ity. this research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/alternatif...

10
ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM KEJAHATAN KORPORASI Tjandra Sridjaja Pradjonggo Abstract The main aim of thisresearch is to analized recentissue of corporate wrongdoing and criminal liability following from such wrongdoing. Criminal liability for corporation has been a subject of criminal law debates concerning its activities that well-known as corporate crime. Based on the topic, this research discuss two issues: (1) orientation for criminal sanction on corporate crime, and (2) ideal sanctions for corporate liabil ity. This research performed with legal research method. Data analysis usedeductive method (legal syllo gism) and hermeneutic. The result ofthis study explain that criminal sanction for corporation in Indonesia still unclearly orientation. The legislation based on conventional sanctions. Ideally, sanction for corporate liability is regulatory, it means antideterrence. At least combining between deterrence and anti deterrence approach (combining penal-nonpenal policy). Keywords: ideal criminal sanction, corporate crime A. Pendahuluan Dinamika dunia bisnis telah menciptakan pergerakan pada hukum,setidak-tidaknya dorongan munculnya konsep-konsep hukum baru sebagai konsekuensi atas kenyataan bahwa konsep-konsep hukum konvensional tidak lagi memadai untuk diterapkan. Dinamika itu di antaranya sejalan dengan keberadaan korporasi sebagai subjek dalam transaksi-transaksi bisnis, yang kemudian hukum juga mempersonifikasi sebagai subjek hukum. Personifikasi hukum terhadap korporasi itu pada mulanya dipergunakan sebagai teknikuntuk menyesuaikan dengan otonomi korporasi, yang pada abad ke-19 merupakan suatu penantang kuat bagi kebebasan ekonomi dan politik terhadap regulasi pemerintah. Berbagai debat mengenai korporasi kemudian dilakukan di berbagai negara terutama terkait dengan munculnya kejahatan ekonomi {economic crime) yang dilakukan melalui aktivitas-aktivitas korporasi, dan sering dinyatakan sebagai "kejahatan korporasi" (corporate crime). Debatituterutama berkaitan dengan tanggung gugat perdata {responsibility) maupun tanggung jawab pidana (liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum, termasuk perilakumelanggar atau melawan hukum. Marshall B. Clinard, Peter C. Yeager, Jeanne Brissette, David Petrasbek, dan Elizabeth Harries secara kriminologis menyebut perilaku korporasi yang melanggar atau melawan hukum itudengan sebutan 7//ega/ corporate behavior". (MarshallB. Clinard, etall., dalam Joseph F.Sheley, 1987:205) Perilaku ilegal itu merupakan bentuk kriminalisasi 70 Yustlsla Edisi 80 Mei-Agustus 2010 atau dianggap sebagai tindak pidana yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh orang dalam pengertian "natural person". Dengan demikian, hukum di samping memperluas konsep orang (person), juga memperluas tuntutan pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan, yaitu tidak hanya pada orang dalam pengertian "alamiah" (natural person) namun juga "entitas hukum" (legalentity), sehingga mencakup tindakan atau transaksi ilegalsuatu korporasi. Sebenarnya perilakuilegalkorporasi merupakan kejadian "nor mal", maksudnya perilaku-perilaku itumunculdalam praktik-praktik ketenagakerjaan, iklan yang menyesatkan, pencurian hak kekayaan intelektual, tindakan merugikan konsumen, konspirasi pengawasan atas pembuatan dan pemasaran barang dan jasa. Perilaku-perilaku itu tidak sepenuhnya dilihatsebagai tindakan direktur atau menejer suatu korporasi, namun dapat juga dilihat sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Hal itu menunjukkan keniscayaan hukum untuk mengatur, yang sepenuhnya tidak dapat disandarkan pada ketentuan-ketentuankonven-sional. Dalam tata hukum Indonesia (hukum nasional), kecuali Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan hukum pidana, telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, baik disebutkan secara eksplisit maupun implisit. Penyebutan istilah korporasi secara eksplisit, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun Altematif Sanksi Pidana dalam Kejahatan ...

Upload: buikhuong

Post on 29-Jun-2019

213 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan

ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM KEJAHATAN KORPORASI

Tjandra Sridjaja Pradjonggo

Abstract

The main aim of thisresearch is toanalized recentissue ofcorporate wrongdoing andcriminal liabilityfollowing from such wrongdoing. Criminal liability forcorporation has been asubjectofcriminal law debatesconcerning its activities that well-known ascorporate crime. Based on the topic, this research discuss twoissues: (1) orientation for criminal sanction on corporate crime, and (2) ideal sanctions for corporate liability. This research performed with legal research method. Data analysis usedeductive method (legalsyllogism) and hermeneutic. The result ofthis study explain that criminal sanction for corporation in Indonesiastill unclearly orientation. The legislation based on conventional sanctions. Ideally, sanction for corporateliability isregulatory, it means antideterrence. At least combining between deterrence and anti deterrenceapproach (combining penal-nonpenalpolicy).

Keywords: idealcriminal sanction, corporate crime

A. Pendahuluan

Dinamika dunia bisnis telah menciptakanpergerakan pada hukum,setidak-tidaknya doronganmunculnya konsep-konsep hukum baru sebagaikonsekuensi atas kenyataan bahwa konsep-konsephukum konvensional tidak lagi memadai untukditerapkan. Dinamika itu di antaranya sejalandengan keberadaan korporasi sebagai subjekdalam transaksi-transaksi bisnis, yang kemudianhukum juga mem personifikasi sebagai subjekhukum. Personifikasi hukum terhadap korporasi itupada mulanya dipergunakan sebagai teknik untukmenyesuaikan dengan otonomi korporasi, yangpada abad ke-19 merupakan suatu penantang kuatbagi kebebasan ekonomi dan politik terhadapregulasi pemerintah. Berbagai debat mengenaikorporasi kemudian dilakukan di berbagai negaraterutama terkait dengan munculnya kejahatanekonomi {economic crime)yang dilakukan melaluiaktivitas-aktivitas korporasi, dan sering dinyatakansebagai "kejahatan korporasi" (corporate crime).Debat ituterutama berkaitan dengan tanggung gugatperdata {responsibility) maupun tanggung jawabpidana (liability).

Korporasi sebagai subjek hukum dianggapdapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum,termasuk perilakumelanggar atau melawan hukum.Marshall B. Clinard, Peter C. Yeager, JeanneBrissette, David Petrasbek, dan Elizabeth Harriessecara kriminologis menyebut perilaku korporasiyang melanggar atau melawan hukum itu dengansebutan 7//ega/ corporate behavior". (MarshallB.Clinard, etall., dalam Joseph F. Sheley, 1987:205)Perilaku ilegal itu merupakan bentuk kriminalisasi

70 Yustlsla Edisi 80 Mei-Agustus 2010

atau dianggap sebagai tindak pidana yangsebelumnya hanya dapat dilakukan oleh orangdalam pengertian "natural person". Dengandemikian, hukum di samping memperluas konseporang (person), juga memperluas tuntutanpertanggungjawaban dan pertanggunggugatan,yaitu tidak hanya pada orang dalam pengertian"alamiah" (natural person) namun juga "entitashukum" (legalentity), sehingga mencakup tindakanatau transaksi ilegal suatu korporasi. Sebenarnyaperilakuilegalkorporasi merupakan kejadian "normal", maksudnya perilaku-perilaku itumunculdalampraktik-praktik ketenagakerjaan, iklan yangmenyesatkan, pencurian hak kekayaan intelektual,tindakan merugikan konsumen, konspirasipengawasan atas pembuatan dan pemasaranbarang dan jasa. Perilaku-perilaku itu tidaksepenuhnya dilihatsebagai tindakan direktur ataumenejer suatu korporasi, namun dapat juga dilihatsebagai tindakan korporasi itu sendiri. Hal itumenunjukkan keniscayaan hukum untuk mengatur,yang sepenuhnya tidak dapat disandarkan padaketentuan-ketentuankonven-sional.

Dalam tata hukum Indonesia (hukum nasional),kecuali Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), peraturan perundang-undangan hukumpidana, telah mengatur korporasi sebagai subjektindak pidana, baik disebutkan secara eksplisitmaupun implisit. Penyebutan istilah korporasisecara eksplisit, seperti dalam Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, yang telah diubah olehUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Altematif Sanksi Pidana dalam Kejahatan ...

Page 2: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan
Page 3: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan
Page 4: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan
Page 5: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan
Page 6: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan
Page 7: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan
Page 8: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan
Page 9: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan
Page 10: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan