modul.mercubuana.ac.idtri... · web viewmakalah seminar november 22, 2009 oleh: tunjung sulaksono...

MODUL PERKULIAHAN

BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCEEthical Decision Making: Employer Responsibilities and Employee Rights

Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh

Pascasarjana Manajemen 06 35040 Dr. Anik Tri Suwarni, MM

Abstract KompetensiModul ini membahas tentang1. Introduction2. Ethical Issues in Workplace : The Current Environment3. Defining the Parameters of the Employment

Relationship

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi pemahaman etika bisnis dan pengambilan keputusan yang sesuai prinsip Good Governance terkait dengan isu etis

4. Global Applications : The Global Workforce and Global Challenges

5. Rights and Responsibilities in Complict: Discrimination, Diversity, and Affirmative Action

ditempat kerja, hubungan kerja, mengelola tantangan tentang angkatan kerja global serta pertanggungjawaban perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan

Pembahasan

A. Seluruh materi dari modul ini mengacu pada teori Hartaman dan Desjadin (2011 dan

2014) dengan beberapa pengembangan, dimana materi ini membicarakan sub

Pokok Bahasan dan Penjelasan, tentang:

Ethical Decision Making: Employer Responsibilities and Employee Rights, yang

secara rinci terdiri dari:

Ethical Decision Making : Employer Responsibilities and Employee Rights1. Introduction

Kasus pembuka mengenai tuntutan mantan pegawai di perusahaan pengecer

pakaian A&F tahun 2003, atas tindakan diskriminasi ras dalam penerimaan pegawai.

Masalah pelanggaran etika di tempat kerja muncul diberbagai belahan dunia,

hukum telah dibuat namun penyelesainnya tetap rumit. Namun prakteknya,

pengambilan keputusan yang etis mampu menghindarkan dari berbagai rintangan

yang menghambat kemajuan.

Tahun 1960 sekitar 1/3 TK di Amerika diwakili serikat pekerja, dan sekarang turun

tinggal 11 %, karena kecewa akibat kepentingannya tidak di diakomodir. Selanjutnya

lahir peraturan-peraturan baru dari pemerintah seperti: UU anti deskrimininas, UU

upah dan jam kerja, UU keselamatan kerja, kompensasi bagi mereka yg

menganggur, kompensasi bagi pekerja dan jaminan sosial.

Di Indonesia; Ketenagakerjaan diatur dalam UU no.13 Tahun 2003, dan

Amandemen Undang-undang Ketenagakerjaan 2010

Keanggotaan Serikat menunjukkan trend penurunan

Pekerja telah kehilangan haknya dari serikat mereka

2012 2 BUSINESS ETHIC AND GOOD

GOVERNANCE Pusat Bahan Ajar dan eLearningDr. Anik Tri Suwarni, MM http://www.mercubuana.ac.id

http://www.mercubuana.ac.id/

Banyak serikat perusahaan telah memindahkan operasi mereka di luar Amerika

Serikat.

Perubahan sifat pekerjaan dan teknologi telah menghilangkan banyak pekerjaan

tradisional dan manual serikat kerja.

Serikat pekerja menolak untuk fleksibel agar memungkinkan organisasi tumbuh

dan beradaptasi dengan perubahan dalam industri mereka.

Kenapa Belajar HubunganTenaga Kerja?

Perserikatan adalah norma di banyak industri seperti transportasi, perawatan

konstruksi, perhotelan, penerbitan, pendidikan, dan kesehatan.

Kontrak permukiman dengan pesaing serikat pekerja dapat berdampak pada

praktek SDM, program, dan kebijakan yang diperlukan untuk tetap kompetitif.

Manajer non-serikat perusahaan perlu mengetahui mengapa dan bagaimana

karyawan membentuk serikat dan persyaratan hukum dari representasi dan proses

perundingan bersama

2. Ethical Issues in Workplace : The Current EnvironmentHasil penelitian (Walker information): perusahaan .yg menempatkan SDM dalam

strategi inti, mendapatkan return saham jangka panjang lebih tinggi dibanding

perusahaan yg tidak.

<50% pekerja USA merasa perush.patut mendapat loyalitas mereka hanya ¼

bag.karyawan yg loyal.

Faktor yg berpengaruh paling besar dalam pembentukan komitmen keadilan

ditempat kerja, perhatian dan kepedulian terhadap karyawan menjadi komponen

kunci lingkungan kerja etis.

Pfeffer perusahaan efektif memperlakukan SDM secara manusiawi dan

terhormat

Contoh: manajer menciptakan emosi positif di tempat kerja penghargaan dan

kompensasi atas semangat kerja: produktivitas dan loyalitas, kejujuran, perhatian,

keperdulian (Neal &Chaterine Daus)

Diciptakan sistem pelaporan kepada pemerintah atau masyarakat, Serikat Pekerja

atas berbagai pelanggaran kemanusiaan.

Employer dapat memperlakukan karyawan dengan baik sesuai hak dan kewajiban

merekadeontologis (Kant) dapat didukung oleh hukum, kode etik profesi, kode




perilaku perusahaan atau prinsip moral: kejujuran, keadilan dan HAM dari para

pemimpin. Konsekuensi atas utilitarianisme terabaikan.

3. Defining the Parameters of the Employment RelationshipPerbedaan istilah legal dan etis.

Pekerjaan mengandung unsur etis pemberi kerja dan pekerja saling tergantung

mata pencahariannya pada hubungan kerja.

Publik setuju karyawan berhak atas tempat kerja yang aman dan sehat (etis)

implementasi pelanggaran wewenang yg mungkin dilakukan oleh employer diatur

dalam perundang-undangan, penyelesaiannya melibatkan polisi dan hakim.

diperlukan Due process (hak untuk mendapatkan pengadilan yang wajar)

Employer dan employee diawal mulai pekerjaan dapat membuat kesepakatan

tentang hak dan tangungjawab.

Employer memiliki kekuasaan dan wewenang dituntut u/ melaksanakan dengan

adil.

USA menyusun konteks doktrin legal mengenai EAW (employment at will) baik u/

employer maupun employee jika tidak ada kontrak tertentu employer bisa

memecat employee dan sebaliknya.

Diikuti UU hak Sipil: larangan memecat berdasar SARA, usia, jenis kelamin,

disabilitas.-> tuntutan perlakuan adil

Perampingan PHK besar-besaran dihindari

K 3 (kesehatan dan keselamatan kerja) dijaga

Hubungan industrial (Noe)Konsep dasar:menjaga harmonisasi hub. antar stakeholders

Umum: pemilik, pekerja, pemerintah, masyarakat, pemasok, pembeli.

Khusus: management- employees relationship.

Perusahaan sebagai kepetingan bersama:

a) Pengusaha Menjaga dan mengembangkan asset, meningkatkan

laba, membuka lapangan kerja, aktualisasi diri

b) Karyawankesempatan kerja dan penghasilan, meningkatkan

keahlian dan keterampilan, mengembangkan karir, aktualisasi diri

c) Pemerintah membuka lapangan kerja/ menurunkan pengangguran,

meningkatkan pendapan nasional, pertumbuhan ekonomi, tingkatkan

devisa, ketersediaan barang dan jasa, tingkatkan penerimaan pajak

Prinsip HI:a) semua pihak berkepentingan atas suksesnya usaha




b) perusahaan sumber penghasilan

c) pengusaha-pekerja mempunyai hubungan fungsional

d) pengusaha-pekerja anggota keluarga perusahaan

e) HItujuan ciptakan ketenangan berusaha dan bekerjaprduktifitas

f) produktifitas naik kesejahteraan bersama naik

Perkembangan Hubungan Industrial di Indonesia

1. Masa Penjajahan Belanda

•1920-an Pengaruh perburuhan internasional

•1931 Berdiri IFTU (Federasi Serikat Buruh Internasional)

2. Masa Pendudukan Jepang

•Serikat buruh mengalami penekanan

•Industri dialihkan utk mendukung perang

3. Masa Awal Kemerdekaan

•Pemerintah mendorong demokrasi serikat buruh

•Dimuali disusun berbagai UU tentang HI

4. Masa Demokrasi Terpimpin

•NASAKOM

5. Masa Orde Baru

•1969: Sekber buruh bentuk Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia

(MPBI)

•1974: Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP)

6. Masa Reformasi

•Agenda: demokratisasi, keterbukaan, supremasi hukum, & HAM

Interaksi perusahaan dengan serikat pekerjaSP yang diakui National Labor Relations Board, memiliki otoritas untuk negosiasi

dengan perusahaan tentang peningkatan upah dan berbagai tunjangan, kondisi/

iklim kerja dan mengelola perjanjian yang disepakati.

Hub.keduanya bersifat kolektif, mencakup:

1) perundingan tentang kondisi kerja (persetujuan kolektif dalam kontrak

kerja),

2) menterjemahkan dan memberlakukan administrasi kontrak kerja kepada

karyawan serta memecahkan konflik diantara pekerja dan manajemen.




Pengaruh faktor hukum dan lingkungan dalam hubungan perburuhan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial;

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pembinaan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Gambar: faktor hukum dan lingkungan dalam hubungan perburuhan

4. Global Applications : The Global Workforce and Global ChallengesTenaga kerja yang bekerja keluar dari negaranya bisa terkena peraturan kerja yang

berasal dari negaranya maupun negara tujuan. tergantung dari kontrak yang

disetujui kedua belah pihak.

Idealnya perlakuan terhadap tenaga kerja yang berasal dari negara lain, mengacu

pada pengambilan keputusan etis Teori Kant (deontologis) menghormati dengan

tulus berdasar kemanusiaan; Arnold & Bowie: MNC harus menjamin kesejahteraan

karyawan; ILO: deklarasi prinsip Tripartit.

