Disusun oleh :KELOMPOK 4

Inline Karwati, Hari Dwiparama, Prayudho Utomo

( PENANGKAPAN IKAN ILEGAL )

PENDAHULUAN• Indonesia adalah negara maritim, terdapat 5.8 juta km2

merupakan wilayah laut yang terdiri dari 2.9 juta km2 laut

nusantara, 0.3 juta km2 laut teritorial dan 2.6 juta km2

merupakan daerah laut kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

• Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga

yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina,

Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.

Dimana illegal fishing?

• Zona ekonomi ekksklusif indonesia

• Laut teritorial

• Laut Natuna:

– Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia

• Utara Sulawesi Utara: Phillippine

• Laut Arafura:

– Thailand, RRC, Taiwan

ASAL KAPAL PERIKANAN ILEGAL DI WPP-INDONESIA

Antara lain :

1. Penangkapan ikan di WPPRI tanpa izin.2. Menggunakan izin palsu.3. Tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan.4. Membawa hasil tangkapan langsung ke luar

negeri.5. Menggunakan alat penangkapan ikan terlarang.6. Menggunakan alat penangkapan ikan dengan

jenis / ukuran alat tangkap yang tidak sesuaidengan izin.

ILLEGAL FISHING

MODUS OPERANDI :1. Double Flagging.

2. Manipulasi data dalam mendaftarkan kapal eks. Asingmenjadi KII (manipulasi Delition certificate dan Bill of Sale).

3. Transhipment di tengah laut.

4. Mematikan / memindahkan Vesel Monitoring System (VMS)ke kapal lain.

5. Satu izin untuk beberapa kapal yang sengaja dibuat serupa(bentuk dan warna).

6. Memasuki wilayah indonesia dengan alasan tersesat ataumenghindar dari badai.

7. Melakukan lintas damai namun tidak menyimpan alatpenangkapan di dalam palka (alat penangkapan kedapatandalam kondisi basah).

8. Alasan Traditional Fishing Right (kapal-kapal pump boat).

9. Transhipment di tengah laut (kapal penangkapmenangkap di WPPRI dan memindahkan hasil tangkapanke kapal pengumpul yang sdh menunggu di batas luarZEEI).

10. Menangkap tidak pada fishing ground yang ditetapkan.

11. Untuk alat tangkap pukat ikan ukuran mata jaring < dari50 mm, head rope dan ground rope melebihi yang terterapada izin.

12. Jaring insang (Gill Nett melebihi panjang maks / 10.000m).

13. Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) atau pukat yangditarik dua kapal (Pair Trawl). Dll.

MODUS OPERANDI LANJUTAN :

TINGKAT PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIKANAN DI WPP-RI

Ukuran lingkaran menunjukkan tingkat pelanggaran

IUU Fishing

terutama oleh kapal Thailand

dan PR China

Illegal fishing terutama oleh kapal

ThailandIUU Fishing

terutama oleh kapal Philippines

7 Faktor Penyebab Ilegal Fishing1. Kebutuhan ikan dunia meningkat, pasokan menurun sehingga

mendorong keinginan menangkap ikan sebanyak mungkin secaraillegal.

2. Perbedaan harga ikan segar utuh di negara lain cukup tinggi.

3. Fishing ground di negara lain sudah mulai habis

4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, kemampuan pengawasannasional masih sangat terbatas.

5. Sistem perizinan masih bersifat terbuka, pembatasnya hanya padaalat tangkap dimana hal ini kurang cocok dengan faktual geografiZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas

6. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengawasan dan SDM

7. Persepsi dan kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum sejalan.

Dr. Ir. Aji Sularso, MMA dalam seminar K2N (Kuliah Kerja Nyata) UI 2009 dengan topik yang disampaikan mengenai IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing pada tanggal 12 Januari 2010 di Gedung

Balai Sidang UI, Depok

• Pemerintah melakukan perubahan terhadap undang-undangperikanan yang lama yaitu UU No 9 Tahun 1983 tentang Perikanandengan UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikananan. Hal inidimaksudkan bahwa UU yang baru dapat dijadikan payungperaturan perundang-undangan sebagai saranan untukmemberantas pencurian ikan di perairan Indonesia.

• Keberadaan UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan , masaberlakunya termasuk pendek karena hanya berlaku kurang lebih 6(enam) tahun. Pemerintah bersama DPR RI melakukan revisi denganmengeluarkan UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

• Pengamanan wilayah laut dilakukan oleh aparat TNI, khususnya TNIangkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia (POLAIRUD) sertaditambah oleh pengamanan dari pengamanan Kementrian Kelautandan Perikanan.

Sejarah UU Illegal fishing di Indonesia

IMPLEMENTASI MCS PENGAWASAN

SATELIT RADAR

KAPAL PENGAWAS KAPAL IKAN

LAPORAN MASYARAKAT/ POKMASWAS

SATELIT VMS

MSA

PUSKODAL

PPNS

LAPORAN NELAYAN

12

1. Kelemahan pada Aspek Manajemen Pengelolaan Perikanan

Belum adanya mekanisme koordinasi antar instansi;

Terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan

2. Kelemahan pada Aspek Hukum

Permasalahan Penegakan Hukum;

Rumusan sanksi

Yurisdiksi atau kompetensi relatif Pengadilan Negeri

13

1. Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dlm penyidikan TP Perikanan;

Penerapan sanksi (pidana atau denda); Hukum acara (batas waktu penyelesaian perkara); Kemungkinan penenggelaman kapal asing

2. Pengelolaan Perikanan:

Kepelabuhan perikanan; Konservasi; Perijinan; Kesyahbandaran;

3. Perluasan Yuridiksi Pengadilan Perikanan:

.KERUGIAN AKIBAT IUU FISHING

• Berdasarkan estimasi Fao pada tahun 2001, jika diperkirakan jumlah kapal asing dan eks asing yang

melakukan IUU Fishing sekitar 1000 kapal dengan 25% stok hilang dan bila menggunakan asumsi

maximum sustainable yield/MSY ikan = 6.4 juta ton/tahun, maka yang hilang dicuri dan dibuang sekitar 1.6

juta ton/tahun. Jika harga jual ikan di luar negeri rata-rata US$ 2/kg, maka kerugian negara adalah US$ 3.2

milyar atau sekitar Rp 35.2 triliun (dengan asumsi kurs 1 USD = Rp 11.000).

• Selain kerugian secara ekonomis, kerugian lainnya adalah secara ekologis dan sosial, Kerugian sosial adalah

timbulnya kecemburuan dan konflik horizontal akibat perebutan fishing ground dengan kapal asing akibat

perbedaan teknologi dan daya tangkap yang digunakan. Kerugian ekologis adalah pengrusakan kelestarian

sumber daya akibat penggunaan alat tangkap oleh kapal asing yang melanggar ketentuan.

• Oleh karena itulah, perlu dilakukan tindakan-tindakan preventif dan reaktif untuk mengatasi masalah

illegal, unreported, dan unregulated fishing yang harus diambil oleh pemerintah secara sistematis dan

terukur.

Ketentuan Pidana• Diatur dalam Bab XV dari UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

1) Pasal 84 mengatur tentang pelanggaran penangkapan ataupembudidayaan ikan secara seng aja menggunakan bahan kimia,bahan biologis, bahan peledak, termasuk cara penangkapan yangmerusak lingkungan dan membahayakan kelestarian sumber dayaikan. Ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda palingbanyak Rp. 1.200.000.000 ( satu miliar dua ratus juta rupiah).Apabila perbuatan tersebut secara sengaja dilakukan oleh nahkodadan anak buah kapal di wilayah perairan Indonesia, maka dikenakanpidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000 ( satu milar dua ratus juta rupian). Ketentuan iniberlaku juga untuk pemilik kapal, jika kapal ikannya sengajamenangkap ikan menggunakan bahan berbahaya sebagaimanatersebut diata maka ia akan dikenai pidana penjara paling lama 10tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.000. ( dua miliarrupiah).

2). Psal 85 mengatur tentang perbuatan yang disengajadilakukan untuk menangkap ikan denagan menggunakanaalat menangkap atau alau bantu menangkap ikan yang tidaksesuai dengan dengan ukuran yang telah ditetapkan makadiancam pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

3). Pasal 86 mengatur bahwa penangkapan ikan yangmengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau merusaksumber daya ikan diancam pidana penjara 10 tahun dandenda paling banyak Rp. 2.000.000.000 ( dua miliar rupiah).

Upaya penegakan hukum illegal fishing di Indonesia

• Pengamanan wilayah periran laut oleh TNI khususnya TNIangkatan Laut

• Pengamanan oleh Kepolisisan Republik Indonesia (POLAIRUD)

• Serta ditambah oleh pengamanan dari pengamananaKementrian Kelautan dan perikanan.

• Dibentuknya Pengadilan ad.hoc Perikanan, yang diharapkanmampu untukmenjawab persolana kejahatan pencurian ikanyang tercermin dalam putusan putusan yang dihasilkan, baikkejahatan yang dilakukan oleh warga negara maupun warganegara asing. Dan dari putusan ini diharapkan ada efek jerabagi pelaku kejahatan illegal Fishing.

Daftar pustaka

• Moch. Iqbal. Penegakan Hukum Pidana “illegal Fishing”. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Megamendung. 2012

• Supriadi. Hukum Perikanan Di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.2011

• https://jefrihutagalung.wordpress.com/tag/penangkapan-ikan-illegal/

s.....e.....k....i.....a.....n

Terima kasih