PeInbaharu^^Il

Studi Kasus

Hukum Islam Di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam

Nurjihad

Abstract

The development ofIslamic Law (fikih) meets theneeds ofsociety which is calledupon toresolve increasingly complex issues. This is to the benefit of the Islamic community.However the term benefit to the community" cannotbe understood outside of thecontextof the protection of the aim of Islamic law which place regulation as the parametersof"benefit". In order to achieve this, ulama (Islamic Scholar) from a number of disciplinesproclaim a collective ijtihad (interpretation, jama'i) which is thus able to solve new legalproblems as fairly as possible.

Pendahuluan

Gagasan pembaharuan hukum Islam diIndonesia dewasa in! terus bergulir. Sepertibiasanya, terhadap Ide atau gagasan yang"baru' tersebut senantiasa menimbulkan

kontroversi di berbagai kalangan. FatwaMajells Ulama Indonesia (MUl) mengenaiharam hukumnya bunga bank di penghujungtahun 2003 yang lalu, menimbulkan pro dankontra tidak saja dikalangan ulama, namunjuga meluas dikalangan peiaku bisnis/usaha.Perbedaan pendapat dan sikap atas fatwatersebut hingga kinl masih berlangsung.Gagasan kontroversial berikutnya terjadi dipenghujung tahun 2004 (September) yangdilakukan oleh Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama Rl dengangagasannya berupa Counter Legal DraftKompilasi Hukum Islam (KHI).

Terdapat perbedaan tanggapan/responterhadap dua hal tersebut di atas. Tanggapanterhadap fatwa bunga bank haram relatifseimbang antara yang setuju dengan yang

menolaknya, menggunakan alasan/argumentasi yang jelas, rasional dan tidakemosional. Berbeda halnya tanggapanterhadap counter legal draft KHI, yangcenderung seballknya, yakni selain padaumumnya tidak setuju atau menolaknya, jugatidak jarang menggunakan bahasa atauungkapan yang emosional.

Dalam literatur Hukum Islam

Kontemporer, dikenal kata tajdid yangsemakna dengan kata "pembaruan". Tajdidmengandung arti membangun kembali,menghidupkan kembali, menyusun kembaliatau memperbaikinya agar dapatdipergunakan sebagaimana yang diharapkan.Perkataan tajdid dalam pembaruan hukumIslam mempunyal dua makna, pertama,apabila dilihat dari segi sasaran, dasar,landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaruan bermaknamengembalikan segala sesuatu kepadaasllnya. Kedua, pembaruan bermakna

106 JURNAL HUKUM. NO. 27 VOL. 11 SEPTEMBER 2004:106 - 117

Nurjihad. Pembaharuan Hukum Islam ...

modernisasi, apabila tajdid itu sasarannyamengenai hal-hal yang tidak mempunyaisandaran, dasar dan sumber yang berubah-ubah seperti metode, sistem, teknik, strategidan lainnya untuk disesuaikan dengan situasidan kondisi, ruang dan waktu.^

Di samping makna sebagaimanatersebut di atas, ada pula yang memaknaipembaruan dengan menekankan kepadapenyesuaian pemahaman dikarenakanperkembangan baru yang ditimbulkansebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuandan teknologi modern. Yusuf Qardhawiberpendapat bahwapembaruan adalahupayamengembalikannya pada keadaan semulasehingga la tampil seakan barang baru. Halitu dapat dilakukan dengan oaramemperkokoh sesuatu yang lemah,memperbaiki yang usang dan menambalyang retak sehingga kembali mendekat padabentuknya yang pertama.^ Dengan demiklanpembaruan hukum Islam memang langkahyang harus dilakukan oleh mereka yang •mempunyai kompetensi/otoritas dalampengembangan hukum Islam {mujtahid),dengan cara yang sesuai dengan kaedah-kaidah istimbath hukum yang benar.

Upaya pembaharuan hukum Islam diIndonesia tidak hanya masuk pada wilayahwacana, namun lebih kongkrit masuk dandiatur dalam berbagai peraturanperundang-undangan. Peraturan-peraturandimaksud diantaranya adalah: UU Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UUNomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UUNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UUNomor 38 Tahun 1999 tentang PengelolaanZakat dan juga pada tahun 2004 ini telahdisetujui undang-undang tentang wakaf.

Pada akhir tahun 2003, BadanPembinaan dan Pengkajian Hukum Isfam(BPPHI) Departemen Agama telah menyusundraft Rancangan Undang-Undang tentangHukum Terapan Peradilan Agama, khususnyadibidang perkawinan. RUU ini dimaksudkanselain sebagai implementasl UU Nomor 25Tahun 2000 tentang Program PembangunanNasional (Propenas), yang menyatakan salahsatu indikasi keberhasilan di bldang hukumjika peradilan agama memiliki hukum materiilsendiri, juga meresponkeinginan banyakpihaktentang perlunya perubahan pengaturanhukum Kompilasi Hukum Islam dari InstruksiPresiden (Ingres Nomor 1 Tahun 1991)menjadi Undang-undang, agar dapat dijadikandasar hukum yang "mengikat" bagi hakimPengadilan Agama, maupun para pihakpencari keadilan.

