paparan kepala biro perencanaankementerian perhubungan
DESCRIPTION
SINKRONISASI KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARANTRANSCRIPT
SINKRONISASI KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN PROGRAM
DAN ANGGARAN
PAPARAN KEPALA BIRO PERENCANAANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Disampaikan pada:Workshop Forum Transit ke-7Surakarta, 9-11 Oktober 2013
12.04.2023 Seite 2Page 211.10.2013
DAFTAR ISI
Latar Belakang
Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014
Kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan
Rencana Aksi Pengembangan Angkutan Umum Berbasis Jalan
Alokasi Anggaran Pengembangan Angkutan Umum Berbasis Jalan
Program/ Kegiatan Pembangunan Transportasi Perkotaan
Target Penyediaan Angkutan Umum Berbasis Jalan di Perkotaan
12.04.2023 Seite 3Page 311.10.2013
LATAR BELAKANG
Kebutuhan perjalanan belum diakomodasi angkutan umum
Tingginya arus urbanisasi
Kepemilikan kendaraan pribadi semakin meningkat
Kemacetan lalu lintas- Aksesibilitas rendah- Ekonomi stagnan- Polusi
?Kebijakan yang tepat Sistem transportasi
yang berkelanjutan Pembatasan
kendaraan pribadi Penyediaan angkutan
umum yang lebih baik
12.04.2023 Seite 4Page 411.10.2013
PRIORITAS NASIONAL (RPJMN 2010-2014)
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9
10 Daerah Tertinggal, Terdepan,Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Prioritas Nasional
KIB II 2010-2014
Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana
TRANSPORTASI ANTAR MODA YANG
TERINTEGRASI
PENYEDIAAN TRANSPORTASI MASSAL
MURAH, HANDAL DAN BERKELANJUTAN
12.04.2023 Seite 5Page 511.10.2013
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
Urban Transport
Policy
Pemulihan pelayanan angkutan umum berbasis jalan sesuai dengan SPM
Pengembangan sistem transit perkotaan
Pengembangan angkutan umum dengan BRT transit
Integrasi pelayanan angkutan umum antar dan intra moda transportasi perkotaan
Pengembangan skema manajemen kebutuhan perjalanan (TDM)
Keterhubungan pusat kota dengan outlet (bandara/ pelabuhan) dan pusat produksi
Keterpaduan sistem jaringan jalan dengan tata guna lahan
12.04.2023 Seite 6Page 611.10.2013
RENCANA AKSI ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
2014 2020
1. Peningkatan BRT di kawasan Jabodetabek (Koridor 12-15)
2. Pembangunan BRT baru (Surabaya, Bandung, Medan, Jakarta)
3. Peningkatan dan pengembangan Sistem Transit Eksisting
1. Pembangunan sistem transit baru di seluruh kota besar
2. Capacity building manajemen angkutan umum perkotaan
3. Pembangunan sistem informasi multimoda (tiket smartcard, integrasi pelayanan fisik)
4. Perbaikan Sistem pengusahaan angkutan perkotaan
12.04.2023 Seite 7Page 7
RENCANA PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN (2010-2014)
11.10.2013
Pengadaan Bus Rapid Transit di Perkotaan Tahun 2010-2014 sebesar Rp. 165,45 Milyar
Sumber : Renstra Kemenhub 2010-2014
12.04.2023 Seite 8Page 811.10.2013
KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM BERBASIS JALAN
Pemerintah
Penyelenggaraan & menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan
Tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi
KM 60 Tahun 2007Pemberian susbsidi
angkutan umum
OperatorPerusahaan angkutan umum wajib memenuhi SPM
UU No. 22/ 2009
12.04.2023 Seite 9Page 911.10.2013
PENERAPAN SPM PADA ANGKUTAN UMUM BERBASIS JALAN
UU 22/2009Psl. 141 (1)
KEAMANAN
KESELAMATAN
KENYAMANAN
KETERJANGKAUAN
KESETARAAN
KETERATURAN
sasaran
Psl. 158 (1)
PEMERINTAH MENJAMIN
KETERSEDIAAN ANGKUTAN MASSAL
Psl. 141 (2)
SPM DITETAPKAN BERDASARKAN
JENIS PELAYANAN
KELASEKONOMI
KELAS NONEKONOMI
tanggung jawab lingkup
KONVENSIONAL:BUS BESAR
BUS SEDANGBUS KECIL
NON KONVENSIONAL:
BRTSISTEM TRANSIT
Psl. 198 (2)
PEMERINTAH MENGENDALIKAN DAN
MENGAWASI SPM
Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi acuan bersama baik operator maupun masyarakat Meningkatkan kinerja pelayanan
12.04.2023 Seite 10Page 1011.10.2013
SPM ANGKUTAN UMUM BERBASIS JALAN (PM.10 TAHUN 2012)
keamanan
keselamatan
kesetaraan
keterjangkauan
kenyamanan
keteraturan SOP
Pengoperasian Kendaraan
Kelaikan kendaraan
Peralatan keselamatan dll
Petugas keamanan di bus/ halte
Informasi gangguan keamanan
Fasilitas kemudahan naik/turun penumpang
Kapasitas angkut dll Kemudaaan perpindahan
antar koridor Integrasi jaringan trayek
Kursi prioritas Kemiringan lantai/
rampdoor halte
Ketepatan dan kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan
Informasi halte yang akan dilewati
Audit secara berkala (setiap 6 bulan)
12.04.2023 Seite 11Page 11
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium Term Expenditure Framework (MTEF) adalah pendekatan penyusunan anggaran berdaraskan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
KEBIJAKAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DENGAN PENDEKATAN KPJM
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJM
Nasional)
SELARAS
Rencana Strategis (Renstra)
11.10.2013
12.04.2023 Seite 12Page 12
DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DPR
Kabinet/ Presiden
Kement.Negara PPN/ Bappenas
Kementerian Keuangan
Kementerian Perhubungan
Januari-April
Daerah
Mei- Agustus September-Desember
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS ANGGARAN (top down planning and policy)
Renstra Kemenhub, Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Kementerian (Tahun sebelumnya
PEMBAHASAN TERPADU RKA KEMENHUB
Dishub Propinsi, Bappeda dan Perwakilan daerah lainnya
PAGU KEBUTUHAN KEMENHUB
SURAT EDARAN BERSAMA TENTANG PAGU INDIKATIF
Penelahaan Kegiatan Prioritas dalam Pagu Kebutuhan untuk dijadikan kegiatan Prioritas sesuai Pagu Indikatif
Satker /UPT
MUSRENBANGNAS
Pramusrenbangnas
Musrenbangnas
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS ANGGARAN
Pascamusrenbangnas
Trilateral Meeting
RKP
RAPAT KOORDINASI TERBATAS
KEPUTUSAN MENKEU TENTANG PAGU ANGGARAN (PER ESELON I) dan Standar Biaya
Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN
RKAKL
Pembahasan bersama Komisi V DPR-RI
ALOKASI ANGGARAN K/L
Rincian Alokasi Anggaran Kemenhub
Penyusunan Dokumen DIPA
DIPA
Penyusunan Perpres tentang Rincian Belanja Pemerintah Pusat (RABPP)
11.10.2013
12.04.2023 Seite 13Page 1311.10.2013
KELENGKAPAN DATA DUKUNG DALAM PENYUSUNANRENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENHUB
KELENGKAPAN DATA DUKUNG DALAM PENYUSUNANRENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENHUB
Dalam Pembahasan akan ditelaah keterkaitan usulan RKA, Pedoman Perencanaan, Skala Prioritas dengan kelengkapan data dukung :
1. Keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang & Tatrawil/ Tatralok
2. Rencana Induk
3. Hasil studi dan/atau Kajian Kelayakan
4. Ketersediaan Lahan dan Jalan Akses
5. Desain atau spesifikasi teknis, gambar, layout, Rencana Induk
6. Kerangka Acuan Kerja (TOR)
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
8. Satker BLU harus menyampaikan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
12.04.2023 Seite 14Page 1411.10.2013
REFORMASI PERENCANAAN PENGGANGGARAN
REFORMASI PERENCANAAN PENGGANGGARAN
