1
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN
( STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2006)
Selviana Wijayanti Supatmi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
Abstract
The purpose of this research proves if corporate governance affects dividend policy’s company. Dividend policy is reflected by dividend payout ratio’s a company and corporate governance’s company proxy by four corporate governance principles i.e. transparency, accountability, responsibility and fairness. Debt level (be measured with debt to equity ratio), firm size (be measured with log total assets), and profitability (be measured with return on investment) use as control variables. Sample research consists of 47 manufacturing company listed in BEI during the period of 2006 with the 2006 annual report from www.idx.co.id and some financial data from Indonesian Capital Market Directory of 2007. Test hypothesis use multiple regressions analyzis. This research propose hypothesis that corporate governance has an effect to the dividend policy. The result shows that corporate governance has a significant positive effect to dividend policy reflected by dividend payout ratio. This research also finds that profitability and debt level have negative influences to dividend policy, but firm size does not have influence the dividend policy.
Key words: Dividend policy, Corporate governance, Debt level, Firm size, Profitability
Pendahuluan
Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan dapat menghasilkan laba atau
bahkan mengalami kerugian. Laba perusahaan dapat digunakan untuk dua hal, yaitu
untuk diinvestasikan kembali dalam bentuk laba ditahan atau dibagikan kepada
pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen merupakan kompensasi berupa bagian
keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen
2
menentukan pembagian laba antara pembayaran kepada pemegang saham dan investasi
kembali perusahaan (Widayanti 2004: 179). Kebijakan dividen perusahaan tercermin
dalam rasio pembayaran dividen (Dividend Payout Ratio), yaitu berapa bagian laba
bersih yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham (Hanafi 2004:44).
Kowalewski, et al. (2007) pada penelitian sebelumnya menemukan bahwa corporate
governance mempengaruhi kebijakan dividen.
Kebijakan dividen akan mempengaruhi nilai perusahaan sebagaimana
dikemukakan oleh Handoyo (2002). Penetapan kebijakan dividen dalam perusahaan
berdampak pada tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan (Sunarto & Kartika
2003). Menurut Sudjoko (1999) dalam Pramastuti (2007), investor di Indonesia
menggunakan informasi mengenai kebijakan dividen dalam mengambil keputusan.
Investor akan memutuskan berinvestasi pada perusahaan yang menetapkan kebijakan
dividen tinggi karena menganggap perusahaan memiliki prospek yang baik di masa
mendatang. Dapat dikatakan bahwa investor di Indonesia lebih tertarik pada dividen yang
memiliki risiko lebih rendah dibandingkan capital gain. Oleh karena itu kebijakan
dividen merupakan isu penting dalam sebuah perusahaan yang penetapannya harus
seimbang dan memperhatikan semua kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan
terhadap perusahaan (stakeholder).
Penetapan kebijakan dividen akan berkaitan dengan dua pihak, yakni pihak yang
mengambil keputusan dan pihak yang menerima keputusan. Menurut hasil penelitian La
Porta dkk (1998) dan Claesens dkk (1999, 2000, dan 2002a) sebagaimana dikutip oleh
Feliana (2007), diketemukan bahwa ada kecenderungan perusahaan emiten di Indonesia
memiliki struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi. Anggota keluarga pendiri
3
perusahaan memiliki proporsi saham yang sangat besar dalam perusahaan, sehingga
menjadikan mereka sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu di Indonesia yang
dimaksud dengan pengambil keputusan adalah pemegang saham mayoritas dan pihak
penerima keputusan adalah pemegang saham minoritas.
Pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap
penetapan kebijakan dividen dalam perusahaan. Pemegang saham mayoritas dapat
menetapkan kebijakan dividen yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham
minoritas. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas
diperlukan penerapan good corporate governance. Dalam Tristiarini & Isgiyarta (2005)
disebutkan empat prinsip corporate governance (untuk selanjutnya akan disingkat CG)
adalah transparency, fairness, accountability, dan responsibility. Dengan good corporate
governance, pemegang saham mayoritas tidak dapat memanfaatkan dan mengambil alih
hak-hak dari pemegang saham minoritas (Gugler & Yurtoglu 2003). Namun, selain faktor
CG masih terdapat beberapa faktor yang juga mempengaruhi kebijakan dividen
perusahaan antara lain: rasio hutang, total aktiva, dan profitabilitas perusahaan (Sunarto
& Kartika 2003).
Berangkat dari penelitian sebelumnya oleh Kowalewski et al. (2007) yang
menyatakan bahwa CG merupakan faktor penting penentu kebijakan dividen pada
perusahaan non-keuangan yang listed di Polandia, maka penelitian ini meneliti ulang
dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan
negara tentunya akan membedakan karateristik pasar modal yang dimiliki. Polandia
memiliki karakteristik pasar modal Eropa pada umumnya, yakni memiliki struktur
kepemilikan saham yang cenderung menyebar sedangkan pasar modal di Indonesia
4
memiliki struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi seperti telah dijelaskan
sebelumnya. Selain itu kedua negara juga memiliki perbedaan dalam hal penerapan CG.
Polandia cenderung memiliki peraturan kuat sehingga memiliki penerapan CG yang lebih
kuat dan merata dibandingkan Indonesia yang memiliki peraturan lemah. Dimungkinkan
penelitian ini akan menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian Kowalewski et al.
(2007). Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dari penerapan CG di
Indonesia dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2006.
Tijauan Teoritis dan Perumusan Hipotesis
Kebijakan Dividen
Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik akan membagikan keuntungan
yang didapat dalam bentuk dividen atau justru menahannya untuk investasi selanjutnya
dalam bentuk laba ditahan. Manajemen perlu memutuskan kebijakan dividen yang tepat
bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kebijakan dividen dalam suatu perusahaan
berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemegang saham (Sunarto & Kartika 2003).
Pemegang saham di Indonesia menggunakan informasi mengenai kebijakan dividen
dalam melakukan pengambilan keputusan. Hal ini telah diungkapkan oleh Sudjoko
(1999) pada Paramastuti (2007), bahwa pemegang saham di Indonesia akan memutuskan
berinvestasi pada perusahaan dengan kebijakan dividen tinggi. Dengan pemikiran bahwa
perusahaan yang menetapkan kebijakan dividen tinggi akan memiliki prospek mendatang
yang baik, sehingga lebih menarik bagi pemegang saham untuk menanamkan dananya
pada perusahaan tersebut.
5
Kecenderungan pemegang saham di Indonesia yang lebih tertarik pada informasi
mengenai dividen mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijakan dividen
mereka. Oleh karena itu kebijakan dividen pada sebagian besar perusahaan emiten di
Indonesia terkait dengan teori kebijakan dividen relevan. Teori mengenai kebijakan
dividen relevan menyatakan bahwa kebijakan dividen yang diambil perusahaan akan
mempengaruhi keputusan pemegang saham dalam berinvestasi (Widayanti 2004:181).
Pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan dividen dibayar tinggi akan mengurangi
ketidakpastian pengembalian kepada pemegang saham. Dalam menanamkan dananya ke
dalam suatu perusahaan pemegang saham memiliki tingkat keuntungan atau
pengembalian yang diharapkan. Penerimaan dari dividen akan diterima pemegang saham
saat ini, sedangkan capital gain akan diterima di masa mendatang. Oleh karena itu
penerimaan dividen akan memberikan tingkat kepastian lebih tinggi dan risiko yang lebih
rendah dibanding penerimaan dari capital gain (Widayanti 2004:181).
Keputusan mengenai kebijakan dividen ini dapat tercermin melalui besarnya
Dividend Payout Ratio (DPR). Menurut Hanafi (2004:44), rasio ini melihat bagian dari
laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Semakin besar
DPR yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula perusahaan tersebut
membagikan labanya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.
Hubungan Corporate Governance terhadap Kebijakan Dividen
Syakhroza (2003) mendefinisikan corporate governance sebagai berikut:
“Corporate governance adalah suatu sistem yang dipakai oleh board untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (directing, controlling, and supervising) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif-E3P dengan prinsip-prinsip transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness – TARIF dalam rangka mencapai tujuan organisasi”.
6
Menurut Tristiarini & Isgiyarta (2005), empat prinsip corporate governance
sebagai berikut:
1) Transparansi (Transparency)
Transparansi perusahaan dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi yang
material dan relevan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat
diperbandingkan dengan berbagai pihak stakeholder. Informasi ini harus mudah
diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya masing-masing. Peraturan perundang-
undangan mensyaratkan masalah-masalah apa saja yang harus diungkapkan. Namun,
perusahaan harus dapat berinisiatif untuk mengungkapkan masalah-masalah yang
tidak terbatas pada peraturan yang ada. Misalnya hal penting seperti pengambilan
keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan para stakeholder lainnya.
