kebebasanberagama danintegrasisosial...

Editor:Rita PranawatiIrfan Abubakar

Kebebasan Beragamadan Integrasi Sosial

di Indonesia

Modul

Kebebasan Beragama dan Integrasi Sosial di Indonesia

Editor:

Rita Pranawati

Irfan Abubakar

Tim Penulis:

Amelia Fauzia

Rita Pranawati

Sri Hidayati

Sukron Kamil

Sri Murniati

Proof Reader:

Mohamad Nabil

Penerbit:

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Ciputat 15419 Jakarta

Telp. (62) 21-7445173 Fax. (62) 21-7490756

Email: [email protected]

www.csrc.or.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Copyright © CSRC UIN Jakarta

Cover: Hidayat

Ilustrasi: Edi Klenk

Lay-out: Muchtadlirin

Penerbitan ini didukung oleh

Cordaid Belanda

Cetakan pertama, 2011

ISBN: 978-979-3531-33-5

Daftar Isi .................................................................................................... iii

Sambutan Direktur CSRC............................................................................ v

Pengantar Budhy Munawar-Rachman ....................................................... ix

Pengantar Editor ........................................................................................ xvii

Ucapan Terima Kasih ................................................................................. xxiii

Materi 1Memahami Integrasi SosialSri Murniati ................................................................................................ 1

Materi 2Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dalam Perspektif HAMSri Hidayati ................................................................................................. 21

Materi 3Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB): Tinjauan Agama dan BudayaSukron Kamil .............................................................................................. 45

Materi 4Analisis Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)Amelia Fauzia ............................................................................................ 93

Materi 5Metode Membangun Masyarakat Agama yang Toleran untukIntegrasi SosialRita Pranawati ........................................................................................... 125

Penulis dan Editor ...................................................................................... 157

Tentang CSRC............................................................................................. 159

Daftar Isi

- iii -

- iv -

Sambutan Direktur CSRC

“Tujuan integrasi sosial adalah menciptakan sebuah masyarakat yang stabil, amandan berkeadilan untuk semua, dimana setiap individu aktif mengambil bagian,dengan hak dan kewajibannya masing-masing” (PBB, World Summit on SocialDevelopment)

Kutipan di atas sekilas terkesan klise. Tapi bila maknanya dicermati lebih dalam, ia mengandung sebuah paradigma baru yang cukup menantang;

yakni, sebuah paradigma yang didasari alam pikiran demokratis, dimana integrasisosial dipahami sebagai suatu penerimaan secara suka rela terhadap setiapindividu maupun kelompok yang berbeda untuk berperan aktif dalam kehidupanmasyarakat tanpa pandang bulu. Integrasi sosial dalam definisi ini jelas bertolakbelakang dengan konsep rezim otoritarian Orde Baru yang dengan dalih harmonisosial memaksa individu ataupun kelompok kecil melebur ke dalam kelompokarus besar. Dalam pentas sejarah kita, pemahaman otoritarian seperti ini terbuktiikut bertanggungjawab dalam melanggengkan suatu struktur damai negatif yangdalam jangka panjang—di penghujung era Soeharto—berhasil menggoyang sendi-sendi persatuan bangsa Indonesia. Konflik komunal di Ambon, Poso, Sambas,Sampit, dan beberapa daerah lain, cukup menjadi bukti paradoks Orde Baru:berusaha menerapkan integrasi sosial, namun mengangkangi semboyan BhinnekaTunggal Ika yang justru dibelanya.

Dengan mengacu kepada kerangka berpikir di atas, CSRC beberapa tahunterakhir ini telah mengembangkan sebuah program dengan tajuk, “MemperkuatIntegrasi Sosial di antara Umat Beragama di Indonesia”. Program ini bertujuanuntuk membangun kohesi sosial yang lebih kukuh di kalangan umat beragamamelalui pengembangan strategi dan metode advokasi yang tepat di tiga aras:kebijakan publik, pratik-praktik sosial, dan media. Selama tahun pertama, kamibelajar dan berdiskusi dengan berbagai pemangku masalah di beberapa daerahguna meningkatkan pemahaman mengenai hakikat masalah dan dinamikaintegrasi sosial antara kelompok-kelompok lintas agama di sana. Karena berbagai

keterbatasan, kami hanya memilih 5 kota yang meliputi Medan, Pontianak, DKIJakarta, Poso dan Bali.

Disadari bahwa persoalan relasi umat beragama di negeri ini, tidaklahsederhana, tapi rumit dan multi dimensional. Jelas bahwa ketegangan dan konflikyang melibatkan penganut agama yang berbeda bukan semata masalah teologis,melainkan telah berkelindan dengan isu-isu sosial, ekonomi, budaya dan tentusaja politik. Sebab itu, untuk menghadapi masalah ini dituntut sebuah pendekatanyang lebih kompleks dan menyeluruh. Pendekatan advokasi kebijakan publik sudahtentu determinan karena ia memberikan jaminan kepastian hukum bagi tegaknyatujuan integrasi sosial secara formal. Salah satu contoh penting adalah judicialreview UU No 1/ PNPS/ 1965 tentang penodaan agama yang dianggapmelegitimasi diskriminasi terhadap minoritas keagamaan, meskipun kemudianupaya ini tidak membuahkan hasil karena ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).Namun, pendekatan hukum—sebagaimana juga ditunjukkan oleh resistensimasyarakat terhadap judicial review tersebut—akan berjalan timpang tanpaditopang oleh pendekatan lain, yaitu penguatan modalitas sosial dan kulturalyang bersumber dari kesadaran nilai, pengalaman praktis, dan kelembagaansosial di masyarakat. Kedua pendekatan itu pun tidaklah memadai tanpa adanyasuatu upaya mendorong pilar keempat demokrasi, yaitu media, menjalankanfungsi kontrolnya guna menjamin akuntabilitas dan konsistensi struktur-strukturpolitik maupun sosial dalam menegakkan integrasi sosial tersebut.

Modul “Kebebasan Beragama dan Integrasi Sosial” ini merupakan produkdari pendekatan kedua yang berusaha memperkuat kapasitas masyarakat dalammemelihara kohesi sosial di antara umat beragama. Hal ini dicapai dengan caramenggali strategi dan metode integrasi sosial yang telah dikembangkan olehmasyarakat sendiri melalui kebijaksanaan lokalnya (local wisdom) masing-masing. Sementara untuk pendekatan advokasi kebijakan publik dan media, kamitelah mengembangkan modul secara terpisah.

Ternyata, di luar kasus-kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agamadan keyakinan, terdapat cukup banyak praktik-praktik terbaik (best practices)yang mentradisi dan terbukti membuahkan hasil positif di masyarakat. Ada banyakcontoh praktik-praktik seperti ini, sebut saja tradisi Bela Baja di Pantar, NusaTenggara Timur, yang berhasil memelihara kerukunan antara umat Islam danKristen; atau tradisi Pecalang di Bali yang berfungsi menjaga rumah-rumah ibadahpada saat hari-hari besar agama lain, begitu pula dengan tradisi yang dijalankanBanser NU dan ormas pemuda lainnya yang melakukan hal yang sama; atauPengajian Padhang mBulan, Jombang, yang mendakwahkan agama secara inklusiflewat media seni; dan banyak lagi yang lainnya. Kami di CSRC tertantang

- vi -

meletakkan berbagai pengalaman masyarakat ini dalam kerangka integrasi sosialantara umat beragama. Pengamatan yang mendalam terhadapnya menunjukkanbagaimana masyarakat berhasil menegakkan kebebasan beragama sekaligusmerawat dan memperkuat kohesi sosial antara mereka.

Karya sederhana ini berusaha menyediakan pemikiran praktis berupa toolsuntuk para aktivis perdamaian dalam usahanya mempromosikan kebebasanberagama yang konstruktif untuk integrasi sosial dalam bingkai pluralismekewargaan di Indonesia. Tentu kami tidak bermaksud menggarami lautan, tapikami berharap melengkapi dan, kalau mungkin, memperkaya perspektif dalammenjalankan berbagai aktivitas advokasi, promosi dan penyadaran publik yangdilakukan aktivis NGO maupun CSO selama ini. Syukur-syukur modul ini jugadapat memberikan inspirasi bagi pemangku masalah lainnya, seperti pemerintah,akademisi, dan tokoh-tokoh lintas agama.

Pengalaman para aktivis di lapangan menyadarkan kami betapa pentingyamengenal masalah yang terkait dengan isu-isu kebebasan beragama dan relasiantara umat beragama. Dengan mengenal masalah secara tepat dankomprehensif kita dapat dengan tajam menentukan target, sasaran dan skalaprioritas sebelum intervensi dilakukan. Kita juga dapat mengarahkan pilihanstrategi dan metode intervensi yang lebih efektif dan membumi. Dalam hal inipenting sekali tetap dijaga di pikiran bahwa analisis masalah mengacu kepadaprinsip-prinsip integrasi sosial. Yakni, tingkat kebebasan beragama diukur denganmelihat sejauh mana setiap individu dan kelompok minoritas dalam masyarakatberpartisipasi dalam urusan-urusan publik secara luas, dan sejauh mana pulamereka dapat berkontribusi secara positif. Selain itu, bentuk-bentuk relasi sosialdalam artian tingkat kerekatan dan keretakan sosial penting untuk dikaji agardapat ditentukan target pencapaian intervensi yang relevan dengan kebutuhandan dinamika yang terjadi di lokalitas. Namun demikian, tidak berarti bahwaabsennya kasus kekerasan dan intoleransi di sebuah daerah menunjukkanmantapnya integrasi sosial antar umat beragama di daerah tersebut. Bisa jadikondisi demikian dikarenakan kebijakan politik dan sosial setempat berhasilmemaksa kelompok-kelompok di luar mainstream menerima kondisi-kondisi damainegatif tanpa reserve.

Disamping analisis masalah, modul ini juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam mempromosikan kebebasan beragama untuk integrasi sosialdi masyarakat. Belajar dari pengalaman, selain mempertimbangkan prinsipkesetaraan, partisipasi, inklusi, dan non-diskriminasi, aktivitas-aktivitas yangdipilih perlu menekankan dampak sosial serta adanya proses transfer nilai antarapeserta yang berbeda agama dan keyakinan. Dalam istilah Eboo Patel, pendiri

- vii -

- viii -

Interfaith Youth Core (IFYC) di Amerika Serikat, aktivitas-aktivitas tersebut haruslahmengandaikan pertemuan antar budaya, aksi sosial dan refleksi keagamaansekaligus. Salah satu contoh aktivitas dalam kerangka ini adalah penanaman100.000 pohon untuk penghijauan kota yang melibatkan remaja lintas agama,dimana mereka menyelingi kegiatan pelestarian lingkungan hidup tersebutdengan diskusi partsipatoris tentang etika merawat lingkungan menurut masing-masing agama. Lewat program-program seperti itu, peserta diharapkan justrusemakin menghayati dan memperkuat kecintaan kepada budaya dan tradisikeagamaannya sembari mampu mengembangkan nilai-nilai bersama yang dapatmenyatukan mereka dalam bingkai keragaman.

Akhirul kalam, kehadiran karya ini semoga dapat memberikan kontribusiberarti bagi penguatan relasi umat beragama yang dilandasi oleh penghargaanterhadap hak-hak asasi setiap warga dan penerimaaan yang tulus terhadapkehadiran semua kelompok keagamaan dan keyakinan untuk berperan positifdalam mencapai tujuan-tujuan keadilan sosial bagi semua. Semoga!

Irfan AbubakarDirektur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kebebasan untuk beragama dan berkepercayaan (KBB) merupakanpersoalan krusial. Bahkan dalam Hak Asasi Manusia (HAM), KBB adalah

salah satu hak yang paling dasar, yang tidak boleh diingkari (non-derogable rights).Tetapi masalah ini terus mengundang perdebatan di kalangan sebagian besarmasyarakat Islam, termasuk di Indonesia, tentang hak seseorang boleh beragamaataupun tidak beragama—dan yang lebih penting lagi adalah ketika seseorangmasuk ke dalam satu agama (misalnya Islam), maka apakah ia juga bebas memilihmazhab tertentu dalam agama tersebut. Atau sebaliknya, dia bebas untuk tidakterikat sama sekali dengan mazhab apa pun yang dianggap benar dan ortodoks.Termasuk di sini isu pindah agama. Bolehkan seseorang pindah agama atasdasar pilihan nuraninya.