Upaya untuk "memperbarui" KompilasiHukum Islam tersebut makin menarik

perhatian publik, ketika beberapa waktu yanglalu Tim Pengarusutamaan Gender (PUG)Departemen Agama R! melontarkan ide/gagasannya yang kontroversial berupa

^Abdul Manan,"Peranan Peradilan Agama Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasusterhadap Putusan-Putusan Di lingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta," Ringkasan Disertasi, ProgramPascasarjana USD, Medan, 2004, him. 45-46. Lihat pula Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis TarjihMuhammadiyah (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), him. 6.

2Yusuf Qardhawi, "Min Ajli Shahwatin Raasyidah Tujaddidud-diin," (Terjemahan) Nabhani Idris, FiqihTaj'dlddan Shahwah Islamiah (Jakarta: Isiamuna Pres, 1997), him. 28.

107

Counter Legal Draft Kompllasi Hukum Islam(KHI). Menurut tim, KHI perlu dibaca ulangtenjtama dalam perspektif gender, pluralisms, dandemokrasi. KHI dianggap selain bias gender, jugabelum memenuhi tuntutan keadilan masyarakatIndonesia

Latar Belakang Lahirnya KHI

Istilah "kompilasi" dalam khazanahkepustakaan ilmu hukum di Indonesia secararelatif masih belum banyak dibahas, terutamabila dibandingkan dengan istilah "kodlfikasi" yangtelah dikenal luasdikalangan masyarakat. Dalamkamus hukum berbahasa Indonesia juga belumterdapat uraian tentang makna kompilasi. Begitupula KHI yang dltetapkan dalam tahun 1991 tidakpemah menyebut secara tegasmakna kompilasimaupun KHI.^

Dalam bahasa latin ditemukan kata

compilatio dengan arti "kumpulan (terdiri darikutipan-kutipan, buku-buku lain)"."* Dalambahasa Inggris, kamus susunan Echols danShadily menulis arti compilation sebagai"himpunan, kompilasi dan istilah compilationoflawsdiberi arti sebagai "himpunan undang-.undang".^ Kamus besar bahasa Indonesia,menjelaskan kata "kompilasi" dengan sebutan"kumpulan yangtersusun secara teratur (tentangdaftar informasi, karangan-karangan, dansebagainya".® Sementara EnsiMopedi Indonesia

' Muhammad Arifin, "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Kajian Atas Keberadaan Peradllan AgamadanKompilasi Hukum Islam", Tesis, PPS-USU, Medan, him. 161.

* K.Prent C.M., dkk., Kamus Latin Indonesia (Yogyakarta: Kanisius, 1969), him. 160.John M.Eohols danhasanShadily, Kamus Inggris-lndonesia (Jakarta: Gramedia, 1975), him. 132.

®Departemen Pendldikan dan Kebudayaan, Kamus BesarBahasa Indonesia (Jakarta: Balal Pustaka,1989),him.453.

^ MuhammadArifin, op.cit., him. 162.®/b/d.,hlm.163®H.M.TahirAzhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Altematif: Suatu Anallsis Sumber-Sumber

menerangkan, yang dimaksud kompilasi adalah"suatu buku yang merupakan himpunankarangan berbagai penulis'7

Keterangan tersebut di atas sekalipunmemberi makna secara harfiah, tetapi dapatmemberi petunjuk bahwa kompilasimerupakan suatu perbuatan atau tindakanpenghlmpunan berbagai bahan, karanganmaupun informasi untuk disusun ke dalamsuatu buku secara teratur. Pengerlian ini masihmenyentuh kegiatan berbagai bidang secaraumum dan belum memberi sisi sebagaiproduk hukum sebagaimana di kandungdalam istilah kodlfikasi.® Apabila kompilasidihubungkan dengan hukum Islam yangkemudian disebut dengan Kompilasi HukumIslam, maka dapat dirumuskan sebagaihimpunan kaidah-kaidah hukum Islam yangdisusun secara sistematis selengkap mungkindengan berpedoman pada rumusan kallmatatau pasal-pasal yang lazim digunakan dalamperaturan perundangan.®

Dillhat dari proses pembentukannya, KHImerupakan himpunan kaidah-kaidah hukumIslam yang berasaldari kitab-kitab fikih, aturan-aturan hukum, yurisprudensi dan pendapatulama (doktrin) ke dalam satu buku hukumyang disusun dalam bentuk dan memakaibahasa perundang-undangan.

Kompilasi Hukum Islam sebagaimanatersebut pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991

108 JURNAL HUKUM. NO. 27 VOL 11 SEPTEMBER 2004: 106 - 117

Nurjihad. Pembaharuan Hukum Islam...

lahir diiatarbelakangi oleh tidak adanya satukitab hukum resmi sebagai rujukan standaryang dipergunakan menjadi dasar dalammember! putusan di lingkungan badanperadiian agama, seperti halnya yang ada dilingkungan peradiian umum (KUHPerdata).Sebelumnya para hakim agamamempergunakan berbagai kitab fikih susunanpara faqih beberapa abad siiam sebagai dasarpengambiian putusan. Akibatnya terjadiketidakseragaman dalam menentukan dasarbag! produk putusan pengadiian agama. Halitu terjadi karena para hakim daiammemberikan putusannya dipengaruhi olehlatar beiakang rujukan yang dipedomaninya.Lebih kronis lag! biia hakim teriaiu fanatik padarujukan tertentu dan tidak mau beranjak darirujukan tersebut, akibatnya iahiriah putusan-putusan peradiian agama yang saiing berbedadasar hukumnya antara putusan yang satudengan iainnya, meskipun kasus perkaranyasama. Apabila kebetulan hakim yang memberiputusan pada tingkat pertama berbeda kitabrujukannya dengan hakim yang lain padatingkat banding, maka tidak dapat dihindarkaniagi terjadi putusan yang berbeda.'® Produkperadiian agama yang saiing berbeda tersebuttidak sejaian dengan prinsip kepastian hukumyang diperlukan daiam suatu penegakanhukum.'