2) Kewajaran (Fairness)
Dalam mencapai prinsip ini perusahaan perlu senantiasa memperhatikan
kepentingan pemegang saham dan stakeholder berdasarkan asas kewajaran dan
kesetaraan. Perusahaan juga harus menyajikan laporan keuangan yang wajar dan
dapat dipertanggungjawabkan.
3) Akuntabilitas (Accountability)
Prinsip ini menuntut perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya
secara transparan dan wajar. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola secara benar,
terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan tanpa mengabaikan kepentingan
pemegang saham dan stakeholder lainnya.
4) Responsibilitas (Responsibility)
7
Tanggung jawab yang dimaksud dalam prinsip ini adalah bagaimana perusahaan
mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Salah satu perwujudan prinsip ini
diwujudkan dalam tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan
lingkungan.
CG dalam suatu perusahaan tercermin pada pertanggungjawaban manajer kepada
stakeholder perusahaan tersebut. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
manajer selaku pengambil keputusan memberikan pertanggungjawabannya dalam
mengelola perusahaan kepada pemegang saham. Salah satu pertanggungjawaban yang
diberikan manajer kepada pemegang saham adalah mengenai pembagian keuntungan atau
dikenal dengan kebijakan dividen. Berkaitan dengan karateristik kepemilikan sebagian
besar perusahaan emiten di Indonesia yang lebih terkonsentrasi, menyebabkan pemegang
saham mayoritas akan mengambil peranan penting dalam pengambilan keputusan
khususnya mengenai kebijakan dividen. Oleh karena itu dalam RUPS akan tercermin
apakah pemegang saham ingin memanfaatkan dan mengambil alih hak-hak dari
pemegang saham minoritas.
Dengan proporsi kepemilikan saham yang sangat besar, pemegang saham
mayoritas dapat mengambil keputusan mengenai kebijakan dividen tanpa memerlukan
pendapat dari pemegang saham minoritas. Oleh karena itu keputusan yang diambil dapat
bertentangan dengan kepentingan pemegang saham minoritas. Terlebih lagi apabila
pemegang saham mayoritas tersebut dimiliki oleh manajemen, yang secara umum
memiliki kecenderungan menggunakan laba yang dicapai untuk investasi perusahaan
sebagai perluasan usaha, serta memenuhi kewajiban perusahaan, sehingga akan
membagikan dividen dalam jumlah lebih sedikit. Di sisi lain, pemegang saham minoritas
8
dikatakan lebih menyukai proporsi dividen yang dibagikan atas laba yang dicapai lebih
besar. Hal ini dapat terjadi apabila CG perusahaan kuat, yang berarti ada perlindungi
atas hak-hak pemegang saham minoritas. Berangkat dari pemikiran ini, dapat dikatakan
bahwa CG berpengaruh terhadap pengambilan keputusan khususnya mengenai kebijakan
dividen.
Penelitian Kowalewski et al. (2007) mengambil sampel perusahaan non-keuangan
yang listed di Warsaw Stock Exchange tahun 1998-2004 di Polandia. Penelitian ini
menggunakan CG sebagai variabel independen dengan indikator Transparency and
Disclosure Index (TDI) dan dividen kas sebagai variabel dependennya. Penelitian ini di
antaranya menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan, tingkat hutang, dan
profitabilitas. Variabel-variabel ini diduga juga menjadi bahan pertimbangan besarnya
dividen yang akan dibagikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sunarto & Kartika (2003)
bahwa selain faktor CG masih terdapat beberapa faktor yang juga mempengaruhi
kebijakan dividen perusahaan antara lain rasio hutang, total aktiva, dan profitabilitas
perusahaan. Makin besar ukuran perusahaan dan profitabilitasnya, makin besar dividen
yang akan dibagikan. Sebaliknya makin besar tingkat hutang perusahaan, makin rendah
dividen yang akan dibagikan.
Hasil penelitian Kowalewski et al. (2007) menemukan bahwa CG merupakan
faktor penting penentu kebijakan dividen di Polandia. Perusahaan yang memiliki CG kuat
akan membayar dividen lebih tinggi, sebaliknya perusahaan yang memiliki CG lemah
akan membayar dividen lebih rendah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa
perusahaan besar dengan profitabilitas tinggi dan memiliki CG kuat, akan membayar
dividen lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan tingkat hutang tinggi dan memiliki
9
CG yang lemah. Selanjutnya dikatakan bahwa perusahaan dengan praktek CG kuat
mencerminkan hak pemegang saham dalam perusahaan tersebut kuat. Demikian
sebaliknya apabila praktek CG lemah, maka hak pemegang saham dalam perusahaan
tersebut juga lemah. Kekuatan hak pemegang saham tampak dalam RUPS, pemegang
saham yang haknya kuat akan memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan
perusahaan. Dalam Blair (1995:111) juga dikemukakan bahwa pemegang saham
mempunyai pengaruh terhadap manajer. Walaupun tidak secara langsung menjalankan
perusahaan, mereka memiliki wewenang untuk memilih dan mengangkat dewan direksi.
Sedangkan dewan direksi dapat mempekerjakan atau memberhentikan seorang manajer.
Jadi, pemegang saham memiliki kontrol terhadap manajer, salah satunya dalam
penetapan kebijakan dividen perusahaan.
Oleh karena itu CG perusahaan yang kuat mencerminkan bahwa pemegang saham
memiliki pengaruh kuat terhadap penentuan kebijakan dividen perusahaan. Berdasarkan
penjelasan di atas dapat ditarik sebuah hipotesis:
H1: Corporate Governance berpengaruh terhadap kebijakan dividen.
Metode Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
tahun 2006. Sampel diambil dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria
sebagai berikut:
10
Tabel 1. Pengambilan Sampel
Keterangan Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006 142
Perusahaan yang tidak membagikan dividen tahun 2006 (95)
Sampel penelitian 47
Sumber: Data diolah, 2008
Data penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan
sampel yang diperolah melalui website www.bei.co.id. dan beberapa data keuangan
melalui Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2007.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah dividend payout ratio (DPR) yaitu
merupakan bagian dari laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang
saham Hanafi (2004: 44), yang dihitung sebagai berikut :
sahamlembarperbersihLaba
sahamlembarperDividenDPR
Sedangkan variabel independen yaitu prinsip-prinsip corporate governance diukur
menggunakan indikator menurut Tristiarini & Isgiyarta (2005) sebagai berikut:
1) Transparansi (Transparency), komponennya meliputi:
a) Kelengkapan laporan keuangan
Terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Masing-masing dari
laporan keuangan ini diberi bobot satu. (Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-
38/PM/1996).
b) Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan
Penyerahan laporan keuangan dilakukan selambat-lambatnya 120 hari
setelah tahun buku perusahaan berakhir, disertai dengan laporan akuntan
11
independen yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan
tersebut. Jika perusahaan tepat waktu menyerahkan laporan keuangannya, maka
akan diberi bobot satu dan apabila tidak tepat waktu akan diberi bobot nol.
(Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-38/PM/1996).
c) Kelengkapan informasi di luar laporan keuangan
Informasi ini disajikan dalam laporan tahunan, kelengkapannya meliputi:
Laporan Manajemen, Ikhtisar Data Keuangan Penting, dan Analisis dan
Pembahasan Umum oleh Manajemen. Masing-masing laporan diberi bobot satu.
Nilai maksimum dari prinsip transparansi adalah sembilan (9).
2) Kewajaran (Fairness), di mana kewajaran laporan keuangan diperoleh dari Laporan
Auditor Independen pada perusahaan yang bersangkutan. Berikut pembobotan pada
masing-masing pendapat Auditor Independen:
a) Pernyataan tidak memberikan pendapat diberi bobot satu.
b) Pendapat tidak wajar diberikan bobot dua.
c) Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan bobot tiga.
d) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas diberikan bobot
empat.
e) Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan bobot lima.
Nilai maksimum dari prinsip kewajaran ini adalah lima (5).
3) Akuntabilitas (Accountability), dapat diukur melalui tiga hal, yaitu:
a) Keberadaan komite audit
Jika terdapat komite audit diberi bobot satu, jika tidak ada diberi bobot nol.
b) Laporan kegiatan komite audit
12
Jika terdapat laporan kegiatan komite audit diberi bobot satu, jika tidak ada diberi
bobot nol.
c) Frekuensi pertemuan komite audit
Jika frekuensi pertemuan komite audit dilakukan lebih dari tiga kali, yakni sesuai
peraturan berlaku akan diberi bobot satu jika tidak diberi bobot nol.
Nilai maksimum dari prinsip akuntabilitas adalah tiga (3).
4) Responsibilitas (Responsibility), terdiri dari:
a) Kendali mutu dan standarisasi
Informasi ini didapat dari ada atau tidaknya sertifikasi mutu produk terkait
oleh perusahaan. Jika perusahaan memiliki salah satu sertifikasi tersebut diberi
bobot satu, jika tidak ada diberi bobot nol.
b) Uraian keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan pelayanan dan program
kemasyarakatan.
Informasi ini termasuk informasi di luar laporan keuangan yang biasanya
menguraikan keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan pelayanan dan
kemasyarakatan. Jika ada diberi bobot satu jika tidak ada diberi bobot nol.
c) Pengembangan sumber daya manusia
Informasi ini termasuk informasi di luar laporan keuangan yang biasanya
menguraikan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia yang diselenggarakan
oleh perusahaan. Perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan training seperti
training leadership dan motivasi. Jika ada diberi bobot satu jika tidak ada diberi
bobot nol.
13
d) Pengembangan lingkungan hidup
Salah satu contoh kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup
adalah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Jika ada
diberi bobot satu jika tidak ada diberi bobot nol.
Nilai maksimum dari prinsip responsibilitas adalah empat (4).
Setelah memperoleh nilai dari keempat prinsip CG, diperoleh nilai nilai
maksimum sama dengan dua puluh satu (21) yakni total nilai semua prinsip CG.
Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yang diduga juga ikut mempengaruhi
kebijakan dividen perusahaan, yaitu:
1) Tingkat hutang, yang diukur dengan debt to equity ratio (DER), yang dihitung dengan
total kewajiban jangka panjang dibagi dengan total ekuitas (Widayanti 2004:45).
Tingkat hutang perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan, di
mana makin tinggi tingkat hutang perusahaan diduga makin kecil dividen yang akan
dibagikan.
2) Ukuran perusahaan, yang diukur dengan logaritma natural total aset dilaporkan oleh
perusahaan dalam neraca pada akhir tahun 2006. Semakin besar perusahaan diduga
makin besar juga kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen.
3) Profitabilitas, yang diukur dengan return on investment (ROI) yang dihitung dengan
membagi laba sesudah pajak dengan total aktiva (Sunarto & Kartika 2003). Semakin
tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba diduga makin tinggi juga
dividen yang akan dibagikan.
Pengujian hipotesis penelitian menggunakan multivariate regression analysis
dengan persamaan sebagai berikut:
14
DPR = a + b1CG + b2DER + b3TA + b4ROI + ε
Keterangan:
a = intercept
b = koefisien regresi
= error terms
DPR = Dividend payout ratio
CG = Corporate governance
DER = Debt to equity ratio
TA = Total aset
ROI = Return on investment
Pengujian hipotesis akan menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:
Ho : b1 = 0 Ha : b1 ≠ 0
Analisis dan Pengujian Hipotesis
Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif diperlukan untuk mengetahui gambaran perusahaan sampel.
Berikut hasil statistik deskriptif yang didapat.
Tabel 2. Statistik Deskriptif
Variabel Penelitian N Minimum Maximum Mean Std.Deviation
CG 47 0,52 1,00 0,787 0,145
DER 47 0,01 1,80 0,296 0,358
TA (dalam miliar rupiah) 47 44 58.000 4.100 9.197
ROI 47 0,003 0,370 0,086 0,078
DPR 47 0,001 2,036 0,303 0,360
Sumber: Data diolah, 2008
15
Dari tabel di atas, tampak bahwa nilai rata-rata CG sebesar 0,787. Nilai ini
menjelaskan bahwa 78,7% prinsip-prinsip CG telah dipenuhi oleh perusahaan sampel. Ini
menunjukkan bahwa 47 perusahaan sampel telah memenuhi sebagian besar prinsip-
prinsip CG, dan dapat dikatakan memiliki CG yang kuat.
Nilai rasio hutang terhadap modal memiliki rentang nilai yang sangat jauh antara
nilai terendah (0,01) dan nilai tertingginya (1,80) serta rata-rata 0,30 yang jauh dari nilai
tertingginya. Hanya 34% (16) perusahaan sampel yang memiliki rasio hutang di atas
nilai rata-ratanya, sehingga dapat dikatakan sebagian besar perusahaan sampel memiliki
rasio hutang yang rendah. Rasio hutang yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan
tidak didanai sebagian besar oleh hutang, sehingga perusahaan tidak terbebani bunga
hutang yang besar dan memiliki kemampuan untuk membayar dividen lebih tinggi.
Nilai rata-rata total aktiva sebesar Rp4,1 triliun yakni sangat jauh dari nilai
terendah ( Rp44 miliar) dan tertingginya (Rp58 triliun). Hal ini juga terlihat pada standar
deviasinya yang sangat tinggi yakni Rp9,2 triliun sehingga menunjukkan bahwa
perusahaan sampel memiliki total aktiva yang tidak merata, terdapat perusahaan dengan
total aktiva yang sangat besar dan terdapat perusahaan dengan total aktiva yang sangat
kecil dibanding lainnya. Tidak meratanya jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan
menyebabkan perbedaan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen kepada
pemegang sahamnya. Semakin besar total aktiva yang dimiliki maka kemampuan
perusahaan dalam membayar dividennya.juga akan semakin besar.
Nilai rata-rata ROI sebesar 0,09 dan jauh dari nilai tertingginya (0,37). Ini berarti
rata-rata perusahaan sampel hanya menghasilkan laba 9% dari total aktiva yang
dimanfaatkan, sehingga dapat dikatakan perusahaan sampel memiliki kemampuan
16
menghasilkan laba yang rendah. Dividen merupakan pembagian laba, oleh karena itu
perusahaan dengan laba rendah akan membayar dividen lebih rendah pula.
Sedangkan nilai rata-rata DPR sebesar 0,30 dan jauh dari nilai tertingginya
sebesar 2,04. Terdapat 61,7% (29) dari perusahaan sampel yang memiliki DPR di bawah
nilai rata-ratanya, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar perusahaan sampel
memiliki rasio pembayaran dividen yang rendah. Hal ini berarti bahwa proporsi
pembagian dividen terhadap laba yang didapat perusahaan rendah.
Pengujian Hipotesis
Sebelum dilakukan uji regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian
data meliputi normalitas, heterokedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi. Hasil
pengujian data menunjukkan tidak ada masalah, kecuali dalam hal uji normalitas.
Gujarati (2003:338) mengungkapkan bahwa asumsi normalitas tidak begitu diperlukan
jika tujuan penelitan hanya sekedar untuk mengestimasi atau mengetahui pengaruh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance terhadap
kebijakan dividen, sehingga sesuai pendapat tersebut masalah normalitas data dapat
diabaikan.
Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis melalui uji regresi sebagaimana
tampak dalam tabel berikut:
17
Tabel 3. Hasil Uji Regresi
Variabel penelitian Koefisien regresi t p-value
Konstanta -0.505 -0,790 0,937
CG 4,098 2,663 0,011
DER -0,502 -1,784 0,082
TA (Log) -0,126 -0,597 0,554
ROI -0,659 -2,153 0,037
R2 = 0,215; Adj. R2 = 0,140 ; F = 2,868 ; Sign. F = 0,035
Sumber : Data diolah, 2008
Dari hasil tersebut didapat model regresi sebagai berikut.
ROITADERCGDPR 659,0126,0502,0098,4505,0
Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa CG perusahaan,tingkat hutang
(DER), ukuran perusahaan (total aset) dan profitabilitas (ROI) secara bersama-sama atau
simultan dan signifikan mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan (DPR). Hal ini
ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,035 (sign. F ≤ α). Hasil penelitian ini
menemukan bahwa keempat variabel penelitian tersebut mampu memberikan penjelasan
atas kebijakan dividen perusahaan sebesar 14%, sedangkan sisanya (86%) dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak menjadi fokus penelitian ini, misalkan kondisi cashflow,
pertumbuhan kesempatan investasi, dan struktur kepemilikan perusahaan. Variabel-
variabel tersebut diduga juga menjadi dasar pertimbangan perusahaan dalam menentukan
besar kecilnya dividen yang akan dibagikan.
Melalui uji t, hasil penelitian menemukan bahwa CG berpengaruh terhadap
kebijakan dividen. Hal ini terlihat dari nilai p-value sebesar 0,011 (< 5%), sehingga
menolak Ho. Dari model penelitian dapat dilihat bahwa koefisien regresi CG sebesar
4,098 yang menunjukkan bahwa CG berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.
18
Makin kuat CG makin tinggi dividend payout ratio (DPR). Temuan ini membuktikan
bahwa perusahaan dengan CG yang kuat, yang berarti ada perlindungan atas hak-hak
pemegang saham minoritas, akan memberikan dividen yang tinggi sebagaimana yang
diinginkan oleh para pemegang saham minoritas ini. Hasil penelitian ini mendukung hasil
penelitian Kowalewski et al. (2007) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki
CG kuat akan membayar dividen lebih tinggi, dan perusahaan yang memiliki CG lemah
akan membayar dividen lebih rendah. Sesuai dengan karakter investor di Indonesia yang
lebih tertarik pada dividen, maka mereka akan menginginkan perusahaan menetapkan
kebijakan dividen tinggi yang akan terefleksi pada tingginya Dividend Payout Ratio.
Hasil regresi juga menunjukkan bahwa variabel kontrol tingkat utang (DER)
perusahaan memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan. Koefisien regresi
DER ditemukan bernilai negatif pada p-value 0,082% yang berarti signifikan pada
tingkat signifikansi 10%. Ini berarti makin tinggi tingkat utang perusahaan maka dividen
yang akan dibagikan akan makin rendah. Tingkat utang yang tinggi menyebabkan laba
yang diperoleh perusahaan akan lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran beban
bunga dan pelunasan utang, sehingga proporsi laba yang dibagikan sebagai deviden
semakin kecil. Hasil ini mendukung penelitian Kowalewski et al. (2007) yang juga
menyatakan bahwa perusahaan terbeban hutang akan membayar dividen lebih rendah
dibanding perusahaan yang tidak terbeban hutang.
Profitabilitas (ROI) juga terbukti sebagai variabel kontrol dalam dalam penelitian
ini. ROI memiliki koefisien regresi sebesar -0,659 menunjukkan bahwa kenaikan ROI
akan menurunkan besarnya Dividend Payout Ratio, sehingga tidak sejalan dengan dugaan
sebelumnya yakni ROI memiliki hubungan yang positif terhadap kebijakan dividen.
19
Penelitian ini menemukan bahwa ROI dipertimbangkan perusahaan dalam menetapkan
besarnya dividen yang akan dibagikan dan memiliki hubungan yang negatif terhadap
Dividend Payout Ratio. Hasil ini juga tidak mendukung penelitian Kowalewski, et al.
(2007) yang menyatakan bahwa ROI memiliki hubungan yang positif terhadap Dividend
Payout Ratio, yakni semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan akan membayar
dividen yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian
Sunarto & Kartika (2003) yang menemukan bahwa ROI tidak dipertimbangkan
perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen. Namun, hasil temuan ini sejalan
dengan pendapat yang menyatakan bahwa dividen dapat dibayarkan jika masih terdapat
sisa laba setelah kebutuhan akan dana investasi yang menguntungkan terpenuhi. Dengan
kata lain hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang labanya semakin meningkat
belum tentu membayar dividen lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena kesempatan
investasi yang menguntungkan relatif tinggi. Perusahaan akan menggunakan labanya
untuk menanamkannya kembali pada investasi yang dinilai menguntungkan tersebut.
Ukuran perusahaan (TA) tidak ditemukan sebagai variabel kontrol dalam
penelitian ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak
menjadi pertimbangan perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen perusahaan yang
tercermin pada Dividend Payout Ratio. Sebelumnya diduga bahwa total aktiva memiliki
hubungan positif terhadap pembayaran dividen perusahaan. Dengan melihat besarnya
koefisien regresi yang dimiliki oleh total aktiva sebesar -0,126 menjelaskan apabila
jumlah aktiva meningkat akan mengurangi besarnya dividen yang dibagikan. Hal ini
tidak sejalan dengan dugaan di atas yang menyatakan bahwa total aktiva memiliki
hubungan positif terhadap pembayaran dividen. Hasil penelitian ini tidak mendukung
20
penelitian sebelumnya oleh Kowalewski et al. (2007) yang menyatakan bahwa semakin
besar perusahaan akan membayar dividen semakin tinggi.
Penutup
Dari hasil pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa CG (yang
terdiri dari transparency, fairness, accountability dan responsibility) berpengaruh positif
signifikan terhadap kebijakan dividen yang diukur melalui Dividend Payout Ratio.
Artinya bahwa semakin kuat CG yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin tinggi
kebijakan dividen yang ditetapkan sehingga semakin tinggi pula Dividend Payout Ratio-
nya. Tingkat utang dan profitabilitas perusahaan ditemukan sebagai variabel kontrol
dalam CG mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan, dengan kata lain dijadikan
sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen
perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan ditemukan tidak menjadi bahan pertimbangan
oleh perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen perusahaan.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian, diantaranya sebagaimana
telah dijelaskan sebelumnya bahwa sampel penelitian tidak mewakili semua jenis industri
manufaktur yang ada, karena terdapat beberapa perusahaan yang tidak membagikan
dividen sehingga tidak termasuk dalam sampel. Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak
dapat digeneralisir terhadap semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Di
samping itu sampel penelitian juga mengabaikan klasifikasi industri sehingga
dimungkinkan dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias.
Penelitian mendatang disarankan untuk mengklasifikasikan jenis industri
manufaktur dan besaran perusahaan sampel. Hal ini dilakukan agar diperoleh hasil
21
penelitian yang lebih baik. Variabel independen dan kontrol yang dipilih dalam penelitian
ini belum mampu menjelaskan variabel independen penelitian. Ini terbukti dari
rendahnya Adjusted R2 yang dihasilkan menyatakan masih banyak variabel lain di luar
model yang turut menjelaskan variabel dependen. Oleh karena itu diharapkan penelitian
mendatang dapat memperbarui variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Salah
satunya adalah dengan menambahkan variabel-variabel seperti kondisi cashflow, rasio
kesempatan investasi, struktur kepemilikan, earning per share, nilai perusahaan yang
diukur dengan Tobin’s Q, dan pertumbuhan aktiva ke dalam model penelitian.
Daftar Referensi
Blair, Margaret. M. 1995. Ownership and Control “ Rethinking Corporate Governance
for the Twenty-First Century”. The Brookings Institution, Washington, D.C.
Feliana, Yieke. 2007. Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Transaksi dengan
Pihak-Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa terhadap Daya Informasi
Akuntansi. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Gugler, K. dan BB.Yurtoglu. 2003. Corporate Governance and Dividen Payout Policy in
Germany. European Economic Review 47, pp: 731-758.
Gujarati, D.N. 2003. Basic Econometrics. 4th edition, McGraw Hill Inc.
Hanafi, Mamduh M..2004. Manajemen Keuangan. BPFE Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta.
22
Handoyo, Sarwo Edi. 2002. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Harga Saham
Perusahaan Produsen Rokok yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 1997-
2001. Jurnal Akuntansi, Th VI., Vol 02, Desember: 160-168.
Kowalewski, Oskar, Ivan Stetsyuk, dan Oleksandr Talavera. 2007. Corporate Governance
and Dividend Policy in Poland. Working Paper http://www.ssrn.com.
Pramasturi, Suluh. 2007. Analisis Kebijakan Dividen: Pengujian Dividend Signaling
Theory dan Rent Extraction Hypothesis. Thesis, Program Pascasarjana Fakultas
Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Tidak dipublikasikan.
Sunarto, dan Andi Kartika. 2003. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividen
Kas di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 10, No. 1, Maret:
67-82
Syakhroza, Akhmad. 2003. Best Practices Corporate Governance dalam Konteks Kondisi
Lokal Perbankan Indonesia. Manajemen Usahawan Indonesia, No.6, Th
XXXII, Juni: 13-20.
Tristiarini, Nila dan Jaka Isgiyarta. 2005. Pengaruh Penerapan Prinsip Corporate
Governance terhadap Abnormal Return pada Saat Pengumuman Laporan
Keuangan. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 12, No. 2, September:169-187.
Widayanti, Rita, H. Ekawati, A. Dorkas, U.S. Sucahyo dan M.R. Rita. 2004. Manajemen
Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.