EKONOMIPEMBANGUNANc%aji>n ^ikonomi ^crkonbuij;

Hal 163- 178

\

APAKAH KETIMPANGAN MENYEBABKAN INFLASI,? :TINJAUAN EKONOMI POLITIK INFLASI, PERPAJAKAN DAN

UTANG PEMERINTAH *)

Roel M.W.J. Beetsma dan Frederick **)

Abstract

A democratic society in which the distribution of wealth is unequal elects politicalparties that are likely torepresent the interest ofpoorpeople. It is in the interest ofclienteleof theresulting governments to attempt to levy inflation taxes in orderto erode thereal valueof debt service and redistributive from the rich to poor. Consequently, inequality and highlevel of nominal government debt sow the seedfor inflation. Some cross country evidencefor this proposition is provided.

PENDAHULUAN

Perbedaan tingkat inflasi di berbagainegara, bahkan yang memiliki karakterperekonomian yang hampir sama sepertinegara-negara Eropa Utara, merupakan teka-teki bagi para ekonom. Penjelasan yangbaku dalam literatur-literatur keuanganpublik menyebutkan bahwa untuk mem-biayai sejumlah penerimaan pemerintahmaka dapat dilakukan melaiui perpajakan(non moneter) atau mencetak uang (lihatPhelps, 1973 ; Mankiw, 1987). Pembiayaanakan cenderung melaiui pencetakan uangjika partai politik yang sedang berkuasakurang menyukai terjadinya inflasi, sementarabiaya-biaya untuk pengumpulan pajak tinggidan upaya pengelakan terhadap pajak banyakterjadi (Canzonefi dan Rogers, 1990), sertasistem keuangannya reiatif terkekang (lihatRoubani dan Sala-I Martin, 1992). Dengankondisi ini maka inflasi akan relatif tinggidan tingkat pajak pendapatan relatif rendah.Jika bank sentral tidak independen danpemerintah tidak konsisten terhadap sikapkebijakan moneter yang telah diumumkannya,maka kebijakan keuangan akan longgarsehingga mencetak uang akan menjadi lebih

JEP Voi5. No. 2.2000

penting dari pada penerimaan pajak (Barrodan Gordon, 1983). Dalam situasi nilaiutang pemerintah nominal dan upah nominalmenurun, maka kesenjangan disiplin dankredibiiitas moneter akan semakin mening-katkan Inflasi Hal di atas merupakan logikaekonomi yang baku. Akan tetapi, akhir-akhirIni terdapat perhatian untuk penjelasan secarapolitiktentangperbedaan tingkat inflasi ini.

Untuk memahami ekonomi politik inflasidati perpajakan maka kita harus memper-hatikan heterogenitas utang-utang nominaldl antara para pelaku ekonomi. Heterogenitasakan meningkat ketika pelaku-pelaku swastamemiliki produktifitas tenaga kerja yangberbeda, dari karenanya mereka menambahpersediaan aset untuk persiapan pengundurandirinya (dari aktifitas ekonomi ~ penerj.).Sebuah masyarakat yang timpang berartibahwa sebagian besar dari utang pemerintahberada' di tangan sekelompok kecil darimasyarakat. Jika masyarakat ini demokratismaka mereka akan memilih suatu partaipolitik yang mampu merepresentasikankeinginan dari rakyat miskin. Partai inimemiliki lebih banyak insentif untukmengenakan pajak inflasi dan mengikis nilai

163

Menyoal Desentralisasi Fiskalyang Adil

riil beban utang, sebab langkah ini akanlebih membebani kelompok.kaya dari padakelompok miskin. Penulis tunjukkan bahwadalam sebuah demokrasi ketimpangan danutang pemerintah nominal akan menyebarkanbenih-benlh inflasl

Saat ini terdapat teori lain yang mene-kankan hubungan antara instabilitas politikdan polarisasi dengan inflasi. Cukieman,Edward dan Tabellini (1992) menguji sebuahmodel reformasi pajak di 79 negara danmenemukan bahwa instabilitas politik ber-korelasi positif dengan inflasi. Teori lainialah "populisl policy cycles'̂ suatu carapenyusunan kebijakan tipikal Amerika Latindi mana adanya ketimpangan yang tajamdan kerusuhan sosial akan memaksa adanyakebijakan-kebijakan redistribusi dan ekspansi.Dalam jangka panjang ketika perekqnomianberjalan ke arah kebuntuan dan cadangandevisa merosot tajam kebijakan-kebijakanini tidak akan berkelanjutan dan inflasi akanmeledak (misalnya: Sachs, 1989; Dofnbuschdan Edward, 1989). Mengapa dalam realitasstabilisasi begitu sering ditunda meskipunsemua partai memandang pentingnyalangkah ini dapat dijelaskan dengan logikawars of attrition (perang untuk menghabis-kan tenaga lawan) (Alesina dan Drazen,1991).' Inflasi akan tinggi selama tidak adakelompok yang mengakui dan mendukungprogram reformasi.

Teori-teori di atas nampaknya lebih tepatdalam menjelaskan perbedaan tingkat inflasipada negara-negara yang tidak demokratis,sebab negara-negara ini menunjukkan variasiderajat polarisasi masyarakat dan derajatinstabilitas politik yang lebih besar. Tetapi,teori-teori ini nampak kurang tepat. untukmenjelaskan pengalaman di negara-negarayang demokratis. Oleh karenanya, analisisdalam makalah ini mungkih dapat dilihatsebagai pelengkap dari teori-teori di.atas.

Bagian berikutnya dari makalah inidisusun sebagai berikut : Bagian kedua danketiga membahas dalam konteks sebuah model

164

ISSN: 1410-2641

keuangan publik pajak dan pencetakan uangdengan peFaku yang heterogen r preposisibahwa inflasi tinggi terjadi di negara-negarademokratis yang memiliki ketimpangan danutang pemerintah nominal yang tinggi.Bagian keempat mendiskusikan teori-teoriinflasi secara umum, selain yang telah dise-butkan di atas. Bagian kelima menyajikanbukti-bukti empiris tentang adanya korelasipositif antara inflasi dengan ketimpanganpendapatan di negara-negara yang demokratis.Korelasi ini nampak kuat pada periodesampel yang digunakan, kausalitas dua arahdan perluasan-perluasan yang memasukkanproksi untuk instabilitas politik dan polarisasi.Regresi untuk negara negara yang tidakdemokratis menunjukkan tidak adanya buktihubungan apapun antara inflasi danketimpangan.

