282 Hukum dall Pembangunan

PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU DI INDONESIA

Hendra Tanu Atmadja

The loss due to the infringement to Il1lellectlial Property Rights especially to copyright is vel)' high. Indonesia is dubbed as "Heaven for Piracy". Evel)' year, the state has suffered a loss in the alllOll1lf of 40 billioll rupiah ill lax because of the p iracy. Dllc to the economic growth and the buying power of the people, approximately 40 lIIillioll Casselles alld CDs are absorbed by the market every month . But of the abovemellliolled number, only 2 million of cosselles as weI/ as CDs are produced by the official producers, whereas the rest totaling 38 lIIil/ioll cosselles alld CDs are supplied by the pirates .

I. Pendahuluan

Latar Belakang

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masal ah serius di Indonesia. Bahkan, Indonesia pernah d ikecam dunia internasional, karena lemahnya perlindungan terhadap hak cipta musik atau lagu . Penelitian tentang perlindungan Hak Cipta di bidang musik atau lagu menjadi penting, setidak-tidaknya karena empat alasan.

Perlama, kerugian akibat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia terutama akibat pelanggaran Hak Cipta cukup besar ' .

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M .03.PR .07.1O. Tahun 2000, istilah "Hak Kekayaan Imelektual " (tanpa kala "Alas"), dapat disingkat dengan "HKI " telah resmi dipcrgunakan dalam UU Paten 200 1, UU Merck 200 I, UU Hak Cipta 2002 , jadi hukan lagi "Hak Kekayaan Atas Intelektual " (HAKI). Alasan peru bahan, amara lain . ada lah umuk lebih menyesuaik<t n dengan kaedah hahasa Indonesia yang tid'lk Illenuliskan kata depan sepert i "" atas" atau ''llari '' . terUlama

Jallllari - Marel 2003

Perfindllngan Hal Cipra MllSik alall Lagll di indonesia 283

Pada tahun 1999, petugas Bea dan Cukai Bandara Imernasional Soekarno­Hatta. l11el11bongkar 80 koli barang impor dari Malaysia , karena barang iw telah mengenclap lebih dari 30 hari . Setelah dibongkar. ternyata paket itu berisi 65.000 kaset porno dan 9.000 YCD ilegal. Akibat masuknya YCD ilegal ini. negara dirug ikan sebesar Rp. 3.655 milyar. Sejak periode 1999, total barang yang dapat dicegah masuk melalui bandara dengan jenis CDNCD dan piranti lunak sebanyak 263.948 keping dengan

kerugian negara sebesar Rp. 788.994 milyar' . Berdasarkan laju ekonomi dan daya beli masyarakat, dalam saw

bulan sekitar 40 (empat puluh) juta kaset dan CD diserap pasar. Tetapi dari jumlah lersebul hanya c1ua juta kaset dan CD saja yang diproduksi oleh prociuscr resmi. Seclangkan sisanya seJumlah 38 (tiga puluh delapan) juta kep ing kaset dan CD elipasok oleh pembajak. Stiker PPN umuk kasel a"alah Rp. 850.- (elelaran raws lima puluh rupiah) dan umuk CD Rp. 3.000.- (Iiga ribu rupiah). Jib rata-rala stiker PPN Rp. 1.500,- (scrihu lima rOll", rupiah), maka kerugian negara dari sliker pajak acla lah : Rp. 1.500.- x 38 jUla = Rp . 57 Illilyar per bulan: Rp. 57 Illilyar x 12 bulan

= Rp. 684 l11ilyar per tahun'. Akibat pembajakan di bidang musik atau lagu. selain negara telah dirugikan dalam jumlah ya ng besar dari sektor pajak yang mencapai sekitar 684 milyar rupiah selahun untllk kaset dan CD. demikian juga pencipta lagu mengalami kerugian yang besar , karena lidak menerima royalti.

Beberara waktu lalu. Rimo Harahap meluncurkan "50 Tahun Emas Rinto Harahap". Album itu diedarkan sebanyak 5000 keping, dan elia ridak pernah membuat ulang album tersebur. Dalam kenyataannya. eli sejllmlah [Oko. dijlla l album bajakan. dan jumlahnya mencapai ratusan ribll keping Akibatnya, royalti yang diterima oleh Rimo Harahap sehagai pencipta iagu yang dulu seliap tahun mencapai Rp. 250 juta, kini menurUl1

drastis menjadi Rp. 20 juta".

UIl!uk istilah. Ahmad Zen LJmar Purha. "Pnknk-Poknk Kehijakall Pelllhangunall Sistem IIKI N;lsinnar. /li/k//!H Bisllis, JUrl/al . Vol. 13. (A pril 10(1). hal. 8.

~ 163.948 CD/VeD lIegal Masuk Sejak April - Negara Dirugibn Rp. 7R8.Y94 Mi!yar­Be Gandara Bllllgkar 80 koli VeD impor. SIIOf(l Karyo, [3 Septemher 1999 .

. ' PL'rliltullgan IIlI diuasarkan pada tlata yang JiperoJeh dan KOIIII}({S. talJgga! .5 Nopelllher 2002: "Masalah 1\:lllhapk;1I\ Kasel I3l,,'rkeuoK Populis Melllhulluh Kre:tlivit;Is"

.1 R1I1t!1 I-LII";lil;lp. S'/wm P(,lIIho/llln/(/l/. 29 Man:! 2000 .

. "'01/101' 2 TO/IIUI XXXIII

284 Hu.kulll dan Pembangll1wll

Contoh lain, Lies Hadi Shandy, serelah bekelja keras ia hanya dapat Rp.20 jura dari album Dewi Yull dan Rp. 12 jura dari album Tirik

Puspa, karena banyaknya bajakan kedua album tersebutS

Candra Darusman, General Manager YKCI (Yayasan Karya Cipra Indonesia)" . dalam wawancara dengan SCTV, mengungkapkan bahwa. Indonesia adalah ,. Surga Pembajakan HKI , bahkan seriap tahun negara dirugikan sebesar Rp.40 milyar. karena rerjadinya pembajakan·' . Pembajakan dilakukan di beberapa daerah. antara lain , di Jakarta, Surabaya, Bandung. Semarang bahkan hampir di seluruh kota-kota besar

di Indonesia'-Dalam dua dekade belakangan ini. pembajakan rekaman musik

telah menjadi bisnis yang sanga! menguntungkan tidak saja eli Indonesia. lClapi juga di Amerika Serikat. Dalam sebuah laporan HOllse Reporl pad a rahun 1981 . dikatakan bahwa volume perdagangan dunia yang dilakukan oleh para pembajak di Amerika Serikat, pada \Vaktu itu. relah melebihi

100 jura dollar Amerika:' Estimasi ini mengindikasikan bahwa pembajakan rekaman telah merugikan industri rekaman Amerika Iebih dari 400 jura dollar Amerika dalam sam tahun , dibandingkan dengan penjualan resmi

tahunan sejumlah 3.5 milyar dollar Amerika seriap tahunnya9 Hal ini dapat c1ilihat dari kemerosotan indusrri rekaman sekarang ini rerurama yang diakibarkan oleh penjualan rekaman-rekaman bajakan.

