UNIT MANAJEMEN HUTAN TANAMAN RAKYAT BERBASIS

KELOMPOK KERJA DALAM KELOMPOK TANI HUTAN

(Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Bukit Hijau

di Desa Cenrana Kecamatan Camba Kabupaten Maros)

THE MANAGEMENT UNITS OF THE PEOPLE’S PLANTED

FOREST BASED ON THE WORKING GROUP

IN THE FOREST FARMING GROUP

(a Case Study of the Forest Farming Group in Bukit Hijau,

Cenrana Village, Camba Sub-District, Maros Regency)

SUPRIADY SALLE

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASAR

2013

UNIT MANAJEMEN HUTAN TANAMAN RAKYAT BERBASIS

KELOMPOK KERJA DALAM KELOMPOK TANI HUTAN

(Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Bukit Hijau di Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros)

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

SUPRIADY SALLE

kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASAR

2013

UNIT MANAJEMEN HUTAN TANAMAN RAKYAT BERBASIS

KELOMPOK KERJA DALAM KELOMPOK TANI HUTAN

(Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Bukit Hijau di Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros)

Disusun dan diajukan oleh

SUPRIADY SALLE

Nomor Pokok P2700210504

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 10 Juli 2013

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat,

Prof. Dr. Ir. Muh. Dassir, M.Si Dr. Ir. H. Mas’ud Junus, M.Sc Ketua Anggota

Ketua Program Studi Direktur Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan, Universitas Kehutanan,

Prof. Dr. Ir. Djamal Sanusi Prof. Dr. Ir. Mursalim, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Supriady Salle

Nomor Pokok : P2700210504

Program studi : Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: Unit

Manajemen Hutan Tanaman Rakyat Berbasis Kelompok Kerja Dalam

Kelompok Tani Hutan (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Bukit Hijau di

Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros) merupakan hasil

karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau

pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan

bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya

bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Juli 2013

Yang menyatakan

Supriady Salle

ABSTRAK SUPRIADY SALLE. Unit Manajemen Hutan Tanaman Rakyat Berbasis Kelompok Kerja dalam Kelompok Tani Hutan (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Bukit Hijau di Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros) (dibimbing oleh Muhammad Dassir dan Mas’ud Junus).

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) mekanisme kerja kelompok kerja HTR pada KTH Bukit Hijau, dan (2) bentuk pengelolaan HTR oleh kelompok kerja pada unit manajemen HTR yang dapat diterapkan di lokasi KTH Bukit Hijau.

Penelitian ini dilaksanakan di KTH Bukit Hijau Desa Cenrana,

Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Data dikumpulkan melalui diskusi kelompok berfokus, wawancara, dan survey lapangan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan unit manajemen berbasis kelompok kerja dan sistem pengaturan hasil. Adapun analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui kelayakan finansial pengelolaan HTR dengan kriteria layak secara finansial jika NPDP < HTB, NRER > 1, NPV > 0, B/C > 1 dan IRR > i. Analisis spasial digunakan untuk menentukan areal yang tidak produktif, pembagian hak kelola, pembentukan unit manajemen HTR, dan pembagian petak.

Dari hasil analisis finansial budidaya sengon dan budidaya kacang

tanah, pembangunan HTR melalui unit manajemen HTR berbasis kelompok kerja dalam KTH Bukit Hijau menggunakan pengaturan hasil berdasarkan luas, layak untuk dilaksanakan karena bersifat padat karya yang melibatkan masyarakat yang tidak memiliki lahan, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pemilik hak kelola dan masyarakat yang terlibat dalam kelompok kerja. Hal ini dapat dilihat dari analisis finansial dengan hasil: (a) NPDP lebih kecil dari HTB; (b) NRER bernilai positif; (c) NPV HTR bernilai positif; (d) B/C lebih dari satu, dan (e) IRR lebih tinggi dari tingkat suku bunga diskonto yang digunakan (suku bunga BLU P2H, 7%/tahun). Kata kunci : unit manajemen HTR , kelompok kerja

ABSTRACT SUPRIADY SALLE. The Management Units of the People’s Planted Forests (HTR) Based on the Working Group in the Forest Farming Group (KTH): a Case Study of the Forest Farming Group in Bukit Hijau, Cenrana Village, Camba Sub-District, Maros Regency) (Supervised by Muhammad Dassir and Mas’ud Junus)

This research aimed to find out (1) the working mechanism the working groups of HTR in KTH of Bukit Hijau; and (2) the management forms of HTR by the working groups in each management unit of HTR, which could be applied in Bukit Hijau KTH.

The research was conducted in Bukit Hijau KTH, Cenrana Village,

Camba Sub-District, Maros Regency. The data were collected through focused group discussions, interviews, and field surveys. The analysis of the data used the qualitative and quantitative methods. The qualitative analysis was carried out in order to explain the group-based management units and yield-sharing system; while the quantitative analysis was carried out in order to find out the financial feasibility of the HTR management: it was considered financially feasible if the NPDP < HTB, NRER > 1, NPV > 0, BCR > 1, and IRR > i. Finally, the spatial analysis was carried out in order to determine the unproductive areas, the division of the management rights, the formation of the HTR management units, and the division of the compartements.

The financial analysis of the culvation of the Albizzia sp and the peanuts,

and the development of HTR through the management units of the working-group-based HTR in Bukit Hijau KTH had shown feasible results because those labor-intensive activities involved landless community members, provided them with job opportunities, increased the incomes and improved the prosperities of those management right owners and of those who were involved in the working groups. All these could be seen in the results of the financial analysis: (a) the NPDP was smaller than HTB, (b) the value of NRER was positive, (c) the value of NPV HTR was positive, (d) B/C was greater than 1, and (e) IRR was higher than the current discount interest rate (the interest rate of BLU P2H was 7%/year.

Keywords: HTR management unit, working unit.

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis haturkan bagi Allah SWT atas

segala rahmat, dan karunia-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Unit

manajemen Hutan Tanaman Rakyat Berbasis Kelompok Kerja Dalam

Kelompok Tani Hutan (Studi Kasus Kelompok Tani Hutan Bukit Hijau di

Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros) berhasil

diselesaikan. Dalam tesis ini, penulis bermaksud menyampaikan bentuk

pengelolaan hutan tanaman rakyat berbasis kelompok kerja agar dapat

diterapkan dalam percepatan pembangunan hutan tanaman rakyat.

Pada kesempatan di awal bulan Ramadhan 1434 H yang penuh

berkah, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-

dalamnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si. sebagai Ketua Komisi Penasehat

dan Dr. Ir. H. Mas’ud Junus, M.Sc. sebagai Anggota Komisi Penasehat

yang telah membimbing, mengarahkan, memberi semangat, dan

meluangkan waktu kepada penulis hingga penulisan tesis ini bisa

diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan atas ilmu

pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis, Amin.

2. Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc., Dr. Ir. Beta Putranto, M.Sc., dan

Prof. Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si. sebagai Komisi Penguji yang telah

banyak memberikan masukan berupa saran, perbaikan dan arahan

3. dalam rangka perbaikan hasil penelitian sampai dengan penulisan tesis

ini bisa diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan atas ilmu

pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis, Amin.

4. Prof. Dr. Ir. Djamal Sanusi sebagai Ketua Program Studi Ilmu

Kehutanan, Ibu Ruth Eppi Lobo, S.Sos. dan staf di Fakultas Kehutanan

yang selalu membantu penulis menyelesaikan studi pada Program

Pascasarjana.

5. Kedua orang tuaku Ibunda Alm. Hj. R. Sumiaty dan Ayahanda Alm.

Nuhung Paggo Dg. Salle dan terima kasih atas segala kasih sayangmu

dan doamu, doaku selalu menyertaimu, Amin.

6. Teristimewa untuk istriku yang tercinta: Yulianti, serta jagoan kecilku:

Muhammad Bintang Yudy Prawira dan Lingga Mahardika Rimbawan,

terima kasih atas doa, dorongan semangat, pengorbanan waktu, dan

kesabarannya yang terus diberikan kepada penulis.

7. Dekan Fakultas Kehutanan UNHAS, beserta jajarannya terima kasih

atas dukungan moril yang sangat berharga bagi penulis.

8. Bapak Supriatna, S.Hut. (Kepala BP2HP Wilayah XV Makassar) dan

Ibunda Ir. Siti Aminah, MM. (Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi

Hutan Produksi BP2HP Wilayah XV Makassar), terima kasih atas

dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga

dapat menyelesaikan penelitian dan tesis ini.

9. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana Ilmu Kehutanan, adik-adik

mahasiswa S1 Kehutanan yang membantu proses penelitian di Dusun

10. Holiang dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan

kepada penulis.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena

itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi

kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati

semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, Juli 2013

Supriady Salle

© Hak cipta milik UNHAS tahun 2013 Hak cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan yang wajar tidak merugikan kepentingan UNHAS. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh

karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin UNHAS

i

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

ABSTRAK

ABSTRACT

PRAKATA

DAFTAR ISI i

DAFTARTABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 4

D. Kegunaan Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5

A. Tinjauan Teori dan Konsep 5

1. Defenisi Hutan Tanaman Rakyat 5

2. Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat 6

3. Pengaturan Hasil Hutan 10

4. Pengelolaan Hutan 14

5. Pengetahuan Sistem Hutan Tanaman Rakyat 17

6. Batas Kawasan Hutan 18

ii

7. Sistem Informasi Geografis (SIG) 18

8. Jenis-Jenis Tanah Menurut Sistem Pusat Penelitian

Tanah 22

9. Kelompok Tani Hutan 26

10. Kelompok Kerja 29

11. Sistem Tenur Pada Pemanfaatan Kawasan Hutan 31

12. Analisis Biaya dan Manfaat 33

B. Kerangka Pemikiran 36

BAB III METODE PENELITIAN 39

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 39

B. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data 39

1. Wawancara 40

2. Focus Group Discussion 41

3. Survey 42

C. Teknik Analisis Data 44

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 44

2. Analisis Kuantitatif 45

3. Analisis Spasial 47

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI CALON AREAL

IUPHHK-HTR KTH BUKIT HIJAU 51

A. Kondisi Biofisik 51

1. Letak Geografis 51

2. Kawasan Hutan 51

3. Penutupan Lahan 52

4. Ketinggian dan Kelerengan 53

B. Kondisi Sosial Ekonomi 53

1. Letak Administrasi dan Luas Areal 53

2. Keadaan Penduduk 53

3. Aksesibilitas Wilayah 54

iii

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 58

A. Karakteristik Sosial Ekonomi Petani KTH Bukit Hijau 58

1. Sistem Tenur 58

2. Sistem Teknologi Wanatani 62

B. Proses Perizinan Hutan Tanaman Rakyat 62

C. Pembangunan Lembaga 64

D. Penataan Areal dan Pembagian Hak Kelola 68

E. Unit Manajemen HTR Berbasis Kelompok Kerja Dalam

KTH Bukit Hijau 69

1. Pembentukan Unit Manajemen HTR Berbasis

Kelompok Kerja 69

2. Kerjasama KTH Bukit Hijau dalam Pengelolaan Lahan 71

3. Kerjasama Kelompk Kerja KTH Bukit Hijau dalam

Penyakapan Lahan 72

4. Penerapan Sistem Tenure pada Kelompok Kerja

dalam Unit Manajemen HTR KTH Bukit Hijau 73

F. Pengaturan Hasil dan Preskripsi Silvikultur 74

1. Pembagian Petak 74

2. Preskripsi Silvikultur 78

G. Analisis Biaya dan Manfaat Pengelolaan HTR 82

1. Asumsi Perhitungan Analisis Biaya dan Manfaat 82

2. Kelayakan Finansial Budidaya Sengon 84

3. Kelayakan Finansial Budidaya Kacang Tanah Dalam

Areal HTR 88

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 91

A. Kesimpulan 91

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN

iv

DAFTAR TABEL

Nomor halaman

1. Padanan Nama Tanah menurut berbagai Sistem Klasifikasi

25

2. Fungsi dan Lokasi Penerapan Tenur dalam Pengelolaan Lahan

32

3. Fungsi dan Lokasi Penerapan Tenur dalam Pemilikan Lahan

33

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 43

5. Alat dan Bahan Untuk Analisis Spasial 48

6. Kawasan Hutan Kecamatan Camba Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

52

7. Fungsi dan Lokasi Penerapan Tenurial dalam Pengelolaan Lahan di Dusun Holiang Desa Cenrana Kecamatan Camba

61

8. Daftar Nama Anggota Kelompok Tani Bukit HijauDusun Holiang Desa Cenrana Kecamatan Camba

65

9. Pembagian Areal Kerja IUPHHK-HTR Anggota KTH Bukit Hijau

69

10. Pembagian Unit Manajemen HTR KTH Bukit Hijau

70

11. Sistem Tenur Per Petak pada Kelompok Kerja Dalam UMH KTH Bukit Hijau

74

12. Luas Pembagian Petak Pada Unit Manajemen HTR

75

13. Tabel Pendapatan, Pengeluaran dan NPDP Tanaman Sengon Monokultur Rotasi 5 Tahun/Ha, Suku Bunga 7%/Tahun

85

v

14. Analisis Net Return At The Of End Rotation

(NRER) / Ha Budidaya Sengon Rotasi 5 Tahun, Suku Bunga 7%/Tahun

86

15. Tabel Suku Bunga, Penerimaan, Pengeluaran dan NPV HTR Budidaya Tanaman Sengon Rotasi 5 Tahun

88

16. Perhitungan Nilai Pengembalian Dana Pinjaman Untuk Budidaya Kacang Tanah, Suku Bunga 24%/Tahun

89

17. Rekap Hasil Analisis Finansial Budidaya Sengon Rotasi 5 Tahun Dan Keuntungan Budidaya Kacang Tanah Selama 3 Tahun

90

vi

DAFTAR GAMBAR

nomor halaman

1. Proses Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR Perorangan

7

2. Peta Susunan Kelas Hutan Normal, Rotasi 25 Tahun

11

3. Petak, Nomor Petak dan Perkembangan Susunan Kelas Umur Tahun 1980-2000 Rotasi 25 Tahun

13

4. Bagan Arus Sistem Kerja dalam SIG

19

5. Tahap Pertumbuhan Kelompok (Stage of Group Development)

30

6. Kerangka Pemikiran Penelitian 38

7. Bagan Arus Analisis Penentuan Zona Penyangga

49

8. Bagan Arus Analisis Pembagian Hak Kelola/ Ta’tang

49

9. Bagan Arus Analisis Pembentukan Unit Manajemen HTR

50

10. Jalanan Desa Cenrana 55

11. Jalanan Dusun Holiang 56

12. Jalanan Kampung 57

13. Pola Tanam Budidaya Sengon Polikultur dengan Kacang Tanah

78

21. Kayu Rakyat Jenis Sengon, Panjang 1,2 m dan Diameter > 15 cm di Depan Rumah Masyarakat

100

vii

DAFTAR LAMPIRAN

nomor Halaman

1. Pedoman Wawancara di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros

96

2. Pedoman Wawancara di Dusun Holiang Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros

98

3. Pedoman Wawancara Dengan Pihak Industri PT. Panply

101

4. Materi yang disampaikan pada FGD 102

5. Peta Pertimbangan Teknis Areal IUPHHK-HTR KTH Bukit Hijau

105

6. Peta Areal Tidak Produktif KTH Bukit Hijau

106

7. Peta Aksesibilitasi/Sarana Jalan KTH Bukit Hijau

107

8. Peta Pembagian Hak Kelola/Ta’tang KTH Bukit Hijau

108

9. Peta Unit Manajemen HTR KTH Bukit Hijau 109

10. Peta Pengaturan Hasil KTH Bukit Hijau 110

11. Perhitungan Biaya Pembangunan HTR Budidaya Sengon/Hektar Rotasi 5 Tahun

111

12. Perhitungan Biaya Budidaya Kacang Tanah/ Hektar Dalam Areal IUPHHK-HTR

112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya hutan merupakan salah satu sumber kekayaan bagi

rakyat Indonesia dan sumberdaya alam andalan bagi Indonesia. Hutan

sebagai sumberdaya alam yang dapat dikelola, mempunyai manfaat dan

fungsi ganda bagi umat manusia baik manfaat ekologi, sosial budaya

maupun ekonomi. Manfaat dan fungsi yang optimal dari hutan tersebut

dapat diperoleh apabila hutan terjamin kelestariannya. Aktivitas sosial

ekonomi baik dalam skala kecil maupun skala besar telah menyebabkan

terjadinya tekanan ekologis berupa degradasi hutan yang berujung pada

perubahan kualitas lingkungan. Pengelolaan yang baik akan memberikan

dampak yang luas dan berjangka panjang, demikian pula sebaliknya,

kesalahan dalam pengelolaan hutan akan dapat menimbulkan degradasi

hutan, bahkan berdampak luas bagi sosial dan ekonomi.

Kondisi saat ini, masyarakat di sekitar dan dalam hutan telah terbiasa

memanfaatkan hutan sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan

sehari-hari, sumber penghasilan, dan sebagian besar merupakan

masyarakat yang tergolong miskin. Selain itu, penurunan kondisi hutan juga

mengakibatkan penurunan suplai kayu terhadap industri pengolahan kayu,

2

veneer, kayu lapis dan pulp. Kenyataan tersebut, telah mendorong

pemerintah untuk mengembangkan suatu bentuk pengelolaan hutan yang

diharapkan bisa mengatasi permasalahan tersebut, yaitu program hutan

tanaman rakyat (HTR) yang bertujuan untuk mencapai pemanfaatan

sumberdaya hutan secara optimal dan adil, melalui pengembangan

kapasitas dan pemberian akses masyarakat sekitar hutan dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu program HTR

harus didukung dengan pembinaan kelompok tani hutan (KTH) yang kuat.

Perkembangan pembangunan HTR di Provinsi Sulawesi Selatan dari

tahun 2008 sampai dengan saat penelitian dilakukan realisasinya mencapai

14% atau seluas ± 5.678 ha IUPHHK-HTR yang telah diterbitkan oleh

Bupati dari pencadangan areal HTR seluas ± 40.535 ha yang tersebar di

12 kabupaten. Salah satu kabupaten yang telah diterbitkan IUPHHK-HTR

oleh Bupati adalah Kabupaten Maros, yaitu KTH Pakkaraengan Indah di

Desa Bonto Matinggi Kecamatan Tompobulu dengan luas ± 121 ha,

sedang tiga KTH yang belum diterbitkan IUPHHK-HTRnya, yaitu: (1) KTH

Bangkit Jaya di Desa Bonto Manai Kecamatan Tompobulu; (2) KTH Tunas

Harapan di Desa Cenrana Kecamatan Camba, dan (3) KTH Bukit Hijau di

Desa Cenrana Kecamatan Camba (BP2HP, 2012).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini ingin mengetahui

hambatan yang dihadapi KTH Bukit Hijau di Desa Cenrana dalam proses

penerbitan IUPHHK-HTR, bagaimana bentuk kelembagaannya dan bentuk

unit manajemen berbasis kelompok kerja pada areal calon HTR KTH Bukit

3

Hijau. Pentingnya penerbitan IUPHHK-HTR di Kabupaten Maros kepada

KTH yang telah bermohon diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan

memberi akses kepada masyarakat agar mampu memanfaatkan dan

mengelola hutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu

bentuk pengelolaan oleh Unit Manajemen HTR dan dukungan

kelembagaan berbasis kelompok kerja dalam KTH.

B. Rumusan Masalah

Pengelolaan areal HTR dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan

kebiasaan para petani penggarap atau masyarakat setempat. Bentuk

pengelolaan hutan yang baik harus diterapkan untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat melalui unit manajemen dan dukungan

kelembagaan KTH yang kuat dalam pengelolaan HTR. Rumusan masalah

yang perlu dikaji dan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem kelompok kerja HTR dalam KTH Bukit Hijau?

2. Bagaimana bentuk pengelolaan HTR oleh kelompok kerja pada unit

manajemen HTR yang layak diterapkan oleh KTH Bukit Hijau di Dusun

Holiang, Desa Cenrana, Kecamatan Camba Kabupaten Maros?

4

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian dan rumusan

masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Mengetahui mekanisme kerja kelompok kerja HTR pada KTH Bukit

Hijau.

2. Mengetahui bentuk pengelolaan HTR oleh kelompok kerja pada unit

manajemen HTR yang dapat diterapkan di lokasi KTH Bukit Hijau.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mengkaji unit manajemen HTR serta dukungan

kelembagaan dalam rangka pembangunan HTR, sehingga penelitian ini

dapat berguna dalam hal :

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam proses penerbitan IUPHHK-HTR

perorangan KTH Bukit Hijau oleh pemerintah setempat.

2. Dapat diterapkan oleh anggota KTH Bukit Hijau dalam rangka

pengelolaan HTR jika IUPHHK-HTR diterbitkan oleh Bupati Maros.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Defenisi Hutan Tanaman Rakyat

Kebijakan Kementerian Kehutanan untuk memberikan hak akses

bagi masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan khususnya pada

hutan produksi, salah satunya melalui program pembangunan

HTR.Berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun

2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008 berbunyi ”Pemanfaatan hasil hutan kayu

dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (2) huruf d dapat dilakukan pada: (a) HTI (hutan tanaman

industri); (b) HTR (hutan tanaman rakyat); atau (c) HTHR (hutan tanaman

hasil reboisasi)”. Program HTR bertujuan untuk mencapai pemanfaatan

sumberdaya hutan secara optimal dan adil, melalui pengembangan

kapasitas dan pemberian akses masyarakat di sekitar hutan dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Definisi hutan tanaman rakyat

(HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh

kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan

produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin

6

kelestarian sumberdaya hutan. IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang

diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan

ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau

koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan

menerapkan sistem silvikultur untuk menjamin kelestarian sumberdaya

hutan (Kementerian Kehutanan, 2011)

2. Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat

Pemerintah telah mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan

yang melibatkan masyarakat melalui program HTR berupa IUPHHK-HTR

perorangan maupun koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan potensi

dan kualitas hutan produksi, mewujudkan pemanfaatan sumberdaya hutan

secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian

akses masyarakat di sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Pemberian IUPHHK-HTR dilakukan pada areal yang telah

ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai areal alokasi atau penetapan

IUPHHK-HTR. Areal alokasi dan penetapan IUPHHK-HTR dilakukan pada

kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/hak

lain serta didasarkan pada rencana pembangunan HTR yang diusulkan

oleh Bupati/Walikota atau Kepala KPHP dengan luas areal pencadangan

disesuaikan dengan keberadaan masyarakat di sekitar hutan dan

diutamakan dekat dengan industri kehutanan (Kementerian Kehutanan,

2011).

7

Tata cara permohonan IUPHHK-HTR perorangan (Kementerian

Kehutanan, 2011), sebagai berikut:

1. Pemohon adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar

hutan sebagai kesatuan komunitas sosial yang mata pencaharian

utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan, khususnya yang

berada di dalam dan di sekitar areal pencadangan HTR. Pemohon

IUPHHK-HTR perorangan membentuk kelompok tani hutan (KTH)

untuk memudahkan pelayanan dalam proses permohonan IUPHHK-

HTR. Perorangan dan/atau ketua kelompok mengajukan permohonan

IUPHHK-HTR kepada bupati/walikota atau kepala KPHP melalui kepala

Pemohon (Perorangan)

Kelompok Tani Hutan

BP2HP

Kepala Desa

Bupati/Walikota/Kepala KPHP

3

3

Dinas Kab./Kota

Camat

2

2

Gambar 1. Proses Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR Perorangan

1

1

Ditujukan/disampaikan

Tembusan

Keterangan:

2

Verifikasi

2

BPKH

Koordinasi

3 3

1

4

8

desa dengan tembusan kepala BP2HP. Permohonan dilampiri

persyaratan permohonan yang diajukan oleh perorangan: (a) foto copy

KTP; (b) keterangan dari Kepala Desa/Lurah bahwa pemohon

berdomisili di desa tersebut, dan (c) sketsa areal yang dimohon.

2. Kepala desa melakukan verifikasi KTP atau domisili berdasarkan

permohonan IUPHHK-HTR, dan hasil verifikasi permohonan

disampaikan kepada kepala dinas kabupaten/kota dan atau kepala

KPHP dengan tembusan kepada camat dan kepala BP2HP.

3. Berdasarkan tembusan hasil verifikasi permohonan IUPHHK-HTR dari

kepala desa, BP2HP berkoordinasi dengan BPKH dan melakukan

verifikasi atas persyaratan administrasi dan sketsa/peta areal yang

dimohon, hasilnya disampaikan kepada bupati/walikota dan atau

kepala KPHP sebagai pertimbangan teknis.

4. Berdasarkan pertimbangan dari kepala BP2HP, bupati/walikota/ kepala

KPHP atas nama menteri menerbitkan IUPHHK-HTR perorangan

dengan tembusan kepada: (a) menteri; (b) gubernur; (c) Direktur

Jenderal Bina Usaha Kehutanan; (d) kepala dinas provinsi yang

membidangi kehutanan; (e) kepala dinas kabupaten yang membidangi

kehutanan, dan (f) kepala BP2HP.

Lebih lanjut menurut Kementerian Kehutanan (2011), kegiatan

IUPHHK-HTR antara lain kegiatan penyiapan lahan, pembibitan,

penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.Tanaman yang

dihasilkan dari IUPHHK-HTR merupakan aset pemegang izin usaha, dan

9

dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku. Dalam hal

terdapat tegakan hutan alam pada areal yang dicadangkan sebagai areal

pencadangan HTR, areal hutan alam tersebut ditetapkan sebagai areal

perlindungan setempat dan pengembangan hasil hutan bukan kayu

(HHBK). Pembangunan HTR dapat dibiayai melalui Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

(BLU Pusat P2H), perbankan maupun pihak lain yang tidak mengikat.

Dalam hal Pemegang IUPHHK-HTR akan meminjam dana pembangunan

HTR kepada BLU Pusat P2H, maka Pemegang IUPHHK-HTR wajib

melunasi pinjaman tersebut kepada BLU Pusat P2H dan mematuhi

ketentuan perundangan yang berlaku.

Pola HTR terdiri atas:

a. HTR pola mandiri adalah HTR yang dibangun oleh pemegang IUPHHK-

HTR.

b. HTR pola kemitraan adalah HTR yang dibangun oleh pemegang

IUPHHK-HTR bersama dengan mitra berdasarkan kesepakatan

bersama dengan difasilitasi oleh pemerintah/pemerintah daerah agar

terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak.

c. HTR pola developer adalah HTR yang dibangun oleh BUMN atau

BUMS atas permintaan pemegang IUPHHK-HTR dan biaya

pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang IUPHHK-HTR.

Menurut Kementerian Kehutanan (2011), budidaya tanaman HTR

dilaksanakan berdasarkan kondisi tapak, sosial ekonomi dan sosial budaya

10

setempat. Jenis tanaman pokok yang dapat dikembangkan untuk

pembangunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR terdiri atas :

a. Tanaman sejenis adalah tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri satu

jenis (species) dan varietasnya.

b. Tanaman berbagai jenis adalah tanaman hutan berkayu yang

dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu

antara lain karet, tanaman berbuah, bergetah dan pohon penghasil

pangan dan energi. Tanaman budidaya tahunan paling luas 40% (empat

puluh persen) dari areal kerja dan tidak didominasi oleh satu jenis

tanaman.

3. Pengaturan Hasil Hutan

Sistem pengelolaan yang lebih intensif merupakan istilah yang

dipakai pada hutan yang tertata penuh (fully-regulated forest), yaitu hutan

dengan tendon penuh diharapkan dapat dipakai pada suatu waktu tertentu,

khususnya pada akhir daur. Selama jangka waktu satu daur tersebut, hutan

akan dikelola dengan teratur untuk memeroleh manfaat hutan yang

maksimal sesuai dengan kebutuhan dan keadaan setempat. Untuk

mewujudkan ketentuan tersebut, pengelolaan hutan harus intensif dan

bervariasi dari petak ke petak (management regimes). Untuk

memaksimalkan setiap jengkal kawasan hutan sesuai dengan kondisi fisik

maupun sosial ekonomi masyarakat (Simon, 2010).

11

Menurut Simon (2010), lahirnya konsep hutan normal sebenarnya

tak dapat dilepaskan dari harapan setelah pelaksanaan sistem pengaturan

hasil yang paling sederhana, yaitu annual coupe atau vak-werk. Dengan

sistem pengaturan hasil ini, setelah rotasi diaplikasikan akan terbentuk

hutan dengan susunan umur yang teratur. Misalkan kelas perusahaan kayu

bakar dengan luas 500 ha dikelola dengan sistem silvikultur pangkas

(coppies sistem) yang menggunakan rotasi 25 tahun. Dengan metoda

pengaturan hasil annual coupe, seluruh kawasan dibagi menjadi 25 petak

yang sama luasnya; jadi luas tiap petak adalah 500:25 = 20 ha. Tiap petak

diberi batas dan nomor yang tetap, yaitu nomor 1 sampai dengan 25.

Secara skematis pembagian kawasan hutan dalam petak-petak kerja (vak-

werk) dilukiskan dalam Gambar 2.

Gambar 2. Peta Susunan Kelas Hutan Normal, Rotasi 25 Tahun (Simon, 2010)

12

Pemberian nomor petak dimulai dari barat laut, berputar mengikuti

arah jarum jam. Misalkan dalam Gambar 2, petak pada jalur A diberi nomor

1 dan 2, demikian seterusnya sampai petak 25 terletak pada jalur E. Posisi

ini terlukis tahun 1950 dalam gambar tersebut, maka pada tahun 1975

diseluruh kawasan hutan telah terbentuk hutan-hutan seumur pada setiap

petak. Umur tegakan di seluruh kawasan hutan bervariasi dari 1-25 tahun,

berurutan dari petak 1 sampai petak 25. Angka-angka yang tertera dalam

Gambar 2 tersebut menunjukkan umur tegakan di petak yang bersangkutan

setelah pelaksanaan selama satu rotasi. Dengan demikian susunan umur

tegakan pada tahun 1975 adalah mulai petak pertama yang berumur 25

tahun, petak kedua berumur 24 tahun dan seterusnya sampai petak 25

berisi tegakan dengan umur satu tahun. Pada tahun 1975 tersebut,

tebangan untuk rotasi kedua dimulai dari petak pertama lagi yang telah

mencapai umur masak tebang (25 tahun). Dengan demikian setiap tahun

dapat dilakukan tebangan terhadap suatu petak yang umur tegakannya

telah mencapai umur daur (25 tahun).Selanjutnya dengan mudah susunan

tegakan pada tahun 1976 dapat dibuat, dan pada waktu itu penebangan

dilakukan pada petak kedua yang umur tegakannya telah bertambah satu

tahun menjadi 25. Demikian seterusnya sehingga pada Tahun 2000

susunan kelas umur sudah kembali seperti pada Tahun 1975. Tahun 2001

mulai lagi dengan tebangan pada rotasi ketiga di petak pertama dengan

kegiatan-kegiatan lainnya seperti yang dilakukan selama penebangan pada

rotasi pertama.Susunan tegakan seperti itu, yang terdiri atas berbagai umur

13

yang komplit dari 1 tahun sampai umur masak tebang atau umur daur, dan

luas masing-masing umur juga sama, dapat dilukiskan dalam bagan

koordinat yang menghubungkan antara umur dan volume tegakan riap

umur. Lukisan tersebut disajikan dalam Gambar 3, tiap kotak dalam gambar

tersebut melukiskan pertumbuhan volume tegakan atau riap setiap tahun

yang telah dilalui oleh tegakan yang bersangkutan. Jadi tegakan yang baru

berumur satu tahun dilukiskan oleh satu kotak, demikian seterusnya sampai

tegakan yang berumur 25 tahun telah memiliki 25 kotak atau riap 25

tahunan (Simon, 2010).

Gambar 3. Petak, Nomor Petak dan Perkembangan Susunan Kelas Umur

Tahun 1980-2000 Rotasi 25 Tahun (Simon, 2010)

14

Daur adalah jangka waktu dalam tahun yang diperlukan oleh suatu

jenis untuk mencapai umur masak tebang, dihitung sejak jenis itu ditanam.

Nampak dari definisi tersebut bahwa konsep daur dipakai untuk

pengelolaan hutan dengan tujuan menghasilkan kayu dari tegakan seumur

yang ditanam secara monokultur. Di kalangan rimbawan istilah daur

(oomlop) sering dianggap sama dengan rotasi (rotatie, rotation). Munculnya

konsep daur tidak dapat dilepaskan dengan konsep hutan normal. Tujuan

dikemukakan konsep hutan normal ditujukan untuk menyajikan susunan

kelas hutan yang memudahkan pelaksanaan konsep kelestarian hasil kayu.

Idealnya, di dalam suatu hutan normal setiap kelompok tegakan akan

ditebang pada umur daur. Oleh karena itu di dalam pengelolaan hutan

seumur, menentukan panjang daur mempunyai peranan yang sangat

penting, yang sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas

tercapainya tujuan pengelolaan (Simon, 2010).

4. Pengelolaan Hutan

Definisi kelestarian hasil menurut ahli, yaitu:

a. Dalam Conservation Code 1938, Meyer dkk., (1916) dalam Simon

(2010), diterangkan definisi kelestarian hasil adalah pengelolaan

kawasan hutan tertentu yang jelas status kepemilikannya, dengan luas

wilayah yang ekonomis, dan memiliki sistem pengelolaan yang jelas

berdasarkan rencana kerja yang rasional.

15

b. Menurut Osmaton (1968) dalam Simon (2010), mendefinisikan

pengertian kelestarian hasil hutan sebagai suplai hasil hutan yang

teratur dan berkesinambungan (kontinyu) sesuai dengan kapasitas

maksimal suatu kawasan hutan.

Selanjutnya Simon (2010) menjelaskan bahwa definisi tersebut

sudah jauh berkembang dibandingkan dengan definisi kelestarian hasil

hutan yang ditulis oleh Cotta. Kalau Cotta hanya memusatkan kayu sebagai

hasil utama, maka definisi Osmaton sudah memasukkan semua jenis hasil

hutan yang telah dapat dimanfaatkan oleh manusia baik yang dapat dinilai

dengan uang (tangible) maupun yang tidak dapat atau sulit dinilai dengan

uang (intangible). Sampai sekarang hasil hutan masih lazim dipisahkan

antara hasil utama (major products) yang berupa kayu, dan hasil hutan

sampingan (minor products) yang berupa non kayu.

Osmaton (1968) dalam Simon (2010) melukiskan berbagai tipe

pengelolaan hutan sebagai berikut: (a) Hasil integral, yaitu bila hutan

tersusun atas pohon dengan umur yang sama, dan kemudian ditebang lalu

dilakukan permudaan pada waktu yang sama pula. Tipe ini berlaku untuk

kepemilikan hutan yang kecil, khususnya dengan daur pendek sampai

menengah. Di kehutanan daur menengah berkisar 30 sampai 50 tahun,

sedang daur pendek dapat dimulai dari 8 sampai 25 tahun. Untuk daur

panjang penebangan baru dilakukan setelah tegakan berumur 60 tahun

sampai 100 tahun; (b) Hasil yang bergiliran (intermitten yields), yaitu bila di

dalam kawasan hutan ada berbagai kelas umur sehingga pohon yang

16

menyusun hutan tersebut masak stelah mencapai umur tertentu, kemudian

ditebang pada saat-saat tertentu pada waktu ada tegakan yang telah

mencapai umur masak tebang, dan (c) Hasil hutan, bila selalu ada kayu

yang siap ditebang setiap tahun.

Mempelajari pembangunan kehutanan berasaskan kelestarian, yang

berhasil di negara-negara tertentu, menarik untuk dikaji apa sebenarnya

yang menjadi kunci keberhasilan tersebut. Simon (2010) menyimpulkan

bahwa ada tiga syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu: (a) adanya batas-

batas kawasan hutan yang tetap dan diakui semua pihak; (b) adanya sistem

silvikultur yang menjamin terlaksananya permudaan hutan yang mesti

berhasil, dan (c) penentuan etat tebangan yang menjamin terwujudnya

kelestarian hasil kayu.

Untuk mencapai hutan normal, diperlukan pemilihan yang tepat

tentang sistem pengaturan hasil dan teknik silvikultur yang akan dipakai.

Perlakuan silvikultur untuk memelihara tegakan harus direncanakan pada

waktu yang tepat dan dengan cara yang memadai, sehingga semua tempat

atau kelompok hutan akan dalam keadaan penuh oleh jenis yang cocok

dengan kondisi tempat tumbuh tersebut. Tegakan akan dijarangi secara

periodik untuk memberi ruang tumbuh yang optimal bagi tegakan tinggal,

dan untuk mencapai riap yang maksimal sesuai dengan dimensi kayu atau

umur yang diperlukan oleh tujuan pengelolaan tertentu (Simon, 2010).

17

5. Pengetahuan Sistem HutanTanaman Rakyat

Hutan rakyat dengan segala produksinya juga memberikan hasil

tambahan bagi ekonomi keluarga. Kebutuhan keluarga yang bersifat

mingguan dan tahunan acapkali dapat terpenuhi dari hasil penebangan

kayu dan hasil hutan non kayu. Potensi hutan rakyat berupa kayu dengan

luasan tertentu yang dimiliki masyarakat melalui wadah kelompok tani hutan

dengan kegiatan inventarisasi dan pemetaan, akan mampu berkembang

menjadi kawasan pengelolaan hutan rakyat kolektif. Sentuhan kalkulasi

yang sederhana dapat menjadikan hutan rakyat dapat dikelola secara

lestari (Awang, 2009).

Perhitungan etat yang menggambarkan jumlah tebangan kayu yang

diperbolehkan dalam satu tahun, dapat menjadi acuan bagi organisasi

kelompok tani hutan dalam mengelola hutan rakyat secara kolektif. Etat

tebangan secara kolektif ini dapat berguna untuk mengontrol jumlah

tebangan kayu di masing-masing keluarga. Sesungguhnya pengetahuan

tentang pengaturan hasil hutan rakyat dapat diterapkan dalam rencana

kelola hutan rakyat di desa-desa kajian. Tentu saja juga pengaturan hasil

tersebut menyangkut hasil hutan kayu, jasa rekreasi, peternakan, dan bisnis

gula kelapa (Awang, 2009).

18

6. Batas Kawasan Hutan

Adanya batas kawasan hutan yang tetap sangat penting, sebab

kalau tidak demikian kegiatan membangun hutan akan sangat terganggu

karena masa berproduksi hutan bersifat jangka panjang dan

pengelolaannya tidak dapat diatur untuk cepat mengalami perubahan

dalam waktu singkat atau mendadak. Misalnya, kalau tidak ada batas

kawasan hutan yang tetap, pekerjaan membangun hutan dapat sia-sia

kalau sebelum waktu masak tebang batas kawasan hutannya dilanggar

untuk kepentingan pertanian, peternakan, dan perkebunan (Simon, 2010).

Awal kegiatan pengelolaan hutan, seringkali penentuan batas

kawasan hutan tidak hanya bersaing dengan tiga macam kegiatan

pengelolaan lahan lainnya itu. Penentuan kawasan hutan juga berhadapan

dengan hak ulayat atau nilai-nilai adat yang berkaitan dengan penguasaan

lahan. Kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan tidak terlepas

dengan hak individu masyarakat berkaitan dengan pemilikan lahan (land

tenure) (Simon, 2010).

