kementerian perhubungan -...

23
1 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIRE KTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Upload: trankhanh

Post on 05-Mar-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEBIJAKAN INTERNASIONAL DAN DOMESTIK TENTANG MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Indonesia State Action Plan for Emission Reduction, 2013 & 2015 (Rev1)

Copenhagen Accord, COP 15, 2009

Paris Agreement, COP 21, 2015

Marrakesh, COP 22, 2016

National Mitigation Action (President Decree no 61, 2011)

Indonesia NDC Nat. Determined Contribution 2016

Ratification of Paris Agreement by Law no 16, 2016

UNFCCC INDONESIA ICAO

2

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DITJENHUBUD

State Action Plan (RAN-GRK) KP 201, 2013

5 Pillars ICAO Roadmap Assembly Resolution A38-18, 2013 A39-3, 2016

3

Pemerintah Indonesia(PP 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi

Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan PP 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas

Rumah Kaca Nasional)Goal: penurunan emisi GRK nasional

hingga 26% pada 2020

Kementerian Perhubungan(KM 201 Tahun 2013 tentang

Penetapan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Sektor Perhubungan

Mandat Pemenuhan mandat/dukungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara(KP 24 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Perubahan Iklim dan Emisi

Gas Rumah Kaca (P2I & EGRK) Sub Sektor Transportasi Udara

Mandat pelaksanaan teknis

ICAO CAEP Working Groups

ICAO MSA Annex 5

ABRETF

Mandat

Dukungan teknisDukungan teknis

Dukungan teknis dan administrasi

Pemenuhan mandat

Goal: biofuel 2% pada 2018 dan implementasi

renewable energy di bandara, energy

sustainability

Goal: capacity building, kontribusi pada

formulasi kebijakan internasional, menjaga

hubungan dengan member states & ICAO

Goal: mendukung program RAN-GRK, penguatan organisasi dalam

MoT, penyusunan peraturan, mendukung capacity building

Goal Goal

Goal

Dukungan teknis

Dukungan teknis

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KERANGKA DASAR IMPLEMENTASI PENURUNANEMISI DAN MITIGASI GRK SEKTOR PENERBANGAN

4

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

CO2

6 PILAR PROGRAM IMPLEMENTASI PENURUNAN EMISIDAN MITIGASI GRK SEKTOR PENERBANGAN

1/26/2017 5

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Alternative fuel (bio-fuel) for aircraft (from 2018) and GSE (15 % start 2015)

PROGRAM IMPLEMENTASI PENURUNAN EMISIDAN MITIGASI GRK SEKTOR PENERBANGAN 2012-2020

Policy and Rule Making, Capacity Building, Organization and Management Development 2012-2020

6

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

1/26/2017 7

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengembangkan Environmental

Management System (EMS) termasuk provisi inventori Nasional Penurunan Emisi

dan Mitigasi GRK Monitoring, Reporting dan Verification (MRV) System

bekerjasama dengan ICAO dalam Enviromental Project INS 13801.

EMS dan MRV System merupakan tol untuk mengumpulkan, memperbaharui serta

melaporkan progres mitigasi RAN-GRK dan Penurunan Emisi Sektor Penerbangan

kepada ICAO sebagai pelaksanaan mandat ICAO Resolution A37-19, A38-18 dan

A39-3.

Environmental Management System (EMS) terdiri atas :

1. Kerangka Regulasi dan Standar

2. Manajemen Data dan Informasi : Databases dan Tool

3. Sistim Inventori Emisi Sektor Penerbangan

4. Unit Enviromental : Organisasi, Manajemen dan SDM

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (EMS)SEKTOR PENERBANGAN

1/26/2017 8

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (EMS)SEKTOR PENERBANGAN

1/26/2017 9

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (EMS)SEKTOR PENERBANGAN

1/26/2017 10

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (EMS)SEKTOR PENERBANGAN

1/26/2017 11

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

1/25/2017 12

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Program dan Implementasi Form M untuk Airlines

April 2016, Pengesahan Instruksi Dirjen Perhubungan Udara tentang

Pelaporan Pemakaian Bahan Bakar Bagi Penerbangan Komersil di

Indonesia (INST 2 Tahun 2016)

Mei – Juni 2016, Distribusi INST 2 Tahun 2016 kepada airlines

13 Juni 2016, Sosialisasi/Tutorial kepada airlines

31 Juni 2013, Pengumpulan pertama Form M dari airlines

31 Juni – 31 Des 2016, Pengumpulan Form M tanpa enforcement

Jan 2017, Surat Edaran kepada airlines untuk melaporkan total

pemakaian bahan bakar 2016 serta pemberitahuan pelaporan Form M

setiap bulan dengan enforcement jika tidak dipenuhi.

APR 16 MAY 16 JUN 16 JUL 16 -------- DEC 16 JAN 17 FEB 17

Instruksi Dirjen dan

Sosialisasi

Pengumpulan Form M dan

konsultasi

Surat Edaran dan

pelaporan ke ICAO

1/25/2017 13

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

1/25/2017 14

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

1. International Civil Aviation Organization (ICAO) menerbitkan ICAOGlobal Air Navigation Plan (GANP, Doc 9750) dalam rangkamemberikan panduan kepada regulator dan industri penerbangandalam meningkatkan efisiensi penggunaan lalu lintas udarasehingga mendorong penurunan emisi gas rumah kaca danmemberikan manfaat secara ekonomis.

2. Sebagai panduan dalam penerapan, diperkenalkan metodologi

Aviation System Block Upgrade (ASBU). ASBU BLOCK 0, 1, 2, 3 & 4

3. Melalui ICAO State Letter, Member States diminta untuk mengisi

kuesioner berisi referensi aksi efisiensi operasional dan lalu lintas

penerbangan.

Program dan Implementasi ASBU untuk PelayananNavigasi Penerbangan

1/25/2017 15

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Aviation System Block Upgrade (ASBU) Block 0 Module Implementation

Block 0-APTA: Optimization of Approach Procedures including vertical guidance

Block 0-WAKE: Increased Runway Throughput through Optimized Wake Turbulence Separation

Block 0-RSEQ: Improved Runway Traffic Flow through Sequencing (AMAN/DMAN)

Block 0-SURF: Safety and Efficiency of Surface Operations (A-SMGCS Level 1-2)

Block 0-ACDM: Improved Airport Operations through Airport-CDM

Block 0-FICE: Increased Interoperability, Efficiency and Capacity through Ground-Ground

Integration

Block 0-DAIM: Service Improvement through Digital Aeronautical Information Management

Block 0-FRTO: Improved Operations through Enhanced En-Route Trajectories

Block 0-NOPS: Improved Flow Performance through Planning based on a Network-Wide view

Block 0-ASUR: ADS-B Ground-Based and Satellite-Based Surveillance and MLAT

Block 0-CDO: Improved Flexibility and Efficiency in Descent Profiles (CDOs)

Block 0-TBO: Improved Safety and Efficiency through the initial application of Data Link En-Route

Block 0-CCO: Improved Flexibility and Efficiency in Departure Profiles

1/25/2017 16

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Type of PBN Date of Implementation

En-Route RNAV 10 - ATS Route : L774, M522, M774, M776, M768, N628, N633, P627, P648, P756, AIP

Supp Nr:13/09 19 November 2009

Terminal RNAV 1

STAR/SID

- RNAV 1 SID and STAR at Jakarta International Soekarno-Hatta Airport Airport AIP

SUPP NR:08/12 effective date 23 August 2012

- RNAV 1 SID and STAR at Ngurah Rai Airport – Bali AIP SUPP NR:07/13 effective

date 19 September 2013

- In progres: Makassar and surabaya STAR/SID

Approach RNP APCH

RNP AR APCH

- RNP Approach at palembang sultan mahmud badaruddin Airport, AMDT 24, 8 April

2010

- RNP Approach at bengkulu fatmawati soekarno Airport, AMDT 28, 10 februari 2011

- RNP Approach at pekanbaru sultan syarif kasim II Airport, AMDT 28, 10 februari

2011

- RNP Approach at lombok international Airport, AIP SUPP Nr: 10/12, 28 June 2012

- RNP Approach at El Tari international Airport, AIP SUPP Nr: 10/12, 28 June 2012

- RNP Approach at Juanda international airport, AIP SUPP Nr:01/13, 07 Feb 2013

- RNP AR: Pattimura-Ambon Airport, AIP SUPP Nr.14/12 dated 18 October 2012

- RNP AR: Sam Ratulangi Manado Airport, AIP SUPP Nr.13/12 dated 18 October

2012

- In progress : Bandung SID/STAR/Approach RNP-AR

Rekapitulasi Implementasi PBN di Indonesia 2009 - 2016

1/26/2017 17

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

EMS & MRV SISTEM DALAM KERANGKA IMPLEMENTASIKEBIJAKAN GLOBAL KARBON OFFSETT (ICAO GLOBALMARKET-BASED MEASURES – GMBM CORSIA) 2019

1. CORSIA (THE CARBON OFFSETTING AND REDUCTION SCHEME FOR INTERNATIONAL AVIATION)

2. INDONESIA KOMITMEN UNTUK VOLUNTER PADA PHASE

PERTAMA 2021 BERSAMA NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG LAIN MEKSIKO DALAM GLOBAL MBM

1/26/2017 18

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

INTERGRASI EMS & MRV SISTEM DALAM KERANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GLOBAL KARBON OFFSETT (ICAO GLOBAL MARKET-BASED MEASURES - CORSIA) 2019

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ICAO Timetable on the Carbon Offsetting and Reduction

Scheme for International Aviation (CORSIA) Preparation

1/26/2017 1

1/26/2017 19

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KERJASAMA KEMENHUB DAN KEMEN-ESDM DALAM INISIATIF PENGEMBANGAN AVIATION BIOFUEL & RENEWABLE ENERGY

1/26/2017 20

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

1. FAA :

Alternative Fuel , with CAAFI (US) and ABRETF (Indonesia)

Aviation bio-fuel from Municipal Waste

2. Airbus :

Aviation bio-fuel from Forest Waste

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM INISIATIF PENGEMBANGAN AVIATION BIOFUEL & RENEWABLE ENERGY

1/25/2017 21

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

1. Belum tersedianya unit kerja tersendiri dan SDMdalam struktur Direktorat Jenderal PerhubunganUdara yang dedicated dalam mengkoordinirprogram kerja dan implementasi penurunan emisidan mitigasi GRK pada sektor penerbangan.

2. Perlu peningkatan harmonisasi dan koordinasimasing-masing unit kerja terkait dan mitra kerja,termasuk dalam RKA dan penetapan target IKU.

Tantangan Dalam Proses Implementasi

1/25/2017 22

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA