rancangan rencana strategis (renstra)
TRANSCRIPT
RANCANGAN RENCAN A STRATEGIS (RENSTRA)
P E N G A D I L A N N E G E R I K I S A R A N K E L A SJ L . J E N D . A H M A D Y A N I NO 33
K I S A R A N 2 1 2 1 4 T E L P / F A X ( 0 6 2 3 ) 4 1 3 96
m a i l @ p n - k i s a r a n . g o . i d w w w . p n - k i s a r a n . g o . i d
B
DD engan m em an ja tkan Puji S y u k u r ke H ad ira t Allah
SWT, a ta s R ahm at, Taufiq d an Hidayah-Nya,
Pengadilan Negeri K isaran d a p a t m enyelesaikan
p em b u a tan dokum en R encana S trategis, yang
d iseb u t R enstra Pengadilan Negeri K isaran Kelas IB
2020 - 2024. R en stra ini m engu ra ikan ten tang
T u juan yang d isink ron isas ikan dengan Ind ikator
T u juan , S asa ran d a n Ind ikato r S a sa ran dengan
Target yang d ilak san ak an dal am k u ru n w ak tu 5
(lima) T ah u n dari T ah u n 2020 - 2024.
R encana S tra teg is d isu su n sesua i dengan Hasil R ekom endasi dari
K em enterian P endayagunaan A p ara tu r Negara dalam p e lak san aan Hasil
E valuasi Laporan A kuntab ilitas K ineija M ahkam ah Agung RI T ah u n 2011
d an Ja ja ra n P rad ilan d ibaw ahnya dan S istem P erencanaan Pem bangunan
N asional d ia tu r dalam U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun
2004 yang d ikenal dengan R encana P em bangunan Ja n g k a M enengah
K em enterian /L em baga (RPJM) y a itu dokum en p e ren can aan u n tu k periode
5 (lima) ta h u n d an R encana P em bangunan Ja n g k a Pan jang y a itu dokum en
p e ren can aan u n tu k periode 20 (dua pu luh) ta h u n se rta p e ra tu ran
p e ru n d an g -u n d an g an yang berlaku d an m atrik s p en d an aan n y a
d isesua ikan denganalokasi anggaran yang d iterim a Pengadilan Negeri
K isaran Kelas IB.
D engan te rsu su n n y a R enstra ini, d ih arap k an ad an y a pen ingkatan
tra n sp a ra n s i d a n ak u n tab ilita s k in e ija di L ingkungan Pengadilan
Pengadilan Negeri K isaran Kelas IB dalam m en ja lankan tu g as pokok
d an fungsinya, se rta te rsed iannya dokum en R encana S trategis
M ahkam ah Agung T ah u n 2020-
2024 yang lebih akun tabel. Pengadilan Negeri K isaran Kelas IB ada lah
pe lak san a k e k u asa a n kehak im an yang bertugas m enyelenggarakan
perad ilan g u n a m enegakkan h u k u m d an kead ilan yang b e rad a di K abupaten
A sahan d a n K abupaten B a tu B ara .R enstra ini te lah d iupayakan p en y u su n an n y a
secara optim al, n am u n kam i m enyadari apab ila m asih a d a keku rangan , m aka
tidak te r tu tu p kem ungk inan ad an y a perba ikan -perbaikan d isesu a ik an dengan
k eb u tu h a n prio ritas d an kebijakan p im pinan Pengadilan Negeri K isaran Kelas IB,
Sem oga R enstra ini b en ar-b en ar b e rm anfaa t dalam m en d u k u n g visi Pengadilan
Negeri K isaran Kelas IB y a itu M e n d u k u n g T e rw u ju d n y a P e n g a d ila n N egeri
K isa ra n y a n g A g u n g .
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR j
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Kondisi Umum 1
1.2. Potensi Permasalahan 1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 4
1.1. Visi Dan Misi 4
1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 5
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 9
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 9
3.2. Arab Kebijakan dan strategi Pengadilan 10
3.3. Kerangka Regulasi 12
3.4. Kerangka Kelembagaan 13
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 15
Lampiran : Matrik Renstra
BAB V PENUTUP 21
BAB IPENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM
Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat,
hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan
publik yang baik,sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan
pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga
Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B wajib untuk:
a. mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak;
b. menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan
kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada
beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan
kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di
Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B, telah mendorong setiap bagian pelayanan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan
dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan
1. merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan
publik;
3. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B
dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis
Lingkungan dilakukan terhadap factor internal dan eksternal yang mempengaruhi
keberhasilan Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B secara keseluruhan.
1. Lingkungan Internal
a. Kekuatan
1) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan
melaksanakankegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran Kelas
1B, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian
maupun pengelolaan sumber daya manusia.
2) Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung
pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B.
3) Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B dan seluruh
Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B.
b. Kelemahan
1) Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem
perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja.
2) Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur
masih terbatas.
3) Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi.
2. Lingkungan Eksternal
a. Peluang
1) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat
mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di
lingkungannPengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B dalam rangka
mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum.
2) Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan
Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B dan unsur terkait lainnya untuk
melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Kisaran
Kelas 1B di bidang Pelayanan peradilan.
3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk
melakukan reformasi dan memberantas KKN.
4) Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan,
pelatihan,kursus,dsb.
b. Ancaman
1) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan
2) Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).
3. Faktor Kunci Keberhasilan
Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B
akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung
terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju
Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B Yang Agung sebagaimana dirumuskan
dalam Visi Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B. Berdasarkan faktor-faktor
tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor
Kunci Keberhasilan adalah:
a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Kisaran Kelas
1B.
b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan
Negeri Kisaran Kelas 1B.
d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas
Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B.
Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang
memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci
keberhasilan sebagai berikut:
a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan
tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan
sistem yang saling terkait.
b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada
Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B agar menjadi profesional.
c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.
BAB II
V IS I, MISI ,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
I VISI dan MISI
Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang
tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya
Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Medan.
Visi Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B mengacu pada Visi Mahkamah Agung Rl, yaitu:
“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS 1B YANGAGUNG”
Penjelasan:
1. Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B menunjukkan lembaga peradilan di
lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama dalam
wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Medandan berpuncak pada Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan,
keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
1. M enjaga kem and irian Pengadilan Negeri K isaran Kelas IB
2. M em berikan pelayanan h u k u m yang berkead ilan K ep ad a P en ca ri
K ead ilan3. M eningkatkan k u a lita s kepem im pinan b ad an perad ilan
4. M eningkatkan kredib ilitas d a n tra n sp a ra n s i b ad an perad ilan
II. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan
pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB.Tujuan yang
hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B adalah sebagai berikut:
1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun
2020 sampai dengan tahun 2024 Rancangan Rencana Strategis yang hendak dicapai
Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B adalah sebagai berikut:
(1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti.Transparan dan Akuntabel;
(2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
(3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
(4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;
Tabel 1.
Tujuan Sasaran dan Indikator Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB
REVIUREVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN
NEGERI KISARAN KELAS IB TAHUN 2020
NOKINERJA UTAMA INDIKATOR
KINERJAPENJELASAN/FORMULASI
PERHITUNGANPENANGGUNG
JAWABSUMBER DATA
1 Terwujudnya proses Peradilan yang Pastijransparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan- Perdata- Pidana
Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dibagi sisa perkara yang harusdiselesaikandikali 100%
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara :- Perdata- PidanaYang diselesaikan tepat waktu
Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) dibagi jumlah perkara yang ada (jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya) dikali 100%
PaniteraLaporan Bulanan dan Laporan
Tahunan
c. Persentase penurunan sisa perkara :- Perdata- Pidana
Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurang sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya dikali 100%
Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara Perdata dan Pidana
yang tidak mengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan perkara dikali 100%
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
Perbandingan antara jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi bagi jumlah Perkara Pidana Anak dikali 100%
Panitera. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Index Kepuasan Pencari Keadilan Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase Isi Putusan yang diterlma oleh para pihak Tepat waktu
Perbandingan jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu dibagi Jumlah putusan dikali 100%
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100%
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
Perbandingan perkas perkara yang
diajukan banding,Kasasi dan PK secara lengkap dibagi jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding,kasasi dan PK dikali 100 %
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan
Perbandingan jumlah putusan perkara yang diupload dalam website dibagi jumlah perkara dikali 100 %
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu
Perbandingan jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu dibagi Jumlah putusan dikali 100%
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluiar Gedung Pengadilan dibagi jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar pengadilan dikali 100%
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).