Berdasarkan laporan liP A IllIIernariollal IlIielleCilial Properry Allial/ce) diseburkan ballWa sejumlah negara yang cukup parah melakukan

'i Lies Had; Shandy & Rillto Ha ra IJ ap. Kompas. Sahtu . 3 Mei 2000 .

e, Yayasan Karya Cipta Indonesia. adalah sebuah organisasi nir laha yang didirikan paJa .funi 1990 alas pr,lkarsa beberapa penciprfJ Illusik!lagu Jan senirnan musik umumnya yang merasa hak ekollomi mereka kurang mendapat penghargaan lerul'll11a Llalam hidang royalti.

7 WawaIH.:ara liengall Camlra Darllsman (General Manager YKCI) . SCTV rada tanggal 30 April 2000. Sec.lra kesduruhan Indonesia tdah "Illelll:uri" pellJapatan Arnerika Serikat Jebih dari 217.9 juta dollar AS (khih Rp. 450 milyar) dari pemh<'ljakan prod uk film. rerangkat iunak hisnis aplikasi, rekaman Illusik, per<lngkat lunak hihurllll rumah (1lOlIIe el1terraillmellt sotill'ore) tlLln huku. Lillat juga "Kawasiln Asia Yang Dinilai Sebagai "Surga Pemhajak:.!n", Komp(fs, Rabu. 26 Maret 1997.

II H.R . Repnrl No . 487. 92t1 Cong .. 151h Sept. 2 ( 1971). Frank L. Fine, ·'Rt:l.:oru Piracy And Modern Prohlems of Innocent Infringement: A COlllp;u<lt ive Analysis of United States And British CopyriglH Law" , S(/1I1<I Clara LalV Revielv, Vol. 21, (1981 ). hal. 361.

<.) Tillie. Maret 10. 1980. hal. 70.

iam{({ri - Mare, 2003

Perfil/dul/gall Hal Cipla Mllsik arall Lagll di /lIdollfS/O 285

pelanggaran hak cipra, amara lain, Cina, Taiwan, India, Korea, Malaysia dan Indonesia ill.

KedI/o, menurut laporan tallUnan Special 301" yang dikeluarkan oleh KalliO!" Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR - VI/ired Slain Trade l?el'rescl1Iatil'e). Indonesia sebelulll Iahun 2000 merupakan saIu-salUnya negara ASEAN yang masih Illasuk ke dalam kategori Prioriry Watch Lisl (daftar negara yang menjadi priorilas UllIuk diawasi) untuk

Kasus-kasus pelanggaran HKI 12, Kedudukan ini sekelas dengan negara­

negara lain sc:pert i Cina. Bulg.aria. Israel. Malaysia, Brunei Darusalam dan Afrika Seialan. Indonesia. se.lak 1995 sudah Illasuk ke dalam dahar S"n;al 301. hahkan pada tahun 19<)X. Indonesia dimasukkan ke dalam kategori pf{oriry ~V(lfch LisT, sliatu kategori yang tergolong berat dalam danar yang dikeluarkan USTR. Konsekwensi dimasukannya ke dalam kalegori Priori,,; Wordl Lis!. ialah dapat berakibal Iimbulnya relaliasi di bidang ekonomi oleh Amerika Serikat". Akibal pelanggaran Hak Cipta di Inoonesia, inulistri rekaman Amerika Serikat mengalami kcrllgian US 5)

17.+.6 JUIa pad a Iahun 200 I".

'q .\lI{/m !J('II/h(lrt/(II/ . Ibhu. 19 .lull 2000.

Ii IP AS IA . IlllCllcClll,1I Prnpl'n~. M;lrke:ting anJ COlllllltlllic;t1ioll-" Law. VI. 9. No.9. iN \)VClllhcr 19% ). hal 23. SI..'[iap tahu. 1ll1..'1ll1 ru[ Sl'C1iull 19\H1. Trauc Au T:t!lUli 1974. :-'L'hagal lll:lil:1 Y,III~ (dill diam:I1Hklllell okh Olllnihus Trade Au T:lllull 1988 (disehul ~pI..'Cla! 30]). U.\ Trade Rep resel1 ta[i vl' (USTR) Il1eI11111[;1 1lIa~UK;11l U:11"I puhliK \ccar:1 [l'rtLlIi~ yang Il1cnY;lllgku l "[IlHbLIIl . KehiJabn dall praK[ek-praklck" negara-!H:gara aSlng d:dalll 1l1t'lllllhlll~1 il:1K kl.'kilya;lll illteleKlual illdu~tn A!Ill'rib Sl'ribl. Ml'lIurut l lndallg­l illt.ialig d:11l "l'.\arah leglslatit. SpeCI;t] 30i aualah ;tlaL lIl'g()slasi unLu!,: IlK'JlIpcrhaiki prakll'k·praktt:k pcrdagangilll pt:lllerlntah AlIIenb i.kng:tn par:t milra dagallgny". y,lllg 1lll'lllheri dampaK negalif lerltadap pe:rlinliuligan hak kd:lyaan rlllekklual dan indusll"I AllleriLI. Dl:llgall lLl)U;11l UIlIUK 1lll:llIilih Ilcgara-uegara Y;lIlg ··! illdak:ill . kehijakan alaU

pr:lkld'plr:tkldnya dl;tngg,lp -"udall sanga! :-t:nus" lIllluk di!ll;ISubll kc da!:tm dafb! [>1"1\11"11\ ' j:'lft:lg11 (\llI tllril's. yang dilargl'lk:tll 111ltuk diambillind;tkall khu-"us.

I ~ Alllllad Zl'1l t;111;11" !Jurha. "!mhll ll'~1<l tvla:-uK \\1,1\1..'11 1..1."[ AS" 1\(llllfl(lS . Kaillis. t;lIIggal

~ Me; 20()O.

I~ I!ltCrtl:tli{ln.ti IllIelll:Cll1:11 Property Alli;ulL"l'. 20(}2 S(ln 'j(/i /?elwrr. Illdo!ll'S1;t EXl'cutive:

Sllllllllar~ (.~()(J2) . liaL 140.

1.1 Dipilllpill 1I1e11 MPAA (Molillll PiC/w(' ils.I"ocialfllll f!l <-111/('/'/1'(/1. mdu.qri !\Illcnb Serik;lt hl'r~alU UllLUK bers,tll1;t-Salll;t 1IIl:11lhl:[l\uk IIPA (/1I{el"llOflOl/o/ !W('I/edl/o! ['1"011('1"/.\

A/liulln'l . RIAA rRecordillJ!, IIIt/us!I"\" !ls.we;arioll ol AlIIl'I"iwj dan NMPA (Nlll;rlll(// MUSIC

!Jflhfis/leI"S AS.\"rl(·i{/liOlI) lIi 'Inl~lr'llIy'l jUg;'l sdxlgai il1lggola dari IIPA . Sil1l01l frlth. IV!lIs/(

(/Ild GI{lyn.''':/II. (Edinhurgh University Prcs~. 1993). haL .11.

NOlllor 2 Tall/Ill XXXIIl

286 HukU11l dan PembangflllGll

Sejak tahun 1988, berdasarkan ketentuan Special Acr 301, U.S. Trade Represellfarive Illendapat kewenangan untuk mengevaluasi negara­negara mitra dagang Alllerika yang dianggap telah merugikan dan Illelanggar HKI Illilik warga Alllerika Serikat. kemudian menerapkan sanksi dagang bagi negara yang bersangkutan.

Mulai awal 1980an, sejullliah asosiasi inuustri Amerika te lah mempersiapkan laporan temang klaim yang diajukan akibat kerugian yang uialami pelanggaran HKL Misalnya, pada tahun 1985, IlPA (1lIIemalional

IlIIellecfllal Properly Alliance)," yang terdiri dari tujuh asosiasi perdagangan yang mewakili industri komputer. film. musik dan penerbit. menyampaikan laporan kepada IlIIemaliollal Trade Commission of America_ melukiskan dampak dari pembajakan ilak cipta terhadap industri ini di sepuluh negara. Tujuh di amaranya adalah negara-negara Asia , amara lain. Indonesia, Malaysia. Filipina. Korea Selaran. Singapore"' . Thailand dan Taiwan . Laporan llPA mengestimasi bahwa kerugian US $ 1.5 Inilyar setahun sebaga i ak ibat dari tidak layaknya Undang-Unclang

Hak Cipta di negara-negara tersebut 17.

Kongres Amerika ternyata dapat menerIllla kepriilatinan perusahaan-perusahaan Amerika tersebu[. Amerika memutuskan umuk mengambil tindakan. yang didasarkan pada dua alasan penting, yang salll menyangkut isu ekonomi. dan yang lainnya menyangkut isu politik. Penama. nilai HKI terhadap ekonollli Amerika telah ll1enillgkat secara sigllifikan. Untuk Hak Cipta saja, telah ll1elllberi kontribusi lebih dari US $ 153 Illilyar. Illenguasai lebih dari 2 persen angkatall kerja. mell1punyai

1.'i Bcrdasarkan laporan IIPA alas UUI-lC dari ~cpuluh negara yang Icrpilih. tdab IllcngidcllIifikasi Singapore sehagai produser lerhcsar alas rekaman-rek;unan tlan pil:! haJakan di dunia. yang 1llt!llychahkan kerugian pada induslr; Aillcrik" Serik4ic schesar LIS S 358 juta. Setclah diadakan negosiasi hilateral, Sing.apore pada (ailull 1987 nu.::mpcrbitiki Ulllhmg-Unuang '·-I:Jk Ciptanya dan mcnunjukkan keinginannya ullluk mengikuti prinsip­prinsip vce (kill Illcnj.uJj anggota WIPO. Michael Bhlkeney. "The Impact of the TRIPs Agreement in the Asia P.lcitic Region" , E1PR, (1996). hal. 544.

If> Thailand. China ,uJalah neg.uiI-negilra perl.lnla yang masuk ke d;:llam kategori PriorifY ForeiKII COllllfrie.'i. k'Jrella gagal memberi pcrlillllullgan hak cipfa Amcrika St:rikat p:lua 1991. kemudian juga IllCIlC;:lkup TaiwiHl dan Korea Selalan. Michael Blakeney. /"id. h'll. 544.

17 The Internatio1lal IllIellecrual Propeny Alliancc. "Piracy of US Copyrighted Works in Tt:1l Selected COUlHnes: A Rt:pon by the lnlt:rnational Inldlectual Property Alliance {O

Ihc Unilt:d States Tradc RepreselHtltive. (1985). hal. 1.

jallllari - Marer 2003

Perfil/dill/gail Hal Cipfa Mllsik atall Lagll di Indonesia 287

surplus perdagangan lebiil dari US $ 12 milyar". KedI/o, keb ijakan HKI yang agresif memperkenankan Kongres dan Presiden untuk melllberi respon terhadap rekanan politik yang diakibatkan oleh defis it perdagangan, tanpa harus Illengalllbil tindakan proreksionisllle.

Keliga. Indonesia turut serta dalam perjanjian pelllbentukan WTO (World Trade Organization), dengan menadatangani petjanjian Marakesh, Maroko. dalalll rangka putaran Uruguay (Un/gila\, ROlllld), sebagai hasil dari perundingan yang telah dilllulai sejak tahun 1986 di Uruguay (PI/lifO Del E'lej. DI dalamnya tenllasuk AgreelllellI all Tmde Refilled Aspeels

of' illleliecliw/ Proper/v Righl.I·, yang disingkat "TRIPs" . '" Konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO, amara lain, Jalah,

Illelaksanakan kewaj iban untuk Illenyesuaikan peraturan perundang­unclangan nasional di biclang HKI tennasuk Hak Cipta. Persetujuan TRIPs meilluar berbagai norma dan standar perlidungan bagi karya-karya intelektuai. Di salllping itu, TRIPs juga mengatur pelaksanaan penegakan hukulll di hiclang HKI.

