CLINICAL GOVERNANCE AND DRUG MANAGEMENT IN HOSPITAL

Dosen pengajar: Dr.dr. Meliana Zailani, MARS

KELOMPOK 2 KARS REGULERBetty Lusiana (1006745966)

Frieda Ayu Prihadini (1006746054) Nur Arini Batubara Vera (1006746180)

Pendahuluan

Farmasi

Salah satu logistik RS yang menyerap anggaran

Kebijakan Pemerintah untuk pengaturan obat

Patient safety

Urgensi Clinical Practice Guideline termasuk drug treatment

Isi• Landasan hukum : Permenkes RI Nomor

HK.02.02/MENKES/068/I/2010

Pasal 5

(1) Instalasi Farmasi Rumah Sakit wajib mengelola obat di Rumah Sakit secara berdaya guna dan berhasil guna.

(2) Instalasi Farmasi Rumah Sakit wajib membuat prosedur perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pemantauan obat yang digunakan fasilitas pelayanan kesehatan.

Lanjutan Isi

Manajemen Farmasi yang rasional

Manfaat :

Pengawasan penggunaan obat

Membuat dan mengimplementasi drug

treatment guideline

Mekanisme subsidi obat

Lanjutan IsiProses Perencanaan Anggaran Obat

RS menyiapkan permintaan obat untuk satu tahun

Depkes bernegosiasi dengan RS tentang obat&kuantitasnya

Namun RS merasa kalau tidak dapat bersuara banyak dalam

penentuan final, sehingga suplai obat yang diberikan

tidak mencukupi, hanya sekitar 60% saja. Masalah utama adalah banyaknya

sumber dalam pengadaan obat, ketidaktersediaan obat

generik menyebabkan tingginya pembiayaan pasien

out of pocket.

Lanjutan Isi

Regulasi Obat

Regulasi obat menyangkut registrasi, inspeksi,

laboratorium, informasi, administrasi, sisi hukum,

dan keuangan, namun yang utama adalah

registrasi obat, inspeksi obat, dan analisis obat.

Lanjutan Isi

Perencanaan Perawatan

Perencanaan perawatan

adalah proses menetapkan tujuan dan intervensi

berdasarkan identifikasi kebutuhan pasien yang kemudian

merencanakannya Perencanaan

perawatan merupakan

persyaratan inti dari terapi

pengobatan yang terstruktur

Fase-fase Proses Perawatan sebagai berikut :

3. Integrasi masyarakat dengan lingkungan

Lanjutan IsiIntervensi pengobatan diidentifikasi untuk memenuhi kebutuhan pasien dibedakan ke dalam kategori :

Saran&informasi

Intervensi pengurangan dampak buruk

Intervensi resep oleh dokter spesialis

Rehabilitasi residensial

Pengobatan dalam rawat inap

Intervensi psikososial terstruktur

Lanjutan Isi

Clinical Governance in Drug treatment

Clinical Governance adalah kerangka kerja yang penting untuk memastikan kualitas dan keamanan dari pelayanan kesehatan sebagai alat kunci untuk memberikan pengobatan yang aman dan efektif serta konsisten dengan clinical guidance / standar yang tinggi yang terus berkembang.

Lanjutan Isi

Implementasi Clinical Governance dalam Drug treatment harus up to date, karena :

Banyak pedoman baru berbasis bukti praktek klinis, termasuk penyalahgunaan dan ketergantungan obat.

Drug treatment adalah sektor pengobatan yang kompleks, yang terkait dengan kesehatan, perawatan sosial, peradilan pidana, dan batas-batas organisasi,

Lanjutan Isi

Clinical Governance berfokus pada drug treatment akan ada

prioritas yaitu dari segi keamanan dan

kompetensi staf klinis

Dalam sistem Clinical Governance salah satu elemen penting adalah audit klinis dimulai dari

pengaturan standar, pemantauan kinerja

terhadap standar, mengambil tindakan

untuk meningkatkan diri lalu penelaahan lebih

lanjut.

Lanjutan Isi

Clinical Governance adalah suatu peraturan / statuta bagi hampir seluruh organisasi yang terlibat dalam memberikan drug

treatment

Pemain utama dalam drug treatment :

Local drug Partnership

Primary Care Trusts

Mental Health Trust

Primary Care Providers

The Voluntary and private sectors

Lanjutan Isi

Konten Clinical Governance yang berhubungan dengan

Drug treatment :

•Safety•Clinical and Cost Effectiveness•Governance•Patient Focus•Accessible and Responsive Care•Care Environment and Amenities•Public Health

Lanjutan Isi

Proses Pelaksanaan Clinical Governance dalam Drug treatment :

• Clinical Audit• Timing the process• Involving others

Standard untuk drug treatment

• NTA/ Healthcare Commission Service Review criteria

• Race Equality Schemes oleh Commission for Racial Equality (CRE, 2002)

Pembahasan

Manajemen farmasi yang rasional agar efektif dan efisien

•Pendekatan sistem dan komitmen dalam pengaplikasian kebijakan

Tiga area yang dapat diintervensi dalam manajemen farmasi :

•Mengembangkan peresepan obat dalam pelayanan primer dalam menghadapi tantangan pengendalian biaya obat.•Meningkatkan ketersediaan obat pada RS Umum•Meningkatkan Drug Quality Assurance

LESSON LEARNED

Perlunya mengkondisikan untuk diterapkannya drug treatment guideline yang

berdasar pada evidence-based dengan memberikan mandat

yang jelas, dan membuat budget yang efektif.

Langkah awal adalah dengan mengembangkan informasi tentang

obat yang terpusat, mengembangkan pelatihan tentang informasi obat

yang dibangun berdasarkan evidence. Selanjutnya untuk kepentingan

treatment guideline, diawali dengan langkah pemberian pelayanan pasien

serta pemberian resep yang baik.

Pada akhirnya proses pengobatan dan perawatan dapat

mendukung dari segi financial maupun

patient safety.

SARAN

Strategi yang dapat ditempuh :

Menetapkan informasi obat yang terpusat dengan dukungan pelatihan yang memadai serta peralatan yang cukup termasuk computer, internet serta referensi material. Secara nasional perlunya komite pengembang untuk mempromosikan peresepan obat yang rasional termasuk pelatihan anggota komite, fasilitasi pertemuan grup untuk mengadaptasi Clinical Practice Guideline.

Menetapkan penilaian terhadap pengadaan obat di RS termasuk penyimpanan dan proses distribusinya.

Membantu pengadaptasian hukum tentang obat agar sesuai standar.

Kelompok 2 mengucapkan … Terima Kasih