ringkasan uu paten no. 13/2016 tentang...

RINGKASAN UU PATEN NO. 13/2016Tentang Paten

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Dr. M.Athar Ismail MuzakirKasie Kebijakan Iptek

LATAR BELAKANG

Sumber : Rakornas Ristek, 2008, Diolah Kembali , 2011 didalam BPPT, 2012 yang diperkaya dari model Kuhlmann and Arnold (2001)

The added Value Chain Sumber: McPhee and Wheeler (2009)

Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development)

PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.

S&T Policy In the Innovation System and Value Chain

Realworld of Innovation Performance

Sumber: World Economic Forum, 2016

Hasil studi APO

Hasil studi Sarel (1997).

Hasil Studi Collin and Bosworth (1996).

Gro

wth

TFP

Ind

on

esia

19

87

-2

01

2 r

ata-

rata

0,6

8%

(e

td.r

epo

sito

ry.u

gm

.ac.

id/d

ow

nl

oa

dfi

le/)

Realworld of Policy – TFP Relation

Iptek Non Iptek

1 L inkage between

governance and productivity:

A S ituationer (K as us

F ilipina), 2001

E duardo T Gonz ales ,

Magdalena L Mendoz a

Analis is korelas i antara

TF P dengan K ualitas

B iroks ai dan NP R

K ualitas birokras i,Net

P erformance R ating (NP R )

T idak ada hubungan dan arah yang jelas antar

kedua variabel ts b dengan TF P

2 UND E R S TAND ING TO TAL

F AC TO R P R O D UC TIVITY

GR O WTH IN S UB

S AHAR AN AF R IC A

C O UNTR IE S , 2006

O us manou NJ IK AM,

J oachim Nymeck

B INAM,

S imon TAC HI

F ixed E ffect Model (P anel

D ata); TF P = openes s ,

outward-oriented trade

polic ies , D ukungan

anggaran human capital)

openes s , outward-oriented

trade polic ies

O pennes dan outward-oriented trade

polic ies menyebabkan TF P turun. S ementatra

variabel dukungan anggaran, inves atas i GD P ,

akumulas i modal fis ik jelas s ignifikan menaikkan

TF P

3 F aktor-F aktor Yang

Mempengaruhi TF P

D onni F ajar Anugrah,

B ank Indones ia

R egres i data panel, 26

provinces as c ros s s ection

and time period 1985-2005

as time s eries .

human kapital life expectancy and tlerms

of trade (TO T);inflation,

ris k, and external

debt;opens s , and price

deviation

The firs t model reports that the role of both life

expectancy and terms of trade (TO T) to TF P is

s ignificantly pos itive. O n the contrary, the other

factors , for example, inflation, ris k, and external

debt have negative effect. Meanwhile, the s econd

model applying openes s , human capital and

price deviation as explanatory variables

conc ludes that openes s and price deviation have

the negative effect. O n the other hand, human

kapital pos itively affected TF P even its s hare

relatively s mall.

4 Analis is P ertumbuhan Total

F actor P roductivity

Indones ia dan F aktor-F aktor

yang Mempengaruhinya

S olichah Vichy

B udiwati, Aris Yunanto,

2013 UI

O dinary Leas t S quare

(O LS ) dengan model

regres i linear berganda

Adapun faktor yang

memberikan pengaruh

paling kuat dalam

pertumbuhan TF P

adalah anggaran litbang

pemerintah .

faktor yang s ignifikan

berpengaruh terhadap

pertumbuhan TF P di

Indones ia adalah inflas i,

nett export, anggaran

litbang dan tingkat

pendidikan pekerja,

faktor yang s ignifikan berpengaruh terhadap

pertumbuhan TF P di Indones ia adalah inflas i,

nett export, anggaran litbang dan tingkat

pendidikan pekerja, s edangkan faktor yang tidak

s ignifikan mempengaruhi pertumbuhan TF P

adalah F oreign D irect Inves tment (F D I). Adapun

faktor yang memberikan pengaruh paling kuat

dalam pertumbuhan TF P adalah anggaran

litbang pemerintah .