Menyadari periunya ada kitab hukum

Hukum islam," dalamTim Ditbinbapera, BerbagaiPandangan Terhadap KompilasiHukum Islam (Jakarta:YayasanAl-Hikmah, 1993/1994), him. 135.

Muhammad Arifin, op.cit, him.147. Lihat pulapada Busthanul Arifin, "Kompilasi: Fikih Daiam BahaaUndang-undang," Pesantren, No.2/Voi.li/1985, him. 27.

• " Ketigabeias kitab dimaksud adalah: (1) Albajuri; (2) Fathul Mu'in; (3) Syarqowi 'alatTahrir; (4) Qalyubi/Mahaiii; (5) Fathui Wahhab dengansyarahnya; (6) Tuhfah; (7) Targhibui Musyataq; (8) Qawanin Syar'iyah iisSayyid bin Yahya; (9) Qawanin Syar'iyah iis Sayyid bin Saqadah Dahlan; (10) Syamsuri fil Faraidi; (11)BughyatuI Musytarsyidin; (12) Alfikihu'aia Madzahibil Arba'ah; dan(13) Mughnii Muhtaj.

'2 Busthanui Arifin, loc.cit

yang menjadi acuan untuk memutus perkarabagi para hakim agama, sesungguhnya teiahdirespon oleh Departemen Agama denganmengeiuarkan SE No.B/1/735, tanggai 18Februari 1958 yang menentukan 13(tigabeias) kitab fikih sebagai pedoman hakimdaiam memeriksa dan memutus perkara dilingkungan peradiian agama." Penunjukanketigabeias kitab fikih itu tidakiah secara tuntasmengurangi ketidakpastian diiingkunganperadiian agama. Tidak jarang puia terjadiperselisihan sesama hakim sendiri dalammenentukan pemilihan kitab rujukan.Idepenyusunan KHi baru diwujudkan padalahun1985, dengan penandatanganan SuratKeputusan Bersama (SKB) Ketua MahkamahAgung dan Menteri Agama No.07/KMA/1985tentang Penunjukan Peiaksana ProyekPembangunan Hukum Islam MelaiuiYurisprudensi. Tugas utama tim tersebutadaiah meiaksanakan pembangunan hukumislam melaiui yurisprudensi dengan jaiankompilasi hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipakai sebagai dasar putusan-putusan hakim agar sesuai denganperkembangan masyarakat Indonesia untukmenuju hukum nasionai. Pada tanggai 29Desember 1987, secara resmi naskahrancangan KHi selesai. Seianjutnya seteiahdiiokakaryakan pada tanggai 2-6 Februari diJakarta dengan diikuti 126 peserta (uiama dan

109

cendekiawan muslim) disepakatilah {i]ma)sebagai naskah akhir KHI. Selanjutnya naskahakhir tersebut disampaikan kepada Presidenoleh Menteri Agama dengan surat tanggal 14Maret 1988 dengan maksud untuk memperolehbentuk yuridis untuk digunakan dalam praktekdi lingkungan peradilan agama.

Setelah hukum materiil yang berbentukkompilasi diselesaikan, maka berikutnyadibutuhkan wadahnya, dan untuk sementarakompilasi tersebut disimpan. Dengan lahirnyaUndang-undang Nomcr 7 Tahun 1989, makawadahdimaksud telahterbentuk dan kompilasiyang berisi hukum materiil dapat lebihdimatangkan. Keadaan ini, lahirnya UU Nomor7 Tahun 1989, pulalah yang menjadi pendorongkuat untuk memacu lahirnya Kompilasi Hukumislam sebagai hukum materiil di lingkunganperadilan agama.^^

Dalarn praktik, khususnya dilingkunganperadilan agama, saat ini meskipun bukanmerupakan undang-undang yang mempunyaikekuatan mengikat, KHI telah mendapatkanpengakuan yang baik di kalangan hakim peradilanagama, terbukti hampir seluiuh putusan-putusanpengadilan dalam lingkungan peradilan agama-selalu mendasarkan ketentuan/pasal-pasal dalamKHI. Hal itu sesungguhnya dapat dipandangsebagai indikator penenmaan/persetujuan atas isiKHI- di kalangan pengadilan dalam lingkunganperadilan agama. Bahkan dikaiangan masyarakat

luas-pun, KHI telah menjadi acuan/pedomandalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang pei1<awlnan, kewarisan dan penvakafan.