Pemahaman masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya sebagianbesar yang Muslim, belum selesai dengan isu filosofis dan teologis dari KBB ini.Oleh karena itu setiap usaha untuk membuat pelatihan dan modul yang akanmembawa pemahaman yang mendalam mengenai masalah KBB, seperti modulini, patut untuk diapresiasi. Saya sangat menghargai, dan menganggap usahayang dilakukan oleh CSRC UIN Syarif Hidayatullah ini sebagai terobosan yangbelum banyak dilakukan di Indonesia. Pertamakali saya ingin mengucapkanproficiat, selamat, atas terbitnya modul ini. Sebagai orang yang bekerja jugadalam isu kebebasan beragama, saya dapat membayangkan proses panjang yangperlu dilalui untuk bisa menyelesaikan sebuah modul seperti ini. Sebuah pekerjaanyang tidak mudah. Tapi CSRC dapat menyelesaikannya dengan sempurna,sehingga kita sekarang dapat melakukan pelatihan KBB dengan urutan prosesyang sudah mapan diteliti oleh CSRC.

Salah satu hal kendala mengapa pemahaman tentang KBB belum selesai diIndonesia (walaupun sudah sangat tegas dalam konstitusi berkaitan denganjaminan KBB, seperti tertulis dalam modul ini), persoalan KBB di Indonesia—dan banyak negara yang mayoritas penduduknya Muslim—tidak bisa dilepaskandari masalah teologi. Kita tidak bisa bicara KBB pada sebagian besar masyarakatIslam di Indonesia, sebelum menyelesaikan masalah teologinya: yaitu bahwasecara teologis tidak ada masalah dengan KBB. Oleh karena itu saya inginmengantar modul promosi KBB ini dengan memperlihatkan argumen teologisuntuk KBB, dan bahwa spirit KBB itu ada dalam Islam (dan juga tentunya dalam

PengantarBudhy Munawar-Rachman

agama lain, Kristiani, Hindu dan Buddha, seperti saya baca dalam banyak bukuantaragama).

Al-Qur’an—seperti juga saya yakini ada pada Kitab Suci lain—menurut sayamemandang persoalan hak beragama dan berkepercayaan sebagai sesuatu yangsangat penting bagi manusia. Hal ini menyangkut pilihan manusia yang palinghakiki untuk percaya atau tidak percaya, iman atau tidak beriman kepada sesuatuyang dipandang ultim dalam kehidupan ini. Paul Tillich menyebutnya sebagai“ultimate concern”. Ultim karena beragama atau tidak beragama tidak sekadarmenyangkut keyakinan, tetapi lebih dari itu keputusan iman menyangkut soaljalan hidup, yang akan berujung pada masalah pertanggungjawaban kelak diakhirat (dalam agama Kristen disebut sebagai persoalan eskatologis dansoteriologis). Islam mengungkapkan ini dengan pernyataan yang sangat lugasdan tegas sebagaimana tertuang dalam al-Qur’an 2:256, “Tidak ada paksaandalam beragama”. Ayat ini adalah dasar dari argumen teologis untuk KBB. Sebuahargumen teologis yang dapat diuniversalkan, sehingga sejalan dengan KBB.

Menurut keterangan sebab turunnya (asbâb al-nuzûl), ayat ini diturunkankepada penduduk Anshar di Madinah. Pada saat itu, banyak dijumpai di kalanganpenduduk Anshar yang memiliki anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan,dan mereka telah menjadikan anak-anak mereka penganut agama Yahudi atauKristen, dua agama yang mendahului Islam. Ketika Tuhan menyampaikan risalahIslam kepada Nabi Muhammad dan umatnya, penduduk Anshar ini mempunyaikeinginan untuk memaksa anak-anak mereka yang sudah beragama Yahudi danKristen itu agar masuk dan memeluk agama baru, Islam. Sebagai jawaban danpenjelasan atas keinginan mereka untuk mengonversi putra-putri mereka kepadaIslam, kemudian turunlah ayat tersebut. Intinya, Tuhan melarang merekamelakukan pemurtadan secara paksa terhadap anak-anak mereka agar pindahke Islam.

Ayat “tidak ada paksaan dalam beragama” ini menegaskan bukan hanyaaspek toleransi, tapi juga adanya nilai kasih sayang dalam agama. Tidakdiperkenankan adanya paksaan, karena sesungguhnya antara kebaikan dankezaliman sudah jelas. Memaksakan kehendak untuk beragama bukanlah hakmanusia. Sebab permasalahan iman seseorang harus betul-betul berangkat darikesadaran hati yang tulus (pilihan nurani), ikhlas, dan tanpa paksaan siapapun.Dalam bahasa etika, basis dari KBB ada dalam hati nurani atau kesadaran moralterdalam. Memaksa manusia untuk beriman, selain berlawanan dengankebebasan manusia, juga bertentangan dengan kehendak dan iradah Allah. Karenapada dasarnya agama itu satu, tetapi syariatnya berbeda-beda.

Ayat diatas menegaskan bahwa tidak dibolehkan memaksa seseorangmemeluk agama Islam karena agama ini begitu nyata dan terang, dan argumenserta pikiran yang menopangnya demikian kuat dan meyakinkan, sehingga tidakperlu memaksa siapa pun untuk memasukinya. Barangsiapa menerima hidayahTuhan, dan membuka hatinya terhadap kebenaran dan punya kebijaksanaan untukmengerti argumen, maka ia akan menerimanya dengan sukarela (argumen

- x -

- xi -

inklusif seperti ini ada pada semua agama). Tetapi apabila seseorang tidak melihatalasannya (dan dipaksa masuk Islam) maka masuk Islamnya akan sia-sia saja.Oleh karena itu, KBB merupakan the first freedom, dalam istilah debat KBB diAmerika Serikat, ketika negara ini baru didirikan. Kebebasan pertama yang harusdijamin sepenuhnya oleh negara yang sama sekali netral agama.

Tuhan tidak menetapkan paksaan untuk memeluk Islam, melainkanmenyerahkannya kepada kebebasan memilih. Apalagi Q. 10:99 dan 16:93menguatkan pandangan ini. Sekiranya menurut kebijaksanaan Tuhan, manusiaharus dipaksa memeluk suatu agama, maka Tuhan akan menciptakan manusiasemua dalam satu agama. Tetapi, Tuhan tidak berbuat demikian, dan membiarkanseluruhnya pada penerimaan sukarela manusia sendiri.

Jadi ayat “tidak ada paksaan dalam beragama” merupakan prinsip universaldari agama untuk KBB. Manusia mendapatkan kebebasan dari Tuhan untukmemilih beragama atau tidak beragama. Itu berarti konsekuensinya, Islam toleranatas keberadaan agama-agama dan pengikut-pengikut lainnya serta memberikanhak hidup sepenuhnya bagi mereka untuk sama-sama berkembang. Karenanya,tidak bisa dibenarkan jika (misalnya) kaum Muslim melakukan intimidasi atasnama agama atas penganut agama-agama lain. Ini bukan hanya melanggar HAM,tapi lebih dari itu melanggar prinsip paling dasar agama itu sendiri, yaitukebebasan.

Ayat tentang tidak ada paksaan dalam hal beragama dan berkepercayaanini mengandung dua sudut pandang hukum. Pertama, mengarisbawahi tidak bolehada paksaan sedikit pun untuk beragama dan berkeyakinan. Kedua, hukum agamamelarang membebani atau menekan manusia untuk beragama dan berkeyakinandalam situasi terpaksa. Sesuai dengan hakikat pembentukan iman, paksaan akanmenyebabkan manusia bekerja di bawah pengaruh eksternal, bukan dorongankeyakinan batin atau nurani. Keberagamaan tidak akan pernah menjadi matangdan berkembang, selama keberagamaan itu dimotivasikan oleh hal-hal yangeksternal (alasan ekstrinsik, bukan intrinsik). Ini adalah prinsip otonomi dalamberagama (yang dilawankan dengan prinsip heteronomi yang mengacukeberagamaan pada hal eksternal). Semua agama mendorong keberagamaanyang intrinsik. Itu sebabnya KBB adalah hak yang tidak bisa diingkari.

Dengan demikian, ayat yang menjelaskan “tidak ada paksaan dalamberagama” dengan gamblang menerangkan konsep kebebasan beragama dalamajaran agama (bahkan agama-agama). Agama tidak dipaksakan kepada siapapun karena memang tidak bisa dan tidak boleh. Tidaklah benar tindakan memaksaseseorang memeluk sesuatu agama, dan tidak praktis pula. Semua agama tidakmembenarkan cara itu, bahkan mengutuknya. Pemaksaan menghancurkan seluruhkonsep tanggungjawab yang didasarkan pada fakta bahwa kehidupan duniawiseorang manusia merupakan satu ujian di mana ia diberi kebebasan untukmemilih. Ironisnya, biasanya seseorang yang berada dalam agama tertentuditekan dan dipaksa untuk mengikuti pendapat dan keyakinan resmi. Kalau adayang berbeda dari pendapat dan keyakinan resmi ia akan dimusuhi, bahkan

- xii -

dimurtadkan. Padahal tidak ada satu ayat pun dari al-Qur’an yang menyatakanbahwa seseorang yang murtad, berpindah agama, atau sesat keyakinan danpemikiran, harus dipaksa atau dihukum dengan hukum tertentu.

Dalam sejarah fiqh, riddah (hukum murtad) dalam praktiknya lebih banyakmenjadi racun pembunuh bagi benih-benih kreativitas intelektual para ulama.Tuduhan murtad, bid’ah, khurafat dan kafir telah menyeret banyak ulama yangpada kemudian hari malah dianggap pahlawan dalam disiplin ilmu tertentu,misalnya Abu Husain al-Hallaj dan Imam Abu Ishaq. Konsep riddah semacam inipada zaman sekarang harus dipertanyakan karena bertentangan denganperspektif KBB yang spirit dasarnya diakui dan tidak bertentangan dengan agama-agama.

Karenanya kandungan ayat “tidak ada paksaan dalam beragama”menunjukkan bahwa Islam sama sekali jauh dari penetrasi dakwah melaluikekerasan. Artinya ayat ini menolak asumsi bahwa agama yang dibawa NabiMuhammad itu boleh disebarkan dengan kekerasan. Nabi menyampaikanrisalahnya dengan kasih sayang dan tidak pernah membenarkan ataumenganjurkan pemaksaan dan sikap agresif untuk mengislamkan orang.Bagaimana mungkin Nabi akan membenarkan cara yang jahat dan tidak alamiitu dalam mengislamkan orang, sedang Nabi sendiri berjuang menentang sistempemaksaan itu selama 23 tahun. Orang-orang Quraisy Makkah telah berusahadengan segala daya untuk dengan paksa memalingkan Nabi dari agamanya dankembali kepada kepercayaan mereka; bahkan mereka memaksa Nabimeninggalkan negerinya, tetapi tidak pernah Nabi menyerah pada rencana-rencana agresi mereka dan beliau terus menjalankan agamanya.

Di Madinah Nabi membela prinsip menentang agresi dan menunjukkan:bahwa melarang orang menjalankan agama mereka atau memaksa orangmenganut agama lain adalah sama sekali salah. Oleh karena itu, ajaran agamayang melarang pemaksaan agama, penodaan agama dan melarang pengrusakansarana atau aset milik agama lain adalah bentuk kearifan Tuhan dalammembangun peradaban kebebasan beragama (Q. 6:108). Negara Madinah yangberdasarkan Piagam Madinah, sebuah negara kota yang disemaikan NabiMuhammad, adalah sebuah prototipe negara pluralis-moderat yang menghargaiKBB. Di negara kota ini terdapat komunitas Muslim (1500 orang), kaum Yahudi(4000 orang), dan kaum musyrik Arab (4500 orang). Masing-masing komunitasdapat hidup berdampingan secara damai. Karena itu sebenarnya Piagam Madinahdapat dijadikan sebagai sumber blueprint yang memungkinkan dasar teologisatas penerimaan konstitusi modern yang baik dalam hal pembagian kekuasaan.

Sebagai ajaran yang kosmopolit, Islam (dan agama-agama pada umumnya)tidak berwatak natif. Artinya, Islam tidak pernah melarang umatnya untukberhubungan dengan komunitas lain. Islam juga tidak pernah mengajarkan kepadaumatnya untuk memaksa orang lain agar memeluk Islam. Islam justru mengutuktindakan pemaksaan dalam bentuk apapun, termasuk pemaksaan untuk menganutsuatu agama atau kepercayaan tertentu. Kebebasan beragama yang dipolakan

- xiii -

al-Qur’an sejalan dengan fitrah manusia yang secara hakiki menginginkankebebasan. Tuhan yang menciptakan fitrah manusia tentu sangat memahamibahwa manusia tidak akan berdaya apabila dipaksa untuk menerima ajaran-Nya. Metode penetapan hukum Tuhan yang secara bertahap diajarkan al-Qur’anadalah bukti kemahaadilan Tuhan dalam menerapkan kebebasan. Metode inisekaligus merupakan pendidikan bagi manusia dalam upaya menerapkankehidupan demokrasi dalam masyarakat. Tuhan mengetahui bahwa masalahpilihan beragama adalah masalah nurani manusia yang korelasinya berhadapandengan fanomena empirisisme kehidupan manusia itu sendiri.