Sesuai amanah di dalam UU No. 17 tahun 2003 ttg Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Pemisahan peran, tugas, dan tanggung
jawab
Menteri Keuangan
sebagai CFO
Menteri Perencanaan sebagai CPO
Menteri/Pimpinan Lembaga
sebagai COO
bertanggung jawab di dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas anggaran yang menjadi tanggung jawabnya
bertanggung jawab dalam menetapkan fokus prioritas pembangunan nasional & target kinerja yang direncanakan (RKP)
bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan anggaran untuk mendukung program kegiatan K/L & mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
PMK No.94/PMK.02/2013
12.04.2023 Seite 15Page 15
1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP;
2. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L
3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al : penerapan SBM dan SBK, kesesuaian akun/jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, SBSN BLU, dan kontrak tahun jamak;
4. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L al : RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya;
5. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.
PENELITIAN RKA-K/L (PAGU ANGGARAN K/L)
Pagu Anggaran K/L
RKA-Satker & KK Satker
RKA-K/L Eselon I &
dok pndkng
1. Meneliti : total pagu dan rincian sumber
dana. alokasi angka dasar dan inisiatif
baru. Biaya Operasional dan Non Opr.
2. Mengecek target kinerja (volume Ouput untuk masing2 Kegiatan).
3. Menyusun Daftar rincian alokasi pagu per satker : Total pagu dan sumber dana. Target kinerja per Satker.
4. Menyiapkan dokumen pendukung : TOR/RAB dan dok. pendukung terkait lainnya. (inisiatif baru/baseline yg berubah).
Unit Eselon I (Portofolio) Satker Esl. I
RKA-K/L Eselon I
Biro Perencanaan
RKA-K/L Eselon I
API K/L
Kemkeu
1 2 3 4
5
5
CHP (Catatan Hasil
Penelitian)
6
Proses Penelitian
RKA-K/L Eselon I yg sdh diteliti
& dok pndkng
Sekjen/Ses-men/Ses
7
8
11.10.2013
12.04.2023 Seite 16Page 16
PENELAAHAN RKA-K/L (PAGU ANGGARAN K/L)
1. Kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;
2. Kesesuaian antara Kegiatan-Keluaran-Anggarannya;
3. Kelengkapan dokumen penelaahan meliputi : Surat pengantar yang ditanda-
tangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yg ditunjuk;
Surat Pernyataan Pejabat Eselon I penanggung jawab RKA-K/L;
Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/eselon I;
RKA Satker; ADK RKA-K/L.; dan
4. Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja K/L dengan RKP termasuk prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan.
Menteri/Pimpinan Lembaga
RKA-K/L slrh Eselon I
Bappenas
1
Forum Penelaahan
RKA-K/L slrh Eselon I
Kemkeuc.q. DJA
Himpunan RKA-K/L
2
2
3
Nota Keuangan RUU APBN
Kemkeu c.q. DJA
4
Validasi
RKA-K/L Eselon I yg sdh direviu
& dok pndkng
RKA-K/L Eselon I yg sdh direviu
& dok pndkng
Esl. I Esl. I
11.10.2013
12.04.2023 Seite 17Page 17
DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH K/L
1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Surat Pernyataan Pejabat Eselon I penanggung jawab RKA-K/L;
3. RKA-K/L Eselon I;
4. Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/eselon I;
5. RKA Satker;
6. ADK RKA-K/L.
1. Surat pengantar yang ditanda-tangani oleh Pejabat Eselon I/ Penanggung jawab portofolio;
2. Surat Pernyataan Pejabat Eselon I penanggung jawab RKA-K/L;
3. Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/eselon I;
4. RKA-K/L Eselon I;
5. RKA Satker;
6. Kertas Kerja Satker;
7. TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya, khusus untuk inisiatif baru dan/atau baseline yg berubah pd level komponen.