Perbandingan antara jumlah Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum dibagi jumlah pencari keadilan golongan tertentu dikali 100%
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)
Perbandingan antara jumlah putusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah putusan yang sudah BHT
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG
Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan di
bawahnya, telah menetapkan visi.yaitu :
Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret
sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang
terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah.terukur, dan dituangkan
dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk
masa 2010 - 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan
Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan
terdapat 7 (tujuh) area ’’Peradilan Agung”, yaitu :
IKepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2.Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3.Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.
dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan
strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang A
dalam beberapa strategi perubahan pada :
1. Fungsi Peradilan
2. Manajemen perkara,
3. Manajemen Sumber Daya Manusia,
4. Manajemen Sumber Daya Keuangan,
5. Manajemen Sarana dan Prasarana,
6. Manajemen Informasi Teknologi,
7. Transparansi Peradilan dan
8. Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi
arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS 1B.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
ditetapkan.Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B menetapkan arah kebijakan dan
Sasaran strategi sebagai berikut:
1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;
Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung
Rl sebagai pedoman Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber
daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses
Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui:
a. Sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan.
b. Penyelesaian perkara pidana, perdata
c. Penurunan sisa perkara perdata dan pidana
d. perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum
banding, kasasi dan Peninjauan kembali
e. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui:
a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
c. Berkas perkara yang diajukan banding,Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat waktu
d. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan
I I. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program
untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara, dan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan
Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B dalam
pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses
Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui:
a. Perkara prodeo yang diseleaikan
b. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan
Hukum (Posbakum)
2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya
Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui:
- Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)
3.3. KERANGKA REGULASI
Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri
Kisaran Kelas 1B selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya
tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung
susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai
peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang
dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.
NO JENIS REGULASI NAMA REGULASI
1. Surat Keputusan KMA Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1- 144/KM A/SK/l/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
2 Surat Keputusan KMA Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3 Surat Edaran Mahkamah
Agung
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4. Peraturan Mahkamah Agung PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5 Peraturan Mahkamah Agung PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6 Peraturan Mahkamah Agung PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
7. Peraturan Mahkamah Agung Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah
Agungdan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
8. Peraturan Mahkamah Agung PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkmah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9. Peraturan Mahkamah Agung Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkmah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10. MAKLUMAT Maklumat Nomor 1 /Maklumat/Kma/lx/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11 Surat Sekretaris Mahkamah
Agung
Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/ SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN
Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur
organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur
Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B dalam
rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Struktur organisasi Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B disusun berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan
Negeri Kisaran Kelas 1B adalah sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
i » U N G 5 iC N A . ARS’ PARiS
2 .JU N G 5 IC N A I PU STAKAW AN
3-^U N C S 'O N A L BENOAHARA
4.PRANATA KOMPUTER
V
BAB IVTARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. TARGET KINERJA
Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B merupakan lingkungan peradilan umum,
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan
Negeri Kisaran Kelas 1B sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat
pertama..Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Kisaran Kelas
1B telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi
menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:
Tabel: 2
Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB
HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA
N O TUJUAN SASARANrARGET KINEF□A
INDIKATOR2020 2021 2022 2023 2024( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % )
1 2 4 5 6 7 8 9 101. Terwujudnya kepercayaan 1. Terwujudnya proses Peradllan 1. Persentase slsa perkara yang
masyarakat terhadap sistem yang pastl, Transparan dan dlselesalkanperadllan melalul proses peradllan Akuntabel - Perdata 100 100 100 100 100yang pastl, transparan dan akuntabel.