Dengan tegas, al-Qur’an lebih menganjurkan untuk saling “berkenalan”,“bersahabat” (li-ta’ârafû), “berdialog” (jâdilhum billatî hiya ahsan), dan tidakmemerlukan pemaksaan untuk menganut agama tertentu termasuk agama Islam(lâ ikrâha fî al-dîn). Sikap Islam dalam hubungan antaragama ini jauh melebihidaripada sekadar toleransi. Islam meyakini keberadaan agama-agama lain, danmengajak para penganut agama-agama lain untuk bersama-sama mencari danmendapatkan titik temu, kalimat-un sawâ’ (common word, dalam istilah yangsangat populer sekarang ini) di antara semua agama dalam menjunjung tinggiprinsip-prinsip ketuhanan dan kemanusiaan. Islam menegaskan KBB, danmengakui hak-hak seluruh umat beragama, termasuk hak-hak minoritas non-Muslim.

Ada banyak ayat al-Qur’an yang diwahyukan setelah hijrah ke Madinah pada622 M yang menekankan kohesi internal komunitas Muslim, dan berusahamembedakannya dari komunitas-komunitas lain dalam terma-terma permusuhandan antagonistik. Selama masa Madinah, al-Qur’an berulang-ulangmemerintahkan umat Islam untuk saling menolong antara satu dengan yanglain, dan untuk tidak tolong menolong dengan non-Muslim, serta memerangimereka yang berkawan dan bersekutu dengan non-Muslim. Sehingga ayat-ayatal-Qur’an (3:28; 4:144; 8:72-73; 9:23 dan 71; dan 60:1) mewajibkan umat Islammenghindari kaum kafir sebagai awliyâ’ (kawan, pendukung) sertamemerintahkan pertemanan dan mendorong kerja sama di antara umat Islamsendiri. Demikian pula Q. 5:51 menginstruksikan kaum Muslim untuk tidakmengambil kaum Yahudi dan Kristen sebagai pelindung (awliyâ’), seperti merekamemperlakukan umat Islam yang lain, dan barang siapa (orang Muslim) yangbekerjasama dengan mereka (untuk berkawan), maka ia menjadi salah seorangdari golongan mereka.

Fakta historis di masa-masa akhir kehidupan Nabi di Madina ini menjadikanberkembangnya perbedaan-perbedaan yang mengarah kepada diskriminasi yangnanti akan sangat menonjol dalam hukum Islam. Dalam dinasti Utsmaniyahterdapat kisah yang menarik disimak, yaitu tatkala raja hendak membunuh orang-orang Kristen, karena mereka bertarung dengan penduduk al-Bunduqiyah, As’adZamah, mufti pada waktu itu menentang keras kebijakan raja. Bahkan bila rajabersikeras akan membunuh orang-orang Kristen, sang mufti mengancam akanmendongkel kekuasaannya, karena secara nyata telah melanggar hak

- xiv -

perlindungan kaum Muslim terhadap ahl al-dzimmah. Dzimmah berarti perjanjian, keamanan dan jaminan. Ahl al-dzimmî secara

etimologis berarti orang yang terikat pada perjanjian. Kalimat tersebutmengisyaratkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terikat dengan janjiAllah, Rasul-Nya dan kaum Muslim, untuk dapat hidup dibawah panji Islam denganaman dan tentram. Konsep ahl al-dzimmah merupakan cikal bakal munculnyadiskriminasi terhadap non-Muslim. Dalam kitab-kitab fiqh, ahl al-dzimmah adalahkomunitas non-Muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawahtanggungjawab dan jaminan kaum Muslim. Mereka mendapat perlindungan dankeamanan. Mereka juga mendapatkan hak hidup dan tempat tinggal di tengah-tengah komunitas Muslim. Dalam kitab-kitab fiqh ahl al-dzimmah merupakankalangan yang dituntut dengan sejumlah kewajiban, tapi tidak mendapatkan hakyang sejajar dan setara sebagai komunitas Muslim. Atas dasar ini, ahl al-dzimmahsering disebut sebagai kelompok warga negara kelas dua.

Menurut saya, konsep ahl al-dzimmah perlu ditinjau kembali. Terdapatperbedaan yang tajam antara semangat yang dibawa al-Qur’an dan Hadis Nabiuntuk memberikan perlindungan terhadap ahl al-dzimmah di satu sisi, dan disisi lain nuansa fiqh yang cenderung mendiskriminasi mereka.

Persoalan mengenai hak-hak non-Muslim merupakan permasalahan yangtidak pernah selesai. Ada kecenderungan di sebagian orang yang berpendapatbahwa diskriminasi atas dasar agama telah menjadi salah satu sumber konflikbahkan perang antarsesama manusia. Kekhawatiran ini didukung oleh realitasadanya gerakan kaum Islam fundamental atau Islam radikal yang selalubersemangat untuk menghancurkan agama lain. Ini dipertegas dengan istilah-istilah yang muncul dalam fiqh lama, tapi masih menjadi wacana pada masamodern sekarang ini, yaitu dâr al-harb (daerah perang) dan dâr al-Islâm (daerahdamai) dalam literatur-literatur Islam, di mana masih kuatnya keyakinan bahwadâr al-harb tidak dilindungi hukum (menurut perspektif hukum Islam). Dâr al-Islâm tetap harus berjihad hingga dâr al-harb lenyap dan masyarakat yangberagama lain yang masih ingin tetap berpegang pada agamanya sebagaipenganut agama tersendiri akan dibiarkan, tetapi mereka harus menjalankanbeberapa kewajiban yang tidak ringan, antara lain harus tunduk kepada aturan-aturan Islam dan tinggal di daerah dâr al-islâm dengan terikat kepada hukummasyarakat Islam, sebagai penduduk yang harus membayar pajak kepadamasyarakat Islam.

Oleh karenanya, umat Islam harus mengembalikan konsep ahl al-dzimmahpada semangat awalnya, yaitu sebagai pembelaan dan perlindungan terhadapnon-Muslim. Sikap seperti ini merupakan komitmen utama al-Qur’an untukmenghormati setiap keturunan Adam dan bersikap egaliter kepada sesamamanusia, karena mereka diciptakan dari satu asal-muasal. Dalam sejumlah Hadis,Nabi sebenarnya memberikan pandangan yang amat toleran terhadap ahl al-dzimmah, di antaranya, Barang siapa menyakiti seorang dzimmî, maka sayaadalah musuhnya. Dan barang siapa menjadi musuh saya, maka saya akan

- xv -

memusuhinya di hari Kiamat. Dalam Hadis lain disebutkan, Barang siapamembunuh salah seorang dari ahl al-Dzimmah, maka ia diharamkan dari indahnyasurga.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa perbedaan agama tidakmenyebabkan adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap agama lain.Transformasi ide-ide lama seperti konsep ahl al-dzimmah yang sudahdiprogresifkan, juga perlu didialogkan dengan perspektif KBB. Dialog konsep-konsep teologis lama dengan perspektif baru—yang biasa disebut dengan“norma-norma internasional baru”—akan menjadikan pandangan teologimasyarakat Islam di Indonesia sejalan dengan KBB. Dan oleh karena itumasyarakat Islam di Indonesia akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan KBBini.

Nurcholish Madjid pernah menekankan perlunya umat Islam belajar darisejarah Nabi, dan awal perkembangan Islam. Dalam sejarah politik umat Islam,kelompok minoritas non-Muslim seakan-akan berada dalam surga dan mendapatpenghormatan sangat tinggi (dengan acuan masa itu). Ini berkat konsep toleransiIslam, di samping konsep Islam tentang kontinuitas agama-agama. Orang-orangMuslim menyimpan rasa dekat atau afinitas tertentu kepada mereka (non-Muslim, khususnya Yahudi dan Kristen). Islam adalah agama yang menjadi rahmatbagi seru sekalian alam. Rahmat Islam tersebut terbukti secara historis sejakempat belas abad lalu, dan masih bisa memberi inspirasi untuk masa kini. Tidaksedikit golongan minoritas non-Muslim yang dapat bernapas lega sertamenikmati nikmat perdamaian, persaudaraan dan persamaan di negara yangmayoritas penduduknya beragama Islam.

Menengok sejarah Nabi, kita akan menemukan bahwasannya tatkala Nabimenegakkan kekuasaan Islam di Madinah, tugas pertama kenegaraan yang beliaukerjakan, dalam rangka menjalin hubungan harmonis dengan warga negara non-Muslim adalah mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah sekitarnya yang masihenggan memeluk Islam. Di antara mereka terdapat golongan Yahudi dan Kristen.Terhadap mereka, Nabi mendudukkannya sejajar dalam konteks kewarganegaraandengan Muslim yang berkuasa saat itu. Sebagai warga negara, merekadiperlakukan sama dalam hak dan kewajiban, tanpa ada praktek-praktekdiskriminatif, intimidatif dan kesombongan superioritas.

Dari analisis sejarah Nabi tampak jelas bahwa Islam tidak mengenalterminologi minoritas non-Muslim yang boleh didiskriminasi pada saat kaumMuslim berkuasa. Pernyataan tersebut dapat diperkuat dan dipertegas darikandungan al-Qur’an (Q. 60:8). Dari sini dapatlah diambil kesimpulan bahwa al-Qur’an dengan tegas memerintahkan agar berbuat baik dan berlaku adil terhadaporang-orang non-Muslim, dan Islam menghalalkan untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka ahl al-dzimmah, juga menghalalkan sembelihan mereka(Q. 5:5). Bagi mereka sangat jelas, bahwa Islam membolehkan berdirinyamasyarakat dunia, yang di dalamnya tidak ada pengasingan oleh orang Islamterhadap pemeluk agama lain, dan tidak ada penghalang bagi pemeluk agama

- xvi -

yang berbeda yang berada di bawah naungan masyarakat Islam untuk hidup,beibadat, dan beraktivitas. Sehingga, tidak ada pertentangan antara konsep Islammengenai ahl al-dzimmah dengan konsep kewarganegaraan. Bahkan konsep ahlal-dzimmah sejalan dengan konsep kewarganegaraan, yang mana setiappenganut agama dan aliran kepercayaan mesti mendapat perlindungansebagaimana mestinya, sesuai dengan undang-undang dan konsensus bersama(konstitusi).

Dengan demikian, perlakuan diskriminatif terhadap ahl al-dzimmah samasekali tidak mendapat pembenaran dalam Islam. Apalagi dalam sebuah negarayang menganut sistem demokrasi, yang mana setiap warga negara mempunyaihak yang sama. Karena itu, fiqh lama sudah seharusnya ditinggalkan karenatidak cukup memadai dalam menjawab persoalan-persoalan kekinian yangteramat kompleks, apalagi jika mempertahankan sikap ketatnya terhadap ahl al-dzimmah. Fiqh lama mesti direformasi dan merujuk pada semangat awalnyasebagai komitmen untuk membangun toleransi, kesepahaman dan kesetaraanantara penganut agama. Fiqh sejatinya, dapat membawa pesan-pesan moralnyaguna mengukuhkan semangat pluralisme dan kebebasan beragama.

Pandangan-pandangan teologis tentang KBB ini saya tulis sebagai pengantaruntuk menegaskan bahwa sebagai Muslim (atau seorang yang beragama) tidakada pertentangan antara Islam (atau agama-agama) dan perspektif KBB, yangmerupakan bagian dari HAM. Bahkan sebaliknya sebagai seorang Muslim (atauseorang beragama) harus mendukung sepenuhnya KBB, karena ini adalah bentukmodern dari “cara” bagaimana spirit Islam atau agama-agama pada umumnyabisa menjadi kenyataan. Sehingga antara keislaman atau agama-agama, ide-idemodern seperti perspektif KBB, dan keindonesiaan yang wujud melaluipelaksanaan konstitusi, akan berjalin-berkelindan, saling memperkuat, danmemperkaya, sehingga kita berharap dapat menyaksikan sebuah perlindunganKBB di Indonesia yang unik, karena adanya dimensi religius yang kental sekalidalam masyarakat Indonesia.

Selamat mendalami KBB dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh CSRCini.

Budhy Munawar-RachmanAktivis kebebasan beragama. Sekarang bekerja sebagai Program Officer The AsiaFoundation dan Dosen Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta.

