reklamasi tambang.pdf
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
1/32
REHABILITASI LAHAN PASCA TAMBANG :
MENGARUS-UTAMAKAN REHABILITASI BENTANG
ALAM DI INDONESIA
Disampaikan pada Simposium – Tropenbos International Indonesia Programme (TBI Indonesia)
Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
Kementerian Kehutanan
Maret 2012
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
2/32
!"#$%&'()# ('!+),)$%
PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi
Hutan
PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
Permenhut No. P. 18/Menhut-II/2011 tentang
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Permenhut No. 60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman PenilaianKeberhasilan Reklamasi Hutan
Permenhut No. P.04/Menhut-II/2011 tentang
Pedoman Reklamasi HutanPermenhut No. P.63/MenhutII/2011 tentang Pedoman
Penanaman Bagi Pemegang IPPKH Dalam Rangka RehabilitasiDAS
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
3/32
REKLAMASI HUTAN
Usaha untuk memperbaiki atau memulihkankembali lahan dan vegetasi yang rusak agar
dapat berfungsi secara optimal sesuaiperuntukannya.
Rehabilitasi Hutah dan Lahan adalah upaya untukmemulihkan, mempertahankan dan meningkatkan
fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung,produktivitas dan peranannya dalam mendukung
system penyangga kehidupan tetap terjaga.
Bandingkan :
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
4/32
PERATURAN PEMERINTAH
NO. 76 TAHUN 2008
-./.0120220 (.3425267 89:20 ;
" (.01202 /.3425267 20?32 @23:9 AB4752C :2257020
/.3425267H.62/0G2 =202 >257020 /.3425267=7:.:2D320 I4.< ,.0:./7 E.3076JK9F./09/J 2:29 H9D2LMN2473I:2
6.:.42< 5.0=2D2: D./L5F20?20 =2/7,.0:./7
" #$%&$'()*+(+* ,-.(+*
" /&$&'(0($ ,-.(+*
" /&)&$1($(($2 3($
"
/&4(.+($(($ )&.4(5(+*
6&.4(5(+*
78'($
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
5/32
Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan :
! !"#$%&$ ($%&)*) +%", -"#."/$ 0"%$1&.) -"#."/$
2")#$3 ( -"#."/$ 4 0"01$($ 6"#5"%+%&
%$#5)*#5 ,$(*6
! 7"1"/,&3$% /")%&0&3$ 0"#8&($ 3&%&, 3&.* *#3*/
6"#$%&$ 3"%*/*, )"9&8$1 (&%&0 6"#5"01&%$
)&9&3 ,*. (&/$ 6"#55*#& )&9&3 ,*.
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
6/32
" -.0??90220 32@2620 25 -2327 !2@2620 89:20 @2>7F 5.5F2G2/
-#H-J D.0202520 =2425 /20?32 /.
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
7/32
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NO. 60 TAHUN 2009
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
8/32
Kriteria Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan, meliputi :
A. Penataan lahan (bobot 30) :
1. Pengisian kembali lahan bekas tambang2. Penataan permukaan tanah
3. Kestabilan lereng
4. Penaburan tanah pucuk
B. Pengendalian erosi & sedimentasi (bobot 20) :
1. Bangunan konservasi tanah2. Cover crops
3. Kejadian erosi dan sedimentasi
C. Revegetasi (bobot 50) :1.
Luas areal penanaman
2.
Persentase tumbuh tanaman3.
Jumlah tanaman per hektar
4.
Komposisi jenis tanaman
5.
Pertumbuhan atau kesehatan tanaman
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
9/32
8)$%+ -'#%+)%)# !'H'(8)$%+)# ('!+),)$% 8RE)#
9-'(4 $*4(* : ;< = >(*.
9-'(4 $*4(* ?< @ AB = C&3($D
9-'(4 $*4(* E ?< = >8)8. Apabila total nilai ! 80, pelaksanaan reklamasi hutan dinyatakan berhasil dan
dapat diterima. Apabila total nilai antara 60 - 79, maka pelaksanaan reklamasi hutan
dinyatakan kurang berhasil sehingga belum dapat diterima dan perlupemeliharaan lebih lanjut agar dapat mencapai nilai total minimal 80.
Apabila total nilai < 60, maka pelaksanaan reklamasi hutan tidak dapatditerima dan perlu pemeliharaan yang intensif sehingga mencapai nilai total
minimal 80.
Apabila izin pinjam pakai telah habis dan nilai reklamasi hutan belummencapai 80, maka reklamasi hutan harus tetap dilanjutkan dengan
menggunakan periode waktu pemeliharaan selama 3 tahun sampai mencapainilai total minimal 80.
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
10/32
!"#$%&'$( *"+",$(, -**!.
SO ,.4236202320 /.FI76267 D2=2 42
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
11/32
Prinsip dasar kegiatan reklamasi :
Kegiatan reklamasi harus dianggap sbg.kesatuan yang utuh (holistic) darikegiatan penambangan.
Kegiatan reklamasi harus dilakukansedini mungkin dan tidak harusmenunggu proses penambangan secarakeseluruhan selesai dilakukan.
PERMENHUT NO. P.04 Tahun 2011
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
12/32
PERENCANAANPerencanaan Reklamasi:
(1) Rencana 5 (lima) tahun;
(2)
Rencana Tahunan.
(3) Rancangan Teknis
(desain detail masing-masing kegiatan)
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
13/32
PENGESAHAN
RENCANA
Rencana reklamasi hutan 5 (lima) tahun dantahunan yang telah disusun dinilai oleh
Menteri Teknis, Gubernur atau Bupati/
Walikota sesuai dengan kewenangannya
dengan melibatkan Menteri.
Dalam hal tertentu, penilaian rencana
reklamasi dapat melibatkan Menteri yang
membidangi pengelolaan lingkungan hidup.
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
14/32
TAHAPAN REKLAMASI
Penataan
Lahan
Pengendalian erosi
dan sedimentasi
Revegetasi
(Penanaman kembali)
Pemeliharaan tanaman
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
15/32
Tahapan Reklamasi :
a. Penataan Lahan
1)
Pengamanan Lubang Bekas Tambang2) Pengaturan Bentuk Lahan
3) Pengelolaan Tanah Pucuk
b. Pengendalian erosi dan sedimentasi1) Pembuatan bangunan konservasi tanah,
2) Penanaman cover crops
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
16/32
c. Revegetasi1)
Persiapan lapangan,
2)
Pengadaan bibit/persemaian,
3)
Pelaksanaan penanaman dan
4)
Pemeliharaan tanaman.
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
17/32
HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN REKLAMASI HUTANDIREKTORAT BINA RHL DITJEN BPDAS PS
Jumlah perusahaan yang mendapat Izin Pinjam PakaiKawasan Hutan (IPPKH) 376 :
Tambang : 259 perusahaan
Non Tambang : 117 perusahaan
Jumlah perusahaan pertambangan yang telah dimonitor pelaksanaan
reklamasinya oleh Ditjen BPDASPS :Jumlah Perusahaan : 55 Perusahaan
Luas PPKH : 684.934,63 Ha
Luas Areal yang Dibuka : 61.638,67 Ha
Luas Reklamasi : 43.262,39 Ha
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
18/32
Pemantauan dan Pembinaan Teknis Tingkat
Pusat :(1) Pemantauan dan pembinaan teknis
reklamasi tingkat pusat dilakukan olehDirektorat Jenderal Bina Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
cq. Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan danLahan.
(2) Dalam pelaksanaan pemantauan danpembinaan teknis dapat melibatkan instansi
terkait atara lain Direktorat JenderalMineral Batubara dan Panas Bumi,Kementerian Energi Sumber Daya Mineral,
Direktorat Jenderal Planologi KehutananKementerian Kehutanan.
!"#$%&$'$% )$% !"#*+%$$% ,"-%+. ,+%/-$& 0$"1$2 3456 !"#$%&$'$% )$% 7"#*+%$$% &"-%+. 1"-8$#$.+ &+%/-$& )$"1$2 )+8$-'-$% 98"2:'*"1%'1; $8+-9&$ #"%'/$.-$% +%.&$%.+ &"-%+. @$%/ #"%$%/$%+ '1'.$% -"2'&$%$%;)$% )$7$& #"8+*$&-$% +%.&$%.+ &"1-$+&A
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
19/32
Sistem pengendalian, pemantauan kegiatan reklamasi
hutan harus bersifat measurable, reportable, danverifiable (MRV), dan harus memenuhi prinsip:a. Kombinasi remote sensing dan ground based
inventory;b. Hasil perhitungan : transparan dan terbukauntuk di review;
Sistem pengendalian, pemantauan sebagaimanadimaksud pelaksanaannya harus didukung oleh :
a. pemetaan/data spasial yang memadai(keakuratan sasaran lokasi kegiatan);
b. adanya sistem database dokumentasi prosesdan output kegiatan;
c. adanya sistem monitoring hasil (outcome),
dampak (impact) dan benefit dari programreklamasi.
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
20/32
p e m a n t a u a n d e n g a n
s i s t e m M
R V
Pemantauan/monitoring Output yang meliputi pemantauan/monitoring
keluaran langsung dari kegiatan Reklamasi Hutan antara lain berupatanaman/tegakan pohon yang merupakan hasil langsung dari input, dalam
konteks MRV, pemantauan/monitoring output ini akan lebih banyakdimanfaatkan.
Pemantauan/monitoring Outcome yang meliputi pemantauan/ monitoring
hasil yang mengindikasikan output kegiatan Reklamasi Hutan telahberfungsi. Indikator yang bisa diamati di on-site/lokasi seperti turunnya
erosi dan sedimentasi dan lain sebagainya merupakan bagian dari indikatoroutcome ini.
Pemantauan/monitoring Impact – kegiatan Reklamasi Hutan yang meliputi
indikator-indikator pada off-site/di luar atau disekitar lokasi yangmenunjukkan adanya dampak/pengaruh dari kegiatan, indikasi
membaiknya tata air, ekonomi dan sosial masyarakat merupakan indikatordampak Reklamasi Hutan yang perlu diukur.
Pemantauan/monitoring Benefit yang merupakan pemantauan untuk
menguji sejauhmana program memberikan manfaat.
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
21/32
(2) Dalam hal sasaran lokasi penanaman tidak tersedia pada wilayah
DAS yang sama, maka sasaran lokasi penanaman dapatdilakukan pada wilayah DAS yang lain di kabupaten/ provinsi
yang sama atau di kabupaten/provinsi terdekat.
Sasaran Lokasi Penanaman
(1) Sasaran lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DASdilakukan pada wilayah DAS yang sama dengan lokasi izin
pinjam pakai kawasan hutan bagian hulu, tengah dan/atau
hilir.
(3) Sasaran lokasi penanaman pada wilayah DAS yang sama
bagian hilir dikhususkan di areal hutan mangrove/pantai.
-'()ER()# ,'#E'(% !'8RE)#)#
#"O XU E)8R# TZSS
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
22/32
TATA CARA PENGUSULAN DAN
PENETAPAN LOKASI PENANAMAN
Pemegang Izin
Dirjen BPDAS PS
Dirjen
Planologi
Kepala BPDAS
Permohonan calon
lokasi penanaman
tembusan tembusan
Penugasan verifikasi
Hasil verifikasi
Peta 1:10.000Data biofisiksosek
Penetapan LokasiPenanamanLampiran peta skla 1:10.000
1
1a1a
2
34
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
23/32
(2) Dalam hal sasaran lokasi penanaman tidak tersedia
pada wilayah DAS yang sama, maka sasaran lokasi
penanaman dapat dilakukan pada wilayah DAS yanglain di kabupaten/ provinsi yang sama atau di
kabupaten/provinsi terdekat.
Sasaran Lokasi Penanaman
(1) Sasaran lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasiDAS dilakukan pada wilayah DAS yang sama
dengan lokasi izin pinjam pakai kawasan hutanbagian hulu, tengah dan/atau hilir.
(3) Sasaran lokasi penanaman pada wilayah DAS yang
sama bagian hilir dikhususkan di areal hutan
mangrove/pantai.
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
24/32
egiatan Penanaman
Lokasi Kegiatan Jenis tanaman
Kawasankonservasi ReboisasipengkayaanEndemik
MPTS
Kawasan
Lindung
Reboisasi
pengkayaan
MPTS
Kayu tidak untuk
tujuan produksi
Di luar kawasan
hutan
RTH, Hutan Kota,
Lahan milik yang
berfungsi lindung
Jenis kayu
MPTS (kayu tidak
untuk tujuanproduksi)
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
25/32
Penilaian dilakukan oleh Tim Terpaduditetapkan oleh Direktur Bina RHL a.n DirJen :
Ketua : Pejabat Eselon III Dinas Provinsi terkait
Sekretaris : Kepala seksi Evaluasi BPDAS Anggota : a. Pejabat Eselon IV Dinas Provinsi yang
menangani rehabilitasi hutan dan lahan
b. Pejabat eselon IV Dinas Kabupaten/Kotayang menangani rehabilitasi hutan dan
lahan
c. Pejabat Eselon IV UPT Kementerian
kehutanan terkait
d. Unsur terkait lainnya yang dianggap perlu
TIM PENILAI PENANAMAN DALAM
RANGKA REHABILITASI DAS
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
26/32
Sbg bagian dari sistem pengendalian, pemantauan keg.reklamasi hutan harus bersifat measurable, reportable, dan
verifiable (MRV).
Dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali, pelaksanaannya
sekaligus dgn. pembinaan teknis.
Dilakukan oleh tingkat pusatdan tingkat daerah.
Pemegang IPPKH wajib menyampaikan laporan pelaks. reklamasi
(Triwulan dan Tahunan) secara berkala kpd. Dirjen BPDASPSKemenhut dgn tembusan kpd :
Dirjen Planologi Kehutanan Dephut,
Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Dep. ESDM,
Dinas Teknis Provinsi yg menangani kehutanan dan
Dinas Teknis Kabupaten/Kota yg menangani kehutanan.
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
27/32
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASANHUTAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P.18/ Menhut-II/2011
TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutanwajib :
a.
melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada
kawasan hutan yang dipinjam pakai; (Permenhut P.04/
Menhut-II/2011)
b.
melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasidaerah aliran sungai; (Permenhut P.63/Menhut-II/2011)
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
28/32
FGHIJ#>IK
/LFLF
!'N)[%H)#E),H)8)#
REKLAMASI
1. Inventarisasi lokasi
2. Penetapan lokasi
3. Perencanaan
4.
Pelaksanaan reklamasiPenataan Lahan
Pengendalian Erosi dan
Sedimentasi
Revegetasi" Pemantauan dan Pembinaan Teknis
oleh Pusat dan Daerah" Pelaporan
triwulan dan tahunan" Penilaian Keberhasilan
Penanaman dalam rangka Rehabilitasi
DAS" Perencanaan
" Penanaman" Penilaian Keberhasilan
•
Pemantauan dan Pembinaan Teknis
oleh Pusat dan Daerah" Pelaporan (triwulan dan tahunan)
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
29/32
PEMBIAYAAN
REKLAMASI
HUTAN
Penanaman
dalam rangkaREHABILITASI DAS
Tanggung jawab pemegang IPPKHUntuk menjamin keberhasilan pelaksanaan
reklamasi hutan pemegang izin wajibmembayar Dana Jaminan Reklamasi (DJR)
untuk Minerba dan Abandonment and Site
Restoratiom (ASR) untuk Migas.
Tanggung jawab pemegang IPPKH
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
30/32
SUPPORT 1. Sosialisasi Peraturan Perundangan, Pelatihan, workshop dan lain - lain2. Melaksanakan bimbingan teknis dan pemantauan ke seluruh
perusahaan pertamb angan pemegang IPPKH (P.04/Menhut - II/2011) 3. Meningkatkan pengawasan dan penilaian keberhasilan reklamasi
hutan (P.60/Menhut - II/2009) 4. Membangun database dan aplikasi monev reklamasi berbasis spasial
(sesuai surat Direktur Bina RHL No. S.199/RHL - 5/2011)
• DinasProvinsi/Kabu aten/ Kota
• BPDAS • UPT terkait
• Peta Izin P injam Pakai kawasan Hutan (shapefile) • Peta Areal Terganggu (shapefile) • Peta Kegiatan Reklamasi yang pernah dilaksanakan (1 - 5 tahun
terakhir) (shapefile) • Foto Kegiatan Reklamasi (1 – 5 Tahun terakhir) • Citra Satelit resolusi tinggi terakhir yang dimiliki Perusahaan
Tambang (apabila memiliki)• Peta Tata Batas / Penunjukan Kawasan Hutan yang dipergunakan
oleh Perusahaan Tambang • Data Numerik Reklamasi ( 1 - 5 Tahun terakhir) berupa:- luas,- jenis tanaman, luas pemeliharaan
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
31/32
Apabila pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tidakmemenuhi kewajiban dikenai sanksi :
Sanksi Administrasi
Sanksi Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
-
8/18/2019 reklamasi tambang.pdf
32/32