P enelitiVariabel

J udul R is et Model Has ilNo

Kontruksi Permasalahan Iptek Nasional

Lembaga Riset Industri:

Riset berbasis demand driven

Lembaga Riset Universitas

Riset berbasis tri darma PT

Lembaga Riset Pemerintah:

berbasis supply push

Kegiatan Riset pada Level Operasional

SEKTOR RISET

SEKTOR KEUAN

GAN

PERBANKAN

SEKTOR INDUST

RI

Kebijakan Pada Level Sektor

UU 17/2007RPJP 2005-2025

Perpres No.2/2015RPJPMN 2015-2019

UU 18/2002

Kebijakan Pada Level Nasional

UU 18/2003 BELUM SEJALAN DENGANUU 25/2005 SPPNUU 17/2003 KN:ARAH KEBIJAKAN IPTEK -SEKTOR IPTEK VS ARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN IPTEK-RPJMN

BELUM TERJADI SINERGI ANTAR UNSUR LEMBAGA IPTEKPERBEDAAN MINDSET ANTAR UNSUR LEMBAGA IPTEKSDM, DANA, INFSTRKTUR MSH LEMAH

ROYALTI INVENT PNS (HKI)-UU 13/16-PMK 72/2014PERTJAWABAN KEUANGN PERPES 54/2010PP 35 vs PP 95SISTEM LEASING PRODUK TEKN ???PEMBANGUNAN INDUSTRI BERBASIS TEK INDEGENOUS

Konsorsi Inovasi

Gambar Disharmonisasi Kebijakan Riset Berbasis pada Konsep Policy Process as Hierarchy Bromley, 1989 yang diadaptasi dari Disertasi M. Athar, 2015

RIRN-PRN

SBKUPATEN-PMK 72/1

INS SINASPPTI

INOVASI INDUTRI

KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM TRIP’s AGREEMENT*

*Indonesia meratifikasi WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, dalam ketentuan tsb diatur aspek perdagang di bidang HKI atau TRIP’s: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

COPYRIGHTS AND RELATED RIGHTS TRADEMARKS

GEOGRAPHICAL INDICATIONS

INDUSTRIAL DESIGNS PATENTSLAYOUT-DESIGN (TOPOGRAPHIES) OF INTEGRATED CIRCUITS

PROTECTION OF UNDISCLOSED INFROMATION

CONTROL OF ANTI-COMPETITIVE PRACTICES IN CONTRACTUAL LICENCES

Paten merupakan pelindungan terhadap olah pikirmanusia yang berkaitan dengan inovasi, invensi, dan teknologi.

Paten dikelompokkan menjadi paten sederhana danpatenbiasa, dimana paten biasa akan melindungiinvensi atas suatu produk, alat, atau proses yang memenuhi kebaruan, langkah inventif dan dapatditerapkan dalam industri.

Diatur dg UU 14/2001 tt Perlindungan Paten:

paten biasa adalah 20 thn

paten sederhana 10 thn

masing-masing tidak dapat diperpanjang.

Paten(Patent)‏

Mengapa RI Mematuhi HKI?

Indonesia Negara Terbuka, Anggota:

• WTO (World Trade Organization)

• TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) th 1997

• APEC

Ratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual

Global Competitiveness Index WEF 2016KI (Patent)- Perspective

Sumber: World Economic Forum, 2016

Ranking Perolehan Paten

99 dari 138

PERMASALAHAN PATEN

a. PCT/1 juta penduduk yaitu ranking 106 dari 144.

b. Pendaftaran di dirjen HKI didominasi oleh paten asing.

c. HKI yang diaplikasikan belum dinilai dampak ekonominya.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Domestik 233 285 283 388 423 500 535 614 678 762 677

Asing 4181 4426 4921 4796 4173 5097 5357 6184 7021 7937 5009

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Jmlh

Ranking Perolehan Paten

99 dari 138

Perbandingan perolehan Paten antar negara ASEAN 2006-2013

11

Macro Level

Meso Level

Micro Level

Regulation Level:Amandemen UU PatenPP, Peraturan Presiden/Menteri

Institution Level:Lembaga Pengelola HKI Sentra HKI

Operation Level:Pelatihan Penulisan Draft paten

PERKEMBANGAN UU PATEN

13

UU 13/2007

Alasan Perubahan UU 14/2001

14

Permasalahan Royalti Nasional Sebelum PMK 72/2014

15

BLU

Menggunakan payung PP Tarif (otonom)

Fleksibilitas (adm) tinggi

Berbasis remunerasi

PNBP

Menggunakan payung KMK

Fleksibilitas pertanggungjawaban

rendah

Berbasisi kegiatan

Deptan (≤40%)

(PNPB dan PP tarif)

BPPT (40%)

(BLU dan KMK)

LIPI (40%)

(PNBP dan PP tarif)

Mekanisme pembayaran RBI dengan BLU vs PNPB

Belum ada PMK

Permasalahan dalam pengajuan royalti bagi inventor (RBI) dengan BLU or PNBP

FGD Pola Royalti Bagi Inventor, 18-19 Maret 2013, Hotel Ibis Jakarta

UU 13/2016 tt Paten

UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2016(20 BAB,173 PASAL)

KETENTUAN UMUM

LINGKUP PERLINDUNGAN PATEN

PERMOHONAN PATEN

PENGUMUMN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN

KOMISI BANDING PATEN DAN PERMOHONAN BANDING

PENGALIHAN HAK, LISENSI, DAN PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

I.

