P -~rn~··. no nc;.An umum i

1-EllliAUAIJ V.A·:~\l-:A. t;A u·· VA 1.-; lj . UANt;

l2i-=l)Ul3Lll\ l~U() i= It\ TE -1-A c;

Lr £\ti\(i] [3l!J.. ·. ~I!)

•

Disanpaikan oleh :

DrJr. IRMA t:ilAMSVAH DJAVA PUTRA .. M.Sc. Anggota DPRRI Non1or 90

Jakarta.. 22 Januari 1992

ARMUS

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN DEWAN P_ERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INOONESIA

SEKRETARIAT : JL JENO. GATOT SUBROTO • JAKARTA 10270 TELP. 5715.f12, 5715'16, 5715'24

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN DPR-RI

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENT ANG PENATAAN RUANG

'Disampaikan oleh : DR.IR.NY. IRMA A.O. PUTERA,MSc Anggota FKP DPR-RI : 90

Bismillahirrohmannirrohim Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang, Yang terhormat Saudara Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup

yang mewakil Pemerintah, Saudara-saudara Anggota DPR-RI yang terhormat, Sidang yang saya muliakan.

Terlebih dahulu Fraksi Karya Pembangunan mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wataala. atas segala rahmat dan karunia Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPR­RI pada hari ini, guna mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi­Fraksi terh .. Jidap Rancangan Uodang-undang tentang Penataan Ruang yang sudan lama ditunggu-tunggu oleh rakyat. Atas upaya Pemerintah untuk menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Penataan RLang ini kepada Dewan untuk dibahas, Fraksi Karya Pembangunan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah.

Undang-··undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok­pokok Agrar·ia telah mengamanatkan melalui Pasal 14 ayat (1) bahwa .. Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya: a. Untuk keperluan negara; b. Untuk kEperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci

lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial,

kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan; d. Untuk k.eperluan memperkembangkan produksi pertanian,

peternak~n dan perikanan serta sejalan dengan itu; e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan

pertambangan'".

Sidang Dewan yang kami muliakan.

Sebelun memasuki pembicaraan lebih lanjut, Fraksi kami ingin menyampaikan Pola Pikir yang menjadi dasar pandangan Fraksi Karya Pembangunan dalam membahas setiap Rancangan Undang!-undang, yang didasarkan,kepada : Pancasila, UUD 1945, GBHN 1988 dan Hasil

ARMUS

1. Bahwa keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan, dilaksanakan sebagai upaya pengamalan dari semua sila dalam Panq_as,iJa secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Oleh karena itu Rancangan Undang-undang tentang Penataan Ruang yang mengatur perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendaliannya, adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

2. Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa: .... - kemudian daripada i tu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dst ....... . Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 0

..

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi adalah sumber daya karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk dikelola guna kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut harus berkalanjutan dan dapat dinikrnati oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

3. GBHN Tahun 1988 menetapkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila, arah dan kebi jak_sanaan pembangur1~m ialah: a. Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatanya harus dapat

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional, sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara be~bagai jenis penggunaannya.

b. Hutan sebagai sumber kekayaan alam yang panting, perlu di kelola dengan sebaik-baiknya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, dengan tetap menjaga kelangsungan fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya perlu ditingkatkan penyempurnaan tata guna hutan.

c. Pembangunan pertanian perlu didukung oleh tata ruang dan tata guna tanah, sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah dapat menjamin kemudahan dan kelancaran usaha pertanian serta benar-benar sesuai dengan asas adil dan merata.

d. Pengembangan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri di seluruh Tanah Air perlu dilanjutkan, dengan tetap memperhatikan kelayakan ekonomi dan tata ruang. Perlu ditingkatkan keterkaitan pengembangan industri antar daerah dalam rangka memperkokoh kesatuan ekonomi nasional.

e. Pembangunan pertambangan dilakukan secara terpadu dan serasi dengan pengembangan energi, pembangunan daerah serta pembangunan diberbagai sektor lainnya.

f. Pembangunan transmigrasi sebagai upaya meningkatkan pendayagunaan sumber alam dan pembangunan daerah, sekaligus merupakan usaha penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.

g. Pembangunan perkotaan· perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu, sehingga menjamin lingkungan yang sehat untuk hidup, bekerja dan berusaha.

h. Pemukiman kembali penduduk yang masih berpindah-pindah perlu terus di tingkatkan. Oalam pelaksanaannya lebih didahulukan petani dan peladang yang mengerjakan lahan yang berfungsi sebagai hutan lindung dan suaka alam.

2

ARMUS

i. Sumber alam yang kita miliki, baik di darat, laut maupun di udara, harus dikelola dan dimanfaatkan s~baik-baiknya, dengan tetap memelihara kelestarian kemampuan lir)gkungan hidup, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, baik ba~i masa kini maupun bagi generasi mendatang. '

4. Munas ke IV GQ_lkar_ telah menyatakan bahwa : ""Mendorong pengembangan pola tata ruang masing:masing wilayah yang menyerasikan tata ,guna tanah, tata guna air, hutan dan sumber alam lainnya dalam suatu ta.ta lingkungan yang dinamis sehingga tercipta suatu pola yang terpadu yang dijadikan patokan dalam pengelolaan Pembangunan Nasi~nal. -Bersumber dari Pol~ Pikir tersebut di atas dan dala~ rahgka

pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penataan Ruan~ Fraksi Karya Pembangunan menyarnpaikan pokok-pokok pikiran $ebagai berikut:

1. Berdasarkan amanat Pancasi la sebagaimana diuraikan di atas, maka Undang-undang tentang Penataan Ruang ini haruslah1: a. Memuat landasan moral, etik dan spritual yang kokioh bagi

pembangunan nasional. b. Meningkatkan martabat serta hak dan kewajiban asa~i warga

negara serta penghapusan ketidak adilan.- 1

c. Meningkatkan rasa kesetia kawanan sosial dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memelihara stapilitas nasional serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warganegara.

e. Mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup itinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, i menu ju terciptanya kemakmu ran yang berkeadilan bagi :seluruh rakyat.

2. Rancangan Undang~undang· tentang Penataan Ruang yahg akan mencakup ruang daratan (bumi), ruang lautan (air), d~n ruang udara (angkasa) perlu dilakukan sedemikian rupa, ~ehingga dapat membawa terwujudnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan merata i tu. ' Fraksi Karya Pembangunan menekankan betapa diper~ukannya Undang-undang tentang Penataan Ruang, yang diharapka:n mampu memberikan jaminan keteraturan dan ketertiban pem~nfaatan ruang secara fungsional dan dinamis. Rumusan sebagaimana dimaksud harus bersumber pada UUD 1945 sebagai ~andasan konstitusionalnya. 1

Sebagai negara hukum, diharapkan Rancangan Undan~-undang tentang Penataan Ruang ini secara m~ndasar mengik~t semua aparat Pemerintah dan ma~yarakat. I

Oleh karena itu Rancang~n Undang-undang mengenai ~enataan ruang ini perlu mengatut hubungan antara Pemerintah d~n warga negara Indonesia serta mengatur hubungan yang sama antara warga negara itu sendiri. Karena melalui pengaturan hubungan hukum demikian, diharapkan ~ermasalahan ataupun pers~lisihan yang . ·ter jadi menyangkut keberadaan ruang dapat diseilesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Dari arahan GBHN 1988, · Fraksi Karya Pembangunan mehyatakan beberapa hal panting yang perlu dianut oleh Rancanganl Undang­undang tentang Penataan Ruang ini, adalah sebagai berikut: a. Rancangan Undang-undang ini perlu mengandung prinsip­

pri nsip kelestarian kemampuan sumberdaya aiam dan li ngku ngan hidup demi t'e rwu judnya pemanf aa tan ruang yang berkelanjutan bagi setiap generasi bangsa Indonesiaj.