- Pldana 100 100 100 100 1002. Persentase perkara Yang dlselesalkan
tepat waktu- Perdata 73 70 70 70 70- Pldana 100 90 100 100 100
3. Persentase penurunan slsa perkara : Perdata 16 45 20 20 20Pldana 30 50 20 20 20
4. - Persentase perkara Perdata yang tidakm engajukan upaya hukum:
- Banding 62 85 70 70 70- Kasasl 79 85 85 85 85- Penlnjauan Kemball 97 90 90 90 90
- Persentase perkara Pldana yang tidakm engajukan upaya hukum:
- Banding 70 90 95 80- Kasasl 80 90 90 85 85- Penlnjauan Kemball 95 95 95 95
5. Persentase Perkara Pldana Anak yang 5 5 5 5 5dlselesalkan dengan Dlversl
6. Index responden pencarl keadllan yang 85 80 85 85 85puas terhadap layanan peradllan
2. 1. Persentase Isl Putusan yang dlterlma 100 90 90 90 90oleh para plhak Tepat waktu
Terwujudnya penyederhanaan 2. Penlngkatan Efektifltas 2. Persentase Perkara yang diselesaikan 6 10 10 10 10proses penanganan perkara melalul Pengelolaan Penyelesaian melalui medlasipemanfaatan Tehnologi Perkara
3. Persentase berkas perkara yangdiajukan banding,Kasasl dan PK secara lengkap dan tepat waktu 95 95 85 85 85
PerdataPidana
100 95 100 100 100
4. Persentase putusan perkara yangmenarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1
0 0 0 0 0
harl setelah diputusan
3. Terwujudnya pelayanan akses 3. Meningkatnya Akses Peradilan 1. Persentase Isi Putusan yang dlterimaperadilan bagi masyarakat miskin bagl Masyarakat Miskin dan oleh para plhak Tepat waktu 0 0 0 0 0dan terpinggirkan Terpinggirkan Perdata
Pidana100 100 100 100 100
2. Persentase perkara yang diselesaikandlluar gedung Pengadilan 0 0 0 0 0
3. Persentase Pencarl keadilan GolonganTertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum). 30 10 10 10 10
PerdataPidana
95 95 90 90 85
4. Terwujudnya pelayanan 4. Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata yang 20 10 30 30 30Terhadap Putusan Pengadilan dlbndaklanjuti (Eksekusi)
6.2. KERANGKA PENDANAAN
Keberhasilan Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B dalam pencapaian target
yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan,
yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target -
target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait
dengan target - target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan
untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN.Pendanaan yang
diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B, untuk periode
Renstra Tahun 2020 - 2024 Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar
Rp.4.977.203.000- menjadi sebagai berikut, yaitu:
Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B Tahun Anggaran 2019 mendapat Pagu
Definitif untuk DIPA 005.01.2.400389 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut:
3. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar
Rp 3.675.498.759,-(Tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat
ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu
rupiah) Realisasi Anggaran Pembayaran dan Tunjangan Pegawai sebagai
berikut:
NO Jenis Belanja Pagu(Rp)
Gaji dan Tunjangan 3.627.466.000
1 Belanja Gaji Pokok PNS 1.598.280.000
2 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.000
3 Belanja Tunj. Suami/lstri PNS 128.457.000
4 Belanja Tunj. Anak PNS 32.030.000
5Belanja Tunj. Struktural PNS 35.860.000
6 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.314.905.000
7 Belanja Tunj. PPh PNS 1521.425.000
8 Belanja Tunj. Beras PNS 76.476.000
9 Belanja Uang Makan PNS271.100.000
10 Belanja Tunjangan Umum PNS 18.910.000
b. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Non Operasional mendapat anggaran sebesar Rp 2.601.821.000,- ( Dua Milyar Enam Ratus satu Juta delapan ratus dua puluh satu ribu Rupiah) Belanja Non Operasional Perkantoran sebagai berikut:
Rincian Belanja Barang Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2019
No { raian Paiiu Belanja
RpRealisasi Belanja
Rp
1. Belanja Barang Non Operasional 4.200.000,- 4.100.000,- 97,62
2- Belanja Peijalanan Dalam Negeri 93.420.000,- 89.426.738,- 95,72
3. Belanja Barang Operasional 448.373.000,- 433.972.841,- 96,79
4. Belanja Barang Persediaan 54.018.000,- 53.844.093,- 99,68
5. Belanja Jasa 115.549.000,- 96.909.309,- 83,87
6. Belanja Pemeliharaan 302.277.000,- 303.994.106,- 100.57
Jumlah 1.017.837.000,- 982.247.087,- 96,50
c. Untuk Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung adalah Rp 331.900.000,- ( Tiga ratus tiga puluh satu juta Rupiah) Belanja Non Operasional Perkantoran sebagai berikut:
No 1 raian Pami Belanja Rp
RealisasiBelanja
Rp'1. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin231.900.000,- 230.612.000,- 99,44
2. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bagunan
100.000.000,- 99.570.000,- 99,57
Jumlah 331.900.000,- 330.182.900,- 99,48
1 ..........4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Nomor DIPA 005.03.2.400390 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Sebesar 266.480.000,-. (Dua ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai berikut:
No 1 raian Pami Belanja Rp
RealisasiBelanja
Rp
%
1. Belanja Peijalanan Dalam Negeri
67.400.000,- 67.160.250,- 99,65
3. Belanja Bahan 105.140.000,-105.060.000,-
68,30
4. Belanja Barang Persediaan 62.740.000,- 61.850.330,- 98,59
5. Belanja Jasa 31.200.000,- 31.200.000,- 100,00
Jumlah 266.480.000,- 265.270.580,- 99,55
BAB IV PENUTUP
Reviu Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kisaran Kelas
1B Tahun 2020 - 2024 pada tahun 2019 diarahkan untuk merespon berbagai
tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis,
baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan
upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang
tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama
kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang
diharapkan.
