1

KEMITRAANSEBAGAI ALTERNATIF STRATEGIS

PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

Policy Paper:

Policy Instrument Formulation (Implementation)

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

gA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

Tim IntiApplied Policy Development Training (APDT)

BAPPENAS-CIDAJakarta, Agustus 2002

2

Helen Cruz (LTA), Wahyuningsih Darajati,Agus Prabowo, Dadang Solihin, Indra Darmawan, Rohmad Supriyadi, Sudhiani Pratiwi, Abdul Haris,

Dewo Broto Putranto, Hayu Parasati, Mas Wedar H. Adji

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

gA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

APDT Team Members

3

Tujuan WorkshopA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

g

1.Pra-kondisi kemitraan; 2.Peningkatan kapasitas stakeholders untuk

bermitra; 3.Pengembangan kemitraan; 4.Aspek hukum kemitraan; 5.Penyelesaian konflik dalam kemitraan.

Memperoleh dan mengumpulkan masukan, tanggapan, kritik, dan saran tentang:

Memperoleh dan mengumpulkan masukan, tanggapan, kritik, dan saran tentang:

4

GBHN 99-04 & PROPENAS 00-04Policy Goals/Values:• Sustainable development• Ecological preservation

Agenda Setting :• Role of Public•Triadic policy network

Policy Decision-Making:The Science of “Muddling

Through”

Policy Implementation: “Put into Practice”

Policy Evaluation:• How is policy working in practice?

• Policy reformulation:• status quo• re-direction

APDT MethodologyAPDT MethodologyA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

g

Social Learning Process

Feedback Loop

Policy Formulation: Options considered

We are here !

5

perubahan paradigma

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

gA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

Provider

Sentralistik

Sektoral

Peran Masyarakat: obyek

Pertumbuhan

Bias Gender

Provider

Sentralistik

Sektoral

Peran Masyarakat: obyek

Pertumbuhan

Bias Gender

Fasilitator

Desentralistik

Regional

Subyek

Pemerataan

Responsif Gender

Fasilitator

Desentralistik

Regional

Subyek

Pemerataan

Responsif Gender

6

Kerangka Hukum Pengelolaan SDA

• Alinea IV Pembukaan UUD 1945, (tujuan negara) • Tap MPR no IV /MPR-RI/1999 tahun 1999-2000 Bab IV

mengenai pendayagunaan SDA untuk kemakmuran rakyat• UU no 25 tahun 2000 mengenai PROPENAS• UU no 5 tahun 1990 mengenai konservasi SDA hayati dan

ekosistemnya.• UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan• UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah• Peraturan Pemerintah no 25 tahun 2000 tentang

kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

gA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

7

Peranan Aspek Hukum dalam Kemitraan

• Sebagai acuan formal bagi semua pihak dalam menetapkan peraturan operasional pengelolaan SDA

• Sebagai acuan untuk membuat rencana kerja, aturan main dan pertanggungjawaban bagi stakeholders yg terlibat dlm hubungan kemitraan

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

gA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

8

Konsep Kemitraan

“Kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam semangat yang kooperatif demi pencapaian

tujuan yang sama”

“Kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam semangat yang kooperatif demi pencapaian

tujuan yang sama”

Kewenangan dan tanggung jawab

bersama

Investasi sumber daya bersama

Menanggung resiko bersama

Saling menguntungkan

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

gA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

Menurut yang dicita-

citakan bersama

9

Pra-kondisi

1. Memiliki kepentingan yang sama dan yang saling menguntungkan;

2. Adanya saling percaya antar pemangku kepentingan;

3. Adanya komitmen yang jelas;

4. Didasarkan kepada kecintaan akan alam yang dikelolanya; dan

5. Memiliki tatacara yang mengandung nilai keseimbangan alam dalam proses pengembangan kemitraan.

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

gA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

10

Manfaat konsultasi publik

1. memperoleh informasi dan pengetahuan sesuai dengan isu yang dihadapi;

2. memahami/menghayati secara seimbang pokok permasalahan;

3. mengidentifikasi solusi alternatif yang dapat diterima oleh masyarakat mayoritas.

