1

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN

( STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006)

Selviana Wijayanti Supatmi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

Abstract

The purpose of this research proves if corporate governance affects dividend policy’s company. Dividend policy is reflected by dividend payout ratio’s a company and corporate governance’s company proxy by four corporate governance principles i.e. transparency, accountability, responsibility and fairness. Debt level (be measured with debt to equity ratio), firm size (be measured with log total assets), and profitability (be measured with return on investment) use as control variables. Sample research consists of 47 manufacturing company listed in BEI during the period of 2006 with the 2006 annual report from www.idx.co.id and some financial data from Indonesian Capital Market Directory of 2007. Test hypothesis use multiple regressions analyzis. This research propose hypothesis that corporate governance has an effect to the dividend policy. The result shows that corporate governance has a significant positive effect to dividend policy reflected by dividend payout ratio. This research also finds that profitability and debt level have negative influences to dividend policy, but firm size does not have influence the dividend policy.

Key words: Dividend policy, Corporate governance, Debt level, Firm size, Profitability

Pendahuluan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan dapat menghasilkan laba atau

bahkan mengalami kerugian. Laba perusahaan dapat digunakan untuk dua hal, yaitu

untuk diinvestasikan kembali dalam bentuk laba ditahan atau dibagikan kepada

pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen merupakan kompensasi berupa bagian

keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen

2

menentukan pembagian laba antara pembayaran kepada pemegang saham dan investasi

kembali perusahaan (Widayanti 2004: 179). Kebijakan dividen perusahaan tercermin

dalam rasio pembayaran dividen (Dividend Payout Ratio), yaitu berapa bagian laba

bersih yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham (Hanafi 2004:44).

Kowalewski, et al. (2007) pada penelitian sebelumnya menemukan bahwa corporate

governance mempengaruhi kebijakan dividen.

Kebijakan dividen akan mempengaruhi nilai perusahaan sebagaimana

dikemukakan oleh Handoyo (2002). Penetapan kebijakan dividen dalam perusahaan

berdampak pada tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan (Sunarto & Kartika

2003). Menurut Sudjoko (1999) dalam Pramastuti (2007), investor di Indonesia

menggunakan informasi mengenai kebijakan dividen dalam mengambil keputusan.

Investor akan memutuskan berinvestasi pada perusahaan yang menetapkan kebijakan

dividen tinggi karena menganggap perusahaan memiliki prospek yang baik di masa

mendatang. Dapat dikatakan bahwa investor di Indonesia lebih tertarik pada dividen yang

memiliki risiko lebih rendah dibandingkan capital gain. Oleh karena itu kebijakan

dividen merupakan isu penting dalam sebuah perusahaan yang penetapannya harus

seimbang dan memperhatikan semua kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan

terhadap perusahaan (stakeholder).

Penetapan kebijakan dividen akan berkaitan dengan dua pihak, yakni pihak yang

mengambil keputusan dan pihak yang menerima keputusan. Menurut hasil penelitian La

Porta dkk (1998) dan Claesens dkk (1999, 2000, dan 2002a) sebagaimana dikutip oleh

Feliana (2007), diketemukan bahwa ada kecenderungan perusahaan emiten di Indonesia

memiliki struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi. Anggota keluarga pendiri

3

perusahaan memiliki proporsi saham yang sangat besar dalam perusahaan, sehingga

menjadikan mereka sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu di Indonesia yang

dimaksud dengan pengambil keputusan adalah pemegang saham mayoritas dan pihak

penerima keputusan adalah pemegang saham minoritas.

Pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap

penetapan kebijakan dividen dalam perusahaan. Pemegang saham mayoritas dapat

menetapkan kebijakan dividen yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham

minoritas. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas

diperlukan penerapan good corporate governance. Dalam Tristiarini & Isgiyarta (2005)

disebutkan empat prinsip corporate governance (untuk selanjutnya akan disingkat CG)

adalah transparency, fairness, accountability, dan responsibility. Dengan good corporate

governance, pemegang saham mayoritas tidak dapat memanfaatkan dan mengambil alih

hak-hak dari pemegang saham minoritas (Gugler & Yurtoglu 2003). Namun, selain faktor

CG masih terdapat beberapa faktor yang juga mempengaruhi kebijakan dividen

perusahaan antara lain: rasio hutang, total aktiva, dan profitabilitas perusahaan (Sunarto

& Kartika 2003).

