PEMILU DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT

(PEMAHAMAN, CARA PANDANG DAN TUJUAN)i

Oleh Daniel Zuchronii

A. Selayang Pandang Pemilu Universal

Pemilu secara universal mengacu kepada beberapa perjanjian/kesepakataninternasional seperti Deklarasi HAM Universal (The Universal Declaration of HumanRights), Kovenan Hak-Hak Sipil Politik (The International Covenant on Civil andPolitical Rights/ICCPR), Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Ras (TheInternational Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination),Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (TheConvention on the Elimination of All Forms of Discrimantion against Women),Konvensi Internasional Perlindungan terhadap Hak hak Pekerja Migran (TheInternational Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers andMembers of Their Families), Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (TheUnited Nations Convention against Corruption), Konvensi Hak Kaum PenyandangDisabilitas (The Convention on the Rights of Persons with Disabilities), dan beberapakesepakatan lain baik badan-badan PBB ataupun obligasi regional dan sub regional1.

Standar Pemilu kemudian dibangun sebagai pedoman, tahapan-tahapan dantujuan tercapainya universalitas. Dalam kerangka hak sipil politik, Pemilu dapat menjadietalase tegaknya prinsip penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), danpemenuhan (to fulfill) hak warga negara. Standar universal perlu dibangun dan disusununtuk menjadi pengetahuan dan pemahaman Pemilu yang memenuhi derajatpenghormatan hak warga negara.

Terdapat kajian-kajian internasional tentang pelaksanaan pemilu yang memenuhistandar universal dilakukan misalnya oleh IDEA. Ringkasan standar Pemilu universalseperti yang dilansir IDEA menyebutkan nilai-nilai sbb2:

1) Hak terlibat dalam kepentingan publik (right and opportunity toparticipate in public affairs).

2) Hak memilih (right and opportunity to vote).3) Hak dipilih (right and opportunity to be elected)4) Tahapan Pemilu yang terbuka (periodic election)5) Kriteria hak memilih yang inklusif (universal suffrage)6) Kemudahan memilih (Equal suffrage)7) Kerahasiaan suara dan pemberian suara (secret ballot)8) Kemerdekaan dari diskriminasi dan persamaan di depan hukum (freedom

from discrimination and equality under the law)9) Persamaan laki-laki dan perempuan (equality between men and women)10) Kemerdekaan berserikat (freedom of association)

i Makalah disampaikan pada Seminar Hari Filsafat Dunia; Peran Filsafat dalam konteksKeindonesiaan oleh Universitas Paramadina dan Republic (Rephilosopy public community) tanggal 28November 2015 di Universitas Paramadina, Jakarta

ii Mahasiswa S2 Filsafat Islam Paramadina- ICAS dan pegiat pemilu/penyelenggara PemiluBawaslu RI

11) Kemerdekaan berkumpul (freedom of assembly)12) Kemerdekaan bergerak (freedom of movement)13) Kemerdekaan berpendapat dan berekspresi (freedom of opinion and

expression)14) Hak terjamin keamanan (right to security of the person)15) Hak keterbukaan dan mendapatkan informasi (transparency and the right

to information)16) Terjamin bebas korupsi (prevention of corruption)17) Kepastian hukum (rule of law)18) Hak mendapatkan pemulihan (right to an effective remedy)19) Hak jaminan hukum yang adil (right to a fair and public hearing)20) Jaminan negara atas penerapan hak-hak (states must take necessary steps

to give effect to right)

Secara khusus Deklarasi Bangkok untuk Pemilu Terbuka dan Jujur (BangkokDeclaration on Free and Fair Election) tahun 2012 yang difasilitasi oleh ANFRELmisalnya menilai negara-negara di kawasan Asia memiliki tingkat keragaman yangpaling tinggi dalam khazanah sosial politik dan kultur yang berbeda dengan kawasanEropa. Namun pemilu terbuka dan jujur merupakan pra kondisi demokrasi untukpromosi pembangunan sosial, politik dan ekonomi3. Sehingga penerapan standaruniversal perlu dipahami dalam konteks masing-masing negara. Deklarasi Bangkokuntuk Pemilu free dan fair tahun 2012 melansir beberapa dorongan standar pemiluseperti4:

1) Penyelenggara pemilu yang independen (Election Management Body(EMB) independence)

2) Hak memilih universal (universal franchise)3) Hak mendapatkan akses informasi (access to voter information)4) Kapasitas pelaksana Pemilu yang terlatih (training of election officials)5) Kemudahan memilih (facilitating voter registration)6) Data pemilih yang akurat (accuracy of the voter list)7) Pengaturan pendanaan kampanye (Oversight for campaign finance)8) Menolak jual beli suara (vote buying)9) Pemberitaan media yang fair (impartial coverage by the media)10) Pemilu damai (election violence)11) Pemerintahan yang tidak berpihak (use of goverment resources)12) Aturan main yang jelas (codes of conduct)13) Pihak keamanan yang non partisan (militery and police interference)14) Pengaturan tempat pemungutan suara yang jelas (polling station

management)15) Menjamin hak minoritas, kelompok marjinal, dan kelompok khusus lain

(enfranchising minorities, marginalized people, and others with specialchallenges)

16) Menjamin pemilih lintas batas (voters living abroad)17) Mendorong partisipasi perempuan (participation of women )18) Menjamin hak pemantau pemilu (accreditation of observers)19) Pemantau pemilu yang profesional dan efektif (effective and proffesional

observers)20) Manajemen surat suara yang terbuka (printing, counting, consolidating,

transporting, and storing ballots)21) Mekanisme komplain yang jelas (electoral complaint systems)

22) Manajemen penyelesaian sengketa dan penyelidikan yang fair (timely andimpartial dispute investigation and resolution)

Secara sekilas terdapat hubungan yang jelas antara adanya norma yang berlakudalam Pemilu terkait dengan standar yang terbangun dalam hubungan internasional.Dalam wilayah filsafat¸ terdapat dalil universal dan partikular yang dapat menjelaskanhubungan-hubungan antara Pemilu dalam norma universal dan Pemilu dalam praktik.Mengingat Pemilu sudah menjadi kajian khusus tersendiri dalam sistem pengetahuanyang dikenal sekarang. Penting untuk filsafat menjelaskan hubungan-hubungan inidalam kerangka yang lebih sederhana, mengingat endorsment pemilu terkait erat denganotonomi individu yang secara universal dan sistem kehidupan politik yang secara sosialmempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap individu-individudalam satu sistem Pemilu.

B. Studi Kasus Indonesia; Pemilu 2014

Pemilu 2014 berlangsung untuk memilih anggota legislatif baik DPR, DPD danDPRD serta presiden-wakil presiden. Pemilu 2014 berlangsung serentak di seluruhIndonesia pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 dan 9 Juli 2014. Momentum limatahunan ini akan berlangsung pada tahun 2019, 2024, 2029 dan seterusnya. Pentinguntuk mengulas apa sebenarnya pemilu 2014 guna memahami peristiwa historis yangsebenarnya terjadi untuk catatan ke depan.

1. Norma Pemilu

Indonesia adalah negara demokratis dan memiliki landasan konstitusi untukmelaksanakan pemilu. Sebab dalam konstitusi diatur bahwa lembaga eksekutif dengansimbol presiden dan wakil presiden dan lembaga legislatif dengan simbol DPR, DPDdan DPRD harus dipilih melalui pemilihan umum (pemilu)5.

Konstitusi Indonesia pasal 22E ayat 1 ditegaskan bahwa pemilihan umumdilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahunsekali. Konsensus kenegaraan ini mengatur bahwa siapapun yang menjadi anggota DPR,DPD dan DPRD serta menjadi presiden dan wakil presiden harus melalui pemilu yangberlangsung setiap lima tahun. Pasal 22E ayat 2 menegaskan bahwa pemilihan umumdiselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dapatdikatakan bahwa puncak kekuasaan eksekutif dan legislatif diperoleh melalui sikluspemilu, tidak ada cara lain untuk berkuasa kecuali berlaga dalam pemilu danmemenangkannya. Dengan demikian pemilu merupakan wahana untuk transisikekuasaan formal yang konstitusional.

Langsung adalah asas di mana dalam Pilpres, baik pemilihan legislatif (Pileg)maupun pemilihan presiden (Pilpres) rakyat memilih tidak melalui wakil atau perantara,melainkan secara langsung. Umum berarti lingkup pemilihan ini adalah untuk semuarakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memberikan hak pilihnya. Bebasadalah asas di mana dalam pilihannya seseorang harus bebas dari tekanan dan paksaansiapapun. Rahasia adalah janji bahwa suara yang rakyat berikan kepada siapapun –kecuali mereka sendiri yang memberitahukannya– tidak akan diketahui oleh pihakmanapun. Sementara jujur adalah harapan agar dalam pelaksanaan Pemilu ini semuapihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung bertindak jujur dalam setiaptahapan pelaksanaan. Adil adalah keharusan di mana setiap peserta Pemilu akanmendapatkan perlakukan yang sama dalam penyelenggaraan. Tentu hanya bersandarpada beberapa asas di atas untuk membentuk pemilihan yang demokratis dan idealterlalu naif. Nilai-nilai ideal tersebut harus diterjemahkan dan diturunkan dalammekanisme tertentu agar sesuai standar universal Pemilu.

Setelah konstitusi membuat landasan atas pemilu maka peraturan tingkatUndang-undang yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemilu. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilu legislatif 2014 adalah UU nomor 8 tahun2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sementara pelaksanaanpemilu eksekutif presiden dan wakil presiden diatur dalam UU nomor 42 Tahun 2008tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pengaturan yang bersifat teknis terkait pelaksanaan UU diatur dalam peraturanotonom pada tubuh penyelenggara yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. Perlu jugadisampaikan bahwa penyelenggara pemilu yang disebut sebagai suatu komisi pemilihanumum diatur selanjutnya dalam UU nomor 15 tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilihan Umum yang mengatur eksistensi KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pengaturanteknis ini bersifat khusus (lex specialis) pelaksanaan atas tata cara penyelenggaraanpemilu yang terbagi dalam segenap manajemen pemilu, tata cara menjalankankewenangan bagian per bagian dan lain lain.

Dengan demikian norma kepemiluan secara hirarkis terdiri dari konstitusi, UUdan peraturan penyelenggara.

Konstitusi tentang kepemiluan

↓UU tentang kepemiluan

↓Peraturan kepemiluan (terlampir)

2. Para Pihak

Pendekatan pihak ini berguna untuk mengetahui para pelaku yang terlibat baiksecara aktif ataupun pasif dalam dunia kepemiluan. Identifikasi ini diperlukanmengingat pemilu merupakan wahana yang melibatkan secara massif segenap pihak danmenyedot perhatian publik sangat luas. Bayangkan lebih jauh bagaimana jika pemilutidak melibatkan para pihak baik kelompok maupun individual, maka bukanlah lagipemilihan yang umum. Oleh karena itu definisi para pihak sekadar melakukan upayapembagian konseptual saja dalam kerangka mendekati dan memahami dunia kepemiluanyang lebih luas. Kita bisa membagi para pihak ini dengan pendekatan normatif danpendekatan relasional dan mengelompokkannya secara kesamaan aspek.

a. Aspek kelembagaan

Penyelenggara pemilu secara normatif merupakan pengejawantahan dari prinsipkonstitusionalitas suatu komisi yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Dalamperjalanannya sesuai dengan UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PemilihanUmum terdapat KPU, Bawaslu dan DKPP yang menjadi lembaga negara inti pemilusecara komprehensif. Peran ketiga lembaga itu merupakan penentu utama (leadingsector) dalam penyelenggara pemilu untuk keseluruhan peristiwa pemilu baik pemilulegislatif maupun eksekutif sejak masa persiapan, pelaksanaan, hingga paska pemilu.Oleh karena itu ketiga lembaga ini bersifat otonom dan hirarkis hingga ke paling bawah,kecuali DKPP yang hanya ada di tingkat nasional.