Materi Cofjnter Legal Draft

Menurut tim PUG, KHI dipandang tidaklagi memadai dalam menyelesaikan pelbagaiproblem keumatan yang cukup kompleks.Konstruksi KHI sejak awal kelahirannya telahmembawa kelemahan-kelemahan pokok,khususnya bila didekati dari perspektif gender,pluralisme, hakasasi manusia dan demokrasi.Lebih jauh tim menyatakan bahwa KHI dalamsejarahnya adalah produk kebijakan hukumpemerintah yang proses penyusunannyadidasarkan pada hukum normatif Islam,terutama fikih madzhab Syafi'l, sehingga KHItampil dalam wajah yang tidak akrab denganhukum-hukum nasional dan internasional

yang memiliki komitmen kuat pada tegaknyamasyarakat yang egaliter, pluralis dandemokratis.

Tim PUG menjelaskan pula, bahwapembaruan yang dilakukan bukan hanyapadabasis materialnya yangterhampardalam pasaldemi pasal KHI, melainkan juga pada pangkalparadigmanya. Perubahan-perubahan yangmemicu kontroversi dimaksud adalah sebagaiberikut:^^

" Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Akademlka Presslndo, 1992), hlm.'49.Lihat pulaMunawir Sjadzali, Teradilan Agama DanKompilasi Hukum Islam", dalam Moh.Mahfud MD, dkk.,(Eds), PeradilanAgamaDanKompilasi Hukum isiamDalam Tata Hukum Indonesia(Yogyakarta: UN Press,1993),him.3-4.

" Forum Keadilan, Nomor 26,Tanggal 24Oktober2004, him. 20.

110 JURNAL HUKUM. NO. 27 VOL 11 SEPTEMBER 2004:106 - 117

Nurjihad. Pembaharuan Hukum Islam...

Hukum Perkawinan

Isu Krusial

Pernikahan

Wall nikah

Pencatatan

Kesakslan

perempuan dalamperkawinanBatas minima! usla

perkawinanMahar

Kedudukan suami-

isteri

P e r j a n j I a nperkawinanberjangkaPencarian nafkah

Kawin beda agama

PoligamiIddah

Nusyuz

Khulu' (perceraianatas inisiatif istri)

Hak rujuk (bersatukembali)

KHI 1991

Pelaksanaannya menipakan ibadah (Pasal 2)

Merupakan rukun perkawinan (Pasal 14)Tidak termasuk rukun perkawinan (Pasal 14)Perempuan tidak boleh menjadisaksi (Pasal25)

16 th bagi calon isteri, 19 th bagicalon suami(Pasal 15)Diberikan calonsuami kepada calon isteri

Suami adaiah kepala keiuarga dan istri iburumah tangga (Pasal 79)Tidak diatur

Kewajiban suami (Pasal 80)Mutiak tidak boleti (Pasal 44 dan 61)

Boleh, dengan catatan (Pasal 55-59)Iddah hanya untuk isteri (Pasal 153)Nusyuzhanya dimungkinkan oleh istri(Pasal64)Khulu'dinyatakansebagai taiak bain sughra,shg tidak.boleh rujuk melainkan harus nikahbaru (Pasal 119)Mak rujuk dimiliki suami, bukan isteri Pasal

163)

Hukum Kewarisan

-•••-"A"":

CLD KHI

Bukan Ibadah, hanya kontrak yang didasarkan padakesepakatan kedua pihak (Pasal 2)Bukan rukun perkawinan (Pasal 6)Merupakan rukun perkawinan (Pasal 6) , .Perempuan boleh menjadi saksi (Pasal 11)

19 th, dengan tidak membedakan calon isteri dansuami (Pasal 7) .Mahar dimungkinkan diberikan oleh calon is'terikepada calon suami (Pasal 16)Kedudukan, hak, dan kewajiban suami-isteri adaiahsetara (Pasal 49)Diatur, sehingga perkawinan dinyatakan bubarbersamaan dengan berakhirnya masa perkawinan(Pasal 22 dan 28)Kewajiban bersama bagi isteri dan suami (Pasal 51)Boleh, selama dalam batas untuk mencapai tujuanperkawinan (Pasal 54)Mutiak tidak boleh (Pasal 3)Iddah berlaku bagi isteridan suami (Pasal 88)Nusyuz juga bisa dilakukan suami (Pasal 53)

Khulu' dan talak adaiah sama sehingga peiakunyaboleh rujuk (Pasal 1 dan 59)

Suami maupun istri memiiiki hak untuk rujuk (Pasal

105)

Isu krusial KHiiggi CLD KHI

Waris Beda Agama

Anak iuar kawin

Aul dan Radd

Pembagian waris

Beda agama menjadi penghaiang proseswaris-mewaris (Pasal 171-172)Hanya memiiiki waris dari pihak ibunya,sekaiipun ayah biologisnya sudahdiketahui (Pasal 186)Dipakai (Pasal 192-193)Bagian anak lakiHaki dan perempuanadaiah 2:1

Beda agama bukan penghaiang proses warismewarisi

Jika ayah biologisnya diketahui, si anak tetap memiiikihak waris dari ayah biologisnya (Pasal 16)

DihapusProporsinya sama, 1:1 atau 2:2

Hukum Wakaf

Isu krusial KH11991 CLD KHI

HAKI sebagai barang wakaf Tidak diatur Diatur (Pasal 11)

111

Perubahan radikal sebagaimana teruraidi atas, telah mendapatkan tanggapan yangsangat keras dari berbagai kalangan yangpada umumnya beranggapan sebagian besardraft tersebut jelas-jelas bertentangan dengansy^'aMslam. Kecaman banyak pihak yangditujukan kepada Departemen Agama (Depag)yang menaungi tim pengarusutamaan, membuatMenteri Agama Said Agil Husin al Munawarmenegur secarakeras tim tersebut danmemintasemua draft asli diserahkan kepada Depag, sertamelarang untuk dilakukannya diskusi, sarasehanyang berkaitan dengan draft KHi tersebut. MenteriAgama juga menyatakan bahwadraft tersebut.disusun tidak berdasarkanpersetujuan Depag,tap! hanya mengatasnamakan Depag.'®

Counter Legal Draft dan PembaharuanHukum Islam

Meskipun Counter Legal Draft (OLD)KHI telah ditarik oleh Departemen Agama,namun draft tersebut telah beredar dan

menjadi milik masyarakat. Terlepas sikap apayang akandilakukan oleh Departemen Agama

selanjutnya, pikiran-pikiran CLD KHI tersebutpatut direspon oleh kalangan ulama,akademisi dan pemerhati hukum Islam untukmenjeiajahi lebih dalam "benar-salah"nyakonsep tersebut dari perspektif yang lebihkomprehensif.

Mencermati uraianbab II CLD KHI dengantopik Menuju KHI Indonesia yang Pluralis danDemokratis, kesan apriori terhadap KHI 1991terlihat sangat kuat dan dominan, keduanya{KHI 1991 dan CLD KHI) diposislkan salingberhadap-hadapan. KHI 1991 dianggapsebagai produk yang cacat semenjak lahimya,baik dari prosedur maupun metodologi yangdigunakannya. "Ketidakcermatan/kekeliruan"CLD KHI dalam menunjukkan faktasesungguhnya sangat banyak ditemukan, misalanggapan KHI tidak merespon kenyataan empirikdan "mengangkut" begitu saja penjelasannormatif tafsir keagamaan klasik, mengutip nyarissempurna seluruh pandangan fikih "purba".'®Padahal dalam KHI 1991, cukup banyakketentuan-ketentuan yang didasarkan atas"kearifan lokal"," misalnya: konsep anak yangsah, waslat wajibah, pencatatan perkawinan, ijin

Penolakan Departemen Agama atasdraft tersebut hanya sehari setelah menerima surat dari MajelisUlama Indonesia (MUl) yang mempertanyakan draft tersebut. MUl menilai tim tersebut bukan hanya menafsirkanal-Qur'an, tapi menyalahartikannya. Lebih jauh Ketua MUl Umar Shihab menegaskan tidak semua orang bisamenafsirkan al-Qur'an danHadist sebagaisumber hukum Islam. Menafsirkan takcukup dengan menggunakanakal/logika, tapi diperlukan keahlian bahasa, asbabun nuzul dan sejarah. Prof.Dr.Tahir Azhary, Guru BesarHukum Islam Ul, terang-terangan menganggap beberapa point draft tersebut mengada-ada, lihat SKHRepublika,5 Oktober 2004. Penolakan keras lainnya dapatdilihat dalam Cholis Akbar, "Kerancuan Metodologi DraftKompilasi Hukum Islam" httpymw.hidayatullah.com23Oktober 2004.

Bahasa atau istilah yang digunakan untuk menunjukkan ketidaksetujuannya dengan KHI ataufikih klasik,punya kesan "kebencian" yang mendalam, seperti penggunaan kata-kata: fikih purba, sakralisasi fikih klasik,terjadinya tindakan eisegese, yakni membawa masuk pikiran atau ideologlnya sendiri kedalam nashlalumenariknya keluar dan mengklaimnya sebagai maksud Tuhan, dsb. Lihat, Tim Pengarusutamaan GenderDepag Rl, Pembaruan Hukum Islam: CounterLegal Draft Kompilasi Hukum Islam, 2004, him. 21-22.

" Tim CLD KHI menyebut keblasaan masyarakat (adat, al-'urf) dengan sebutan kearifan lokal ataukenyataan empirik, dan hal tersebut merupakan salah satu isu utamayang digulirkan dan menjadi dasar pijak.

112 JURNAL HUKUP^. NO. 27 VOL 11 SEPTEMBER 2004:106 - 117

Nurjihad. Pembaharuan Hukum Islam ...

poligami, dispensasi perkawinan, istbai nikahdan sebagainya.

Menjadikan "kearifan lokal" sebagaihukum/sumber hukum Islam sesungguhnyabukan merupakan barang baru, selain

.memang dikenal dalam kaidah ushul flkih {al-adatu muhakkamah) j'uga kaitan antara adatdan hukum Islam di Indonesia memangmempunyai catatan sejarah panjang. DImulaidengan munculnya teori receptid in complexuyang dikemukakan Van Den Berg yang padapokoknya menyatakan (realitas) hukum yangberlaku di masyarakat Indonesia pada masapemerintahan Hindia Belanda adalah hukumIslam. Perkembangan berikutnya teori Itudibantah oleh Christian Snouck Hurgronjedengan teorinya receptie yang padapokoknyamenyatakan bahwa hukum yang berlaku diindonesia adalah hukum adat, hukum Islambaru berlaku kalau diterima oleh hukum Adat.^®