PERPAJAKAN, PENCETAKAN UANG,UTANG PEMERINTAH DAN

KONSUMSI SWASTA, Untuk penyederhanaan maka perhatian

dalam makalah ini difokuskan pada arus kuatpengeluaran pemerintah yang utama. Dalamkasus ini analisis dibatasi untuk negara yangtelah mapan. Karakter kualitatif dari analisisini tidak akan terpengaruh jika analisissementara dilakukan, sebab rumah tangga-rumah tangga ingin melancarkan konsumsimereka dan pemerintah ingin. melancarkanpenerimaan pajak dan .pencetakan uang(Barro, 1979 ; Mankiiw, 1987)

Rumah tangga mengkonsumsi pendapatan mereka yang terdiri atas pendapatandari produksi ditambah pendapatan bungaminus pajak dan pencetakan uang. Karenanya,rumah tangga I menghadapi kendala anggaran^

(1)

di,mana C, . Yj . Di dan S/ masing-masingmenunjukkan tingkat konsumsi, pendapatansebelum pajak, jumlah utang pemerintah,serta pajak dan pencetakan uang yang dipegang

JEP Vol 5; No.2.2000

ISSN: 1410-2641

oleh rumah tangga/, r menunjukkan tingkatbunga riil ex-post dan n menunjukkantingkat pertunibuhan output. Untuk menye-derhanakan pembahasan diasumsikan bahwaseluruh rumah tangga menerima pendapatanyang sama dan membayar pajak serta pen-cetakan uang dengan jumlah yang samapula. Subscript i dalam variabel-variabel diatas dapat dihilangkan. Oleh karenanya,satu-satunya sumber heterogenitas di antararumah tangga rumah tangga adalah perbedaandalam jumlah aset yang dimiliki : beberaparumah tangga memegang sejumlah besarutang pemerintah, sementara yang lainnyahanya sedikit atau bahkan tidak sama sekaii.Terdapat sejumlah N rumah tangga.Pemerintah harus membiayai pengeluaranpokok ditambah dengan pembayaran bungautang melalui perluasan pajak dan penerima^dari pencetakan uang:

NG + (r-n)NDA = N(T+S) (2)-

di mana S (Dt+...+Dfi)/N menunjukkantingkat utang pemerintah - rata-rata yangdipegang oleh rumah tangga dan G menunjukkan"tingkat pengeluaran pemerintah perkapita eksogen. Kondisi equilibrium di pasarbarang sebagai berikut:

NCa + NG = NY (3)

di mana E (C, +...' + ' Cn)iNmenunjukkan tingkat konsumsi swasta rata-rata.

- Empat asumsi perilaku dibutuhkan disini. Pertama, tingkat bunga riil ex-antekonstan, dinyatakan dengan p . Diasumsikanbahwa p melebihi tingkat pertumbuhan riil n.Kedua, hipotesis Fisherian diadopsi sehinggatingkat bunga" nominal merupakan penjum-•lahan dari tingkat bunga x\\\ ex-ante dengantingkat inflasi yang "diperkirakan! Tingkatbunga riil ex-postdinyatakan sebagaiberikut:

JEP Vol5. No. 2.2000

Menyoal Desentralisasi Fiskal yang Adil

r-p + ^- 71 ^(4)

di mana ir dan ti® berturut-turut adalahtingkat inflasi perkiraan dan tingkat inflasiaktual. Ketiga , teori kuantitas uang jugadiadopsi sehingga permintaan uang riilmerupakan proporsi konstan, katakan (/w),dari output;

M/P^inQ (5).

di mana M, P. dan Q berturut-turut adalahequilibrium uang nominal per kapita,tingkat harga dan tingkat output perkapitayang tak terdistorsi. Dengan persamaan in!berarti bahwa tingkat inflasi sama dengankelebihan pertumbuhan moneter terhadaptingkat pertumbuhan ekonomi riil, yaitu 7i=A P/P = // - rt, di mana p = AM/M, danbahwa pencetakan uang yang digali darirumah tangga_ individual dinyatakan denganS sp (M/P)= (tt + n) mQ. Keempat, tingkatpertumbuhan ekonomi, n=AQ/Q, merupakanvariabel eksogen dan terdapat kehilanganoutput akibat perpajakan dan inflasi. Secaralebih spesiflk, pendapatan .sebelum pajakdiasumsikan sebagaiberikut(Obsfeld, 1991):

y=Ql1- RiiTT^pn Ri.R2^0 (6)

Di mana t = TIQ menunjukkan tingkat pajak(non moneter). Kerugian beban berat padapajak dan tingkat inflasi adalah sebesarkuadratik. Tingkat pajak yang tak terdistorsiadalah nol, sementara tingkat. inflasi yangtak terdistorsi adalah minus tingkat bungariil ex-ante (-p), sebab kaidah likuiditas (fullliquidity rule) penuh mengatakan bahwatingkat bunga nominal harus diusahakanmenuju nol. Tingkat pertumbuhan moneter,yang tak terdistorsi adalah - {p-n).

165

Menyoal Desentralisasi Fiskal yangAdil

DISTRIBUSI ASET PEMERINTAHYANG TIMPANG MENYEBABKAN

INFLASI

Rumah tangga memperoleh utilitas baikdari konsumsi swasta maupun publik.Utilitas rumah tangga I dinyatakan denganC/ + G. Partai politik yang dipilih untukmemerintah merepresentasikan keinginandari para pemilih utamanya. Tentunyamudah untuk dilihat bahwa dalam kebijakandiscretion preferensi individual (tidak langsung)mencapai puncak hanyasekaii dalam tingkatpertumbuhan uang, sementara tingkatpertumbuhan uang yang paling disukaisecara individual adalah menurun secarategas dalam jumlah relatif utang individualyang dipegang. Karenanya, teori MedianVoter menyatakan bahwa dalam suatupemilihan umum langsung kombinasikebijakan tertentu merupakan satu-satunyayang dipilih oleh pemegang utang (Atkinsondan Stigtzlitz, 1980). Di sini terdapat asumsiimplisit bahwa bagi tiap-tiap tipe pelakuakan ada suatu kandidat untuk pemerintahyang merepresentasikan kepentingan parapelaku ini. Patut dicatat bahwa dalamkebijakan rules preferensi tidak langsungadalahsama untuksemuapelaku.

Oleh karenanya pemerintah akan memilihkebijakan moneter dan fiskal (pi dan /) untukmemaksimumkan utilitas para pemilihnya(dinyatakan sebagai fraksi dari tingkat outputyang tak terdistorsi).

[CM+ GJ/Q=(CM-CA + V9/Q=I-I-ViRiV-VjRjIpj*p-np+(p*-pi^-/i-n){dM-dA) (!)

dihadapkan kepada kendala anggaranpemerintah;

g + (p+//2 - . n) d* = f+//m (8)

di mana d S D/Q. g E G/Q dan subscript mmenunjukkan rumah tangga median sepanjangdispersi penyebaran kekayaan swasta diper-hatikan. Celah antara rata-rata dan median

166

ISSN: 1410-2641

distribusi aset kepada penduduk merupakanukuran derajat ketimpangan pada kekayaan,dalam arti hal ini mengindikasikan bahwa

• terdapat sedikit orang yang menguasaisebagian besar aset.