Bagaimana pendapat anda tentang kondisi tenaga kerja Indonesia yang berada di

negara lain maupun dalam negeri dengan mulai dibukanya Masyarakat Ekonomi

Asean (MEA)

Pengaruh globalisasi dalam perburuhanGlobalisasi ekonomi kemakmuran menduniatiga prinsip utama neo-

liberalisme, yakni: perdagangan bebas barang dan jasa (free trade in goods and

services), sirkulasi bebas modal (free circulation of capital), dan kebebasan

berinvestasi (freedom of investment)(George, 1999).



Pemasok Lap.Kerja & Psr.TK

Berbagai asosiaiIndustri

UU 39/2004PPTKILN

Teknologi Perusahaan Kebijakan pemerintah

Politik

EkonomiUU 13/2003

TK UU 2/2004

PPHI

UU 21/ 2000SP


Pasar tenaga kerja (labor market) salah satu saluran utama globalisasi

ekonomi pengaruhi negara-negara berkembang.

Nilai positifdelokalisasi produksi di sektor tekstil, garmen, dan pengolahan

makanan dari negara maju ke negara berkembang buka kesempatan kerja

pendapatan buruh meningkat, TK perempuan dari desa bisa bekerja di industri-

industri urban yang berorientasi ekspor Hidup mereka jauh lebih baik dari

sebelumnya.

Dampak negatifmelemahnya kekuatan buruh, turunnya pertumbuhan ekonomi

negara peserta, semakin diabaikannya hak-hak buruh

Strategi untuk mengantisipasi pengaruh globalisasi

a) Memasukkan standar perburuhan dalam kesepakatan perdagangan

b) dan investasi,

c) Menyeimbangkan kekuatan melalui hubungan perburuhan

5. Rights and Responsibilities in Complict: Discrimination, Diversity, and Affirmative Action

Sub bab ini memperjelas makna dan proses pengambilan keputusan etis dalam

Undang-undang dan tanggunjawab konflik atas diskriminasi, keragaman dan

tindakan afirmatif.

Larangan diskriminasi dengan EEOC( equal employee opportunity comission)

memberi arah dan petunjuk parameter hukum bagi pekerja dan pemberi kerja.

Keragaman (sbg resiko larangan diskriminasi)budaya, bahasa, etnis, ras,

gender, agama, kelas sosial dll. Dapat: membawa manfaat, menimbulkan konflik-

ketegangan, kekawatiran pihak tertentu utk sulit terintegrasi.

Tindakan afirmatif adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar

kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang

setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan

sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Contoh

yang terjadi dalam politik Indonesia, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong

agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representative

6. Reading: Studi Kasus: Apakah keputusan MK berikut ini termasuk tindakan afirmatif (affirmative action)? Silahkan anda analisis.

di download dari : tetes embunHomeAboutSite MapDAMPAK PUTUSAN MK TENTANG SUARA TERBANYAK




Makalah Seminar November 22, 2009oleh: Tunjung Sulaksono

Disajikan dalam Putaran IV Dikusi Politik kerjasama antara IRE, KR, UII, UMY, UGM, UIN, Sehati, dan Dini Media Pro pada hari Jumat, 13 Maret 2009 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