Selanjutnya muncullah teori receptie acontrario yang dikemukakan oleh SayutiThalib yang berpandangan bahwa'dimasyarakat Indonesia ketentuan yangberlaku adalah hukum Islam, adapun hukumAdat boleh berlaku kalau tidak bertentangandengan hukum Islam.'®

Pandangan tim OLD KHI meskipun tidaksama persis, namun ada kemiripan denganteori receptie yang dikemukakan C. SnouckHurgronje. Keduanya menempatkankenyataan empirik/kearifan lokal {local wis

dom, al-'urf) sebagai dasar pijak/variabelindependen yang menjadi faktor dominandalam pembentukan/penerapan hukum Islam.Tim juga menempatkan akal (publik) padaposisi yang mutlak, adapun nash(teks harfiah)padaposisi yang relatif, sehingga ketika terjadipertentangan antara akal publik dengan bunyiharfiah teks ajaran, maka akal publikberotoritas untuk mengedit, menyempurnakan,dan memodifikasikannya.2® Bahkan dengantegasnya menyatakan perlu ada perubahanparadigma dari teosentrisme keantroposentrisme, dan perlu mem-fikihkansyariat atau merelatifkan syariat.^^ Pola pikiryang demikian itu bukanlah pola pikir yangberkembang dalam tradisi Islam. Epistemologiatau metodologi penafsiran al-Qur'an dan as-Sunnah yang digunakan bukanlah metodologiyang digunakan kaum muslim selama ini.

Metodologi yang.dikemukakan tim OLD diatas, cenderung mengarah kepada metodetafsir hermeneutic (hermanltik), yaitu suatumetode untuk memahami dan menafsirkan

teks-teks kuno. Metode hermanltik ini sudah

berkembang sejakmasakejayaan Yunani kuno.Pada masa itu metode hermanitik

dipergunakan oleh Aristoteles sebagaimanaterdapat dalam bukunya Peri Hermenias atauDe Interpretation. Menurut Aristoteles, katayang diucapkan merupakan simbol daripengalaman mental. Kata-kata yang ditulisadalah simbol dari kata-kata yang diucapkan,

Tim juga mengklaim bahwa perubahan-perubahan sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal OLD KHIsebagai "keinginan atau kebiasaan" yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Abdul Manan, Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm.6./£)/d.,hIm. 14.

^Tim Pengarusutamaan GenderDepag Rl, op.cit., hlm.24.2' Ibid.,him. 23.

113

oleh karenanya diperlukan penafsiran yangakurat dan benar untuk mencapai hakikatkebenaran yang hakiki.^ Pemikiran demikian itudihidupkan kembali oleh pemuka-pemukaagama Protestan untuk menafsirkan Bible(Peijanjian Lama dan Perjanjian Bam) atas teks-teks asli yang telah mati. Sebagaimana diketahui,Bible telah mengalami muititransliterasi daribahasa aslinya, yang oleh karenanya sangatmungkln terjadi perubahan makna."

Banyak pemikir islam modem, yangtertarikpula untuk menggunakan metode hermanitik inisebagai metode untuk melakukan pembamanhukum Islam, diantaranya adalah FazlurRahman. Namun demikian metode hermanitik

ini dalam khazanah pemikiran Islam belummendapatkan dukungan yangcukup dikalanganpara pemikir/intelektual muslim, khususnyaapabila digunakan sebagai metode tafsir al-Quran. Ada perbedaan fundamental antarateks-teks sejarah kuno, kitab-kitab suci agamaJain(Bible) dengan al-Qur'an. Al-Qur'an mempakankitab suci yang ditumnkan oleh Allah kepada Nab!Muhammad SAW secara lengkap dansistematis, balk teks maupun maknanya.

Fazlur Rahman pun dalam upayapembaruan hukum Islam, tetap berpandanganbahwa metode yang perlu dipergunakan bukanhanya metode hermanitik, melainkan tetap juga

menggunakan metode ushul fikih dan criticalhistori. Untuk penerapan metode hermenitik,menurutnya masih dibutuhkan bantuan metodesosio histories.^^

Penerapan metode hermanitik hinggasekarang ini sesungguhnya juga belummenunjukkannya sebagai metodologi dankaryayang utuh dan menyeluruh. Pada umumnyametode ini baru/hanya mendekonstruksisejumlah aspek saja yang "dianggap" tidaksesuai dengan konteks kondisi sekarang.^Atashal tersebut, sudah sepatutnya penggunaanmetode hermanitik ini terlebih dahulu

dibicarakan dikalangan ulama {ijma) untukdisepakati dapat tidaknya dipergunakansebagai altematif metode penafsiran al-Qur'an.Terhadap hal-hal yang masih berselisihpandangan secara tajam, maka untukkemaslahatan ummat, perlu dikaji lebihmendalam dan dihindarkan dalam

penggunaannya sebagai sebuah metode untuksementara, agar terhindar dari keragu-raguan.

Dari perspektif gender, tim OLD KHImembuat klaim, bahwa tradisi fikih Islamdidominasi laki-laki. Mukum Islam yangdipahami, diyakini dan diamalkan sehari-haridilahirkan oleh masyarakat dan budayapatriarkhis dimana lakl-laki selalu menjadipusat kuasa dan misogini^^ sering dianggap

22 GhufronA.Masadi, Pemikiran FazlurRahmanTentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam(Jakarta: RajaGrafindo, 1998), him. 70-71.