Rules

Dua hasil harus dibedakan,.yaitu rulesdan discretion (dinyataan dengan superscript''dan f. Rules menganggap bahwa pemerintahmampu konsisten, atau setidaknya, memilikireputasi memadai sehingga sektor swastapercaya teriiadap Informasi-informasi diberikanolehnya tentang kebijakan masa depan.Dengan rules pemerintah dapat mempenganihiekspetasi pelaku-pelaku swasta dan kemudiandapat mewujudkan tt® f ti atau p® =p saatmenentukan kebijakan moneter d^ fiskalnya.Hal ini dinyatakan sebagai berikut;

=(Rim^* R2)'' Rr/lff + (p -njnij (9)p^=(Rtm' + Riyi[Rtmk-R2(p-n)] (10)

Di mana ks g + (p-n)dA menunjukkan(nilai anultas dari) kebutuhan pendanaanpemerintah. Karena kebutuhan pendanaanpemerintah mengalami peningkatan makaakan optimal jlka tingkat pertumbuhanmoneter dan pajak ditingkatkan (Mankiw,1987). Konsekuensinya, tingkat inflasi danpenerimaan dari pencetakan uang akanmeningkat, sedangkan konsumsi swastamenurun. Suatu peningkatan biaya outputperpajakan (yang muncul akibat kurangefisiennya slstem perpajakan atau menurunnyabiaya output inflasi) akan menaikkan tingkatpertumbuhan optimal moneter dan inflasi,serta menurunkan tingkat optimal pajak.Suatu penurunan tingkat bunga rill jugamemiliki dampak yang hampir sama, sebabpenurunan ini akan meningkatkan tingkatpertumbuhan moneter yang tak terdistorsisebagalmana dalamfull liquidity rule.

Semakin tertekan suatu sistem keuanganmaka akan menyebabkan rumah tangga me-megang uang lebih banyak ( m yang lebih

JEPVolS, No. 2.2000

ISSN: 1410-2641

tinggi) dan kemudian akan memperkuat dasaruntuk meningkatkan penerimaan dari pen-cetakan uang. Hal ini akan menciptakansuatu pergeseran kombinasi optimal penerimaan pemerintah dari penerimaan pajakkepada pencetakan uang. Karena faktamenunjukkan bahwa tingkat Inflasi yang takterdistcrsi dikurangi oleh tingkat bunga rillex-ante, maka muncullah dampak sebaliknyayang membawa kepada suatu bias dalamkomposisi penerimaan pajak non moneter.

Akhirnya, patut dicatat bahwa hasi!(p-n) untuk tingkat pajak dan inflasi yangoptimal saling tidak mempengaruhi dalamcaranya, di mana aset-aset didistribusikankepada penduduk. Dengan rule pemerintahbersedia tidak memungut suatu pajak inflasisehingga inflasi tidak mempengaruhi return onasset riil yang dipegang oleh para pemilihkebayakan, dan karenanya derajat ketimpangan(d^ - d^) tidak mempengaruhi utilitas daripara pemilih kebayakan.

Ekonomi Politik Discretion

Hasil dari kebijakan rules dapat tidakkonsisten, dalam arti ketika sektor swastadibodohi untuk percaya bahwa pertumbuhanmoneter dan inflasi akan rendah maka

pemerintah memiliki suatu insentif untukmemungut suatu pajak inflasi tinggi.Dengan melakukan hal ini pemerintah telahmengikis nilai riil beban utangnya dankemudian dapat mengurangi biaya outputperpajakan. Dalam keseimbangan ekspektasirasional {rational expectation equlibrium)sektor swasta akan mengantisipasi sikappemerintah tersebut dan, karenanya, inflasiakan iebih tinggi. Discretion mungkin lebihrelevan dengan dunia nyata, terutama jikapemerintah tidak dapat melakukan sendirisemua informasi kebijakan masa depan yangtelah diumumkannya. Hal ini mungkinmenjadi sebuah kasus di negara demokrasidi mana pemilu sering diselenggarakan (dimana partai politik yang sedang berkuasatidak dapat menyetujui penggantinya).

JEPVol 5, No. 2.2000

Menyoal DesentraJisasi Fiskal yangAdil

Discretion berarti bahwa pemerintahharus menjaga n' dan p sebagaimana ketikamenentukan kebijakan optimalnya. Hal inidapat dinyatakan sebagai berikut ;

t° = [Kim (m+ dA) + K2]-i {K2k + [k2(p • 11) - (dA-dM)]m} <tR (11)

pD = [Kim (m + dA) + K2]*^ [Ri(m+dA)k - R2(p'n)+ (dA-dM)]>pR (12)

Karena pemerintah tidak memilikireputasi dan tidak dapat melaksanakankebijakannya sendiri, maka sektor swastatidak akan mempercayai pengumumanpemerintah tentang pertumbuhan moneteryang rendah. Hal ini berarti bahwa dalamdiscretion kesejahteraan para pemilih akanlebih rendah daripada dalam rules, dankombinasi penerimaan pemerintah menjadisub-optimal, dalam arti tingkat pajak terlalurendah sementara tingkat inflasi terlalutinggi. Pada prinsipnya, adanya utangpemerintah akan mendorong adanya kebijakanuntuk menghapusnya dengan inflasi yangtinggi, dan kemudian biaya pencetakan uangyang lebih rendah.

Distribusi aset sangat berarti bagi pajakyang optimal dan tingkatpertumbuhan moneter.Semakin timpang distribusi kekayaan pendudukmaka semakin tinggi tingkat pertumbuhanmoneter dan inflasi, serta semakin rendahtingkat pajak. Logikanya adalah, ketika asetdiditrbusi secara timpang kepada pendudukberarti para pemilih menjadi miskin sehinggapartai-partai politik akan menyuarakan ke-pentingan penduduk miskin ini. Partai iniakan didorong oleh para pendukungnyauntuk memungut pajak inflasi sebagai suatuupaya menekan kelompok kaya agar pajakmenjadi lebih rendah. Karenanya, distribusikekayaan yang timpang akan menimbulkanbenih-benih inflasi.

Beberapa pembuktian empiris menunjukkan bahwa aset cenderung terkonsentrasipada sekelompok masyarakat yang relatif

167

Menyoal Desentralisasi Fiskal yang Adil

kecil, sebagaimana pada persamaan 12.Bahkan jika = 0, suatu distrbusi yanglebih timpang akan semakin meningkatkaninflasi sebab terdapat ketimpangan sebesar

- dM) . Argumentasinya yaitu bahwasuatu peningkatan (4, - dM) berarti distribusiaset cenderung mehgarah kepada medianvoier(pada tingkat inflasi yangterjadi).

Jika pemerintah kemudian tidak dapatmeredistribusi aset dari kelompok kaya kepadakelompok miskin serta tldak dapat melaksana-kan kebijakannya, maka keduanya akansemakin buruk. Utilitas rumah tangga dapatditulis sebagai berikut:

Ci'+ g= n)^ +(p-n)(di-dA) (13)

sehingga rumah tangga kaya memiliki utilitasyang lebih tinggi dibandingkan dengan rumahtangga miskin. Selain itu, rumah tangga yangmemiliki aset-aset sejenis memiliki tingkatutilitas yang lebih tinggi dalam situasi rulesdaripada dalam discretion. Dalam discretion,utilitas rumah tangga ini lebih tinggi jikadistribusi aset dalam masyarakat lebih merata,cateris paribus.

Teori-teori Inflasi LainnyaCukierman, Edwards dan Tabellini (1992)

teiah menyusun sebuah model di mana duapartai politik tidak setuju tentang komposisipengeluaran pemerintah dan partai yangmemegang kekuasaan saat ini dapat memilihefisiensi sistem perpajakan (yang kemudianmenjadi sebuah variabel strategis) padaperiode berikutnya. Model ini memprediksibahwa semakin tinggi tingkat polarisasi dansemakin tinggi probabilitas pergantianpemerintahan saat ini akan membawa padapilihan sistem perpajakan yang kurang efisien,sehingga sebagian besar dari pengeluaranpemerintah harus dipenuhi dengan mencetakuang. Dengan mengendalikan variabel-variabel ekonomi struktural (sebagai proksiperbedaan- biaya pengumpulan pajak),

168

ISSN .-1410-2641

pencetakan uang sebagai bagian dari pe-nerimaan pemerintah ditemukan berhubunganpositif dengan beberapa proksi untuk in-stabilitaspolitik dan polarisasi.

Penjelasan lain tentang inflasi tinggiberasal dari Sachs (1989) dan Dombuschserta Edwards (1989) yang mempelajaripopulist policy cycle, pembuatan kebijakantipikal Amerika Latin. Sebagai contoh yaitupengalaman di Chili yang dipelajari olehAllende serta Peru oleh Garcia (Dombuschdan Edwards, 1989). Harapan dari kebijakan-kebijakan populis adalah untuk mendorongpembangunan tanpa eskalasi konflik kelasdengan membuat pemanfaatan kapasitas yangmenganggur. Kebijakan-kebijakan ini meliputireaktifasi dengan kebijakan redistributif danekspansi permintaan agregat. Selain itu,apresiasi nilai tukar riil dan reduksikebijakan promosi ekspor biasa digunakanuntuk mentransfer pendapatan dari kelompokkaya kepada kelompok miskin. Untukmenghindari tekanan inflasi serta memper-tahankan nilai upah riil dan standarkehidupan maka diterapkan kebijakanpengendalian harga serta penambatan nilaikurs (pegged system). Permintaan yangmeningkat dipenuhi dengan memanfaatkanpersediaan (inventory) dan impor. Nilaitukar dipertahankan dengan cara menjualcadangan devisa. Akhimya, perekonomianakan menuju kebuntuan karena persediaan dancadangan devisa habis. Kebijakan-kebijakanpopulis kemudian akan menemui petakadalam jangka panjangkarena pelarian modaldan peningkatan inflasi secara bertahap.Upaya spekulatif pada mata uang akanmenyebabkan depresiasi nilai tukar yangbesar, baik dalam nilai nominal maupun riil,sehingga meningkatkan inflasi.

Pelajaran penting dari studi ini adalahbahwa banyaknya kerusuhan sosial danketimpangan di Amerika Latin (berlawanandengan masyarakat yang lebih korporatis diEropa Utara) merupakan iandasan yangsubur bagi kebijakan-kebijakan populist. Hal

JEP Vol 5, No.2.2000

ISSN: 1410-2641

ini setidaknya merupakan penjelasan pelengkapdari pertanyaan mengapa masyarakat yangmemiliki ketimpangan tinggi akhirnya jugamemilki inflasi yang tinggi (baglan keduadan ketiga dari makalah ini).

Teori wars ofattrition di antara keiompok-kelompok'sosia! (Aiesina dan Drazen, 1991)juga dapat menjelaskan mengapa dalamkenyataan program-program stabilisasi terlalusering ditunda dan tingkat inflasi yang tinggiberlangsuhg begitu lama, meskipun sesung-guhnya semua partai politik memandangperlunya stabilisasi ini. Di antara kelompoksaling menunggu keluar hingga satu kelompokmengakui dan menanggung beban secaratidak proporsioal. Aiesina dan Drasen(1991) menunjukkan bahwa semakin tinggiderajat polarisasi maka akan semakin lambatwaktu perkiraan dari stabilisasi. Selain itu,kebijakan-kebijakan yang mengurangi biayayang berhubungan dengan inflasi miingkinmenjadi kontra-produktif, karena partai-partaitersebut sulit untuk mencapai persetujuanguna memerangi inflasi. Negara-negaramungkin terpaksa menderita tingkat inflasitertentu sebelum mengadopsi kebijakanfiskal yang konsisten dengan tingkat hargayang stabil (Drazen dan Grilli, 1993).

PEMBUKTIAN UNTAS NEGARA

TENTANG INFLASI, KETIMPANGANDAN UTANG PEMERINTAH

Gambar la dan lb menunjukkan rata-ratatingkat inflasi harga produsen (PP16085)terhadap ketimpangan pendapatan sekitartahun 1960 (M60) pada 23 negara yangdemokratis dan 43 yang tidak demokratis.(tabe! I)''. Karena data distribusi kekayaannominal untuk banyak negara tidak tersediamaka ketimpangan diukur berdasarkan datadistribusi pendapatan per kepala yangdiambil dari Aiesina dan Rodrik (1994).

JEP Vol 5, No.2.2000

Menyoal Desentralisasi FiskalyangAdil

Sebuah bukti yang lemah menunjukkan(khusus untuk AS lihat Kessler dan Wolff,1991, 1994) bahwa terdapat korelasi positifantara pendapatan dengan jumlah kekayaan,sebagaimana juga terdapat korelasi positifantara jumlah kekayaan nominal denganjumlah kekayaan total. Pada khususnyakelompok miskin cenderung menjadipengutang bersih (net debtor), sementarakelornpok kaya cenderung menjadi krediturbersih (net creditur)). Derajat ketimpaiiganditunjukkan oleh MSI- (median/mean)^Pada suatu masyarakat yang memilikiketimpangan dalam distribusi pendapatanmaka mean pendapatan melebihi medianpendapatan, sehingga derajat ketimpanganM berkisar antara satu dengan nol.

Gambar la menunjukkan kaitan yangkuat antara inflasi dan ketimpangan disemua negara yang demokratis, kecualiIsrael. Sebagai contoh, Negara-negaraseperti Kolombia (M60=0,550; PP16085 =0,1703), Costa Rica (M60=0,440; PP16085= 0,1309) dan Jamaika(M60=0,460;PP 16085= 0,1161) memilikiderajat ketimpangan serta tingkat inflasiyang tinggi. Israel yang memilikimasyarakat egalitarian serta tingkat inflasitinggi (M60 = 0,070 ; PP 16085 = 0,4565)dikeluarkan dari perhitungan ini. Tabel 2menunjukkan regresi inflasi harga konsumendan produsen rata-rata selama periode 1960-1985 terhadap konstanta dan derajatketimpangan di sekitar tahun 1960. Hasilregresi tersebut menunjukkan adanya dampakpositif ketimpangan terhadap inflasi (signifi-kan pada a=5%). Tabel 2 juga menunjukkanregresi inflasi harga produsen rata-rata selamaperiode 1980-1985 terhadap konstanta danketimpangan di sekitar tahun 1980. Hasilregresi ini semakin memperkuat pembuktianadanya hubungan positif antara ketimpangandan inflasi.