Latar belakangSebagai sebuah negara yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh warga negara Indonesia dijamin oleh

konstitusi untuk menganut agama dan keyakinannya. Tak ada satu orang pundan kelompok manapun yang dapat melarang, meniadakan atau memaksakanagama dan keyakinan pada setiap warga negara sebagaimana dijelaskan padaPasal 28E UUD 1945 hasil amandemen, ayat 1 dan 2, bahwa setiap orang bebasmemeluk agama, beribadat menurut agamanya, meyakini kepercayaan, danmenyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Artinya, tidak adakeraguan lagi bahwa konstitusi negara kita sudah sangat jelas menyatakan danmenjamin setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menganut agama dankeyakinan tertentu. Tidak hanya itu, prinsip kebebasan beragama danberkeyakinan di negeri ini semakin mendapatkan kekuatannya setelah Indonesiameratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)melalui UU No. 12/2005 serta UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Inimenunjukkan bahwa Indonesia semakin perduli terhadap pentingnya kebebasanberagama dan berkeyakinan bagi para warganya.

Apabila dalam konteks negara hukum, kebebasan beragama dan berkeyakinanmerupakan hak paling dasar yang tidak bisa diintervensi oleh apa pun, makadalam perspektif Islam sendiri, keberagamaan yang sejati mensyaratkankebebasan atau kemerdekaan. Keluhuran manusia terletak pada kebebasannya.Karena tanpa adanya kebebasan atau kemerdekaan manusia, maka tidak akanada tanggung jawab (taklif) dan balasan baik buruk. Hanya dengan kebebasan,doktrin tanggung jawab bisa diterima dan masuk akal. Kemerdekaan manusiaadalah asas keberagamaan yang sejati. Pemaksaan dan keterpaksaan untukberagama melahirkan kepalsuan dan kepura-puraan. Dalam Islam, kesadaransendiri, tanpa ada paksaan pihak lain, menjadi dasar hukum, sehingga balasanpahala dan dosa dimungkinkan berlaku. Seseorang yang melakukan tindak pidanamisalnya, akan terbebas dari hukum apabila ia terbukti dipaksa orang lain. Olehkarena itu Islam tidak boleh dipaksakan agar dianut oleh orang yang bukanMuslim. “Tidak ada paksaan dalam agama,”1 begitu al-Qur’an menjelaskan. Demi

Pengantar Editor

1 Al-Qur’an, Surat al-Baqarah [2]: 256.

menjaga kebebasan beragama, al-Qur’an juga memerintahkan agar seorangMuslim bersikap toleran kepada penganut agama lain, “Bagimu agamamu, danbagiku agamaku”.2 Pesan yang sama juga direkam al-Qur’an dalam kesempatanlain, “Bagi kami amal perbuatan kami, dan bagi kamu amal perbuatanmu.”3

Konstitusi negara dan Islam sendiri sangat jelas memberikan dasar kepadakita bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan agama dankeyakinan masing-masing. Sementara dari perspektif budaya, kebebasanberagama dan berkeyakinan justru mendapat tempat utama bukan hanya sejakberakhirnya kolonialisme, tetapi sejak Kerajaan Majapahit berjaya di bumiNusantara melalui adagium gubahan Empu Tantular4 yang dikenal denganBhinneka Tunggal Ika. Prinsip yang sangat khas dan menjadi kepribadian bangsaIndonesia itu dimaksudkan sebagai pengakuan positif kepada keragaman orientasikeagamaan dalam masyarakat, karena tujuan dan hakikat manusia itu satu dansama, yaitu berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbuat baik kepadasesama mahluk.5 Artinya, masyarakat Indonesia sesungguhnya sudah sejak lamamengenal dan memiliki budaya yang menjunjung tinggi dan menghormatikeragaman agama dan keyakinan melalui doktrin Bhinneka Tunggal Ika. Dengankata lain, penghormatan terhadap keragaman agama dan keyakinan bukanlahbarang baru yang diimpor dari luar oleh bangsa Indonesia, tetapi merupakananak kandung dari nenek moyang sendiri yang sangat absah dan sudah adasejak ratusan tahun lalu.

Dengan berbagai perspektif tersebut, kita memiliki pendasaran yang kuatuntuk menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Perspektifnormatif yang demikian seakan tak memberi celah kepada kita untuk tidakmenghargai dan menghormati kebebasan beragama atau berkeyakinan. Namundalam praktiknya, gambaran ideal di atas ternyata tidak berbanding lurus dengankenyataan di lapangan. Untuk waktu yang lama, kita masih sering disuguhkandengan berbagai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutamayang dilakukan terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan dankepercayaan. Tragedi yang belum hilang dalam ingatan kita terkait hal ini adalahkekerasan yang menimpa Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Bantendan beberapa kasus-kasus lainnya tentu saja. Bahkan dalam catatan sejumlahlembaga (CRCS, the Wahid Institute, Setara Institute) yang memiliki perhatianterhadap isu ini, sepanjang tiga tahun terakhir (2007-2010), kasus-kasuspelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan justru mengalamipeningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Realitas kelabu ini tentu saja bukan hanya mencerminkan masalah intoleransidan diskriminasi dalam ranah kehidupan sosial, melainkan juga menunjukkan

2 Al-Qur’an, Surat al-Kafirun [109]: 6.3 Al-Qur’an, Surat asy-Syuura [42]: 15.4 Empu Tantular adalah Pujangga Kerajaan Majapahit abad ke-14.5 Nurcholish Madjid, Indonesia Kita, (Jakarta: Paramadina dan Gramedia, 2004), h. 97.

- xviii -

bahwa bangunan hukum kita, cara kita menghayati agama dan budaya belumlahsepenuhnya memberikan jaminan yang adekuat bagi kebebasan beragama danberkeyakinan. Kendati norma-norma yang tertera dalam konstitusi, agama danbudaya begitu ideal, namun aturan hukum dan mekanisme sosial yang mengikatyang ada di bawahnya belumlah sungguh-sungguh menerjemahkan ideal-idealtersebut secara konsisten. Artinya, perlu ada usaha serius untuk merapatkanjarak antara nilai ideal konstitusi, hak asasi manusia, agama, dan budaya denganrealitas kongkrit dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Dalam konteksinilah penerbitan modul pelatihan kebebasan beragama dan integrasi sosial inimemiliki makna penting.

Sebagai sebuah modul pelatihan yang diperuntukkan bagi komunitas lintasagama, modul ini sengaja menggunakan “integrasi sosial” sebagai perspektif.Penggunaan perspektif tersebut berangkat dari sebuah pendasaran kuat bahwaperspektif ini menawarkan sebuah kondisi di mana suatu masyarakat bisamenyatu dalam sebuah keragaman. Kondisi itu dimungkinkan karena integrasisosial didefinisikan sebagai suatu kesukarelaan sosial yang menerima setiapindividu maupun kelompok yang berbeda-beda untuk berperan aktif dalamkehidupan masyarakat secara terbuka dan partisipatif. Artinya definisi tersebutmengandaikan adanya prinsip-prinsip: inclusion (memasukkan semua komunitasmasyarakat ke dalam suatu tatanan, negara misalnya), regocnition (semuakomunitas masyarakat diakui), dan participation (semua komunitas masyarakatberperan aktif).

Melalui prinsip-prinsip di atas, diharapkan tidak ada lagi peniadaan terhadapkelompok minoritas masyarakat yang berbeda agama; tidak ada lagi pembiaranterhadap perlakuan diskriminatif pada kelompok masyarakat minoritas yangberbeda keyakinan; dan tidak ada lagi pengingkaran hak terhadap kelompokminoritas yang berbeda suku dan etnis. Dalam konteks negara demokrasi, melaluiprinsip-prinsip tersebut, negara bisa dan harus memasukkan semua komunitaske dalam jangkauannya, mengakui semua hak-haknya, serta mengajak semuanyauntuk melibatkan diri dalam aktivitas sosial kemasyarakatan dan kenegaraan.Sehingga dengan demikian, tujuan integrasi sosial untuk menciptakan sebuahmasyarakat yang stabil, aman dan berkeadilan untuk semua, di mana setiapindividu aktif mengambil bagian, dengan hak dan kewajibannya masing-masing,bisa dicapai.

Struktur ArgumenLatar belakang di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa tantangan

promosi kebebasan beragama dan berkeyakinan di negeri ini masih relatif banyak.Artinya kerja para aktivis dan pegiat lintas agama dan perdamaian justru bukansemakin mudah, tetapi penuh tantangan yang tidak saja datang dari anasir-anasir kelompok-kelompok radikal, tetapi kadang kala dari anasir-anasir negaradi mana kebijakan mereka sering menyalahi semangat kebebasan beragama danberkayakinan. Dalam banyak hal negara justru bersumbangsih pada keretakan

- xix -

sosial, bukan pada kerekatan sosial. Negara yang sedianya menjadi semen perekatsosial bagi para warganya, tetapi justru berfungsi sebaliknya: mendorong padaperceraian sosial.

Untuk itu kehadiran modul ini dimaksudkan melengkapi informasi danpengetahuan teoritis dan praktis seputar promosi kebebasan beragama danberkeyakinan untuk integrasi sosial. Modul ini diharapkan dapat menjadi bahanbacaan dan acuan bagi para aktivitis lembaga swadaya masyarakat, pemangkukebijakan, civil society organization, ormas-ormas keagamaan, individu-individu,dan khalayak umum yang mengabdikan waktunya untuk membuat perubahanpada upaya promosi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Karenaperspektifnya menggunakan integrasi sosial, maka modul ini memberi perhatianlebih pada promosi kebebasan beragama dan berkeyakinan yang berpijak di atasprinsip-prinsip integrasi sosial seperti pengakuan, partisipasi, dan lainsebagainya.

Struktur argumen modul pelatihan ini berupaya untuk memberikan panduansecara teoritik maupun praktis dalam mempromosikan kebebasan beragama danberkeyakinan untuk mendorong terciptanya kerekatan sosial. Ia tidak hanyamelihat promosi kebebasan beragama dan berkeyakinan dari perspektif hak asasimanusia dan hukum semata, tetapi juga meluaskan persepektifnya denganmemasukkan tinjauan agama, khususnya Islam, serta tinjauan budaya Indonesia.Oleh karena itu bagian awal modul ini, terutama setelah bagian sesi perkenalan,masuk pada materi tentang “Integrasi Sosial.” Materi ini penting ditempatkan dibagian awal sebagai perspektif dalam melihat promosi kebebasan beragamadan berkeyakinan. Perspektif integrasi sosial menyuguhkan berbagai kerangkateoritik yang memandu modul ini pada struktur argumen berikutnya di bagiandua: “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Perspektif HAM.” Bagianini melihat sejuah mana nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusiamemberikan ruang yang cukup pada upaya promosi kebebasan beragama danberkeyakinan.

Bagian tiga membahas “Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: TinjauanAgama dan Budaya.” Materi pada bagian ini tidak kalah pentingnya denganmateri-materi lain, karena sementara kalangan melihat bahwa promosi kebebasanberagama dan berkeyakinan itu seakan-akan hanya bersumber dari nilai-nilaiperadaban Barat. Padahal, dalam nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia sendiri,prinsip kebebasan beragama memiliki ruang yang cukup sentral. Bagian empat“Analisis Kasus-kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan”; dan bagian lima“Metode Membangun Masyarakat Agama yang Toleran untuk Integrasi Sosial.”Dua materi terakhir ini lebih difokuskan pada studi kasus dan langkah-langkahstrategis dalam menciptakan perdamaian dengan harapan para pemangkukepentingan mengenali dan menganalisis kasus-kasus kebebasan beragama danberkeyakinan serta menyusun intervensi tepat guna dalam mendorong penguatanintegrasi sosial.

Selain berbagai materi di atas, modul ini juga disusun sedemikian rupa agar

- xx -

memudahkan pengguna menerapkannya di lapangan meskipun tetap diperlukanpenyesuaian-penyesuaian sesuai dengan konteks dan kepentingan wilayahmasing-masing. Setiap materi dalam modul memuat langkah-langkah fasilitasi,di samping bahan bacaan yang memperkaya wawasan para pengguna modul.Langkah-langkah fasilitasi menggambarkan paling tidak tiga hal pokok yangmemuat isi materi, metode penyajian serta perlengkapan dan bahan-bahan yangdibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Metode penyajian perlumendapat penjelasan lebih jauh karena ia mejadi sentral dalam menentukanapakah proses belajar berjalan efektif dan efisien atau tidak.