A. PengantarPada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2008, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil suatu putusan yang dipandang sangat berpengaruh terhadap mekanisme penentuan pemenang dalam pemilu legislatif yang akan digelar April mendatang. Lembaga tersebut membatalkan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Pasal 214 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD terkait dengan mekanisme penentuan Calon DPR dan DPRD terpilih. Alasan penghapusan tersebut menurut MK karena pasal 214 dianggap inkonstitusional, bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945. MK menilai kedaulatan rakyat dan keadilan akan terganggu jika ada dua caleg yang mendapatkan suara jauh berbeda, tapi kursi diberikan pada caleg dengan suara kecil karena memiliki nomor urut yang lebih kecil. Pemberian kursi pada caleg dengan suara kecil tersebut menurut MK sekaligus memasung suara rakyat untuk memilih caleg sesuai pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak .MK dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Mahfud MD di Jakarta tersebut memutuskan, caleg terpilih dalam Pemilu 2009 tidak boleh lagi menggunakan standar ganda, memakai nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg seperti yang diakomodasi Pasal 214 Huruf a, b, c, d, dan e UU No 10/2008, namun penetapan caleg terpilih harus didasarkan pada suara terbanyak. Putusan MK itu menanggapi permohonan uji materi yang diajukan Mohammad Sholeh, Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima S. Sholeh adalah caleg dari PDI-P untuk DPRD Jawa Timur. Sutjipto dan Septi adalah caleg dari Partai Demokrat untuk DPR, sementara Jose adalah warga negara biasa .Putusan tersebut dianggap mengejutkan, karena dinilai telah “menohok” mekanisme legislasi dalam proses pembuatan UU Pemilu serta melampaui kewenangan MK, karena memasuki domain dan kewenangan DPR. MK dianggap “kebablasan” karena membuat produk hukum baru, sehingga langkah-langkah MK tidak lagi bersifat negative legislation, tetapi telah merambah ke tindakan positive legislation . Sementara di balik kritik tajam terhadap MK, beberapa pengamat justru memberikan dukungan dan menilai bahwa Putusan MK itu merupakan peringatan bagi DPR karena telah membuat aturan-aturan yang sifatnya manipulatif dan kental kepentingan jangka pendek dalam proses perumusan UU Pemilu tersebut, antara lain dengan dirumuskannya pasal 214 dan 218 .Lepas dari berbagai kontroversi di balik Putusan MK tersebut, namun sebenarnya Putusan MK tersebut tidak memiliki implikasi secara luas terhadap teknis pelaksanaan Pemilu sendiri, karena implikasi Putusan MK lebih pada perubahan mekanisme penentuan kandidat terpilih. Implikasi putusan tersebut, jika kemudian diikuti oleh Perpu terkait dengan penghapusan pasal tersebut , maka KPU akan segera membuat peraturan terkait dengan mekanisme penentuan calon DPR dan DPRD terpilih. Peraturan yang dimaksud akan mengatur lebih lanjut mekanisme penentuan calon terpilih dengan mendasarkan pada perolehan suara terbanyak dari masing-masing caleg di setiap daerah pemilihan dari Partai Politik peserta Pemilu yang meraih kursi di daerah pemilihan tersebut, dan bukan pada mekanisme nomor urut sebagaimana aturan main sebelumnya.Putusan MK tersebut tidak berpengaruh terhadap mekanisme distribusi kursi ke Partai Politik peserta Pemilu. Kursi tetap akan didistribusikan pada Partai Politik pada setiap Daerah Pemilihan dengan menggunakan mekanisme Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dengan




mendasarkan perolehan suara sah dari masing-masing Partai Politik. Jika masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dari pembagian dengan mendasarkan BPP, maka sisa kursi tersebut akan dibagi berdasarkan sisa suara yang paling banyak. Sedangkan perolehan suara sah dari setiap Partai Politik merupakan akumulasi antara jumlah suara sah yang diberikan pada Partai Politik ditambah suara sah yang diberikan pada semua calon .Dengan demikian, baik suara yang diberikan pada Partai Politik maupun kepada setiap kandidat, hal itu akan sama-sama memberikan sumbangan pada perolehan suara sah Partai Politik. Dengan demikian, maka ketika banyak pemilih yang masih akan memilih gambar Parpol saja, maka yang paling diuntungkan adalah kandidat yang meraih suara terbanyak dalam Parpol tersebut, karena peluang mereka untuk meraih kursi akan semakin besar. Semakin besar kursi yang diraih Partai Politik, maka sebagai konsekuensinya, peluang kandidat peraih suara terbanyak untuk mendapatkan kursi juga akan semakin besar.

B. Dampak Putusan MK1. Dampak Positifa. Terjadi Kompetisi Yang Lebih Terbuka dan Fair dalam PartaiPutusan MK ini diharapkan akan berdampak positif bagi internal democracy dalam tubuh partai, suatu shock therapy, terutama bagi partai-partai yang selama ini masih menggunakan pendekatan-pendekatan oligarkis dalam pola rekrutmen atau kandidasi publiknya. Dampak positif bagi partai tersebut merupakan kemajuan bagi demokrasi prosedural di Indonesia, mengingat bahwa partai politik adalah ujung tombak demokrasi. Tidak begitu lucu jika sebagai ujung tombak demokrasi, partai justru diorganisir dengan cara-cara yang tidak demokratis.Dalam penerapan sistem proporsional terbuka terbatas yang sebelumnya masih menggunakan nomor urut, maka siapa yang akan menjadi wakil rakyat akan lebih banyak ditentukan oleh elit partai daripada oleh rakyat pemilih. Apalagi praktik-praktik seperti itu rawan terhadap unsur money politics. Ketika itu, caleg yang memperoleh suara terbanyak tetapi tidak dapat memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) akan tergusur oleh caleg yang berada di nomor urut atas. Pada kondisi itu, hegemoni politik akan menampakkan wujud aslinya, dimana politik oligarki tumbuh subur dan elite parpol kerap menjalankan politik ala rente dengan menjajakan setiap jumlah suara yang diraih demi keuntungan kelompok oligarkis masing-masing .Sistem proporsional terbuka terbatas dengan sistem nomor urut tersebut merupakan upaya elit parpol untuk mempertahankan kultur yang sudah hidup selama ini, yaitu menjadikan elite oligarkis pimpinan parpol sebagai faktor yang paling dominan atas terpilih atau tidaknya seorang caleg. Sistem seperti ini tentu akan menyuburkan praktik oligarki di tubuh parpol. Karena keputusan penentapan caleg akan dihegemoni oleh segelintir elite saja.Karena itu, putusan MK tentang mekanisme suara terbanyak setidaknya dapat memutus mata rantai oligarki pimpinan parpol dalam penentuan caleg. Meskipun tidak serta merta memberantas semuanya, namun kewenangan partai politik yang semula cukup besar dalam penentuan caleg terpilih, otomatis akan berkurang sebagai dampak dari putusan MK ini. Selain itu, putusan MK juga akan memotong satu mata rantai praktik jual beli nomor urut yang diduga kuat masih menjadi tradisi parpol di Indonesia. Untuk konteks jangka panjang, keputusan ini akan mendorong pergeseran kekuasaan penentuan caleg dari oligarki pimpinan parpol ke kedaulatan suara rakyat (pemilih).

b. Peningkatan Kualitas Keterwakilan Konstituen dalam ParlemenPenerapan sistem nomor urut yang sebelumnya merupakan mekanisme penentu perolehan kursi menyebabkan terjadinya split loyalty, dimana caleg akan lebih loyal kepada elit atau pimpinan parpol ketimbang pemilih yang diwakilinya akibat dominannya peran parpol dalam




menentukan siapa yang mendapat kursi. Konsekuensi dari kondisi itu, maka bagi yang berkeinginan menjadi anggota legislatif berpotensi akan lebih mengabdi kepada para petinggi partai daripada kepentingan rakyat. Kesetiaan seorang wakil rakyat dinilai bukan kepada rakyat atau pemilih, tetapi kepada figur pimpinan parpol .Karena itu, sistem pemilu dengan berdasarkan nomor urut hanya mementingkan kepentingan caleg yang memiliki kedekatan dengan pimpinan partai. Kondisi seperti ini berpotensi menjadikan para wakil rakyat tercerabut dari basis pemilih (rakyat) dan hanya menjadi wakil partai, bukan wakil rakyat, sebagaimana apa yang seharusnya menjadi logika dari demokrasi keterwakilan.Hubungan wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya dalam situasi seperti itu dalam istilah Gilbert Abcarian (1967) merupakan tipe partisan, yaitu seorang wakil rakyat bertindak hanya berdasarkan keinginan partainya. Setelah terpilih dalam pemilu, maka lepaslah hubungannya dengan para pemilih. Kualitas keterwakilan seperti ini tentunya sangat rendah.Selain tipe partisan, tiga tipe lainnya menurut Gilbert Abcarian adalah trustee, delegate, dan politico. Seorang wakil rakyat digolongkan dalam tipe trustee bila wakil rakyat tersebut bebas bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan yang diwakilinya. Kebalikannya adalah tipe delegate, yakni wakil rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan konstituennya. Ia bertindak sebagai utusan dari yang diwakilinya. Sedangkan tipe politico menggabungkan semua tipe sebelumnya ditambah keterikatan pada hati nuraninya. Wakil rakyat yang masuk dalam tipe ini akan selalu bertindak atas dasar pertimbangan pemilih (constituency), partai asalnya (party) dan juga hati nuraninya (conscience).Karena itu, putusan MK tentang mekanisme suara terbanyak dalam penentuan caleg juga akan mendorong terjadinya pergeseran pola hubungan anggota legislatif dengan pemilih, dari tipe partisan ke tipe politico atau delegate, yang secara esensial mempersyaratkan adanya keterikatan wakil rakyat dengan pemilihnya. Karena itu sistem suara terbanyak akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas keterwakilan anggota parlemen.Untuk konteks jangka panjang, sistem suara terbanyak akan mendekatkan pemilih dengan wakil-wakilnya di parlemen. Penggunaan sistem suara terbanyak juga akan mendorong anggota legislatif terpilih untuk tetap terus bersinergi dengan kepentingan konstituen di dapil yang diwakilinya. Jika tidak konsisten dan serius memelihara dukungan publik, paling tidak di daerah pemilihannya, sangat mungkin dirinya tidak akan dipilih lagi di pemilu berikutnya. Hal ini juga akan mendorong para anggota legislatif untuk lebih aspiratif terhadap kepentingan konstituen yang diwakilinya. Demikian juga, jika seandainya anggota legislatif lebih memilih kebijakan yang tidak populis di mata publik, maka dirinya akan menuai risiko politik yang sama. Kondisi ini akan memperlebar ruang partisipasi konstituen dalam proses pengambilan keputusan di parlemen.Meskipun menjadi salah satu faktor yang dapat memperbaiki kualitas keterwakilan dan derajat representasi masyarakat dalam proses politik, namun Putusan MK ini sebanarnya hanya satu di antara sekian banyak pilihan yang dapat dilakukan. Perbaikan kualitas anggota dewan sendiri, maupun proses rekrutmen anggota dewan, serta peran partai dalam membangun kapasitas calon anggota dewan juga sangat mempengaruhi kualitas keterwakilan ini.

2. Dampak Negatifa. Merusak Mekanisme Internal PartaiJika partai sebelumnya telah cukup bagus dalam mekanisme rekrutmen, dalam artian partai memiliki pola kaderisasi yang baik, dan secara rutin selalu memperbaiki kualitas kader-kadernya dengan mengadakan training dan capacity building terhadap anggota-anggotanya,




maka Putusan MK tersebut akan justru mengebiri peran partai dalam menseleksi kandidat politisi yang terbaik.Ada dua alasan yang mendasari argumentasi tersebut. Pertama, sistem suara terbanyak berpotensi menafikan pola kaderisasi yang melembaga dalam tubuh partai politik. Dengan diberlakukanya sistem suara terbanyak, maka proses kaderisasi di partai politik menjadi tidak bermakna. Sebab tanpa proses kaderisasi, masyarakat yang punya resources banyak akan mempunyai chance yang besar untuk menjadi caleg partai, dan menutup kemungkinan kader yang tidak memiliki resources untuk menjadi seorang anggota legislatif.Kedua, sistem suara terbanyak sama sekali tidak mengindahkan eksistensi kader partai yang sudah berjuang keras membesarkan partai. Sistem nomor urut dalam hal ini merupakan salah satu bentuk reward partai terhadap kader-kader yang telah mencurahkan perhatiannya untuk ikut membesarkan partai. Beberapa partai bahkan telah memiliki suatu skema yang demikian rinci yang hasilnya akan dapat menjadi dasar bagi partai untuk melakukan rankingisasi dalam nomor urut calon legislatif. Akan tetapi dengan diberlakukannya sistem suara terbanyak, siapapun bisa menjadi calon legislatif asalkan mereka populer dan mempunyai dana yang cukup .Dalam konteks di atas, keputusan MK merupakan bentuk ketidakadilan terhadap pengurus parpol yang selama ini melakukan pengabdian dan dengan sabar membesarkan parpol mereka. Sistem suara terbanyak ini sama sekali tidak menghargai dedikasi pengurus yang telah menghabiskan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membesarkan partai yang perlu diapresiasi oleh partai, yang salah satu manifestasinya adalah dengan menempatkan mereka sebagai anggota dewan.

b. Menisbikan Affirmative Action bagi Keterwakilan PerempuanAffirmative action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif seringkali dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif.Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) telah mengakomodasi tindakan afirmatif bagi perempuan. Di antaranya ketentuan yang menyatakan dalam daftar calon legislatif minimal harus ada 30% persen perempuan. Selain itu, UU Pemilu Legislatif juga mengenal sistem zipper agar memudahkan perempuan terpilih menjadi anggota legislatif. Sistem ini mewajibkan dalam setiap tiga orang bakal calon sekurang-kurangnya harus terdapat satu perempuan. Tujuannya, agar perempuan bisa berada di nomor ‘jadi’, bukan di nomor buntut. Hal mana tertuang dalam Pasal 55 ayat (2) UU Pemilu Legislatif.Isu tindakan afirmatif kembali menjadi pembicaraan hangat setelah Putusan MK atas UU Pemilu Legislatif. Pasal 214 huruf a sampai e dalam UU Pemilu Legislatif soal penetapan caleg dengan sistem nomor urut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, Pemilu 2009 harus menggunakan sistem suara terbanyak.Putusan ini dianggap menafikan tindakan afirmatif bagi perempuan. Penilaian itu tercermin misalnya dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi Maria Farida dalam putusan di atas. Menurutnya, MK seharusnya tidak mengabulkan permohonan seputar sistem nomor urut, karena sistem suara terbanyak sangat merugikan perempuan dan tindakan afirmatif dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Pendapat itu juga sangat mungkin merangkum pendapat banyak aktivis perempuan di Indonesia




Sementara itu, sebagian kalangan justru berpendapat bahwa penerapan tindakan afirmatif di atas justru adalah langkah yang mendiskriminasikan kaum perempuan. Ketua Divisi Hukum dan HAM Partai Penegak Demokrasi Indonesia D Parlindungan Sitorus misalnya berpendapat bahwa kaum perempuan seharusnya diberi kebebasan untuk berpolitik tanpa ada perbedaan dengan laki-laki. Menurutnya, kesadaran berpolitik kaum perempuan saat ini sudah cukup tinggi dan bahkan banyak yang sudah mempunyai kemampuan berpolitik lebih dari kaum laki-laki.Yang menjadi persoalan kemudian adalah, ketika pasal 214 UU No 10 2008 yang menggunakan sistem nomor urut dimentahkan, maka upaya keras yang sudah digagas pemerintah selama ini untuk menegakan keadilan gender dalam kancah politik menjadi kian kabur. Padahal, diberlakukannya sistem suara terbanyak pada dasarnya juga dalam rangka menegakan keadilan bagi seluruh warga masyarakat untuk bisa berlaga dalam pemilihan umum legislatif. Pertanyaan yang muncul adalah, haruskah keadilan berbasis gender dinafikan demi mewujudkan keadilan berbasis komunitas lebih luas?Setiap keputusan apapun bentuknya pasti mengandung resiko dimana akan ada kelompok yang dikorbankan. Fenomena inilah yang disebut sebagai trade off. Sistem suara terbanyak dinilai sudah tepat sebagai upaya untuk menegakan keadilan rakyat dengan mengembalikan kedaulatan rakyat secara utuh tanpa intervensi dominan partai politik, walaupun pada sisi lain pementahan affirmative action terhadap keterwakilan perempuan menjadi harga yang harus dibayar untuk itu.

c. Maraknya Money Politics dalam KampanyeDengan ketentuan suara terbanyak yang menjadi persyaratan dalam penentuan kursi legislatif, maka hal itu memicu para kandidat untuk mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk memenangkan suara pemilih. Semangat “bushido” para caleg ini layak diapresiasi, karena menunjukkan keseriusan mereka dalam memenangkan simpati rakyat. Namun dampak negatifnya, dalam upaya mereka mendapatkan suara terbanyak tersebut para caleg mulai diindikasikan melakukan praktik money poltiics dalam kampanye pemilu ini.Panwas beberapa kali sempat menemukan terjadinya praktik money politics yang dijalankan para calon anggota legislatif dalam pemilu kali ini semenjak keluarnya Putusan MK, yang frekuensinya makin menjadi dibanding pemilu sebelumnya. Namun ironisnya Panwas tidak mampu melakukan tindakan yang cukup berarti karena menuurt mereka, praktik money politics ini termasuk dalam delik aduan, sehingga selama tidak ada pengaduan dari masyarakat, maka sang caleg yang melakukan praktik tersebut akan bebas melenggang.Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk secara aktif mengawasi proses kampanye menjadi suatu keharusan untuk menciptakan kompetisi dalam pemilu yang bebas namun tetap adil dan bersih dari praktik-praktik amoral, serta dan menempatkan dimensi moralitas seorang caleg sebagai pertimbangan utama mereka dalam memberikan pilihannya dalam pemilu mendatang.

d. Perpecahan Internal Partai PolitikPasca Putusan MK, arena kompetisi dalam pemilu yang sebelumnya lebih terpusat pada persaingan antar partai kini justru semakin sengit karena antar caleg dari satu partai yang sama dalam satu daerah pemilihan juga akan saling bersaing satu sama lain untuk memperebutkan suara masyarakat. Kondisi ini jelas sangat rawan bagi munculnya konflik internal dalam tubuh partai politik, apalagi dalam beberapa hal, partai menjadi pihak yang harus mengambil putusan untuk membagi kusi yang didapatkannya dalam satu daerah pemilihan kepada kandidat yang dipasangnya di satu daerah pemilihan.Potensi konflik yang berpotensi memecah belah partai iini akan lebih menguat di dalam partai-partai yang derajat klientilisme, faksionalisme, dan paternalismenya cukup tinggi.




Dalam partai-partai tersebut, friksi yang terjadi antar caleg sangat mungkin berpengaruh terhadap keutuhan kepengurusan partai, karena masing-masing elit partai memiliki “klien” masing-masing yang sedapat mungkin harus mereka perjuangkan ke dalam suatu posisi yang paling menguntungkan.

C. KesimpulanTerlepas dari kontroversi tentang berhak tidaknya MK mengambil langkah “merevisi” UU Pemilu, Putusan MK ini patut diapresiasi sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap kedaulatan rakyat. Putusan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memutus mata rantai oligarki pimpinan partai dalam penetapan caleg dan momentum untuk meningkatkan kualitas hubungan wakil rakyat dan pemilih yang diwakilinya. Namun dalam dunia politik, perlu disadari bahwa setiap keputusan apapun bentuknya pasti mengandung resiko dimana akan ada kelompok yang tidak diuntungkan dengan kebijakan yang muncul. Itulah politik. Itulah proses decision making.Sistem suara terbanyak dinilai sudah tepat sebagai upaya untuk menegakan keadilan rakyat dengan mengembalikan kedaulatan rakyat secara utuh tanpa intervensi dominan partai politik, namun trade-off-nya, upaya affirmative action terhadap porsi perempuan di parlemen serta pengerdilan peran partai dalam proses rekrutmen politik. Meskipun semua resiko tersebut adalah harga yang harus dibayar, namun bukan berarti bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh partai maupun aktivis perempuan untuk tetap memperjuangkan kursi di DPR melalui mekanisme suara terbanyak ini, dan keduanya bisa menjadi upaya yang saling bertaut.Pertama, ke depan, partai politik semakin perlu mengembangkan pandangan dan mendesain praktik terkait dengan pola dan mekanisme rekrutmen politik, bahwa rekrutmen politik tidak sekedar mendaftar orang yang mau menjadi wakil rakyat, dan kemudian memasangnya dalam DCS/DCT. Namun partai punya kewajiban besar untuk memake-up para kandidatnya agar siap tempur dalam pemilu maupun dalam lembaga parlemen ketika mereka kelak terpilih. Itulah yang dalam istilah politik sering disebut sebagai political grooming. Dengan demikian, siapapun yang akan terpilih dipastikan memiliki kapasitas dan kualifikasi yang tidak mengecewakan konstituen maupun partai.Partai juga perlu mempertimbangkan kaderisasi sebagai pintu masuk utama bagi kandidat yang akan diusung partai, tidak sekedar membuka pintu seluas-luasnya bagi orang luar atau kandidat-kandidat karbitan yang sama sekali tidak memahami ideologi, platform, atau garis kebijakan partai yang bagaimanapun, tetap menjadi modal dasar bagi seorang anggota legislatif untuk berjuang dalam parlemen karena lewat hal-hal mendasar itulah, seorang akan terbentuk orientasi, karakter, maupun sikap politiknya. Lewat proses itu, penghargaan terhadap kader dapat dilakukan oleh partai politik.Kedua, dalam kaitannya dengan kandidat perempuan, partai politik perlu mengadakan pembekalan secara intensif kepada caleg-caleg perempuan agar mereka siap bertarung dalam pemilu 2009 nanti, yang muaranya adalah melakukan pencerahan politik terhadap caleg-caleg perempuan. Ketika Putusan MK sudah final dan mengikat, maka yang kemudian bisa dilakukan partai dalam waktu yang sangat mendesak ini adalah dengan mendorong semua kader perempuan untuk tetap memiliki optimisme yang tinggi bahwa mereka bisa bertarung dengan caleg-caleg lain terutama caleg laki-laki. Pendapat yang mengatakan bahwa opportunity kaum perempuan semakin terhimpit sebagai akibat dari keputusan MK sudah selayaknya dijadikan cambuk untuk membangkitkan gelora perjuangan perempuan untuk meraih kursi DPR maupun DPRD.Ketiga, sensitivitas gender perlu menjadi agenda utama baik dalam berbagai pelatihan dan proses pengambilan keputusan dalam tubuh partai partai politik. Dengan demikian sensitivitas gender menjadi kesadaran yang melekat tidak hanya bagi aktivitas partai atau




kandidat perempuan, namun juga menjadi bagian dari kesadaran politik kaum laki-laki, sehingga siapapun yang terpilih, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah mereka yang sensitif gender.Keempat, Putusan MK tersebut akan menempatkan partai sebagai arena konflik, karena partai harus menentukan siapa yang mendapat kursi di antara kader-kadernya. Bagi partai yang sebelumnya telah membuat arrangement berdasar nomor urut, akibatnya sudah akan dirasakan begitu putusan MK tersebut diterbitkan. Belum lagi jika ada dua kandidat yang mendapat jumlah suara yang sama. Oleh karena itu, partai sejak dini wajib mempersiapkan diri dengan strategi manajamen konflik yang mumpuni. Jika tidak, maka perpecahan partai tinggal menunggu waktu saja.Berkaca pada apa yang dapat dilakukan partai dan perempuan sebagaimana yang digambarkan di atas, maka tidak seharusnya keputusan tersebut dijadikan sebagai aral dalam memantapkan langkah mereka. Bagaimanapun keputusan MK mendorong perempuan untuk bekerja lebih keras lagi agar bisa mendapatkan kursi di DPR maupun DPRD. Keputusan MK sudah semestinya dianggap sebagai challenge (tantangan) bukan sebaliknya sebagai barrier (hambatan). Pada titik jatidiri seorang perempuan sedang diuji. Dan tentu ini merupakan tantangan besar buat kaum perempuan Indonesia, atau siapapun, yang ingin terjun dalam dunia politik.




Daftar PustakaLaura P. Hartman – Joe DesJardins. 2011. Business Ethics: Decision Making for Personal

Integrity & Social Responsibility, McGraw – Hill International Edition, Second Edition.

Laura P. Hartman – Joe DesJardins. 2014. Business Ethics: Decision Making for Personal

Integrity & Social Responsibility, McGraw – Hill International Edition, Third Edition.

Published by McGraw-Hill Companies, Inc, USA.

Tunjung Sulaksono, 2009, Disajikan dalam Putaran IV Dikusi Politik kerjasama antara IRE,

KR, UII, UMY, UGM, UIN, Sehati, dan Dini Media Pro pada hari Jumat, 13 Maret 2009

di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




modul.mercubuana.ac.idtri... · web viewmakalah seminar november 22, 2009 oleh: tunjung sulaksono...

Documents