Berangkat dari penelitian sebelumnya oleh Kowalewski et al. (2007) yang

menyatakan bahwa CG merupakan faktor penting penentu kebijakan dividen pada

perusahaan non-keuangan yang listed di Polandia, maka penelitian ini meneliti ulang

dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan

negara tentunya akan membedakan karateristik pasar modal yang dimiliki. Polandia

memiliki karakteristik pasar modal Eropa pada umumnya, yakni memiliki struktur

kepemilikan saham yang cenderung menyebar sedangkan pasar modal di Indonesia

4

memiliki struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi seperti telah dijelaskan

sebelumnya. Selain itu kedua negara juga memiliki perbedaan dalam hal penerapan CG.

Polandia cenderung memiliki peraturan kuat sehingga memiliki penerapan CG yang lebih

kuat dan merata dibandingkan Indonesia yang memiliki peraturan lemah. Dimungkinkan

penelitian ini akan menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian Kowalewski et al.

(2007). Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dari penerapan CG di

Indonesia dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia pada tahun 2006.

Tijauan Teoritis dan Perumusan Hipotesis

Kebijakan Dividen

Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik akan membagikan keuntungan

yang didapat dalam bentuk dividen atau justru menahannya untuk investasi selanjutnya

dalam bentuk laba ditahan. Manajemen perlu memutuskan kebijakan dividen yang tepat

bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kebijakan dividen dalam suatu perusahaan

berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemegang saham (Sunarto & Kartika 2003).

Pemegang saham di Indonesia menggunakan informasi mengenai kebijakan dividen

dalam melakukan pengambilan keputusan. Hal ini telah diungkapkan oleh Sudjoko

(1999) pada Paramastuti (2007), bahwa pemegang saham di Indonesia akan memutuskan

berinvestasi pada perusahaan dengan kebijakan dividen tinggi. Dengan pemikiran bahwa

perusahaan yang menetapkan kebijakan dividen tinggi akan memiliki prospek mendatang

yang baik, sehingga lebih menarik bagi pemegang saham untuk menanamkan dananya

pada perusahaan tersebut.

5

Kecenderungan pemegang saham di Indonesia yang lebih tertarik pada informasi

mengenai dividen mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijakan dividen

mereka. Oleh karena itu kebijakan dividen pada sebagian besar perusahaan emiten di

Indonesia terkait dengan teori kebijakan dividen relevan. Teori mengenai kebijakan

dividen relevan menyatakan bahwa kebijakan dividen yang diambil perusahaan akan

mempengaruhi keputusan pemegang saham dalam berinvestasi (Widayanti 2004:181).

Pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan dividen dibayar tinggi akan mengurangi

ketidakpastian pengembalian kepada pemegang saham. Dalam menanamkan dananya ke

dalam suatu perusahaan pemegang saham memiliki tingkat keuntungan atau

pengembalian yang diharapkan. Penerimaan dari dividen akan diterima pemegang saham

saat ini, sedangkan capital gain akan diterima di masa mendatang. Oleh karena itu

penerimaan dividen akan memberikan tingkat kepastian lebih tinggi dan risiko yang lebih

rendah dibanding penerimaan dari capital gain (Widayanti 2004:181).

Keputusan mengenai kebijakan dividen ini dapat tercermin melalui besarnya

Dividend Payout Ratio (DPR). Menurut Hanafi (2004:44), rasio ini melihat bagian dari

laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Semakin besar

DPR yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula perusahaan tersebut

membagikan labanya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.

Hubungan Corporate Governance terhadap Kebijakan Dividen

Syakhroza (2003) mendefinisikan corporate governance sebagai berikut:

“Corporate governance adalah suatu sistem yang dipakai oleh board untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (directing, controlling, and supervising) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif-E3P dengan prinsip-prinsip transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness – TARIF dalam rangka mencapai tujuan organisasi”.

6

Menurut Tristiarini & Isgiyarta (2005), empat prinsip corporate governance

sebagai berikut:

1) Transparansi (Transparency)

Transparansi perusahaan dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi yang

material dan relevan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat

diperbandingkan dengan berbagai pihak stakeholder. Informasi ini harus mudah

diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya masing-masing. Peraturan perundang-

undangan mensyaratkan masalah-masalah apa saja yang harus diungkapkan. Namun,

perusahaan harus dapat berinisiatif untuk mengungkapkan masalah-masalah yang

tidak terbatas pada peraturan yang ada. Misalnya hal penting seperti pengambilan

keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan para stakeholder lainnya.

2) Kewajaran (Fairness)

Dalam mencapai prinsip ini perusahaan perlu senantiasa memperhatikan

kepentingan pemegang saham dan stakeholder berdasarkan asas kewajaran dan

kesetaraan. Perusahaan juga harus menyajikan laporan keuangan yang wajar dan

dapat dipertanggungjawabkan.

3) Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip ini menuntut perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya

secara transparan dan wajar. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola secara benar,

terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan tanpa mengabaikan kepentingan

pemegang saham dan stakeholder lainnya.

4) Responsibilitas (Responsibility)

7

Tanggung jawab yang dimaksud dalam prinsip ini adalah bagaimana perusahaan

mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Salah satu perwujudan prinsip ini

diwujudkan dalam tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan

lingkungan.

CG dalam suatu perusahaan tercermin pada pertanggungjawaban manajer kepada

stakeholder perusahaan tersebut. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

manajer selaku pengambil keputusan memberikan pertanggungjawabannya dalam

mengelola perusahaan kepada pemegang saham. Salah satu pertanggungjawaban yang

diberikan manajer kepada pemegang saham adalah mengenai pembagian keuntungan atau

dikenal dengan kebijakan dividen. Berkaitan dengan karateristik kepemilikan sebagian

besar perusahaan emiten di Indonesia yang lebih terkonsentrasi, menyebabkan pemegang

saham mayoritas akan mengambil peranan penting dalam pengambilan keputusan

khususnya mengenai kebijakan dividen. Oleh karena itu dalam RUPS akan tercermin

apakah pemegang saham ingin memanfaatkan dan mengambil alih hak-hak dari

pemegang saham minoritas.

Dengan proporsi kepemilikan saham yang sangat besar, pemegang saham

mayoritas dapat mengambil keputusan mengenai kebijakan dividen tanpa memerlukan

pendapat dari pemegang saham minoritas. Oleh karena itu keputusan yang diambil dapat

bertentangan dengan kepentingan pemegang saham minoritas. Terlebih lagi apabila

pemegang saham mayoritas tersebut dimiliki oleh manajemen, yang secara umum

memiliki kecenderungan menggunakan laba yang dicapai untuk investasi perusahaan

sebagai perluasan usaha, serta memenuhi kewajiban perusahaan, sehingga akan

membagikan dividen dalam jumlah lebih sedikit. Di sisi lain, pemegang saham minoritas

8

dikatakan lebih menyukai proporsi dividen yang dibagikan atas laba yang dicapai lebih

besar. Hal ini dapat terjadi apabila CG perusahaan kuat, yang berarti ada perlindungi

atas hak-hak pemegang saham minoritas. Berangkat dari pemikiran ini, dapat dikatakan

bahwa CG berpengaruh terhadap pengambilan keputusan khususnya mengenai kebijakan

dividen.

Penelitian Kowalewski et al. (2007) mengambil sampel perusahaan non-keuangan

yang listed di Warsaw Stock Exchange tahun 1998-2004 di Polandia. Penelitian ini

menggunakan CG sebagai variabel independen dengan indikator Transparency and

Disclosure Index (TDI) dan dividen kas sebagai variabel dependennya. Penelitian ini di

antaranya menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan, tingkat hutang, dan

profitabilitas. Variabel-variabel ini diduga juga menjadi bahan pertimbangan besarnya

dividen yang akan dibagikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sunarto & Kartika (2003)

bahwa selain faktor CG masih terdapat beberapa faktor yang juga mempengaruhi

kebijakan dividen perusahaan antara lain rasio hutang, total aktiva, dan profitabilitas

perusahaan. Makin besar ukuran perusahaan dan profitabilitasnya, makin besar dividen

yang akan dibagikan. Sebaliknya makin besar tingkat hutang perusahaan, makin rendah

dividen yang akan dibagikan.

Hasil penelitian Kowalewski et al. (2007) menemukan bahwa CG merupakan

faktor penting penentu kebijakan dividen di Polandia. Perusahaan yang memiliki CG kuat

akan membayar dividen lebih tinggi, sebaliknya perusahaan yang memiliki CG lemah

akan membayar dividen lebih rendah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa

perusahaan besar dengan profitabilitas tinggi dan memiliki CG kuat, akan membayar

dividen lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan tingkat hutang tinggi dan memiliki

9

CG yang lemah. Selanjutnya dikatakan bahwa perusahaan dengan praktek CG kuat

mencerminkan hak pemegang saham dalam perusahaan tersebut kuat. Demikian

sebaliknya apabila praktek CG lemah, maka hak pemegang saham dalam perusahaan

tersebut juga lemah. Kekuatan hak pemegang saham tampak dalam RUPS, pemegang

saham yang haknya kuat akan memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan

perusahaan. Dalam Blair (1995:111) juga dikemukakan bahwa pemegang saham

mempunyai pengaruh terhadap manajer. Walaupun tidak secara langsung menjalankan

perusahaan, mereka memiliki wewenang untuk memilih dan mengangkat dewan direksi.

Sedangkan dewan direksi dapat mempekerjakan atau memberhentikan seorang manajer.

Jadi, pemegang saham memiliki kontrol terhadap manajer, salah satunya dalam

penetapan kebijakan dividen perusahaan.

Oleh karena itu CG perusahaan yang kuat mencerminkan bahwa pemegang saham

memiliki pengaruh kuat terhadap penentuan kebijakan dividen perusahaan. Berdasarkan

penjelasan di atas dapat ditarik sebuah hipotesis:

H1: Corporate Governance berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

tahun 2006. Sampel diambil dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria

sebagai berikut:

10

Tabel 1. Pengambilan Sampel

Keterangan Jumlah

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006 142

Perusahaan yang tidak membagikan dividen tahun 2006 (95)

Sampel penelitian 47

Sumber: Data diolah, 2008

Data penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan

sampel yang diperolah melalui website www.bei.co.id. dan beberapa data keuangan

melalui Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2007.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah dividend payout ratio (DPR) yaitu

merupakan bagian dari laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang

saham Hanafi (2004: 44), yang dihitung sebagai berikut :

sahamlembarperbersihLaba

sahamlembarperDividenDPR

Sedangkan variabel independen yaitu prinsip-prinsip corporate governance diukur

menggunakan indikator menurut Tristiarini & Isgiyarta (2005) sebagai berikut:

1) Transparansi (Transparency), komponennya meliputi:

a) Kelengkapan laporan keuangan

Terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas,

Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Masing-masing dari

laporan keuangan ini diberi bobot satu. (Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-

38/PM/1996).

b) Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan

Penyerahan laporan keuangan dilakukan selambat-lambatnya 120 hari

setelah tahun buku perusahaan berakhir, disertai dengan laporan akuntan

11

independen yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan

tersebut. Jika perusahaan tepat waktu menyerahkan laporan keuangannya, maka

akan diberi bobot satu dan apabila tidak tepat waktu akan diberi bobot nol.

(Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-38/PM/1996).

c) Kelengkapan informasi di luar laporan keuangan

Informasi ini disajikan dalam laporan tahunan, kelengkapannya meliputi:

Laporan Manajemen, Ikhtisar Data Keuangan Penting, dan Analisis dan

Pembahasan Umum oleh Manajemen. Masing-masing laporan diberi bobot satu.

Nilai maksimum dari prinsip transparansi adalah sembilan (9).

2) Kewajaran (Fairness), di mana kewajaran laporan keuangan diperoleh dari Laporan

Auditor Independen pada perusahaan yang bersangkutan. Berikut pembobotan pada

masing-masing pendapat Auditor Independen:

a) Pernyataan tidak memberikan pendapat diberi bobot satu.

b) Pendapat tidak wajar diberikan bobot dua.

c) Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan bobot tiga.

d) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas diberikan bobot

empat.

e) Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan bobot lima.

Nilai maksimum dari prinsip kewajaran ini adalah lima (5).

3) Akuntabilitas (Accountability), dapat diukur melalui tiga hal, yaitu:

a) Keberadaan komite audit

Jika terdapat komite audit diberi bobot satu, jika tidak ada diberi bobot nol.

b) Laporan kegiatan komite audit

12

Jika terdapat laporan kegiatan komite audit diberi bobot satu, jika tidak ada diberi

bobot nol.

c) Frekuensi pertemuan komite audit

Jika frekuensi pertemuan komite audit dilakukan lebih dari tiga kali, yakni sesuai

peraturan berlaku akan diberi bobot satu jika tidak diberi bobot nol.

Nilai maksimum dari prinsip akuntabilitas adalah tiga (3).

4) Responsibilitas (Responsibility), terdiri dari:

a) Kendali mutu dan standarisasi

Informasi ini didapat dari ada atau tidaknya sertifikasi mutu produk terkait

oleh perusahaan. Jika perusahaan memiliki salah satu sertifikasi tersebut diberi

bobot satu, jika tidak ada diberi bobot nol.

b) Uraian keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan pelayanan dan program

kemasyarakatan.

Informasi ini termasuk informasi di luar laporan keuangan yang biasanya

menguraikan keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan pelayanan dan

kemasyarakatan. Jika ada diberi bobot satu jika tidak ada diberi bobot nol.

c) Pengembangan sumber daya manusia

Informasi ini termasuk informasi di luar laporan keuangan yang biasanya

menguraikan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia yang diselenggarakan

oleh perusahaan. Perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan training seperti

training leadership dan motivasi. Jika ada diberi bobot satu jika tidak ada diberi

bobot nol.

13

d) Pengembangan lingkungan hidup

Salah satu contoh kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup

adalah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Jika ada

diberi bobot satu jika tidak ada diberi bobot nol.

Nilai maksimum dari prinsip responsibilitas adalah empat (4).

Setelah memperoleh nilai dari keempat prinsip CG, diperoleh nilai nilai

maksimum sama dengan dua puluh satu (21) yakni total nilai semua prinsip CG.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yang diduga juga ikut mempengaruhi

kebijakan dividen perusahaan, yaitu:

1) Tingkat hutang, yang diukur dengan debt to equity ratio (DER), yang dihitung dengan

total kewajiban jangka panjang dibagi dengan total ekuitas (Widayanti 2004:45).

Tingkat hutang perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan, di

mana makin tinggi tingkat hutang perusahaan diduga makin kecil dividen yang akan

dibagikan.

2) Ukuran perusahaan, yang diukur dengan logaritma natural total aset dilaporkan oleh

perusahaan dalam neraca pada akhir tahun 2006. Semakin besar perusahaan diduga

makin besar juga kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen.

3) Profitabilitas, yang diukur dengan return on investment (ROI) yang dihitung dengan

membagi laba sesudah pajak dengan total aktiva (Sunarto & Kartika 2003). Semakin

tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba diduga makin tinggi juga

dividen yang akan dibagikan.

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan multivariate regression analysis

dengan persamaan sebagai berikut:

14

DPR = a + b1CG + b2DER + b3TA + b4ROI + ε

Keterangan:

a = intercept

b = koefisien regresi

= error terms

DPR = Dividend payout ratio

CG = Corporate governance

DER = Debt to equity ratio

TA = Total aset

ROI = Return on investment

Pengujian hipotesis akan menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho : b1 = 0 Ha : b1 ≠ 0

Analisis dan Pengujian Hipotesis

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif diperlukan untuk mengetahui gambaran perusahaan sampel.

Berikut hasil statistik deskriptif yang didapat.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian N Minimum Maximum Mean Std.Deviation

CG 47 0,52 1,00 0,787 0,145

DER 47 0,01 1,80 0,296 0,358

TA (dalam miliar rupiah) 47 44 58.000 4.100 9.197

ROI 47 0,003 0,370 0,086 0,078

DPR 47 0,001 2,036 0,303 0,360

Sumber: Data diolah, 2008

15

Dari tabel di atas, tampak bahwa nilai rata-rata CG sebesar 0,787. Nilai ini

menjelaskan bahwa 78,7% prinsip-prinsip CG telah dipenuhi oleh perusahaan sampel. Ini

menunjukkan bahwa 47 perusahaan sampel telah memenuhi sebagian besar prinsip-

prinsip CG, dan dapat dikatakan memiliki CG yang kuat.

Nilai rasio hutang terhadap modal memiliki rentang nilai yang sangat jauh antara

nilai terendah (0,01) dan nilai tertingginya (1,80) serta rata-rata 0,30 yang jauh dari nilai

tertingginya. Hanya 34% (16) perusahaan sampel yang memiliki rasio hutang di atas

nilai rata-ratanya, sehingga dapat dikatakan sebagian besar perusahaan sampel memiliki

rasio hutang yang rendah. Rasio hutang yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan

tidak didanai sebagian besar oleh hutang, sehingga perusahaan tidak terbebani bunga

hutang yang besar dan memiliki kemampuan untuk membayar dividen lebih tinggi.

Nilai rata-rata total aktiva sebesar Rp4,1 triliun yakni sangat jauh dari nilai

terendah ( Rp44 miliar) dan tertingginya (Rp58 triliun). Hal ini juga terlihat pada standar

deviasinya yang sangat tinggi yakni Rp9,2 triliun sehingga menunjukkan bahwa

perusahaan sampel memiliki total aktiva yang tidak merata, terdapat perusahaan dengan

total aktiva yang sangat besar dan terdapat perusahaan dengan total aktiva yang sangat

kecil dibanding lainnya. Tidak meratanya jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan

menyebabkan perbedaan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen kepada

pemegang sahamnya. Semakin besar total aktiva yang dimiliki maka kemampuan

perusahaan dalam membayar dividennya.juga akan semakin besar.

Nilai rata-rata ROI sebesar 0,09 dan jauh dari nilai tertingginya (0,37). Ini berarti

rata-rata perusahaan sampel hanya menghasilkan laba 9% dari total aktiva yang

dimanfaatkan, sehingga dapat dikatakan perusahaan sampel memiliki kemampuan

16

menghasilkan laba yang rendah. Dividen merupakan pembagian laba, oleh karena itu

perusahaan dengan laba rendah akan membayar dividen lebih rendah pula.

Sedangkan nilai rata-rata DPR sebesar 0,30 dan jauh dari nilai tertingginya

sebesar 2,04. Terdapat 61,7% (29) dari perusahaan sampel yang memiliki DPR di bawah

nilai rata-ratanya, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar perusahaan sampel

memiliki rasio pembayaran dividen yang rendah. Hal ini berarti bahwa proporsi

pembagian dividen terhadap laba yang didapat perusahaan rendah.

Pengujian Hipotesis

Sebelum dilakukan uji regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian

data meliputi normalitas, heterokedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi. Hasil

pengujian data menunjukkan tidak ada masalah, kecuali dalam hal uji normalitas.

Gujarati (2003:338) mengungkapkan bahwa asumsi normalitas tidak begitu diperlukan

jika tujuan penelitan hanya sekedar untuk mengestimasi atau mengetahui pengaruh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance terhadap

kebijakan dividen, sehingga sesuai pendapat tersebut masalah normalitas data dapat

diabaikan.

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis melalui uji regresi sebagaimana

tampak dalam tabel berikut:

17

Tabel 3. Hasil Uji Regresi

Variabel penelitian Koefisien regresi t p-value

Konstanta -0.505 -0,790 0,937

CG 4,098 2,663 0,011

DER -0,502 -1,784 0,082

TA (Log) -0,126 -0,597 0,554

ROI -0,659 -2,153 0,037

R2 = 0,215; Adj. R2 = 0,140 ; F = 2,868 ; Sign. F = 0,035

Sumber : Data diolah, 2008

Dari hasil tersebut didapat model regresi sebagai berikut.

ROITADERCGDPR 659,0126,0502,0098,4505,0

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa CG perusahaan,tingkat hutang

(DER), ukuran perusahaan (total aset) dan profitabilitas (ROI) secara bersama-sama atau

simultan dan signifikan mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan (DPR). Hal ini

ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,035 (sign. F ≤ α). Hasil penelitian ini

menemukan bahwa keempat variabel penelitian tersebut mampu memberikan penjelasan

atas kebijakan dividen perusahaan sebesar 14%, sedangkan sisanya (86%) dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak menjadi fokus penelitian ini, misalkan kondisi cashflow,

pertumbuhan kesempatan investasi, dan struktur kepemilikan perusahaan. Variabel-

variabel tersebut diduga juga menjadi dasar pertimbangan perusahaan dalam menentukan

besar kecilnya dividen yang akan dibagikan.

Melalui uji t, hasil penelitian menemukan bahwa CG berpengaruh terhadap

kebijakan dividen. Hal ini terlihat dari nilai p-value sebesar 0,011 (< 5%), sehingga

menolak Ho. Dari model penelitian dapat dilihat bahwa koefisien regresi CG sebesar

4,098 yang menunjukkan bahwa CG berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.

18

Makin kuat CG makin tinggi dividend payout ratio (DPR). Temuan ini membuktikan

bahwa perusahaan dengan CG yang kuat, yang berarti ada perlindungan atas hak-hak

pemegang saham minoritas, akan memberikan dividen yang tinggi sebagaimana yang

diinginkan oleh para pemegang saham minoritas ini. Hasil penelitian ini mendukung hasil

penelitian Kowalewski et al. (2007) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki

CG kuat akan membayar dividen lebih tinggi, dan perusahaan yang memiliki CG lemah

akan membayar dividen lebih rendah. Sesuai dengan karakter investor di Indonesia yang

lebih tertarik pada dividen, maka mereka akan menginginkan perusahaan menetapkan

kebijakan dividen tinggi yang akan terefleksi pada tingginya Dividend Payout Ratio.

Hasil regresi juga menunjukkan bahwa variabel kontrol tingkat utang (DER)

perusahaan memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan. Koefisien regresi

DER ditemukan bernilai negatif pada p-value 0,082% yang berarti signifikan pada

tingkat signifikansi 10%. Ini berarti makin tinggi tingkat utang perusahaan maka dividen

yang akan dibagikan akan makin rendah. Tingkat utang yang tinggi menyebabkan laba

yang diperoleh perusahaan akan lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran beban

bunga dan pelunasan utang, sehingga proporsi laba yang dibagikan sebagai deviden

semakin kecil. Hasil ini mendukung penelitian Kowalewski et al. (2007) yang juga

menyatakan bahwa perusahaan terbeban hutang akan membayar dividen lebih rendah

dibanding perusahaan yang tidak terbeban hutang.

Profitabilitas (ROI) juga terbukti sebagai variabel kontrol dalam dalam penelitian

ini. ROI memiliki koefisien regresi sebesar -0,659 menunjukkan bahwa kenaikan ROI

akan menurunkan besarnya Dividend Payout Ratio, sehingga tidak sejalan dengan dugaan

sebelumnya yakni ROI memiliki hubungan yang positif terhadap kebijakan dividen.

19

Penelitian ini menemukan bahwa ROI dipertimbangkan perusahaan dalam menetapkan

besarnya dividen yang akan dibagikan dan memiliki hubungan yang negatif terhadap

Dividend Payout Ratio. Hasil ini juga tidak mendukung penelitian Kowalewski, et al.

(2007) yang menyatakan bahwa ROI memiliki hubungan yang positif terhadap Dividend

Payout Ratio, yakni semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan akan membayar

dividen yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian

Sunarto & Kartika (2003) yang menemukan bahwa ROI tidak dipertimbangkan

perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen. Namun, hasil temuan ini sejalan

dengan pendapat yang menyatakan bahwa dividen dapat dibayarkan jika masih terdapat

sisa laba setelah kebutuhan akan dana investasi yang menguntungkan terpenuhi. Dengan

kata lain hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang labanya semakin meningkat

belum tentu membayar dividen lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena kesempatan

investasi yang menguntungkan relatif tinggi. Perusahaan akan menggunakan labanya

untuk menanamkannya kembali pada investasi yang dinilai menguntungkan tersebut.

Ukuran perusahaan (TA) tidak ditemukan sebagai variabel kontrol dalam

penelitian ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak

menjadi pertimbangan perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen perusahaan yang

tercermin pada Dividend Payout Ratio. Sebelumnya diduga bahwa total aktiva memiliki

hubungan positif terhadap pembayaran dividen perusahaan. Dengan melihat besarnya

koefisien regresi yang dimiliki oleh total aktiva sebesar -0,126 menjelaskan apabila

jumlah aktiva meningkat akan mengurangi besarnya dividen yang dibagikan. Hal ini

tidak sejalan dengan dugaan di atas yang menyatakan bahwa total aktiva memiliki

hubungan positif terhadap pembayaran dividen. Hasil penelitian ini tidak mendukung

20

penelitian sebelumnya oleh Kowalewski et al. (2007) yang menyatakan bahwa semakin

besar perusahaan akan membayar dividen semakin tinggi.

Penutup

Dari hasil pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa CG (yang

terdiri dari transparency, fairness, accountability dan responsibility) berpengaruh positif

signifikan terhadap kebijakan dividen yang diukur melalui Dividend Payout Ratio.

Artinya bahwa semakin kuat CG yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin tinggi

kebijakan dividen yang ditetapkan sehingga semakin tinggi pula Dividend Payout Ratio-

nya. Tingkat utang dan profitabilitas perusahaan ditemukan sebagai variabel kontrol

dalam CG mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan, dengan kata lain dijadikan

sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen

perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan ditemukan tidak menjadi bahan pertimbangan

oleh perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian, diantaranya sebagaimana

telah dijelaskan sebelumnya bahwa sampel penelitian tidak mewakili semua jenis industri

manufaktur yang ada, karena terdapat beberapa perusahaan yang tidak membagikan

dividen sehingga tidak termasuk dalam sampel. Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak

dapat digeneralisir terhadap semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Di

samping itu sampel penelitian juga mengabaikan klasifikasi industri sehingga

dimungkinkan dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias.

Penelitian mendatang disarankan untuk mengklasifikasikan jenis industri

manufaktur dan besaran perusahaan sampel. Hal ini dilakukan agar diperoleh hasil

21

penelitian yang lebih baik. Variabel independen dan kontrol yang dipilih dalam penelitian

ini belum mampu menjelaskan variabel independen penelitian. Ini terbukti dari

rendahnya Adjusted R2 yang dihasilkan menyatakan masih banyak variabel lain di luar

model yang turut menjelaskan variabel dependen. Oleh karena itu diharapkan penelitian

mendatang dapat memperbarui variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Salah

satunya adalah dengan menambahkan variabel-variabel seperti kondisi cashflow, rasio

kesempatan investasi, struktur kepemilikan, earning per share, nilai perusahaan yang

diukur dengan Tobin’s Q, dan pertumbuhan aktiva ke dalam model penelitian.

Daftar Referensi

Blair, Margaret. M. 1995. Ownership and Control “ Rethinking Corporate Governance

for the Twenty-First Century”. The Brookings Institution, Washington, D.C.

Feliana, Yieke. 2007. Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Transaksi dengan

Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa terhadap Daya Informasi

Akuntansi. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Badan

Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Gugler, K. dan BB.Yurtoglu. 2003. Corporate Governance and Dividen Payout Policy in

Germany. European Economic Review 47, pp: 731-758.

Gujarati, D.N. 2003. Basic Econometrics. 4th edition, McGraw Hill Inc.

Hanafi, Mamduh M..2004. Manajemen Keuangan. BPFE Universitas Gajah Mada,

Yogyakarta.

22

Handoyo, Sarwo Edi. 2002. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Harga Saham

Perusahaan Produsen Rokok yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 1997-

2001. Jurnal Akuntansi, Th VI., Vol 02, Desember: 160-168.

Kowalewski, Oskar, Ivan Stetsyuk, dan Oleksandr Talavera. 2007. Corporate Governance

and Dividend Policy in Poland. Working Paper http://www.ssrn.com.

Pramasturi, Suluh. 2007. Analisis Kebijakan Dividen: Pengujian Dividend Signaling

Theory dan Rent Extraction Hypothesis. Thesis, Program Pascasarjana Fakultas

Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Tidak dipublikasikan.

Sunarto, dan Andi Kartika. 2003. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividen

Kas di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 10, No. 1, Maret:

67-82

Syakhroza, Akhmad. 2003. Best Practices Corporate Governance dalam Konteks Kondisi

Lokal Perbankan Indonesia. Manajemen Usahawan Indonesia, No.6, Th

XXXII, Juni: 13-20.

Tristiarini, Nila dan Jaka Isgiyarta. 2005. Pengaruh Penerapan Prinsip Corporate

Governance terhadap Abnormal Return pada Saat Pengumuman Laporan

Keuangan. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 12, No. 2, September:169-187.

Widayanti, Rita, H. Ekawati, A. Dorkas, U.S. Sucahyo dan M.R. Rita. 2004. Manajemen

Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.