7. Sistem Informasi Geografis (SIG)

a. Pengertian SIG

SIG atau Geographical Information Systems (GIS) merupakan

sistem informasi yang digunakan untuk memasukan, menyimpan,

menelusuri, memanipulasi, analisis, dan keluaran data bereferensi

19

geografik atau data geospatial untuk pengambilan keputusan. Sistem terdiri

dari pengambilan, seleksi (sorting), pemeriksaan (checking), pengintegrasi,

analisa, dan penayangan (displaying) data mengenai bumi (earth) yang

mempunyai referensi spasial. Pada dasarnya, SIG menyertakan basis data

bereferensi spasial dan aplikasi-aplikasi perangkat lunak. Data spasial

menggambarkan lokasi spasial objek. Gambaran data diwakili oleh unsur

titik, garis, dan area (polygon) (Atmadilaga. A. H, 2010).

b. Kemampuan SIG

Definisi-definisi tersebut menjelaskan bahwa secara umum SIG

memiliki kemampuan dalam menangani data yang bereferensi geografis

yang dapat dijelaskan secara sederhana pada gambar di bawah ini:

Pemasukan

Data Manipulasi danPengelompokan

Data Keluaran Data

Gambar 4. Bagan Arus Sistem Kerja dalam SIG (Prahasta, 2002)

20

c. Pemasukan Data

Data input (pemasukan data) memiliki fungsi dalam mengkonversi

dan mentransformasikan ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG.

Bentuk data dalam SIG dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data

raster dan data vektor. Data raster adalah data dimana semua obyek

disajikan secara sekuensial pada kolom dan baris dalam bentuk sel-sel atau

yang sering disebut sebagai pixel (picture element). Masing-masing sel

mewakili suatu areal yang berbentuk segi empat dan umumnya bujur

sangkar. Dalam model ini, setiap objek baik yang berbentuk titik, garis dan

polygon semuanya disajikan dalam bentuk sel (titik). Setiap sel memiliki

koordinat dan informasi (Prahasta, 2002).

d. Manajemen Data

Manajemen data sebagai suatu kegiatan mengorganisasikan baik

data spasial maupun data atribut ke dalam sebuah basis data sedemikan

rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate dan diedit. Setelah data diinput

ke dalam SIG, data tersebut dikoreksi dan diperbaiki serta dibuat topologi,

yaitu menghubungkan data spasial dan data atribut sebelum disimpan

untuk dianalisis (Prahasta, 2002).

e. Manipulasi dan Pengelompokan Data

Fungsi manipulasi dan analisis data adalah memungkinkan

pengguna data melakukan berbagai jenis kegiatan, seperti mengubah

bentuk data, melakukan perbaikan data, melakukan penampalan (overlay)

data dan perhitungan aritmetik atau generalisasi tentang informasi yang

21

diperoleh. Pada dasarnya, manipulasi dan analisis data yang terdapat

dalam SIG, diantaranya yaitu klasifikasi dan pengumpulan kembali sifat

data, perbaikan geometri, rotasi, pemberian skala, kombinasi dan konversi,

penempatan dan pembagian garis, konversi struktur data, analisis ruang

dan hubungan secara statistik, pengukuran jarak dan arah, analisis statistic.

Manipulasi merupakan kegiatan menentukan informasi yang dapat

dihasilkan oleh SIG serta melakukan manipulasi dan permodelan untuk

menghasilkan informasi yang diharapkan (Widjoyo dalam Bagja (2000)).

f. Keluaran Data

Merupakan suatu prosedur dimana informasi SIG dipresentasikan

dalam bentuk yang dinginkan oleh user atau pengguna. Keluaran data

terdiri atas: hardcopy, softcopy, dan elektronik (Atmadilaga. A. H, 2010).

g. Aplikasi SIG

Aplikasi SIG sangat menarik untuk digunakan dalam berbagai bidang

ilmu, yaitu SIG sangat efektif, dapat digunakan sebagai alat bantu, mampu

menguraikan unsur-unsur yang terdapat di permukaan bumi ke dalam

bentuk beberapa layer atau coverage data spasial, memiliki kemampuan

yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spasial dan bentuk atribut-

atributnya serta dapat menurunkan data-data secara otomatis tanpa

keharusan untuk melakukan interpretasi secara manual (Prahasta, 2002).

22

8. Jenis-jenis Tanah Menurut Sistem Pusat Penelitian Tanah

Nama-nama tanah dalam tingkat jenis dan macam tanah dalam

sistem Pusat Penelitian Tanah yang disempurnakan sangat mirip dengan

sistem FAO/UNESCO (Tabel 1). Walapun demikian nama-nama lama yang

sudah terkenal tetap dipertahankan, tetapi menggunakan definisi-definisi

baru (Hardjowigeno, S. 2003).

Nama-nama tanah dan definisinya yang disederhanakan menurut

Hardjowigeno, S. (2003):

Organosol : Tanah organik (gambut yang tebalnya lebih dari 50 cm.

Litosol : Tanah mineral yang tebalnya 20 cm atau kurang. Di bawahnya

terdapat batuan keras yang padu.

Rendzina : Tanah dengan epipedon mollik (warna gelap, kandungan

bahanorganik lebih 1 %, kejenuhan basa lebih 50 %,

dibawahnya terdiri dari batuan kapur.

Grumusol : Tanah dengan kadar liat lebih dari 30 % bersifat mengembang

dan mengkerut. Kalau musim kering tanah keras dan retak-

retak karena mengkerut, kalau basah lengket (mengembang).

Gleisol : Tanah yang selalu jenuh air sehingga berwarna kelabu atau

menunjukkan sifat-sifat hidromorfik lain.

Aluvial : Tanah berasal dari endapan baru, berlapis-lapis, bahan organik

jumlahnya berubah tidak teratur dengan kedalaman. Hanya

terdapat epipedon ochrik, histik atau sulfurik, kandungan pasir

kurang dari 60 %.

23

Arenosol : Tanah berstektur kasar dari bahan albik yang terdapat pada

kedalaman sekurang-kurangnya 50 cm dari permukaan atau

memperlihatkan ciri-ciri mirip horison argilik, kambik atau

oksik, tetapi tidak memenuhi syarat karena tekstur teralu

kasar. Tidak mempunyai horison penciri kecuali epipedon

ochrik.

Andosol : Tanah-tanah yang umumnya berwarna hitam (epipedon mollik

atau umbrik dan mempunyai horison kambik; bulk density)

kerapatan lindak kurang dari 0.85 gr/cm3; banyak

mengandung bahan amorf, atau lebih dari 60 % terdiri dari abu

vuklanik vitrik, cinders, atau bahan pryroklasik lain.

Latosol : Tanah dengan kadar liat lebih dari 60 %, remah sampai

gumpal, gembur,warna seragam dengan batas-batas horison

yang kabur, solum dalam (lebih dari 150 cm),kejenuhan basa

kurang dari 50 %, umumnya mempunyai epipedon umbrik

dan horison kambik.

Brunizem : Seperti Latosol, tetapi kejenuhan basa lebih dari 50 %.

Kambisol : Tanah dengan horison kambik, atau epipedon umbrik, atau

mollik. Tidak ada gejala-gejala hidromorfik (pengaruh air).

Nitosol : Tanah dengan penumbunan liat (horison argilik). Dari horison

penimbunan liat maksimum ke horison-horison dibawahnya,

kadar liat kurang dari 20 %. Mempunyai sifat ortosik

(Kapasitas Tukar Kation kurang dari 24 me/100 gr liat).

24

Podsolik : Tanah dengan horison penimbunan liat (horison argilik), dan

kejenuhan basa kurang dari 50 %. Tidak mempunyai horison

albik.

Mediteran : Seperti tanah Podsolik mempunyai horison argilik tetapi

kejenuhan basa lebih dari 50 %.

Planosol : Tanah dengan horison albik yang terletak di atas horison

dengan permeabilitas lambat (misalnya horison argilik atau

natrik yang memperlihatkan perubahan tekstur nyata, adanya

liat berat atau pragipan, dan memperlihatkan ciri-ciri

hidromorfik sekurang-kurangnya pada sebagaian dari horison

albik.

Podsol : Tanah hosison penimbunan besi, Al oksida dan bahan organik

(horison spodik). Mempunyai horison albik.

Oksisol : Tanah dengan pelapukan lanjut dan mempunyai horison oksik,

yaitu horison dengan kandungan mineral mudah lapuk

rendah, fraksi liat dengan aktifitas rendah, Kapasitas Tukar

Kation rendah (kurang dari 16 me/100 gr liat). Tanah ini juga

mempunyai batas-batas horison yang tidak jelas.

25

Tabel 1. Padanan Nama Tanah menurut berbagai Sistem Klasifikasi (Hardjowigeno, S. 2003)

No. Sistem Dudal-

Soepraptohardjo

(19561961).

Modifikasi

1978/1982

(PPT)

FAO/UNESCO

(1974)

USDA Soil

Taxonomy

(1975)

1. Tanah Aluvial Tanah Aluvial Fluvisol Entisol

2. Andosol Andosol Andosol Inceptisol

3. Brown Forest Soil Kambisol Cambisol Andisol

4. Grumusol Grumusol Vertisol Inceptisol

5. Latosol Kambisol

Latosol

Lateritik

Cambisol

Nitosol

Ferralsol

Vertisol

Inceptisol

Ultisol

6. Litosol Litosol Litosol Entisol

7. Mediteran Mediteran Luvisol Alfisol/Inceptisol

8. Organosol Organosol Histosol Histosol

9. Podsol Podsol Podsol Spodosol

10. Podsol Merah Kuning Podsolik Acrisol Ultisol

11. Podsol Coklat Kambisol Cambisol Inceptisol

12. Podsol Coklat Podsolik Acrisol Ultisol

Kekelabuan

13. Regosol Regosol Regosol Entisol/Inceptisol

14. Renzina Renzina Renzina Rendoll

15. - Ranker Ranker -

16. Tanah-tanah Berglei

Glei Humus

Glei Humus Rendah

Hidromorf

Kelabu

Aluvial Hidromorf

Gleisol

Gleisol Humik

Gleisol

Podsolik

Gleiik

Gleisol Hidrik

Gleysol

Gleyic

Acrisol

Aquic Sub ordo

Inceptisol (Aquept)

Inceptisol (Aquept)

Ultisol

(Aquult)

Inceptisol (Aquept)

17. Planosol Planosol Planosol Inceptisol (Aquept)

26

9. Kelompok Tani Hutan

a. Kelompok Tani

Definisi Kelompok menurut para ahli, yaitu:

1) Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama,

yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama,

mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian

dari kelompok tersebut (Mulyana, 2000).

2) Kelompok tani adalah petani yang dibentuk atas dasar kesamaan

kepentingan kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi,

sumberdaya) keakraban dan keserasian yang dipimpin oleh seorang

ketua (Trimo, 2006).

3) Kelompok Tani menurut Mardikanto (1993), diartikan sebagai kumpulan

orang-orang petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna

(pemuda/pemudi) yang terikat secara formal dalam suatu wilayah

keluarga atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di

lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.

Menurut Suhardiyono (1992), kelompok tani biasanya dipimpin oleh

seorang ketua kelompok yang dipilih atas dasar musyawarah dan mufakat

diantara anggota kelompok tani. Pada waktu pemilihan ketua kelompok tani

sekaligus dipilih kelengkapan struktur organisasi kelompot tani, yaitu

sekretaris kelompok, bendahara kelompok, serta seksi-seksi yang

mendukung kegiatan kelompoknya. Seksi-seksi yang ada disesuaikan

dengan tingkat dan volume kegiatan yang akan dilakukan. Masing-masing

27

pengurus dan anggota kelompok tani harus memiliki tugas dan wewenang

serta tanggung jawab yang jelas dan dimengerti oleh setiap pemegang

tugasnya. Selain itu juga kelompok tani harus memiliki dan menegakkan

peraturan-peraturan yang berlaku bagi setiap kelompoknya dengan sanksi-

sanksi yang jelas dan tegas. Biasanya jumlah anggota kelompok tani

berkisar antara 10-25 orang anggota.

Menurut Samsudin (1993), suatu kelompok sosial seperti halnya

kelompok tani, selalu mempunyai apa yang disebut external structure atau

socio group dan internal structure atau psycho group. External structure

dalam kelompok tani adalah dinamika kelompok, yaitu aktivitas untuk

menanggapi tugas yang timbul karena adanya tantangan lingkungan dan

tantangan kebutuhan, antara lain termasuk tuntutan meningkatkan

produktivitas usahatani, sedang internal structure adalah menyangkut

norma atau pranata dan kewajiban dalam mencapai prestasi kelompok.

Internal structure akan sekaligus merupakan dasar solidaritas kelompok

yang timbul dari adanya kesadaran setiap anggota kelompok tani yang

bersangkutan.

b. Dinamika Kelompok Tani

Menurut Suhardiyono (1992), dinamika kelompok tani adalah

gerakan bersama yang dilakukan oleh anggota kelompok tani secara

serentak dan bersama-sama dalam melaksanakan seluruh kegiatan

kelompok tani dalam mencapai tujuannya, yaitu peningkatan hasil produksi

dan mutu yang gilirannya nanti akan meningkatkan pendapatan mereka.

28

Dinamika kelompok tani mencakup seluruh kegiatan, meliputi inisiatif, daya

kreatif dan tindakan nyata yang dilakukan oleh pengurus dan anggota

kelompok tani dalam melaksanakan rencana kerja kelompoknya yang telah

disepakati bersama.Untuk melakukan analisis terhadap Dinamika

Kelompok, pada hakekatnya dapat dilalukan melalui dua macam

pendekatan, yakni: (1) Pendekatan sosiologis, yaitu analisis dinamika

kelompok melalui analisis terhadap proses sistem sosial dan (2)

Pendekatan psiko-sosial, yaitu analisis dinamika kelompok melalui analisis

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok itu

sendiri.Pendekatan seperti ini, lebih sering diterapkan pada kelompok-

kelompok-kelompok tugas. Meskipun demikian, karena banyak kelompok

(seperti halnya kelompok tani) masih merupakan bentuk peralihan dari

kelompok sosial ke kelompok tugas, di dalam analisis dinamika

kelompoknya seringkali masih dilakukan penggabungan terhadap kedua

macam pendekatan tersebut (Mardikanto, 1996).

c. Kelompok Kerja Paguyuban

Menurut Marsali (2011), mekanisme gemeinschaft bekerja melalui

penjati dirian yang kuat dari masing-masing anggota terhadap semua

anggota komunitas yang lain. Seseorang merasakan bahwa dirinya menjadi

satu dengan komunitas desanya. Tidak ada lagi orang per orang,yang ada

adalah seseorang yang merupakan bagian dari komunitas. Jika setiap

orang punya rasa identifikasi komunitas yang sangat kuat dalam jaringan

kegiatan komunitas, dan jika dia merasa bahwa nasib dirinya adalah nasib

29

komunitasnya juga, maka dia akan menjalankan kegiatan untuk menjamin

kemakmuran bersama. Di desa-desa, kita mengenal satu pameo populer

untuk menyatakan hal tersebut, yaitu”satu untuk semua, semua untuk satu”

atau “dari kita, oleh kita, untuk kita”. Situasi gemeinschaft (guyub) yang

seperti ini biasanya hidup dalam komunitas-komunitas kecil yang tertutup

dan terisolasi dari dunia luar, dimana semua anggota saling kenal mengenal

satu sama lain dalam waktu yang lama. Mereka telah terikat kuat satu sama

lain, dan juga terikat dengan institusi-institusi yang hidup dalam komunitas.

Hal seperti ini masih dapat ditemui pada masyarakat desa Dayak Tradisonal

di hutan-hutan pedalaman Kalimantan. Namun situasi seperti tentu itu akan

luntur bila desa tumbuh menjadi makin modern, makin besar, dan

penduduknya makin heterogen dan mobile, dan yang lebih penting lagi

adalah kalau desa tersebut terkena pengaruh ekonomi pasar (market).

10. Kelompok Kerja

Kelompok kerja adalah sekumpulan orang, terdiri atas dua anggota

atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama, kepentingan sama, saling

bekerjasama, saling berhubungan, memiliki rasa ikut bertanggung jawab,

dan saling tergantung satu dengan lainnya.Kelompok kerja adalah

kelompok yang terutama berinteraksi untuk membagi informasi dan

keputusan untuk membantu tiap anggota dalam bidang tanggungjawabnya.

Tim kerja adalah kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan

suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan

30

individual.Klasifikasi kelompok yaitu: (a) kelompok formal, suatu kelompok

kerja yang ditandai dengan adanya struktur organisasi; (b) kelompok

komando, soeang manajer dan bawahan-bawaahan langsungnya; (c)

kelompok tugas, mereka yang bekerja bersama-sama untuk

menyelesaikan suatu tugas pekerjaan; (d) kelompok informal, suatu

kelompok yang tidak terstruktur secara formal muncul sebagai tanggapan

terhadap situasi sosial; (e) kelompok kepentingan, mereka yang bekerja

bersama-sama untuk mencapai sasaran khusus yang menjadi kepedulian

dari tiap anggotanya, dan (f) kelompok persahabatan, mereka yang

bergabung bersama-sama karena mereka berbagi satu karakteristik atau

lebih (elloppedia.blogspot.com/2010/09/kelompok-kerja.html).

Gambar 5. Tahap Pertumbuhan Kelompok (Stage of Group Development)

(ellopedia.blogspot.com, 2010).

Tahap pertumbuhan kelompok (stage of group development), yaitu:

(a) pembentukan, ketidakpastian yang cukup tinggi dalam tujuan, struktur,

perilaku, dan kepemimpinan; (b) konflik, perbedaan ide, cara kerja, nilai

31

dan perilaku; (c) kohesif, terciptanya hubungan yang dekat, komunikasi

dua arah, kelompok sepakat tentang harapan dan perilaku kelompok serta

suaasana menyenangkan, dan (d) produktif, semua energy diarahkan

untuk pencapaian tujuan kelompok. Tahap pertumbuhan kelompok (stage

of group development) dapat dilihat pada Gambar 4 (elloppedia.blogspot.

com/2010/09/kelompok-kerja.html).

11. Sistem Tenur pada Pemanfaatan Kawasan Hutan

Menurut Dassir (2010), kawasan hutan di Sub DAS Minraleng Hulu

banyak dimanfaatkan sebagai lahan untuk memeroleh hijauan ternak

kambing dan sapi, tempat berladang, tempat memanen lebah madu, tempat

mengambil kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangga, mengambil nira

aren untuk pembuatan gula merah, dan tempat mengambil kayu untuk

pagar kebun dan sawah. Tenurial pemanfaatan kawasan hutan untuk

berbagai kegiatan yaitu:

a. Sistem memanen lebah madu tenurialnya secara individu.

b. Penggembalaan ternak sapi pada padang rumput di kawasan hutan

secara dilepas ataupun sebagai lahan memungut pakan hijauan ternak.

c. Areal berladang.

d. Pemungutan nira aren.

e. Pemungutan kayu bakar dan kayu pagar untuk kebun, ladang, dan

sawah.

f. Tenur sumberdaya air.

32

Tabel 2. Fungsi dan Lokasi Penerapan Tenur dalam Pengelolaan Lahan (Dassir, 2010)

Tenurial pengelolaan

lahan

No Nama

Tenurial Fungsi Tenurial

Lokasi Penerapan

Tenurial

1. Ma’dumme (Ronda kelompok)

pengendalian hama babi & monyet pada kelompok peladang/ petani sawah

Ladang, sawah

2. Massaro - kekurangan tenaga kerja pemanen padi, kemiri, dan cengkeh)

- Individu-komunal untuk subsistensi pangan antar distrik/masyarakat

Sawah, hutan kemiri dan kebun cengkeh

3. Ma’deppa - kepadatan penduduk rendah

- pencurian kemiri

4. Mallolo - Peremajaan kemiri - Keberlangsungan hak

kepemilikan lahan

Hutan

Kemiri

5. Pemagaran

lahan

- Pembuatan pagar keliling lahan

- Tanda batas areal pengelolaan

Ladang,

kebun,

sawah

6. Persiapan

lahan

- Pembersihan lahan - Pengolahan tanah

Ladang,

kebun,

sawah

33

Tabel 3. Fungsi dan Lokasi Penerapan Tenur dalam Pemilikan Lahan (Dassir, 2010)

Tenurial

Pemilikan

Lahan

No. Nama

Tenurial

Fungsi Tenurial

Lokasi

Penerapan

Tenurial

1. Lakara/

Ta’tang

- Penanda kepemilikan - Pertambahan

penduduk

- Ladang - Sawah - Kawasan

hutan

2. Sanra

(sawah)

- Distribusi lahan - Kebutuhan uang tunai

pemilik lahan

- Sawah

Sanra

(kemiri)

- Distribusi lahan - Kebutuhan uang tunai

pemilik lahan

- Kemiri

3. Teseng

(sawah)

- Distribusi lahan - Patron-klien

- Sawah

4. Te'seng (kemiri)

- Distribusi lahan - Patron-klien

- Kemiri

5. Paje - Usaha komoditas komersial

- Distribusi dan intensifikasi lahan subur antar petani

- Sawah

12. Analisis Biaya dan Manfaat

Dasar utama discount rate adalah bahwa individu atau masyarakat

yang menghargai nilai sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang

akan datang dan masalah ketidakpastian terhadap peristiwa yang akan

datang menyebabkan nilai sekarang lebih dihargai. Apabila biaya dan

pendapatan dari tahun ke tahun selama investasi telah disesuaikan dengan

nilai saat ini (present value) maka dapat diambil keputusan apakah suatu

investasi ditolak atau diterima (Soemitro, 2005).