3

ARMUS

b. Proses penataan ruang (rencana tata ruang) dalam pelaksanaan tidak akan merugikan masyarakat (tercapai asas adildan merata) dan sekaligus mencegah pemilikan tanah (ruang) yang berlebihan serta mengatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pembagian tanah (ruang) menjadi sangat kecil sehingga menjadi sumber kehidupan yang tidak layak ..

c. Keikut sertaan rakyat dalam proses penataan ruang perlu mendapat perhatian serius dan perlu diwadahi secara jelas dalam Rancangan Undang-undang ini.

d. Dalarn pelaksanaan rencana tata ruang harus menjadi arahan pembangunan nasional untuk pemerataan pembangunan dalam setiap Wilayah/Daerah dan antar Wilayah/Daerah sehingga sekaligus menghindari terjadinya kesenjangan pembangunan.

e. Dua asas yang perlu diperhatikari dalam Rancangan Undang­undang adalah asas kesesuaian dan asas sinergi wilayah. Asas kesesuaian perlu dianut dalam proses penata{ln ruang · sehingga alokasi pe·manfaatan ruang dan penyusunan struktur tata ruang dapat mencapai pemanfaatan ruang yang. optimal dan sekaligus sedini mungkin menghindari ketidak sepahaman (konflik) antar berbagai pihak dan kepentingan .. Sedangkan asas sinergi wilayah perlu disepakati dalam Rancangan Undang-undang ini~ karena dengan me~berikan perhatian pada asas ini akan mendorong untuk meningkatkan kemampuan wilayah secara keseluruhan untuk befkembang akibat terciptanya interaksi fungsional antara unit-unit wilayah (ruang) yang ada. · Disini perlu diperhatikan keterkaitan dan atau ketergantungan antar unit wilayah pembangunan yang mendorong berkembangnya arus pertukaran barang, jasa dan informasi.

Sidang Dewan yang kami muliakan;

Dalam Keterangan Pemerintah mengantar Rancangan Undang­u ndang tentang Penataan Ruang dikemukakan bahwa!prinsip keselarasan, keserasian, dan keseimbangan harus merupak•n ukuran utama dalam p.emanfaatan ruang. : Dalam perjalanan kehidupan disekitar kita ternyata masi~ banyak ditemui masalah berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Tel•h banyak rakyat yang terpaksa harus tergusur dari pemukimann~a, hanya sebagai akibat ketidak tahuannya mengenai pengaturan penetapan wilayah pemukiman yang seharusnya dalam suatu Rencana Tata Ruang. Sebaliknya~sangat tidak dapat dipahami apabila tergusurnya rakyat tersebut bukan karena ketidak tahuannya, melainkan karena tidak konsekwen-nya aparat dala:m melaksanakan secara tepat k1etentuan­ketentuan yang secara tegas telah diatur dalam Rencana Tata Ruang. :

Berkenaan dengan hal tersebut di atas Fraksi Karya Pembangunan ingin mengemukakan bahwa dalam pengaturan pemanfaatan ruang, prinsip keterbukaan, harus dipegang teguh, sehindga segala sesuatu yang telah disusun dalam Rencana Tata Ruang tidak ada yang tersembunyi dan tidak diketahui rakyat. . Kepahaman rakyat akan ketentuan yang termuat dalam Ren'cana Tata Ruang akan mendorong usaha untuk mencari dan memperoleh kepastian hukum yang sangat didambakan demi ketentramanihidup. Dalam Batang Tubuh Rancangan Undang-undang ini sudah 4irumuskan bahwa ·:se.tiap orang berhak untuk m1engetahui Rencana Tata Ruang" serta "Pemerintah mengumumkan dan menyebar luaskan Rerlcana Tata Ruang kepada masyarakat".

4

ARMUS

Walaupun da_lam penjelasan umlJm Rancangan Undang-unda:ng ini ditegaskan lagi, bahwa ciri-ciri Undang-undang tentang P~nataan Ruang ialah '"menjamin keterbukaan Rencana Tata Ruang bagi masyarakat", namun rumusan tersebu~ belum jelas bagi rakya~ untuk memperoleh kepastian informasi mengenai Rencana Tata Ruang:. Pengalaman selama jni membuktikan kepada ki ta betapa s~li tnya rakyat untuk mengetahui perencanaan ko1ta. Oleh karena itu,; Fraksi Karya Pembangunan mengusulkan agar dala~ Rancangan Undang~undang ini ada pasal yang me~uat mengenai mekanisme keterbukaan ihi.

Di dalam Rancangan Undang-undang ini berbagai pasall telah mencerminkan perlindungan kepentingan masyarakat, antar la~n: a. Sejauh mungkin mengikut sertakan masyarakat dalam penataan

ruang. i

b. Berbagai hak masyarakat, seperti: menikmati manfaat, termasuk perubahan nilai ruang, memperoleh ganti rugi lakibat pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan Renca~a Tata ~a~. .

c. Sedang di lain pihak disebutkan bahwa Pemerintah menghormati hak-hak yang dimiliki orang dan masyarakat, mengatur hak dan kewajiban orang, mengumumkan dan menyebarluaskan hasil ~encana Tata Ruang.

Na mun demi k i an dal am mengi ku t se r takan masya raka t:, yang pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, tf:!rdapat kata 11 seiauh mungkin. 11 yang berkonotasi fakultatif dan lebih ditentukan oleh selera penentu kebijaksanaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (i) yang berbunyi sebagai berikut: .. keikut sertaan masyarakat met--upakan hal yang penting dalam penataan ruang karena pada akhirny~ hasil penataan ruang untuk kepentingan masyarakat 11

• ·:

Kami menganggap bahwa penggunaan kata sejauh mungkin dala• pasal tersebut tidak sesuai dengan jiwa Rancangan Undang-undang ini. Selanjutnya diperlukan penjerasan tentang Rancangan Pe~aturan Pemerintah yang akan diterbitkan nanti, misalnya pengertian masy~rakat, mekanisme pengikut sertaan masyarakat dah lain sebagainya. Hal ini menjadi sangat panting karena dalam Peraturan Pem~rintah itu dapat ditentukan posisi masyarakat dalam pelaksanaan 0ndang­undang ini.

Sidang Dewan yang kami muliakan;

Fraksi Karya Pembangunan memahami benar bahwa telah i banyak dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkai tan i dengan pemanfaatan ruang. Secara berurutan dapat disebutkan antar~ lain: UU No. 4 PRP Tahun 1960 tentang Perairan, UU No. 5 Tah~n 1960 tentang Peraturan Oasar Pokok~pokok Agraria, UU No. 5 Tahwn 1967 tentang Ketentuan~ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 11 Tah~n 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, UU N10. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi, uu, No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Inpres No. 1 Tahun 1976 tentang Sink.ronisasi Pelaksanaan Tugas !Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, p,ertambangan, Transtnigrasi dan P~ker jaan Umum UU No.. 4 Tahun 1982 ten tang Ketentuan­ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanani Negara Republik Indonesia~ UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zone ~konomi Eksklusif Indonesia, UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustr~an, UU No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan, PP No. 6 Tahun 1988 ~entang Koordinasi Kegiatan Instansi V'ertikal di Daerah, Keppres i No. 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata! Ruang Nasional~ Keppres No. 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanfh Bagi

5

ARMUS

Pembangun•n Kawasan Industri, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam perjalanan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut t~rnyata masih terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat kewenangan dalam mengeluarkan izin pemanfaatan ruang. Kami sependapat dengan Keterangan Pemerintah bahwa dalam upaya pemeliharaan dan pemanfaatah ruang, maka pengelolaan lahan, air, udara, hutan, dan galian bahan pertambangan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri tetapi harus diupayakan secara terpadu. Itulah sebabnya Rancangan Undang-undang ini sangat panting maknanya dalam memberi kepastian hukum, pen~ederhanaan hukum, kesatuan hukum, dan dalam mengatur kegiatan penataan ruang. Permasalahannya ialah bagaimana merumuskan · Undang-undang tentang Penataan Ruang ini nanti agar menjadi dasar untuk pengaturan pemanfaatan ruang yang secara sektoral telah diatur oleh Undang-undang tersebut di atas.

Dari pengamatan Fraksi Karya Pembangunan di lapangan, pemanfaatan ruang sering tidak terkoordinasikan sehingga terjadi tumpang tindih yang merugikan pembangunan itu sendiri, baik pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Tidak jarang terjadi suatu investasi yang bobo.tnya cukup besar bagi penunjang keberhasilan pembangunan, terpaksa harus batal sebagai akibat tumpang tindihnya penggunaan lahan. Fraksi Karya Pembangunan menilai bahwa belum berhasilnya koordinasi0pemanfaatan ruang ini, disebabkan karena masih kuatnya egoisme sektoral.

Sidang Dewan yang kami muliakan;

Dalam pengaturan pemanfaatan ruang yang telah berjalan selama ini, faktor koordinasi kiranya masih kurang di terapkan, walaupun dari segi yuridis formal telah diatur ketentuannya. Akibatnya, sebagaimana diakui oleh Pemerintah bahwa "berbagai masalah mengenai tanah, air, dan pemanfaatan sumber daya alam lainn:ya telah. muncul kepermukaan, akibat tumpang tindihnya pelaksanaan pembangunan dan tak terkoordinasikannya pemanf aatan ruang''. Tampaknya Rancangan Undang-undang ini belum menampung masalah­masalah tersebut.

Dalam Keterangan Pemerintah dinyatakan bahwa "kebijaksanaan tataguna tanah perlu disempurnakan, mengingat sangat strategisnya sumber dayt:t alam tanah, dilihat dari terbatasnya luas tanah dan akan terus meningkatnya p$rmintaan tanah"-Selanjutnya Pemerintah dalam Keterangannya menjelaskan bahwa; "dalam perencanaan tata ruang maka perencanaan tata guna air merupakan ~$egi yang mendasar ... Fraksi Karya Pembangunan memahami benar arti strategis dari tanah untuk pembangunan yang semakin meningkat, sedangkan luasnya tidak bertambah dan mendasarnya tata guna air. Tetapi did.alam Rancangan Undang-undang ini kurang terlihat kejelasan 'rumusan secara eksplisi t mengenai 11 Strategisnya tanah" serta '"mendasarnya tata guna air" dimaksud. Sesuai dengan pernyataan Pemerintah tersebut, kiranya perlu ada pa•al baru dalam Rancangan Undang-undang ini yang memuat ketentuan mengenai arti strategis dari Tata Guna Tanah, mendasarnya Tata guna air, dan pentingnya Tata guna udara. Hal ini penting, karena seperti telah diun~kapkan di atas bahwa Undang-undang 1n1 akan dipakai sebagai landasan untuk menilai dan pedoman penyesuaian peraturan perundang~undangan mengenai pemanfaatan ruang yang telah ada.

6

ARMUS

Berkenaan dengan saran Pemerintah agar "kebijaksanaan ta1ta guna tanah perlu disempurnakan", Fraksi Karya Pembangunan meng~arapkan

, Pemerintah menjelaskan kebijaksanaan tata guna tanah yang bagaimana yang perlu di sempurnakan itu. Disamping i tu, Fraksi Karya Pembangunan menyarankan agar Tata Guna Hutan Kesepakatan sudah saatnya untuk disempurnakan.

Sidang Dewan yang kami muliakan;

Didepan telah kami singgung sedikit mengenai tumpan~ tindih pemanfaatan ruang sebagai akibat prosedur perizinan yang berbeda. Sebagaimana diketahui berdasarkan peraturan pertundang­undangan yang berlaku berkenaan dengan pemanfaatan ruang, terdapat dua prosedur perizinan, yaitu: a. Yang ditanganj langsung oleh masing-masing departemerl, sejak

peneli tian dan penilaian lapangan sampai dengan rekomendasi kepada Menteri yang bersangkutan dilakukan secara sektoral sampai di keluarkan SK Menteri yang bersangkutan.

b. Yang ditangani oleh BKPM Pusat dan Daerah. Dalam prosedur ini, Gubernur KOH Tingkat I berperan sebagai pemberi keputusan.

Kedua prosedur ini masing-masing diatur dalam peraturan perundang"'.:""undangan, baik .oalam bentuk Undang-undang' maupun peratu ran yang lebih rendah. Walaupun demikian, sudah, barang tentu bertumpang tindihnya pemanfaatan ruang itu tidak boleh dibiarkan berlanjut. · Fraksi Karya Pembangunan sependapat dengan rumusan Ra:ncangan Undang-undang tentang Penataan Ruang yang menyatakan ~ bahwa rencana rinci Tata Huang di Daerah Tingkat II merupaka:n dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan. Oleh karen~ itu~ Rencana Tata Ruang Dati II yang telah disyahkan sebagai Peraturan Daerah Tingkat II, harus berfungsi ~ebagai arahan bagi penyusunan dan pelaksanaan program pembangurian yang dilaksanakan oleh setiap sektor, karena rencana Tata Ruang Dati II memuat alokasi pemanfaatan ruang di daerah Tingkat II.

Sidang Dewan yang kami rnuliakan;

Dalam Keterangan Pemerintah mengantar Rancangan iUndang­undang ini dikemukakan bahwa '"maksud dan tujuan yang tersimpul dalam Rancangan Undang~undang ini adalah untuk memberi k~pastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum dalam ~engatur kegiatan penataan ruang'". Terkai t dengan i tu, Fraksi Karya Pembangunan sudah meng~mukakan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur pemanfaatan ruang/kegiatan penataan ruang, maka kiranya Pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih rinci meng~nai apa yang di maksud " untuk memberi kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum" tersebut.

Berkaitan dengan pertanyaan di atas, kirany~ perlu dijelaskan .· pula maksud dari rumusan penjelasan umum R~ncangan Undang-undang angka 5 yang berbunyi "Selain daripada i tu, Undang-undang ini menjadi landasan untuk menilai dan ipedoman untuk menyesuaikan· semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan ten tang segi-segi pemanf aatan ruang yang kini telah berlaku" ..

Sidang Dewan yang kami muliakan;

Rancangan Undang-undang tentang Penataan Ru•ng ini menyatakan bahwa ruang meliputi daratan, lautan, dan udar~.

7

ARMUS

Kami dapat memahami pemilahan ruang dalam tiga bidang t~rsebut. Yang menjadi permasalahan adalah mengenai istilah !daratan, lautan, dan udara tersebut. Memperhatikan peratu ran perundang-undangan yang telah ! berlaku, ternyata ada penggunaan istilah yang berbeda tetapi barangkali maksudnya sama. Misalnya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mempergunakan istiiah bumi, permukaan:bumi, tubuh bumi, ruang angkasa, dan air, bai~ perairan pedalaman: maupun laut wilayah, sedangkan Undang Unda~g tentang Pengairan mengecualikan laut dari pengertian flir, dan mempergunakan istilah permukaan tanah. , Masalah lain yang perlu penjelasan adanya rumusan p~ngaturan ruang daratan, tetapi pengaturan ruang udara .dan ruang lautan belum kelihatan dalam rumusan pasal-pasal. Dalam rangka menjadikan Undang-undang ini nanti sebagai J"landasan untuk menilai dan pedoman untuk menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi pemanfaatan ruang yang kini telah berlaku", Fraksi Karya Pembangunan mengusulkan agar dalam Rancangan Undang-undang ini dapat dibuat pasal baru yang berisi rumusan pengaturan mengenai tata ruang lautan dan tata ruang udara. , Disamping itu apabila ada istilah yang artinya sama, perlu disamakan penulisannya.

Sidang D ~an yang kami muliakan;

angan Undang-undang merumuskan bahwa Penataan Ruang meliputi ~erencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruaQg. Memperha ikan bahwa Judul Rancangan Undang-undang ini adalah Rancang n Undang-undang tentang Penataan Ruang, maka seyogian alah bahwa Rancangan Undang-undang ini akan tetdiri atas Bab-bab utama mengenai Perencanaan, Pemanfaaian, dan Pengendalian. Hal ini tentu akan menyangkut Sistimatika Rancangan Undang-uidang, yang dibahas lebih lanjut dalam pembicaraan Tingkat III.

Sesuai dengan jenjang hirarki, maka Rancangan Undang-undang ini merumuskan adanya Rencana Tata Ruang Tingkat Nasional, Rencana Tata Ruang Tingkat I, dan Rencana Tata Ruang Tingkat II. Fraksi Karya Pembangunan memahami jenjang Rencana Tata Ruang disesuaikan dengan jenjang administrasi pemerintahan. Dalam hal ini Fraksi Karya Pembangunan · ingin menekank·an, bahwa Rencana Tata Ruang Dati II perlu disusun sedemikian rupa, baik dari segi ketelitian, kedalaman, ketepatan, maupun dari segi manfaat kegunaannya, karena pemberian izin pembangunan atau izin lokasi pemanfaatan ruang, harus sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Dati II yang mengatur alokasi pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Oati II harus disusun agar t~rlaksana pemanfaatan ruang di Daerah TK II yang serasi, selaras, dan seimbang, dalam rangka pelestarian lingkungan dan ekosistemnya. Oleh karena itu yang harus menjadi tumpuan dalam penataan ruang adalah Dae rah Tingkat II, karena semua kegiatan pembangunan, baik oleh Pemerintah, Swasta, maupun Masyarakat berada di wilayah Dae rah Tingkat II. Walaupun demikian, kami ingin i mendapat penegasan Pemerintah sekali lagi, apakah sudah tepat pernyataan Pemerintah yang dimuat dalam penjelasan RUU bahwa "Penataan Ruang di Daerah Tingkat II tidak perlu menunggu adanya Rericana Tata Ruang pada tingkat di atasnya, sepanjang tidak ber;tentangan dengan ketentuan dalam Rancangan Undang-undang ini".

Hal ini ~ami kemukakan karena didalam batang tubuh ~ancangan Undang-undang ini ditegaskan dengan jelas bahwa:

8

ARMUS

1. Rencan~ Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedo~an untuk penataan ruang Wilayah Daerah Tingkat I dan Daerah T~ngkat II.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Daer.ah Tingkat I menjad:i pedoman untuk penataan ruang Wilayah Daerah Tingkat II dan :merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

Me mp e r ha t i k an ha 1 - ha 1 t e rs e bu t " F r a ks i Ka ry a Pe m:b an g u n ~ n mengusulkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang Dati:Ir tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang Dati I yang berbentu,k Rencana Struktur Tata Ruang dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Nasional yang berisikan strategi dan kebijaksanaan Tata Ruang Nasional. Berhubung dengan itu,. Fraksi Karya Pembangunan mengusulkan agar Rencana Tata Ruang Nasional dan Renbana Tata Ruang Dati I ditetapkan lebih dahulu dari waktu penetap~n Rencana Tata Ruang Oati II.

Sidang Dewan yang kami muliak~n;

Fraksi Karya Pembangunan mengharapkan Pemerintah ~emberikan tanggapan dan penjelasan terhadap masalah-masalah yang ~elah kami kemukakan terdahulu dan pertanyaan-pertanyaan sebagai b~rikut: 1. Kiranya Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya P~mbangunan

bahwa: a. Rencana Tata Ruang N~sional berisikan stra~egi dan

kebijaksanaan penataan ruang,. tujuan dan kri teriai penataan ruang yang mengac~ pada GBHN, serta memperhatikan juga keperluan-keperluan untuk kepentingan Hankamnas.

b. Rencana Tata Ruang Dati I merupakan rencana struk:tur ruang Dati I mengenai pusat-p~sat pelayanan ~an pola transportasi.

c. Rencana Tata Ruang Dati II merupakan Rencana 4mum Tata Ruahg/Rencana Detail Tata Ruang yang berisikari alokasi pemanfaatan dan peruntukan ruang,. yang selanjutnya merupakan dasar untuk memberikan izin alokasi pemanfaatan ruang di Dati II yang bersangkutan dan dapat pula ~ijadikan acuan tata ruang dalam menyusun program lima taHunan dan tahunan. .

2. Bagaimana konsis tensi ketentuan dalam Undang-undang i)ni dengan ketentuan dalam Undang·-undang atau Peraturan Pemeri11tah yang telah ada yang mengatur pemanfaatan ruang lautan (sa~pai Zona Ekonomi Eklusif), ruang udara,. dan ruang daratan. ,

3. Sejauhmana kewenangan Dae rah Tingkat I dan Dae rah Tingkat II mengatur pemanfaatan ruang lautan dan ruang udaira dalam Rencana Tata Ruang Dati I dan Rencana Tata Ruang Datii II.

4. Pasal 3 Rancangan Undang-undang menyatakan bahw·a tu ju an Penataan Ruang ialah mewujudkan kehidupan bangsa ya~g cerdas dan sejahtera secara berkelanjutan,. serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampaki negatip

" terhadap lingkungan. 1

Sependapatkah Pemerintah dengan Fraksi Karya Pemtiangunan,. bahwa penjabaran tujuan penataan ruang tersebut bel~m nampak dalam pasal-pasal selanjutnya, dan perlu di rumuskan secara jelas dalam batang tubuh/pasal Rancangan Undang-undang ini.

5. Dewasa ini telah banyak Oati I dan Dati II yang tmemiliki Rencana Tata Ruang, bahkan ada diantaranya yahg telah memperoleh pengesahan pejabat yang berwenang merijadi ~eraturan Daerah, dan oleh karena penyusunannya mendahului Unda~g-undang ini, kemungkinan ada Rencana Tata Ruang yang tidak s~suai dengan ketentuan yang akan diatur kemudian. · Bagaimana 'kelanjutan dan kepastian Perda yang sedemik:ian i tu.

6. Dalam Rancangan Undang-undang dinyatakan masa b~rlakunya Rencana Tata Ruang Nasional 25 tahun,. Rencana Tata Ruang Dati I 15 tahun, dan Dati II 10 tahun.

9

ARMUS

Fraksi Karya Pembangunan ingin mengetahui dasar pertimbangan bagi Pemerintah untuk menetapkan masa berlaku masi.ig-masing Rencana Tata Ruang tersebut.

7. Perlu dijelaskan mengenai mekanisme pengikut sertaan masyarakat serta pengertian masyarakat dalam proses penataan ruang (Pasal 8 Rancangan Undang-undang).

1

8. Tata Guna Tanah, Tata Guna Air, dan Tata Guna Udara disinggung secara sumir sekali dalam Rancangan Undang-undang ini. Kiranya Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya Pembangunan bahwa 3 (tiga) pengertian tersebut di atas perlu dirumuskan secara tegas dalam pasal Rancangan Undang-undang iniJ

9. Kiranya Pemerintah perlu menjelaskan apa yang diroaksudkan dengan rumusan "Undang-undang ini menjadi landas~n untuk menilai dan pedoman untuk menyesuaikan semua peraturan

I

perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang pemanf aatan ruang yang kini telah berlaku". 1

io. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa disertai tindakan hukum (sanksi) tidak akan membuat ~egak dan tertibnya pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan. Kiranya perlu dirumuskan dalam pasal tersendiri sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan dalam Rancangan Undang­undang ini.

Sidang Dewan yang kami muliakan;

Fraksi Karya Pembangunan melihat bahwa pembahasan ijancangan Undang-undang ini harus dilakukan secermat mungkin, tidak perlu terikat waktu. Untuk pembahasan lebih lanjut, Fraksi Karya Pembangunan sudah siap untuk memasuki pembicaraan Tingka~ III. Segala sesuatu yang dikemuka.kan dalam Pemandangan Umum I ini dan yang belum disampaikan disini yang menyangkut materi p~mbahasan Rancangan Undang-undang tentang Penataan Ruang, akan disampaikan dan dibicarakan dalam rapat-rapat di Tingkat III (tiga) yang akan datang.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangun~n DPR-Rl terhadap Rancangan Undang~und~ng tentang Penataan Ruang~ · Atas nama Fraksi Karya Pembangunan kami menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian para hadirin terhadap Pemandangan Umum Anggota Fraksi Karya Pembangunan ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi dan meridhoi ki ta semua. Amin.

Salam sejahtera bagi kita semua, Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu alaikum Wr. Wb.

10

Jakarta, 22 Januari 1992 Fraksi Karya Pembangun~n DPR-RI

ARMUS

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ABRI AT AS

RANCANGAN UNDAN'G•UNOANG REPUBLIK INDONESIA TENTAN1,G

PENATAAN ROANG

Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang, Yang terhormat Saudara Menteri Negara Kependud.ukao. .. dan t..1ngkungan Hidup selaku Waki 1 Pem.erintah, --­Yang terhor"mat · Para Anggota Dewan, serta Hadirin yang kami mu1iakan.. -

Mari lah kita panjatkan puj i syukur kehadi rat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan . .._.:ldh9-Nya-1ah, pada hari ini kita dapat ber:kumpul dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk men9ikuti Sidang yang mulia ini\ da1am raneka penyamp•i.an

·-P.emandangan Umum Fraksi Fraksi atas ft_an.,eangan . U~dar\sL t.an.t.1:11t9 Pene.taan Ru.af'lg.. , .

. -Mela1ui mimbar ini kami nas ·nama Fraksi ABR:t

me:nyampaikan penghargaan kepada Pemerintah yang telah menyampaikan Ranc.angan Undan9-undan9 tentang Penataan Ruang me la 1 vi amanat Pres i den Repub 1 i k Indonesia Nomor : R.14/PU/IX/1991. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepe.da Men.t.eri. Na.gara Kependudukan dan L f ngkungan Hi dup yang te 1 ah · memberikan Keterangan Pf!mer1ntah atas Rancangan ·iffMfettg,-undang tersetJut da 1 am ·s; dang Par i pu rna. ~- .. .Perw.aki i an Rakyat ReJ:)ub 1 i k Indonesia pad a tanegal ?-· .. ~ber 1991. -Upaya Pemeri11'tah menyam.ga.ikan Rancangan Undang­undang tersebut menunjukkan: kepada k i ta, betapa besar perhat i an dan kesungguhan Pemeri ntah da 1 am menyiapkan Peraturan Perundang-undang .Yang akan mengatur Penataan.Ruang Wilayah Negara kita, yang me'rupakan 1 angkah strateg is da 1 am rangka pe1aksanaaan pembangunan dimasa mendatang.

Dan se1anjutnya dalam kesempatan ini kami atas nama Fraksi ABRI menyampaikan ucapan terima kasih pu1a kepada Saudara Pimpinan Sidang, atas

'kesempatan yang diberikan kepada, kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi ABRI atas Rancangan Unda,,9-undan9 tentan,9 Penataan Ruane.

Saudara Pimpin~n Sidang dan Hadirin yang kami hormati, ·

Menyadari akan pentingnya penataan ruang bagi pe~bangunan nasional, mak~ dalam menghadapi pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penataan Ruan9 ini, Fraksi ABRI telah berupaya untuk mendapatkan masukan bafk dari masyarakat, Pamer i ntah Daer ah, maupun dar i .para pakar, dan · ··-". terutama dari Pimpinan Hankam/ABRI. Berbagai masukan tersebut ,, beberapa ha 1 yang be rs i fat

1

ARMUS

prinsip kami eampaikan melalui Pemandangan Umum sebagai berikut.

Fraksi ASRI memandang bahwa penyampaian Rancangan Undang-undang tentang Penataan Ruang untuk dibiearakan di DPR-RI, merupakan langkah yang sangat positip dalam .rangka penataan· ruang yang berwawasan Ntisantara, ketahanan nasional dan 1ingkungan.

Pandangan tersebut didasari ·dengan alasan dan kepentingan yang sangat mendasar, yaitu

Jiwa eerta amanat Pancasi1a dan Undang-Undang Oasar 1945 yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yeng akan mengantar bangsa ?ndonesie mencaoai- tujuannya, tentulah memerlukan pe~angkat perundang-undangan yang dapat memberikan JamiJ"an bagi terse1enggaranya pembangunan nasional aecara selaras, eerasi · dan seimbang pada bidane keseJahteraan dan bi dang keamanan, dengan tetaD memp•rh•tikan kepenttngan Internasional.

JStdYI : Pesatnya p91aksanaan pembangunan nasiona1, di

eampfng telah memberikan dampak serta manfaat terhadap kepentingan kesejahteraan masyarakat, telah pu1a menuntut adanya perangkat perundang­undanean yang 1ebih menjam1n terciptanya ket•rpaduan, koordinasi, integrasi dan f;nkronisasi penyelenggaraan pembangunan nasional, 1ekali9us mampu meneegah terjadinya tumpang tindih da" betrtruran dari berbagai kepentingan.

Adanya Undang-undang tentang Penataan Ruan9 diharapkan mampu mewujudkan jaminan atas terse 1 enggaranya pembangunan nas i ona 1 yang berwawasan 1 ingkungan dan · berkelanjutan, demi kepetTtinga.n generasi ban9sa dimasa mendatang.

KeemQJ.t :

Oa1arn menyongsong era proses tingga1 1andas, yang bersamaan pula dengan · semakin derasnya arus g1oba'1isasf dan informasi dengan segala pengaruh dan dampak yang akan timbu1, dipandang perlu untuk menyiapkan penataan ruan9 yang mantap sebagai ealah satu, titik tolak da1am me1anjutkan pembangunan Nasiona1 dimasa mendatan9.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati, ·

Ruang wilayah negara kita dengan segala kekayaannya merupakan tumpah darah yang wajib di 1 indungi dan dimanfaatkan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat dalam ran9ka pembangunan bangsa Indonesia menuju masyarakat adi l makmur berdasar Pancasi1a.

2

ARMUS

Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasa1 33 ayat { 3) UUD 1945 yang berbuny i : .. Bumi dan air dan kekayaan a1am yang terkandung di da1amnya dikuasa1 o1eh negara dan dip$rgunakan untuk sebesar-besar k13makmuran rakyat ". Jiwa dan amanat P~ncasi1a serta UUD '45 tersebut di atas, selanjutnya te1•h ditempa dalam GBHN dalam rangka pembangunan nasiona1 yang penyelenggaraannya tel ah mencakup berbagai dimensi ruang, baik darat, laut dan perairan maupun udara kita. Namun demikian, disampi 1ng hasi1-hasi1 posi,tif yang telah dicapai me1alui pembangunan yang telah berjalan hampir 5 P,elita ini, Fraksi ABRI masih melihat berbagai permasalahan yang apabi1a tidak segera dapat ditangani, dikhawati rkan akan dapat mengarah pada kondisi yang tidak kita inginkan. Khusus mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penataan ruang dal am ha 1 in i , terutama mas i h adanya tumpang tindih, gesekan ataupun benturan. berbagai kepentingan, baik antara aparat pemerintah dene~n pengusaha, antara pengusaha dengan masyarakat, maupun antara pemerintah dengan masyarakat da 1 am pe 1 aks.anaan pembangunan·. Permasalahan tersebut pada dasarnya meru,pakan akibat dari belum adanya Rencana Tata Ruang, baik di tingkat Pusat maupun di Oaerah yang mampu -mengakomodas.i kan berbaga i kepent i ngan peml)an.gunan ,,ang t>erjalan -aemt-~ ceoat,ny.a.. · ·

Di samping itu letak geografis wilayah negara kita yang berada diposisi silang dunia dan kawasan khatu1istiwa te1ah memba~a wilayah nasional kita pada kedudukan yang sangat strategis. Dan dengan semak in pesatnya kemaj uan di bi dang i 1 mu pengetahuan dan tehno1ogi serta derasnya arus Sloba1isasi te1ah memberikan dampak d~1am pemanfaatan ruang wilayab_.negara kita baik d.~t1;:im ~ rangka pembangunan nas i ontt't /11t-aupun tatanan di da 1 am oe.raaular;t l.rt't:ornasi qna 1 . · · Atas dasar pengamatan··.itu1ah, Fraksi ABRI memandang bahwa penyampaian· Rancangan Undang­undang tentang Penataan Ruang untuk dibahas di t>PR-RI • merupakan ha 1 yang sangat tepat, karena tidak hanya telah sangat dinantikan oleh aparat Pemerintah dan pengusaha, tetapi oleh masyarakat banyak da 1 am r,angka penye 1 enggaraan pembangunan secara sela~as, serasi~ dan terpadu.

Saudara Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati.

Sebelum sampai . pada. tanggapan terhadap materi Rancangan Undan9-undan9, perkenankanlah kami menyampaikan Pokok-pokok Pikiran Fraksi ABRI da1am penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Penataa~ Ruane sebagai·berikut

Tentang Ruang Yang Akan Ditata :

Kalau kita akan menyusun Rancangan Undang­~ndang tentang Periataan Ruang, maka p~rtama~tama haru~ ditentukan ruang yang akan di~ata. Oleh k~rena itu perlu diungkapkan batas dan rezim yang mengaturnya., yaitu se!suai de~ngan deklarasi Juanda

3

ARMUS

tahun 1957 tentang Perairan Indonesia yang kemudian disahkan dengan Undang-undang Nomor 4 Prp tahun 1960, yang te lah menetapkan bahwa wi 1 ayah negara meliputi wilayah daratan dan laut di antara daerah i tu, dengan batas 12 mil dari gar is yang menghubungkan pula~-pulau terluar, diukur dari air terendah dan wilayah udara di atas darat dan laut tersebut. Selanjutnya d~ngan berintegrasinya Timor-Timur keda1am wflayah Repubiik Indonesia berdasarkan Undan9-undan9 Nomor 7 Tahun 1976 yang kemudian dikukuhkan dengan TAP MPR Nomor VI Tahun 1978, dengan sendirinya wilayah negara mencakup pula Timer-Timur termasuk laut disekitarnya dan udara diatasnya. Di samping itu masih ada wilayah dimana kita Juga mempunya i hak kewenangan penge 1o1 aan sumber daya alam, yaitu wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan 1 andas konti nen, berdasarkan Un.dang-undang R. I. Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kont i nen Indonesia, dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan diperkuat pula dengan Undang-undang Nomor '1 7 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif tersebut membentang luas sejauh 200 mil laut dari titik .Parigka.1, .. bahkan landas kontinen dapat mencapai 350 mil laut. Oleh _karena itu, wilayah tersebut harus masuk da 1 am ruang yang di tat a o 1 eh Rancangan Undang-undang tersebut.

Tentang Pembagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indooe·sia _secara administratif. ·

Berdasarkan Pas al 18 UUD 1945, pembag i an wilayah negara menurut administra•i pemerintahan telah ditetapkan melalui berbagai peraturan

.. perundang-undangan.. Pembagi an wi layah pemeri nta­han - tersebut baru me l i put i daratan, pu 1 au, a tau bagian pulau, dimana Indonesia berdau1at penuh. Dengan demi k ian wi 1 aya-h 1 au tan di 1 uar daratan serta wi layah udara di atas daratan dan lautan merupakan bagian yang belum diatur dalam peratu~an perundang-undangan. Hal demikian berarti bahwa wilayah udara dan laut tidak dibagi habis kedalam wilayah-wilayah administrasi. Disamping itu karena karakteristik khusus yang dimiliki serta adanya kete rka i tan dengan ketentuan hukum i nte rnas i ona 1 , pengalo1aannya lebih cenderung terpusat. ~Selanjutnya perlu pula kita sadari bahwa wilayah negara, baik udara, darat maupun laut berikut sumber day a a 1 ~mnya, berdasarkan kepent i n9an penyelengara fungsi tertentu~ tidak dapat dibagi habi s da 1 am tata ruang pengenda 1 i an admi ni strasi peme r i ntahan sesua i dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokdk Pemerintahan-di Daerah, seperti bidang pertahanan dan· keamanan, bi dang pe rad i 1 an, bi dang l uar neger i dan bi dang moneter dalam arti mencetak uang, menentukan ni1ai ~ata uang dan sebagainya.

Tentang Tataran Kewenangan.

Masalah yang juga penting dan m$nentukan dalam penyusunan Undang-undanb tentang Penataan

4·

ARMUS

Ruang adalah tentang tataran kewenangan. Di dalam pembagian wilayah ·atas berbagai yuridiksi, perlu diperhatikan kewenangan yang ber1aku menurut sistem ketata-negaraan kita, yaitu lingkungan kewenangan bidang terit6ria1 dan 11ngkungan kewenangan fungsi. Di dalam wilayah negara, kewenangan tersebut saline mengkait, dan diatur dalam berbagai undane~undang seperti pertambangan, perikanan, perkebunan, perhubungan dan lain-lain. Oalam kaitannya dengan Rancangan Undan9-undan9 tentang. Penataan Ruang ini, maka tataran kewenan9an yan·g ada ini perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi tumpang tindih. Di samping itu, kiranya dapat dipertimbangkan pula bahwa di dalam kerangka penataan ruang masih ada fungsi kewenangan yang tersisa yang hanya dapat diatur secara khueus. Dengan cara demikian, undane­undang ini nantinya · akan dapat berperan sebagai payung bagi berbagai kepentingan fungsi Pemerintahan Negara dan tidak bersifat sektoral ataupun regiona1.

Tentang Pendekatan.

Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Nega~a (GBHN) Tahun 1988 Bidang Pertahanan Keamanan but i r 17 yang be r buny i : "Kola&ir1ne.n.

·· De'ndul<uns kekuatan pertahanan keamanan N-s.ara yang 'te1"'<11r1 dart sumber daya ;,-1...,.r ·-of:lmt:ler daya buatan, serta sarana dlJrr P~et:trana nasionaJ .rang berni1ai strateg;s,. per1u ditata dan diatur da7am suatu peraturan oerundang-undangan, agar bi 1a.. df per7ukan terutanaa da7am keadaan.darurat da.pat d1dayagunakan untuk kepent1ns,an Df!l'rtahanan keamanan Negara. •• Dalam kenyataannya, penyed1aan ruang/1ahan untuk kepent i ngan HAN KAM/ ABRI , se 1 ama in i , sud ah. diperhatikan Pemerintah. Namun penyediaan ruang bagi kepentingan kesejchteraan di 1uar HANKAM/ABRI, nampaknya masih mengabaikan pentingnya aspek keamanan, dalam konteks keserasian antara kesejahteraan dan keamanan. · Oalam rangka me1estarika~ hidup dan perikehidupan_ Bangsa dan Negara,. yang berdasarkan Pancasila dan Undan9-Undan9 Oa.sar 1945, terintegras1nya aspek keamanan da1am pemanfaatan ruang untuk kepentingan kesejahteraan, mengandune nilai yang sangat strategi s. Oleh karena i tu, da 1 am penyusunan Rancangan Undang-undang ini, aspek keamanan harus selalu melekat dalam berbagai kepentingan~

Saudara Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami, h • I ormat1, . 1

Berdasarkan pok.ok-pol<ok pi ki ran tersebut di atas, selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan tan99apan terhadap materi RUU yang kami an99ap cukup- penting dan mendasar sebagai berikut :

1. Judu1 RUU.

Fraksi ABRI dapat memahami al asan yang digunakan dalam menetapkan judul pada RUU, yang selanjutnya akan menjadi lebih jelas

5

ARMUS

sete 1 ah menda 1 ami mater i naskah secara keseluruhan. Namun demikian rnengingat bahwa ruang yang akan ditata adalah ruan9 yang berada di d~lam wilayah Negara ktta, Freksi ABRI ,menyarankan untuk merubah judul dari RUU menj ad i Ranxangan Uod§n.Q:JJngans ·tentans eenataaa.Ryans. Wi layoh Nt'9lU"'A• Ha1 tersebut dipa_ndan9. pe,..lu mengingat banyaknya arti •penataan Ruang .. yang berlaku di berbagai dimensi kehidupan.

2. Keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan.

Da1am penje1asan P$sal 10 ayat (1) dari naskah RUU, dijelaskan bahwa kegiatan pere"eanaan tata ruang untuk fungsi pertahanan keamanan karena sifatnya yang khusus memerlukan "en g at u ran sen d i r i . Me a.~ .i p u n de m i k i an • pe"et.aan ruang untuk fungsi ini tetap·merupakan bagtan yang tidak terpisahkan dari upaya ke54luruhan penataen ruang wi1ayan Negara.

Dalam ke•empatan ini Fraksi ABRI ingfn m•"d.apatkan penjelasan 1ebih 1anjut ten~ati.j aoa yan; dimak•ud dengan "sifatnya ~-kh~ ttr••~ut, eehingsa penataan ruan; di bida~~ '''''"'"•" k•amana-rr tnn=ua ·g-1a~ .. ·~i.~ dar1 ..,P'l1'1 kttt1~·tin ~ f"uang wi 1 ayah ••1.,-e. ~1.,.. <UHlha untuk'. m.enJamin bahwa ~n f~S' bi dang p.ertahana.n l<eamanan, t•- .. ,...,,~ bagian yang t;dak terpisahkan daf'~ UOll'• kese1uruhan Jpenataan ruang yang ctituang4can dal.am materi RUU 1n1. maf<a apakah tidak sebaiknya penjelaaan Pasal 10 ayat ( 1') 1ni diangkat menjadi pa$al tersendiri,.ditambah­ditambah kete~ ~ ~taokan bahwa setiap penataan ruane baik untuk h•rah Tingkat J maupun Daerah Tingkat II, per1u memperhatikan J~ga 1>Mat«an ruang bidans Pe'f"tananan keamana.n '•di. ltrda•arka" pandangan tersebut. kiranye Undang~ fJf1da"'o ~mor 20 tahun 1 982 tent•na ~an .... ._.tentu~ ~-oft ....-er~ettr'Ctftan '1<.eamtn•n . Negarfl -l~lu d4t;•n"t.t.J'ntkan ct~~ kon•tde:<--41'$ -~f'1n,.t~, karena mer'J~ ft$ai"' nukum -" pasa1-pasa1 dimaksu-8 .d..an sebaga,i tMtaklMN" pasal 34 Undang-undang tersebut.

3, Rvans yang akan ditata ..

•· Ruang Wilayah Negara.

Di dalam naskah Rancansan 1Jndan9-undan9 in:; yaitu pada BAB I dan Penjelasan Umum, belum secara defi nit if di sebutkan batas-batas wilayah negara sebagai ruane yang akan ditata, tertnasuk peraturan perundang-undang yang digunakan sebagai dasarJ sehingg~ diperkirakan akan dapat menimbulkan permasalahan dalam penere.pannya nanti. Untuk ha 1 tersebut Fraks i ABRI menyarankan agar pada Bab I Pasa1 1 dari RUU ini ditam­bah dengan but i r yang meneeaskan art i ten.:.. tang Wilayah Negara Republik Indonesia yan~ di maksud da 1 am Rancangan Undang-·undang in i ..

·6

ARMUS

b. Ruane Udara dan Ruang Laut.

sei~njutnya dalam menyoroti Ruang Udara dan Ruang Laut dalam Naskah RUU ini, Fraksi ABRI melihat bahwa masih ada kerancuan pengertian antara Tata Ruang Udara dengan Tata Guna Udara, demikian pula antara Tata Ruang Air dengan Tata Guna Air. Disamping itu per1u di pert i mbangkan pu 1 a bahwa Ruan9 Udara dan Ruan9 Pera i ran yang memil i k i karakter i st i k tersendiri serta tidak habis dibagi dalam batas wilayah ~dministrasi Pemerintahan, antara lain karena $da kaitannya dengan tatanan Internasional.

Untuk ha 1 te rsebut, F raks i ABRI.-----"· menyarankan untuk 1 ebi h mempert.eaaw .. ..--·

_ ...... _.,-·:~rttlm- meneeruH--aoa-y.af"t9-·di~san ' · ruang udara dan ruang l aut. Dan se 1 anj utnya

agar dalam naskah ~uu ditambah dengan~al ..... yang men.-.~-Ruane: .. Udara., ..

- · · ·--~~.: ·~ .. ~ t'.dan__..p.e:ll.A.t.a-a n Ru an g Laut d i at u r ·a.~u-a .... _._;__,. .. __ :, ... -·-teJ.rpus.at. Oengan demi:khm.~.B.&ncana Tata .. Ruang·

··· · -~~--w+-layah Daeran· Tingka-t· I dan· R-encan-a Tata · Ruane W.i4ttYah . ...oaeratr·Ttngka1: II tidak·1fte!DU&t .. -- .... ~.,

...... ; ... ·· ·r-·~ ..... R~ng. Udar~~."-.&t-a11 ... ·:~an:;.:·:~_-n.·9 _.-:..:_ ....... _.~ut •. ·· r-··-- .... _ .. __ •. .; ..... _ ·.:.~··,

... ~ ........... ~~···,.,., :~.···-'"". ·" ~-··, .. ~

~·- '·' ·'' '

......... .,. .. '·~ ........

•:··.a ... Pembagian Kawasan. ; ~ . ' ~~~.

.. ·-, ....... ,,, ,,

~. , .. ~ .- ............... . Fr~ksi ABRI sependapat dengan Pemerintah ·

WAt·a-ng po1a yan.9 dianut dalam pembagian. · ~ kawasan dengan pendekatan f ungs i . Ha 1 dem.i.k"icrr-~--~-- -:.~ ~·· .. · akan · dapat memberi kan kejerni.ftan.-···dal~aan.. · ....... ,. ..... :;· . .ruan~ar_. .. -o.pe::ra•·t-omsl··"oaAttnya .,di lapangan ... ~~~ .;:~j.k-i:an ·pula adanya strata penataan ruang ':~~~suaikan den·9·an sistim pemerintah_tm daerah .. ~

.. . ;' ... : :~•~~~iatuJ:-daJ.anr-Undang-undang.--Nomo~--5--·· "'··· · Tahun 1974,.- yang selanjutnya ·mengarah pada

..:,:.,;, __ .. terwuj.udnya penataan '·ruang· dt. Oati· ___ It dalam .. . ·~kadar .yanv-t.ersifat. operasional. ·. · ~t ~Sa1ah satu hal ·yang masih perlu mendapatk•n

J)enjelasan lebih lanjut adalah mengenai .. Kawas.an

....

. Tertentu. Oalam ha1 ini Fraksi ABRl. berpendapat, bahwa karena se 1 uruh ruans··w; layah •·· Nas·iona1 d·ibagi atas k.awasan lindung dan kawaean budi daya, dengan demU<-ian di. ·dalam ... kawasan 1 indung serta k·awasan budi daya, dapat di tetapkan kawasan tertentu menurut priori tas kepentingannya, misalnya dari aspek · ekonomi,. sos i al, budaya, · -;dan pertahanan keamanan. Selanjutnya baik dalam kawasan lindung, kawasan bud ; day a ma up u n k aw as an t e rte n tu· i tu , hendaknya· dapat · di,l aksanakan fun gs i

. ....... ~

' . "Jo

. .

ARMUS

kesejahteraan dan fungsi keamanan. secara. selaras, serasi, dan seimbang. Untuk hal tersebut Fraksi ABRI mengharapkan penj,e 1 asan 1 eb i h 1 anj ut ten tang a 1 as an Pe~erintah untuk tidak memasukkan kawasan tertentu ini da1am fungsi utama pada Pasal 5 dari naskah RUU.

5. Kewenangan ..

Fraksi ABRI memperkirakan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi dalam pen,rapan Undang~ undang ini nantinya antara lain adalah, bagaimana mungkin.menerapkan perundang-undangan dengan masih harus mengacu pada Tata Ruans yang hanya di tetapkan dengan Kepp,res untuk tingkat Nasional d~ Perda untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.. untuk menghindari hal tersebut, apakah masih mungkin apabila dalam Rancangan Undang-·undang i ni ditambahkan dengan suatu pasal yang menetapkan bahwa penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yana menyangkut pemanfaatan ruang tersebut untuk mentaati Rencana Tata Ruang yang berlaku di <faerah yang ber~ngkutan. Disamping itu Undang~undang tentang Penataan Ruang diharapkan dapat menghindari tumpang tindihnya pelaksanaan dari berbagai peraturan perund~ng•undan9an tersebut. Namun apabila t\Jmpang tindih tersebut tidak dapat dihindari, k ·; ran ya p e r 1 u d i at u r rn e 1 a 1 u i p e r at u ran perundang-undangan secara khusus. Llntuk ha l tersebutFraksi ABRI menyarankan agar dalam RUU

~ _ ~ ~!~mbah kan pasa.1. }(a.Pg- mei:1sll.t,.U ~- t~2~an9 mas a 1.ah . . .. .

e., ~ .. ·Mas~~- _, /

: Fraksi ABRI sependapat dengan Pemerintah yang telah menempatkan hak-hak masyarakat pada posisi yang propor$dona1 dalam naskah Rancanean Undaos~undang .. _ Hal tersebut_ tercermin da1am Pesa 1 8 , 1 5 , · 1 6 , , 2 3 · dan 2.~ ,_.·Yang m9mbukt-t-kan

'~. -bahwa sal ah satu tujuan dari penyusunan Rancangan Undang-undang ini adalah untuk s.ebesar-besa.r kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat uuo 1945. Masala~ yang masih perlu mendapat perhatian dalam ha1 ini adalah bagaimana dapat menjamin tetap terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap menghargai · legalitas hak masyarakat. · Untuk ha1 tersebut., F~aksi ABRI menyarankan agar dalam pembatalan terhadap izin yang diperoleh secara sah, yang kemudian dinyatakan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang wjlayah Daer ah Ti ngkat I!, di 1 aksanakan dengan member i kan gant i rug i dengan ti dak mengu rang i ti ngkat kesej ahteraan anggota masyarakat yang bersangkutan. Fraksi ABRI mernandang hal .demikian itu sangat penting, mengingat dalam kenya--taa.nnya sekarang ini, masih sering terjadi ke 1 uhan masyarakat yang merasa di rug i kari dari perubahan ta ta ruang di daerah pemuk i mannya, yang apabila dib.iarkan berlarut-larut akan

8

ARMUS

mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah yang ·. pada akhirnya dapat mempengaruhi kondisi stabilitas nasional ..

7. Ketentuan Pidana.

Pad a Pasa 1 14 ayat, ( 2) , di tetapkan bahwa penertiban terhadap p&manfaatan ruang atas P•nyimpangan terhadap Rencana Tata Ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan ·sanksi, baik hukuman maupun denda. Namun demikian, pada pasal-pasal selanjutnya tidak terdapat k1ausul yang rnengatur dlan menjelaskan tentang macam tindak pidana atau pelanggaran, serta macarn ancaman hukuman yang diberikan ..

Fraksi ABRI ingin mendapatkan penjelasan . lebih lanjut, apakah dalam hal ini k)ita dian99ap cukup berpegang p~da ketentuan-ketentuan KUHP ? · Namun demikian mengingat adanya ·. kemungkinan ter jad i·nya pe 1 an99aran terhadap Reneana Tata Ruane Wil~yah, baik untuk Daerah Tingkat I maupun Oaerah Ti ngkat I I-, apakah Pemer i ntah eependapat apabila da1am RUU ini ditambah .dengan PU81 yang. membar.:.ikan wewe.nang kepada ; nst i tus i dt.bawaOOYa untuk ~nQl.l.tUr da" Men•• tapkan sanks i terhadap pe 1 an99aran da,-1'" 'llllaf"O · turan Qaendl -"'tentAne Q.Q.n.cana Tata Ruang Wi1a­yah o~...,<.tn iingkat I maupun Daerah Tin9kat Il ?

Saudara Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami ~ tternurti,

Demikianlah Pemandangan Umum Frakei ABRI atas Rartc:ortsan ttnctang-undang ten tans· · Pena t aa n 'Ru an g ctentan berbaga i tan99apan, pertan~aan dan oermasalahan yang dianggap penti.ng. 'raksi ABRI se1anjutnya menyambut baik dan menyetujui Rancangan Undang-und~ng tontang P•nataan Ruane ini untuk dibahas· lebih l•njut cfal• ?.mbicaraan T1.ngkat III.- Adapun maealah­MU•lah yang .be1um kami sampai~an saat in1, aka.n kf,Mi . SPOO. . . .ikon·. ~ .. ~bet~ da 1 am .PemtiiQirw ti~Gko"t I I I nant i = .

Fraksi ABRI percaya bahwa semua pthak akan ttrenyoroti Rancangan Undang-undan9 tentang Penataan .Ruang in i dengan · asas kese 1 arasan, kese ras i an dan kese1mbangan antara aspek kesejahteraan dan aspek keamanan, serta keterpaduan da 1 am pen ye 1 en99araan

....semua peraturan perundang-undangan, seh i ngga akan benar-benar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk ha1 tersebut me1a1ui kesempatan ini Fraksi ABRI mengajak semua· pihak untuk membicarakan dan membahas s,eluruh materi yang ada dalam Rancangan Undang-undang tentang Penataan Ruang ini dengan suasana kebersamaan, penuh keterbukaan dan kesungguhan serta dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan musyawarah unt.uk mufakat, seh i ngga di pero 1 eh suatu Undang-undang yang benar-benar mampu : mencegah benturan kepentingan; memberikan jaminan perlindungan

9

ARMUS

kepada masyarakat dan 1 i ngkungan hi dup; se.rta mempunyai jan9kauan jauh ke depan.

Akhirnya, atas nama Fraksi ABRI. kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang, Saudara Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hi dup se 1 ak u wak i 1 Peme r i ntah , dan segenap Angg,ota Dewan yang terhormat, serta hadirin sekalian yang kami mu1 iakan, yang tel ah mengikuti penyampaian pemandangan umum Fraksi ABRI i ni dengan sabar ·.dan penuh perhatian. ·

Semoga Tuhan Yang Maha Esa se1a1u memberi:kan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita .semua.

-~·

Jakarta, 22 Januari 1992 FRAKSI ABRI DPR-RI

Juru Bicara,

N. M. BUPI WALUJQ A-490

... ·--·-

...

I .. .... . .... · ·~ .

~~r'

··-. ........

...

ARMUS