Namun secara spesifik terdapat peran lembaga yang bersifat negara atau lainnyamenjadi penunjang penyelenggaraan dalam kerangka menjalankan tugas spesifik dalampemilu. lembaga tersebut bersifat kolaboratif dalam sektor tertentu dari penyelenggarapemilu karena tercantum secara eksplisit atau implisit dalam UU tentang kepemiluan.

Penyelenggara pemilu

KPU adalah pelaksana pemilu yang mengendalikan manajemen pelaksanaantahapan pemilu. Secara hirarkis, KPU memiliki struktur organisasi hingga tingkat TPS.Di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota, KPU bersifat tetap permanen.Sementara kecamatan, desa/kelurahan atau nama lain sejenisnya, dan TPS bersifatkepanitiaan yang ad hoc. Tugas utamanya sebagai pelaksana pemilu berkaitan eratdengan aspek daur pemilu yang terdiri dari persiapan pemilu, pelaksanaan pemilu, danpaska pemilu sepanjang ritme lima Tahunan.

Bawaslu adalah pengawas pemilu yang menjamin persiapan, pelaksanaan, danpenyelesaian paska pemilu sesuai dengan norma aturan main pemilu. Secara hirarkis,Bawaslu bersifat tetap permanen di tingkat nasional dan propinsi. Sementara di tingkatkabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan nama sejenisnya yang lain bersifatkepanitiaan ad hoc. Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan baik bersifatpencegahan atau penindakan atas pelanggaran norma aturan pemilu.

DKPP adalah dewan etik bagi KPU dan Bawaslu dan jajaran hirarkisnya. Dewanini bersifat tetap permanen dan hanya ada di tingkat nasional saja. Tugas utamanyaadalah mengadili pelanggaran etik bagi individu KPU dan Bawaslu dan jajarannya. Sifatkeputusannya adalah putusan akhir dan mengikat bagi KPU dan Bawaslu.

Subyek KPU Bawaslu DKPPStruktur Pusat

ProvinsiKabupaten/kota

PusatProvinsiKabupaten/kota (adhoc)

Pusat

Kecamatan (adhoc)Desa (adhoc)TPS (adhoc)

Kecamatan (adhoc)Desa (adhoc)

Tugas dan fungsi Pelaksana pemilu padaperiode persiapan,pelaksanaan, paska pemilu

Pengawas pemilu padaperiode persiapan,pelaksanaan, paska pemilu

Pemutus pelanggaranetika penyelenggarapemilu

Kewenangan Merencanakan,melaksanakan danmemutuskan tahapanpemilu`

Mengawasi, menangani,dan menyelesaikan dugaanpelanggaran pemilu dansengketa proses pemilu

Memutuskanpelanggaran kode etikpenyelenggara pemilu

Lembaga sektoral pemilu

Lembaga sektoral pemilu bersifat relasional dengan pelaksanaan tugaspenyelenggara pemilu. Tanpa adanya hubungan dengan lembaga ini, baik yang bersifatnegara atau lainnya, maka terdapat disfungsi penyelenggara pemilu. Kita memahamibahwa peristiwa pemilu adalah hajat nasional yang melibatkan segenap sumber dayanegara dan bangsa ini. Secara fungsi, lembaga-lembaga ini dapat disusun dalam sektorsektor tertentu pada pemilu 2014, yakni:

Sektor penegakan hukum pidana pemilu

Dalam ranah penegakan hukum pidana pemilu sebagai penerapan kekhususanpidana pemilu, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu berhubungan dengan pihakkepolisian dan kejaksaan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran pidana pemilusebelum disidangkan pengadilan. Koordinasi Bawaslu, kepolisian dan kejaksaantergabung dalam penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu). Ketentuan pidanapemilu diatur khusus dalam UU yang mengatur pemilu.

Subyek UU No 8/ 2012 UU No 42/2008Bawaslu dan pengawas pemilu Menerima laporan pelanggaran

pemilu (psl. 249, 250)Menerima laporan pelanggaranpemilu (psl 190)

Penyidik kepolisian Menerima laporan Bawaslu danpengawas pemilu untukdilakukan penyidikan (psl. 261)

Menerima laporan Bawaslu danpengawas pemilu untukdilakukan penyidikan (psl 196)

Penuntut umum kejaksaan Menerima hasil penyidikan daripenyidik untuk dilakukanpenuntutan (psl. 261)

Menerima hasil penyidikan daripenyidik untuk dilakukanpenuntutan (psl 196)

Pengadilan negeri Memeriksa, mengadili danmemutus perkara tindak pidanapemilu dari penuntut umum (psl262, 263, 264)

Memeriksa, mengadili danmemutus perkara tindak pidanapemilu dari penuntut umum (psl197, 198)

Pengadilan tinggi Memeriksa dan memutus perkarabanding dari pengadilan negeri(psl 263, 264)

Memeriksa dan memutus perkarabanding dari pengadilan negeri(psl 198)

Sektor penyelesaian sengketa pemilu

Sengketa pemilu dikenal dalam dua katagori yakni sengketa proses dan sengketahasil pemilu. Pihak yang bersengketa hanya diatur sebagai hak peserta pemilu. Sengketaproses berlangsung sepanjang masa tahapan pelaksanaan berlangsung kecuali padatahapan penetapan hasil pemilu. Sengketa proses bisa berujung pada sengketa tata usahanegara jika itu menyangkut keputusan KPU yang disengketakan oleh peserta pemilu.Sengketa tata usaha negara berujung di lembaga peradilan MA. Sengketa proses harusdiselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu, sementara sengketa hasil pemilu diselesaikanoleh lembaga peradilan MK.

Subyek UU No 8/ 2012 UU No 42/2008Bawaslu dan pengawas pemilu Menyelesaikan sengketa antara

peserta pemilu dan pesertapemilu dengan penyelenggarapemilu (KPU-KPUD) yangbersifat keputusan akhir danmengikat kecuali sengketaverifikasi parpol peserta pemiludan DCT (psl 258, 259, 269 (1))

-

PTUN Menyelesaikan sengketaverifikasi parpol peserta pemiludan DCT setelah seluruh upayaadministratif di Bawasludilakukan (psl 269)

-

MA Memutus permohonan kasasi atasputusan PTUN (psl 269)

-

MK Menyelesaikan perselisihan hasilpemilu (psl 271, 272)

Menyelesaikan perselisihan hasilpemilu (psl 201)

Sektor pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu

Dimensi pemberitaan kampanye merupakan ranah jurnalistik dimana DewanPers memegang peran vital. Begitu juga dimensi penyiaran merupakan ranah KPIsebagai pemegang otoritas pengendali. Dalam konteks iklan kampanye yang dimaksudsecara sektoral adalah iklan yang tayang dalam dimensi penyiaran. Bawaslu sebagaipengawas pada dimensi pemilu secara keseluruhan berhubungan dengan dua otoritas ituuntuk menyempurnakan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Subyek UU No 8/ 2012 UU No 42/2008KPI atau KPI atau Dewan Pers melakukan

pengawasan atas pemberitaan,penyiaran, dan iklan kampanye(psl 100)

KPI atau Dewan Pers melakukanpengawasan atas pemberitaan,penyiaran, dan iklan kampanye(psl 56)

Dewan Pers KPI atau Dewan Pers melakukanpengawasan atas pemberitaan,penyiaran, dan iklan kampanye(psl 100)

KPI atau Dewan Pers melakukanpengawasan atas pemberitaan,penyiaran, dan iklan kampanye(psl 56)

Sektor audit dana kampanye peserta pemilu

Dimensi audit dana kampanye secara khusus merupakan pelaksanaan tugas KPUsebagai pengendali pelaksanaan pemilu. Dana kampanye peserta pemilu diaudit olehKPU dengan melibatkan KAP yang secara fungsi adalah auditor.

Subyek UU No 8/ 2012 UU No 42/2008

Kantor akuntan publik Melakukan audit laporan danakampanye parpol dan DPDmeliputi penerimaan danpengeluaran atas dasarpenunjukkan KPU (psl 135, 136,137, 138)

Melakukan audit laporan danakampanye paslon presiden danwakil presiden meliputipenerimaan dan pengeluaran atasdasar penunjukkan KPU (psl 97,98)

Sektor distribusi dan pengawasan pengadaan logistik pemilu

Pada sektor ini penyelanggara pemilu tidak akan mampu melaksanakan tugasnyasecara sempurna tanpa bantuan TNI-POLRI. Hal ini mengingat skala luasan geografiIndonesia untuk menjangkau segenap pemilih yang berada pada daerah yang sulitterjangkau. Begitu juga pengadaan logistik pemilu yang sangat vital untuk menjaminintegritas pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena itu, Bawaslu dan BPKmenjadi pihak penjamin integritas data logistik yang dibuat sesuai dengan prosedur dantidak menimbulkan ekses kepercayaan dan integritas hasil pemilu.

Subyek UU No 8/ 2012 UU No 42/2008Bawaslu Melakukan pengawasan atas

pengadaan dan pendistribusianperlengkapan pemungutan suara(psl 147)

Melakukan pengawasan ataspengadaan dan pendistribusianperlengkapan pemungutan suara(psl 110)

BPK Melakukan pengawasan ataspengadaan dan pendistribusianperlengkapan pemungutan suara(psl 147)

Melakukan pengawasan ataspengadaan dan pendistribusianperlengkapan pemungutan suara(psl 110)

Sektor ketertiban dan keamanan pemilu

Pemilu adalah hajat nasional yang sangat strategis untuk mempengaruhi dimensisosial politik. Faktanya segenap pihak memiliki perhatian dan kewaspadaan tinggi agarhajat ini terkendali. Pemilu adalah sarana konstitusi peralihan kekuasaan dan puncakkehidupan politik karena terhubung secara langsung dengan setiap individu warganegara. Tidak ada padanan yang bisa menyamai pemilu dalam hal perhatian rakyat.Pemilu terkait erat dengan keutuhan negara. Sebagai sarana vital negara maka aspekketertiban dan keamanan pemilu maka penyelenggara pemilu tidaklah mampu mengatasiaspek ketertiban dan keamanan sendirian. Dalam kerangka mencegah terjadinyapelanggaran dan kecurangan untuk tujuan kemanan dan ketertiban maka Bawasluberkoordinasi dengan pihak POLRI dan TNI dan aparatus pemerintah bidang politikhukum dan keamanan.

b. Peserta pemilu

Peserta pemilu adalah pihak yang mendaftarkan dirinya untuk dipilih dalampemilu. Peserta pemilu pada dasarnya terdiri dari 2 katagori yakni partai politik danperseorangan. Pemilu 2014 terdiri dari dua jenis pemilu yakni:

Pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR-DPRD dan DPD.

1) Pemilu anggota DPR, DPRD

Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang telahmemenuhi syarat menjadi peserta pemilu. Karena diketahui ada entitas partaipolitik yang eksis namun tidak bisa menjadi peserta pemilu karena tidakmemenuhi syarat mengikuti pemilu.

Pemilu legislatif 2014 diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 3 partai politiklokal di propinsi Aceh yang telah ditetapkan menjadi peserta pemilu.