169

Menyoal Desentralisasi Fiskal yang Adit ISSN: 1410-2641

(a) Negara-negara Demokratls(terniasuk Israel) (b) Negara-negara non-Demokratis

020

«<r>oo

010

000 025 050 075

M60

000 025 050 075

M60

Gambar 1

InflasI Harga Produsen Rata-rata 1960-1985 terhadap Ketimpangan pendapatan di sekltarTahun 1960

Tabell. Daftar Negara-negara

(a) Demokratis

Austria Perancis Jepang SrilangkaCanada Jerman Malaysia Swedia

Colombia India Belanda InggrisCosta Rika Israel Selandia Baru Amerika Serikal

Denmark Italia Norwegia Venezuela

Finlandia Jamaika Spanyol

(b) Non-Demokratis

Argentina Mesir PantaiGading Pakistan Tanzania

Bangladesti Elsavador Kenya Panama Thailand

Bolivia Gabon korea Peru Trinidad&Tobago

Boslwana Guatemala Madagaskar Pilipina Tunisia

Brasil Honduras Malav^' Senegal UgandaMyanmar Hongkong Meksiko Sierra Loene UruguayChad Indonesia Maroko Afrika Selatan Zambia

Chili Iran Niger Sudan

Republik Dominikalrak Nigeria Taiwan

170 JEP Vol 5. No.2.2000

ISSN: 1410-2641

Gambar lb menunjukkan tidak adanyakorelasi antara inflasi harga produsen denganketimpangan di negara-negara yang tidakdemokratis. Hal ini diperkuat oleh has!!regresi inflasi terhadap konstanta dan M60dari negara-negara ini (tidak dilaporkan disini). Negara-negara yang tidak demokratis,seperti Afrika Utara (M60 = 0,490 ;PPI6085= 0,0904), Honduras (M60=0,525;PP16085= 0,0578) serta El Salvador(M60=0,560 ;PP16085=0,0648), merupakannegara diktator kapitalis yang sering melin-dungi kepentingan kelompok-kelompoktertentu, serta memiliki derajat ketimpangantinggi dan inflasi yang rendah.

Pengujian tambahan untuk-memperkuathasil-hasil di atas disajikan dalam tabel 3.Pertama, penulis menguji apakah hubunganpositif antara inflasi (harga produsen) denganketimpangan tetap akan terjadi apabiladitambahkan variabel-variabel proksi dariinstabilitas poiitik atau polarisasi (sebagai-mana disarankan oleh Cukierman, Edwarsdan Tabellini, 1992). Berbagai variabel yangdiambil dari Barro dan Wolf (1989) diguna-kan di sini, misalnya jumlah rata-rata per-tumbuhan perkapita, perubahan konstitusi,revolusi, kerusuhan dan kudeta, pemogokandan krisis. Bagi negara-negara yangdemokratis,variabel-variabel seperti ini jelas tidaksignifikan dan tak satupun dari variabel inidapat mengganggu korelasi positif yang kuatantara inflasi dengan ketimpangan. Salah satualasannya karena variabel-variabel tersebuthanya merupakan proksi kasar dari instabilitas poiitik dan polarisasi.

Sementara itu, untuk negara-negara yangtidak demokratis tanda dari koefisien variabel-variabel tersebut umumnya sesuai denganyang perkiraan teoritiknya dan sangatsignifikan. Akhimya, adanya hubungan positifyang signifikan antara inflasi dan ketimpangan pada permulaan periode sampel tidakotomatis mengindikasikan adanya dampakketimpangan terhadap inflasi. Untuk menguji

JEP Vol 5. No. 2.2000

Menyoal Desenlralisasi Fiskalyang Adil

apakah inflasi dapat menjelaskan perubahanketimpangan selama 1960-1980 maka penulismenguji kausalitas timbal balik ketimpanganterhadap konstanta di sekitar tahun 1980,sekitar tahun 1960, dan inflasi rata-rataantara tahun 1960-1980. Ketimpangan padasekitar tahun 1960 sangat signifikan,sementara inflasi tidak signifikan sehinggamenunjukkan tidak adanya sebuah dampakdari inflasi terhadap ketimpangan.

Teori pada bagian kedua dan ketigadalam makalah ini yang menjelaskan kaitanantara inflasi dengan ketimpangan didasarkanpada ide bahwa adanya utang pemerintahnominal akan mendorong pemerintah untuknilai riil utang tersebut dengan InflasiTabel 2 juga menyajikan regresi yangmenguji apakah terdapat bukti empiristerhadap preposisi bahwadalam negarayangdemokratis balk utang pemerintah maupunketimpangan akan meningkatkan inflasi danapakah pengalaman Israel dapat dijelaskan.Nampak bahwa kekuatan penjelas dariregresi tersebut meningkat, di mana dampakihflasi terhadap ketimpangan memiliki ting-katan yang sama (dan tetap signifikan). Disamping itu, rasio utang pemerintah terhadapGDP menlmbulkan pengaruh tambahan yangsignifikan dan kuat terhadap inflasi.

Tingkat inflasi yang sangat tinggi diIsrael merupakan konsekuensi utama atastingginya rasio utang pemerintah terhadapGDP (2,36), sehingga dampak negatif inflasiyang disebabkan oleh lingkungan egalitarianmasyarakat Israel tidak cukup untuk meng-imbangi dampak positif utang pemerintah.Sebaliknya, masyarakat yang tidak egalitarian,seperti Jerman atau Jepang, tetap memilikiinflasi yang relatif rendah (masing-masingPPI6085 = 0,0379 dan 0,0562) dikarenakanrasio utang pemerintah terhadap GDP yangcukup rendah (masing-masing D6085=0,1126 dan 0,1030).

Regresi untuk negara-negara yangdemokratis menunjukkan bahwa perbedaan

171

Menyoal DesentraiisasiFiska! yang Adil

tingkat inflasi dari masyarakat yang egaliter(M mendekati no!) dan masyarakat yang tidakegaliter (M. sekitar 0,5) mencapai kuranglebih 8%. Regresi tersebut juga menunjuk-kan bahwa peningkatan rasio utang pemerin-tah terhadap GDP sebesar 6% akan me-ningkatkan inflasi sebesar 1%. Hasilpenemuan ini dapat memperkuat anaiisisyang telah dipaparkan pada bagian keduadan ketiga.

ISSN: 1410-2641

Anaiisis penulis terhadap negara yangsudah mapan menganggap bahwa distribusikekayaan nominal lintas elektorat adalahkonstan. Anggapan ini tidak teriaiu buruk,karena data menunjukkan suatu hubunganyang kuat antara ketimpangan pada sekitartahun 1960 dengan ketimpangan pada sekitartahun 1980. Meskipun demikian, untukpenelitian-peneiitian selanjutnya sangatlahpenting untuk memperhitungkan dinamikadistribusi kekayaan.