22SiddlqAI-Jawi, "Hermeneutlk Al-Qur'an Tidak Perlu", C///Wews, EdisMB.Th.ll, 170ktober2004,him. 7.

2* Abdul Manan, op.c/r., him. 144.25 ChollsAkbar,op.cit.,hlm.1^Misoginis (kebencian terhadap perempuan), kesimpulan ini samasekali tidak didukung oleh fakta

atauhasil penelitian yang representatif danlebih bersifat pendapat (opini) Tim OLD KHI. Perbedaan pendapatadalah halyang wajar, bahkan mempakan keniscayaan, selamahalitu diiandasi oleh itikad baik, argumentatifdan konstruktif serta bukan"kebencian". Lihat pulacatan kaki nomor14.

2^ /b/d,hlm.30.

114 JURNAL HUKUM. NO. 27 VOL 11 SEPTEMBER 2004:106 - 117

Nurjihad. Pembaharuan Hukum Islam...

wajar dalam penafsiran. ' Dengan ungkapanlain, tafsir yang ada selama ini adalah biasgender. Fenomena dan pandangan yangdemiklan itu sesungguhnya terjadi puladikalangan kaum kristianl. Kaum feminiskristen, sejak lama berusaha keras bagaimanaagar gerakan mereka mendapatkan legitimasidari Bible. Mereka tidak lag! menulis God,tetapi juga Goddes. Sebab gambaran Tuhandalam agama mereka adalah Tuhanmaskulin. Mereka ingin adanya Tuhan yang(bersifat) perempuan. Tuhan yang bukan huwatetapi hiya. Dalam buku Feminist Aproachesto The Bible (Washington; Biblical ArcheologySociety, 1995) seorang aktivis perempuan,Tivka Frymer-Kensky, menulis makalahdengan judul: Goddesses: Biblical Echoes.Tahun 1895, Elizabeth Cady Stantonmenerbitkan buku "The Women's Bible",dimana ia mengkaji seluruh teks Bible yangberkaitan dengan perempuan. Kesimpulannya,Bible mengandung ajaran yang menghinakanperempuan. Lebihjauh menurut Stanton, Bible •bukanlah kata-kata Tuhan,' tetapi sekedarkoleksi tentang sejarah dan mitologi yangditulis oleh kaum laki-laki. Sebab itu,perempuan tidak memiliki kewajiban moraluntuk mengikuti ajaran Bible. Kaum feminisKristen tidak berani membuang Bible, tetapimelakukan perombakan terhadap metodeinterpretasinya.2®

Problema dalam tradisi kristen di atas,tampak jelas ada kemiripan dengan apa yangdilakukan oleh Tim CLD KHI. Denganmenjadikan gender equality dalam konsepbarat sebagai basis berpikir, selanjutnya

menganalisis al-Qur'an dan secara impiisitmenyatakannya al-Qur'an bias gender, kecualijika ditafsir ulang. Problema praktis danpartikular yang dihadapi kaum wanita -memang banyak diantara mereka yangtertindas - ditarik ke akar ideologis danepistemologis. Seolah-olah, semua itu adalahkarena kesalahan ulama Islam masa lalu,yang merumuskan fikih yang berpihak padalaki-laki.23 Tim CLD KHI bahkan menyatakanmerekonstruksi hukum Islam (fikih) dewasa initidak cukup sekedar melakukan tafsir ulang,tetapi harus melalui proses dekonstruksi/pembongkaran) terhadap bebatuan ideologiyang melilitnya berabad-abad.^^

Langkah pembaruan yang dilakukan olehTim CLD KHI sesungguhnya merupakanlangkah yang patut cliapresiasi dalamupayanya menyesuaikan dengan tuntutandinamika masyaral^at dan perkembanganzaman. Namun demikian, pembaruan tersebutharuslah benar-benar dilatarbelakangi olehkondisi/fakta yang memang menuntut adanyaperubahan, dan bukannya sekedar opini atauhal-hal bersifat kasuistik belaka yang secarametodologi tidak cukup untuk digeneralisir.

Selanjutnya mengembangkan pemikirankeislaman, tidak dapat diabaikan pemikiran-pemikiran keislaman terdahulu. Karenahistoris-lah yang memberikan kontiniutaskepada wujud intelektual dan spiritualmasyarakat. Tidak ada satu masyarakatpunyang bisa menghapus masalahnya yang telahterjadi dan mengharapkan untuk menciptakanwujud masa depan bagi dirinya yang lebih baikdari waktu sebelumnya. Untuk upaya

Choiis Akbar, op.cit., hlm.2.Ibid.

^ Tim Pengarusutamaan Gender Depag Rl, op.cit., hlm.30.

115

pembaruan hukum Islam haruslah dilakukankajian yang komprehensif, termasuk didalamnya kajian historis-sistematis mengenaiperkembangan hukum Islam.