34

Menurut Gray dkk., (1985), analisis finansial melihat suatu proyek

atau kegiatan dari sudut pandang individu pemilik, sehingga dalam menilai

manfaat maupun biaya hanya dari sudut pandang individu atau swasta yang

mempunyai kepentingan secara langsung dalam proyek tersebut. Suatu

perhitungan dikatakan analisis ekonomi atau perhitungan sosial bila yang

berkepentingan langsung dalam benefit dan biaya adalah pemerintah atau

masyarakat secara keseluruhan. Nilai dari setiap barang/produk, faktor atau

sumberdaya yang akan digunakan atau dihasilkan dinilai berdasarkan

kontribusinya terhadap kemakmuran Negara atau masyarakat.

Kelayakan finansial dan ekonomi suatu kegiatan ditunjukkan oleh

nilai NPV (Net Present Value), B/C (Benefit Cost ratio) atau IRR (Internal

Rate of Return). Nilai NPV, B/C dan IRR sesungguhnya saling

berhubungan. Suatu kegiatan dikatakan layak secara finansial

(menguntungkan bagi perusahaan) bila nilai NPV positif. Bila NPV positif

artinya B/C lebih besar dari satu dan nilai IRR lebih besar dari tingkat suku

bunga diskonto (discount rate) yang dipergunakan dalam perhitungan nilai

NPV sehingga salah satu dari ketiga nilai tersebut dapat dipergunakan

untuk mengambil keputusan apakah suatu kegiatan akan menguntungkan

layak) atau tidak secara finansial (Gray dkk., 1985).

B = Manfaat (Benefit) C = Biaya (Cost)

t

n

t i

CtBtNPV

)1(0

(1)

Keterangan:

35

t = Rotasi i = Tingkat suku bunga diskonto (Discount rate)

Benefit Cost ratio (B/C) adalah perbandingan antara benefit bersih

dari tahun ke tahun bersangkutan yang telah di-presenvalue-kan yang

bernilai negatif. Untuk menghitung indeks B/C terlebih dahulu dihitung

(Bt-Ct)/(1+i)t untuk setiap tahun t. Dengan demikian, B/C merupakan

perbandingan antara jumlah present value yang positif (sebagai pembilang)

dengan jumlah present value yang negatif (sebagai penyebut). Kriteria ini

memberikan pedoman bahwa proyek yang akan dipilih apabila B/C>1. Juga

sebaliknya, bila suatu proyek mempunyai B/C <1, maka tidak akan dipilih.

Secara umum rumus B/C (Gray dkk.,1985), dituliskan sebagai berikut:

B/C=

n

ltt

n

ltt

i

Ct

i

Bt

)1(

)1(

Gray dkk., (1985) menerangkan bahwa jika ternyata Internal Rate of

Return (IRR), suatu proyek sama dengan i yang berlaku sebagai social

discount rate, maka NPV proyek itu adalah nol. Jika IRR lebih kecil dari

pada social discount rate, berarti NPV lebih kecil dari pada nol. Oleh karena

itu, nilai IRR yang lebih besar atau sama dengan social discount rate

menyatakan tanda ‘go’ untuk suatu proyek, sedang IRR kurang dari social

discount rate menyatakan tanda ‘ no go’ untuk suatu proyek. Rumus IRR

dapat dituliskan sebagai berikut:

(2)

36

Keterangan :

i’ = Nilai percobaan pertama untuk discount rate i” = Nilai percobaan kedua untuk discount rate NPV’ = Nilai percobaan pertama untuk NPV NPV” = Nilai percobaan kedua untuk NPV

Untuk menghitung pendapatan di akhir rotasi (Net Return at The End

of Rotation) digunakan rumus NRER yang dituliskan sebagai berikut:

t

j

jtiCjIjNRER0

)1)((

Keterangan : Ij = Penerimaan pada tahun ke-j Cj = Pengeluaran pada tahun ke-j t = Rotasi j = Tahun Transaksi Penerimaan/Pengeluaran i = Suku bunga

B. Kerangka Pemikiran

Salah satu kabupaten yang telah diterbitkan IUPHHK-HTR oleh

Bupati adalah Kabupaten Maros, dimana berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan nomor SK.372/Menhut-VI/2008 tanggal 8 Agustus 2008,

penetapan pencadangan areal HTR di Kabupaten Maros seluas ± 8.580 ha,

dan KTH yang telah memohon IUPHHK-HTR sebanyak 4 KTH dengan luas

± 433 ha. IUPHHK-HTR yang telah diterbitkan sebanyak 12 IUPHHK-HTR

perorangan berasal dari KTH Pakkaraengan Indah di Desa Bonto Matinggi

)'"("'

'ii

NPVNPV

NPViIRR

(4)

(3)

(3)

37

Kecamatan Tompobulu dengan luas ± 121 ha, sedang tiga KTH yang

belum diterbitkan IUPHHK-HTR yaitu: (1) KTH Bangkit Jaya di Desa Bonto

Manai Kecamatan Tompobulu; (2) KTH Tunas Harapan di Desa Cenrana

Kecamatan Camba, dan (3) KTH Bukit Hijau di Desa Cenrana Kecamatan

Camba (BP2HP, 2012).

Penjelasan dan data mengenai proses perizinan IUPHHK-HTR

usulan KTH Bukit Hijau Dusun Holiang Desa Cenrana Kecamatan Camba

Kabupaten Maros di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros,

di Kantor Desa Cenrana, dan KTH Bukit Indah di Dusun Holiang,

bagaimana kelembagaan dan bentuk pengelolaan HTR yang akan

dilaksanakan oleh KTH jika IUPHHK-HTR diterbitkan oleh Bupati Maros,

dan mengumpulkan data untuk mengetahui bentuk pengelolaan HTR yang

layak diterapkan di areal HTR tersebut serta analisis biaya dan manfaat

dalam pengelolaan HTR. Dalam pelaksanaan pengelolaan areal HTR,

diperlukan unit manajemen HTR guna kelestarian produksi hasil hutan

sesuai kesepakatan dan tujuan oleh anggota KTH. Gambaran secara rinci

kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar 6.

38

Gambar 6. Kerangka Pemikiran Penelitian

KELOMPOK KERJA

ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT

ATURAN/NORMA KTH

PENGATURAN HASIL HUTAN

PENATAAN AREAL/ PEMBAGIAN HAK KELOLA

KERJASAMA PENGELOLAAN DAN

PENYAKAPAN LAHAN

PROGRAM HTR (PERMENHUT NO.

P.55/MENHUT-II/2011)

HUTAN NEGARA/ HUTAN PRODUKSI

AREAL PENCADANGAN HTR

SOSIAL EKONOMI

- MATA PENCAHARIAN - SISTEM TENUR - TEKNOLOGI WANA TANI

KELOMPOK TANI HUTAN BUKIT HIJAU

PERORANGAN

UNIT MANAJEMEN HUTAN TANAMAN RAKYAT BERBASIS KELOMPOK KERJA DALAM KELOMPOK TANI HUTAN

BUKIT HIJAU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Cenrana Kecamatan Camba

Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, mulai awal Nopember 2012

sampai akhir Januari 2013.

B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN JENIS DATA

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer

dan data sekunder (Tabel 4). Data primer diperoleh melalui wawancara,

focus group discussion (FGD), dan survey. Sedang data sekunder diperoleh

melalui informasi penunjang dari data dan laporan dari instansi BMKG,

BPS, Kehutanan, Citra Satelit, Kantor Desa, hasil kajian pustaka, hasil

penelitian, kebijakan pemerintah maupun dokumentasi atau laporan-

laporan relevan yang didapatkan melalui internet.

40

1. Wawancara

a. Wawancara di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros

Wawancara pertama dilakukan di Kantor Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Maros. Informan dari Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Maros sebanyak dua orang, yaitu Kepala Bidang

Pengusahaan Hutan dan Pendamping HTR. Data primer yang diperoleh

dari hasil wawancara, yaitu informasi permasalahan proses perizinan

IUPHHK-HTR di Kabupaten Maros dan khususnya KTH Bukit Hijau.

Panduan pertanyaan sebagai pedoman wawancara di Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kabupaten Maros dapat di lihat pada Lampiran 1.

b. Wawancara di Dusun Holiang Desa Cenrana Kecamatan Camba Kabupaten Maros

Wawancara kedua dilakukan di Dusun Holiang, Desa Cenrana

Kecamatan Camba Kabupaten Maros. Informan kunci sebanyak sepuluh

orang dari pemohon IUPHHK-HTR yang merupakan orang terlibat langsung

dengan program HTR. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara di

Dusun Holiang, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros,

yaitu: (1) data sosial ekonomi masyarakat di Dusun Holiang Desa Cenrana

Kecamatan Camba, menyangkut mata pencaharian, sistem tenur dan

teknologi wanatani ; (2) kelembagaan KTH Bukit Hijau, menyangkut struktur

organisasi KTH bukit Hijau dan aturan internal kelompok alam penyakapan

lahan dan pengelolaan lahan, dan (3) proses perizinan IUPHHK-HTR KTH

Bukit Hijau. Panduan pertanyaan sebagai pedoman wawancara di Dusun

41

Holiang Desa Cenrana, Kecamatan Camba Kabupaten Maros dapat dilihat

pada Lampiran 2.

c. Wawancara dengan pihak Industri PT. Panca Usaha Palopo Plywood (PT. Panply) di Kabupaten Luwu

Wawancara dilakukan di industri PT. PT. Panca Usaha Palopo

Plywood di Kabupaten Luwu Desa Bua Kabupaten Luwu. Informan kunci

sebanyak satu orang yaitu Manager Tata Usaha Kayu yang merupakan

orang mengurusi suplay bahan baku yang berasal dari hutan rakyat. Data

primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak industri, yaitu: (1)

kebutuhan bahan baku yang berasal dari kayu rakyat (hutan hak); (2) harga

kayu, dan (3) tatacara pembelian kayu rakyat. Panduan pertanyaan sebagai

pedoman wawancara dengan pihak industri PT. Panply dapat dilihat pada

Lampiran 3.

2. Focus Group Discussion

Jumlah peserta FGD sebanyak empat belas orang yang terdiri atas:

(a) sepuluh orang pemohon IUPHHK-HTR; (b) Kepala Desa Cenrana; (c)

fasilitator; (d) pencatat, dan (e) peneliti. Tempat diadakan FGD dilakukan di

rumah Kepala Desa Cenrana dan diadakan pada malam hari pukul 19.00

s/d 21.00 Wita, karena siang hari peserta tidak dapat berkumpul/hadir

dengan alasan pada pagi sampai sore mereka bekerja di kebun/ladang.

Materi yang disampaikan pada FGD dapat dilihat pada Lampiran 4. Jenis

data primer yang diperoleh melalui FGD ini adalah sebagai berikut:

42

a. Sistem Kelembagaan Kelompok Kerja dalam KTH

b. Dukungan Lembaga KTH dalam proses perizinan HTR KTH Bukit Hijau

c. Batas Kawasan Hutan dan Pembagian Petak Kerja

d. Sistem Pengaturan Hasil Hutan (pemilihan jenis pohon dan pola tanam,

daur/rotasi tebang, dan sistem silvikultur).

3. Survey

Kegiatan survey dilakukan pada penelitian ini untuk memeroleh data

primer dari lapangan yang terdiri atas: (a) letak lokasi areal pencadangan

HTR; (b) letak calon areal IUPHHK-HTR, (c) batas zona penyangga, (d)

kondisi tutupan lahan dan jenis pohon yang dominan tumbuh di calon areal

IUPHHK-HTR KTH Bukit Hijau, dan (e) data koordinat lapangan

menyangkut letak lokasi hak kelola pemohon IUPHHK-HTR. Data lapangan

diolah menggunakan program ArcGis 10.1, Xtool Pro 9.2 dan DNRGPS

untuk pembagian petak dan unit manajemen HTR.

43

Tabel 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis Data Data Sumber Data

Sekunder Demografi Wilayah dan curah hujan tahunan

BMKG, BPS, Desa, Kecamatam dan Kabupaten

Data Kehutanan meliputi: peta pencadangan HTR, peta kawasan hutan, citra satelit, peta tanah, dan peta RBI

BP2HP, BPKH dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros, Bakosurtanal

Peraturan perundang-undangan Internet Penelitian terdahulu yang terkait Internet dan perpustakaan

Primer Sosial ekonomi KTH HTR di Dusun Holiang, meliputi: a. Mata pencaharian b. Sistem tenur c. Teknologi wanatani

Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara

Primer Norma atau aturan KTH, meliputi : a. Struktur organisasi KTH b. Aturan intern kelompok

Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara

Primer Pembagian hak kelola dan unit manajemen HTR meliputi : a. Koordinat lokasi kerja hak kelola b. Lokasi zona penyangga c. Kondisi lapangan seperti tutupan lahan

dan jenis pohon yang dominan tumbuh di areal calon IUPHHK-HTR KTH Bukit Hijau

Survey

Primer Kerjasama pengelolaan dan penyakapan lahan, meliputi : a. Kerjasama pengelolaan lahan b. Kerjasama penyakapan lahan

Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara

Primer Pengaturan Hasil Hutan Seumur, meliputi : a. Pemilihan jenis pohon dan pola tanam b. Rotasi tebang c. Sistem silvikultur yang diterapkan

Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara

Sekunder Analisa biaya dan manfaat pengelolaan areal HTR, meliputi: a. Perhitungan Biaya Pembangunan HTR b. Perhitungan Biaya Budidaya Kacang

Tanah c. Perhitungan NPDP, NRER, NPV, BCR,

dan IRR

Internet dan perpustakaan

44

C. TEKNIK ANALISIS DATA

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah

analisis deskriptif kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis data spatial.

Gambaran pelaksanaan masing-masing analisis data pada penelitian ini

diuraikan berikut ini.

1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, FGD dan survei

lapangan selanjutnya ditabulasi untuk mendeskripsikan pengelolaan HTR

oleh KTH Bukit Hijau, menyangkut :

a. Karakteristik sosial ekonomi petani KTH Bukit Hijau, menyangkut

sistem tenurial, dan sistem teknologi wanatani

b. Proses perizinan hutan tanaman rakyat, terdiri atas: Kelembagaan

KTH Bukit Hijau, pemetaan partisipatif di calon areal IUPHHK-HTR

KTH Bukit Hijau, dan penutupan lahan di calon areal IUPHHK-HTR

KTH Bukit Hijau

c. Deskripsi Unit manajemen HTR berbasis kelompok kerja, terdiri

atas kerjasama KTH dalam pengelolaan lahan, kerjasama kelompok

kerja pada KTH Bukit Hijau dalam penyakapan lahan, penerapan

sistem tenure pada kelompok kerja dalam unit manajemen KTH Bukit

Hijau.

45

d. Pengaturan Hasil Hutan, terdiri atas: pemilihan jenis pohon, pola

tanam, dan sistem silvikultur yang akan diterapkan

2. Analisis Kuantitatif

Analisis biaya dan manfaat yang merupakan analisis kuantitatif pada

penelitian ini digunakan untuk mengetahui kelayakan pengelolaan HTR

dengan menghitung Nilai Pengembalian Dana Pinjaman (NPDP), Net

Return at The End of Rotation (NRER), Net Present Value (NPV), Internal

Rate of Return (IRR), dan Benefit Cost ratio (B/C). Kriteria pengelolaan HTR

dikatakan layak jika NPDP < pendapatan setelah dikurangi nilai pokok

pinjaman ditambah bunga pinjaman, perhitungan NRER untuk mengetahui

nilai pendapatan di akhir rotasi, NPV > 0, B/C > 1 dan IRR > i. Rumus yang

digunakan untuk menghitung kelayakan ekonomi pengelolaan HTR,

sebagai berikut:

a. Nilai Pengembalian Dana Pinjaman (NPDP)

t

j

jtiCjNPDP0

)1(

Keterangan : C j = Jumlah dana yang dipinjam pada tahun ke-j t = Rotasi i = Suku bunga pinjaman BLU P2H j = Tahun transaksi dana pinjaman berjalan

(5)

46

b. Net Return at The End of Rotation (NRER)

t

j

jtiCjIjNRER0

)1)((

Keterangan :

Ij = Penerimaan pada tahun ke-j Cj = Pengeluaran pada tahun ke-j t = Rotasi j = Tahun Transaksi Penerimaan/Pengeluaran i = Suku bunga

c. Net Present Value (NPV) Hutan Tanaman Rakyat

Keterangan :

HTB = Pendapatan dari Harga Tegakan Berdiri NPDP = Nilai Pengembalian Dana Pinjaman t = Rotasi i = Suku bunga pinjaman BLU P2H

d. Benefit/Cost ratio (B/C) Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Keterangan : HTB = Pendapatan dari Harga Tegakan Berdiri NPDP = Nilai Pengembalian Dana Pinjaman t = Rotasi i = Suku bunga pinjaman BLU P2H

)1()1()(

i

NPDP

i

HTBHTRNPV

tt

B/C (HTR)=

t

t

i

NPDP

i

HTB

)1(

)1(

(6)

(7)

47

e. Internal Rate of Return (IRR) Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Keterangan : FDP = Faktor Diskonto Positif NPVP = NPV Positif NPVN = NPV Negatif FDN = Faktor Diskonto Negatif 3. Analisis Spasial

Analisis spasial merupakan analisis relasi spasial antara obyek

spasial dengan atribut yang terdiri atas: (a) query; (b) reklasifikasi; (c)

membangun coverage baru (topology rebuilding); (d) tumpang-susun

(overlay), dan (e) analisis konektifitas. Proses analisis menggunakan

program ArcGis 10.1, program DNRGPS, dan ekstentesi ArcGis seperti

Xtool Pro 9.2, dan Bing Maps. Alat dan bahan yang digunakan untuk

analisis spasial dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 5.

)( FDPFDNNPVNNPVP

NPVPFDPIRR

(8)

48

Tabel 5. Alat dan Bahan Untuk Analisis Spasial

Alat dan Bahan Fungsi

A. Alat 1. GPS Garmin Montana Alat untuk mengambil posisi kooordinat

lapangan dan dokumentasi kondisi lapangan

2. Software ArcGis 10.1 Program untuk mengolah data spatial 3. Software DNRGPS Program untuk mengolah data spatial 4. Ekstensi Bing Maps Ekstensi untuk menampilkan citra

satelitsebagai bahan digitasi 5. Ekstensi Xtool Pro 9.2 Ekstensi untuk membantu proses kalkulasi

luas 6. Komputer Alat untuk menjalankan software yang

digunakan dalam penelitian B. Bahan

1. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Selatan

Bahan untuk mengetahui batas-batas kawasan hutan dan rujukan pembagian hak kelola dan unit manajemen HTR

3. Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi

Bahan untuk mengetahui tutupan lahan khusus areal tidak produktif dan areal berhutan

4. Koordinat lapangan Bahan untuk mengetahui lokasi hak kelola dan batas zona penyangga

5. Peta RBI (Digital) Bahan untuk overlay posisi sungai, jalan, dan pemukiman

Data yang telah dianalisis dari hasil analisis spatial adalah sebagai

berikut:

a. Zona Penyangga

Penentuan areal zona penyangga pada calon areal HTR KTH Bukit

Hijau dilakukan melalui analisis spasial dengan menentukan batas kawasan

hutan lindung yang berbatasan dengan areal KTH Bukit Hijau di atas peta,

lalu proses buffer 500 m dari batas hutan lindung, seperti bagan arus pada

Gambar 7.