Rancangan Rencana stretegis Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B
harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra renstra
ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan
dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran
tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Rancangan Rencana stretegis ini pula, diharapkan unit-unit
kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B memiliki pedoman yang
dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program
selama lima tahun yaitu 2020-2025, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri
Kisaran Kelas 1B dapat terwujud dengan baik.
MATRIK RANCANGAN RENCANA STRATEGIS KINERJA 2 0 2 0 - 2 0 2 4VI5I : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Kisaran Yang Agung"
M ISI : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kisaran;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadailan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kisaran;4. Meningkatkan kreadibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kisaran.
Tujuan Strategis
Uraian
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasan nya terpenuhi
Target2020
Sasaran
Uraian
1. Terwujudnya ProsesPeradilan yang pasti,Transparan dan Akuntabel
Indikator Kinetja
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
Perdata Pidana
b. Persentase Perkara:
PerdataPidana
Yang diselesaikan tepat waktu______
c. Persentase penurunan sisa perkara:
Perdata Pidana
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum:
Perdata• Banding• Kasasi• PK
Pidana• Banding• Kasasi• PK
e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
Target Kinerja(%)
2020 2021 2022 2023 2024
100100
73100
1630
6279 97
7080 95
100100
70100
3520
708590
909090
100100
70100
2020
708590
809090
100100
70100
2020
708590
958595
2020
708590
808595
PeningkatanKinerja
100100
70100
Strategi
Kebijakan Program
ProgramDukunganManajemendanPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatusMahkamahAgung
ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
Kegiatan
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA
4.822.184.000,-
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Anggaran(Rp.)
325.000.000,-
274.700.000,-
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
85 80 85 85 85
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penyelesaian perkara
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
100 90 90 90 90
b. Persentase perkara yag diselesaikan melalui Mediasi
6 10 10 10 10
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu - Perdata
Pidana95100
9595
85100
85100
85100
d. Persentase putusan perkara (Tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam wakti 1 hari
0 0 0 0
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan
PerdataPidana
10100
10100
10100
10100
10100
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
0 0 0 0 0
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dapat memenuhi butir 1 dan 2
c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)- Perdata- Pidana
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)
3095
1095
1090
1090
1085
20 10 30 30 30
NOTULA RAPAT
RAPAT PEMBAHASAN TARGET RENSTRA 2020-2024TA.2020
PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS 1B
ACARA
HARIPEMBAHASAN SAKIP 2019 DAN RKT DAN RENSTRA 2020 - 2024
Kamis
9 Januari 2020
RUANG RAPAT KPN
PUKUL 09.00. WIB
TANGGAL
TEMPAT
WAKTU
PESERTA RAPAT: 1. KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB
2. WAKIL KETUA
3. PANITERA
4. SEKRETARIS
5. PARA PEJABAT STRUKTURAL
6. PARA HAKIM PENGAWAS BIDANG
RAPAT DIBUKA OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB
HAL-HAL YANG ADA DALAM RAPAT :
KETUA PENGADILANNEGERI :
1. Dengan berakhimya Tahun Anggaran 2019 maka PN Kisaran punya kewajiban untuk
mebuat SAKIP 2019 yang terdiri dari pembuatan dan pembahasan Indikator Kineija
utama (IKU), Reviu Renstra 2015-2019, dan Rancangan Rencana Startegi Tahun 2020-
2024, PKT 2019, ,RKT 2020,RKT 2021, PKT 2020, Rencana Aksi Kineija Tahun 2020.
2. Mengingat RPJM atau Renstra 2015-2019 akan berakhir ditahun ini maka kita dituntut
untuk membuat Renstra 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB.