2) Pemilu anggota DPD

Peserta pemilu anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi syaratmengikuti pemilu.

Pemilu eksekutif untuk memilih presiden dan wakil presiden6.

Peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon presiden danwakil presiden yang telah memenuhi syarat.

Subyek UU No 8/ 2012 UU No 42/2008Peserta pemilu Peserta pemilu untuk memilih

anggota DPR, DPRD provinsi danDPRD kabupaten/kota adalah partaipolitik (psl 7)

Peserta pemilu untuk memilihanggota DPD adalah perseorangan(psl 11)

Peserta pemilu presiden dan wakilpresiden adalah pasangan calonpresiden dan wakil presiden yang telahmemenuhi syarat. Baik syaratindividual calon maupun syaratpengusulan oleh partai politik ataugabungan partai politik (psl 13-25)

c. Pemilih

Pemilih adalah subjek individu warga negara yang telah memenuhi syarat untukdapat memilih peserta pemilu. Kehadiran pemilih untuk memberikan suara di TPSmerupakan petunjuk pemilu yang paling substansial manifestasi kedaulatan rakyat.Dalam dimensi subyek yang hidup di Indonesia, preferensi pemilih ini menjadipersoalan problematik. Mengacu kepada ketentuan normati UU, pemilih adalah warganegara Indonesia yang sudah memenuhi syarat yakni berusia 17 tahun atau lebih dansudah atau pernah menikah. Guna menjaga amanat konstitusi terkait kedaulatan rakyat,maka definisi pemilih harus mencerminkan rakyat Indonesia yang telah memenuhisyarat sebagai pemilih.

Salah satu persoalan krusial sepanjang pemilu, khususnya paska reformasi, isupemilih menjadi problema yang mengiringi setiap pemilu. Secara normatif maknakedaulatan rakyat yang tercermin dalam pemilu menjadi dasar filosofis keberadaanpemilu. Secara teknis pemilih adalah kehadiran individu yang masuk dalam daftar danmenjadi bilangan matematika.

Subyek UU No 8/ 2012 UU No 42/2008Hak memilih - Warga negara Indonesia yang

pada ahri pemungutan suara telahgenap berumur 17 tahun atau lebihatau sudah/pernah kawinmempunyai hak memilih

- Warga negara Indonesia di daftarsatu kali oleh penyelenggarapemilu dalam daftar pemilih

- Warga negara Indonesia yang padahari pemungutan suara telah genapberumur 17 tahun atau lebih atausudah/pernah kawin

- Warga negara Indonesia di daftar olehpenyelenggara pemilu Presiden danWakil Presiden dalam daftar pemilih

- Untuk dapat menggunakan hak

- Untuk dapat menggunakan hakmemilih, Warga Negara Indonesiaharus terdaftar sebagai pemilihkecuali yang ditentukan lain dalamUndang-undang ini

(psl 19, 20)

memilih, warga negara Indonesiaharus terdaftar sebagai pemilih(Psl 27, 28)

d. Pemantau pemilu

Pemantau pemilu adalah lembaga yang telah memenuhi syarat menjadi pemantaupemilu. Keberadaan pemantau pemilu hadir mengiringi pemilu sebagai bentukpengawasan masyarakat atas proses pemilu. Dalam sejarahnya, pemantau pemilu diIndonesia dimulai untuk merespon pemilu era orde baru saat itu, khususnya tahun 1997oleh pemantau pemilu KIPP. Dan sejak itu pemantau pemilu menjadi pihak yang aktifdalam pemilu dan menjadi ketentuan yang dinormakan dalam UU.

Subyek UU No 8/ 2012 UU No 42/2008Pihak-pihak a. LSM pemantau pemilu dalam negeri

b. Badan hukum dalam negeric. Lembaga pemantau pemilihan dari

luar negerid. Lembaga pemilihan luar negeri, dane. Perwakilan negara sahabat di

IndonesiaPsl 233

a. LSM pemantau pemilu Presiden danWakil Presiden dalam negeri

b. Badan hukum dalam negeric. Lembaga pemantau pemilihan dari

luar negerid. Lembaga pemilihan luar negeri, dane. Perwakilan negara sahabat di

IndonesiaPsl 173

Persyaratan - Bersifat independen- Mempunyai sumber dana yang jelas- Terdaftar dan memperoleh akreditasi

dari KPU, KPU provinsi atau KPUkabupaten/kota sesuai dengancakupan wilayah pemantauan

- Memiliki kompetensi danpengalaman sebagai pemantaupemilu di negara lain (khusus luarnegeri)

- Memperoleh visa untuk menjadipemantau pemilu (khusus luarnegeri)

- Memperoleh rekomendasi menteriluar negeri (khusus perwakilannegara sahabat)Psl 234, 235

- Bersifat independen- Mempunyai sumber dana yang jelas- Terdaftar dan memperoleh

akreditasi dari KPU, KPU provinsiatau KPU kabupaten/kota sesuaidengan cakupan wilayahpemantauan

- Memiliki kompetensi danpengalaman sebagai pemantaupemilu di negara lain (khusus luarnegeri)

- Memperoleh visa untuk menjadipemantau pemilu (khusus luarnegeri)

- Memperoleh rekomendasi menteriluar negeri (khusus perwakilannegara sahabat)

- Psl 174, 175Hak - Mendapat perlindungan hukum dan

kemanan dari pemerintah Indonesia- Mengamati dan mengumpulkan

informasi proses penyelenggaraanpemilu

- Memantau proses pemungutan danpenghitungan suara dari luar TPS

- Mendapatkan akses informasi yangtersedia dari KPU, KPU provinsi danKPU kabupaten/kota

- Menggunakan perlengkapan untukmendokumentasikan kegiatanpemantauan sepanjang berkaitandengan pelaksanaan pemantauan

- Mendapat perlindungan hukum dankemanan dari pemerintah Indonesia

- Mengamati dan mengumpulkaninformasi proses penyelenggaraanpemilu

- Memantau proses pemungutan danpenghitungan suara dari luar TPS

- Mendapatkan akses informasi yangtersedia dari KPU, KPU provinsidan KPU kabupaten/kota

- Menggunakan perlengkapan untukmendokumentasikan kegiatanpemantauan sepanjang berkaitandengan pelaksanaan pemantauan

pemilu- Bagi pemantau asing yang berstatus

diplomat berhak atas kekebalandiplomatik selama menjalankantugas sebagai pemantau pemilu

Psl 238

pemilu- Bagi pemantau asing yang berstatus

diplomat berhak atas kekebalandiplomatik selama menjalankantugas sebagai pemantau pemilu

Psl 178Kewajiban - Mematuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan danmenghormati kedaulatan NKRI

- Mematuhi kode etik pemantaupemilu

- Melaporkan diri, mengurus prosesakreditasi dan tanda pengenal keKPU sesuai tingkatan wilayahpemantauan

- Menggunakan tanda pengenalselama menjalankan pemantauan

- Menanggung semua biayapelaksanaan kegiatan pemantauan

- Melaporkan jumlah dan keberadanpersonil kepada KPU sesuaitingkatan wilayah

- Menghromati kedudukan, tugas danwewenang penyelenggara pemilu

- Menghormati adat istiadat danbudaya setempat

- Bersikap netral dan objektif dalammelaksanakan pemantauan

- Menjamin akurasi data dan informasihasil pemantauan

- Melaporkan hasil akhir pemantauanpelaksanaan pemilu kepada KPUsesuai tingkatan wilayahPsl 239

- Mematuhi ketentuan peraturanperundang-undangan danmenghormati kedaulatan NKRI

- Mematuhi kode etik pemantaupemilu

- Melaporkan diri, mengurus prosesakreditasi dan tanda pengenal keKPU sesuai tingkatan wilayahpemantauan

- Menggunakan tanda pengenalselama menjalankan pemantauan

- Menanggung semua biayapelaksanaan kegiatan pemantauan

- Melaporkan jumlah dan keberadanpersonil kepada KPU sesuaitingkatan wilayah

- Menghromati kedudukan, tugas danwewenang penyelenggara pemilu

- Menghormati adat istiadat danbudaya setempat

- Bersikap netral dan objektif dalammelaksanakan pemantauan

- Menjamin akurasi data daninformasi hasil pemantauan

- Melaporkan hasil akhir pemantauanpelaksanaan pemilu kepada KPUsesuai tingkatan wilayahPsl 179

Larangan - Mengganggu proses pelaksanaanpemilu

- Mempengaruhi pemilih dalammenggunakan haknya untuk memilih

- Mencampuri pelaksanaan tugas danwewenang penyelenggara pemilu

- Memihak kepada peserta pemilu- Menggunakan seragam, warna atau

atribut yang memberikan kesanmendukung peserta pemilu

- Menerima atau memberikan hadiah,imbalan atau fasilitas apapun dariatau kepada peserta pemilu

- Mencampuri dengan cara apapunurusan politik dan pemerintahandalam negeri Indonesia

- Membawa senjata, bahan peledak,dan/atau bahan berbahaya lainnyaselama memantau

- Masuk ke dalam TPS,- Melakukan kegiatan lain yang tidak

sesuai dengan tujuan sebagaipemantau pemilu

Psl 240

- Mengganggu proses pelaksanaanpemilu

- Mempengaruhi pemilih dalammenggunakan haknya untukmemilih

- Mencampuri pelaksanaan tugas danwewenang penyelenggara pemilu

- Memihak kepada pasangan calon- Menggunakan seragam, warna atau

atribut yang memberikan kesanmendukung pasangan calon

- Menerima atau memberikan hadiah,imbalan atau fasilitas apapun dariatau kepada pasangan calon

- Mencampuri dengan cara apapunurusan politik dan pemerintahandalam negeri Indonesia

- Membawa senjata, bahan peledak,dan/atau bahan berbahaya lainnyaselama memantau

- Masuk ke dalam TPS,- Melakukan kegiatan lain yang tidak

sesuai dengan tujuan sebagaipemantau pemilu

Psl 240

e. Partisipan masyarakat

Partisipan pemilu adalah pihak masyarakat yang secara konsep sosial politikmenjalankan perannya untuk terlibat dalam pemilu secara aktif. Secara normatif, UUpemilu mengatur isu partisipasi pemilu dengan menyebutkan aktifitas yang yang relevandengan makna pemilu yang LUBER JURDIL. Oleh karena itu partisipan publikmerupakan representatif dari keterlibatan segenap pihak di luar penyelenggara, peserta,dan pemantau pemilu.

Subyek UU No 8/ 2012 UU No 42/2008Syarat partisipasi f. Tidak melakukan

keberpihakan yangmenguntungkan ataumerugikan peserta pemilu

g. Tidak mengganggu prosespenyelenggaraan tahapanpemilu

h. Bertujuan meningkatkanpartisipasi politik masyarakatsecara luas, dan

i. Mendorong terwujudnyasuasana yang kondusif bagipenyelenggaraan pemiluyang aman, damai, tertib danlancar (psl 246)

a. Tidak melakukankeberpihakan yangmenguntungkan ataumerugikan salah satupasangan calon

b. Tidak mengganggu prosespenyelenggaraan tahapanpemilu Presiden dan WakilPresiden

c. Bertujuan meningkatkanpartisipasi politikmasyarakat secara luas, dan

d. Mendorong terwujudnyasuasana yang kondusif bagipenyelenggaraan pemiluPresiden dan Wakil Presidenyang aman, damai, tertibdan lancar (psl 186)

Bentuk-bentuk partisipasi - sosialisasi pemilu- pendidikan politik bagi

pemilih- survei atau jajak pendapat

tentang pemilu- penghitungan cepat hasil

pemilu (psl 246)

- sosialisasi pemilu (seminar,lokakarya, pelatihan dansimulasi serta bentukkegiatan lainnya)

- pendidikan politik bagipemilih

- survei atau jajak pendapattentang pemilu Presiden danWakil Presiden

- penghitungan cepat hasilpemilu Presiden dan WakilPresiden (psl 186, 187)

f. Pihak asing

Keterlibatan pihak asing dalam pemilu 2014 dapat dimaknai sebagai perhatiandunia internasional untuk proses pemilu di Indonesia. Indonesia telah melewati faseotoritarian dan masuk ke dalam fase keterbukaan dimana penerapan standarinternasional pemilu juga menjadi perhatian perkembangan demokrasi di duniainternasional. Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu intervensi asing tidakdibenarkan. Namun Indonesia yang sudah menjadi simbol negara demokrasi terbesarketiga di dunia berdasarkan pelaksanaan pemilunya tentu bukti kontribusi Indonesia kedunia internasional. Dan ini menjadi wajar menjadi petunjuk keterbukaan Indonesia keluar.

Menilik keterlibatan asing dalam proses pemilu 2014, terdapat anjuran DKPPterhadap KPU dan Bawaslu agar menolak bantuan asing dalam penyelenggaraan teknispemilu. Namun keterbukaan Indonesia harus disambut dengan kerjasama internasionaluntuk memajukan dan mempromosikan keberhasilan demokratisasi pemilu di Indonesia.

3. Manajemen Tahapan

Pemilu 2014 baik pemilu legislatif maupun eksekutif terdiri dari tahapan-tahapan. Puncak dari segala pelaksanaan pemilu adalah berlangsungnya momentumpemungutan suara oleh pemilih. Pada dasarnya tidak ada pemilu jika tidak adapemungutan suara oleh pemilih. Kurang dan lebihnya, sebelum dan sesudahnya adalahproses yang menuju dan menjamin adanya pemilih yang secara demokratis hadir di TPSdan memberikan suaranya. Simbol kedaulatan rakyat pada pemilu yang LUBERJURDIL terwujud pada kehadiran pemilih di TPS. Oleh karena itulah manajemenpemilu mengatur bagaimana prosesi demokratis kehadiran pemilih terjamin derajatdemokratisnya pemilu.

Mengingat terdapat dua pemilu yang beriringan pada tahun 2014, maka tahapanpemilu keduanya dibuat berbeda dan beriringan. Pemilu presiden dan wakil presidendilaksanakan setelah pemilu legislatif, sehingga kondisi pemilu legislatif mempengaruhipemilu presiden dan wakil presiden. Secara normatif, pengaturan tahapan tertuang dalamUU yang mengatur pemilu, UU No 8 Tahun 2012 mengatur tentang pelaksanaan pemilulegislatif untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD. Sementara UU No 42 tahun2008 mengatur tentang pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Subyek UU No 8/ 2012 (psl 4) UU No 42/2008(psl 3)Tahapan a. Perencanaan program dan

anggaran, serta penyusunanperaturan pelaksanaanpenyelenggaraan pemilu

b. Pemutakhiran data pemilih danpenyusunan daftar pemilih

c. Pendaftaran dan verifikasi pesertapemilu

d. Penetapan peserta pemilue. Penetapan jumlah kursi dan

penetapan daerah pemilihanf. Pencalonan anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota

g. Masa kampanye pemiluh. Masa tenangi. Pemungutan dan penghitungan

suaraj. Penetapan hasil pemiluk. Pengucapan sumpah/janji anggota

DPR, DPD, DPRD provinsi, danDPRD kabupaten/kota

a. Penyusunan daftar pemilihb. Pendaftaran bakal pasangan calonc. Penetapan pasangan calond. Masa kampanyee. Masa tenangf. Pemungutan dan penghitungan suarag. Penetapan hasil pemilu Presiden dan

Wakil Presidenh. Pengucapan sumpah/janji Presiden

dan Wakil Presiden

Tahapan yang diatur pada tabel tersebut bersifat besaran (general) bukan berartimisalnya tahapan pengadaan dan distribusi logistik, tahapan laporan dana kampanye,dan tahapan rekapitulasi, serta jika terjadi perselisihan hasil pemilu tidak dimasukkan.Karena dalam UU tersebut telah diatur dalam pasal berikutnya menyangkut hal itu.Tugas penyelenggara pemilu untuk menyusun jadwal tahapan yang umum (general) dariUU adalah memastikan sub-sub tahapan dibuat untuk mendukung keberhasilan satutahapan pemilu tertentu dan menyusun keseluruhan manajemen tahapan dalam satukesatuan yang tidak terpisahkan.

Dalam UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tertuang keberadaanKPU, Bawaslu dan DKPP yang permanen menegaskan fungsi manajemen pemilutentang tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu. Namun secara spesifik, tahapanpemilu yang dimaksud dalam setiap UU yang mengatur jenis pemilu adalah yangtemporer mengatur pemilu itu sendiri. Oleh karena itu tahapan pemilu legislatif memilikidurasi tahapan yang lebih panjang ketimbang tahapan pemilu presiden dan wakilpresiden. Dengan demikian tahapan pemilu memiliki karakter yang khas mengikuti jenispemilunya, dan masing-masing tahapan memiliki karakter yang khas berbeda dengantahapan yang lainnya. Terlebih dalam setiap tahapan memiliki sub-sub tahapan yanglebih spesifik menyangkut manajemennya. Sangat mungkin terjadi terdapat perubahantahapan baik dalam skala kuantitas maupun kualitasnya.

Logika manajemen pemilu terbagi dalam siklus konsep pra pemilu, pelaksanaantahapan pemilu, dan paska pemilu. Karena secara normatif UU yang mengatur pemilubelum membagi pemilu dalam siklus konsep pra pemilu, pelaksanaan tahapan pemilu,dan paska pemilu, maka penyelenggara pemilu bertugas mengurai secara logismanajemen tahapan pemilu.

Dalam kerangka tahapan pelaksanaan pemilu, di luar pra dan paska pemilu,manajemen tahapan pemilu dapat diperiksa dalam beberapa katagori sbb:

1. Durasi waktu pelaksanaan

Terdapat tahapan yang memiliki durasi waktu berbeda-beda dalam hal panjangatau pendeknya durasi waktu pelaksanaan. Durasi waktu ini bergantung kepada titikwaktu tahapan yang ditentukan. Menyangkut pemilu 2014 yang terdiri dari pelaksanaanpemilu yang beriringan antara pemilu legislatif terlebih dahulu kemudian pemilupresiden dan wakil presiden, maka penentuan waktu yang dapat dipakai adalahpenentuan hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Untuk pemilu legislatifberlangsung pada tanggal 9 April 2014 dan pemilu presiden dan wakil presiden adalah 9Juli 2014, maka kita bisa mengurai satuan waktu yang terkait dengan tahapan pemilu.Waktu pemungutan suara dipakai sebagai simbol manifestasi kedaulatan rakyat yangdiwujudkan oleh kehadiran para pemilih ke TPS untuk memberikan suara kepadapeserta pemilu.

Berikut adalah analisis durasi waktu pelaksanaan tahapan pemilu legislatif danpemilu presiden dan wakil presiden tahun 20147.

Subyek durasiwaktu

Pemilu legislatif Pemilu presiden dan wakil presiden

Tahapan terkaittopik daftarpemilih

Tahapan ini terdiri dari beberapa subtahapan dan locus dalam dan luarnegeri. Analisis ini tidak menghitungpenyusunan DPK. Dimulai dari

Penyusunan daftar pemilih pemilupresiden menindaklanjuti DPT pada pemillegislatif sebelumnya. Kegiatannyadimulai sejak permintaan data WNI yang

penyerahan data kependudukan daripemerintah dan pemerintah daerahkepada KPU, KPU provinsi dan KPUhingga rekapitulasi data pemilih diKPU. Dalam skala waktu kegiatanpada tahapan ini dimulai sejak tanggal9 November 2012 hingga 23 Oktober2013.

akan berumur 17 tahun pada tanggal 9 Juli2014 kepada Kemendagri hinggarekapitulasi di KPU. Dalam skala waktukegiatan ini dimulai sejak 3 Maret 2014hingga 13 Juni 2014.

Tahapan terkaittopik pendaftaranpeserta pemilu

Mengingat peserta pemilu DPR danDPRD adalah partai politik makapenentuannya dimulai sejak penetapanpartai politik menjadi peserta pemiluhingga penetapan DCT DPR, DPRDProvinsi dan DPRD kabupaten/kota.Dan menyangkut pemilihan DPR, DPDdan DPRD terdiri dari daerahpemilihan dan alokasi kursi makakegiatan ini juga meliputi penetapanjumlah kursi dan penetapan daerahpemilihan. Meski untuk daerahpemilihan anggota DPD berbedadengan DPRD, dimana basis daerahpemilihan DPD adalah sejumlahprovinsi dengan alokasi kursi merata 4kursi, dan ditetapkan terlebih dahulupada tanggal 27 Juli 2013 .Dalam skala waktu kegiatan tahapanini dimulai sejak tanggal 9 Agustus2012 hingga 4 Agustus 2013.

Berbeda dengan pemilu legislatif makapemilu presiden dan wakil presiden diikutiindividu pasangan calon presiden danwakil presiden. Tahapan pendaftaranpeserat pemilu presiden dan wakil presidendimulai sejak kegiatan sub tahapanpenetapan jumlah dukungan perolehansuara dan kursi hingga pengumumanpasangan calon presiden dan wakilpresiden. Dalam skala waktu kegiatantahapan ini dimulai tanggal 17 Mei 2014hingga Juni 2014.

Tahapan terkaittopik kampanye

Tahapan kampanye terhitung sejak 3hari partai politik ditetapkan menjadipeserta pemilu hingga masa tenang.Dan bagi caleg DPD sejak ditetapkanmenjadi DCT. Dalam skala waktukegiatan tahapan ini dimulai sejaktanggal 11 Januari 2013 hingga 5April 2014.

Tahapan kampanye pemilu presiden danwakil presiden dimulai sejak tanggal 4Juni 2014 hingga 5 Juli 2014.

Tahapan terkaitmasa tenang

Berlaku 3 hari menjelang pemungutansuara yakni sejak tanggal 6 April 2014hingga 8 April 2014.

Berlaku 3 hari menjelang pemungutansuara yakni sejak tanggal 6 Juli 2014hingga 8 Juli 2014.

Tahapan terkaitpemungutan danpenghitungansuara

9 April 2014 9 Juli 2014

Tahapan terkaitpenetapan hasilpemilu nasional

Berlaku 30 hari sejak hari pemungutansuara yakni hingga tanggal 9 Mei 2014

Berlaku paling lama 30 hari sejak haripemungutan suara, namun KPUmenetapkan hingga tanggal 22 Juli 2014.Perhitungan ini tidak mengikutsertakanrencana dua putaran yang memang tidakterjadi pada pemilu presiden dan wakilpresiden 2014.

Tahapan terkaitpengucapansumpah dan janji

Pengucapan sumpah/janji anggotaDPR, DPD, DPRD provinsi, danDPRD kabupaten/kota tidakberlangsung bersamaan. AnggotaDPRD kabupaten/kota berlangsungpada bulan Juli-Agustus 2014, dananggota DPRD Provinsi berlangsungpada Agustus-September 2014.

Pengucapan sumpah/janji Presiden danWakil Presiden terpilih berlangsung padatanggal 20 Oktober 2014

Namun puncak pelantikan adalahanggota DPR dan DPD tanggal 1Oktober 2014.

