hubungan kepartaian dan pemilu

5/8/2018 Hubungan Kepartaian Dan Pemilu - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-kepartaian-dan-pemilu-559ac0e36128e 1/28

HUBUNGAN KEPARTAIAN DANPEMILIHAN UMUM



PENGERTIAN PARTAI POLITIK

Partai politik menurut Maurice Duverger

adalah group yang terorganisir yang mencari

kekusaan politik baik lewat pemilihan umumyang demokratis maupun lewat revolusi.

Sven Quenter yang mendefenisikan partaiadalah organisasi yang menurunkan

kandidatnya merebut kursi parlemen

nasional satu negara lewat pemilu.



PENGERTIAN PEMILIHAN UMUMPENGERTIAN PEMILIHAN UMUM(PEMILU)(PEMILU)

PemiluPemilu adalah proses pemilihan orangadalah proses pemilihan orang--orang untuk mengisiorang untuk mengisi jabatan jabatan--jabatan jabatan politikpolitik tertentu. Jabatantertentu. Jabatan--jabatan tersebut jabatan tersebutberanekaberaneka--ragam, mulai dariragam, mulai dari presidenpresiden

,, wakil rakyatwakil rakyat di berbagaidi berbagaitingkat pemerintahan, sampaitingkat pemerintahan, sampai kepala desakepala desa..

Menurut Dahl merupakan gambaran ideal dan maksimal bagiMenurut Dahl merupakan gambaran ideal dan maksimal bagisuatu pemerintahan demokrasi di zaman modern.suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhiPemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi

rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukanrakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukankegiatankegiatan retorikaretorika

,, public relations public relations

, komunikasi massa,, komunikasi massa, lobby lobby dandankegiatan lainkegiatan lain--lain. Meskipun agitasi danlain. Meskipun agitasi dan propagandapropaganda di Negaradi Negarademokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihandemokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihanumum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak jugaumum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak jugadipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikatordipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator

politik.politik.



HUBUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN

PEMILU

Partai politik merupakan satu-satunya organisasi

politik yang berkaitan dengan pemilihan umum.Karena peran partai politik dalam pemilihan umum

sangat besar untuk mencapai tujuan dalampemilihan dan mempergunakan kekuasaan dalam

pemerintahan setelah partai tersebutmemenangkan pemilihan.



Pengertian Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian ialah pola perilaku daninteraksi diantara sejumlah partai politik. Untukmembedakan antara partai politik dan sistem

kepartaian maka jelasnya adalah bahwa partaipolitik adalah organisasi yang bertujuan

mempengaruhi dan mendapatkan kekuasaanyang dilakukan melalui pemilu. sedangkan

sistem kepartaian adalah intraksi partai-partaisatu sama lain dan hubungannya dengan sistem

politik secara keseluruhan. Jadi partai politikadalah organisasi dalam (internal organization)

sedangkan sistem kepartaian sebagailingkunganya (ekternal environmental).



SISTEM KEPARTAIAN

Berdasarkan jumlahnya terdapat tiga

tipe

1. sistem kepartaian, yaitu d ominant

party

2. system (Partai Tunggal), dw i party

system (sistem dua partai) dan,

3. multiparty system (sistem partai

banyak).



Sistem Pemilihan Umum

Menurut G.Y Wolhoff terdapat dua sistem/tipe sistempemilu yaitu:

1. Sistem pemilihan organis adalah sebuah kelompok yangdalam organ-organ individu, kelompok ini biasanya

berdasarkan genekologis, lapisan masyarakat, organisasikelembagaan. Dengan demikian pada sistem organik haksuara terletak pada kelompok.

2. Sistem pemilihan mekanik adalah melihat rakyat terdiriatas Individu-individu dimana hak suara berada padamasing-masing individu. Sistem pemilihan mekanisbiasanya dibagi atas dua sistem yaitu sistem distrik dansistem proporsional.



Sistem Perwakilan Berimbang

Gagasan pokok sistem Perwakilan Berimbang (Proportional Representation) terletak pada sesuainya jumlah kursiparlemen yang diperoleh suatu golongan atau partai dengan

jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat.

Pada sistem ini negara dibagi dalam beberapa daerahpemilihan yang besar, dan setiap daerah pemilihan memilihsejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalamdaerah pemilihan itu.

Dengan demikian kekuatan suatu partai dalam masyarakattercermin dalam jumlah kursi yang diperolehnya dalamparlemen, artinya dukungan masyarakat bagi partai itusesuai atau proporsional dengan jumlah kursi dalamparlemen.



BEBERAPA ALASAN MENGAPA PEMILU PENTING DALAM

KEHIDUPAN DEMOKRASI DI SUATU NEGARA:

PEMILU MEMUNGKINKAN SUATU KOMUNITAS POLITIKMELAKUKAN TRANSFER KEKUASAAN SECARA DAMAI

MELALUI PEMILU AKAN TERCIPTA PELEMB

AGAANKONFLIK. SEBAB: KELOMPOK-KELOMPOK NON PENGUASA, KHUSUSNYA PARA

OPOSISI YANG INGIN MENGGANTI PEMERINTAH AKANMEMUSATKAN TENAGANYA UNTUK MENGHADAPI PEMILUDANBUKAN MENYERANG PEMERINTAH MELALUI KEKUATANFISIK.

PIHAK PENGUASABISA MELAKUKAN KONSOLIDASIKEKUASAAN UNTUK MENGHADAPI PENANTANGNYAMELALUI PEMILU DANBUKAN DENGAN MENEKANNYADENGAN MENGGUNAKAN KEKUATAN FISIK



SECARA KONSEPTUAL TERDAPAT DUA MEKANISME UNTUK

MENCIPTAKAN PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL:

MENCIPTAKAN SEPERANGKAT METODE ATAUATURAN UNTUK MENTRANSFER SUARAPEMILIH KE DALAM SUATU LEMBAGAPERWAKILAN RAKYAT SECARA ADIL ATAUDISEBUT JUGA SISTEM PEMILIHAN

MENJALANKAN PEMILU SESUAI DENGANATURAN MAIN DAN PRINSIP-PRINSIPDEMOKRTASI ATAU DISEBUT DENGANPROSESPEMILIHAN



Kelebihan Sistem Perwakilan

Berimbang Dianggap demokratis dan representatif, oleh karena semua

aliran yang ada dalam masyarakat terwakili dalamparlemen, sedangkan jumlah wakil dalam badan itu sesuaidengan jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat

dalam masing-masing daerah pemilihan,

Kemudian juga Dianggap lebih adil karena golongan kecilsekalipun mempunyai kesempatan untuk mendudukkanwakil dalam departemen;

Wakil rakyat yang dipilih dengan cara ini diharapkan lebihcenderung untuk mengutamakan kepentingan nasionaldaripada kepentingan daerah;



Kelemahan Sistem Perwakilan

Berimbang Mempermudah fragmentasi partai dan menimbulkan

kecendrungan kuat di kalangan anggota untuk memisahkan diridari partainya dan membentuk partai baru;

Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partaidaripada kepada daerah yang mewakilinya disebabkan partailebih menonjol perannya daripada kepribadian seseorang;

Banyaknya partai yang bersaing menyulitkan suatu partai untukmeraih mayoritas (50%+1) yang perlu membentuk suatupemerintahan. Terpaksa partai terbesar mengusahakan suatukoalisi dengan beberapa partai lain untuk memperoleh mayoritasdalam parlemen. Koalisi semacam ini sering tidak langgengsehingga tidak membina stabilitas politik.



Biasanya sistem Perwakilan Berimbang ini

sering dikombinasikan dengan beberapaprosedur lain antara lain dengan sistem daftar(List System), yang kemudian dibagi lagi menjadisistem daftar tertutup dan sistem daftar

terbuka.

Dalam sistem daftar tertutup setiap partaimengajukan satu daftar calon dan si pemilihmemilih satu partai dengan semua calon yangdicalonkan oleh partai itu, untuk berbagai kursiyang diperebutkan.



Kelemahan

Kelemahan sistem ini, yakni tidak dikenalnya

calon wakil oleh pemilih direvisi oleh sistem

daftar terbuka dengan pemilih mencobloswakilnya secara langsung dari daftar nama

calon selain memilih tanda gambar.



Kelebihan Proposional Terbuka

Representatif, dukungan masyarakat tercermindalam jumlah wakil DPR;

Memberi peluang bagi orang yang disegani di

daerah untuk mendapat tempat di DPR;

Anggota DPR akan lebih independen dankedudukannya dalam hubungan dengan pimpinan

partai dan tidak usah terlalu takut akan direcall jikaberbeda pendapat dengan pimpinan partai danpihak lain; Kedudukan yang lebih kuat dari masing-masing anggota DPR akan dapat meningkatkankualitas DPR.