II.

III.

IV.

VI.

V.

VII.

PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

PATEN SEDERHANA

DOKUMENTASI DAN PELAYANANINFORMASI PATEN

BIAYA

PENGHAPUSAN PATEN

PENYELESAIAN SENGKETA

PENETAPAN SEMENTARAPENGADILAN

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2016(20 BAB, 173 PASAL)

PENYIDIKAN

PERBUATAN YANG DILARANG

KETENTUAN PIDANA

KETENTUAN LAIN-LAIN

KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2016(20 BAB, 173 PASAL)

RINGKASAN PENGATURAN

SUBSTANSI BARU UU 13/2016 tt PATEN

1. Perluasan objek pelindungan Paten Sederhana (prinsip dasar: pelindungan bersifat teritorial)

Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru

atau pengembangan dari produk atau proses yang

telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 3 ayat (2)



2. Publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional

Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6

(enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:

c. diumumkan oleh Inventornya dalam:

1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian

skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau

2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian

di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian

Pasal 6 ayat (1) huruf (c)



3. Inventor ASN/PNS: sebagai Pemegang Paten, mendapatkan Imbalan

dan Royalti, dan dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.

1. Pemegang Paten dalam hubungan dinas adalah instansi pemerintah dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain.

2. Setelah Paten dikomersialkan, Inventor mendapatkan Imbalan.3. Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat

melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.

4. Selain Pemegang Paten, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga.5. Ketentuan ini tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan

namanya dalam sertifikat paten.

(Pasal 13)



4. Pengangkatan Expert/Ahli sebagai Pemeriksa Paten

Pasal 53

1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa.

2) Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan

fasilitas yang diperlukan dari instansi lain untuk keperluan

pemeriksaan substantif.

3) Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.



5. Percepatan/Pengurangan waktu penyelesaian pemeriksaan

substantif

Pasal 57

Paten, paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan

permohonan substantif

Pasal 124 ayat (1)

Paten sederhana, paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal

Penerimaan Permohonan

6. Pengecualian pembayaran biaya tahunan Paten bagi Perguruan

Tinggi dan Litbang Pemerintah,

Pasal 126 ayat (4)

pembebasan dan pengurangan biaya pemeliharaan Paten.



7. Pemanfaatan sistem elektronik Kekayaan Intelektual (e-filing)

Permohonan dapat diajukan baik secara elektronik

maupun non- elektronik.

Pasal 24 ayat (4)



8. Mekanisme Paralel Impor dan Bolar Provision

Pasal 167

Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud

dalam Bab XVII dan gugatan perdata atas:

(2) produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di

Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum

berakhirnya pelindungan Paten dengan tujuan untuk

proses perizinan kemudian melakukan pemasaran

setelah pelindungan Paten tersebut berakhir.

Peraturan Menteri Keuangan 72/2014

I. Perhitungannya dibagi menjadi empat kelompok.;

Jika inovasi menghasilkan PNBP hingga Rp 100 juta dalam setahun, peneliti mendapatkan royalti 40%

FORMULA PENGHITUNGAN IMBALAN ATAS PNBP ROYALTI PATEN

Nilai Sampai 100 jt : 40%

Nilai 100 jt – 500 jt : 30%

Nilai 500 jt – 1 M : 20%

Nilai Lebih dari 1 M :10%

Contoh Penghitungan Imbalan Atas 1 Paten, 1 Inventor

Paten Z pada Satker Litbang A menghasilkan nilai kumulatif PNBP Royalti pada tahun 20xx

sebesar Rpl.250.000.000,-. Persetujuan penggunaan atas PNBP pada Satker Litbang A sebesar

80%. Dasar penghitungan Imbalan sebesar:

DPI = Rpl.250.000.000,- × 80%

= Rpl.000.000.000,-

Penghitungan Imbalan:

Lapisan DPI (Rp) Penghitungan DPI (Rp) Nilai DPI (Rp) Tarif Penghitungan

1 2 3 4 5 = 3 × 4

s.d 100.000.000,- 100.000.000,- – 0,00 100.000.000,- 40% 40.000.000,-

Lebih dari

100.000.000,- s.d.

500.000.000,-

500.000.000,- –

100.000.000,-

400.000.000,- 30% 120.000.000,-

Lebih dari

500.000.000,- s.d.

1.000.000.000,-

1.000.000.000,- –

500.000.000,-

500.000.000,- 20% 100.000.000,-

Lebih dari

1.000.000.000,-

1.000.000.000,- –

1.000.000.000,-

0 10% 0

Total l.000.000.000,- 260.000.000,-

Imbalan yang diberikan kepada Inventor sebesar Rp260.000.000,-.

TERIMA KASIH

30

ringkasan uu paten no. 13/2016 tentang...

Documents