Persetujuan TRIPs diberiakukan bagi Indonesia pacta tanggal I .Ianuari rahun 20()0. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 Persetujuan TRIPs, ya ng memuat kctentuan mengenai masa pera!ihan. Berdasarkan ketentuan ini. indonesia berhak Illeillanfaatkan secara penuh masa peralihan

yang seluruhnya berlangsung selama 5 (lima) tahun':u.

Perangkat perunclang-undangan di bidang HKI di Indonesia yang sudalt rampung pad a tahun 2000- 200 I, antara lain, Undang-Undang NO.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang: Unclang-Undang No.31 Taltun :WOO tenrang Desain Industri: Unclang-Unclang NO.32 Tahun 2000 temang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (LaY 0111 Designs ot IlIIegra/ed Cirellirs): kemudian Undang-Undang No .14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Unda ng No.IS Taltun 2001 te ntang Merek. Terakhir pada lunl 2002. DPR-RI telall lllenyetujui Rancangan Undang-Undang Hak

I ~ DirJtifil\asi uellgan Ulldang-Undang. No.7tallllll 1994.

I') MCllunll P:lsa l (IS. I\'rselujuan TRIPs. lIegara-liegara pLsena h.'!"1I1:tsuk Indonesia diherl

kcSelllpalan UIl!uk Illengadakan penyesuaian undang-undilllg tli hldang HKI 5 tahun (IlW":1 Iramisl). Salllp;1I 1 Janu,lri 2000. tetapi s<lmpai palla saat pelll/lisal! disertasi ini. illuollcsia

Illasih hl'lUlll llIemherlakukan sCllwa ullJang-undang di hillang I-IKI sehagailll<ln<l yang di;llll<lnalkan okh TRIPs.

~() ··.Tahlr I3isnis Pellcipta Lagu··. Vis/(!, No.112. (I April 1991). l1a158.

Nomor 2 Tahlln XXXIII

288 Hukllm dlln Pembangul1QI1

Cipta Tahun 2001. Undang-Undang Hak Cipta baru telah ditandatangani oleh Presiden Indonesia pad a luli 2002 dan mulai berlaku pada luli 2003.

Keempa!. penelitian perlindungan Hak Cipta di bidang mllsik menjadi penting karena kalangan pencipta rata-rata mengeluh pembayaran honor yang diterima oleh pencipta dari perusahaan rekaman. se ring tidak seslIai dengan yang diperjanjikan. Prod user rekaman sering mendikte kemallannya. mlliai dari sistem komrak. besar honor. sampai waktu

pelllbayaran honor. 21 Hal ini disebabkan bargaillillg positioll produser rekaman Iebih dominan dibandingkan posisi pencipta Iagu yang Iemah.

Standar kontrak yang disodorkan produser kepada pencipta pemula clan ya ng 5udah lama. memang 5ama. Namun kcbanyakan prodllser tidak memberlakukan sistem royahi bagi pemula. karena belum memiliki harga . Akan tetap i perlu diingar bahwa dengan sistem par pay. Iaku ridaknya scbuah Iagu menjadi tanggung jawab produser rekaman. "

Dalam negosiasi komrak, posisi pencipra Iagu lebih banyak terpojok dan terdesak oleh kebutuhan ekonomi, sehingga tidak sedikit pencipta Iagu yang honorariumnya ditekan produser.

Pelllbayaran roya lri at as karya cipta lllusik atau Iagu yang diputar arau dinyanyikan di hotel, karaoke. diskotek, restoran. kapal rerbang dan lain-lain. Illasih Illenilllbulkan salah persepsi di kalangan masyarakar. Pelllbayaran royalti dianggap sebagai bentuk pengurasan terhadap para f{se,2.i .

13erllasarkan uraian di atas. c1apat dirlll1luskan beberapa masalah berikut ini untuk Illenjadi bal1an penelitian .

1. Fakror-faktor apakal1 yang mendorong pembaruan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia .)

2. Faktor-faktor apakah yang l11enyebabkan penegakkan Undang-Undang Hak Cipta, terutama di bidang musik atau Iagu di Indonesia masil1 Iel11ah ?

3. Bagaimanakah muncu)nya sengketa-sengketa perdata dan perkara­perkara pidana dalal11 perlindungan hak cipta di bidang l11usik atau Iagu di Indonesia ,)

21 /lm/. hal. 59 . . " -- Tempo. 22 April 2oot.

23 Dala dan PAPPRJ, November 1999.

Janllari - Mare( 2003

Perlindungall Hal Cipla Musik alau Lagu <Ii Indollesia 289

4. Masalah-masalah apakah yang timbul dalam usaha melaksanakan hak terkait (neighbouring righl) di bidang musik atau lagu ')

5. Bagaimana l11elaksanakan "performing rights" di bidang musik atau lagu ?

6. Adakah l11ekanisme hukum lainnya yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah pel11bajakan hak cipta mllsik atau lagu '/

II. Faktor-faktor Yang Mendorong Perkembangan Undang-Undang I-lak Cipta di Indonesia

Pada akhir abad 19, ketika revolusi industri mencapai titik puncaknya dan perdagangan internasional mulai berkembang, negara­negara industri Eropa mulai mendesak perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta, paten dan merek di luar negara asal mereka. Hal ini l11enghantarkan ciimulainya perlindungan hak kekayaan intelekrual internasional dalam bentuk Ihe Paris Convelllion for the Protection at Indusrrial Properry pada lahllll 1883, dan rhe Berne Conl'elUiol1 for rhe Protection of Lireraty alld Artistic Works podo la/11m 1886. Antagonisme 3Iltara negara-negara industri dan negara-negara herkemhang ata~

perlindungan hak kekayaan intelektualmulai mencuat pad a waktu itu. Isu antagonisme dalam konteks di sini adalah, kaul11 industri

Illenyatakan bahwa tanpa adanya perlindungan terhadap kekayaan lntelektllal, maka tidak ada insemif kepada orang-orang yang mencipta, "Iell karena im, aclalah tidak lllungkin untuk mengelllbangkan inclustri kesenian atau illlliah yang berlandaskan kekayaan intelektuaL Faktor III I

antara lain Illendorong pembaruan Undang-Undang Hak Cipta di

Indonesia.

III. Pelanggal'an dan Sengketa Hak Cipta ·MllSik atan Lagll di Indonesia

Dalam perkara pidana pelangggaran perekaman ulang lagu-Iagu Top Hits dapat dilihar, amara lain, dalam ReplIblik Indonesia v, 1]en Siung Willi alias A Siong, NO.1265/Pid/SI1987/PN.JKT.PST., yang kemudian dikuatkan dan diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Tinggi

Nomor 2 Tahun XXXIII

290 Hllkulll dOli PemballgullCln

Jakarta NO.34/Pidl I 989/PT . DKI., dan Putusan Mahkamah Agung Rl NO.I020 K/Pid1l989. Mahkal1lah Agung pada tingkat kasasi dalal1l putusannya tanggal 31 Agustus 1982 menyatakan, antara lain, menolak perl1lohonan kasasi karena Terdakwa Tjen Siung Wun alias A Siong terbukti secara sah dan l1leyakinkan bersalah l1lelakukan tindak pidana. "Tanpa hak dan dengan sengaja l1lenganjurkan l1lel1lperbanyak suatu ciptaan" .

Dalal1l kasus pel1lbuatan lagu yang hampir sama dengan judul ya ng herbeda dapat dilihat dalam Repllblik Illdollesia v. Fam IlIg Tjllll, No . I 332/K/pid /SI 1983/PN.J U. Titik Puspa telah menciptakan lagu yang beljudul "ApauWI DOllg" dan Mus Mualim selaku Manager Perusahaan Rekaman Suara PT. D.D. Record, kemudian mengadakan konlrak dengan penyanyi terkenal Euis Darliah untuk menyanyikan lagu tersebul. Sambutan masyarakat cukup meriah atas beredarnya lagu "Apanya Dong". Dalalll putusannya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Illenyebutkan bahwa telah terbukti di persidangan kedua lagu tersebut Illcillpunyai judul yang sama.

Dalalll pertimbangan hukul1lnya, hakil1l Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyebutkan bahwa telah terbukti di persidangan bahwa kedua lagu ilU mempunyai judul ,ang sama. Sewaktu lagu "Apanya Dong" ciptaan TIIi"k Puspa yang diproduksi PT D.D . Record sedang populer. Illuncul pula kaset lagu yang berjudul "Mau Apanya Dong". ciplaan Denny Zaillin ya ng diproduksi PT !rama Mas. keilludian diedarkan di pasaran. Dengan tercantumnya judul Iagu "Mau Apanya Dong". pad a lagu produksi PT Irailla Mas tersebut. maka pe rbuatan Fam Ing Tjun telah mengecohkan masyarakat. yang percaya bahlVa lagu produksi PT. Irama Mas adalah ident ik dengan lagu produksi PT. D. D. Record yang berjudul "Apanya Dong". Fam Ing Tjun tidak pernah minta izin. baik kepada penciplanya atau kepada produsernya uilluk memakai nama "Apanya Dong". yang kemudian oleh Terdakwa ditambah dengan kala ., Mau" . ..:eh ingga melljadi "Mau Apanya Dong".

Sebagai perbandingan di Amerika Serikat dalam Bright TlIlles Mllsic Co/po v. Harrisoll Mllsic, Ltd. Perkara ini di mulai dari lagu yang sukses yang berjuduL "My Sweet Lord ", yang mencantumkan nama George Harrison sebagai pencipta. la dianggap telah l1lenjiplak lagu lain yang sukses terlebih dahulu, "He's So Fille ", yang digubah oleh Robert Mack. direkam oleh kelompok penyanyi yang disebut "Chiffolls ". dan hak c iptanya dipegang oleh Penggugal, Briglll Tlllles Mllsic CO/po

}GllIIar; - Maret 2003

Perlil/(llIllgall Hal Cipill Mllsik atall Lagll di Illdollesia 291

Hakim Owen. menyimpulkan bahwa pencipta. dalam mencan bahan-bahan musik untuk mewujudkan pemikirannya. telah bekerja dengan berbagai kemungkinan. Suatu ketika. ia mencoba kemungkinan yang satu dan kemllngkinan lainnya. muncul dalam pikirannya sebuah kombinasi yang memuaskan. kombinasi yang dirasakannya akan memukall calon pendengar. Setelah sampai pad a kombinasi suara yang memuaskan. dibuatlah rekaman. lembaran musik dipersiapkan untuk mendapatkan hak cipta dan lagunya akan mendapat sukses yang besar. Apakah Harrison. Tergugat. dengan sengaja menggunakan musik "He's So Fil1e"? Say a tidak yakin ia melakukannya dengan sengaja. Walaupun begitu. jelas bahwa "My Sweer Lord" adalah lagu yang sang at identik dengan "He's So Fine", rerapi dengan kata-kata yang berbeda. Demikian dikatakan oleh Hakim.

Perkara lain ya ng menyangkut parodi dapat dilihat dalam Joy "' Music Ltd. v. SUllday Pictorial Newspaper. Dalam perkara ini telah

terjadi pengambilan lirik dari lagu '·Rock-a-Billy". yang merupakan reproduksi terhadap bagian at au porsi yang pokok atas karya aslinya .

Sebllah parodi dalam dirinya memiliki ve rsi asli dari karya cipta atau Jagu yang diparodikall. Ini bukan merupakan pelanggaran terhadap hak cipta pada lagu yang diparodikan .

Penggugat adalah pemilik hak c ipta atas sebuah lagu yang disebut "Rock-a-Bi!!y" di Inggris. sebagaimana disebutkan dalam lembar musik (sheet wilsie), yang dimainkan menurUl ritme rock-all-roll . Lagu ini terdiri dari empat syair, yang masing-masingnya diikut i oleh pengulangan lagu (reli·ain).

Rock-a-Billy, Rock-a-Billy, Rock-a-Billy, Rock Rock-a-Bi!ly, Rock-a-Billy, Rock, Rock, Rock. Rock-a-Billy, Rock-a-BilIy, Rock-a-Billy, Rock Rock-a-Billy. Rock-a-Billy, Rock, Rock.