Tabel2Regresi Inflasiterhadap Ketimpangan dan Utang Pemerintah

Constant M60 M80 D6085 JB R2 RZ

PP16085 . 0.041 0.173 . . 2.69 0.49 0.461

(3.93) . (4.35) - -

[4.181 13.94) - .

PP18085 0.011 0.424 - 8.01 0.34 0.302

(0.41) - (3.18) -

" 10.411 - [2.081 -

PP16Q85* -0.006 0.165 - 0.173 0.61 0.83 0.811

(-0.34) (2.59) - • (9.80)

f-0.321 [2.041 - [8.24]

CP16085 0.047 0.164 - 3.25 0.48 0.451

(4.70) (4.27) .

[5.111 [3.981 -

CP10085 0.034 - 0.424 6.96 0.34 0.307

(1.28) - (3.21)

[1.291 . [1.981 '

CP16085- 0.000 0.155 - 0.174 0.76 0.82 0.806

(0.01) (2.39) - (9.66)

[0.011 [1.991 - [7.89]

M60 Measureof inequality for 1960M80 Measure ofinequality forl 980PPIxxyy Geomertic average ofannual inflation rates Inproducerpricesduring 19xx-19yyCP16085 Geomertic averageofannual inflation rates inconsumer prices during 1960-1985Source: M60 and'MSO, Alesina and Rodrik (1994); PP16084, CPI6085, Summers and Heston (1988) and OECDMain Economic Indicators.; D6085 IMF International FinancialStatisticsNote. Standard t-ralios are given in round brackets. T-railos based on White's heteroskedastlcity-consistentstandard errorsare givenin square brackets.JB=jarque-Bera test for normality, whice is chl-square disrtibuted under the null hypothesis with two degrees offreedom.

*Regressions are with israei included

172 JEPVoiS, No. 2.2000

ISSN: 1410-2641 Menyoal Desentralisasi Fiskal yang Adil

label 3

Kekuatan Hubungan antara Inflasi dan Ketlmpangan pada Negara-negara yang Demokratisdengan Ditambahkan Variabel Instabilitas dan Polarisasl.

ASSASS CONST CRISES RCOUP RIOT • STRIKE

Constant 0.039 0.040 0.040 0.041 0.042 0.039

(6.65) (3.82) (3.20) (3.74) (3.67) (3.65)

[3.571 [3.93] 13.361 [3.951 [3.961 [3.751

M50 0.168 0.164 0.174 0.173 0.172 0.169

(4.19) (3.93) (3.62) (4.25) (4.20) (4.18)

[3.55] [3.30] [3.201 13.86] [3.841 [3.641F? 0.512 0.500 0.453 0.487 0.488 0.497

JB 2.19 2.17 2.60 2.67 3.05 2.39

SIMPULAN

Bukti adanya hubungan positif antarainflasi dengan ketlmpangan pendapatan dinegara-negara yang demokratis telah dipa-parkan. Regresi tersebut menunjukkan bahwaperbedaan tingkat inflasi suatu negara yangpendapatan mediannya separuh dari pendapatan rata-ratanya adalah sekitar 8%.Regresi tersebut juga menunjukkan bahwapeningkatan rasio utang pemerintah terhadapGDP sebesar 6% akan meningkatkan inflasisebesar 1 %.

Hasil-hasil di atas dapat dijelaskan dengansebuah model di mana suatu penyebarankekayaan yang tidak merata akan mencipta-kan kondisi poiitis bagi tingkat inflasi yangtinggi dan pajak yang rendah. Ketika aset-aset tidak terdistribusi secara merata daiam

masyarakat maka pemerintah akan lebihsuka menunjukkan kepentingan rakyat miskin,meskipun kemudian tidak mampu melaksa-nakan kebijakan inflasi rendah. Jika analisisini diperluas maka nampak bahwa suatumasyarakat yang didominasi oleh kelompokmuda akan memilih partai politik yangmenguntungkan dalam kebijakan perpajakan-nya. Tetapi, banyak negara OECD yangmemiliki penduduk yang mungkin meng-harapkan inflasi yang lebih rendah dantingkat pajak yang lebih tinggi pada tahunmendatang. Gagasan dalam makalah ini

JER Vol 5. No, 2.2000

memang diaplikasikan pada negara yangdemokratis, namun tidaklah sulit untukmemperluasnya pada negara yang tidakdemokratis. Kediktatoran yang merakyat akansangat kondusif bagi kepentingan kelompokpekerja/buruh dan menyebabkan tingkatinflasi yang tinggi, sementara kediktatoranyang kapitalistik lebih suka melindungikepentingan para pemodal dan menjamintingkat inflasi yang tinggi meskipun

. memiliki derajat ketimpanganyang tinggi.Pengujian terhadap preposisi bahwa

ketimpangan menyebabkan inflasi menunjukkan adanya korelasi positif antarapendapatan dengan jumlah aset nominalyang dimiliki. Meskipun data kekayaannominal lintas negara (yang comparable)tidak tersedia dan inflasi mempengaruhipelaku-pelaku ekonomi dengan berbagaicara, namun penggunaan data pendapatanmungkin tidak terlalu buruk sebagai upayaawal untuk menemukan dampak ketimpanganterhadap inflasi. Salah satu alasannya adalahkarena data stok aset nominal total termasukjuga klaim-klaim pensiun (yang semakintinggi dengan naiknya tingkat pendapatan)yang digunakan di sini tidak diindeksasiterhadap inflasi secara penuh. Sedikit buktiyang ada menunjukkan suatu korelasi positifantara pendapatan dan jumlah aset nominaltotal yang dimiliki, di mana yang terakhir ini

173

Menyoal Desentralisasi Fiskal yangAdil

cenderung menjadi negatif untuk kelompokyang berpendapatan rendah (Kessler danWolff, 19991 ; Wolff, 1979 dan 1994).

Bukti empiris juga menunjukkan bahwakelompok yang berpendapatan rendah akanmendapatkan keuntungan yang relatif banyakdari inflasi (Bach dan Stephenson, 1974 ;Hibbs 1977 ; Wolff 1979 ; Lippi dan Swank,1993). Meskipun- demikian, hasil empirisyang penulis lakukan ini jangan serta mertadiinterpretasikan sebagai dampak ketimpanganterhadap inflasi, sehingga penelitian-penelitianselanjutnya harus mengkonsentrasikan secaralangsung Hal ini (bila data ketimpangankekayaan nominal lintas sektoral tersedia).