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

gA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

11

Identifikasi Calon Mitra

1. Individu, kelompok masyarakat, perhimpunan sukarelawan;

2. Lembaga publik (LSM, Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, DPRD);

3. Sektor bisnis atau industri;

4. Masyarakat adat/lokal;

5. Lembaga pemerintah;

6. Lembaga lainnya yang mendukung kemitraan (Contohnya: Donor, LSM Internasional, dll.)

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

gA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

12

Aspek Pengelolaan

1. Mekanisme keterwakilan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas;

2. Komunikasi antar pemangku kepentingan; 3. Sosialisasi terhadap peraturan perundangan dan

kesepakatan yang ada; 4. Kompensasi bagi masyarakat yang terkena

dampak dari kegiatan kemitraan; 5. Status hukum dari penyelenggaraan pengelolaan

kemitraan.AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

gA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

13

Proses Pengembangan Kemitraan(Tahapan Siklus)

•Persyaratan

•Manfaat

•Resiko kemitraan

•Persyaratan

•Manfaat

•Resiko kemitraan

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

gA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

Monitoring & Evaluasi

Monitoring & Evaluasi

Imple-mentasi

Imple-mentasi

Peren-canaan

Peren-canaanInisiasiInisiasi

• penilaian kemampuan calon mitra

• best practices

• identifikasi resiko

• penilaian kemampuan calon mitra

• best practices

• identifikasi resiko

• Akuntabilitas

• strategi komunikasi

• kemampuan beradaptasi

• Akuntabilitas

• strategi komunikasi

• kemampuan beradaptasi

• Jaminan,

• aturan praktis,

• akuntabilitas stakeholder,

• masa transisi, pengembangan kemampuan.

• Jaminan,

• aturan praktis,

• akuntabilitas stakeholder,

• masa transisi, pengembangan kemampuan.

14

Pengembangan Kapasitas

Menciptakan dan meningkatkan kapasitas di lingkungan pemerintahan

Menciptakan dan meningkatkan kapasitas di lingkungan pemerintahan

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

gA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

Tahap 4: Tingkat Jejaring

(Network).

Tahap 4: Tingkat Jejaring

(Network).

Tahap 3: Tingkat

Co-Management

Tahap 3: Tingkat

Co-Management

Tahap 2: Tingkat Non

Pemerintahan

Tahap 2: Tingkat Non

Pemerintahan

Tahap 1: Tingkat

Pemerintahan

Tahap 1: Tingkat

Pemerintahan

Penyiapan para mitra agar siap untuk mengemban tanggung jawab

Penyiapan para mitra agar siap untuk mengemban tanggung jawab

Penyesuaian harapan awal para mitra

Penyesuaian harapan awal para mitra Sharing

informasi secara luas

Sharing informasi secara luas

15

Pembagian Peran

Masyarakat Adat/ Lokal: gatekeeper

kearifan lokal,

Material, SDM

Perguruan Tinggi:

Penelitian dan Perencanaan

LSM: meningkat-kan kapasitas masyarakat

dunia usaha, swasta dan pebisnis:

pendanaan, investasi, material, SDM

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

gA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

Pemerintah:

Regulator dan

Fasilitator

16

Manfaat KemitraanA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

g

Halimun:Tak ada koordinasi

Tak ada networking

Bunaken:Ketidakjelasan penanganan

SDM tidak berdaya

Bali:Destructive Fishing

Masy. Kurang mengetahui cara pengelolaan SDA yg

baik

Halimun:Tak ada koordinasi

Tak ada networking

Bunaken:Ketidakjelasan penanganan

SDM tidak berdaya

Bali:Destructive Fishing

Masy. Kurang mengetahui cara pengelolaan SDA yg

baik

Lebih terkoordinir

Terbangunnya networking

Terbangunnya institusi

Pengembangan kapasitas SDM

Lebih ramah lingkungan

Berwawasan lingkungan

Lebih terkoordinir

Terbangunnya networking

Terbangunnya institusi

Pengembangan kapasitas SDM

Lebih ramah lingkungan

Berwawasan lingkungan

17

Strategi Implementasi

• Kemitraan agar dimasukkan sebagai salah satu model PSDA dalam RUU-PSDA;

• RUU PSDA dan PP-nya harus disosialisasikan secara terencana dan sistematis kepada semua pihak terkait;

• Pengembangan kapasitas stakeholders dalam bermitra harus dilakukan secara bertahap.

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

gA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

18

Contoh Kemitraan:Kasus Bali

1960-an, terumbu karang masih baik dan bagus, & ikan

masih banyak

-Karang rusak-Ikan kurang

Pendapatan nelayan menurun

Bom ikanPotasium dll

Timbul kesadaran

baru

UPAYA- Terumbu Karang buatan- Patroli- Penangkapan yg Environmental friendly

KarangTimbul,

Ikan hias kembali

JadiDiving spot

baru

Sustainable Development dgn

kemitraan

LSM,Pemda,Masy Adat / LokalPengusaha Bahari

Jasa Wisata,Investor Hotel,

Diving Operator,Eksportir Ikan Hias

Jasa Wisata,Investor Hotel,

Diving Operator,Eksportir Ikan Hias

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

gA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

19

Terima kasihA

PD

T:

Ap

pli

ed P

oli

cy D

evel

op

men

t T

rain

ing

AP

DT

: A

pp

lied

Po

licy

Dev

elo

pm

ent

Tra

inin

g