pembinaan jiwa korps dan kode etik
DESCRIPTION
blablablaTRANSCRIPT
1
PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PNS
Balai Diklat Keuangan Malang
OHT / PRESENTATION FILES
Disusun berdasarkan Bahan Diklat Ujian Dinas Tingkat I
Yang disusun oleh Tim Pusdiklat Pegawai, BPPK
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
2
PEMBINAAN JIWA KORPS PNS (PP No. 42/2004)
REFORMASI BIROKRASI ORGANISASI PEMERINTAH
KELEMBAGAAN KEKETATALAKSANAAN SDM
PERATURAN DISIPLIN PNS
(PP No. 30/1990)
MAJELISKODE ETIK
KODE ETIK PNS
LARANGAN BAGI PNS
KEWAJIBAN PNS
IMPLEMENTASIPNS YANGPROFESIONAL
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
3
Membangun Budaya Organisasi
Meliputi :Nilai Budaya Percaya (Trust)Nilai Budaya Manajemen (Management)Nilai Budaya Pembelajaran (Learning)
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
4
PP Nomor 42 Tahun 2004Tujuan Pembinaan Jiwa KorpsRuang lingkup Pembinaan Jiwa Korps Kode Etik PNSKode Etik Instansi & ProfesiPenegakan Kode Etik - Majelis Kode Etik
Pengertian tentang Jiwa Korps PNSKB I
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
5
PP No. 42 Tahun 2004Jiwa Korps PNS adalah :
Rasa persatuan dan kesatuan, Kebersamaan, Kerjasama, Tanggung jawab, Dedikasi,Disiplin, Kreativitas, Kebanggaan dan Rasa Memiliki organisasi PNS dalam NKRI
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
6
TUJUAN PEMBINAAN JIWA KORPS
1. Membina karakter / watak PNS2. Meningkatkan rasa persatuan dan
kesatuan serta meningkatkan kemampuan
3. Mendorong etos kerja4. Meningkatkan semangat, kesadaran &
wawasan PNS
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
7
RUANG LINGKUP PEMBINAAN JIWA KORPS
1. Meningkatkan etos kerja produktivitas & Profesionalisme
2. Partisipasi dalam penyusunan kebijakan
3. Meningkatkan kerjasama antar PNS4. Perlindungan hak-hak sipil
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
8
Keberhasilan pembinaan ditentukan oleh :
- Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan &
- Konsistensi dalam penerapan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
9
PENGERTIAN ETIKA & KODE ETIKa. Etika (Etos) = adat istiadat / kebiasaan
- Kebiasaan hidup yang dianggap baik- berkaitan dengan nilai / tata cara/ aturan- kebiasaan/pola perilaku yang diwariskan
b. Etika = Moralitas- pengertian lebih luas sbg. Filsafat Moral- menekankan pendekatan kritis dalam membahas masalah moral dalam masyarakat
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
10
Pengertian Etika menurut Kamus :1. Sebagai nilai-nilai & norma-norma moral
yang menjadi pegangan seseorang / kelompok dalam mengatur tingkah laku
2. Sebagai ilmu tentang baik atau buruknya sesuatu (FILSAFAT MORAL)
3. Sebagai kumpulan asas / nilai moral (KODE ETIK)
dijiwai oleh cita-cita & nilai organisasi
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
11
KODE ETIK
- Disusun oleh organisasi sesuai kondisi riil
- Tidak bersifat statis
- Dalam pelaksanaannya harus diawasi & perlu pengenaan sanksi bagi yang melanggar (penegakan kode etik)
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
12
3 TEORI UTAMA TENTANG ETIKA :
A. ETIKA DEONTOLOGIB. ETIKA TELEOLOGI C. TEORI KEUTAMAAN
TEORI ETIKA
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
13
Deon = kewajiban
Menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tindakan itu sendiri, APAKAH SESUAI DENGAN KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKSANAKAN.
