun Pusat baik Swasta maupun
Pemerintah akan membuka peluang dan memperluas jaringan
pelayanan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
96
4.5 KEBIJAKANStrategi yang telah dirumuskan tersebut, diterjemahkan lebih
lanjut ke dalam rumusan-rumusan kebijakan.
Rumusan kebijakan ini disusun secara konsisten dan spesifik
untuk menjamin agar Penyusunan Rencana Kerja menjadi sistematik
dalam tatanan kerangka logis dan akuntabilitas.
Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:
1. Meningkatkan masyarakat yang optimisme untuk menuju kehidupan
yang lebih baik dan kesadaran masyarakat untuk hidup harmonis
2. Meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat yang lebih baik
3. Meningkatkan kesejahteraan bagi Penyandang masalah kesejahteraan
sosial, indivudu dan masyarakat
4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi tenaga
kerja dan memberikan kesempatan kerja
4.6 INDIKATOR KINERJA UTAMAAdapun indikator Kinerja utama adalah sebagai berikut :
1. Pemberian bantuan anak nakal, Pemulung, BWBLP, ODHA (wanita),
Eks Narkoba
2. Pemberian bantuan anak terlantar
3. Pemberian Anak balita terlantar
4. Kegiatan pemberdayaan social bagi fakir miskin dan daerah kumuh
5. Pemberian bantuan fakir miskin yang mendapat rehabilitasi social
rumah tidak layak huni (RS-RTLH)
6. Pemberian bantuan penyandang cacat, eks. Penyakirt kronis
7. Pencari Kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat
8. Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan
9. Kegiatan pemberdayaan sosial bagi Perempuan Rawan Sosial
(PRSE)
10.Kegiatan pemberdayaan sosial bagi keluarga Muda Mandiri
11.Penanggulangan bencana bagi masyarakat yang mengalami
bencana
12.Penyelesaian perselisihan Hubungan industrial
13.Kepesertaan Jamsostek
14.Pengawasan ketenagakerjaan
97
.
BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
A. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA RENSTRA
Untuk mengetahui keberhasilan program kegiatan maka mutlak diperlukan
adanya konsistensi antara program/kegiatan dan kebijakan pemerintah di bidang
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di mana dalam pelaksanaannya diperlukan
juga indikator-indikator untuk mengukur kemajuan/keberhasilan maupun kegagalan
dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi harus merupakan
serangkaian kegiatan yang sistematik dan teratur untuk mendapatkan dan
menggunakan data serta informasi sebagai dasar perbaikan implementasi program.
Dengan kata lain monitoring dan evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana
dampak kegiatan tersebut terhadap perubahan kelompok sasaran. Adapun manfaat
monitoring dan evaluasi adalah untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan
program dan menilai trend perubahan yang diharapkan.
Monitoring berbeda dengan evaluasi. Monitoring lebih menekankan pada
pelaksanaan program, sedangkan evaluasi lebih menekankan pada perubahan yang
terkait hasil dan dampak program. Sedangkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
diharapkan dapat menjamin apakah program tetap beroirentasi terhadap manfaat
bagi kelompok sasaran dan dapat menilai apakah program yang dijalankan tersebut
efektif, efisien, dan produktif.
4.1 Indikator Pencapaian kinerja RenstraIsu penting dalam bab ini adalah menetapkan indikator kinerja yang akan
digunakan untuk mengukur keberhasilan program Renstra Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota mataram. Oleh sebab itu, indikator yang digunakan
harus disesuaikan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan seperti tercantum
pada BAB IV.
98
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama Kondisi dan Target2016 2017 2018 2019 2020
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya
- Kegiatan Pemberdayaansocial bagi fakir miskin dandaerah kumuh
- Pemberian bantuan fakirmiskin yang mendapatrehabilitasi social rumahtidak layak huni (RS- RTLH)
200KK
150KK
200KK
150KK
200KK
150KK
200KK
150KK
200KK
150KK
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
- Kegiatan pemberdayaan socialbagi bagi rawan social ekonomi(PRSE)
50 or 50 or 50 or 50 or 50 or
Program pembinaananak terlantar
- Pemberian bantuan anakterlantar
- Pemberian batian anak balita
82 or
82balita
82 or
82balita
82 or
82balita
82 or
82balita
82 or
82balita
Program pembinaanpara penyandang cacatdan trauma
Pemberian bantuan penyandangcacat
50org
50org
50org
50org
50Org
Program pembinaaneks penyandangpenyakit sosial (eksnarapidana, PSK,narkoba dan penyakitsosial lainnya)
Pemberian bantuan anak nakal,pemulung, BWBLP dan ODHA
(Wanita), Eks. Narkoba
30 or 30 or 30 or 30 or 30 or
Program PencegahanDini danPenanggulanganKorban Bencana
Masyarakat yang mengalamibencana
L
100%
100%
100%
100%
100%
ProgramPemberdayaanKeluarga Muda Mandiri
Kegiatan pemberdayaan socialbagi keluarga muda mandiri
50 or 50 or 50 or 50 or 50 or
Program PeningkatanKesempatan Kerja danBerusaha
Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan
100org
100org
100org
100org
100Org
Program Perlindungandan PengembanganLembaga PengerahKetenagakerjaan
- Penyelesaian perselisihanhubungan indusri
- Jumlah kepesertaan Jamsostek- Kegiatan Pengawasan
Ketenaga Kerjaan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program Peningkatan Pencari kerja yang mendapat 50 50 50 50 50
99
Kualitas danProduktivitas TenagaKerja
pelatihan yang berbasismasyarakat.
0rg org org org org
100
BAB VIIPENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Mataram merupakan Dokumen Perencanaan pembangunan
yang memberikan arah kebijakan dan Program Pembangunan serta Rencana Kerja
5 (lima) tahun kedepan.
Penyusunan ini mengacu kepada RPJMD Kota Mataram tahun 2016 –
2020, yang di dalamnya memuat Visi, Misi, Stategi dan kebijakan program dinas
sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun kedepan.
Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram
akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), dan RKA-SKPD yang
disusun setiap tahun dalam waktu 5 (lima) Tahun.
Untuk mencapai tujuan Renstra ini perlu dibangun komitmen dan
kesepakatan dari semua stake holder dan mendapatkan dukungan yang optimal
dalam tahapan implementasinya.
Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen
renstra ini akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara pemerintah
baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta unsur non pemerintah baik swasta
maupun kelompok masyarakat agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat
digunakan secara optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang
berkelanjutan. transparan serta akuntabel,
Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Mataram 2016-2020 melibatkan stakeholders terkait. Dan kepada semua pihak yang
bekontribusi dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan
yang setimpal. Tentunya dengan harapan bahwa Dokumen Renstra ini dapat
dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan bilamana dilakukan dengan
dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap jajaran, mitra dan pilar-pilar sosial
serta masyarakat.
Untuk tercapainya tercapainya kondisi yang diharapkan pada akhir
Tahun 2016, maka peran serta masyarakat dan leading sektor swasta sangat
diperlukan
101
Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Mataram Periode 2016 - 2020 ini disusun. semoga bermanfaat.
Mataram, Januari 2016
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota MaTaram
H. AHSANUL KHALIK, S. sosPembina Tk. I(IV/b)
Nip. 19701231 199803 2 069