49

Gambar 7. Bagan Arus Analisis Penentuan Zona Penyangga

b. Pembagian Hak Kelola/Ta’tang

Pembagian hak kelola/ta’tang pada calon areal HTR KTH Bukit Hijau

dilakukan melalui analisis spatial dengan overlay areal tidak produktif areal

zona penyangga untuk mengetahui areal efektif yang dapat dikelola, lalu di

overlay dengan koordinat hak kelola masing-masing pemegang hak kelola

untuk menentukan dan membagi areal hak kelola seperti bagan arus pada

Gambar 8.

Gambar 8. Bagan Arus Analisis Pembagian Hak Kelola/Ta’tang

Areal Tidak Produktif

Zona Penyangga

Areal Efektif

Buffer

Batas Kawasan Hutan

Lindung

Zona Penyangga

Overlay, Erase

Overlay

Koordinat Hak Kelola

Areal Hak Kelola

KTH Bukit Hijau

50

c. Unit Manajemen HTR

Pembentukan unit manajemen HTR KTH Bukit Hijau dilakukan

dengan menggabungkan 2-3 areal hak kelola yang berada dalam satu

hamparan menjadi satu unit manajemen HTR, dimana 2-3 pemegang hak

kelola memiliki kedekatan kekerabatan/keluarga. Setiap unit manajemen

dibagi menjadi lima petak sesuai rotasi yang disepakati oleh pemegang hak

kelola (calon pemegang IUPHHK-HTR). Luas satu petak yang dikelola

minimal 1 ha dan dikelola 1-2 kepala keluarga (KK) yang ditunjuk oleh

pemegang hak kelola. Analisis pembentukan unit manajemen HTR KTH

Bukit Hijau, seperti bagan arus pada Gambar 9.

Gambar 9. Bagan Arus Pembentukan Unit Manajemen HTR

Hak Kelola

KTH Bukit Hijau

Unit Manajemen HTR

- Satu hamparan lahan

- Kedekatan kekerabatan

Unit Manajemen I

Unit Manajemen II

Unit Manajemen IV

Unit Manajemen III

5 Petak

5 Petak

5 Petak

5 Petak

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI CALON AREAL IUPHHK-HTR KTH BUKIT HIJAU

A. Kondisi Biofisik

1. Letak Geografis

Calon areal IUPHHK-HTR Perorangan yang akan dikelola oleh KTH

Bukit Hijau berdasarkan Peta Pertimbangan Teknis Areal IUPHHK-HTR

dari BP2HP Wilayah Makassar secara administratif terletak di Dusun

Holiang Desa Cenrana Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Provinsi

Sulawesi Selatan. Secara geografis areal KTH Bukit Hijau terletak pada

5˚0’10,056” LS sampai dengan 5˚0’57,268” LS dan 119˚51’35,044” BT

sampai dengan 119˚52’16,171” BT, dapat dilihat Lampiran 5.

2. Kawasan Hutan

Luas kawasan hutan di Kecamatan Camba Kabupaten Maros seluas

6.416 ha, terdiri atas Hutan Lindung (HL) seluas 342 ha, Taman Nasional

Bantimurung Bulusaraung seluas 3.246 ha, dan Hutan Produksi Terbatas

seluas 2.349 ha, seperti pada Tabel 6.

52

Tabel 6. Kawasan Hutan Kecamatan Camba Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (BPKH, 2012)

No. Fungsi Hutan Luas (ha)

1. Hutan Lindung 342 2. TN Bantimurung Bulusarauang 3.246 3. Hutan Produksi Terbatas 2.349

Jumlah 6.416

Letak kawasan hutan calon areal IUPHHK-HTR Perorangan KTH

Bukit Hijau di Dusun Holiang berjarak 58 km dari Ibukota Maros, akses jalan

sepanjang ± 52 km dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat sampai

Dusun Panagi dan selanjutnya menuju Dusun Holiang ± 4 km dapat

ditempuh dengan kendaraan roda dua. Untuk sampai ke lokasi calon areal

HTR ± 2 km ditempuh dengan jalan kaki.

3. Penutupan Lahan

Penutupan lahan pada calon areal IUPHHK-HTR Perorangan KTH

Bukit Hijau berupa semak belukar dan padang rumput (areal tidak

produktif), sedangkan pada areal yang masih berhutan, pohon yang

dominan tumbuh adalah pohon kemiri, sengon, dan jenis rimba campuran

lainnya. Peta areal tidak produktif pada calon areal IUPHHK-HTR KTH

Bukit Hijau Dusun Holiang Desa Cenrana Kabupaten Maros, dapat dilihat

pada Lampiran 6.

53

4. Ketinggian dan Kelerengan

Ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl) calon areal IUPHHK-

HTR Perorangan KTH Bukit Hijau berdasarkan hasil survey lapangan

berkisar 800 m s/d 1.000 m dpl dan kondisi kelerengan di calon areal

IUPHHK-HTR KTH Bukit Hijau adalah agak curam (15% - 25%) sampai

dengan curam (25% - 45%).

B. Kondisi Sosial Ekonomi

1. Letak Administrasi dan Luas Areal

Calon areal IUPHHK-HTR Perorangan KTH Bukit Hijau terletak pada

administrasi Kecamatan Camba dengan luas wilayah Kecamatan Camba

±145,36 km2, terdiri atas enam desa dan dua kelurahan. Desa Cenrana

dengan luas ± 41,97 km2 adalah desa terluas di Kecamatan Camba yaitu

28,87 % dari luas Kecamatan Camba (BPS, 2011).

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Camba pada tahun 2011 sebanyak

12.575 jiwa, terdiri atas 6.092 laki-laki dan 6.483 perempuan dengan

mayoritas mata pencarian khususnya di Desa Cenrana Dusun Holiang

adalah adalah bertani (BPS, 2011). Pada umumnya masyarakat di Dusun

54

Holiang bertani di kawasan hutan karena kurangnya lahan untuk bertani.

Tanaman pertanian yang mereka tanam adalah padi gogo dan memelihara

pohon kemiri yang sudah berumur 30-40 tahun. Kondisi masyarakat Dusun

Holiang merupakan penduduk termiskin secara struktural di Desa Cenrana,

hal ini dikarenakan wilayahnya hampir semuanya merupakan kawasan

hutan. Sehingga semua petani pada dusun tersebut merupakan petani

gurem. Untuk mencukupi ketersediaan pangan sepanjang tahun, maka

terpaksa menjadi buruh panen padi pada saat panen sawah di ibukota desa

atau tetangga desa, atau menjadi buruh panen cengkeh pada kabupaten

tetangga, yaitu kabupaten Bone.

3. Aksesibilitas Wilayah

Akses jalan sepanjang ± 8 km dari ibukota Kecamatan Camba dapat

ditempuh dengan kendaraan roda empat sampai Dusun Panagi. Dari Dusun

Panagi menuju Dusun Holiang dengan jarak ± 4 km dapat ditempuh dengan

kendaraan roda dua. Dan dari Dusun Holiang menuju areal calon IUPHHK-

HTR dengan jarak± 2 km ditempuh dengan jalan kaki melalui jalan hutan

yang dibuat oleh masyarakat menuju ladang padi di dalam kawasan hutan,

Peta Aksesibilitas KTH Bukit Hijau dapat dilihat pada Lampiran 7.

55

a. Jalan Desa

Jalan desa merupakan salah satu prasarana jalan yang sangat

berpengaruh pada kegiatan masyarakat di Desa Cenrana. Prasarana jalan

desa ini sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai

jalur transportasi untuk mengangkut hasil pertanian dan hasil hutan kayu

berupa bantalan kayu jati maupun bantalan kayu kemiri ataupun hasil hutan

bukan kayu berupa getah pinus. Kondisi jalan desa yang terdapat di Desa

Cenrana berupa jalan pengerasan pada tahap stabilitasi tanah dengan

menggunakan batu, pasir dan tanah dengan lebar jalan 3 – 4 meter.

Panjang jalan desa dari jalan utama (jalan provinsi) sekitar ± 8 km. Jalan

desa inilah nantinya yang akan dimanfaatkan oleh anggota KTH untuk

mengangkut hasil hutan kayu dan hasil kebun lainnya sampai ke jalan

provinsi.

Gambar 10. Jalanan Desa Cenrana

56

b. Jalan Dusun

Jalan ini terdapat di Dusun Panagi sampai Dusun Holiang dengan

panjang jalan sekitar 2,3 km dan lebar 3 m. Sebagian jalan dusun ini masih

bisa dilalui oleh kendaraan roda empat dan sebagian lainnya hanya mampu

dilewati dengan kendaraan roda dua. Pada musim hujan sebagian dari jalan

ini hanya mampu dilalui oleh pejalan kaki dikarenakan pengerasan jalan

yang ada masih pada tahap stabilisasi tanah liat dan sebagiannya dalam

tahap pengerasan. Jalan ini menghubungkan jalan desa dengan jalan

kampung dan merupakan jalur angkutan hasil hutan baik itu kayu maupun

non kayu atau hasil-hasil pertanian.

Gambar 11. Jalanan Dusun Holiang

57

a. Jalan Kampung dan Jalan Setapak

Jalan kampung adalah bagian dari jalan dusun. Jalan ini dirintis oleh

penduduk setempat untuk menghubungkan rumah-rumah penduduk yang

tersebar di Dusun Holiang. Jalan ini hanya biasa dilalui oleh pejalan kaki

dan kendaraan roda dua karena kondisi kelerengannya agak curam sampai

curam dan dalam tahap pengerasannya, sehingga tidak memungkinkan

dilalui oleh kendaraan roda empat. Panjang jalan kampung adalah ± 1,7 km

dengan lebar jalan ± 1-2 m. Sementara jalan setapak adalah jalan yang

dibuat oleh anggota KTH untuk menghubungkan rumah penduduk yang

berada sekitar areal HTR dengan lokasi HTR. Panjang jalan ini ± 300 m

dengan lebar jalan ± 1 m.

Gambar 12. Jalanan Kampung

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KARATERISTIK SOSIAL EKONOMI PETANI KTH BUKIT HIJAU

1. Sistem Tenur

Kawasan hutan di Dusun Holiang, Desa Cenrana, Kecamatan

Camba dimanfaatkan sebagai lahan untuk memeroleh hijauan ternak

kambing dan sapi, tempat berladang, tempat memanen lebah madu, tempat

mengambil kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangga, mengambil nira

aren untuk pembuatan gula merah, dan tempat mengambil kayu untuk

pagar kebun dan sawah tadah hujan. Sistem pranata sosial tenur yang

terdapat dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk berbagai kegiatan

pada desa bersangkutan, meliputi:

a. Sistem memanen lebah madu tenurialnya secara individu, yaitu siapa

saja masyarakat desa yang melihat pertama kali sarang lebah dapat

memberinya tanda tertentu berupa ”hompong” bahwa sarang lebah

tersebut telah ada yang mengongkonya untuk dipanen pada saat

sarang lebah tersebut telah siap panen dan mengambil madunya

secara individu.

b. Penggembalaan ternak sapi pada padang rumput di kawasan hutan

dengan dilepas atau sebagai lahan memungut pakan ternak.

59

Penggembalaan sapi dilakukan dengan dilepas sepanjang tahun di

kawasan hutan dan hanya pada waktu-waktu tertentu saja diawasi

keberadaan dan kondisi ternaknya. Disamping sebagai lahan

penggembalaan ternak, juga sebagai lahan memungut hijauan ternak

bagi ternak sapinya yang dikandangkan.

c. Areal berladang. Kondisi topografi kawasan hutan di Kecamatan

Camba pada umumnya berbukit, sehingga masyarakat memanfaatkan

kawasan hutan sebagai areal berladang. Penduduk yang tidak dapat

mencukupi kebutuhan pangan dari lahan sawah, atau sama sekali tidak

mempunyai lahan pertanian merupakan faktor utama sehingga

penduduk berladang di kawasan hutan untuk pemenuhan kebutuhan

pangan tersebut.

d. Pemungutan nira aren. Pohon aren yang disadap nira arennya oleh

petani di Kecamatan Camba merupakan hasil dari sistem tenur ongko

pohon nira aren. Proses ongko pohon nira aren, yaitu siapa saja

penduduk yang menandai pohon aren saat pohonnya masih muda

belum disadap arennya, kemudian dipelihara sampai pohon aren

tersebut siap disadap nira arennya, maka petani yang bersangkutan

yang akan memiliki pohon aren tersebut. Penyadapan air nira aren

berlaku secara individu, hanya penyadap gula aren yang mengambil

gula arennya dan sekaligus menjadi petani pembuat gula aren.

e. Pemungutan kayu bakar dan kayu pagar untuk kebun, ladang, dan

sawah. Dikarenakan pemeliharaan ternak sapi masih dilakukan secara

60

dilepas ke kawasan hutan, maka usaha budidaya tanaman di

persawahan, kebun, dan ladang sangat ditentukan keberhasilannya

oleh pengendalian hama ternak sapi tersebut. Teknik pengendalian

hama ternak sapi dilakukan melalui pemagaran lahan pertanian.

Pemenuhan bahan baku untuk pagar dipenuhi dari pohon kayu dari

kawasan hutan. Demikian pula dengan pemenuhan kayu bakar

dilakukan secara merencek kayu dari tegakan hutan. Pengambilan

kayu untuk kayu bakar rumah tangga dan kayu bakar untuk pembuatan

gula merah, serta pagar lahan pertanian dari kawasan hutan, hal ini

menyebabkan terjadinya tragedi open akses.

f. Sistem ongko lahan (lakara)/ta’tang). Sistem tenur ongko (lakara)

melalui wanatani ladang berlangsung pada desa ini dikarenakan tanah-

tanah negara bebas masih banyak tersedia, sehingga tenur lakara

merupakan tanda kepemilikan yang disepakati secara tidak tertulis

diantara penduduk. Sejak ditetapkannya tapal batas kawasan hutan

pada Dusun Holiang, menyebabkan lahan untuk ongko mulai terbatas.

Terjadi konflik lahan antara masyarakat dengan pihak instansi

kehutanan, dikarenakan banyak lahan lakara penduduk terdapat di

dalam patok kawasan hutan.

g. Sistem tenur tolong menolong (mangolli) dalam penanaman padi

dipersawahan dan ladang, dengan kewajiban pihak petani yang

memanggil untuk ditolong menanami lahan sawahnya atau ladangnya

menyediakan makanan selesai penanaman padi.

61

h. Sistem tenur pembagian kerja pembuatan pagar dan perondaan dari

hama tanaman (babi hutan, monyet, dan ternak sapi) dalam

pelaksanaan berladang. Biasanya kelompok petani peladang

(5-7 orang per kelompok peladang) yang akan berladang melakukan

pemagaran areal secara bersambungan antara satu ladang dengan

areal ladang anggota kelompok petani peladang tersebut untuk

melindungi areal ladangnya dari gangguan hama. Demikian pula

dengan perondaan tanaman saat areal ladang telah ditanami dengan

tanaman pertanian (jagung, kacang tanah dan sayur mayur).

Fungsi dan lokasi penerapan tenurial pengelolaan lahan dalam

kawasan hutan di Dusun Holiang Desa Cenrana Kecamatan Camba dapat

di lihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Fungsi dan Lokasi Penerapan Tenurial dalam Pengelolaan Lahan di Dusun Holiang Desa Cenrana Kecamatan Camba

No Nama

Tenurial Fungsi Tenurial Lokasi Penerapan

Tenurial

1. Ma’dumme (Ronda kelompok)

pengendalian hama babi dan monyet pada kelompok peladang/ petani sawah

Ladang, sawah

2. Mallolo - Peremajaan kemiri - Keberlangsungan hak

kepemilikan lahan

Hutan Kemiri

3. Pemagaran

lahan

- Pembuatan pagar keliling lahan - Tanda batas areal pengelolaan

Ladang, kebun,

sawah

4. Persiapan

lahan

- Pembersihan lahan - Pengolahan tanah

Ladang, kebun,

sawah

62

2. Sistem Teknologi Wanatani

Teknologi budidaya wanatani di Dusun Holiang masih sangat

konvensional dimana masyarakat menanam tanaman sayur-sayur di sekitar

halaman rumah untuk di konsumsi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari,

dan di dalam kawasan hutan dimanfaatkan untuk menanam padi gogo, ubi

jalar, dan nenas.

Peralatan pengolahan lahan, petani masih menggunakan parang,

cangkul, sedang untuk penggunaan pupuk sintesis dan pestisida sudah

lama dikenal hanya saja intensitas penggunaannya sangat rendah bahkan

petani tidak menggunakannya dikarenakan tidak mampu membeli pupuk

dan pestisida.

B. PROSES PERIZINAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

Informasi yang didapatkan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Maros menyangkut permasalahan KTH Bukit Hijau adalah

sebagai berikut:

1. Kelembagaan KTH Bukit Hijau tidak berjalan,

2. Belum ada pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh KTH Bukit Hijau,

3. Sebagian areal yang dimohon tutupan lahannya masih berhutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Maros belum memberikan rekomendasi penerbitan

IUPHHK-HTR Perorangan kepada Bupati Maros.

63

Permasalahan pertama adalah kelembagaan KTH Bukit Hijau tidak

berjalan karena pengurus dari KTH Bukit Hijau belum pernah datang ke

Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros untuk

konsultasi dan menanyakan perkembangan proses perizinan HTR

sehingga tidak ada komunikasi antara pihak KTH Bukit Hijau dengan pihak

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros, pihak Dinas tidak

mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan diberi kuasa untuk

mengurus perizinan HTR KTH Bukit Hijau.

Permasalahan kedua, yaitu belum dilakukan pemetaan partisipatif

oleh pemohon dari KTH Bukit Hijau. Dalam hal pelaksanaan tata batas

antar pemegang izin perorangan, harus melakukan pengukuran dan

perpetaan partisipatif dengan difasilitasi oleh pendamping HTR. Informasi

yang ditemukan oleh Peneliti bahwa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Maros telah ditetapkan pendamping HTR oleh Bupati Maros

sebanyak dua orang untuk melakukan pendampingan kepada KTH yang

ada di Kabupaten Maros tetapi pengukuran dan perpetaan partisipatif tidak

difasilitasi oleh Pendamping karena tidak ada alokasi anggaran untuk

kegiatan fasilitasi.

Permasalahan ketiga adalah tutupan lahan pada calon areal

IUPHHK-HTR KTH Bukit Hijau sebagian besar masih berhutan sehingga

areal tersebut harus dikurangi untuk mengetahui luas yang layak diberikan

IUPHHK-HTR dan harus ada pengecekan lapangan di areal tersebut,

64

namun di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros tidak ada

alokasi anggaran untuk kegiatan pengecekan lapangan.

Ketiga permasalahan tersebut yang ditemukan di Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kabupaten Maros diakui oleh pihak KTH Bukit Hijau,

bahwa selama ini tidak berjalan karena KTH Bukit Hijau tidak paham proses

penerbitan IUPHHK-HTR dan persyaratan yang harus dipenuhi, calon

pemegang IUPHHK-HTR Perorangan yang membentuk KTH Bukit Hijau

belum ada pendampingan kelembagaan dan teknis baik dari LSM maupun

dari instansi terkait. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya

pemohon dari KTH Bukit Hijau, dan Kepala Desa Cenrana setelah

diverifikasi secara otomatis IUPHHK-HTR terbit dan masyarakat langsung

bekerja. Untuk mempercepat proses perizinan IUPHHK-HTR perlu

dilakukan sosialisasi HTR ditingkat tapak, pendampingan HTR oleh instansi

terkait atau LSM, pemetaan terhadap areal kawasan hutan yang tidak

produktif, dan pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh pendamping HTR.

C. PEMBANGUNAN LEMBAGA

Pengelolaan HTR berasas kelestarian hasil harus didukung oleh

kelembagaan yang kuat. Esman dalam Eaton (1986) menyatakan titik tolak

untuk model pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai

perencanaan, penataan, dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru

atau yang disusun kembali yaitu: (1) mewujudkan perubahan-perubahan

65

dalam nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik, dan atau sosial; (2)

menetapkan, mengembangkan, dan melindungi hubungan-hubungan

normatif dan pola-pola tindakan baru, dan (3) memeroleh dukungan dan

kelengkapan dalam lingkungan tersebut.

Masyarakat telah membangun lembaga untuk pembangunan Hutan

Tanaman Rakyat tanpa didampingi dan difasilitasi oleh Pendamping HTR.

Pilihan lembaga yang dibentuk adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan

harapan izin dapat diberikan adalah izin perorangan atau IUPHHK-HTR

perorangan, disaksikan Kepala Desa Cenrana dan Kepala Dusun Holiang

dengan nama KTH Bukit Hijau yang beranggotakan sebanyak sepuluh

orang, seperti pada Tabel 8.

Tabel 8. Daftar Nama Anggota Kelompok Tani Bukit Hijau Dusun Holiang Desa Cenrana Kecamatan Camba (KTH Bukit Hijau, 2010)

No. Nama Anggota No. KTP Jabatan

1. M. Nur 730902 010167 0002 Ketua 2. M. Arif 21.0802.311269 0575 Sekretaris 3. Sudirman 730902 311271 0004 Bendahara 4. Hamma 730902 311251 0001 Anggota 5. Mende 730902 010755 0002 Anggota 6. Rida 730902 311237 0001 Anggota 7. Abd. Rasyid Koda 730902 010453 0001 Anggota 8. Mekka Sabang H. Dg.

Materu 730902 010730 0003 Anggota

9. Ruppai 730902 311263 0003 Anggota 10. Sappe 730902 311252 0006 Anggota

Dalam pembangunan lembaga yang dibahas adalah siapa saja

menjadi anggota, berapa luas areal dimohon setiap anggota, dan siapa

menjadi Ketua Kelompok. Tidak dibahas mengenai struktur organisasi KTH,

66

peraturan kelompok yang mengatur hak dan kewajiban anggota. Tujuan

dibentuk kelompok tani semata-mata adalah untuk melengkapi persyaratan

permohonan IUPHHK-HTR perorangan.

Melihat proses pembangunan lembaga oleh masyarakat Dusun

Holiang, dapat disimpulkan bahwa pembangunan lembaga hanya

digunakan sebagai persyaratan permohonan HTR, dalam proses

pembangunan lembaga tidak membuat struktur organisasi yang lengkap,

tidak menyusun aturan yang mengikat hak dan kewajiban anggota, tidak

menyusun rencana apa yang dilakukan oleh KTH, bagaimana hubungan

KTH dengan pihak diluar seperti LSM, Dinas terkait, dan Pemerintah

Daerah. Adanya keinginan para petani penggarap mengelola lahan mereka

untuk memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan, dan pentingnya

dukungan para pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten,

Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat sekitar hutan)

merupakan faktor utama yang mendorong terwujudnya pengelolaan HTR.

Pembangunan lembaga menarik untuk dikaji melalui intervensi

pengetahuan mencakup aktivitas yang terkait dengan penataan kawasan

hutan secara partisipatif, pengaturan hasil hutan, dan perencanaan hutan.

Dilihat dari aspek manajemen, areal HTR memerlukan penanganan yang

lebih serius dan mengarahkan sistem pengelolaannya dari tindakan

keluarga (individual action) menjadi tindakan bersama (collective action).

Aspek kultural dan ekologis mengharuskan pengelolaan hutan sebagai

tindakan kolektif.

67

Hutan yang dikelola atas dasar kepemilikan keluarga, tentu tidak

dapat memenuhi syarat-syarat ekologis jika basis perhitungan hanya satu

keluarga saja, sehingga menjadi beralasan ketika satuan hamparan hutan

yang tersusun atas kepemilikan keluarga-keluarga dipertimbangkan

sebagai satuan unit manajemen pengelolaan hutan tanaman rakyat.

Jadi KTH Bukit Hijau sebagai lembaga harus melakukan perubahan,

yang sebelumnya berbasis keluarga (individual action) menjadi tindakan

yang bersifat komunal. Perubahan tersebut memerlukan kesepakatan atau

perjanjian internal antara kelompok tani dengan calon pemegang IUPHHK-

HTR dan antar calon pemegang IUPHHK-HTR serta masyarakat sebagai

penggarap dengan calon pemegang IUPHHK-HTR, yang berisi hak dan

kewajiban masing-masing pihak serta sanksi apabila melanggar perjanjian

tersebut. Beberapa keuntungan dari sistem ini antara lain:

1. Kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan dapat dikoordinir oleh

kelompok tani yang sengaja dibentuk atas dasar kemudahan koordinasi

dan pengawasan (span of control).

2. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan hutan dapat

dilakukan secara padat karya atau swadaya oleh masyarakat, sehingga

dapat mengurangi biaya pengelolaan.

3. Unit manajemen HTR yang akan terbentuk akan memudahkan dalam

pengelolaan, pelaporan, dan permohonan pinjaman ke BLU.

4. Keluarga-keluarga yang tidak memiliki lahan garapan dapat dilibatkan

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mingguan dengan

68

menanam tanaman kehidupan berupa sayur-sayuran dan tanaman

semusim di areal HTR.

D. PENATAAN AREAL DAN PEMBAGIAN HAK KELOLA

Pembagian hak kelola pada calon areal IUPHHK-HTR Perorangan

KTH Bukit Hijau didapatkan dari survey lapangan dan hasil digitasi citra

satelit resolusi sangat tinggi. Pengurangan luas calon areal IUPHHK-HTR

Perorangan KTH Bukit Hijau dari luas ± 84 ha (berdasarkan rekomendasi

BP2HP Wilayah XV Makassar) menjadi seluas ± 35,70 ha karena areal

yang dimohon sebagian masih berhutan dan adanya zona penyangga 500

meter dari batas hutan lindung yang ditunjuk oleh masyarakat. Sisa areal

yang dapat dikelola dengan tutupan lahan berupa semak belukar dan

padang rumput bekas ladang untuk padi tadah hujan. Terhadap areal yang

masih berhutan masyarakat dapat melakukan pemanfaatan hasil hutan

bukan kayu berupa pemanfaatan buah kemiri, madu, aren, kayu bakar dan

kayu untuk pemagaran ladang/sawah. Areal yang masuk dalam zona

penyangga dapat dimanfaatkan dengan menanam pohon berkayu yang

dapat diambil buahnya seperti kemiri, durian, mangga, rambutan dan

tanaman berbuah lainnya.

Masyarakat sepakat akan melakukan penataan batas dengan

membuat batas-batas areal antar pemohon di lapangan sesuai dengan hak

kelola/ta’tang masing-masing pemohon. Peta pembagian hak kelola/ta’tang

69

calon areal IUPHHK-HTR perorangan KTH Bukit Hijau dapat di lihat pada

Lampiran 8 dan Tabel 9.

Tabel 9. Pembagian Hak Kelola/Ta’tang Pada Areal IUPHHK-HTR KTH Bukit Hijau

No. Nama Anggota Rekomendasi (ha)

Hasil Digitasi (ha)

1. M. Nur 9,00 4,53 2. M. Arif 9,00 4,23 3. Sudirman 8,00 3,62 4. Hamma 8,00 3,17 5. Mende 8,00 4,42 6. Rida 8,00 5,07 7. Abd. Rasyid Koda 9,00 2,15 8. Mekka Sabang H. Dg.

Materu 9,00 1,33

9. Ruppai 8,00 4,06 10. Sappe 8,00 3,12

Pembagian hak kelola/ta’tang dilakukan untuk menghindari konflik

lahan antar pemohon dengan membuat kesepakatan atau aturan intern

kelompok yang memuat hak-hak dan kewajiban anggota kelompok, sistem

pengelolaan atau penyakapan lahan, jenis tanaman, rotasi tebang, sistem

penjualan hasil hutan.

E. UNIT MANAJEMEN HTR BERBASIS KELOMPOK KERJA PADA KELOMPOK TANI HUTAN BUKIT HIJAU

1. Pembentukan Unit Manajemen HTR Berbasis Kelompok Kerja

Penataan areal dan batas luar lokasi KTH Bukit Hijau didasarkan

pada lokasi hak kelola/ta’tang masing-masing anggota KTH dan

70

kesepakatan bersama untuk membentuk unit manajemen HTR.

Pembentukan unit manajemen HTR berdasarkan kedekatan lokasi yang

berada dalam satu hamparan dan pemilik hak kelola/ta’tang memeliki

hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga sehingga lebih mudah

untuk bekerjasama dalam pengelolaan HTR. Jumlah anggota KTH yang

akan melakukan pengelolaan hutan dan diusulkan untuk mendapatkan

IUPHHK-HTR perorangan dari Bupati Maros sebanyak sepuluh orang

seperti pada Tabel 10.

Tabel 10. Pembagian Unit Manajemen HTR Pada KTH Bukit Hijau

UM HTR

Nama Anggota KTH

Luas Hak Kelola/Ta’tang

(ha)

Luas UM HTR (ha)

Kelompok Kerja dalam

UMH

I. Hamma 3,17 6,79 6-7 KK

I. Sudirman 3,62 II. Mende 4,42

7,54 7-8 KK II. Sappe 3,12 III. M. Nur 4,53 III. M. Arif 4,23 12,82 12-13 KK III. Ruppai 4,06 IV. Rida 5,07 IV. Abd. Rasyid Koda 2,15 8,55 8-9 KK IV. Mekka Sabang H. Dg.

Materu 1,33

Keterengan: UM HTR : Unit Manajemen Hutan KK : Kepala Keluarga Kelompok kerja yang akan mengelola atau bekerja dalam unit

manajemen HTR KTH Bukit Hijau sebanyak 33-37 KK seperti pada

Tabel 10. Penunjukkan kelompok kerja berdasarkan kedekatan

kekerabatan/hubungan kekeluargaan dengan pemegang hak

71

kelola/ta’tang. Kelompok kerja ini adalah orang yang dipanggil atau diajak

oleh pemegang hak kelola karena tidak memiliki lahan/areal kerja dan bisa

juga pemegang hak kelola sebagai bagian dari kelompok kerja yang ikut

bekerja di areal tersebut. Peta Unit Manajemen HTR KTH Bukit Hijau dapat

dilihat pada Lampiran 9.

2. Kerjasama KTH Bukit Hijau dalam Pengelolaan Lahan

a. Penyiapan Lahan

Sistem tenurial tolong menolong dalam penyiapan lahan di areal

HTR dimana pihak pemegang izin yang memanggil masyarakat lainnya

untuk ditolong membersihkan lahannya, pemegang izin berkewajiban

menyediakan makanan dan minuman. Penyiapan lahan dilakukan secara

gotong royong dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan HTR.

Kegiatan penyiapan lahan berupa pembersihan lahan, dan penandaan

batas antar pemegang izin.

b. Pengusahaan lahan melalui pewaris

Pengusahaan lahan melalui pewaris adalah sistem pemberian atau

mewariskan lahan kepada keluarga terdekat untuk dikelola dengan cara

mengelola sendiri lahan usahatani/wanatani yang telah diwariskan dengan

tanggung jawab atas pengelolaannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya

kepada pemilik lahan yang diwariskan. Pewaris lahan mempunyai hak

untuk memeroleh hasil yang diproduksi dari areal hutan yang dikelolanya

serta mempertahankannya, termasuk dalam mengembangkannya, seperti

72

penanaman, pemeliharaan, dan penebangan untuk tujuan peremajaan

(mallolo).

3. Kerjasama Kelompok Kerja pada KTH Bukit Hijau dalam Penyakapan Lahan

a. Penerapan Sistem Mallolo

Pengelolaan dilakukan oleh pakkoko (orang yang ditunjuk atau

dipanggil oleh pemilik hak kelola/ta’tang untuk berladang) untuk membuka

lahan yang akan ditanami untuk peremajan (mallolo) maupun untuk

tanaman baru, kemudian membersihkan lahan sampai siap tanam.

Pakkoko/makkoko adalah suatu kelembagaan yang berlaku di masyarakat

dalam pengelolaan lahan hutan kemiri, sengon, hutan alam dan padang

rumput, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh

orang lain selama kurun waktu kurang lebih tiga tahun. Aturan yang biasa

menjadi kesepakatan pada kelembagaan ini adalah paddare/pakkoko

membersihkan lahan sampai siap tanam, pemilik menyiapkan bibit tanaman

sekaligus menanami lahannya, pengelola (paddare/pakkoko) melakukan

usaha wanatani tanaman semusim dan mengambil hasilnya selama kurang

lebih tiga tahun sampai tanaman semusim tidak bisa lagi diusahakan

karena sudah tertutup dengan tanaman tahunan, seperti kemiri, sengon,

atau tanaman tahunan campuran lainnya.

73

b. Pengusahaan Lahan Secara Ta’tang

Pengusahaan lahan secara ta’tang atau yang biasa disebut tenurial

ongko (lakara/ta’tang) melalui wanatani ladang berlangsung pada Dusun

Holiang dikarenakan tanah-tanah negara (kawasan hutan) masih banyak

dan masyarakat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sehingga

tenurial lakara merupakan tanda kepemilikan yang disepakati secara tidak

tertulis diantara penduduk. Sejak ditetapkannya patok batas kawasan

hutan di Dusun Holiang Desa Cenrana menyebabkan lahan untuk ongko

mulai terbatas. Terjadi konflik lahan antara masyarakat dengan pihak

instansi kehutanan karena banyak lahan lakara penduduk terdapat di dalam

patok kawasan hutan.

4. Penerapan Sistem Tenur pada Kelompok Kerja Dalam Unit Manajemen Hutan KTH Bukit Hijau

Penerapan sistem tenur per petak yang akan diberlakukan pada

kelompok kerja dalam KTH Bukit Hijau adalah sistem mallolo, ta’tang,

pemagaran lahan, dan penyiapan lahan. Orang yang ditunjuk atau dipanggil

oleh calon pemegang IUPHHK-HTR (pemilik hak kelola/ta’tang) untuk

berladang dengan membuka lahan yang akan ditanami, melakukan

pemagaran lahan secara bersama-sama sesuai batas-batas areal

pengelolaan, membersihkan lahan, pengolahan tanah sampai siap tanam

serta melakukan perondaan dari serangan hama seperti babi, monyet,

kerbau atau sapi yang masuk ke areal pengelolaan/ladang. Pakkoko

74

umumnya mempunyai kedekatan kekerabatan/hubungan keluarga namun

tidak memiliki lahan yang dikelola untuk memenuhi kehidupannya sehari-

hari. Sistem tenur per petak pada kelompok kerja dalam unit manajemen

hutan KTH Bukit Hijau dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Sistem Tenur Per Petak pada Kelompok Kerja Dalam UMH KTH Bukit Hijau

No.

Unit Manajemen

Hutan

Nama Pemegang IUP

No. Petak

Sistem Tenur yang Diterapkan

1. I. Hamma 1,2,3, 4 Mallolo,ta’tang, kerjasama pemagaran lahan, persiapan lahan, dan perondaan dari hama (babi, monyet dan ternak sapi)

2. I. Sudirman 3, 4, 5 3. II. Mende 3, 4, 5 4. II. Sappe 1, 2, 3 5. III. M. Nur 3, 4, 5 6. III. M. Arif 2, 4, 5 7. III. Ruppai 1, 2 8. IV. Rida 2,3,4, 5 9. IV. Abd.Rasyid Koda 6, 7 10. IV. Mekka Sabang H.

Dg. Materu 1

F. PENGATURAN HASIL DAN PRESKRIPSI SILVIKULTUR

1. Pembagian Petak

Setelah dilakukan pembentukan unit manajemen HTR selanjutnya

dilakukan pembagian petak sebanyak lima petak pada setiap unit

manajemen. Dalam pembagian petak di setiap unit manajemen HTR,

bentuk petak dan luas petak tidak sama, luas minimal tiap petak adalah

1 ha, seperti pada Tabel 12 dan Peta Pengaturan Hasil KTH Bukit Hijau

dapat dilihat pada Lampiran 10.

75

Tabel. 12. Pembagian Petak Pada Unit Manajemen HTR

No. Unit Manajemen HTR No. Petak Luas (Ha)

1. I 1 1,344 I 2 1,287 I 3 1,172 I 4 1,784 I 5 1,99

2. II 1 1,345 II 2 1,366 II 3 1,491 II 4 1,578 II 5 1,759

3. III 1 1,962 III 2 2,221 III 3 3,256 III 4 2,735 III 5 2,619

4. IV 1 1,333 IV 2 1,557 IV 3 1,862 IV 4 1,653 IV 5 2,147

Jumlah 35,697

Pada Tabel 12, terlukis bahwa rencana pengaturan hasil hutan kayu

dengan rotasi 5 tahun untuk budidaya sengon pada setiap unit manajemen,

dimana empat unit manajemen HTR dibagi menjadi lima petak dengan

pengaturan hasil sebagai berikut:

a. Pada petak nomor 1, tanaman sengon ditanam pada tahun 2013, pada

tahun 2018 umur tegakan mencapai 5 tahun sudah layak panen, petak

nomor 1 setelah ditebang habis dilakukan permudaan buatan di tahun

2018

76

b. Pada petak nomor 2, tanaman sengon ditanam pada tahun 2014, pada

tahun 2019 umur tegakan mencapai 5 tahun sudah layak panen, petak

nomor 2 setelah ditebang habis dilakukan permudaan buatan di tahun

2019

c. Pada petak nomor 3, tanaman sengon ditanam pada tahun 2015, pada

tahun 2020 umur tegakan mencapai 5 tahun sudah layak panen, petak

nomor 3 setelah ditebang habis dilakukan permudaan buatan di tahun

2020

d. Pada petak nomor 4, tanaman sengon ditanam pada tahun 2016, pada

tahun 2021 umur tegakan mencapai 5 tahun sudah layak panen, petak

nomor 4 ditebang habis dilakukan permudaan buatan di tahun 2021

e. Pada petak nomor 5, tanaman sengon ditanam pada tahun 2017, pada

tahun 2022 umur tegakan mencapai 5 tahun sudah layak panen, petak

petak nomor 5 ditebang habis dilakukan permudaan buatan di tahun

2022.

Susunan tegakan terdiri atas berbagai kelas umur mulai dari satu

tahun sampai umur masak tebang atau umur daur, panen mulai tahun ke-6

dan seterusnya akan dilakukan tebang habis dengan permudaan buatan

(THPB). Berdasarkan penataan petak dan umur daur, selanjutnya disebut

pengaturan hasil hutan yang memuat: (1) Penataan areal yang terdiri atas

pembentukan unit manajamen HTR, dan pembagian petak dimana

pengaturan hasil berdasarkan luas; dan (2) Preskripsi silvikultur yang terdiri

atas sistem silvikultur yang dilakukan meliputi pemilihan jenis tanaman,

77

jarak tanam, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan

pemanenan.

Jarak tanam yang akan dipakai yaitu 3 m x 3 m sehingga dalam 1 ha

dapat ditanam sengon sebanyak 1.111 pohon dengan tanaman sela

(tanaman semusim) kacang tanah yang dikombinasikan dengan tanaman

kehidupan berupa tanaman sayur-sayuran untuk kebutuhan sehari-hari,

dapat dilihat pada Gambar 13.

Peta Pengaturan Hasil KTH Bukit Hijau pada Lampiran 10,

memperlihatkan juga pengaturan hasil budidaya kacang tanah sebagai

tanaman semusim pada setiap petak:

a. Petak nomor 1, kacang tanah dapat ditanam selama tiga tahun yaitu

2013, 2014, dan 2015 dapat dipanen setiap tahunnya

b. Petak nomor 2, kacang tanah dapat ditanam selama tiga tahun yaitu

2014, 2015, dan 2016 dapat dipanen setiap tahunnya

c. Petak nomor 3, kacang tanah dapat ditanam selama tiga tahun yaitu

2015, 2016, dan 2017 dapat dipanen setiap tahunnya

d. Petak nomor 4, kacang tanah dapat ditanam selama tiga tahun yaitu

2016, 2017, dan 2018 dapat dipanen setiap tahunnya

e. Petak nomor 5, kacang tanah dapat ditanam selama tiga tahun yaitu

2016, 2017, dan 2018 dapat dipanen setiap tahunnya.

78

Gambar 13. Pola Tanam Budidaya Sengon Polikultur dengan Kacang Tanah

Keterangan: S = Pohon Sengon Ж ж = Kacang Tanah ѱ ѱ = Tanaman Kehidupan (Subsisten)

2. Preskripsi Silvikultur

a. Pola Tanam dan Jenis Tanaman

Jenis pohon yang akan ditanam pada calon areal IUPHHK-HTR KTH

Bukit Hijau adalah sengon karena hasil survey lapangan pada calon areal

S Жж S Жж S Жж S Жж S ѱ ѱ

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

ѱ ѱ

ѱ ѱ

ѱ ѱ

ѱ ѱ

S Ж ж S Ж ж S Ж ж S Ж ж S ѱ ѱ

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

Жж

ѱ ѱ

ѱ ѱ

ѱ ѱ

ѱ ѱ

S Ж ж S Ж ж S Ж ж S Ж ж S ѱ ѱ

3 m Pohon Sengon polikultur

Kacang Tanah

Tanaman

Kehidupan

3 m

79

IUPHHK-HTR KTH Bukit Hijau banyak ditemukan pohon sengon yang

tumbuh dengan dengan diameter 30 cm - 50 cm. Menurut informasi dari

masyarakat bahwa umur sengon berkisar 7-8 tahun dimana masyarakat

menanam sebagai tanaman peneduh dan bibit didapatkan dari penyuluh

kehutanan. Tanaman semusim yang akan ditanam adalah kacang tanah

yang dapat dipanen dua kali dalam setahun dikombinasikan dengan

tanaman sayur-sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Pola tanam bududaya

sengon dengan kacang tanah dapat di lihat pada Gambar 13.

Menurut Hadi dan Napitupulu (2011), persyaratan tumbuh untuk

jenis sengon adalah:

1) Sengon tumbuh dengan baik pada tanah regosol, aluvial, dan latosol

yang berstruktur lempung berpasir atau lempung berdebu, selain itu

sengon bisa tumbuh pada tanah dengan kisaran drainase dari agak

buruk hingga baik dan kedalaman efektif tanah minimal 40 cm

2) Ketinggian tempat yang optimal untuk sengon antara 0-800 m dpl.

Walaupun demikian, sengon masih bisa tumbuh sampai ketinggian

1.500 m dpl.

3) Sengon termasuk jenis tanaman tropis sehingga memerlukan suhu

sekitar 18-27°C. Sengon membutuhkan curah hujan minimal yang

sesuai,yaitu 15 hari hujan dalam 4 bulan kering, tidak terlalu basah, dan

curah hujan tahunan antara 2.000 – 4.000 mm. Adapun kelembaban

yang dibutuhkan berkisar 50-75%.

80

b. Penyiapan Lahan

Penyiapan lahan dilakukan dengan pemagaran batas-batas areal

pengelolaan, pembersihan lahan dari semak belukar dan rumput.

Masyarakat biasa melakukan pembersihan lahan dengan membakar

semak/rumput.

c. Persemaian dan Pembibitan

Pembuatan persemaian dan pembibitan dilakukan di dekat sungai

Holiang karena dekat lokasi areal penanaman. Jumlah bibit sengon

disesuaikan dengan RKTUPHHK-HTR KTH Bukit Hijau.

d. Penanaman

Kegiatan penanaman pada awal musim hujan. Penanaman

dilakukan dengan cara menanam bibit setelah lahan dibakar dan

dibersihkan. Penanaman dalam bentuk bibit dilakukan dengan membuat

lubang tanaman 20 cm x 15 cm x 15 cm.

Waktu penanaman sengon dilakukan pada awal musim hujan untuk

selanjutnya dilakukan penanaman tanaman semusim seperti kacang tanah

dan sayur-sayuran. Usahatani ini dilakukan selama 2-3 tahun atau sampai

tanaman semusim tidak dapat diusahakan lagi karena lahan tersebut sudah

tertutup oleh tajuk pohon sengon.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman dilakukan petani hutan ini setiap hari dengan

cara membersihkan tanaman pengganggu yang ada di areal IUPHHK-HTR

81

terutama disekitar tanaman musiman. Selain membersihkan gulma pada

lahan yang ditanami tanaman musiman, petani juga menjaga tanaman dari

gangguan binatang yang kemungkinan akan merusak tanaman musiman

dan tanaman pokok dengan mengontrol areal tersebut.

Kegiatan pemeliharaan juga termasuk penyulaman, pendangiran,

penyiangan dan pemangkasan terhadap tanaman sengon yang menjadi

tanaman pokok kehutanan dan diharapkan pertumbuhan yang maksimal

sampai umur daur.

f. Sistem Pemanenan

1) Rancangan Pemanenan

Pemanenan dilakukan dengan sistem tebang habis permudaan

buatan, dimana pohon sengon yang sudah berumur lima tahun akan di

tebang habis. Pembagian batang disesuaikan dengan kebutuhan pembeli.

Rencana yang akan membeli adalah PT. Panply untuk bahan baku veneer

sehingga ukuran kayu bulat yang diterima, yaitu: (1) Panjang kayu 1,2

meter, dan (2) Diameter > 15 cm. Kayu yang telah ditebang diberi paku S

agar batang kayu tidak mudah pecah. Paku S terbuat dari plastik karena

tidak merusak rotari, dapat dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15.

2) Rancangan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Pembukaan PWH untuk lokasi KTH Bukit Hijau dalam rangka

pembangunan HTR menggunakan jalan yang sudah ada. Jalan menuju

areal KTH Bukit Hijau adalah jalan hutan atau jalan kampung yang dibuat

82

oleh masyarakat dengan topografi agak curam hingga curam dan bisa

dilalui kuda sebagai alat angkut hasil hutan di saat panen.

Gambar 14. Kayu Bulat Sengon, Panjang 1,2 m dan Diameter > 15 cm

G. ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT PENGELOLAAN HTR

1. Asumsi Perhitungan Analisis Biaya dan Manfaat

Menurut Martawijaya dkk., (1989), pohon sengon merupakan salah

satu spesies cepat tumbuh dimana riap diameter batangnya mampu

mencapai 8 cm/tahun pada awal-awal tahun pertumbuhannya. Pohon

sengon berukuran sedang sampai besar. Tinggi total dapat mencapai 40 m

dengan tinggi batang bebas cabang 20 m. Kayunya mempunyai banyak

83

kegunaan antara lain untuk konstruksi ringan, kerajinan tangan, kotak

cerutu, veneer, kayu lapis, korek api, alat musik, dan pulp. Pohon sengon

sudah sejak lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bahan

bangunan ataupun meubel. Tanaman ini sudah pula dibudidayakan baik

oleh pemerintah maupun masyarakat. Sampai saat ini tanaman sengon

ditebang pada umur yang tidak sama, sampai timbul istilah di masyarakat

“daur butuh”, yaitu ditebang bila petani memerlukan uang. Untuk dapat

digunakan sebagai bahan kayu pertukangan, maka daur teknis tanaman ini

perlu diketahui dengan tepat agar diperoleh kayu dengan kualitas yang

sesuai dengan peruntukannya.

Menurut Hidayat (2002), sengon merupakan salah satu spesies

paling cepat tumbuh di dunia, dimana riap diameternya dapat mencapai

delapan cm/tahun dalam tahun pertama penanaman. Kayunya memiliki

banyak kegunaan, mulai dari bahan untuk pembuatan batang korek api,

kerajinan tangan, kotak cerutu, alat musik, veneer dan kayu lapis, hingga

untuk konstruksi ringan dan pulp. Daunnya dapat digunakan sebagai pakan

ayam dan kambing. Di Ambon,kulit batang sengon digunakan untuk

penyamak jaring, kadang-kadang sebagai pengganti sabun. Sengon juga

ditanam sebagai pohon pelindung, tanaman hias, reboisasi dan

penghijauan.

Pohon sengon dengan umur tegakan 5 s/d 6 tahun akan dibeli

dengan harga Rp. 150.000,- s/d Rp. 250.000,- per pohon di lokasi

(Kecamatan Camba Kabupaten Maros) dengan sistem pemanenan

84

dilakukan oleh pihak perusahaan dan masyarakat menjual standing stock

atau tegakan berdiri. Jika masyarakat mengantarkan langsung ke industri

PT. Panply di Kabupaten Luwu maka kayu sengon dibeli dengan harga Rp.

800.000/m3 s/d Rp. 1.000.000/m3 disesuaikan dengan ukuran diameter

kayu. Semakin besar ukuran diameter kayu maka semakin tinggi harga

kayunya.

2. Kelayakan Finansial Budidaya Sengon

Berdasarkan perhitungan biaya pembangunan HTR untuk budidaya

sengon/ha dengan rotasi lima tahun secara lengkap dapat dilihat pada

Lampiran 11 dan perhitungan biaya dan pendapatan budidaya kacang

tanah dapat dilihat pada Lampiran 12. Hasil analisis kelayakan finansial

budidaya tanaman sengon menggunakan Nilai Pengembalian Dana

Pinjaman (NPDP), Net Return at The End of Rotation (NRER), Net Present

Value (NPV), Benefit Cost ratio (B/C) dan Internal Rate of Return (IRR),

yang menunjukkan asumsi rencana pengelolaan hutan oleh calon

pemegang IUPHHK-HTR perorangan pada KTH Bukit Hijau Dusun Holiang,

Desa Cenrana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, layak secara

finansial jika dikelola dengan menggunakan suku bunga BLU Pusat

Pembiayaan Pembangunan Hutan (P2H) sebesar 7%/tahun dan

menggunakan standar biaya pembangunan HTI dan HTR (Kementerian

Kehutanan, 2009).

85

a. Nilai Pengembalian Dana Pinjaman (NPDP)

Penentuan besarnya Nilai Pengembalian dana Pinjaman (NPDP)

budidaya sengon di KTH Bukit Hijau berdasarkan hasil analisis

menggunakan rumus NPDP diperoleh hasil seperti diperlihatkan pada

Tabel 13 dan uraian secara lengkap perhitungan biaya budidaya sengon/ha

rotasi lima tahun dapat dilihat pada Lampiran 11.

Tabel 13. Tabel Pendapatan, Pengeluaran dan NPDP Tanaman Sengon Monokultur Rotasi 5 Tahun/Ha, Suku Bunga 7%/Tahun

Pendapatan

(HTB) (Rp)

Dana

Pinjaman/

Pengeluaran

(Rp)

(1+i)t NPDP

- 6,746,800 1.4026 9,462,736

- 1,132,900 1.3108 1,485,001

- 1,045,200 1.2250 1,280,415

- 773,500 1.1449 885,580

- 594,300 1.0700 635,901

112,500,000 -

112,500,000 10,292,700 13,749,633

3

4

5

Tahun

0

1

2

Tabel 13 menunjukkan Nilai Pengembalian Dana Pinjaman (NPDP)

pada akhir rotasi sebesar Rp. 13.749.633 dari total pokok pinjaman sebesar

Rp. 10.292.700 dengan suku bunga 7%/tahun. Pendapatan dari harga

tegakan berdiri (HTB) sebesar Rp. 112.500.000 sehingga pendapatan yang

diperoleh di akhir rotasi setelah dikurangi pokok pinjaman dan bunga

pinjaman adalah Rp. 112.500.000 – Rp. 13.749.633 = Rp. 98.750.367.

b. Net Return at The End of Rotation (NRER)

Penentuan nilai NRER budidaya sengon rotasi lima tahun

berdasarkan hasil analisis menggunakan rumus NRER seperti diperlihatkan

86

pada Tabel 14 dan uraian secara lengkap perhitungan biaya HTR tanaman

sengon/ha rotasi 5 tahun dapat dilihat pada Lampiran 11.

Tabel 14. Analisis Net Return at The End of Rotation (NRER) /Hektar Budidaya Sengon Rotasi 5 Tahun, Suku Bunga 7%/Tahun

Tabel 14 menunjukkan nilai Net Return at The End of Rotation

(NRER) nilai penerimaan pada umur tanaman tahun ke-0 sampai dengan

tahun ke-4 nilai NRER lebih bernilai minus, sedang tahun ke-5 nilai NRER

bernilai positif sebesar Rp.112.500.000 (asumsi penjualan pohon berdiri

dengan harga beli PT. Panply pada bulan Desember 2012) dan di akhir

rotasi nilai NRER sebesar Rp. 98.750.367,09 yang memperhitungkan

secara akumulasi dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5 atau di akhir rotasi.

c. Net Present Value (NPV) Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Penentuan besarnya NPV (HTR) pembangunan HTR tanaman

sengon di KTH Bukit Hijau berdasarkan hasil analisis menggunakan rumus

NPV (HTR) dan berdasarkan Tabel Pendapatan, Pengeluaran dan NPDP

Tanaman Sengon Monokultur Rotasi 5 Tahun/ha, Suku Bunga 7%/tahun

pada Tabel 13 diperoleh hasil sebagai berikut:

No Umur

Tanaman

Penerimaan

(Ij) (Rp.)

Pengeluaran

(Cj) (Rp.) (Ij-Cj) (1+i)t-j (Ij-Cj)(1+i)t-j

1 0

0 6.746.800 -6.746.800 1,402552 -9.462.736,02

2 1 0 1.132.900 -1.132.900 1,310796 -1.485.000,80

3 2 0 1.045.200 -1.045.200 1,225043 -1.280.414,94

4 3 0 773.500 -773.500 1,1449 -885.580,15

5 4 0 594.300 -594.300 1,07 -635.901,00

6 5 112.500.000 - 112.500.000 1 112.500.000,00

NRER 98.750.367,09

87

4026,1

633.749.13.

4026,1

000.500.112.)(

RpRPHTRNPV

647.407.70.298.803.9.945.210.80.)( RpRpRpHTRNPV

Hasil analisis NPV (HTR) diperoleh nilai NPV (HTR) di akhir rotasi

sebesar Rp. 70.407.647, berarti NPV bernilai positif atau NPV > 0.

d. Benefit Cost ratio (B/C) Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Berdasarkan hasil perhitungan NPV (HTR) KTH Bukit Hijau,

selanjutnya dilakukan perhitungan B/C yaitu:

18,8298.803.9.

945.210.80./

Rp

RpCB

Hasil perhitungan B/C HTR diperoleh hasil 8,18 atau B/C >1, yang

berarti usaha budidaya tanaman sengon pada KTH Bukit Hijau memberikan

pendapatan bersih (benefit) lebih besar dari biaya (cost) yang dikeluarkan.

e. Internal Rate of Return (IRR)

Penentuan besarnya nilai IRR dalam budidaya sengon dilakukan

dengan terlebih dahulu menentukan nilai NPV positif (NPVP) yang

mendekati 0 yaitu I = 65% dan nilai NPV negatif (NPVN) yang mendekati 0

yaitu I = 70% seperti diperlihatkan pada Tabel 15.

Tabel 15. Tabel Suku Bunga, Penerimaan, Pengeluaran dan NPV HTR Budidaya Tanaman Sengon Rotasi 5 Tahun

Suku Bunga/ Tahun ∑ Penerimaan (Rp) ∑ Pengeluaran (Rp) NPV (Rp)

0,07 (7%) 80.210.945 9.803,298 70.407.647 0,10 (10%) 69.853.649 9.627.568 60.226.081 0,20 (20%) 45.211.227 9.150.947 36.060.280 0,30 (30%) 30.229.521 8.796.875 21.502.646

0,65 (65%) 9.198.834 8.069.689 1.129.146 0,70 (70%) 7.923.333 8.003.468 -80.135

88

)65,070,0()80135(1129146

112914665,0

IRR

)05,0(1209280

112914665,0 IRR

69669,0)05,093373,0(65,0 xIRR atau 69,67%

Hasil perhitungan diperoleh nilai IRR lebih tinggi dari tingkat suku

bunga yang digunakan (7%).

3. Kelayakan Finansial Budidaya Kacang Tanah Dalam Areal HTR

Penentuan kelayakan finansial budidaya kacang tanah pada

pembangunan HTR KTH Bukit Hijau dilakukan menggunakan data pada

Lampiran 12 dan dihitung menggunakan rumus NPDP. Hasil analisis NPDP

diperlihatkan pada Tabel 16.

Tabel 16. Perhitungan Nilai Pengembalian Dana Pinjaman Untuk Budidaya Kacang Tanah, Suku Bunga 24%/Tahun

Tahun Pendapatan (Rp.) Ongkos (Rp.) NPDP (Rp.) Keuntungan (Rp.)

I 4.800.000 2.562.500 3.177.500 1.622.500

II 4.800.000 2.362.500 2.929.500 1.870.500

III 4.800.000 2.362.500 2.929.500 1.870.500

Jumlah 14.400.000 7.287.500 9.056.500 5.363.500

Berdasarkan Tabel 16, besarnya ongkos/pengeluaran budidaya

kacang tanah pada tahun pertama adalah Rp. 2.562.500 dan pendapatan

dari kacang tanah (harga jual petani pada bulan Desember 2012) pada

Perhitungan IRR sebagai berikut:

89

tahun pertama adalah sebesar Rp. 4.800.000. Pinjaman untuk ongkos

budidaya kacang dikembalikan dalam setahun dengan bunga 24%/tahun

sehingga petani harus mengembalikan pokok pinjaman dan bunga

pinjaman (NPDP) sebesar Rp. 3.177.500 dan keuntungan yang diperoleh

oleh petani setelah pendapatan tahun pertama dikurangi dengan NPDP

tahun pertama sebesar Rp.1.622.500. Demikian juga pada tahun kedua

keuntungan yang diperoleh setelah pendapatan tahun kedua dikurangi

dengan NPDP tahun kedua, diperoleh keuntungan sebesar Rp.1.870.500

dan keuntungan tahun ketiga, pendapatan tahun ketiga dikurangi dengan

NPDP tahun ketiga, diperoleh keuntungan sebesar Rp.1.870.500.

Keuntungan yang didapatkan oleh petani sebesar Rp. 5.363.500,- selama

tiga tahun.

Dari hasil analisis finansial budidaya sengon dan budidaya kacang

tanah, pembangunan HTR melalui unit manajemen HTR berbasis kelompok

kerja dalam KTH Bukit Hijau menggunakan pengaturan hasil berdasarkan

luas, layak untuk dilaksanakan karena bersifat padat karya yang melibatkan

masyarakat yang tidak memiliki lahan, menciptakan lapangan kerja bagi

masyarakat serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi

pemilik hak kelola dan masyrakat yang terlibat dalam kelompok kerja. Hal

ini dapat dilihat dari analisis finansial dengan hasil sebagai berikut:

(a) NPDP lebih kecil dari HTB; (b) NRER bernilai positif, NPV HTR bernilai

positif, B/C lebih dari satu, dan IRR lebih tinggi dari tingkat suku bunga

diskonto yang digunakan (7%), rekap hasil analisis finansial budidaya

90

sengon rotasi lima tahun dan keuntungan budidaya kacang tanah selama 3

tahun dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Rekap Hasil Analisis Finansial Budidaya Sengon Rotasi 5 Tahun Dan Keuntungan Budidaya Kacang Tanah Selama 3 Tahun

Analisis Finansial Hasil Analisis

Jumlah dana pinjaman/pengeluaran (Rp.) 10.292.700 Jumlah nilai pengembalian dana pinjaman (NPDP) (Rp.) 13.749.633 Jumlah pendapatan/Harga Tegakan Berdiri (HTB) (Rp.) 112.500.000 Tingkat diskon (suku bunga) 7 % Jumlah NPDP terdiskon (Rp.) 9.803.298 Jumlah pendapatan/HTB terdiskon (Rp.) 80.210.945 NRER 98.750.367 NVP HTR 70.407.647 B/C HTR 8,18 IRR 69,67% Jumlah keuntungan budidaya kacang tanah (Rp.) 5.363.500

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. KTH Bukit Hijau dibentuk menjadi empat unit manajemen HTR. Setiap

unit manajemen HTR terbagi dalam lima petak. Pengelolaan di setiap

petak dilakukan oleh kelompok kerja. Kelompok kerja yang akan

mengelola atau bekerja dalam unit manajemen HTR KTH Bukit Hijau

sebanyak 33-37 Kepala Keluarga. Kelompok kerja ini adalah orang

yang dipanggil atau diajak oleh pemegang hak kelola karena tidak

memiliki lahan/areal kerja dan bisa juga pemegang hak kelola sebagai

bagian dari kelompok kerja yang ikut bekerja di areal tersebut sesuai

sistem tenur yang berlaku di Desa Cenrana. Hasil hutan kayu pada saat

pemanenan menjadi hak pemegang IUPHHK-HTR atau pemilik hak

kelola/ta’tang sedangkan hasil tanaman semusim (kacang tanah),

tanaman sayur-sayuran dan kayu hasil penjarangan menjadi hak

kelompok kerja. Kewajiban dari pemilik hak kelola menyediakan bibit

sengon membayar biaya budidaya sesuai kesepakatan internal dan

kewajiban dari kelompok kerja membantu budidaya sengon sampai

sengon siap tebang.