Lagu "Rock-a-Billy" untuk pertama kalinya diterbitkan pada April 1957. Pad a 4 Agustus 1957 , Tergugat, Sunday Pictorial Newspaper Ltd. (1920) . penerbit dan percetakan. menulis sebuah artikel yang berkenaan dengan kegiatan olahraga Pangeran Philip. Artikel itu berjudul "Rock-a­Philip Rock ' Rock ''', yang mengandung parodi dari lagu Penggugat. yang terdiri dari dua syair, dicetak dalam mitra (irama) yang sama seperti syair-syair dalam lagu tersebut, yang masing-masingnya diikuti oleh pengulangan lagu (refraill) :

Nomor 2 Tahun XXXllI

292 Hllklllll dan Pembanglllloll

Rock-o-Philip, Rock-a-Philip, Rock-a-Pliilip , Rock' Never I/Iilld the fogies thar YOII slwck, shock, slwck " EVe/Tbodv's got 10 leal'll 10 lake a kllock, So Rock-a-Philip, Rock-a-Philip, Rock, Rock'

Sunday Piclorial Newspaper mengambil kala-kala dari lagu pop "Rock-a-Billy", dan menerbilkannya sebagai parodi, dengan menggunakan irama. ritlne dan strukrur yang sama. namun. dengan kata-kata yang S::lma

sekali heroeda . serta memberitahu sUlllber-sumbernya. Syair ini clianggap sebagai kOlllclllar yang lueu terhadap berbagai kejenakan Pangcran Philip, dan kata-kata "Rock-o-PliilijJ" sebagai pengganti apabila "Rock-o-Billr" muncul. Ini bukan Illerupakan pelanggaran terhadap hak cirta dalalll lirik orisinil karena bagian atau porsi pokok tidak diambil.

Hakim dalam perkara ini Illemutuskan, amara lain, sebagai berikut:

I. Hakim melllpertilllbangkan apakah telah teljadi pelanggaran terhadap hak cipta sastra mcnurut Copyright ACl 19S(i , Pcniruan aspal, jelas berbeda dengan reproduksi dari karya cipta sastra, bukanlah merupakan perrimhangan yang ada kaitannya.

Tcrgugal dalalll artlkdnya lidak Illcreproduksi porsi alau bag ian yang pokok dari lagu PcnggugaL yang hersil~tt melanggar hak clpta Penggugat. karena apakah sehuah parodi Illcrupakan pelanggaran tergalllung pad a apakah Terguga[ melimpahkan karya mental (mental labOUr) [erSebUl dari apa yang telah dia ambil dan melakukan penyempurnaan dan perubahan untuk menciplakan karl'a yang orisinil (asli). Meskipun artikel tersebut berasal dar] \agullya Penggugat yang dihasilkan l11elalui karya independen yang mel1ladai untuk lIlel1lbuatnya menjadi karya yang orisinil.

Penelilian juga dilakukan [erhadap herbagai pu[usan Pengadilan Negeri Jan purusan Mahkamah Agung RI laillnya yang keseluruhannya beljullliah 3D putusan,

Di s:tmping perkara pidana, penelitian juga dilakukan tcrhadar putusan Pengadilan dalal1l sengketa-sengkela perdata lIlengenai hak cipta musik alau lagu, Seluruh putusan perdata yang lIlenjadi objck penelitian ini beljumlah 9 perkara,

Ul11pal11anya, dalalll 1. Mallullallg v, PT. Virgo Romoyollo Record, dOli RidwOII(O, Nomor 169/Pdt/G!l995 /PNJkr.Bar.

jal1uori ~ Maret 2003

Perlindungan Hal Cip/Q Mllsik atau Lagl/ di Indonesia 293

Penggugat J. Mamfllang sejak tahun 1970 menyatakan telah menciptakan beberapa lagu, antara lain, "Andling-Andullg Ni Allak Siamplldall" dan "Mangkuling Giring-Giring ". Menurut Penggugat. Tergugat I, PT. Virgo Ral1layana Record, Tergugat II, Ridwanto, tidak pernah l1lel1linta ataupun mel1lperoleh izin dari . Penggugat, untuk merekal1l dan/at au l1lengedarkan dan l1lenjual, lagu-Iagu "Alldllllg-Andllllg Ni Allok Sialllpudall" dan "Mallgkilling Giring-Giring ", ciptaan Penggugal.

Berdasarkan pemeriksaan dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi serta mel1leriksa bukti-bukti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 20 Maret 1996 memutuskan, amara lain, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk mel1lbayar biaya perkara yang timbul yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 58.000,-

(lima puluh delapan ribu rupiah). Pada tingkat banding. PengadilanTinggi Jakarta dalam putusannya No. 675/PDT/ 1999/PT.DKI l1lenguatkan putusan Pengadilan Jakarta Bara!.

IV. Royalti dalam Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu

Untuk melahirkan suatu karya cipla musik at au lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu. pikiran dan biaya yang tidak sed ikil jumlahnya. sehingga kepada pencipla alau komposer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian. segal a biaya dan tenaga untuk Illelahirkan

" ciptaan tersebut dapat diperoleh kembal i Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta, namun masalah l1lengenai royalti, belulll banyak dipahallli. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipla atau pelaku (peiformer) , karena tidak menggunakan kepelllilikannya. Royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang tilllbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya.

Undang-Undang Hak Cipta No.12 Tahun 1997 dan Undang­Undang Hak Cipta No .19 Tahun 2002 , tidak memberi definisi mengenai royalti. delllikian juga dengan Copyright Act Tahun 1976 di Amerika Serikat. Nalllun, Undang-Undang Hak Cipta No .1 9 Tahun 2002 pada

47

Pasal 45. ayat (3) , mengatur tentang kewajiban pember ian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh Penerima Lisensi, dan ayat (4) mengatur besarnya atau jUllllah royalti yang wajib dibayarkan kepada

Nomor 2 Tahun XXXIII

2Y4 Hukul/1 dan PelllIJollgunall

Pemegang Hak Cipta oleh Penerima Lisensi berclasarkan pacla kesepakatan dari kedua belah pihak dengan berpecloman pad a kesepakatan organisasi profesi . Demikian juga, Undang-Unclang I-Iak Cipta Amerika Serikat Tahun 1976 mengatur tentang pel1lbayaran royalti, pembagian royalti. royalti yang harus dibayar menurLlt Lisensi Wajib serta Copyriglu Royalry

hibfllwl. Peneipta telah memperkaya Illasyarakat peillakai (llser) Illelalui

karl'a eiptanya; oleh karenanya pencipta Illempunyai hak fundamental untuk l1lemperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya. Hukum hak cipta yang lllel1lberikan hak eksklusif pada suatu karya cipta pencipta, mendukung hak individu untuk mengontrol karya-karyanya, dan seeara waJar cliberi kompensasi atas kontribusinya kepada masyarakat.