Penelitian RKA-K/L Penelaahan RKA-K/L
Aparat Pengawasan Intern K/L dan Biro
Perencanaan
Kementerian Keuangan dan Bappenas
11.10.2013
12.04.2023 Seite 18Page 1811.10.2013
ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN/ BRT
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2010 2011 2012 2013 2014
Rp. Juta
53 unit (Rp.45,4 M)
20 unit (Rp.14 M)
0 unit
30 unit (Rp.21 M)
270 unit (Rp.382 M)
Pengadaan BRT Rp. 337,5 M1. Jabodetabek (3 kordidor) : 120 unit2. Mebidangro (1 koridor) : 30 unit3. Surabaya M.Area (1 koridor) : 30 unit4. Bandung Raya (1 koridor) : 30 unit5. Sarbagita (1 koridor) : 30 unit6. Maminasata (1 koridor) : 30 unitFasilitas Pendukung Rp. 44,5 M
(NEW INISIATIF)
(REGULER)
30 unit (Rp.27,7 M)
12.04.2023 Seite 19Page 1911.10.2013
NO PROGRAM KEGIATAN PELAKSANA PAGU ANGGARAN
2013 (Rp. Ribuan)
ALOKASI ANGGARAN 2014 (Rp. Ribuan)
1. Pengadaan Bus Ukuran Besar BRT Model 2 (dua) Pintu
Kemenhub 11,000,000 18,750,000
2. Pengadaan Bus Ukuran Sedang BRT Kemenhub 10,000,000 9,000,000
3. Pengadaan Bus Angkutan Umum/Sekolah/Kampus
Kemenhub 27,000,000 25,200,000
4. Pengadaan Bus Pemadu Moda Kemenhub 5,000,000 6,000,000
5. Penyediaan Fasilitas Integrasi Antar Moda Tranportasi Perkotaan di Palembang
Kemenhub 2,000,000 -
6. Penyediaan Fasilitas Integrasi Antar Moda Tranportasi Perkotaan di Kota Bogor
Kemenhub 2,000,000 -
7. Pembangunan Fasilitas Integrasi Pemadu Moda di Sukaresmi, Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kemenhub - 3,000,000
8. Pembangunan Fasilitas Integrasi Pemadu Moda di Kota Tangerang, Provinsi Banten
Kemenhub - 2,500,000
KEGIATAN PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
12.04.2023 Seite 20Page 20
TARGET PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN 2012 - 2014
NO SASARAN
STRATEGIS (SS)
URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014
TARGET REALISASI
1 Peningkatan penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan di bidang transportasi darat
Jumlah kota yang memanfaatkan angkutan massal untuk pelayanan angkutan perkotaan
Kota 15 100& 16 16
2 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat
Jumlah kapasitas penumpang angkutan umum massal di perkotaan
pnp/th 543,061,239 100% 597,367,362 657,104,098
11.10.2013
Ramp, sudut kemiringan 7◦
Bus bay Papan Iklan
Trotoar
Rambu
Fasilitas Penyebrangan
Tempat Tunggu
Hand Rail
Pagar Pengaman
Arah sirkulasi pejalan kaki
Arah sirkulasi pengguna BRT
11.10.2013
Biro PerencanaanKementerian PerhubunganJa l an M edan M erdeka Bar a t Nom o r 8 Jakar t a Pusa tG edung C i p t a Lan t a i 3Te l p : ( 021 ) 3508066Fax : ( 021 ) 3454074
Terima Kasih….