Metode PartisipatorisBelakangan ini, berbagai pelatihan, workshop, dan sejenisanya banyak

mengadopsi metode pembelajaran partisipatoris. Sebagai metode yangdiperuntukkan bagi orang dewasa (andragogi), metode ini banyak dipakai karenadianggap lebih tepat guna bagi para peserta (training, workshop, dll) daripadametode konvensional seperti ceramah. Jika metode ceramah fokus utamanyakepada pemberi materi/fasilitator/nara sumber dan minimnya pengikutsertaanpara peserta, maka metode parsipatoris berfokus pada peserta. Dengan katalain, peserta adalah subjek dari sebuat training atau pelatihan; pesertamenempati kedudukan sentral sebagai nara sumber bagi yang lainnya. Jikametode konvensional lebih menekankan pada hubungan dominasi dan dependensiantara nara sumber/fasilitator dan peserta, maka metode parsipatoris lebihdidasarkan pada kemitraan dan interdependensi di mana kunci kesuksesan belajarjustru ditentukan oleh kerja sama antara kedunya.

Titik penting dari metode partisipatoris juga penekanannya yang tidak hanyaberpusat pada peningkatan aspek-aspek pengetahuan teroritis, tetapi juga padakesadaran dan keterampilan. Oleh karena itu sumber belajar utama bukanlahbuku atau literatur ilmiah melainkan pengalaman sendiri yang dapat digali,dibagai ke sesama peserta, dan distrukturkan kembali sebagai pengetahuan.Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh menjadi lebih mantap danterstruktur serta kesadaran terhadap masalah pun semakin meningkat.

Jika digunakan secara keseluruhan, metode ini mengandaikan partisipasipeserta sejak perancangan materi training. Namun dalam banyak hal, karenaketerbatasan waktu, rancangan kurikulum bisa disiapkan oleh pihak penyediatraining seteleh terlebih dahulu melewati tahap-tahap penjajagan kebutuhanpeserta. Desain tersebut tidak bisa serta-merta disuguhkan kepada peserta padasaat berlangsungnya training. Namun mereka harus diajak mendiskusikannyasehingga tercapai kesepahaman mengenai materi, metode dan skedulpelaksanaan training yang sesuai kebutuhan mereka.

Pembelajaran partisipatoris mengutamakan dinamika kelompok untukmembantu setiap individu mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektifdan efisien. Diskusi dalam kelompok-kelompok kecil memberikan individu-individukesempatan untuk aktualisasi potensinya secara lebih intensif dan belajar dari

- xxi -

kelebihan anggota yang lain dalam kelompoknya. Di samping menumbuhkansemangat kerja sama, dinamika kelompok dapat menstimulasi persaingan yangmerangsang setiap anggota kelompok mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

Karena penekanan yang kuat pada keterlibatan semua peserta, metodepartisipatoris sering membutuhkan waktu yang lama untuk penyampaian sebuahmateri. Konsekuensi logisnya, materi yang disampaikan tidak boleh terlalu banyakkarena dapat menyebabkan terciptanya jarak antara partisipasi dan ketersediaanwaktu. Penting untuk dicatat, informasi apapun yang dipelajari harusdikomunikasikan sedemikian rupa sehingga peserta dapat terdorong untuk belajar,termotivasi untuk mengamalkan pengetahuan yang dipelajari dan bertekad untukbelajar lebih jauh.

Pembelajaran yang menekankan peningkatan pemahaman, keterampilan dansikap membutuhkan metode yang dapat melibatkan semua penginderaanmanusia. Metode partisipatoris mengaktifkan indera penglihatan, pengecapan,dan penciuman peserta, serta merangsang gerak fisik mereka. Karenanya ia harusbervariasi sehingga dengan demikian menuntut fasilitator untuk menyiapkandengan baik semua hal yang diperlukan, seperti setting ruangan, materi, alatperaga, bahan bacaan, dsb, sebelum memulai proses fasilitasi. Persiapan yangkurang biasanya akan berdampak negatif terhadap proses pembelajaran.

Training yang menjenuhkan dapat mengurangi keberhasilan danmaksimalisasi tujuan. Untuk menyiasati kelemahan ini, metode ini menekankanpentingnya penggunaan beberapa permainan atau games dalam penyampaianmateri training. Metode permainan tidak hanya berguna untuk sekadarmenghilangkan kejenuhan, tapi juga membuat beberapa materi yang tampakrumit menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. [*]

Editor:

Rita PranawatiIrfan Abubakar

- xxii -

Kehadiran modul ini mustahil tanpa kerja keras dan partisipasi banyak pihak.CSRC hendak mengucapkan terimakasih kepada nama-nama dibawah ini.Pertama, terimakasih layak diberikan kepada para penyusun modul ini: SriMurniati, Sri Hidayati, Sukron Kamil, Amelia Fauzia, dan Rita Pranawati. Jugakepada Irfan Abubakar dan Rita Pranawati yang telah bekerja keras menyuntingtulisan-tulisan ini sehingga menjadi seperti sekarang ini. Demikian juga kepadaMohamad Nabil yang membantu proof reading naskah awal sebelum modul iniditerbitkan. Juga kepada Muchtadlirin yang mengerjakan lay out dan HidayatFannanie yang mendesain cover modul ini.

Kedua, CSRC juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada segenappeserta FGD Integrasi Sosial di Medan, Pontianak, Poso, Jakarta dan Bali, yangpemikiran dan pengalamannya sangat membantu para peneliti CSRC untukmeningkatkan pemahaman mereka tentang dinamika kebebasan beragama didaerah. Demikian juga terimakasih kepada peserta “Training Best Practices:Promosi Kebebasan Beragama untuk Integrasi Sosial” yang telah menggunakandraft awal modul ini dan memberikan masukan yang berharga bagipenyempurnaannya. Demikian juga terimakasih tak terhingga kepada semuaaktivis dan staff CSRC atas keterlibatan intens mereka dalam mengawal programIntegrasi Sosial dan penerbitan buku ini. Nama-nama mereka patut disebutkandi sini: Ridwan al-Makassary, Efrida Yasni, Sholehudin A. Aziz, Idris Hemay, danSylvia Nurman.

Terakhir CSRC ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Prof.Dr. Komaruddin Hidayat dan Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA selaku Pembina danDewan Pakar CSRC atas nasihat dan dukungan mereka berdua dalam penerbitankarya ini. Tentu saja penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya patutdiberikan kepada CORDAID di Belanda yang tanpa dukungan dan kerjasamanyayang baik, mungkin penerbitan ini tidak akan terlaksana sebagaimana diharapkan.

Ucapan Terimakasih

Analisis Kasus-kasusKebebasan Beragama dan

Berkeyakinan (KBB)

Amelia Fauzia

Tujuan

1. Peserta dapat memahami kasus-kasus promosi kebebasan beragama danberkeyakinan (KBB) yang baik (best practices) dengan perspektif integrasisosial.

2. Peserta dapat menganalisis kasus-kasus promosi kebebasan beragama danberkeyakinan dalam ranah konflik sosial, tradisi dan budaya, dan dakwahkeagamaan dalam rangka integrasi sosial.

Metode:

- Role play- Diskusi kelompok- Studi kasus- Diskusi besar

Waktu

150 menit

Perlengkapan

- Kertas plano- Spidol

Bahan Bacaan

Lembar kasus

96

~ Materi 4 ~

Langkah-Langkah Fasilitasi

1. Fasilitator memulai sesi dengan sebuah permainan yangbermakna bahwa analisis yang tepat (melihat konteks,memetakan peran, dan melihat kelemahan dan kelebihan pemain)menjadi sangat penting untuk bisa memenangkan permainan itu.

2. Permainan yang dilakukan adalah bermain peran. Fasilitatormembagi peserta menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompokakan diminta menyiapkan dua orang untuk menjadi “pemain yangditutup matanya” dan “pemberi aba-aba”. Fasilitator menyimpan3 benda di tiga tempat tersembunyi. Tugas masing-masingkelompok adalah mengantarkan “pemain yang ditutup”mengambil salah satu benda yang sudah ditentukan olehfasilitator. Aturannya adalah pemain yang ditutup hanya bolehmendengarkan perintah dari “pemberi aba-aba” dan selainpemberi aba-aba harus diam. Selain itu, tidak boleh ada kontakfisik antara anggota kelompok dengan “pemain yang ditutupmatanya”. Setelah kelompok membahas secara umum strategibermain, fasilitator menentukan benda yang akan diambil, makapermainan dimulai secara bersama-sama.

3. Setelah permainan selesai, fasilitator menanyakan apa kesulitanyang dialami, bagaimana mereka memahami keadaan danmasalah yang dihadapi, bagaimana pula komunikasinya.Bagaimana pula cara menyelesaikan masalah dengan banyakkepentingan, dan bagaimana menjaga integrasi antar mereka.Fasilitator menjelaskan relevansi permainan dengan materi yangakan diberikan yaitu bagaimana menganalisa kasus-kasuskebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dengan perspektifintegrasi sosial.

4. Fasilitator melakukan brainstorming mengenai kasus-kasus yangdianggap best practices dalam konteks KBB di Indonesia. Brain-storming diarahkan pada teknik penanganan kasus toleransiantara umat beragama dalam hal ibadah dan pandangankeagamaan, konflik yang menyangkut hubungan antara agamadan tradisi lokal, serta konflik yang menyangkut dakwahkeagamaan atau penyebaran agama.

5. Fasilitator membagikan 3 lembar kasus yang menunjukkancontoh baik mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinanserta menjelaskan kasus tersebut kepada peserta. 10 menit.Tiga kasus itu mencakup:

97

~ Analisis Kasus-kasus KBB ~

Fasilitator membagi peserta menjadi tiga kelompok. Tiapkelompok diminta untuk mendalami satu kasus danmenganalisanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan utamadi bawah ini:a. Bagaimana konteks dan latar belakang kasus KBB (termasuk

konteks sosial, politik, ekonomi serta demografi masyarakatdari sisi perbedaan etnis dan agama).

b. Bagaimana peta kelompok yang terlibat, khususnya yangmendamaikan atau mendorong penyelesaian konflik, ataubagaimana best practices ini bisa terjadi.

c. Apakah prinsip-prinsip integrasi sosial digunakan atau tidak,dan apakah pilar integrasi sosial (baik proses maupun hasil)terlihat.

d. Bagaimana metode dan pendekatan penyelesaian masalahyang ditempuh.

e. Apa faktor-faktor kesuksesan kasus KBB ini, dan apakelemahan-kelemahannya.

f. Apakah Promosi KBB tersebut mengarah kepada integrasisosial.

Tiap kelompok juga diminta untuk mempersiapkan role playuntuk menjelaskan kasus ini pada diskusi besar. Waktu yangdiberikan adalah 20 menit.

6. Fasilitator meminta tiap kelompok menjelaskan kasus yang

Konteks Relasi Sosial

Peta Stakeholder/

Kelompok

Metode & Pendekatan

Prinsip & Kondisi

Integrasi

Faktor Kesuksesan/Intervensi

Kelemahan

No Jenis Kasus KBB Contoh Kasus

1 Konflik sosial Provokasi penghancuran rumah ibadah, NTT: Bela Baja.

2 Toleransi antar umat beragam

Menjaga perayaan umat agama lainnya: Bali

3 Dakwah agama Pengajian budaya, Jombang: Padhang mBulan

98

~ Materi 4 ~

mereka analisis pada diskusi besar dengan cara role play. Tiapkelompok diberi waktu 10 menit. Fasilitator juga memintakelompok lain yang menyaksikan untuk melihat tabel hasil diskusikelompok yang sedang tampil seperti dibawah.Fasilitator memberi catatan mengenai:

1. Bagaimana proses komunikasi dan partisipasi terjadi?2. Bagaimana masyarakat/tiap kelompok menyikapi perbedaan?3. Bagaimana perbedaan bisa diatasi?4. Apa shared values (nilai bersama) yang terdapat pada tiap

kasus?5. Apa yang menjadi faktor penting menghindari konflik antara

agama?6. Apa shared values yang penting untuk memberi potensi pada

kebebasan beragama dan berkeyakinan?7. Fasilitator menutup sesi dengan memberikan review atas materi

dan mengapresiasi peserta.

Bahan Bacaan

Analisis Kasus-Kasus KebebasanBeragama dan Berkeyakinan (KBB)

untuk Integrasi Sosial

A. Pendahuluan

Tulisan ini akan mendiskusikan bagaimana menganalisakasus kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Tulisanakan menganut prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) danmenggunakan konsep integrasi sosial yang dijalankan olehPersatuan Bangsa-Bangsa yang dihasilkan dalam World

99


Summit on Social Development di Copenhagen pada tahun1995. Tulisan akan dibagi menjadi tiga sub yaitu: (1) latarbelakang kasus-kasus KBB di Indonesia, (2) analisis kasusKBB, dan (3) contoh best practices kasus KBB di Indonesia.Pada bagian akhir, kasus yang akan diangkat adalah konfiksosial di Kupang, best practices toleransi antar umarberagama dalam pernikahan beda agama, dan dakwahagama yang dilakukan oleh Komunitas Pengajian PadhangmBulan.