3. Untuk membuat renstra tersebut harus kita lihat grafik atau target-target yang telah kita
capai ditahun sebelumnya untuk dapat menentukan besar target tahun 2020 - 2024.
4. Target yang ingin kita capai tidak perlu tinggi namun target yg mungkin dicapai dengan
melihat
Data-data perkara yang mungkin kita targetkan tinggi dan juga target yang kita buat
disesuaikan dengan kondisi yg dapat dilihat dari register baik register pidana atau
5. Petakan target mana yang sulit kita capai dan target mana yang melebihi target buat se
nyata mungkin akan capaian kineija kita bisa tinggi di tahun 2020.
perdata.
W A K ILK ETU A PEN G A D ILA N N EG ERI K ISA R A N KELA S IB :
1. Dilihat dari capaian dari tahun ke tahun PN Kisaran di kondisi capaian yang
cukup tinggi dalam capaiannya.
2. Untuk Renstra 2020-2024 target tahun sebelumnya ini dimaksudkan agar bilamana
kondisi dilapangan atau tahun berjalan ada kendala tidak terlalu jauh dari target yg
ingin dicapai.
Panitera:
1. Dilihat dari renstra tahun sebelumnya atau penetapan kinerja tahun 2018 nampak bahwa
ada beberapa target yg tidak tercapai bahkan jauh dari target untuk yang demikian agar
dibuat target serealistis mungkin agar capaian memenuhi target.
2. Terutama untuk sasaran strategis tentang diversi mengenai perkara anak, perkara
yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari
setelah putus, dari reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) perkara yang dimaksud adalah
perkara Tipikor, Akan tetapi untuk perkara lainnya, dengan adanya Sistem Informasi
Penelusuran Perkara yang terintegrasi ke website Pengadilan Negeri Kisaran, setiap
amar putusan dapat diakses secara online. Setiap perkara yang diputus maka amar
putusan wajib diinput ke SIPP dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus,
sehingga langsung dapat diakses oleh masyarakat. sedang Pengadilan Negeri Kisaran
tidak menangani perkara tipikor, dan perkara yang akan eksekusi maupun mediasi ini
kita harus membuat catatan penting untuk hal ini.
Sekretaris:
1. Untuk target yg berhubungan dengan tayangan di website agar hakim pengawas bidang
terns memonitor s agar perkara yg putus agar dpt di upload agar pencari keadilan mudah
mendapatkan informasi.
2. Untuk target capaian posbakum PN Kisaran selalu mencapai target dari tahun
ketahun sehingga tidak ada kendala untuk membuat target tahun berikutnya.
Panmud perdata:
1. Di Perdata yg sangat sulit dicapai adalah target untuk penurunan sisa perkara dan
mediasi untuk target 2 sasaran strategis itu jgn terlalu tinggi agar dapat mencapai target.
Panmud Pidana:
1. Untuk target yg sulit dicapai adalah Diversi perkara anak km banyak hal diluar
ke mampuan kita untuk mencapai target yg kita buat dari tahun ke tahun
2. Diversi anak sulit dicapai.
Panmud Hukum :
1. Di bagian kepaniteraan hukum capaian IKM PN Kisaran 2 tahun terakhir
selalu mencapai target untuk renstra 2020-2024 kita cukup berani mentargetkan 85 %
karena sudah banyak pelayanan kita yg cukup bagus sehingga para pencari keadilan
cukup puas.
Kasub Perencanaan,IT dan Pelaporan
1. Siap untuk mendukung agar capaian target dapat tercapai dan ada peningkatan tahun
berikutnya
Kasub TU dan keuangan :
1. Untuk bagian TI dan keuangan karena berhubungan langsung dengan posbakum siap
untuk melakukan realisasi anggaran sesuai dengan D1PA yang ada agar capaian
Realiasasi anggaran untuk posbakum atau pengacara piket mencapai target.
Setelah teijadi pembahasan tentang Rencana Kineija tahun 2020 dan Renstra 2020-2024 ( hasil
bahasan tertuang dalam Indikator Kineija utama (IKU), Reviu Renstra 2015-2019, PKT 2020,
PKT 2019,Rencana Aksi Kineija Tahun 2020, RKT 2020,RKT 2021) maka rapat ditutup
pukul 10.30 WIB oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IB.
PIMPINAN RAPAT
PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB
RAPAT PENYUSUNANAN LAPORAN KINRJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP) TAHUN 2019