Baik secara konsep maupun fakta, memang tahapan pemilu legislatif dan pemilupresiden dan wakil presiden memang berbeda jenis pemilunya. Sehingga durasi waktutahapan yang terjadi pada pemilu 2014 antara kedua jenis pemilu itu memang berbeda.Dapat dinilai bahwa tahapan yang sangat panjang terjadi pada penyusunan daftarpemilih dan tahapan kampanye. Sementara tahapan pemungutan suara dan pengucapansumpah dan janji hanya membutuhkan waktu dalam kisaran satu hari.

2. Tempat pelaksanaan

Tempat pelaksanaan tahapan mengacu kepada pusat aktivitas tahapan semacamlocus yang dapat disaksikan. Terkait analisis tempat pelaksanaan dalam setiap tahapanberiringan dengan penentuan sub-sub tahapan dalam tahapan tertentu yangmembutuhkan ruang tertentu untuk melaksanakan tahapan. Ruang yang dimaksud sangatrelatif karena kita dapat mengidentifikasinya sesuai dengan relevansi tahapan yangsedang berlangsung. Pada dasarnya tahapan itu bertingkat dan berjenis danmembutuhkan ruang yang sesuai. Dalam pemilu terdapat tempat-tempat yang lazimuntuk melaksanakan tahapan, mengingat ada tempat-tempat yang terlarang untukmelaksanakan tahapan tertentu. Sehingga tahapan pemilu bisa berlangsung karenamemang relevan dan objektif. Isu ini sangat penting bagi manajemen pemilu karena sifatdari pemilu sebagai wahana terbuka dan wahana strategis kehidupan berbangsa danbernegara. Identifikasi tempat untuk melangsungkan tahapan harus dikuasai khususnyaoleh penyelenggara pemilu.

Subyek tempat/locus Analisis tahapanRumah Relevansi rumah terkait dengan tahapan menyangkut ruang privat

individu yang dapat dimasuki karena penting untuk menyelenggarakantahapan tertentu, khususnya pendaftaran pemilih. Dimana rumahadalah objek penyelenggara pemilu untuk mengidentifikasi parapemilih potensial untuk didaftarkan sebagai jaminan hak politikpemilih mengikuti pemilu.

Tempat ibadah Bagi masyarakat Indonesia yang terkenal sangat agamis maka tempatibadah memiliki keterkaitan erat dalam tahapan penyelenggaraanpemilu. hal menyangkut soal tahapan sosialisasi pemilu. Ajakan untukmensukseskan pemilu, media informasi sosialisasi penyelenggarapemilu, pengumuman, pendidikan pemilih merupakan beberapa isuyang relevan terkait dengan tempat ibadah.

Tempat pendidikan Serupa dengan tempat ibadah dalam beberapa isu relevan denganpelaksanaan tahapan pemilu. ajakan kepada pemilih pemula, danpenggunaan tempat pendidikan untuk mendirikan TPS adalah contohkeberlangsungan tahapan pemilu.

Ruang publik Definisi ruang publik untuk pelaksanaan tahapan sama eratnya dengansimbol pemilu yang menjamin hak politik di ruang terbuka. Mulai daritaman, lapangan, pasar, jalan adalah contoh ruang publik yang padamasa pemilu sangat hiruk pikuk dengan berbagai hal terkaitpelaksanaan tahapan. Tahapan yang erat dengan penggunaan ruangpublik adalah tahapan sosialisasi, tahapan kampanye, tahapanpemungutan suara.

Gedung pemerintahan/negara Penggunaan gedung pemerintahan/negara merupakan ranah formalterkait koordinasi kepemiluan, perumusan MOU, pembahasanperaturan pemilu, pembacaan putusan pengadilan hingga pelantikan /pengucapan sumpah janji. Tahapan yang relevan dengan penggunaan

gedung pemerintahan/negara khususnya penyelesaian sengketa danpelantikan hasil pemilu.

Gedung penyelenggara pemilu Dalam pemilu gedung penyelenggara erat kaitannya dengan objek vitalkepemiluan. Gedung KPU merupakan tempat perencanaan danpengendali manajemen pemilu, gedung Bawaslu merupakan pusatpengawasan baik pencegahan atau penindakan pelanggaran pemilu,dan gedung DKPP merupakan tempat penyelesaian pelanggaran kodeetik penyelenggara pemilu.

Media informasi Menyangkut media informasi baik cetak maupun elektronik adalahruang yang dapat diakses dalam soal kepemiluan. Baik itu bersifatlembaga media massa maupun non media massa. Menyangkutpenggunaan media massa disesuaikan dengan sifat dan karakterlembaganya meliputi segenap tahapan pemilu.

3. Jenis kegiatan

Tahapan dapat terbagi dalam kegiatan yang bersifat pengadministrasiandokumen dan bersifat lapangan (grounded). Pembagian katagori ini terkait dengansistematisnya tahapan yang membutuhkan analisis. Sehingga tahapan bisa lebih dikenalidan dicermati berdasarkan karakter kegiatannya. Sejumlah tahapan yang terkait pemilutidak lepas dari dua jenis kegiatan ini. Melakukan kerja administrasi dokumen terkaitdengan sifatnya yang berhadapan dengan sejumlah dokumen kepemiluan. Sementarakegiatan lapangan erat kaitannya dengan kegiatan luar ruang berhadapan dengan subyekyang luas selain dokumen. Dalam dimensi pengawasan ini dikenal dengan kegiatanobservasi /pengamatan.

Subyek jenis kegiatan Analisis tahapanAdministrasi dokumen Sifat kegiatan tahapan yang erat kaitannya dengan administrasi dapat

dicermati sejak tahapan penetapan peserta pemilu, khususnya aspekpersyaratan dokumen, tahapan laporan dana kampanye, tahapanrekapitulasi dan penetapan daftar pemilih, tahapan rekapitulasi suaradan penetapan hasil pemilu. Tahapan yang terkait dengan dokumenpemilu terpusat pada kegiatan ruangan.

Lapangan (grounded) Jenis kegiatan lapangan dijumpai pada tahapan pendaftaran pesertapemilu atas dokumen yang perlu dilakukan verifikasi secara faktual,tahapan pemutakhiran daftar pemilih dalam kerangka pendataanpemilih secara faktual (door to door), tahapan kampanye pesertapemilu, dan tahapan pemungutan suara di TPS.

4. Keserentakan tahapan dan irisan tahapan

Konsep keserentakan ini menghubungkan satuan waktu tertentu (jam, hari,minggu, bukan, atau tahun) dengan berbagai level tingkat penyelenggaraan tahapan(pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan. Desa, atau TPS). Dengan demikiankeserentakan tahapan yang dimaksud adalah kesesuaian pelaksanaan suatu tahapan yangterjadi secara serentak di tiap tingkatan. Sementara irisan tahapan terkait denganpelaksanaan tahapan yang berbeda namun dilakukan secara bersamaan dalam satu kurunwaktu tertentu. Hal ini tidak terjadi pada pelaksanaan satu tahapan tertentu pada suatutingkatan tertentu. Karena pelaksanaan satu tahapan pemilu biasanya terdiri dariberagam sub tahapan tertentu dan itu lebih bersifat beriringan (linier).

Contoh ekstrim keserentakan yang terjadi pada pemilu 2014 misalnya terjadi diProvinsi Lampung dimana pelaksanaan pemungutan suara pada 9 April 2014 si seluruhTPS terdiri dari tahapan pemungutan suara untuk pemilu legislatif DPR, DPD, DPRDprovinsi dan DPRD kabupaten/kota dan tahapan pemilihan Gubernur Lampung. Begitujuga pada tahun 2012 dan 2013 ketika tahapan pemilu legislatif berlangsung terdapatsejumlah daerah yang beririsan melangsungkan tahapan pemilu gubernur, bupati danwalikota.

Terdapat tiga pola keserentakan dan irisan tahapan yang terjadi padapenyelenggaraan tahapan pemilu 2014.

a) Terjadi keserentakan yang sama untuk lebih dari satu tahapan pemilu pada satutingkatanDalam satu tingkat penyelenggara pemilu melaksanakan lebih dari satu tahapanpemilu secara bersamaan pada kurun waktu tertentu. Misalnya yang terjadi padakurun Juli-September 2013, KPU dan Bawaslu pusat melaksanakan tiga tahapansekaligus yakni tahapan penyusunan daftar pemilih, pencalonan anggota legislatif,dan tahapan kampanye partai politik peserta pemilu. Skema ini dapat digambarkandalam pola matriks sbb:

Subyek satu tingkatanpenyelenggara pemilu

Jadwal berbagai tahapan

Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu WaktuTahapan A

Tahapan B

Tahapan C

Tahapan D

Dst

b) Terjadi keserentakan yang sama untuk satu tahapan pemilu pada berbagai tingkatanPola ini terjadi pada satu tahapan pemilu yang berlangsung bersamaan pada setiaptingkatan secara hirarkis. Satu tahapan ternyata berlangsung serentak dalam berbagaitingkatan seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Sejumlah tahapanyang teridentifikasi masuk dalam pola ini adalah tahapan verifikasi faktual partaipolitik, tahapan verifikasi dukungan calon anggota DPD, tahapan pemutakhirandaftar pemilih, tahapan distribusi logistik, dan tahapan rekapitulasi. Skema ini dapatdigambarkan dalam pola matriks sbb:

Subyek tingkatanJadwal tahapan tertentu

Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu WaktuPusat

Provinsi

Kabupaten/kota

Kecamatan

Desa

c) Terjadi keserentakan yang sama untuk berbagai tahapan pemilu pada berbagaitingkatan

Pola ini terjadi pada lebih dari satu tahapan pemilu yang berlangsung pada berbagaitingkatan pada kurun waktu tertentu. Pola ini lebih rumit dari pola pertama dankedua, karena lebih kompleks menggabungkan berbagai tahapan pemilu yangdilaksanakan pada berbagai tingkatan penyelenggara pemilu. Skema ini dapatdigambarkan dalam pola matriks sbb:

SubyekTahapa

n

Subyektingkatan

Jadwal berbagai tahapanWakt

uWakt

uWakt

uWakt

uWakt

uWakt

uWakt

uWakt

uWakt

uTahapan A

Pusat

Provinsi

Kabupaten/kotaKecamatan

Desa

Tahapan B

Pusat

Provinsi

Kabupaten/kotaKecamatan

Desa

Tahapan C

Pusat

Provinsi

Kabupaten/kotaKecamatan

Desa

5. Pusat atau daerah

Meski pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden adalah jenispemilu nasional, namun dalam kerangka manajemen tahapan pemilu terdapat otonomipelaksanaan tahapan pemilu. Pemilu presiden dan wakil presiden merupakan jenistahapan yang segalanya terpusat di nasional. Daerah merupakan pendukung kegiatanpusat. Sementara pemilu legislatif yang terdiri dari tiga level yakni pertama, DPR RI,DPD RI berada pada level nasional karena terkait dengan level lembaga parlemen yangberada di nasional. Kedua, DPRD provinsi berada pada lingkup administratif provinsikarena mengisi lembaga perwakilan provinsi. Ketiga, DPRD kabupaten/kota yangberada pada lingkup administratif daerah tingkat kabupaten/kota untuk lembagaperwakilan DPRD kabupaten/kota. Dan terdapat pelaksanaan pemilukada tahun 2012-2013 di beberapa daerah yang menjadi domain penyelenggara pemilu di daerah. Olehkarena itu manajemen tahapan pemilu juga mempertimbangkan hubungan pusat dandaerah dalam penyelenggaraan pemilu, meski tidak masuk dalam kerangkapemerintahan daerah. Mengingat sifat penyelenggara pemilu yang nasional, tetap danmandiri.

Beberapa tahapan yang dapat diidentifikasi pada pemilu 2014 menyangkutkatagori ini terkait dengan tahapan penetapan DPT oleh KPU kabupaten/kota, penetapanDCS-DCT DPRD provinsi dan kabupaten/kota, penetapan rekapitulasi propinsi dankabupaten/kota, dan pelantikan anggota DPR propinsi dan kabupaten/kota.

6. Terhubung atau berdiri sendiri

Terdapat tahapan yang saling terhubung satu sama lain dalam hal jika tidakdilakukan tahapan pertama maka berikutnya akan terhenti. Namun terdapat tahapan yangberdiri sendiri karena tidak memiliki hubungan langsung dengan tahapan lainnya.Jalinan sebab dan akibat dalam sejumlah tahapan bisa dilacak atas keterkaitan langsungdengan subyek utama/induk/awal. Secara konseptual hubungan antara tahapan dapatdijelaskan akar masalahnya pertama kali, mengingat pemilu terangkai dari peristiwaawal/mula hingga puncaknya. Hal ini yang bisa menjelaskan atas terjadinya sikluspemilu. Meski secara normatif, UU mengharuskan adanya kapan tahapan pemiludimulai, namun pemilu dapat disederhanakan atau dirunut ke belakang dengan beberapaindikator atau petunjuk.

Dengan demikian, kita dapat menentukan akar dari tahapan pemilu yangkemudian bergulir selanjutnya. Dalam konteks tahapan yang saling terhubung dapatdilihat dari petunjuk awalnya adalah adanya data kependudukan dan kepesertaan.Sementara yang tidak terhubung langsung adalah konsep partisipasi dalam kerangkatahapan sosialisasi yang menjadi kegiatan inheren dengan lembaga penyelenggarapemilu dan sepanjang siklus pemilu berlangsung. Dengan demikian terdapat tiga isupokok katagoris yang dapat mempermudah memahami penyusunan manajemen tahapanpemilu.

a. Data kependudukan

Mengingat pemilu adalah wahana kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusimaka negara melalui pemerintah wajib menyediakan data kependudukan yang akandiserahkan kepada penyelenggara pemilu untuk penyusunan daftar pemilih danpenyusunan daerah pemilihan. Sifat data ini menjadi manifestasi awal penyusunantahapan demi tahapan pemilu. Identifikasi tahapan yang saling terhubung dan terangkaidari adanya data ini adalah tahapan penyusunan alokasi kursi dan daerah pemilihan,tahapan penyusunan daftar pemilih, tahapan pengadaan dan distribusi logistik, tahapanpemungutan dan penghitungan suara, tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu.

b. Kepesertaan pemilu

Peserta pemilu baik dari perorangan, partai politik atau gabungan partai politiksesuai dengan jenis pemilu yang dilangsungkan adalah pokok yang utama darimanajemen tahapan pemilu. sejak adanya tahapan pendaftaran peserta pemilu termasukpencalegan bagi pemilu legislatif mempengaruhi langsung tahapan kampanye hinggamasa tenang yang dilarang berkampanye. Subyek tahapan kampanye didalamnyaberpengaruh atas tahapan laporan dana kampanye, pemberitaan, penyiaran dan iklankampanye.

c. Informasi pemilu

Isu informasi pemilu erat kaitannya dengan bangunan partisipasi politik rakyat.Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, sehingga aspek sosialisasi pemilu menjadikewajiban penyelenggara untuk menyusun tahapan sosialisasi yang dapat memperkuataspek partisipasi politik rakyat. Mengingat soal sosialisasi terkait erat dengan isupendidikan politik dan pendidikan pemilih maka tahapan ini pada dasarnya dilakukansepanjang siklus pemilu dengan level dan intensitas yang berbeda dan terukur.

4. Pelanggaran, Sanksi dan Sengketa

Pengaturan norma pelanggaran, sanksi dan sengketa merupakan cara berhukumuntuk menjamin kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Meski pada dasarnya norma inibukanlah yang diinginkan oleh siapapun. Sebisa mungkin tidak terjadi pelanggaran,sanksi dan sengketa atas apapun. Begitu juga dalam pemilu, dimana konseppelanggaran, sanksi dan sengketa adalah jalan terakhir untuk membuat pemilumemenuhi asas LUBER JURDIL.

Pelanggaran secara normatif diatur sebagai pidana pemilu, kode etik, danadministratif pemilu. Pelanggaran pidana pemilu merupakan jenis pelanggaran yangmemenuhi ketentuan pidana pemilu dalam UU yang mengatur pemilu. Pelanggaran kodeetik lebih banyak mengatur ketentuan etika/prilaku individu penyelenggara pemilu dariunsur KPU dan Bawaslu. Jika penyelenggara melanggar ketentuan etika/prilaku makapenerapan hukumnya mengikuti keputusan DKPP. Sementara pelanggaran administrasididefinisikan sebagai bukan pidana dan bukan kode etik.

Pengaturan mengenai sanksi sejalan dengan bentuk pelanggaran yang terjadibaik sanksi pidana, sanksi kode etik dan juga sanksi administrasi pemilu. Sifat darisanksi masing masing pelanggaran merupakan cara hukum untuk menegakkan tujuanberhukum yakni kepastian, kemanfaatan atau keadilan. Bentuk sanksi disesuaikandengan jenis pelanggaran, jika itu pidana bisa berbentuk kurungan atau penjara. Jikapelanggaran kode etik bisa diberi sanksi dengan bentuk peringatan hinggapemberhentian tetap (pemecatan). Sementara pelanggaran administrasi sangat luaskarena didefinisikan sebagai bukan pidana dan bukan kode etik yang bersifat individual.Sifat administratif lebih menekankan pada aspek recovery tahapan pemilu semacampinalti atas proses seperti mengulangi proses, melarang ikut proses dsb.

Sengketa pemilu merupakan bentuk lain dari cara berhukum dalam pemilu untukmemenangkan keputusan atas pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan. Sengketabukanlah domain dari pelanggaran pemilu, maka sifat sanksi tidak diterapkan dalamsengketa. Bentuk keputusan sengketa adalah memenangkan salah satu pihak yangmenggugat atas obyek tertentu terhadap pihak lain.

C. Tinjauan filsafat

Sebelum masuk pada pembahasan pemilu menurut sudut pandang filsafat, perludihantarkan tentang penjelasan filsafat itu sendiri, baik definisi, pembahasan dan tujuanfilsafat. Filsafat (philosophy/ falsafah) berasal dari bahasa Yunani philos (cinta) dansophia (kebijaksanaan). Sehingga philosophia berarti cinta kebijaksanaan (love ofknowledge or wisdom). Dengan kata lain, cinta kebijaksanaan yang memandu pencarikebenaran (filosof) untuk menggali pertanyaan terdalam segala sesuatu tentang siapakita dan kenapa kita berada di sini8. Beberapa pertanyaaan filsafat yang membedakannyadengan pertanyaan sains misalnya, filsafat bertanya tentang apa pengetahuan(knowledge), kebenaran (truth), sebab akibat (causality), nilai (value), penjelasan(explanation) 9. Atau “the study of the most general and abstract features of the worldand categories with which we think: mind, matter, reason, proof, truth etc” 10.Sementara filsafat dalam bahasa Arab disebut falsafah sebagai suatu maśdar yangberarti kerja atau pencarian yang dilakukan oleh para filosof serta menggunakannyauntuk mengartikan pengetahuan rasional murni 11. Sehingga kata kunci filsafat dapatdisederhanakan menjadi subjek dan objek. Terdapat subjek yang terus menerusmemikirkan objek, subjek nya adalah manusia dan objeknya adalah segalanya dalamarea yang menggunakan jalan pikiran.

Saking luasnya filsafat maka terdapat pembidangan atau pembagian bahasanfilsafat. Salah satunya adalah ontologi dan epistemologi sebagai pembidangan filsafatyang paling mendasar karena membahas tentang subjek dan objek filsafat dari segiapakah yang dipikirkan itu memiliki realitasnya atau hanya ada dalam pikiran danbagaimana mengenali realitasnya. Maka filsafat dapat menentukan skala pikiranmembantu mengenali realitas. Hubungan antara realitas dan sebaliknya menjadi inti darifilsafat karena dalam sejarahnya, para filosof selalu mencari hal yang mendasar darisegala sesuatu ataupun karena sifat dari manusia yang selalu penasaran mencarikebenaran atas sesuatu, sehingga selalu memunculkan banyak misteri yang belumterjawab. Nah, jawaban yang diperolehnya baik dengan bukti ataukah argumen menjadisatu kesatuan yang terus menerus melekat dalam pikiran dan kenyataan yang dihadapi.

Ontologi atau ontologia (Latin) berasal dari kata Yunani logos (theory) dan ont(being). Pada abad ke-17 M, ontologi disebut juga metafisika (metaphysics) berdasarkanpembagian Christian Wolff12 untuk membedakannya dengan teologi rasional (rationaltheology), kosmologi rasional (rational cosmology), dan psikologi rasional (rationalpsychology)13. Sehingga istilah ontologi kerap tidak dibedakan dengan metafisikabahkan identik pada era filsafat moderen sebagai teori umum metafisika dan teori umumtentang keberadaan (being). Ontologi mempelajari tentang karakter esensi keberadaan(being itself) yang menurut Aristoteles14 sebagai being qua being (first philosophy)15.Penyelidikan tentang being sudah dimulai sejak Parmenides16, Aristoteles hinggaHeidegger17 dan Quine18 . Sehingga ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatanyang paling kuno dan berasal dari Yunani. Thales19 misalnya, terkenal sebagai filosofyang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yangmerupakan asal mula segala sesuatu 20.

Bagi ontologi sesuatu x dikatakan sebagai x itu setelah ditentukan apakahkeberadaan x itu sudah memiliki tempatnya dalam realitas ataukah hanya terlintas dalampikiran saja. Ontologi mengungkap realitas di balik penampakan yang bekerja dalampikiran. Sebab seluruh operasi filsafat memang berada pada wilayah yang inherendengan pikiran. Oleh karena itu filsafat sebagai sebuah disiplin keilmuanmempertanyakan berbagai hal yang identik dengan status manusia yang membedakandengan selain manusia sebagai hewan yang berakal. Sebab hanya manusia lah yangmemiliki potensi sekaligus kemampuan untuk berpikir berbeda dengan selain manusia.

Hal ini pula yang dipikirkan oleh para filosof sepanjang sejarah kefilsafatandimulai dan berkembang hingga sekarang. Bahkan dalam riwayat yang tertulis dalamkitab suci Al-Quran misalnya, tindakan berpikir dikisahkan melalui pencarian Tuhanoleh Nabi Ibrahim AS (QS. 6: 75-79) 21. Sehingga wilayah ontologi yang memikirkankeberadaan sesuatu sebagai apa adanya yang murni, seluas apa yang ada dalam pikiransubjek manusia, meliputi Tuhan, alam, manusia, dan lainnya.

Sementara epistemologi berasal dari kata Yunani episteme (knowledge) danlogos (theory) yang berarti teori tentang pengetahuan. Epistemologi adalah studi tentangpengetahuan dan penegasan atau justifikasi yang terdiri dari definisi sesuatu, sumberpengetahuan dan batas-batasnya. Pengertian studi ini terwakili oleh pertarungan filsafattradisional dan kelompok skeptis 22. Epistemologi lahir untuk menolak klaim kelompokskeptis dengan menegaskan bahwa pengetahuan itu mungkin diperoleh, dan kemudianmenjelaskan proses mendapatkan pengetahuan dan skup pengetahuan yang diperoleh23 .Plato dalam Theaetetus menjadi filosof pertama dan yang paling berpengaruh dalammengenalkan epistemologi dengan mengenalkan tiga kriteria pengetahuan yang dikenaldengan The Tripartite Definition yakni yakin (belief), benar (true), dan terbukti(justified)24. Sehingga relasi pengetahuan dengan keyakinan, pengetahuan dengankebenaran, dan keyakinan dengan pembuktian menjadi persoalan mendasar dalamepistemologi.

Bagi epistemologi, sesuatu dikatakan x maka harus dengan penjelasan dankeyakinan subjek dengan dasar yang logis. Maka sejak awal, logika adalah jalan pertamauntuk masuk dalam dunia filsafat. Epistemologi adalah pengetahuan yang logis. Dariepistemologi kemudian berkembang berbagai jalan yang tercermin dalam berbagaimazhab pemikiran filsafat, baik rasionalisme, empirisme, idealisme, positivisme dansebagainya. Oleh karena itu epistemologi dikenal sebagai bidang filsafat yangmembahas jalan menuju pengetahuan. Menurut Mulyadhi Kartanegara,

“Salah satu pertanyaan penting epistemologis adalah apa yang dapat kita,manusia, ketahui? Jawaban terhadap pertanyaan ini bisa beragam bergantungpada sistem epistemologi (atau filsafat ilmu) mana yang digunakan. Dalamfilsafat ilmu Barat (moderen), di mana ilmu (sains) dibatasi hanya pada bidangempiris atau fisik, jawaban yang diberikan pada pertanyaan di atas adalah,“segala sesuatu sejauh ia dapat diobservasi oleh indra”. Sedangkan menurutepistemologi Islam, kita dapat mengetahui bukan hanya yang fisik, melainkanjuga yang metafisik” 25.

Sehingga pemilu dalam perspektif filsafat bertujuan menetapkan pemilu dalamkerangka yang murni pemilu sebagai pemilu sebelum dikaitkan dengan dimensi di luarpemilu, seperti soal sejarah, politik, ekonomi, dll. Pada awal tulisan, misalnyadinyatakan soal norma universal yang menjadi landasan pemilu yang fair berangkat darikesepakatan internasional atas sejarah kemanusiaan paska perang dunia kedua dapatditinjau dari aspek hukum pergaulan internasional, dapat pula dari aspek sejarah paskakolonial, atau terakhir dari segi perkembangan teknologi sehingga pemilu Myanmartanggal 8 November 2015 menjadi international trending topic dari sosmed. Atau secaraspesifik studi kasus pemilu Indonesia tahun 2014 misalnya hanya dari skup sistempemilu di Indonesia saja. Hal ini belum menjelaskan secara simpel soal pemilu darisudut pandang filsafat. Sehingga kajian soal filsafat pemilu bertujuan untuk mengenalipemilu apa adanya secara murni, tidak dikaitkan dengan aspek tertentu.

Untuk mengurai pembahasan maka akan dibagi ke dalam tiga pokok bahasanfilsafat yakni:

1. Ekstensi dan konsep

Makna berdasarkan realitasnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama,konsep (mafhum/concept) sebagai makna yang berada di dalam pikiran. Kedua, ekstensi(mishdaq/extension) sebagai makna yang berada di luar pikiran26.

Bahwa pembahasan dalam filsafat berkutat pada sesuatu yang memiliki realitas.Sebab realitas itu lah yang memiliki kekuatan penggerak. Filsafat tidak berbicara hal-halyang ilusi, karena itu tidak memiliki pijakan realitas. Dengan demikian, filsafat terus-menerus mencari dasar dari segala sesuatu hingga tidak lagi ditemukan jawabnya.

Kita memahami bahwa kehadiran pemilih di TPS dipastikan karena pemilu ituperistiwa yang konkret dan nyata bukan ilusi baginya. Sebab jika ilusi maka pasti tidakakan membawa dampak atas kehadirannya di TPS. Hal ini lepas dari kehadiran pemilihitu atas dasar makna yang didapatnya berdasarkan kepentingannya, misalnya karenakeinginan memilih calon yang dikehendakinya, ada yang sungkan karena kehidupansosialnya, bahkan karena takut jika tidak memilih akan memberikan dampak negatifbaginya atau sebagainya.

Secara eksistensial sesuatu yang riil/nyata terbagi ke dalam realitas yang adadalam pikiran dan realitas yang ada di luar pikiran. Pemahaman ini berangkat daripembahasan ontologi atas keberadaan (being) itu membawa efek/ dampak atassegalanya. Salah satu tujuan filsafat adalah memisahkan mana yang hakiki dan manayang ilusi. Persoalannya kemudian semua itu ada pada bentuk bawaan (natural) manusiayang menjadi pembeda dengan yang selain manusia yakni akal pikiran. Semua manusiapasti mengakui kondisi ini.

Dalam hal pemilu sebagai sesuatu yang nyata tentu harus ditempatkan padakedudukannya, apakah dia melekat pada pikiran atau sesuatu yang independen terjadi diluar pikiran?

Dalam pemilu dikenal adanya konsep siklus pemilu yakni siklus pra pemilu,tahapan pemilu, dan paska pemilu. Secara konseptual siklus ini terus melekat dalamkajian-kajian pemilu. Namun peristiwa pemilu yang dimaksud tentu belum terjadi. Danjika sudah terjadi maka dia akan menjadi bukti sejarah atas kejadian tertentu. Padadasarnya kejadian-kejadian pemilu itu sesuatu yang bersifat rekayasa pikiran. Menjadisangat rumit untuk diurai perekayasaan itu karena kejadian yang terjadi memberikandampak bagi individu dalam satu sistem pemilu yang tentu melibatkan komunitas dalamskala massif. Rekayasa pikiran yang tepat akan memberikan dampak efektif bagi pemiluterhadap individu yang massif.

Yang menjadi persoalan bagi filsafat kemudian adalah apakah rekayasa pikirandalam konteks pemilu itu nyata ataukah ilusi baginya? Hal ini penting untuk menilaisoal efek dari pemilu berangkat dari pikiran seperti apa dan peristiwa berikutnyamenjadi seperti apa. Kesadaran natural yang ada dalam pikiran setiap individu adalahketerhubungan dirinya dengan yang lain dalam hal perlunya ada figur panutan yangmenjadi pemimpin bagi dirinya. Hal tersebut secara mula pertama merupakan sesuatuyang sangat nyata dalam kehidupannya. Baik disadari atau tidak hubungan antarindividu yang terbangun dalam suatu komunitas (organisme) membutuhkan pemimpin.Jika ini pikiran ilusi tentunya akan sia-sia membicarakan pemilu.

Dengan demikian rekayasa pikiran terkait kepemimpinan memiliki derajatrealitas yang utama sebagai fondasi pemilu. Bahkan dirinya yang memiliki pikiranitupun bukan ilusi karena keluar dari pribadi yang eksis/nyata adanya. Sehingga konsepyang tidak memiliki pijakan kukuh atas realitas akan menemui hambatan dan kegagalan.Dalam beberapa hal misalnya konsep pemilu tidak dapat direalisasikan, dan konseptersebut menyandera realitas. Seperti dalam kasus pemberian suara versi noken dipedalaman propinsi Papua, misalnya.

2. Universal dan partikular

Konsep (mafhum/concept) terbagi menjadi dua bagian yakni universal danpartikular27. Konsep universal adalah konsep yang dapat diterapkan pada berbagaibentuk ekstensi. Sementara konsep partikular hanya meujuk pada satu bentuk ekstensi.

Jika diajukan pertanyaan tunjukkan dimana pemilu berlangsung? Mungkinkebanyakan dari kita akan menunjuk Tempat Pemungutan Suara (TPS). Atau mungkinakan menunjuk kerumunan orang dengan panggung yang dilengkapi tata suara berorasidalam kampanye pemilu. Atau akan menunjuk iklan dalam televisi yang tayang padasaat jeda sebuah acara pada pagi, siang dan malam hari tiada henti pada masa kampanye.Tanda-tanda tentang pemilu nampak bertebaran dimana-mana tergantung kepadapersepsi orang yang menangkap setiap tanda-tanda tersebut.

Namun benarkah pemilu yang dimaksud dapat ditunjukkan dengan peristiwa-peristiwa yang dimaksud? Jika demikian halnya bukankah makna pemilu menjadi tidaklebih jelas ketimbang realitasnya? Lantas apakah pemilu itu?

Istilah Pemilu dalam benak pembaca tentu muncul dalam gambaran yangberagam. Keragaman ini terungkap dalam bentuk persepsi setiap orang bergantungkepada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. orang yang memiliki latar belakangpedagang mungkin memiliki gambaran ekonomis atas pemilu, berbeda misalnya bagiseorang politisi menggambarkan soal pemilu, dan contoh lainnya atas orang yangberbeda. Tentu saja akan menyulitkan bagi ilmu pengetahuan jika pemilu dikembalikankepada persepsi setiap orang. Kita akan mendapati beragam pendapat tentang pemilu.Untuk kemudian hadir ilmuwan yang berusaha mendefinisikan soal pemilu gunamendapatkan gambaran yang universal terkait pemilu. Hingga kemudian terdapatkesepakatan formal diantara komunitas dalam konteks negara (misalnya) untukmemberlakukan pemilu dalam pengaturan yang mengikat dalam bentuk peraturan. Danseterusnya mengalami perbaikan menuju sistem yang lebih sempurna. Dalam kontekskebahasaan bahkan akan didapati beragam padanan istilah terkait pemilu. Bahkan dalamkesatuan sistem hukum yang berlaku pada tiap negara akan didapati varian model dansistem pemilu yang semakin beragam.

Gambaran tersebut memberikan bukti logis atas perkembangan konsep yangterkait istilah sederhana “pemilu” berujung kepada kompleksitas masalah yang teruraidari segenap pendekatan dan aspek–aspek tertentu. Dari istilah sederhana hinggakompleks tentang Pemilu merupakan uraian konsep yang berlaku hukum alam mentalpikiran. Bahwa apapun yang dalam pikiran mengacu kepada metode berpikir seseorangdan apakah yang dipikirkan itu hanya ada dalam pikiran semata atau memiliki petunjukrealitasnya sendiri.

Konsep yang paling sederhana tentang Pemilu adalah akronim dari pemilihanumum28. Dengan demikian terdapat kata dasar pemilihan dan umum yang membentukistilah populer pemilu. Dalam benak kita jika mendengar pemilihan tentu sangatmafhum bermakna tentang memilih sesuatu. Begitu juga mendengar istilah umumsangat mafhum bersifat luas/menyeluruh. Sehingga pemilu secara mutlak sangatsederhana menyangkut makna tentang memilih sesuatu yang bersifat umum. Dan konsepini sifatnya universal karena bisa diterapkan pada berbagai kondisi. Sehingga pemilubisa diterapkan secara filosofis terhadap berbagai bentuk peristiwa yang serupa,misalnya di tingkat pemilihan kepala pemerintahan dalam lingkup tertentu seperti RT,kepala desa, kampus hingga presiden misalnya.

Secara partikular, kejadian pemilu dilekatkan pada bentuk yang lebih spesifikdengan menyebutkan karakter tertentu. Sehingga hubungan universal dan partikularpemilu terkait erat jika menjadi bagian konsep yang lebih besar. Dalam kerangka standaruniversal pemilu yang daftarnya sangat banyak tentu harus dilihat aspek partikularnyaagar standar itu tidak mana suka penilaiannya.

3. Sederhana dan kompleks

Jika sebelumnya kita membagi makna itu ke dalam konsep dan ekstensi, makaberdasarkan susunannya realitas itu simpel dan sederhana, sementara pikiran itukompleks dan berlapis-lapis29. Realitas itu adalah diri dan di luar diri, sementara pikiranadalah dalam diri kita. Apa yang kita pikirkan ibaratnya seperti pantulan gambar dalamcermin. Diri dan selain diri begitu sederhananya sebelum kemudian pikiran berusahamemberikan gambaran dan membahasakannya.

Kegiatan mencoblos surat suara itu nampak sederhana sebagai nyata dilakukanoleh pemilih ketika di TPS. Menjadi kompleks ketika tergambar dalam benak bahwakejadian mencoblos itu merupakan rangkaian kejadian beruntun hasil perekayasaanpemilu dalam dalam berbagai bentuk. Kita dapat melihat bentuknya yang sempurnapotret ini terkait silang sengkarut informasi, analisis, komentar, opini dan berbagaigambaran yang terkait pemilu, seperti pada peristiwa pemilu 2014 misalnya.

Begitu juga segenap norma universal pemilu seperti yang tertuang pada awaltulisan ini, begitu juga gambaran studi kasus pemilu Indonesia tahun 2014 menjadisangat kompleks dan rumit terangkai dalam kata dan bahasa. Padahal peristiwa itusudahlah berlalu dan sangat simpel menurut kejadiannya. Namun ketika ingin dijelaskanbahkan dianalisis kembali menjadi sesuatu yang tersusun kompleks. Begitu jugamanajemen tahapan yang tergambar nampak menjadi rumit. Upaya menghadirkanpemilu yang fair karena gambaran atau uraiannya harus melalui penjelasan yang melekatdalam pikiran mengikuti hukum pikiran yang logis. Karena jika tidak logis maka akannampak seperti fiksi atau bahkan gambaran yang tidak masuk akal, seperti obrolan yanggak nyambung. Hanya karena adanya hukum pikiran yang logis maka gambaran itudapat diterima oleh pembaca atau minimal ada abstraksi yang mendekati sama di antarapembaca.

Sehingga terdapat gradasi pemikiran antara pihak yang menyaksikan peristiwapemilu dengan yang tidak menyaksikan. Berbeda pemahaman antara pelaku danpengamat, penyelenggara dan peserta, antara pemantau pemilu dengan media massa,bahkan publik yang lebih luas lagi bahkan pihak internasional memandang suatuperistiwa pemilu.

Akan berbeda nilainya secara kualitatif antara pemilu dengan peserta yangsedikit dengan peserta yang banyak. Pemilih yang jumlahnya sedikit dengan pemilihyang ratusan juta jiwa. Pemilih dengan tingkat kesejahteraan yang maju dengan pemilihdi negara berkembang. Pemilu dengan sistem proporsional dengan pemilu sistemmayoritarian. Pemilu di negara dengan geografis daratan dengan basis kepulauan dansabagainya. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa angka statistik terkadang tidak mampumenilai secara utuh peristiwa pemilu yang terjadi. Dalam konteks seperti ini maka dapatdinilai bahwa pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang paling ekstrim dari pemiluyang ada di negara lain.

Namun kesemua itu menunjukkan bahwa setiap peristiwa pemilu itu sangat unikdan berbeda di setiap tempat dan waktu. Karena masing-masing realitas pemilu itusangat simpel dan sederhana bagi dirinya, dan menjadi kompleks dan rumit ketikadigambarkan masing-masingnya.

D. Penutup

Pemilu dalam perspektif filsafat merupakan upaya mencari pemahaman, carapandang, dan tujuan yang harus terus menerus dilakukan. Bagi generasi yang tidakmengalami masa pergolakan politik Orde baru dan Orde Reformasi akan memahamisecara berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Sehingga pendekatan pemilu yangingin menegakkan otonomi individu dalam kerangka hak universal tentu membutuhkanmodel pendidikan yang aktual yang memuliakan kemanusiaan itu sendiri. Pemilu tidakcukup berhenti dengan ritual lima tahunan yang tidak memahami perkembanganmanusianya. Namun dalam sistem yang sudah berkembang sekarang ini, secara pastiakan berhadapan dengan momentum rutin lima tahunan. Mengingat fondasi dari pemiluadalah wahana pergantian kekuasaan formal yang secara natural berangkat darimutlaknya hubungan relasional antara pemimpin dan yang dipimpin dalam lingkuptertentu. Artinya pemilu bukanlah mutlak sebagai dasar dari segala kekuasaan namunsudah dibatasi dalam kepemimpinan formal masyarakat yang dikenal sebagai negara.

Secara realitas dan konsep, universal dan partikular, serta simpel dan komplekstergambar bahwa pemilu dapat ditemukan pemahaman, cara pandang dan tujuanmasing-masingnya. Pemilu adalah sebuah konsep yang memerlukan korespondensidengan ekstensinya. Pemilu juga memiliki nilai-nilai universal dan studi kasus yangspesifik. Universal itu bersifat abstrak dan secara partikular akan menemukanterapannya pada kasus tertentu, artinya dia bukanlah dimensi pikiran semata. Individuperlu menemukan makna pada pengalaman empiriknya. Dan juga pemilu perludijelaskan dalam narasi/deskripsi/argumentasi atas dasar realitas. Sebab penjelasan yangtidak memiliki dasar realitas adalah ilusi semata, bahkan utopis.

Wallahu a’lam bisshowab.

1 Domenico Tuccinardi (Ed.), International Obligations for Elections; Guidelines for LegalFrameworks, International IDEA Publications, Stockholm: 2014.

2 IDEA: 2014, Hal 37-513 Deklarasi ini, di mana penulis terlibat juga dalam pembahasannya, diikuti oleh segenap

penyelenggara pemilu negara-negara di Asia beserta pemantau pemilu di Asia yang berlangsung tanggal16 Oktober 2012 di Bangkok, Thailand. ANFREL (Asia Network for Free Election) adalah perkumpulanpemantau pemilu di Asia berbasis di Bangkok. Salah satu deklarasi poin 6 pembukaan menyebutkan,“while each country in Asia has its own unique set of challenges with regard to election, the articles of theDeclaration are meant to highlight the most pressing and the most commontelectoral concerns in Asian

countries. Despite what are at times vast differences, there are also elements of shared history, culturalheritage, religious tradition and social and political development that bind the continent, or at least partsof it, together. With its elements of commonality it is possible to identify a distinct set of challenges withregard to the holding of free and fair elections in Asia”.

4 Dikutip dari Pasal-pasal Bangkok Declaration on Free and Fair Election 2012.5 Bab VIIB Pemilihan Umum pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia 1945.6 Terdapat satu kasus di propinsi lampung pelaksanaan pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) juga

dibarengi secara serentak dengan pemilihan gubernur lampung. Artinya pada tanggal 9 April 2014 di TPS-TPS se propinsi lampung terdapat 5 surat suara yakni surat suara DPR RI, DPD RI, DPR PropinsiLampung, DPR Kabupaten/kota, dan calon gubernur-wakil gubernur Lampung.

7 Untuk membuat perbandingan yang sepadan antara dua jenis pemilu maka akan dianalisistahapan yang sebangun antara keduanya. Misalnya sesuai dengan UU pemilu keduanya akan dianalisisperbandingan yang relevan dengan analisis ini, khususnya tahapan pelaksanaan saja. Tahapan ini merujukkepada peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu baik legislatifataupun presiden dan wakil presiden. Meskipun tahapan pileg mengalami beberapa kali perubahanperaturan KPU namun tidak sampai merubah durasi utama tahapan sesuai UU, hanya pada sub kegiatantahapan tertentu yang tidak menjadi perhatian analisis tulisan ini.

8 Kleinman, Paul, Philosophy 101; From Plato and Socrates to Ethics and Metaphysics, anEssential Primer on The History of Thought, Avon Massachussets: Adams Media, 2013. Hal 5

9 Donald Palmer, Looking at Philosophy; The Unbearable Heaviness of Philosophy MadeLighter, fourt Edition, McGraw-Hill: New York: 2006, Hal. 8

10 The Oxford Dictionary of Philosophy, Second Edition Simon Blackburn, Oxford UniversityPress: Oxford, 2005. Hal. 276.

11 Muthahhari, Murtadho, Filsafat Hikmah: Pengantar Pemikiran Shadra. Bandung: Mizan,April 2002. Hal 46

12 Filosof Jerman (1679-1754 M)13 The Blackwell Dictionary of Western Philosophy by Nicholas Bunnin and Jiyuan Yu, Blackwell

Publishing Ltd: Oxford UK, 2004. Hal 49114 Filosof Yunani (384-322 SM)15 Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press Second Edition: Cambridge

UK: 1999. Hal. 56916 Filosof pra Sokrates (awal abad ke-5 SM)17 Filosof Jerman (1889-1976)18 Filosof Amerika (lahir 1908)19 Filosof Yunani (akhir abad ke-5 SM)20 Muhsin Labib, Pemikiran Filsafat Ayatullah MT Mishbah Yazdi (Filsuf Iran Kontemporer);

Studi atas Filsafat Pengetahuan, Filsafat Wujud dan Filsafat Ketuhanan, Jakarta: Sadra Press, Oktober2011. Hal 189

21 The Wisdom; Al Quran Disertai Tafsir Tematis yang Memudahkan Siapa Saja untukMemahami Al Quran, Al Mizan Publishing House: Bandung, 2014. Hal. 275. Dijelaskan dalam bagianwawasan, bahwa kepercayaan Nabi Ibrahim AS akan Tuhan YME disimpulkan melalui sebuah prosespencarian yang cukup fenomenal dan direkam oleh Al Quran. Allah berfirman bahwa Dia memperlihatkantanda-tanda alam kepada Nabi Ibrahim sehingga akhirnya ia memperoleh keyakinan yang mantap. Dalammencari Tuhan, Nabi Ibrahim mengamati benda-benda langit, mulai dari bintang, bulan dan juga matahari.Namun, dia kecewa karena semuanya mengalami perubahan. Dari ada menjadi tiada. Dari terbit menjaditenggelam. Dalam pikiran Nabi Ibrahim, Tuhan tidaklah mungkin memiliki sifat yang berubah-ubah.Perubahan hanya dimiliki oleh makhluk atau hal-hal yang baru.

22 The Cambridge Dictionary of Philosophy: 1999, hal. 27323 The Blackwell Dictionary: 2004, hal 21824 Gareth Southwell, Philosophy of Science Ideas; You Really Need to Know, London: Quercus

Edition Ltd, 2013, hal 12. Lihat juga The Oxford Dictionary: 2005, hal 118.25 Mulyadhi Kartanegara, Integrasi Ilmu; Sebuah Rekonstruksi Holistik, Penerbit Arasy PT

Mizan Pustaka: Bandung, 2005. Hal. 5826 Abdul Hadi Fadli, Logika Praktis; Teknik Bernalar Benar, Sadra Press, Jakarta: 2015. Hal. 2927 Abdul Hadi Fadli: 2015. Hal 3028 dalam padanan yang sama ditemukan istilah election (bahasa Inggris) dan terdapat banyak

bahasa lainnya. Mencari akar kebahasaan merupakan disiplin ilmu bahasa.29 Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Philosopical Instructions; An Introduction to ontemporaryIslamic Philosophy, Binghamton University, New York: 1999. Hal. 231