SISTEM DISTRIK

Sistem distrik, merupakan sistem pemilihan yangpaling tua didasarkan atas kesatuan geografis. Setiapkesatuan geografis mempunyai satu wakil dalamparlemen. Untuk keperluan pemilihan, negara dibagi

dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyatdalam parlemen ditentukan oleh jumlah distrik.

Calon dalam satu distrik memperoleh yang menangadalah yang memperoleh suara terbanyak ,sedangkansuara-suara yang diberikan kepada calon lain dalamdistrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkanlagi, bagaimana kecil pun selisih kekalahannya.



Kelebihan Sistem Distrik :

Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih biasanya dikenaloleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduklebih erat. Dengan demikian dia akan lebih terdorong untukmemperjuangkan kepentingan distrik. Kedudukan terhadap partailebih bebas, karen adalam pemilihan semacam ini faktorkepribadian seseorang merupakan faktor yang penting;

Lebih mendorong integrasi parpol karena kursi yang diperebutkandalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Juga mendorong ke arahpenyederhanaan partai secara ilmiah;

Sederhana dan mudah untuk diselenggarakan;

Terbatasnya jumlah partai dan meningkatnya kerjasama antarpartai mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dantercapainya stabilitas nasional.



Kekurangan Sistem Distrik :

Kurang menguntungkan bagi partai kecil dangolongan minoritas;

Kurang representatives, calon yang kalah dalamsuatu distrik kehilangan semua suara yangmendukungnya(banyak suara yang hilang);

B

isa terjadi kesenjangan antara jumlah suara yangdiperoleh dari masyarakat dan jumlah kursi yangdiperoleh atas parlemen, menguntungkan partaibesar.



HUBUNGAN SISTEM PEMILU DENGAN

SISTEM KEPARTAIAN Sistem pemilihan mempengaruhi jumlah dan ukuranrelatif parpol di parlemen. Sistem pemilihan di negarayang menganut sistem dua partai berbeda dengan yangmenganut multipartai.

Mekanisme regulasi dalam sistem politik otoriter dansentralistik berbeda dengan sistem demokrasi yangumumnya pembatasan dilakukan dengan memberikan

prasyarat minimal. Artinya kebebasan mendirikan partaitetap dijamin sepenuhnya (dimensi substansi) tetapidisertai kondisionalitas agar kebebasan itu dapatdipertanggungjawabkan, terkontrol dan diterjemahkandalam mekanisme politik (dimensi prosedural).



HUBUNGAN SISTEM PEMILU DENGAN

SISTEM KEPARTAIAN Sistem pemilihan menentukan keterpaduan internal dan

disiplin masing-masing partai, sebagian sistem mungkinsaja mendorong terjadinya faksionalisme, dimanabeberapa sayap yang berbeda dari satu partai terus

menerus bertentangan satu dengan lainnya, sementarasistem yang lain mungkin dapat memaksa partai-partaiuntuk bersatu suara dan menekan pembangkangan.

Sebuah sistem pemilu juga bisa mengarah padapembentukan koalisi atau pemerintahan satu partaidengan kendala yang dihadapi partai mayoritas. Dengankata lain, sistem pemilihan bisa mendorong ataumenghalangi pembentukan alinasi diantara partai-partai,yang pada gilirannya akan mempengaruhi iklim politik yanglebih luas.



Hubungan Kepartaian dan Pemilu

di Indonesia1. Pada masa berlakunya sistem parlementer,

kombinasi yang digunakan adalah sistempemilu proportional representation dan sistemmultipartai. Pada masa ini, tidak hanya partaisaja yang diberikan kesempatan menjadikontestan pemilu, akan tetapi individu(Perorangan) juga diberi kesempatan untukmencalonkan diri. Pemilu pada era ini dianggapsebagai pemilu yang paling demokratis selamapemerintahan di Indonesia.



Hubungan Kepartaian dan Pemilu

di Indonesia2. Walaupun demikian, partai politik yang

dihasilkan melalui pemilu demokratis inidianggap telah menyalahgunakan kesempatan

berkuasa, karena terlalu mementingkankepentingan serta ideologi masing-masingkelompok, sehingga gagal menciptakansuasana yang stabil yang kondusif untukpembangunan secara berkesinambungan.

Karena pendeknya usia setiap kabinet sebagaiakibat ulahnya partai-partai, tidak mungkin bagipemerintah menyusun dan melaksanakan suaturencana kerja secara mantap.



Masa Orde Lama

Dektrit Presiden 4 Juli 1959 menghidupkankembali UUD 1945, Soekarno dalam usahamembentuk demokrasi terpimpin menyatakan

beberapa tindakan antara lainmenyederhanakan sistem partai denganmengurangi jumlah partai. Penyederhanaandilakukan dengan mencabut MaklumatPemerintah tertanggal 3 November 1945,

melalui Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 7tahun 1959 ditetapkan syarat-syarat yang harusdipenuhi oleh partai untuk diakui olehpemerintah. Pada tahun 1960 jumlah partai yangmemenuhi syarat tinggal 10 partai.



Masa Orde Baru

Orde Baru dengan sistem pemerintahan Presidensialisme, menerapkan sistempemilihan proporsional dengan daftar tertutup kombinasi dengan sistem multipartaiyang berangsur-angsur disederhanakan. Selain sistem proporsional tertutup yangdigunakan, modifikasi sistem pemilihan yang digunakan Orde Baru adalah melaluipengangkatan utusan golongan/daerah.

Pada walnya, penyederhanaan Sistem Multipartai OrdeBaru dilakukan dengan suatukompromi (Konsensus nasional) antara pemerintah dan partai-partai pada tanggal27Juli 1967 untuk tetap memakai sistem perwakilan berimbang, dengan beberapamodifikasi. Diantaranya, kabupaten dijamin sekurang-kurangnya 1 kursi, dan 100anggota DPR dari jumlah total 460 diangkat dari ABRI (75), Non ABRI (25). Sistemdistrik ditolak dan sangat dikecam parpol, dengan alasan karena tidak hanyadikhawatirkan akan mengurangi kekuasaan pimpinan partai, tetapi juga mencakupide baru, seperti duduknya wakil ABRI sebagai anggota parlemen.

Karena kegagalan usaha penyederhanaan partai ketika pemilihan, Orde Barumelakukan pengurangan dengan mengelompokkan dari 10 partai menjadi tiga partaipada tahun 1973, sehingga sejak pemilu 1977 hingga 1992 hanya ada tiga pesertapemilu yakni PPP, Golkar, dan PDI.



Masa Reformasi

Sistem Pemilu yang dianut adalah sistem proporsional(perwakilan berimbang) dengan daftar calon terbuka untukmemilih DPR dan DPRD, sedangkan untuk memilih DewanPerwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik sistemdistrik berwakil banyak. Sistem Pemilu ini digunakan sebagaievaluasi sistem yang diterapkan pada masa Orde Baru, denganharapan rakyat agar pemilihan calon yang diajukan oleh partaipolitik (parpol) lebih dikenal oleh pemilihnya.

Pembatasan pada masa ini dilakukan dengan mekanisme kuota(Threshold)[8], yaitu dengan mencantumkan prasyarat PartaiPolitik Peserta Pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya

3% jumlah kursi di DPR, atau memperoleh sekurang-kurangnya4% jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya (setengah) dari jumlah provinsi seluruh Indonesia,atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRDKabupaten/Kota yang tersebar di kabupaten/kota seluruhIndonesia untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya.



DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKASI PEWAKILAN,

SISTEM PEMILU PENTING KARENA BEBERAPA ALASAN

BEIKUT:

SISTEM PEMILU MEMILIKI KONSEKUENSI2 PADATINGKAT PROPORSIONALITAS HASIL PEMILIHAN

SISTEM PEMILIHAN MEMILIKI PENGAUH PADA JENISKABINET YANG DIBENTUK

SISTEM PEMILU MEMILIKI DAMPAK PADA BENTUKSISTEM KEPARTAIAN, KHUSUSNYABERKAITAN DENGANJUMLAH PARPOL DALAM SISTEM KEPARTAIAN

SISTEM PEMILU MEMILIKI PENGARUH PADAAKUNTABILITAS PEMEINTAHAN. KHUSUSNYAAKUNTABILITAS PARA WAKIL TERHADAP PEMILIHNYA.



LANJUTAN

SISTEM PEMILU MEMILIKI DAMPAK TERHADAP TINGKATKOHESI PARTAI POLITIK

SISTEM PEMILUBERPENGARUH TERHADAPBENTUKDAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK

SISTEM PEMILIHAN ADALAH ELEMEN DEMOKRASI YANGLEBIH MUDAH UNTUK DIMANIPULASIKAN DIBANDINGDENGAN YANG LAIN

SISTEM PEMILU DAPAT DIMANIPULASI MELALUIBERBAGAI PERATURAN YANG TIDAK DEMOKRATISDALAM TINGKAT PELAKSANAANNYA.



TERIMA KASIH

hubungan kepartaian dan pemilu

Documents