B. Integrasi Sosial dalam Kebebasan Beragamadan Berkeyakinan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) telahdijamin dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia(DUHAM) tahun 1948, dimana setiap orang diberikankebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaansesuai dengan hati nuraninya, dan mempraktekkan ajaranagama yang dianutnya. Hak ini juga meliputi kebebasanuntuk mengubah agama atau keyakinannya, dan kebebasanuntuk tidak beragama. Pancasila (sila pertama) dan UUD1945 (pasal 29 ayat 2) juga secara tegas telah mengakuihak masyarakat untuk beragama dan berkeyakinan. Atasdasar konstitusi ini, maka semua agama dan kepercayaandapat hidup dan berkembang di bawah lindungan negara.Negara harus mengakui dan menjamin hak masyarakatuntuk beragama dan berkeyakinan.

Namun pada kenyataannya, banyak konflik sosial yangterjadi yang terkait dengan kegagalan pemerintahmemberikan perlindungan kepada masyarakat dalam halmenjalankan haknya beragama dan berkeyakinan.Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesiabelumlah terwujud sepenuhnya. Sejak periode reformasi,ada beberapa kemajuan dalam hal kebebasan beragama danberkeyakinan, seperti dicabutnya pelarangan terhadapKonghuchu (Januari 2000), Baha’i dan Rosicrucian (Mei2002), dan Jehovah’s Witnesses (Juni 2001), tidak perlunyaizin untuk mengadakan kegiatan keagamaan, sertadiakomodasinya hari besar keagamaan dalam libur nasional.

Namun pelanggaran yang menyangkut kebebasanberagama dan berkeyakinan masih sangat banyak terjadi,

Pancasila (sila pertama) danUUD 1945 (pasal 29 ayat 2)juga secara tegas telahmengakui hak masyarakatuntuk beragama dan berke-yakinan. Atas dasar konstitusiini, maka semua agama dankepercayaan dapat hidup danberkembang di bawah lindungannegara.

100

~ Materi 4 ~

misalnya adanya pelarangan pendirian rumah ibadah,pelarangan penyiaran agama, dan pengekangan terhadapsekte-sekte keagamaan. Dalam periode tahun 2009 saja,Wahid Institute mencatat setidaknya ada 35 kasuspelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yangdilakukan aparatur negara, dan ada 93 kasus tindakanintoleransi dan diskriminasi berdasar agama dan keyakinan,termasuk fatwa sesat terhadap kelompok keyakinankeagamaan tertentu. Secara umum di Indonesia pun masihkita temui banyak kasus mengenai kesulitan penganutagama minoritas dalam menjalankan ibadahnya, misalnyaumat Muslim di wilayah NTT dan Papua, dan umat Kristianidi wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim.Kelompok agama minoritas seringkali dianggap telahmengancam eksistensi kelompok agama mayoritas.Tindakan dan praktek intoleransi dan diskriminasi menjadipenyulut konflik sosial yang lebih besar.

Bahkan konflik sosial ini juga tidak hanya berdasarkandisintegrasi antar berbagai kelompok agama, namun jugaantar sesama umat beragama. Masih sering kita dapatkanpelarangan sekte-sekte keagamaan yang dianggap sesatoleh suatu agama. Dalam Islam misalnya, kasuspenyimpangan terhadap tafsir mayoritas ditunjukkan dalamkasus Ahmadiyah. Di beberapa daerah, hak-hak kelompokAhmadiyah dibatasi, mulai dari soal membangun tempatibadah hingga ke persoalan ibadah haji. Bahkan di Lombok,Tasikmalaya, dan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat,penganut Ahmadiyah menjadi korban pengusiran danpengrusakan pemukiman dan tempat-tempat ibadahmereka. Kekerasan dalam kasus Ahamadiyah dan atas namakasus apapun tentu tidak dapat dibenarkan.

Dari persoalan-persoalan diatas terlihat jelas bahwabelum terwujudnya integrasi sosial antar dan internalkerukunan beragama dan berkeyakinan di sebagianmasyarakat Indonesia. Hal-hal seperti diatas dapatmengakibatkan intoleransi antar umat beragama. Yang perludiwaspadai adalah sensitifitas antar umat beragama dapatmenimbulkan sebuah konflik sosial. Karena hal tersebutlahmaka dibutuhkan integrasi sosial masyarakat Indonesiadengan menjunjung nilai-nilai kebebasan beragama danberkeyakinan.

Dalam periode tahun 2009saja, Wahid Institute men-catat setidaknya ada 35kasus pelanggaran kebebasanberagama dan berkeyakinanyang dilakukan aparaturnegara, dan ada 93 kasustindakan intoleransi dandiskriminasi berdasar agamadan keyakinan, termasukfatwa sesat terhadap kelom-pok keyakinan keagamaantertentu.

101


C. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan(KBB): Alat Analisis

Pijakan dasar eksistensi kebebasan beragama danberkeyakinan (KBB) adalah Hak Asasi Manusia (HAM).Dalam HAM, agama dan keyakinan adalah hak dasar yangmelekat pada diri setiap manusia dan bukanlah pemberiansiapapun termasuk negara. Karena itu negara atau siapapuntidak berhak melarang seseorang untuk memiliki agama dankeyakinan tertentu, atau tidak memiliki suatu agama/keyakinan. Dalam Wold Summit on Social Development diCopenhagen tahun 2005, prinsip HAM harus dijadikansebagai pijakan dasar dan utama untuk melihat KBB dalamrangka integrasi sosial. HAM merupakan pijakan yang uni-versal dalam menghargai hak asasi dan kebebasan manusiayang mendasar, menghargai keragaman budaya dan agama,keadilan sosial dan kebutuhan khusus bagi kelompok yangterpinggirkan, menghargai partisipasi demokrasi dan aturanhukum.

Dalam menganalisis kasus KBB, pelanggaran atauketiadaan kebebasan beragama dan berkeyakinan barudapat dilihat ketika prinsip HAM digunakan sebagaiperspektif. Dalam masyarakat yang plural, baik itu dalamhal etnisitas, ras, dan agama/keyakinan, perspektif HAMsangat penting, khususnya dalam konteks adanya di manaterdapat kelompok mayoritas berdasarkan etnis, ras, danagama tertentu, seperti di Indonesia. Secara teori, kelompokmayoritas akan menguasai wacana dan secara tidakdisengaja dapat mendorong kepada intoleransi dandiskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Untuk menghindari intoleransi antar umat beragamamaka dibutuhkan sebuah integrasi sosial dalam masyarakat.Integrasi sosial merupakan langkah untuk menciptakansesuatu yang lebih stabil, aman dan adil untuk seluruhmasyarakat. Setiap individu berperan aktif dengan hak dantanggung jawabnya masing-masing. Terdapat empat halyang harus diperhatikan dalam menganalisa kasuskebebasan beragama dan berkeyakinan, yaitu (1) prinsip-prinsip integrasi sosial, (2) kondisi masyarakat dan relasisosial, (3) stakeholder, dan (4) agensi untuk intervensi. Dibawah ini akan dipaparkan lebih detail.

HAM merupakan pijakan yanguniversal dalam menghargaihak asasi dan kebebasanmanusia yang mendasar,menghargai keragaman budayadan agama, keadilan sosial dankebutuhan khusus bagi kelom-pok yang terpinggirkan,menghargai partisipasi demo-krasi dan aturan hukum.

102

~ Materi 4 ~

1. Prinsip-prinsip Integrasi SosialTerdapat dua prinsip yang harus dipakai dalam

masyarakat yang plural untuk mendorong terjadinyaintegrasi sosial. Pertama, penerimaan secara sukarela.Keragaman (termasuk dalam hal agama dan kepercayaan)harus diterima oleh masyarakat secara sukarela, bukankarena pemaksaan. Masyarakat yang inklusif harusdidasarkan pada prinsip yang ̈ merangkul¨ (embracing) ataupenerimaan secara sukarela, sepenuh hati, dan terbuka,terhadap keragaman dan perbedaan, tidak memaksa ataudipaksa. Kedua, partisipatif. Proses penerimaan diatas harusmenggunakan proses partisipatif yang melibatkan semuapemangku kepentingan. Proses pelibatan ini penting karenasemua keputusan dan peristiwa yang kemudian terjadi akankembali kepada masyarakat dan mempengaruhi kehidupanmereka.

Integrasi sosial itu bukanlah upaya mengintegrasikanindividu atau kelompok ke dalam masyarakat. Tetapi hal iniadalah proses bagaimana masyarakat bisa menerima semuaindividu atau kelompok. SEKALI LAGI INI BUKANLAH PROSESMENGINTEGRASI INDIVIDU ATAU KELOMPOK UNTUKMENERIMA DAN MASUK PADA SUATU KELOMPOK YANGLEBIH BESAR DENGAN CARA MEMAKSAKAN MEREKAMENERIMA SUATU AGAMA/KEYAKINAN YANG DIANUT OLEHMASYARAKAT. TAPI JUSTRU BAGAIMANA MASYARAKAT BISAMENERIMA INDIVIDU/KELOMPOK YANG BERBEDA AGAMAATAU KEYAKINAN DENGAN TANGAN TERBUKA. Prosesintegrasi sosial yang sukses mendorong terjadinyapenerimaan terhadap suatu kelompok masyarakat atauindividu namun tetap menghargai perbedaan yang ada, danbahkan menjunjung tinggi nilai keragaman. Integrasi sosialmerupakan upaya untuk tidak membuat seseorangmenyesuaikan diri dengan masyarakat, tetapi untuk lebihmemastikan bahwa masyarakat menerima semua orang.Karena itu sebagaimana dikembangkan oleh PBB dalamWorld Summit on Social Development, maka tujuan integrasisosial adalah menciptakan ¨a more stable, safe and justsociety for all.... in which every individual, each with rightsand responsibilities, has an active role to play.¨2. Kondisi Masyarakat dan Relasi Sosial

Integrasi sosial tentu tidak bisa lepas dari melihat

Empat hal yang harusdiperhatikan dalam mengana-lisa kasus kebebasan beragamadan berkeyakinan, yaitu (1)prinsip-prinsip integrasisosial, (2) kondisi masyara-kat dan relasi sosial, (3)

stakeholder , dan (4) agensiuntuk intervensi.

103


seperti apa kondisi masyarakat. Masyarakat yang benar-benar ideal tentunya hanya ada dalam teori. Namunmasyarakat secara positif pastinya berupaya untukmencapai masyarakat yang ideal itu, dan integrasi sosialadalah alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih stabil,aman, dan adil untuk semuanya.

Dalam kondisi masyarakat yang penting dilihat adalahrelasi sosial, yaitu bagaimana kualitas hubungan antarindividu dalam masyarakat. Tulisan ini mengadopsi frame-work relasi sosial yang telah dibuat oleh DepartemenEkonomi dan Sosial, Persatuan Bangsa-bangsa, untukmembantu melihat kondisi dari relasi sosial. Framework inimemberikan enam tingkatan relasi sosial, tiga yang negatifdan tiga positif, dalam rangka memberi masukan mengenaiproses yang terjadi untuk mengarah kepada relasi sosialyang damai. Enam relasi sosial itu adalah (1) keretakan/pemisahan (fragmentasi), (2) pengucilan (eksklusi), (3)perpecahan (polarisasi), (4) keberadaan (ko-eksistensi), (5)kerjasama (kolaborasi), dan (6) kerekatan (kohesi).

Tiga relasi sosial yang pertama mengarah pada kondisiyang negatif, yang mendorong pada disintegrasi sosial.Sedangkan tiga relasi sosial selanjutnya mengacu padakondisi yang mendorong pada integrasi sosial. Lihat padabagan di bawah ini.

Gambar: Enam Tingkat Relasi Sosial

Sumber: E-Dialogue “Creating an Inclusive Society: Practical Strategiesto Promote Social Integration”, http://www.un.org/esa/socdev/sib/inclusive_society/social%20relations.html

Enam relasi sosial adalah (1)keretakan/pemisahan (frag-mentasi), (2) pengucilan(eksklusi), (3) perpecahan(polarisasi), (4) keberadaan(ko-eksistensi), (5) kerjasama (kolaborasi), dan (6)kerekatan (kohesi).

Collaboration

Coexistence

Polarization

Exclusion

Fragm

enta

tion

InclusiveSocio-Economic Planning Civic Participation

&

Governance

Popu

lar P

eace

Cultu

reDi

stre

ss&

Trau

ma

Lack of Livelihood

ProtractedIntractable

Conflict

104

~ Materi 4 ~

Fragmentasi adalah kondisi relasi sosial di mana individuatau kelompok sosial tertekan dan traumatis, yang munculbiasanya dalam situasi terjadinya penyalahgunaan, konflikbersenjata dan keterpecahan sosial. Secara psikologis relasisosial sudah terbelah. Ketika semakin meningkat,fragmentasi sosial membawa kepada situasi eksklusi(penyingkiran dan kurangnya akses ke mata pencaharian).Dalam situasi ini masyarakat yang terfragmentasi merasatertekan dan mendorong pada ekslusivisme dan berdampakpada kurang akses mata pencaharian pada kelompoktertentu. Situasi ini menanjak kepada polarisasi,keterbelahan dan konflik yang keras. Situasi ini muncul ketikakelompok-kelompok masyarakat dapat dimobilisasi sehinggamengarah pada saling kebencian antar kelompok dan perang.