Makalah ini telah memfokuskan padapembahasan ekonomi politik inflasi dalamkonteks sebuah model dengan heterogenitaskekayaan nominal. Akan tetapi, inflasi jugamerupakan dampak riil ketika gaji, pensiondan keuntungan-keuntungan tidak diindeksasisecara penuh atau .segera terhadap tingkatharga. Dalam lampiran disajikan modeldasar yang memperhitungan indeksasi gajisecara tidak lengkap. Hasilnya menunjukkanbahwa jika tingkat indeksasi gaji sama untukseluruh rumah tangga, maka indeksasi yangtidak lengkap tidak menimbulkan kon-sekuensi tambahan. Indeksasi yang tidaklengkap hanya akan mempengaruhi biasinflasi. Tetapi, seandainya indeksasi lebihmudah bag! kelompok pendapatan tinggidari pada kelompok pendapatan rendah dankelompok miskin tidak memiliki akses yangsama terhadap instrumen keuangan makainflasi akan lebih membebani kelompokmiskin daripada kelompok kaya'.

Di negara-negara yang demokratis,ketimpangan yang lebih tinggi akan menye-babkan sedikit inflasi. Sebaliknya, karenaindeksasi tidaklah sempuma bagi kelompokmiskin, maka kemerataan yang lebih tinggimenyebabkan inflasi yang lebih tinggi.Tetapi, fakta-fekta yang ditemukan dalampengujian di sini tidak mendukung hipotesis-hipotesis tersebut. Anaiisis yang menyeluruh

174

ISSN: 1410-2641

terhadap permasalahan ini harus memper-hitungkan dampak inflasi yang tak ter-anlisipasi terhadap keuntungan "perusahaandan perolehan untuk para pemegang saham,sepanjang saham-saham tidak dimiliki olehrumah tangga secara merata. Anaiisis sepertiini juga harus memperhitungkan fakta bahwakebijakan untuk melindungi kepentingankelompok miskin, misalnya : indeksasi gaji,keuntungan dan pension akan mengurangibiaya inflasi dan mendorong pemerintahuntuk menerapkan kebijakan inflasi yanglebih tinggi dan kesejahteraan yang lebihrendah. (Fisher dan Summer, 1989).

Lebih jauh, kebijakan-kebijakan untukmengurangi biaya-biaya-yang berhubungandengan inflasi kemungkinan menjadi kontra-produktif, sebab pemerintah menjadi lebihsulit untuk mencapai persetujuan untukmemerangi inflasi itu sendiri. Negara mungkinharus menderita inflasi setinggi tertentusebelum sebelum menerapkan kebijakanfiskal yang konsisten dengan tingkat hargayangstabil (Drazen dan Grilli, 1993).

Dalam realitas, platform yang redistri-butif tidak selalu menarik suara dari pihak-pihak yang diduga akan memperolehkeuntungan dari kebijakan seperti ini. Salahsatu aiasannya karena jumlah mereka biasanyalebih terbatas, sementara partai politikmewakili banyak kelompok yang berbedadalam masyarakat. Selain itu, partai-partaitersebut harus mengakomodir berbagai isusedangkan redistribusi hanya merupakansalah satunya (meskipun penting). Alasanlain yaitu para pemilih tidak hanya memilihberdasarkan pertimbangan situasi saat ini,tetapijuga dengan pertimbangan masadepan.

Sesungguhnya, untuk situasi saat ini modelyang penulis sajikan terlampau sederhanauntuk mengakomodir isu-isu ini, sebab dalamkeseimbangan posisi kekayaan relatif daripara pelaku ekonomi tetap tidak berubah.Penelitian di masa mendatang harus memperhitungkan model dinamis, misalnya denganmemperhitungkan struktur batas waktu

JEP Vol 5. No. 2.2(100

ISSN: 1410-2641 Menyoal Desentralisasi Fiskal yangAdil

utang kelompok yang lebih kaya atau jenis- perekonomlan masa depan mungkin- dapatjenis ketimpangan yang lain. Kenyataan ' membantu .menjelaskan teka-teki perllakubahwa para pemillh memperhatikan prospek para pemilih.

•) Naskah aslinya berjudul"Does InequalityCause Inflation? : The Political EconomyOf Inflation,TaxationAnd Government Debt", yang dimuat dalam jumal Public Choice, 1996, Netherlands, Kluwer AcademicPublisher. 87:143-162Diterjemahkan oleh M.B. Heftdrie Anto, staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

•*' Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lan Boverberg, Casper van Ewijk, Frank deJong, AnpaLusardi,Andre Mason, TheoNijman, Paul Tang dan Sweder van Wijnbergen atas diskusi-diskusinya.

1) Hasil ini berhubungan dengan gagasan bahwa ketimpangan berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi (Alesinadan Rodrick, 1994). Masalahnya adalah bagi masyarakat yang memiliki ketimpangan .dalam distribusikekayaan kelompok pemilih utama (dalam pemilu - penerj.) kebanyakan miskin dan akan memungut pajakmodal dan pcndapatan yang tinggi untuk menyediakan transfer pendapatan dari kelompok kaya kepadakelompok miskin.-KebiJakan sepeiti ini membahayakan prospek pertumbuhan.

2) Dalam sebuah negara yang telah mapan dengan tingkat pertumbuhan n, maka kendala anggaran bagi rumahtangga adalah Ct =Y| +(1+r) Di -D,*i -T, - S, = Y, (i+r)D, -(l+n)D, -T, -Si, yang dapat disederhanakansebagaimanapersamaaan(I). Selanjutnya,penulismenghilangkan indekswaktu.

3) Dalam kebijakan -ekonomi dikcnal pola rules dan discretion. Rules inenunjukkan suatu kebijakan yangdilakukan secara aktif dengansistematika dan prosedur tertentu,sementaradiscretion menunjukkansuatu polakebijakan di mana pemerintah hanya mengikuti kecenderungan pasar apa adanya. Lihat misalnya dalamBoediono, 1990, Ekonomi Moneter, Yogyakarta, BPFB Unievrsitas Gadjah Mada. - Penerj,)

4) Klasitlkasi negara demokratis yaitu memiliki pemilu yang teratur sedikitnya dua partai politik serta negarayang tidak demokratis mengikuti klasillkasi Alesina dan Rodrik (1994).

5) Jika kuantil di mana penurunanpendapatan median mencapaisuatu persentasex terhadap pendapatan totaldansemua anggota kuantil memperoleh pendapatan yang sama maka derajat ketimpangan dapat diproksikan olehM H I- (x/20). Derajat ketimpangan ini sangat berkaitan dengan yang digunakan dalam bagian ketiga, yaitu(dA- dtn).

6) Teori ini menyarankan agar pemerintah menerapkan kebijakan moneter discretionary. Tetapi selama tahun1980-an semua negara telah berupaya merubah kebijakan dari discretionary menjadi niles. Pengujian dalamtabel 2 mengabaikan dampak dari upaya ini. Namun hal ini tidaklah terlalu berpengaruh, karena upaya-upayatersebut hanya berdampak pada tahun-lahun terakhir. Dalam beberapa kasus, terdapat keraguan apakah banksentral dapat.melaksanakan kebijakan rules. Negara-negara yang memiliki ketimpangan rendah, misalnyaBelanda, memilih kebijakan inflasi rendah. Dalam kacamata empiris, hasil dari kebijakan discretionarymaupun rules mungkin tidak dapat dibedakan.

7) Kemungkinan, dampak ini lebih penting untuk negara-negara yang tidak demokratis di Amerika Latin yangmemiliki inflasi tinggi. Studi yang telah dilakukan oleh Blinderdan Esaki (1978) terhadap data paska perangA.S. hanya menemukan adanya dampak intlasi terhadap distribusi pendapatan yang tidak signiftkan, sementarastudi yang dilakukan oleh Bach dan Stcpenson (1974) menunjukkan bahwa kelompok yang berpendapatantertinggi yang paling tidak terkena dampak kenaikan inflasi.

JEP Vol5. No. 2,2000 175

MenyoalDesentralisasiFiskalyangAdil ISSN: 1410-2641

Daftar Pustaka

Alesina, A. and Drazen, A. (1991), "Why are stabilizations Delayed?" American EconomicReview S\i5): 1170-1188. '

Alesina, A. and Rodrik, D. (1994), "Distributive Policies and Economic Growth". QuarterlyJournal ofEconomics 109(2): 465-490.

Atkinson, A.B. and Stiglitz, J.E. (1980), Lectures on Public Economics. London: McGraw-Hill.

Bach, G.L. and Stephenson, J.B. (1974), "Inflation and The Redistribution of Wealth",Review ofEconomics and Statistics 56: 1-13.

Banks, A.S. (1979), Cross National Time-Series Data Archive, Center for Social Analysis,State University of New York at Binghamton, September.'

Barro, R.J. (1979), "On The Determination of The Public Debt", Journal of PoliticalEconomy 87(5): 940-971. •

Barro, R.J.(1983), "Inflationary Finance Under Rules and Discretion", Canadian Journal ofEconomics A\:\-\6.

Barro, R.J. and Gordon, D.B.(1983), "Rules, Destion and Reputation in a Model of MonetaryPolicy", Journal ofMonetary,Economics 12:1.01-121.

Barro, R.J. and Wolf, H.C. (1989), "Data Appendix for Economic Growth in a Cross-Sectionof Countries", Unpublished, NBER, Cambridge, MA.

Blinder, A.S. and Esaki, H.Y. (1978), "Macroeconomic Activity and Income Distribution inThe Postwar United States", Review ofEconomics and Statistics 60:604-609.

Cansoneri, M.B. and Rogers, C;A.(1990),' "Is The European Community an OptimalCurrency area? Tax SmoothingVersus The Csts of Multiple Currencies". AmericanEconomic Review 80(3): 419-433.

Cukierman, A. Edwards, S. and Tabelim, G. (1992), "Seigniorage and Political Instability",American Economic Review 82(3): 537-555.

Donbusch, R. and Edwards, S (1989), "Maroeconomics Populism in Latin America",-Working Paper No. 2986, NBER, Cambridge, MA.

Kessler, D. and Wolff, E.N. (1991), "A Comparative Analysis of Household Wealth Patternsin France and The United States", Review ofIncome and Wealth 37:382-387.

Mankiw, N.G. (1987), "The Optimal Collection of Seignioarge: Theory and Evidence",Journal ofMonetary Economics 20:327-341.

Phelps, E.S. (1973) "Inflation in The Theory of Public Finance", Journal ofEconomics 75:67-82.

Rogoff, K.(1989), "Reputation Coordination and Monetary Policy", In R.J. Barro (Ed),Modern Business Cycle Theory, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sachs, J.D.(I989), "Social Conflict and Populist Policies in Latin America", Working PaperNo. 2897, NBER, Cambridge, M.A.

176 JEPV0I5.N0.2.2OOO

ISSN: 1410-2641 Menyoa! Desentralisasi Fiskal yangAdil

^ • Summers, R. and Heston, A. (1988) , "A New Set of International Comparisons of RealProduct and Price Levels: Estimates for 130 Countries", Review ofIncome and Wealth34:1-25.

Wolff, E.N. (1979), "The Distributional Effects of The 1969-75 Inflation on Holdings ofHousehold Wealth in The. United States", Review of Income and Weath 25:195-207.

JEP Vol 5, No. 2,2000 177

Menyoal Desentralisasi Fiskal yangAdil

LAMPIRAN

Utang yang Tidak Diindeks danIndeksasi Gaji Tidak yang Lengkap

Lampiran ini menyajikan model dalammakalah di depan untuk memperhltiingkanindeksasi gaji yang tidak lengkap (Van derPlog, 1991). Baik kontrak utang nominalmaupun kontrak gaji nominal menciptakaninsentif bagi inflasi yang tidak terantisipasi(unanticipated inflation). Sebuah peningkatanyang tidak diperkiraan pada inflasi akanmengurangi tingkat gaji riil, yang dapatmenurunkan lapangan kerja dan penawaranagregat.

Asumsikan bahwa dampak output dariinflasi yang tak diperkirakan (unexpectedinflation) didistribusikan secara merata kepadarumah tangga. Jadi, pendapatan rumah tanggaindividual sebelum pajak dapat dinyatakansebagai berikut:

Y=Q| 1+ 0(71 -1^)- I/2R,t' - I/2R2(7C +p)'],R,.Ri>0, (A.1)

di mana 0 > 0 mengukur derajat indeksl gaji.Jika indeksasi sangat tidak lengkap, makaInflasi yang tak diperkirakan akan memilikiefektifltas tinggi dalam menaikkan output.Pajak tertentu dan tingkat pertumbuhan uangdi dalam kebijakn discretion berturut-turutadalah :

1° =I Rim{m + dA) + Rz] {R2k +[R2(p - n) - 0-(dA-dM)m}<t'* (A.2)

178

ISSN: 1410-2641

t° = [Rim(m+dA)+R2]*^ {R2k+[R2(p-n) • 0«(dA-dM)Im}<tR (A.3).

Indeksasi gaji yang tidak lengkap me-nunjukkan suatu motif yang bebas terhadapinflasi yang tak diperkirakan. Hal ini berartiadanya suatu peningkatan tambahan padatingkat pertumbuhan uang ekuilibrium, danbahkan, suatu bias inflasi yang sangat kuat.Tetapi, dalam equilibrium, tingkat inflasiyang lebih tinggi akan terantisipasi.sehinggabaik distribusi kekayaan maupun outputtidak akan terpengaruh."

Sekarang anggap bahwa rumah tanggatidak lagi berbeda dalam jumlah utangnominal yang dipegang, meskipun berbedadalam pendapatan mereka dari produksi.Secara lebih khusus, diasumsikan bahwa :

Yt = Qi 11+ 0(jt-jie) - %Rit2 - Vi R2(7i+p)21, R1R2>0. (A.r)

sehingga inflasi yang tak diperkirakan mem-pengariihi rumah tangga dalam proporsiterhadap pendapatan mereka. Dalam kasusini, inflasi yang tak diperkirakan tidakmemiliki dampak redistributif dan sangatmudah untuk menunjukkan bahwa kombinasikebijakan yang dlpilih oleh pemerintahtidakberhubungan dengan tingkat ketim-pangan yang relevan diukur denganrasio pendapatan median terhadap pen<dapatan rata-rata, Qk/Qa)-

JEPVol 5. No.2.2000