Pembaruan tersebut juga harus benar-benar bertujuan untuk kemaslahatan ummat.Yusuf Amir dalam kitabnya al Maqashidmemberikan parameter maslahah dalampengertian hukum: ' pertama, yang menjadisandaran dan maslahah Itu selalu petunjuksyara' bukan semata-mata berdasar akalmanusia, karena akal manusia itu tidaksempurna, bersifat reiatif dan subyektif, selaludibatasi oleh waktu dan tempat serta selaluterpengaruh oleh lingkungan dan doronganhawa nafsu; kedua, pengertian maslahat atassesuatu yang baik dan buruk dalampandangan syara' tidak terbatas untukkepentingan dunia saja tetapi juga untukkepentingah akhirat, tidak untuk kepentingansemusim, tetapi berlak'u untuk sepanjangmasa; ketiga, maslahah dalam arti syara'tidakterbatas pada rasa enak dan tidak enak dalamartian fisik jasmani saja. tetapi juga enak dantidak enak dalam artian mental spiritual atausecara rohaniah.

SImpulan

- Untuk kepentingan kemaslahatan ummat,pembaruan hukum Islam (fikih) merupakankebutuhan dan keniscayaan sesuai dengankarakter fikih yang dalam hal tertentu bersifatkondisional. Namundemikian, pengertian danukuran kemaslahatan ummat haruslah tidak

keluar dari konteks memelihara tujuan hukumIslam, dengan menolak bencana atau

kerusakan atau sesuatu yang meragukan.Parameter maslahah adaiah syara'. Sesuatudikatakan maslahah apabila sejalan dengantindakan syara' dan tujuan syara'. Adapuntujuan syara' adaiah memelihara agama, jiwa,akal, harta benda dan keturunan ataukehormatan. Selanjutnya untuk menyelesaikanpersoalan-persoaian yang makin kcmpleks,seiring dengan perkembangan ilmu, budayadan teknologi, perlu mengedepankan ijtihadkolektif ijama'i}. Dengan melibatkan para ulama/pakar dari berbagai disiplin ilmu, diyakini akanmampu memecahkan persoalan hukum barudengan seadil-adilnya.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, KompilasI Hukum Islam DIIndonesia, Akademika Pressindo,Jakarta, 1992.

Al-Jawi, Siddiq, "Hermeneutik Al-Qur'anTidak Perlu", till News, Edisi 18,Th.ll.170ktober2004

Akbar, Cholis, "Kerancuan Metodologi DraftKompilasI Hukum Islam" http:/www.hldayatullah.corn. Tanggal 23Oktober2004.

A.Masadi, Ghufron, Pemlklran FazlurRahman Tentang MetodologiPembaharuan Hukum Islam, RajaGrafindo, Jakarta, 1998.

Arifin, Busthanul, "KompilasI: Flqh DalamBahasa Undang-undan^', Pesantren,N0.2A/0I.II/1985

Arifin, fvluhammad, "PerkembanganHukum Islam dl Indonesia KajianAtas Keberadaan Peradllan Agama

Amir Syarlfuddin, Pembaharuari Pemlklran Dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa Raya, 1993),him. 326.

116 JURNAL HUKUM. NO. 27 VOL 11 SEPTEMBER 2004:106 - 117

Nurjihad. Pembaharuan Hukum Islam...

dan KompHasI Hukum Islam" TesisPPS-USU, Medan, 1996.Azhaiy M.Tahir, "Kompilasi Hukum IslamSebagai.Alternatif: Suatu AnalisisSumber-Sumber Hukum Islam",dalam Tim DItbinbapera, BerbagalPandangan Terhadap KompilasiHukum Islam, Yayasan Al-HlkmahJakarta, 1993/1994.

C.M, K.Prent., dkk., Kamus LatinIndonesia, Kanlslus, Yogyakarta,1969.

Djamil, Fathurrahman. Metode IjtihadMajells Tarjih Muhammadiyah, LogosPublishing House, Jakarta, 1995.

Manan, Abdul, Hukum Islam DalamBerbagal Wacana, Jakarta, PustakaBangsa, 2003.~ ."Peranan Peradilan AgamaDalam Perspektif PembaharuanHukum Islam: Stud! Kasus terhadap

utusan-Putusan DllingkunganPeradilan Agama DKI Jakarta",Ringkasan DIsertasi, ProgramPascasarjana USU, Medan, 2004.

M.Echols, John dan Hasan Shadily. KamusInggris-lndonesia, GramediaJakarta, 1975.

Qardhawi, Yusuf. Min Ajli ShahwatinRaasyidah Tujaddldud-diin,Terjemahan Nabhani Idris, FlqihTajdid dan Shahwah Islamlah,Islamuna Pres. Jakarta, 1997.Sjadzali, Munawlr, "Peradilan Agama DanKompilasi Hukum Islam", dalamMoh.Mahfud MD, dkk., (Eds),Peradilan Agama Dan KompilasiHukum Islam Dalam Tata HukumIndonesia, Ull Press, Yogyakarta,1993

Syarifuddin, Amir, Pembaharuan PemikiranDalam Hukum Islam, Angkasa RavaPadang,1993.

Departemen Pendidlkan dan KebudayaanKamus Besar Bahasa Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta, 1989.Forum Keadilan, Nomor 26, Tanggal 24

Oktober2004.SKH Republika 5 Oktober 2004.

117

Biodata Penulis

==«HrSo?u?o"°. Pf°'- °'- ®"- UniversitasSurakarta(UNSA) MHum. Dosen Fakultas Hukum Universitas

Indonesia Jakarta.