92

2. Pembentukan unit manajemen HTR KTH Bukit Hijau dilakukan dengan

menggabungkan 2-3 areal hak kelola yang berada dalam satu

hamparan menjadi satu unit manajemen HTR, dimana 2-3 pemegang

hak kelola memiliki kedekatan kekerabatan/keluarga. Unit manajemen

HTR berbasis kelompok kerja pada calon areal IUPHHK-HTR

perorangan KTH Bukit Hijau menggunakan pengaturan hasil

berdasarkan luas dengan rotasi lima tahun dengan memadukan antara

budidaya sengon dengan kacang tanah layak dikelola secara finansial

menggunakan analisis finansial NPDP, NRER, NPV, B/C, dan IRR.

B. SARAN

1. Hasil penelitian dapat dijadikan panduan dalam pembangunan HTR

khususnya pengelolaan areal HTR di Desa Cenrana Kecamatan Camba

Kabupaten Maros sehingga penerbitan IUPHHK-HTR oleh Bupati dapat

ditindaklanjuti untuk percepatan pembangunan HTR untuk

kesejahteraan masyarakat yang sangat bergantung kehidupannya

dalam kawasan hutan produksi.

2. Adopsi sistem tenur lokal dalam aturan internal organisasi KTH Bukit

Hijau perlu disosialisasikan kepada anggota KTH (pemilik hak kelola)

dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan HTR, sehingga

pemilik hak kelola dan masyarakat yang terlibat dalam kelompok kerja

dapat memahami hak dan kewajibannya dalam pengelolaan areal HTR.

93

3. Kegiatan pemetaan partisipatif jangan dibebankan kepada masyarakat

karena memiliki kemampuan dan pengetahuan melakukan pemetaan

lokasi serta tidak memiliki peralatan pengukuran sederhana seperti

GPS, kompas, dan komputer untuk mengolah data. Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang

Tatacara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

Hutana Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman khususnya pasal 18

diubah agar pengukuran dan pemetaan dilakukan pemegang IUPHHK-

HTR bersama-sama dengan instansi terkait.

94

DAFTAR PUSTAKA

Atmadilaga, A.H. 2010. Kamus Survei dan Pemetaan Berilustrasi. Badan

Sertifikasi Asosiasi ISI.Bandung. Awang, et al. 2009. Kontruksi Pengetahuan dan Unit Manajemen Hutan

Rakyat. Makalah. Disampaikan pada lokakarya hutan rakyat di Kabupaten Ciamis.

Bagja, Bukti. 2000. Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penentuan

Status Pemenuhan Kebutuhan Kayu Bakar di Daerah Penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango: kasus Desa Galudra dan Sukamulya, Kecamatan Cugeneng, Kabupaten Cianjur [skripsi]. Bogor: Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Dassir, et al. 2010. Reforma Agraria Melalui Lembaga Desa Pada Proses

Pemberian Hak Kelola Kawasan Hutan pada Masyakarat Sekitar Hutan untuk Mengatasi Kemiskinan Struktural di Sub DAS Minraleng Hulu Kabupaten Maros. LPPKM Unhas. Makassar.

elloppedia.blogspot.com/2010/09/kelompok-kerja.html, diupload pada

tanggal 20 Dember 2012. Gray, C., L. Karlina dan Kadariah. 1985. Pengantar Evaluasi Proyek. Edisi

Pertama PT. Gramedia.Jakarta. Hardjowigeno, S. 2003. Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis.

CV. Akademika Pressindo, Jakarta. Hidayat, J. 2002. Informasi Singkat Benih Paraserianthes falcataria (L.)

Nielsen. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Kementerian Kehutanan. 2009. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.64/Menhut-II/2009 tentang tentang Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Tanaman Rakyat.

. Kementerian Kehutanan. 2011. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.55/Menhut-II/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman.

95

Kementerian Kehutanan. 2012. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2011 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat.

Kementerian Negara Riset dan Teknologi Bidang Pendayagunaan dan

Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2010. Budi Daya Pertanian Jenis Kacang Tanah (Arachis hypogeae L.). Jakarta

Mardikanto, T. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. UNS Press.

Surakarta. Mardikanto, T. 1996. Penyuluhan Pembangunan Kehutanan. Pusat

Penyuluhan Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta. Marsali, A.1985. Antropologi dan Kebijakan Publik. Edisi Pertama Kencana

Perdana Media Group.Jakarta. Martawijaya A., I. Kartasujana, K. Kadir, S. A. Prawira. l989. Atlas Kayu

Indonesia. Jilid II. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Bogor.

Mulyana, D. 2000. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. PT Remaja

Rosdakarya. Bandung. Pemerintah RI. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Prahasta, E. 2002. Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis.

Bandung: Informatika. Samsudin. 1993. Manajemen Penyuluhan Pertanian. Bina Cipta. Bandung. Simon, H. 2010. Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Hutan. Timber

Manajemen. Jilid 1A. Pustaka Pelajar:Yogyakarta. Soemitro, A. 2005. Analisis Kebijakan Revitalisasi Hutan di Indonesia.

Debut Press.Yogyakarta. Suhardiyono. 1992. Penyuluh Petunjuk Bagi Pertanian Pertanian. Erlangga.

Jakarta. Trimo, STP. 2006. Evaluasi Penyuluhan Pertanian Permasalahan dan

Upaya Pemecahannya di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Unpublished.

96

Lampiran 1.

TOPIK WAWANCARA

PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. MAROS

Nama Informan :

Jabatan :

1. Berapa banyak KTH yang sudah dilakukan verifikasi oleh BP2HP

Wilayah XV Makassar?

2. Apakah KTH yang sudah diverifikasi sudah mendapatkan

pertimbangan teknis calon IUPHHK-HTR?

3. Berapa banyak IUPHHK-HTR yang sudah diterbitkan oleh Bupati

Maros dan berasal dari KTH mana yang mendapatkan IUPHHK-HTR?

4. Bagaimana proses perizinan terhadap KTH yang belum mendapatkan

IUPHHK-HTR?

5. Apa alasan dan kendala proses perizinan terhadap KTH Bukit Hijau

sampai saat ini belum diproses?

6. Siapa yang Ketua KTH Bukit Hijau dan apakah Ketua KTH Bukit Hijau

pernah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Maros?

7. Apakah ada pendamping HTR yang ditetapkan oleh bupati untuk

mendampingi KTH?, apa nama KTH yang didampingi oleh

pendamping HTR?

97

8. Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh KTH Bukit Hijau dan KTH

lainnya agar proses perizinan HTR bisa diajukan ke Bupati Maros?

98

Lampiran 2.

TOPIK WAWANCARA

DI DUSUN HOLIANG DESA CENRANA KECAMATAN CAMBA

KABUPATEN MAROS

Nama Informan :

Jabatan dalam KTH :

1. Dimana tempat tinggal bapak?, sudah berapa lama tinggal di tempat

ini?

2. Apa pekerjaan bapak sehari-hari?

3. Berapa anggota keluarga bapak?

4. Apakah bapak anggota KTH Bukit Hijau?, apakah bapak tahu siapa

ketua KTH Bukit Hijau?, dan berapa banyak anggota KTH Bukit Hijau?

5. Apakah ada aturan internal KTH Bukit Hijau?, kalau ada, bagaimana

aturannya?

6. Apakah bapak pernah bermohon IUPHHK-HTR melalui KTH Bukit

Hijau?, berapa luas areal yang dimohon?

7. Apakah bapak tahu dimana areal yang dimohon?, apakah bapak dapat

menunjukkan areal tersebut?

8. Apa jenis tanaman yang ditanam di areal tersebut?, dan sudah berapa

lama bapak bekerja di areal tersebut?

9. Apakah bapak pernah diverifikasi oleh Tim dari instansi BP2HP

Wilayah XV Makassar?, kapan dan apa yang ditanyakan oleh Tim?

99

10. Berapa banyak anggota KTH Bukit Hijau yang sudah dilakukan

verifikasi oleh BP2HP Wilayah XV Makassar?

11. Apakah KTH Bukit Hijau sudah mendapatkan pertimbangan teknis

calon IUPHHK-HTR?

12. Apa yang bapak ketahui tentang proses perizinan terhadap KTH Bukit

Hijau?

13. Apakah KTH Bukit Hijau didampingi oleh Pendamping HTR dari Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros?

14. Apa alasan dan kendala proses perizinan terhadap KTH Bukit Hijau

sampai saat ini belum diproses?

15. Apa jenis tanaman berkayu yang bapak akan tanam kalau

mendapatkan IUPHHK-HTR?, dan mengapa memilih jenis tanaman

tersebut?

16. Apa jenis tanaman semusim yang bapak akan tanam di areal IUPHHK-

HTR?, dan berapa kali panen dalam setahun?, berapa hasilnya per

hektar?

17. Berapa luas areal yang mampu bapak garap atau kelola dalam

setahun?

18. Siapa yang akan membantu bapak menggarap atau mengelola areal

tersebut?, bagaimana bentuk kerjasamanya (sistem tenur) dengan

orang yang membantu bapak?

19. Siapa yang akan membeli kayu dan tanaman semusim?

100

Lampiran 3.

TOPIK WAWANCARA

PT. PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD (PT. PANPLY)

KABUPATEN LUWU

Nama Informan :

Jabatan :

1. Apa produksi utama PT. Panply?

2. Dari mana sumber bahan baku PT. Panply?

3. Kayu jenis apa yang dibutuhkan untuk pasokan bahan baku PT.

Panply?

4. Khusus kayu dari hutan hak, jenis apa yang paling banyak dibutuhkan

oleh PT. Panply?

5. Berapa diameter terkecil pohon yang bisa diproduksi untuk bahan baku

PT. Panply?

6. Berapa harga beli kayu atau pohon dari hutan hak?

101

Lampiran 4.

MATERI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

DI DUSUN HOLIANG DESA CENRANA KECAMATAN CAMBA

KABUPATEN MAROS

1. Sistem Kelembagaan Kelompok Kerja dalam KTH

a. Aspek kepemimpinan lembaga terkait proses pengambilan

keputusan dan pola kepemimpinan

b. Doktrin berupa nilai-nilai, tujuan dan aturan internal kelompok

menyangkut peran (hak dan kewajiban, Ketua, Sekretaris,

Bendahara, dan Anggota kelompok sesuai peraturan kehutanan di

bidang HTR serta norma sosial yang terdapat dalam pengelolaan

lahan di lokasi studi, meliputi penyakapan lahan (sistem tenancy

reform), sistem kerjasama dalam pemagaran lahan, penyiapan

lahan, pemeliharaan tanaman, dan pemanenan hasil

c. Program berupa rencana dan kegiatan terkait pengelolaan HTR

d. Sumber daya, antara lain: sumber daya manusia, permodalan dan

potensi kawasan di lokasi pencadangan areal HTR

e. Stuktur intern antara lain struktur organisasi KTH dan hubungannya

dengan instansi terkait.

102

2. Dukungan Lembaga KTH dalam proses perizinan HTR yang

meliputi:

a. Mendiskusikan peran serta KTH dalam mendukung percepatan

penerbitan IUPHHK-HTR dan tahapan proses dilakukan oleh Ketua

KTH dan anggota setelah mendapatkan pertimbangan teknis

IUPHHK-HTR.

b. Mendiskusikan dan solusi pemecahan masalah yang menghambat

proses penerbitan IUPHHK-HTR KTH Bukit Hijau.

3. Batas Kawasan Hutan dan Pembagian Petak Kerja

a. Peneliti menyiapkan peta areal kerja usulan kelompok HTR, peta

tutupan lahan di Dusun Holiang Kecamatan Camba.

b. Mendiskusikan batas-batas areal hak kelola anggota KTH

c. Mengidentifikasi sejarah individu yang pernah memanfaatkan lahan

di dalam kawasan hutan (pemlik ta’tang), siapa dan dimana letaknya

dalam areal tersebut

d. Membangun kesepakatan pembagian letak lahan, luas hak kelola

individu anggota KTH HTR, serta batas-batas yang dipakai antar

lahan hak kelola individu anggota kelompok

4. Sistem Pengaturan Hasil

a. Mendiskusikan jenis tanaman kehutanan, tanaman perkebunan dan

tanaman semusim yang disepakati akan ditanam

103

b. Mendiskusikan pola tanam (jarak tanam, pencampuran tanaman,

dan letak tanaman) yang akan diterapkan pada masing-masing

individu pada areal hak kelola HTR yang akan dikelola

c. Mendiskusikan sistem pemanenan yang akan diterapkan pada

tanaman semusim, tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan

d. Menentukan rotasi tanaman yang akan diterapkan pada areal hak

kelola HTR

104

105

106

107

108

109

110

Lampiran 11

Perhitungan Biaya Pembangunan HTR Budidaya Sengon/ha Rotasi 5 Tahun

HARGA SATUAN TOTAL BIAYA PENDAPATAN

JUMLAH SATUAN HOK (Rp./ha) (Rp./TAHUN) (Rp./TAHUN)

I A. PEMBUATAN SAPRAS

1 Pembuatan Pondok Kerja 1 ha 100,000 100,000

B. PENANAMAN

1 Persemaian dan Pembibitan 1 ha 2,038,200 2,038,200

2 Persiapan Lahan 1 ha 2,706,500 2,706,500

3 Penanaman 1 ha 575,700 575,700

C. PEMELIHARAAN

1 Pemeliharaan Tahun I 1 ha 911,200 911,200

D.

1 Pengendalian Hama dan Penyakit 1 ha 219,200 219,200

2 Pengendalian Kebakaran 1 ha 93,000 93,000

3 Pengamanan Hutan 1 ha 103,000 103,000

Jumlah 6,746,800 -

II A. PEMELIHARAAN

1 Pemeliharaan Tahun II 1 ha 717,700 717,700

B. PERLINDUNGAN DAN

PENGAMANAN HUTAN

1 Pengendalian Hama dan Penyakit 1 ha 219,200 219,200

2 Pengendalian Kebakaran 1 ha 93,000 93,000

3 Pengamanan Hutan 1 ha 103,000 103,000

Jumlah 1,132,900 -

III A. PEMELIHARAAN

1 Pemeliharaan Tahun III 1 ha 630,000 630,000

B.

1 Pengendalian Hama dan

Penyakit 1 ha 219,200 219,200

2 Pengendalian Kebakaran 1 ha 93,000 93,000

3 Pengamanan Hutan 1 ha 103,000 103,000

Jumlah 1,045,200 -

IV A. PEMELIHARAAN

1 Pemeliharaan Lanjutan I 1 ha 358,300 358,300

C.

1 Pengendalian Hama dan Penyakit 1 ha 219,200 219,200

2 Pengendalian Kebakaran 1 ha 93,000 93,000

3 Pengamanan Hutan 1 ha 103,000 103,000

Jumlah 773,500 -

V A. PEMELIHARAAN

1 Pemeliharaan Lanjutan II 1 ha 179,100 179,100

B.

1 Pengendalian Hama dan Penyakit 1 ha 219,200 219,200

2 Pengendalian Kebakaran 1 ha 93,000 93,000

3 Pengamanan Hutan 1 ha 103,000 103,000

Jumlah 594,300 -

VI Produksi kayu Sengon

750 pohon @ Rp. 150.000,- 112,500,000

Jumlah - 112,500,000

JUMLAH TOTAL 10,292,700 112,500,000

Sumber : Kementerian Kehutanan (2009)

PERLINDUNGAN DAN

PENGAMANAN HUTAN

PERLINDUNGAN DAN

PENGAMANAN HUTAN

PERLINDUNGAN DAN

PENGAMANAN HUTAN

TAHUN NO URAIANPENGGUNAAN/HA

PERLINDUNGAN DAN

PENGAMANAN HUTAN

111

Lampiran 12

Perhitungan Biaya Budidaya Kacang Tanah/ha Dalam Areal IUPHHK-HTR

Lampiran 12

HARGA SATUAN TOTAL BIAYA PENDAPATAN

JUMLAH SATUAN (RP/Unit) (RP/THN) (RP/THN)

I. 1. Benih Kacang Tanah 200 Kilogram 4,000 800,000

2. Pupuk

a. Urea 100 Kilogram 1,500 150,000

b. TSP 100 Kilogram 1,800 180,000

c. KCl 50 Kilogram 1,650 82,500

3. Peralatan 1 Paket 200,000 200,000

4. Tenaga Kerja

a. Pengolahan Tanah 10 HOK 25,000 250,000

b. Penanaman dan pemupukan 10 HOK 25,000 250,000

c. Penyiangan dan pembubuhan 10 HOK 25,000 250,000

5. Panen dan Pasca Panen 10 HOK 25,000 250,000

6. Lain-lain 150,000 150,000

7. Produksi Kacang Tanah/Ha 1,200 Kilogram 4,000 - 4,800,000 2,562,500 4,800,000

II. 1. Benih Kacang Tanah 200 Kilogram 4,000 800,000

2. Pupuk

a. Urea 100 Kilogram 1,500 150,000

b. TSP 100 Kilogram 1,800 180,000

c. KCl 50 Kilogram 1,650 82,500

3. Tenaga Kerja

a. Pengolahan Tanah 10 HOK 25,000 250,000

b. Penanaman dan pemupukan 10 HOK 25,000 250,000

c. Penyiangan dan pembubuhan 10 HOK 25,000 250,000

4. Panen dan Pasca Panen 10 HOK 25,000 250,000

5. Lain-lain 150,000 150,000

6. Produksi Kacang Tanah/Ha 1200 Kilogram 4,000 - 4,800,000 2,362,500 4,800,000

III. 1. Benih Kacang Tanah 200 Kilogram 4,000 800,000

2. Pupuk

a. Urea 100 Kilogram 1,500 150,000

b. TSP 100 Kilogram 1,800 180,000

c. KCl 50 Kilogram 1,650 82,500

3. Tenaga Kerja

a. Pengolahan Tanah 10 HOK 25,000 250,000

b. Penanaman dan pemupukan 10 HOK 25,000 250,000

c. Penyiangan dan pembubuhan 10 HOK 25,000 250,000

4. Panen dan Pasca Panen 10 HOK 25,000 250,000

5. Lain-lain 150,000 150,000

6. Produksi Kacang Tanah/Ha 1200 Kilogram 4,000 - 4,800,000

2,362,500 4,800,000

7,287,500 14,400,000

Sumber : Kementerian Negara Riset dan Teknologi (2010)

Total (Jumlah 1 + Jumlah 2 + Jumlah 3)

Jumlah 2

Jumlah 3

Perhitungan Biaya Budidaya Kacang Tanah/ha Dalam Areal IUPHHK-HTR

Jumlah 1

THN NO URAIANPENGGUNAAN/HA