terlepas dari apa tujuan/akibat dari tindakan itu
A. ETIKA DEONTOLOGI
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
14
B. ETIKA TELEOLOGI
Telos = tujuanMenilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai.Bersifat situasional, karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa tergantung pada situasi tertentu
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
15
Nilai Moral ditemukan dari pengalaman hidup bermasyarakat
Tindakan bermoral ditentukan oleh kenyataan seluruh hidup pelaku
BUKAN dinilai berdasarkan satu persatu tindakannya
Berupa contoh teladan yang yang diperlihakan dalam masyarakat
C. ETIKA KEUTAMAAN
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
16
Macam-macam Etika
ETIKA UMUM
ETIKAETIKA
INDIVIDUAL
ETIKAKHUSUS
ETIKA SOSIAL
ETIKA LINGKUNGAN
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
17
Mencakup :- norma & nilai moral,- kondisi dasar manusia untuk bertindak etis,- teori – teori etika- Lembaga normatif (hati nurani)
Sebagai ilmu / filsafat moral etika teoritis
ETIKA UMUM
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
18
Merupakan penerapan prinsip-prinsip / norma-norma moral dasar dalam kehidupan khusus
Cerminan kritis terhadap kehidupan manusia, berdasarkan norma & nilai moral yang ada dalam situasi dan kegiatan khusus orang / kelompok dalam masyarakat
Merupakan kontekstualisasi aturan moral umum dalam bidang & situasi yang konkrit
ETIKA KHUSUS
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
19
Menyangkut kewajiban & sikap manusia terhadap dirinya sendiri
Contoh :Prinsip Integrasi pribadi, perilaku individual tertentu untuk menjaga nama baik sebagai pribadi yang bermoral
ETIKA KHUSUS :
1. ETIKA INDIVIDUAL
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
20
Menyangkut hak & kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial
Manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial, sehingga etika individu sulit dipisahkan etika sosial
ETIKA KHUSUS :
1. ETIKA SOSIAL
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
21
ETIKA KHUSUS :
1. ETIKA LINGKUNGANMerupakan etika khusus,
- mengenai hubungan antar manusia,(sebagai individu maupun kelompok) dengan lingkungan alam yang lebih luas, dan
- dampak hubungan antara manusia terhadap lingkungan hidup secara keseluruhan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
22
Rooswiyanto :
3 alasan penting etika dalam organisasi :
1. Etika memungkinkan organisasi memilih dan menyepakati nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi
2. Etika dapat menjembatani konflik moralitas antar anggota yang heterogen karena sifatnya yang universal
3. Etika yang dapat dilaksanakan secara efektif akan meningkatkan citra dan reputasi dan melanggengkan eksistensi organisasi
ARTI PENTING ETIKA DALAM ORGANISASI
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
23
Siagian :
Etika sangat diperlukan organisasi karena ;
1. Sebagai prinsip yang melandasi perwujudan nilai – nilai luhur dalam hubungan antar manusia & lingkungan hidup
2. Sebagai prinsip dalam berperilaku, untuk menjaga kehidupan sosial yang tertib, sehingga kehidupan organisasi semakin bermakna
3. Landasan moral berperilaku yang sesuai dengan dinamika, sehingga memberi makna & memperkaya kehidupan individu, kelompok,organisasi & masyarakat
etika memperlancar interaksi antar manusia
4. Menunjukkan nilai hakiki kehidupan, yang berkaitan dengan sisitem nilai manusia untuk mencapai kesejahteraan & kedamaian umat manusia
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
24
UNSUR YANG MENENTUKAN KEBERHASILAN ETIKA ORGANISASI
Magnis Suseno :4 unsur utama keberhasilan perwujudan
etika dalam organisasi pemerintah :
1. ETOS KERJA2. MORALITAS PRIBADI3. KEPEMIMPINAN4. KONDISI SISTEMIK
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
25
Adalah sikap dasar seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu pekerjaan
Etos kerja individu sangat dipengaruhi oleh etos kerja kelompok
1. ETOS KERJA
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
26
Unsur-unsur yang mendukung terciptanya situasi kerja yang kondusif
1. Dedikasi dalam melaksanakan tugas
2. Semangat pengabdian pada masyarakat
3. Bertanggungjawab atas hasil kerja
4. Memperhatikan harapan/tuntutan/kritik masyarakat & mau memperbaiki diri
5. Terus meningkatkan kompetensi dan kecakapan
6. Tidak lari / menghindari masalah menyelesaikan masalah
7. Transparansi dalam segala keputusan
Etos kerjaClic
k to buy N
OW!PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
27
Merupakan kesesuaian sikap dan perilaku seseorang dengan norma-norma yang ada, berkaitan dengan baik-buruknya suatu perbuatan
Menyangkut kualitas moral masing-masing orang / individu
2. MORALITAS PRIBADI
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
28
MORALITAS PRIBADI YANG PENTING
1. Dedikasi2. Jujur dan tidak korupsi3. Taat pada Etika Birokrasi4. Bertanggung jawab5. Minat & hasrat untuk terus meningkatkan
kompetensi & kecakapan6. Menghormati hak semua pihak yang
terkait
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
29
Myrdal :11 kemampuan utama pegawai
1. Efisiensi 7. Pengambilan keputusan secara rasional
2. Kerajinan 8. Kesediaan berubah
3. Kerapihan 9. Kegesitan
4. Tepat waktu 10. Mau bekerjasama
5. Kesederhanaan 11. Bersedia memandang jauh kedepan6. Kejujuran
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
30
Penilaian DP3 oleh atasanMeliputi :1. Kesetiaan2. Prestasi Kerja3. Tanggung Jawab4. Ketaatan5. Kejujuran6. Kerjasama7. Prakarsa8. Kepemimpinan (khusus jabatan struktural)
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
31
3. Kepemimpinan yang bermutu
Peran pimpinan sebagai :
sebagai panutan
pemberi motivasi kepada para bawahannya
menjaga kondisi lingkungan kerja agar tetap dalam suasana kerja yang etis
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
32
Kepemimpinan yang bermutu :1.Kompetensi (menguasai bidangnya)
2.Memastikan pelaksanaan tertib kerja (berwibawa, motivator & tegas)
3.Konsistensi (dalam memberi reward & punishment)
4.Transparansi (keputusan jelas & transparan)
5.Menjadi panutan (integritas pribadi sebagai teladan)
Sifat pemimpin : jujur, adil, cakap, tegas, komunikatif, danbertanggung jawab.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
33
4. Kondisi-kondisi sistemik
2 (dua) syarat sistemik yang berpengaruh dalam keberhasilan mewujudkan etika dalam organisasi pemerintah, yakni:
1) Lingkungan kerja dapat mendukung atau merusak watak moral seseorang.
2) Pengawasan/pengendalian (internal & ekternal) atas pelaksanaan pekerjaan sehingga penerapan etika selalu dapat dipantau.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
34
ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPILDasar hukum penetapan etika/kode etik PNS :
a. Pasal 5 ayat (2), pasal 27 ayat (1), dan pasal 28 UUD 1945,
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999,
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,
d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Nomor VI/ MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa,
e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS,
f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
KB IIClic
k to buy N
OW!PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
35
Etika Kehidupan Berbangsa (TAP MPR No. VI/MPR/2001)a. Maksud dan tujuan
- untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa,
- menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
36
b. Pokok-pokok etika berbangsa
Mengedepankan :- kejujuran, - amanah, - keteladanan, - sportivitas, - disiplin, - etos kerja,- kemandirian, - sikap toleransi, - rasa malu, - tanggung jawab, - menjaga kehormatan serta martabat diri
sebagai warga bangsa
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
37
ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA
1. Etika Sosial & budaya2. Etika Politik & pemerintahan3. Etika Ekonomi & bisnis4. Etika Penegakan Hukum yang berkeadilan5. Etika Keilmuan6. Etika Lingkungan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
38
1. ETIKA SOSIAL & BUDAYA
bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam
Menumbuhkembangkan budaya malu
Menumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan para pemimpin (formal & informal)
Menumbuhkembangkan kehidupan kebudayaan nasional / berbangsa yang berbudaya tinggi
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
39
2. ETIKA POLITIK & PEMERINTAHAN
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif
menumbuhkan suasana politik yang demokratis
menciptakan suasana harmonis antar pelaku antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya
mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah diri & bertanggung jawab
bertatakrama dalam perilaku politik yang toleran , tidak arogan & tidak munafik
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
40
3. ETIKA EKONOMI & BISNIS
melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan,
mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing,
terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui kebijakan yang berkesinambungan.
mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta diskriminasi
menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
41
4. ETIKA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN
menumbuhkan kesadaran tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan
menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum penegakan hukum secara adil,perlakuan yang sama dan tidak diskrininatif
menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
42
4. ETIKA KEILMUAN
untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi
diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya
pentingnya budaya kerja keras mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan, dan tantangan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
43
6. ETIKA LINGKUNGAN
Kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab
diwujudkan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara arif dan bijaksana
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
44
Arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan
Implementasi kebijakan membangun etika :
1. mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara
2. mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu
3. setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
45
Kaidah pelaksanaan etika kehidupan berbangsa
internalisasi dan sosialisasi etika ini ;(a) menggunakan pendekatan agama dan budaya,(b) melalui pendekatan komunikatif, dialogis, persuasif, tidak
melalui indoktrinasi,(c) mendorong swadaya masyarakat secara sinergis dan
berkesinambungan (d) mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi
sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupana berbangsa,
(e) Merupakan bagian dari pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
46
NILAI-NILAI DASAR PNS, meliputi :(Pasal 6 PP nomor 42 Tahun 2004)
1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945,3. Semangat nasionalisme,4. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan
pribadi atau golongan,5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan,6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia,7. Tidak diskriminatif,8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi, dan9. Semangat jiwa korps.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
47
7 PRINSIP MORAL PNS (Keraf : 2002) :
a. profesionalismeb. integritas moral yang tinggic. tanggung jawab terhadap kepentingan publikd. berpihak kepada kebenaran dan kejujuran e. betindak secara adil f. jangan menghalalkan cara untuk mencapai
tujuang. jangan lakukan sesuatu pada orang lain, hal-hal
apa yang Anda sendiri tidak mau diperlakukan demikian
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
48
a. profesionalisme;menuntut PNS untuk bertindak secara profesional, yaitu bertindak sesuai kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, sesuai aturan hukum dan ketentuan yang berlaku, dan mempunyai komitmen moral yang tinggi untuk membela kepentingan publik
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
49
b. integritas moral yang tinggi:menuntut PNS untuk bertindak sesuai dengan prinsip, dan selalu menjaga nama baiknya dengan tidak menyelewengkan kekuasaan dan kewenangannya yang bisa merugikan kepentingan publik
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
50
c. tanggung jawab terhadap kepentingan publikKepentingan publik adalah nilai tertinggi yang tidak boleh diganti dan dikalahkan dengan kepentingan lainnya, maka seorang PNS harus bertanggungjawab secara profesional atas kepentingan publik tersebut.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
51
d. berpihak kepada kebenaran dan kejujuran
menuntut PNS harus selalu memiliki sikap jujur dan tegas.
Setiap orang harus selalu dilayani sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
52
e. bertindak secara adilSetiap PNS harus memperlakukan semua orang (siapa saja) secara sama tanpa membeda-bedakan, tanpa diskriminasi atas dasar ras, suku, jenis kelamin, agama, keluarga, dan sebagainya.
Selalu bersikap netral dan hanya membela yang benar, tidak boleh ada yang diistimewakan atau diperlakukan khusus oleh karena itu harus sesuai prosedur dan ketentuan yang ada
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
53
f. jangan menghalalkan cara untuk mencapai tujuanPNS harus membantu orang untuk menggunakan cara yang benar demimencapai tujuan yang baik agar kepentingan semua pihak terjamin
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
54
g. jangan lakukan sesuatu pada orang lain, hal-hal apa yang Anda sendiri tidak mau diperlakukan demikianJangan mempersulit orang lain karena Anda sendiri tidak ingin dipersulit,
Jangan memeras dan meminta uang suap atau sogok dari siapa pun untuk pelayanan publik yang Anda berikan, karena Anda sendiri juga tidak ingin diperlakukan demikian,
Pelayanan publik harus dilakukan tanpa pamrih.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
55
Pelaksanaan etika PNS ,(Pasal 7 PP nomor 42 Tahun 2004)
Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari PNS bersikap & berpedoman pada :
1. Etika bernegara2. Etika berorganisasi3. Etika bermasyarakat4. Etika terhadap diri sendiri5. Etika terhadap sesama PNS
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
56
PERATURAN DISIPLIN PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin PNSmenetapkan di antaranya mengenai kewajiban dan larangan bagi PNS.a. Kewajiban PNS (pasal 2)
b. Larangan PNS (pasal 3)
c. Hak-hak PNS (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 )
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
57
Implementasi Etika dalam organisasi PemerintahKeraf (2002) :1. adanya komitmen moral dan politik dari pimpinan departemen,
membangun birokrasi departemen sebuah etos, kebiasaan, serta etika demi melayani kepentingan publik,
2. diterjemahkan ke dalam aturan formal internal departemen sebagai pegangan konkrit. Disusun secara rinci, termasuk sanksi-sanksi yang jelas,
3. etos/etika birokrasi dan aturan disosialisasikan dan diajarkankepada PNS pada saat pertama kali masuk, dalam pelatihan dan dalam seluruh proses pembenahan,
4. sanksi dan penghargaan yang diterapkan secara konsekuen secara jujur dan objektif menjadi alat motivasi untuk peningkatan etos
5. adanya teladan yang nyata dari seluruh jajaran pimpinandepartemen, dalam menghayati dan mempraktikkan prinsip-prinsip moral
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
58
KODE ETIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
kode etik diartikan sebagai sekumpulan asas moral bagi suatu profesi tertentu,
Kode etik itu merupakan nilai-nilai moral dan norma-norma yang dijadikan sebagai dasar acuan berpikir, bersikap, dan berperilaku bagi masing-masing anggota profesi tersebut.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
59
Rooswiyanto (2005:23) :
2 (Dua) tujuan utama dari kode etik :
1) untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan kelalaian, kesalahan (baik disengaja maupun tidak disengaja) oleh anggota organisasi profesi
2) melindungi keluhuran profesi dari perilaku-perilaku menyimpang anggota organisasi
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
60
Dua syarat mutlak agar kode etik berfungsi :
(a) kode etik dibuat oleh masing-masing profesi sehingga kode etik itu bisa dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam profesi yang bersangkutan. Dengan kata lain, kode etik harus merupakan hasil pemikiran dan pengaturan anggota profesi tersebut, dan
(b) pelaksanaan kode etik harus diawasi terus menerus, setiap kasus pelanggaran dievaluasi dan dikenakan tindakan oleh suatu komite khusus untuk itu.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
61
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan Peraturan-peraturan Pemerintah lainnya (termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980),
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tanggal 13 Maret 2007 tentang Pedoman peningkatan disiplin PNS di lingkungan Departemen Keuangan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
62
PROSES PEMBINAAN JIWA KORPS PNS
1. penetapan kode etik masing-masing instansi,
2. pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik,
3. proses penegakan terhadap PNS yang melanggar kode etik, serta
4. penerapan sanksi-sanksinya.
KB IIIClic
k to buy N
OW!PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
63
1. Penetapan Kode Etik
masing-masing organisasi profesi di lingkungan PNS dapat menetapkan kode etik profesi sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing organisasi profesi tersebut,
namun tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
64
2. Pembentukan Majelis Kode Etik PNS
setiap instansi dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik PNS merupakan lembaga non-struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang PNS.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
65
Majelis Kode Etik
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi yang bersangkutan.
instansi vertikal di daerah, maka pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di daerah
bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada PNS yang disangka melakukan pelanggaran kode etik
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
66
Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari:
1) satu orang Ketua merangkap Anggota, 2) satu orang Sekretaris merangkap Anggota, dan3) sekurang-kurangnya tiga orang Anggota.
Apabila anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 orang, maka jumlah anggotanya harus tetap ganjil.
Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang disangka melanggar kode etik dan diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
67
3. Proses Penegakan
Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melakukan pelanggaran kode etik
Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
Keputusan Majelis Kode Etik adalah bersifat final, yang berarti bahwa atas keputusan tersebut tidak dapat diajukan keberatan
Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
68
4. PENERAPAN SANKSI
a. SANKSI MORAL
Pelanggaran adalah dalam bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik PNS
Diberikan oleh Pejabat / Pembina Kepegawaian yang berwewenang sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
Sanksi moral boleh dikenakan apabila MajelisKode Etik telah merekomendasikan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
69
Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat PembinaKepegawaian, berupa;
Pernyataan secara tertutuppenyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait
Pernyataan secara terbukadisampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi PNS, upacara bendera, media massa, dan forum lainnya yang dipandang sesuai
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
70
b. Hukuman Disiplin PNS
Ketentuan hukuman pelanggaran disiplin PNS diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 1980. Hukuman disiplin tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
71
Ketentuan hukuman pelanggaran disiplin PNS
(1) Pelanggaran disiplinadalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 peraturan pemerintah tersebut, yang memuat kewajiban dan larangan bagi PNS.
(2) Tingkat dan jenis hukuman disiplin
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
72
Pelanggaran disiplin
Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau dapat didengar oleh orang lain Tulisan adalah pernyataan pikiran atau perasaan secara tertulis, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
73
Tingkat dan jenis hukuman disiplin
PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran Tingkat hukuman disiplin terdiri dari 1. Hukuman disiplin ringan 2. Hukuman disiplin sedang 3. Hukuman disiplin berat
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
74
(a) Hukuman disiplin ringan
tegoran lisantegoran tertulispernyataan tidak puas secara tertulis
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
75
(b) Hukuman disiplin sedangpenundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama setahun,
penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama setahun,
penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama setahun.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com
76
(c) Hukuman disiplin beratpenurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama setahun
pembebasan dari jabatan,
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software.c
om Click t
o buy NOW!
PDF-XChange
ww
w.tracker-software
.com