Transcript
Page 1: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan

ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM KEJAHATAN KORPORASI

Tjandra Sridjaja Pradjonggo

Abstract

The main aim of thisresearch is toanalized recentissue ofcorporate wrongdoing andcriminal liabilityfollowing from such wrongdoing. Criminal liability forcorporation has been asubjectofcriminal law debatesconcerning its activities that well-known ascorporate crime. Based on the topic, this research discuss twoissues: (1) orientation for criminal sanction on corporate crime, and (2) ideal sanctions for corporate liability. This research performed with legal research method. Data analysis usedeductive method (legalsyllogism) and hermeneutic. The result ofthis study explain that criminal sanction for corporation in Indonesiastill unclearly orientation. The legislation based on conventional sanctions. Ideally, sanction for corporateliability isregulatory, it means antideterrence. At least combining between deterrence and anti deterrenceapproach (combining penal-nonpenalpolicy).

Keywords: idealcriminal sanction, corporate crime

A. Pendahuluan

Dinamika dunia bisnis telah menciptakanpergerakan pada hukum,setidak-tidaknya doronganmunculnya konsep-konsep hukum baru sebagaikonsekuensi atas kenyataan bahwa konsep-konsephukum konvensional tidak lagi memadai untukditerapkan. Dinamika itu di antaranya sejalandengan keberadaan korporasi sebagai subjekdalam transaksi-transaksi bisnis, yang kemudianhukum juga mem personifikasi sebagai subjekhukum. Personifikasi hukum terhadap korporasi itupada mulanya dipergunakan sebagai teknik untukmenyesuaikan dengan otonomi korporasi, yangpada abad ke-19 merupakan suatu penantang kuatbagi kebebasan ekonomi dan politik terhadapregulasi pemerintah. Berbagai debat mengenaikorporasi kemudian dilakukan di berbagai negaraterutama terkait dengan munculnya kejahatanekonomi {economic crime)yang dilakukan melaluiaktivitas-aktivitas korporasi, dan sering dinyatakansebagai "kejahatan korporasi" (corporate crime).Debat ituterutama berkaitan dengan tanggung gugatperdata {responsibility) maupun tanggung jawabpidana (liability).

Korporasi sebagai subjek hukum dianggapdapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum,termasuk perilakumelanggar atau melawan hukum.Marshall B. Clinard, Peter C. Yeager, JeanneBrissette, David Petrasbek, dan Elizabeth Harriessecara kriminologis menyebut perilaku korporasiyang melanggar atau melawan hukum itu dengansebutan 7//ega/ corporate behavior". (MarshallB.Clinard, etall., dalam Joseph F. Sheley, 1987:205)Perilaku ilegal itu merupakan bentuk kriminalisasi

70 Yustlsla Edisi 80 Mei-Agustus 2010

atau dianggap sebagai tindak pidana yangsebelumnya hanya dapat dilakukan oleh orangdalam pengertian "natural person". Dengandemikian, hukum di samping memperluas konseporang (person), juga memperluas tuntutanpertanggungjawaban dan pertanggunggugatan,yaitu tidak hanya pada orang dalam pengertian"alamiah" (natural person) namun juga "entitashukum" (legalentity), sehingga mencakup tindakanatau transaksi ilegal suatu korporasi. Sebenarnyaperilakuilegalkorporasi merupakan kejadian "normal", maksudnya perilaku-perilaku itumunculdalampraktik-praktik ketenagakerjaan, iklan yangmenyesatkan, pencurian hak kekayaan intelektual,tindakan merugikan konsumen, konspirasipengawasan atas pembuatan dan pemasaranbarang dan jasa. Perilaku-perilaku itu tidaksepenuhnya dilihatsebagai tindakan direktur ataumenejer suatu korporasi, namun dapat juga dilihatsebagai tindakan korporasi itu sendiri. Hal itumenunjukkan keniscayaan hukum untuk mengatur,yang sepenuhnya tidak dapat disandarkan padaketentuan-ketentuankonven-sional.

Dalam tata hukum Indonesia (hukum nasional),kecuali Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), peraturan perundang-undangan hukumpidana, telah mengatur korporasi sebagai subjektindak pidana, baik disebutkan secara eksplisitmaupun implisit. Penyebutan istilah korporasisecara eksplisit, seperti dalam Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, yang telah diubah olehUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Altematif Sanksi Pidana dalam Kejahatan ...

Page 2: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan
Page 3: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan
Page 4: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan
Page 5: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan
Page 6: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan
Page 7: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan
Page 8: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan
Page 9: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan
Page 10: ity. This research performed with legal research …perpustakaan.unitomo.ac.id/repository/ALTERNATIF SANKSI...pidana(liability). Korporasi sebagai subjek hukum dianggap dapatmelakukan

Top Related