Royalti harus dibayar karena Iagu adalah suatu karya intelektual manLlsia yang mendapat perlindungan hukulll. Jika pihak lain ingin menggunakannva seratum),a minta izin kepada sipemilik I-Iak Cipta. PcJllbayarall roy'alt i lllerupakan konsekuensi oan l1lenggunakan jasa/ karya orang lain. Dalall1 kehidupan sehari-hari. lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalal1l kegiatan usaha misalnya restoran, diskotik atau

karaoke hingga usaha penyiaran. Pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak eipta musik atau

lagu. Dalalll istilah teknisnya, pemilik hak cipta eli bidang musik disebut komposer. Komposer adalah seseorang yang menggubah sebuah karya

musik. Pencipta musik atau lagu atau komposer memiliki hak ekonomi

dan hak moral layaknya seperti pencipta pada umumnya, sebagaimana Icrclillum dalalll Pasal 2. Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang I-Iak Cipta No. l,! Tahun 2002, namun, hak moral dan hak ekonomi yang climiliki olell pencipta atau komposer adalah at as musik atau lagu yang diciptakannya.

Undang-Undang I-Iak Cipta Tahun 1997, tidak menyebutkan pasal­pasal yang mengatur mengenai hak moral secara tegas. sam a halnya dengan pengaruran pasal-pasal mengenai hak ekonomi. Pasal-pasal mengenai hak moral dalam Undang-Undang I-Iak Cipta Tahun 1997 lerdapat pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28A dan Pasal 41, sedangkan Unclang-Undang I-Iak Cipta Tahun 2002 yang mengatur mengenai I-Iak Moralterdapat pad a Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 .

Hak moral pencipta atau komposer adalah hak yang dapat mengklaim dirinya sebagai pencipta musik atau Iagu yang cliciptakannya, clan menuntut agar namanya dilekatkan pad a karya cipraannya (Pasal 24.

Jalllwri - Marel 2003

Perlindllngan Hal Cipla Mllsik alall Lagll di Indonesia 295

25 , 26.27,28 dan Pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002). Berdasarkan hak moral , pencipta dapat mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi, mengubah atau melakukan penambahan lainnya, yang dapat merusak kehormatan, "lllencelllarkan nama baik atau reputasi pencipta". Sedangkan hak ekonomi pencipta atau komposer memiliki hak untuk mengumumkan atau lllelllperbanyak l11usik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi ijin berupa Iisensi kepada pihak lain untuk lllengumulllkan atau

lllelllperbanya k lllusik atau lagunya.

V. Pcnulup

Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari faklOr-faktor sosial , politik, ekonOllli dalam negeri dan hubungan-hubungan perdagangan internasional. Hasil penel it ian mengenai hal tersebut di atas sedik itnya melahirkan enalll kesimpulan .

Perlama. lahirnya Undang-Undang Hak Cipta nasional clan perubahan-perubahannya yang dilakukan berkali-kali didorong oleh faklOr internal dan eksternal. Keinginan untuk memilik i Undang-Undang Hak Cipta nasional yang pertama yang menggantikan Undang-Undang Hak Cipta yang diberlakukan sejak zaman kolonial didorong oleh kebutuhan dari perkembangan keadaan di mana dUIiia hak cipta menuntut pengaturan-pengaturan yang baru. Selanjutnya, kesadaran akan perlunya perlindungan terhadap ciptaan mulai tumbuh dalam masyarakat, antara lain, adanya perubahan sikap, bahwa suatu ciptaan mempunyai nilai ekonomi. Dengan perkataan lain , mencipta bukanlah suatu pekerjaan yang bertujuan melahirkan keinginan-keinginan yang idealis semata-mata dan ciptaan menjadi milik bersama. Kesadaran perlunya perlindungan hak cipta di bidang musik atau lagu berkembang karena kemajuan teknologi informasi seperti radio dan televisi serta dunia rekaman. Kemajuan teknologi terse but telah memungkinkan suatu ciptaan menghasilkan nilai ekonomi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Kemajuan teknologi telah menghapuskan batas-batas negara dan bangsa. Musik arau lagu mempersatukan hati dan jiwa umat manusia. yang pada ujungnya , ciptaan Illenjadi suatu komoditi dalalll hubungan ekonollli internasional. Perkelllbangan baru ini telah mempengaruhi pengaruran perlindungan hak

Nomor 2 TalulI1 )()('YIIl

296 Hukum dan Pembangunan

cipta di Indonesia. Pada tahap selanjutnya, pembaruan-pembaruan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia juga mendapat dorongan dari dunia luar. apalagi Indonesia merupakan bag ian dari masyarakat internasional di mana hubungan-hubungan ekonomi Indonesia terkait dengan pasar dunia dan lembaga-Iembaga keuangan internasional. Pembaruan Undang-Undang !-Iak Cipta Indonesia oleh karenanya dipercepat dengan meluasnya globalisasi ekonomi tersebut. Perjanjian internasional telah mendorong pula globalisasi hukumtermasuk perlindungan di bidang hak cipta.

Kedua. berhasilnya perlindungan terhadap hak cipta, termasuk di bidang musik atau lagu tidak saja bergantung kepada substansi yang disusun oleh pembuat undang-undang. Pad a tahap selanjutnya, keberhasilan itu banyak bergantung kepada aparatur penegak hukum. da l3m hal ini polisi, jaksa clan para hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum Undang-Undang !-Iak Cipta sebagai satu hukum publik masih rendah. Kemauan pOlitik aparat penegak hukum belum memadai dibandingkan dengan l11araknya pelanggaran hak cipta. Lambannya pemberantasan pembajakan l11usik atau lagu adakalanya dikaitkan juga dengan l11inil11nya anggaran aparatur penegak hukul11 khususnya kepolisian. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukan bahwa hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berkenaan dengan pelanggaran 11ak cipta di bidang musik atau lagu ama! rendah dibandingkan dengan apa yang dicantumkan dalam undang-undang. Dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku pelanggaran tidak bisa menghambat atau mencegah anggota masyarakat lainnya untuk berbuat yang sama. Dalam hal ini. dapat dikatakan pengadilan telah gagal menegakan apa yang menjacli tujuan hukum piclana. Di lain pihak, proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya menjadi faktor penentu pula, pelanggaran hak cipta termasuk di bidang musik atau lagu, baik pelanggaran pidana maupun sengketa perdata diselesaikan di luar lembaga ini. Seperti biasanya juga keengganan pelaku bisnis untuk membawa masalahnya ke pengadilan didorong oleh keinginan untuk menjaga nama baik, hubungan bisnis dan efisiensi.

Ketiga, kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak cipta tidak diiringi dengan kesadaran pentingnya suatu kontrak yang seimbang antara hak dan kewajiban para pihak. Baik pencipta lagu maupun produser dan l11ereka yang terkait dengan pemakaian hak cirta tarnpaknya rnemperlakukan kontrak bukan sebagai dokumen hukurn, rnelainkan tidak lebih dari suatu simbol kerjasal11a. Dengan dernikian. para pihak tidak memperhatikan secara seksama substansi dari kontrak yang mereka

Janllari - Maret 2003

Perlindullgan Hal Cipla Musik ala" Lagu di Indonesia 297

randarangani, yang adakalanya ridak jelas bahkan ridak seimbang mengarur hak dan kewajiban. Sebagai pencipra , karena keburuhan ekonomi memilih suatu sisrem pembayaran atas ciptaannya yang kurang menguntungkan dalam jangka panjang, apalagi bila cipraannya mencapai puncak kerenaran di kemudian hari. Posisi tawar pencipra yang lemah sebagai suaru faktor pula yang melahirkan sengketa-sengketa perdara. Di pihak lain , sebagian prod user ridak rerbuka mengenai jumlah ciptaan yang diperbanyaknya atau yang diedarkannya. Sengkera-sengketa perdara di bidang musik atau lagu antara lain lahir juga dari budaya tradisional , bahwa hubungan-hubungan antar manusia didasarkan kepada kepercayaan. Pandangan ini ridak seJalu betul jika direrapkan dalam hubungan bisnis. Suaru perjanjian yang memuar seca ra pasti dan rinci sena seimbang antara hak dan kewajiban para pihak perlu disadari oleh ll1ereka yang rerlibar dalam pemakaian suatu cipraan, rerll1asuk di bidang ll1usik atau lagu.

Keempar. Rome COl1vemion merupakan konvensi inrernasional yang memberi perlindungan kepada pelaku , produser rekaman dan organ isasi penyiaran. Indonesia hingga kini belum ll1erarifikasinya. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta yang baru, pemerintah hendaknya segera meralifikasi konvensi rersebut, setelah dikeluarkannya perlindungan rekaman suara dan penyiaran dari Hak Cipra. Hal ini sesuai dengan kerentuan TRIPs yang mengharuskan para anggOlanya untuk mengikmi kerentuan-kelentuan Rome Convention dan Berne Convention. Tanpa adanya ratifikasi Rome COl1vention, maka akan berakibal pada lidak adanya perlindungan rerhadap produk rekaman fonogram yang dijual di luar negeri, begitu juga sebaliknya rerhadap produk rekaman luar negeri yang dijual di Indonesia. Rome COllvel1lioll merupakan perisai bagi perlindungan rekaman. Kalau tidak ada perisai iru , maka orang dapar seenaknya membajak karya rekaman orang lain.

Karya rekaman suara dan penyiaran dilindungi sebagai hak cipra dalam Undang-Undang Hak Cipta, sebelumnya mendapal perlindungan dari Berne COllvel1lioll. Perlindungan rersebur dikeluarkan dari Hak Cipta. Perlindungan karya rekaman tersebut kurang tepar untuk dilindungi dalam hak cipra, karena produk karya rekaman itu melibarkan banyak hak cipra dari orang-orang yang berlainan pula. Kalau produksi rekaman suara nasional dilindungi melalui Undang-Undang Hak Cipra dan Hak Terkait. Namun, bagi rekaman suara asing jusrru ridak mendapat perlindungan.

KelimQ , banyak pemakai (user) merasa membayar royalti umuk peljorming rights sebagai beban , dan banyak di anraranya yang menganggap pembayaran itu sebagai bentuk pajak tambahan. Mereka

Nomor 2 Tahun XXXIII

298 HukulIl dan PembanguJZaIl

l11erasa sudah l11el11bayar pajak ketika l11embeli kaset, CO dan VCO. Oi samping itu, YKCI sebagai organisasi pemungut royalti sering dianggap sebagai "debt collector" oleh para pemakai (user). Banyak pemakai (user) tidak menyadari bahwa pembayaran royahi kepada YKCI adalah suatu kewajiban, karena mereka telah memperdengarkan atau memutar lagu pencipta untuk tujuan komersial.

Keel/am, pemberantasan pembajakan bisa juga diatasi dengan mekanisme perpajakan yang dijalankan oleh instansi pajak. Dalam hal ini, dapat dilakukan dengan menempel stiker pajak pada setiap produk yang diedarkan oleh prod user. Ini dimaksudkan sebagai suatu identitas untuk membedakan antara produk yang asli dengan produk bajakan, karena produk bajakan tidak ada stiker PPN.

Oaftar Pus taka

Black ' s Law Dictionary. Sixth Edition, (West Publishing, 1990)

Michael Blakeney, The Impact of the TRIPs Agreement 111 the As ia Pasific Region, EIPR, 1990.

Frank L. Fine, Record Piracy And Modern Problems of Innocent Infringemen: A Comparative Analysis of United States And Bristish Copyright Law, Santa Clara Law Riview, Vol. 21 , (1981), Report, H.R., No. 487 , 92d Cong. , 15'" Sept. 2 (1997)

Simon Frith, Music and Copyright (Edinburgh University Prees, 1993)

International Intellectual Property Allince (lIPA.), 2002 Spec ial Report, Indonesia Executif Summary, 2000.

-------------. Piracy of US Copyrighted Works in Ten Selected Countries: A Report by the International Intellectual Property Allince to the United States Trade Representative, 1985.

IP ASIA, Intelectual Property, Marketing and Communications Law. V1.9, No.9, Nov. 1996.

Kompas, tanggal 5 November 2002, 3 Mei 2000, 26 Maret 1997. 4 Mei 2000.

Jall/lOri - Marel 2003

Perlindllngall Hal Cipta Musik alau Lagu di Indonesia 299

Alan B. Morison, Fundamental of American Law (New York: University School of Law Foundation, printed in Great Britain, 1998)

Suara Karya, tanggal 13 September 1999.

Suara Pembaharuan, tanggal 29 Maret 2000.

Surya Citra Televisi (SCTV), tanggal 30 April 2000.

Tempo, tanggal 22 April 200!.

Time, tanggal 19 Maret 1980

Vista No. 112. tanggal I April 1991.

Zen Umar Purba, Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional, Hukum Bisnis, Jurnal, Vo1.l3 , April 2001).

Nomor 2 Tahun XXXIII