Posisi transisi yang cukup penting adalah dari relasisosial polarisasi kepada ko-eksistensi, yang muncul dariantiklimaks akibat pecahnya konfik sosial dan akhirnya adaupaya untuk mediasi ke arah rekonsiliasi. Prosespenyembuhan dari konlifk kemudian memunculkan ko-eksistensi. Ko-eksistensi adalah situasi di mana terdapatpartisipasi masyarakat dalam persoalan kemasyarakatandan pemerintahan. Dampak ko-eksistensi adalah munculnyatoleransi atas perbedaan dan keragaman yang didukungdengan adanya dialog antar individu dan masyarakat. Situasimenanjak kepada kolaborasi, yaitu relasi sosial di manaada kerjasama yang baik dan inklusif dalam bidang sosial-ekonomi. Kolaborasi muncul seiring dengan semakinmeluasnya keadilan sosial ekonomi, yang mengarah padapembangunan yang partisipatif. Semakin intensifnyakolaborasi, maka relasi sosial bisa menanjak menjadi kohesi,yaitu di mana relasi sosial mendukung terciptanya nilaibersama yang saling menghormati bahkan merayakanperbedaan. Di sinilah muncul budaya damai.

Dalam melakukan analisis, penting sekali melihatbagaimana kondisi mayarakat dan relasi sosial dalam kasuskebebasan beragama dan berkeyakinan. Ketepatanmenganalisis akan memudahkan penanganan dan upaya-upaya untuk menciptakan kohesi untuk integrasi sosial.Setelah melakukan analisis kondisi relasi sosial, makamasuklah pada langkah selanjutnya yaitu pencarianstakeholder (pemangku kepentingan).

Dalam melakukan analisis,penting sekali melihatbagaimana kondisi mayarakatdan relasi sosial dalam kasuskebebasan beragama danberkeyakinan. Ketepatanmenganalisis akan memudah-kan penanganan dan upaya-upaya untuk menciptakankohesi untuk integrasi sosial.

105


3. StakeholderStakeholder, pemangku kepentingan, adalah faktor pal-

ing penting dalam segala relasi sosial di masyarakat. Dalamdokumen Social Summit Copenhagen, dibuat working defi-nition mengenai integrasi sosial. Disebutkan bahwa terdapattiga pilar utama dari integrasi sosial, pertama adalah yangdisebut ¨ramuan utama¨ yaitu inklusi, partisipasi dankeadilan (sosial). Kedua adalah intervensi (akan dibahaspada bagian empat di bawah ini) dan ketiga adalahstakeholder.

Stakeholder adalah kelompok atau individu dimasyarakat yang merupakan agensi perubahan yangmempengaruhi, atau dapat mempengaruhi pembuatankeputusan, dan yang menjadi bagian dalam solusi danpelaksanaan rencana. Stakeholder adalah unsur pentingdalam suatu komunitas, ada yang menjadi aktor dan aktif,ada pula yang bersifat pasif. Individu-individu yang menjadipemimpin suatu komunitas biasanya menjadi stakeholderyang paling berpengaruh yang menjadi representasi darisuatu kelompok.

Stakeholder bisa berbeda tergantung kasus, kondisimasyarakat (lokal), peta sosial-politik, dan bidangkemasyarakatan. Misalnya, di masyarakat yang sekuler,tokoh agama tidak sepenting di masyarakat yang agamisseperti di Indonesia. Stakeholder dalam masyarakat desaberbeda dengan apa yang terdapat pada masyarakat kota.Biasanya stakeholder yang berpengaruh dipertimbangkanadalah tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah atauperwakilannya, pebisnis/pengusaha yang memegangkendali ekonomi, pimpinan lembaga sosial kemasyarakatan,termasuk lembaga politik.

Dalam kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan,stakeholder utama adalah pimpinan agama dan lembaga/organisasi keagamaan, pemerintah, dan tokoh masyarakat.Organisasi keagamaan berikut individu para tokoh agamamenjadi kunci pembuka awal untuk melakukan komunikasidengan anak buahnya. Setelah komunikasi tingkat pimpinan,komunikasi dan kerjasama antar individu harus dibukaseluas-seluasnya karena di tingkat akar rumputlah kuncikerjasama yang sesungguhnya.

Stakeholder adalah unsurpenting dalam suatu komu-nitas, ada yang menjadi aktordan aktif, ada pula yang ber-sifat pasif. Individu-individuyang menjadi pemimpin suatukomunitas biasanya menjadi

stakeholder yang palingberpengaruh yang menjadirepresentasi dari suatukelompok.

106

~ Materi 4 ~

4. Agensi untuk IntervensiIntervensi di sini adalah segala upaya yang dapat

dilakukan untuk memfasilitasi proses-proses integrasi sosial.Upaya yang dilakukan beragam dan bisa berasal dariberbagai bidang masyarakat, dari psikologi, sosial, kultural,sampai bidang ekonomi dan politik. Upaya-upaya intervensiharus dilakukan untuk menjaga kohesi sosial. Intervensidilakukan dalam dua hal. Pertama adalah intervensi yangumum dan dalam bentuk makro, biasanya mengarah padaupaya pemenuhan keadilan sosial, misalnya bagi kelompok-kelompok minoritas dan terpinggirkan. Kedua, intervensiyang dilakukan dalam bentuk mikro dalam situasi konflikatau situasi yang mengarah pada konflik, misalnyakomunikasi dengan tokoh agama atau tokoh masyarakatuntuk mencoba mengkomunikasikan apa yang terjadi danmencari alternatif pencegahan konflik dan penyelesaianmasalah.

Empat hal yaitu prinsip-prinsip integrasi sosial, kondisimasyarakat dan relasi sosial, stakeholder, dan agensi untukintervensi adalah unsur-unsur yang penting diperhatikandalam melakukan analisis kasus KBB untuk mencobamengurai praktik KBB agar menjadi masukan agar hak KBBdapat dinikmati setiap anggota masyarakat. KeberhasilanKBB mensyaratkan adanya integrasi sosial dalam komunitastersebut. Integrasi sosial akan terbentuk jika terjadi relasisosial yang menyangkut proses pertemuan, salingberkunjung, komunikasi-dialog, interaksi aktif, kerjasama,kolaborasi, tolong menolong, hingga ketertarikan denganpihak lain yang berbeda. Hasil dari integrasi sosial adalahadanya saling menghormati, tenggang rasa, solidaritas,hingga kohesi sosial antar anggota masyarakat. Jika relasisosial sudah pada taraf kohesi, maka konflik sosial bisadiatasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan bisadijalankan dengan baik, dan dakwah-dakwah agama bisaberkarakter inklusif yang mendorong toleransi dan damai.

Dalam proses analisis kasus-kasus pelanggaran ataukebebasan beragama, ada beberapa langkah yang harusdilewati. Pertama memperhatikan konteks sosial, budaya,dan politik apakah kondisinya mendorong terjadinyaintegrasi sosial atau justru disintegrasi sosial. Kedua, peta

Hasil dari integrasi sosialadalah adanya saling meng-hormati, tenggang rasa, soli-daritas, hingga kohesi sosialantar anggota masyarakat.

107


stakeholder yang berarti adanya pihak-pihak baik yangmendukung maupun menolak kebebasan beragama yangmenjadi penentu apakah sebuah komunitas akan menjaditerintegrasi secara sosial atau disintegrasi. Ketiga,bagaimana relasi sosial yang ada dalam masyarakattersebut. Apakah misalnya antar warga memiliki relasi dankomunikasi yang baik atau belum dan bagaimana relasisosial ini mempengaruhi integrasi sosial atau disintegrasisosial. Keempat, metode dan pendekatan apa yangdilakukan untuk menciptakan kondisi integrasi sosial ataudisintegrasi sosial agar dapat menjadi pelajaran sebagaisolusi. Kelima, apa saja agensi untuk melakukan intervensisehingga pelanggaran KBB dapat teratasi. Terakhir, adaproses menelisik faktor kesuksesan dan kelemahanpelanggaran KBB maupun best practices.

D.Kasus Best Practice Kebebasan Beragama danBerkeyakinan

Bagian ini akan melihat contoh kasus yang baikmengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indo-nesia. Ada tiga kasus keberhasilan yang diangkat yaitu, (1)Bela Baja di Pantar, Nusa Tenggara Timur, (2) menjagaperayaan umat beragama lain, kasus Banser NU dan umatHindu Bali, dan (3) dakwah agama yang inklusif oleh

108

~ Materi 4 ~

Pengajian Padhang mBulan, Jombang.Tiga kasus best practices kebebasan beragama dan

berkeyakinan di atas akan dipaparkan secara deskriptifdibawah ini. Di akhir bagian akan ada analisas singkat ditiap kasus mengenai perspektif HAM, dijalankannya prinsip-prinsip integrasi sosial, kondisi masyarakat dan relasi sosial,stakeholder, dan agen untuk intervensi.

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini penting untukmempermudah analisa kasus KBB;1. Bagaimana kasus terjadi.2. Kasus dilihat dari perspektif HAM.3. Bagaimana situasi masyarakat dan relasi sosialnya.4. Siapakah stakeholder; siapa aktor yang terlibat mem-

provokasi dan mendamaikan.5. Apakah ada agen yang melakukan intervensi; isu apa

yang dipakai oleh kelompok; apakah intervensi berhasil.6. Apa faktor keberhasilannya dan faktor kelemahan yang

bisa diatasi.7. Bagaimana kasus dikatakan sebagai contoh yang baik

dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan.

1. Kasus Penghancuran Rumah Ibadah yang Gagal: BelaBaja di Pantar (NTT)Pulau Pantar adalah sebuah daerah yang terletak di

Nusa Tenggara Timur (NTT) wilayah Indonesia bagian timur.Pantar didiamai oleh komunitas Belagar yang terdiri dariberbagai suku dan agama. Menurut R. Gomang dalamartikelnya di jurnal BKI, komunitas Belagar terbagi menjadidua menurut tempat mereka tinggal, ada Belagar pedalamandan Belagar pesisir. Orang Belagar Pedalaman mayoritasmemeluk agama Kristen dan orang Belagar pesisir mayoritasberagama Islam. Orang Belagar pedalaman biasa disebutdengan tela wala (orang pedalaman). Sedangkan orangpesisir disebut dengan tong wala (orang pesisir). Orangpedalaman mayoritas memeluk agama Kristen (protestan)yang tinggal di wilayah, Bukalabang, Berimau,Uawalangdolu, Bori dan Tuntuli, Malagulelang, Doliwang,Manatang, Warsalelang dan Erewasin. Sedangkan orangIslam Belagar tinggal di wilayah Kolijahi, Bakulang,Tuabang, dan Nuhawala (Pulau Pantar), dan Tereweng.

Komunitas Belagar terbagimenjadi dua menurut tempatmereka tinggal, ada Belagarpedalaman dan Belagar pesi-sir. Orang Belagar Pedalamanmayoritas memeluk agamaKristen dan orang Belagarpesisir mayoritas beragamaIslam.

109


Semua wilayah ini disatukan dengan sebuah jalinan adatyang dikenal dengan “Bela Baja”. Bela Baja berasal daribahasa daerah, Bela yang berarti Besar dan Baja yangberarti Sumpah atau Janji, dengan demikian Bela Bajadiartikan “Sumpah Besar”. Gomang mendapati bahwa BelaBaja ini berfungsi sebagai pengikat kerukunan antarkampung. Bela Baja merupakan sumpah yang membentukikatan persaudaraan melalui ritual adat dimana pihak yangberjanji masing-masing membuat luka kecil di jari merekadan meneteskan darah mereka kedalam mangkuk untukdicampur dengan arak, kemudian mereka semua berjanjiuntuk saling membantu dan melindungi satu sama lain. Jikaada yang melanggar sumpah, maka ia akan mendapatkanbencana seperti kematian mendadak. Upacara ini hanyadilakukan oleh para pemimpin atau wakil-wakil mereka,tetapi mengikat semua anggota desa maupun daerah yangterlibat. Bela Baja ini sangatlah mengikat erat antara parapenduduk, mereka saling melindungi satu sama lain tanpamelihat perbedaan agama mereka. Kuatnya perjanjian BelaBaja ini terlihat ketika adanya pertikaian antar umatberagama di Kupang pada 30 November 1998, Kupang yangmerupakan ibu kota NTT, mengalami kerusuhan yangberunsur agama, dimana umat Kristen menyerang tempatperibadatan dan pemukiman orang Muslim di wilayahKupang.

Peristiwa kerusuhan di Kupang pada 30 November 1998terjadi diawali ketika masyarakat Kristen kota Kupang NTTsedang melakukan Perkabungan. Acara perkabungan inidilaksanakan atas berbagai peristiwa yang terjadi di TanahAir, khususnya untuk solidaritas kasus Ketapang, dengantujuan mengungkapakan keprihatinan atas peristiwapertikaian antara umat Islam dan Kristen di Ketapang 22November 1998. Acara perkabungan–seperti dimuat diKompas dan Media Indonesia—diprakarsai oleh GAMKI NTT,GMKI Kupang, PMKRI Kupang, Pemuda Katolik NTT, danmahasiswa Kupang.

Acara perkabungan dimulai sekitar pukul 06.00-08.00WITA, dilakukan diberbagai lokasi Kota Kupang dan ke arahkeluar Kota Kupang. Pada pukul 09.00 WITA, acaradilanjutkan dengan pawai keliling kota yang dilakukan oleh

Bela Baja berfungsi sebagaipengikat kerukunan antarkampung. Bela Baja merupa-kan sumpah yang membentukikatan persaudaraan melaluiritual adat dimana pihak yangberjanji masing-masing mem-buat luka kecil di jari merekadan meneteskan darah merekakedalam mangkuk untukdicampur dengan arak, kemu-dian mereka semua berjanjiuntuk saling membantu danmelindungi satu sama lain.

110

~ Materi 4 ~

sejumlah pemuda, masa yang berjumlah sekitar ratusanorang dalam iringan konvoi sekitar tujuh truk, beberapamikrolet, dan sejumlah mobil pribadi, yang bergerak dariarah luar kota mulai masuk kota Kupang. Jalan yang dilaluiseperti Jalan Ahmad Yani-Merdeka, Urip Sumoharjo, Moh.Hatta, dan Sudirman Kuanino dan berbelok ke Jalan Pemuda,Cak Doko dan Jalan Lalamentik menuju ke Jalan Oebufu.

Sekitar pukul 10.00 WITA, saat masa melalui ruas jalanOebufu, mulai terjadi pengrusakan, masa mulai melemparbeberapa rumah, kios, dan toko. Kemudian, sekitar pukul11.00 menurut dokumen polda NTT, di masyarakat tersiarkabar bahwa telah terjadi aksi pembakaran Gereja KatedralKristus Radja di jalan Urip Sumohardjo Kupang, yang diisukandilakukan oleh kelompok masyarakat Muslim. Akibat isu ini,ratusan warga mendatangi berbagai masjid di Kupang danmalakukan pelemparan dan pengerusakan. Akibat kejadiantersebut telah menimbulkan korban luka berat (2), luka ringan(25), kerusakan masjid/mushola (9), rumah tinggal (44),kios/toko (45), rumah makan (30), gedung sekolah (3), kenda-raan roda 4 (14) dan roda dua (16) serta 3.962 pendudukmengungsi.

Peristiwa kerusuhan ini ternyata merambat ke berbagaiwilayah di Nusa Tenggara Timur, termasuk Pantar. UmatMuslim Pantar mulai merasa cemas bahwa mereka jugaakan diserang oleh orang Kristen. Khususnya wilayahBakalong dan Kolijahi. Situasi ini diperburuk oleh sejumlahpemuda dari desa-desa pedalaman Pantar mulai bersiapuntuk menyerang desa Bakalong dan Kolijahi(perkampunagan Muslim). Gomang menceritakan dalamartikelnya bahwa sebelum terjadi penyerangan kepala sukupedalaman Lakmau Malagulelang, Johan Waang pergi keKolijahi untuk mengatakan kepada umat Muslim Kolijahitidak perlu khawatir, yang mengatakan dalam bahasa daerah‘nekau Imam ake adadi, kalo Koliasi ga naiba se ningga bagatasi. Tunang timang tidat tang mu gi ping ma tang wengekas seng, Bamou, Lakmou, Berimou ga sa nuku’ artinyaImam Adikku, jangan khawatir, jika ada sesuatu yangdilakukan kepada Kolijahi, maka kami dari Malagulelangyang akan melawan. Sejak zaman nenek moyang kita telahterikat bersama dalam sesuatu yang disebut Bamao-

Bela Baja sangat mengikaterat antara para penduduk,mereka saling melindungi satusama lain tanpa melihatperbedaan agama mereka.

111


Lakmao-Berimou, bahwa kita adalah satu). Pada hari yangsama, Sem utang, kepala suku dari Numulelang Bari, jugamuncul di Kolijahi. Sem Utang berkata, “tunang timang tidatmu tang tang weng pingga bela. Bela perang jedung po potasi. ning bari susa ge ge guse kolijasi susa. ge kolijasi susabarining ge guse susa. naiba ga se koljasi ning rama misi ninga”yang atinya sejak dahulu nenek moyang kita telah beradadalam suatu hubungan bela dan bela batu masih berdiri.Masalah Kolijahi adalah masalah Bari. Jika sesuatu terjadipada Kolijahi, kita tidak akan tinggal diam. Pernyataanserupa itu dibuat oleh beberapa pemimpin adat seperti,Manatang, Warsalelag, Tuntuli, Berimou dan Bukalabang.Jadi, melalui rasa persaudaraan, konflik agama dimasyarakat Belagar dapat dicegah.

Hukum adat Bela Baja menunjukan sebuah fungsi yangbaik untuk menanggulangi konflik. Ternyata hukum adat inibisa menimbulkan sebuah integrasi sosial yang tinggi antarmasyarakat tanpa memandang agama. Kepemimpinankepala suku yang telah ditunjukan oleh para pemimpinkepala suku, seperti yang dilihat diatas. Masyarakat Pantaryang memiliki rasa solidaritas yang tinggi antara wilayahpesisir dan pedalaman. Konsep Bela Baja merupakanpersaudaraan antara Kristen dan Muslim yang tidak pernahdidapatkan di Indonesia bagian timur lain. Perjanjian BelaBaja ini tetap kuat sehingga dapat memberikan kerjasamaterus menerus antara Muslim dan Kristen di Pantar.

2. Menjaga Perayaan Hari Besar Agama LainSetiap agama memiliki perayaan hari besar yang

menjadi momen penting bagi pemeluk agama. Beberapaperayaan agama sudah menjadi tradisi bagi masyarakatluas, misalnya perayaan Idul Fitri atau lebaran, perayaanNatal, serta Nyepi. Perayaan hari besar tidak hanyamembutuhkan suasana sakralitas tapi juga keamanan.Tanpa ada rasa aman, tidak mungkin perayaan hari besaragama bisa dilakukan dengan baik, atau bahkandilaksanakan.

Sejak reformasi dan terjadinya konflik komunal di Indo-nesia, perayaan hari besar keagamaan kelompok agamaminoritas sering menjadi salah satu target bagi serangan

Ternyata hukum adat Bela Bajabisa menimbulkan sebuahintegrasi sosial yang tinggiantar masyarakat tanpamemandang agama.

112

~ Materi 4 ~

bom. Konflik komunal di daerah-daerah tertentu yangmenyangkut agama dan etnis, telah merambah danmenjadikan rumah ibadah sebagai target pengrusakan. Yangpaling sering mendapat ancaman bom adalah gereja dalammomen perayaan Natal. Ancaman dan penyerangan bomdalam perayaan Natal sering terjadi dan pernahmenimbulkan korban jiwa.

Ada tradisi baik yang dilakukan oleh beberapa ormasagama dan kepemudaan merespon kekhawatiranmasyarakat, pemerintah, dan khususnya umat Kristiani atasancaman bom yang menargetkan momen perayaan Natal.Tradisi itu adalah mengerahkan anggota ormas untukmenjaga perayaan Natal di tempat-tempat umum termasukutamanya acara misa Natal di gereja.

Ormas Kepemudaan dan Kegiatan Menjaga PerayaanNatal

Sejak reformasi, telinga kita tidak lagi janggalmendengar adanya ormas keagamaan dan kepemudaanyang turut menjaga perayaan Natal. Bahkan rasanya sudahmenjadi tradisi setiap tahun yang patut dibanggakan. Tentusaja yang dibanggakan bukanlah aksi-aksi ancamanpengrusakan dan pemboman, tapi bagaimana masyarakatagama dan ormas keagamaan dan kepemudaan meresponperilaku negatif tersebut. Yang terjadi bukanlah kemarahandan tindakan balas dendam, tapi solidaritas untuk salingmenjaga, adanya solidaritas dan upaya membangun dialogserta membina kerukunan umat beragama.

Ormas keagamaan dan kepemudaan yang membantuumat Kristiani dalam merayakan Natal sejak tahun 1999cukup banyak dan beritanya tersebar di media massa.Keterlibatan ormas ini naik turun intensitasnya dankuantitasnya. Dari hasil observasi terlihat bahwa semakintinggi tingkat ancaman atau potensi adanya tindakterorisme pada momen Natal, semakin tinggi solidaritas danketerlibatan anggota masyarakat agama serta ormaskepemudaan.

Dari data dan berita yang terserak, setidaknya ormaskeagamaan dan kepemudaan yang terlihat aktifberpartisipasi mengamankan kegiatan Natal adalah sebagai

Konflik komunal di daerah-daerah tertentu yang menyang-kut agama dan etnis, telahmerambah dan menjadikanrumah ibadah sebagai targetpengrusakan.

113


berikut:1. Banser (Barisan Ansor Serba Guna)2. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)3. Pecalang (Satuan keamanan adat Bali)4. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)5. FBR (Forum Betawi Rembug)6. Forkabi (Forum Kerukunan Betawi)7. KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia)8. Hikmahbudhi (Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia)9. GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia)10. PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indo-

nesia)Selain organisasi tersebut di atas, banyak pula

masyarakat sekitar yang turut menjaga gereja tanpamengatasnamakan suatu organisasi. Contohnya adalahkomunitas Muslim yang tinggal di dekat Masjid Al-Muqarrabien dan Gereja Mahanaim di Tanjung Priok, Ja-karta Utara.

Masjid dan gereja ini selayaknya saudara kembar. Tidaksaja karena letaknya berdempetan tembok, tapi juga sikapkedua komunitasnya bersikap selayaknya saudara. Merekasaling membantu dan berbagi dalam banyak kegiatan. Padaperistiwa kerusuhan Tanjung Priok tahun 1980an, gerejanyaris menjadi korban amukan massa jika tidak dicegah olehpenduduk Muslim setempat. Menurut pendeta TataledeBarakati sekitar 100 orang warga Muslim pasang badanmenjaga gereja. Kerukunan dan gotong royong sampaisekarang terjaga. “Setiap Natal, pemuda masjid berduyun-duyun datang mengamankan gereja.” “Pada waktu hariNatal atau ibadah-ibadah hari raya gereja, pemuda-pemudamasjid itu ikut turut bertanggung jawab dalam soalkeamanan.”

Ormas-ormas tersebut di atas tidak hanya berasal dariormas keagamaan. Banser dan IMM merupakan ormas Is-lam; Banser dari ormas atau komunitas Nahdlatul Ulama,sedangkan IMM dari Muhammadiyah. KMHDI,Hikmahbuddhi, GMKI dan PMKRI jelas berasal dari identitasagama: Hindhu, Budha, Kristen dan Katolik. FBR dan Forkabiadalah dua ormas yang berasal dari etnis Betawi. KNPIadalah ormas yang berbasis nasionalisme. Terakhir,

Pada peristiwa kerusuhanTanjung Priok tahun 1980an,gereja nyaris menjadi korbanamukan massa jika tidakdicegah oleh penduduk Muslimsetempat. Menurut pendetaTatalede Barakati sekitar 100orang warga Muslim pasangbadan menjaga gereja.

114

~ Materi 4 ~

pecalang bukanlah ormas dalam arti letterlijk, tapimerupakan unit keamanan yang dibuat oleh masyarakat adatdi Bali yang berbasis agama Hindu. Sekalipun adaperbedaan latar beakang, namun semua ormas ini berbasiskepemudaan. Secara realitas, memang kelompok yangberbasis kepemudaan ini lebih memiliki natur yang cocokuntuk bisa terlibat langsung dalam menjaga gereja.

Intensitas keterlibatan ormas-ormas tersebut di atasdari tahun ke tahun berbeda. Namun dari hasil observasidan pembacaan berita dan dokumen yang tersebar di me-dia massa, ormas yang sangat intens turut menjagakekhusyukan dan keamanan pada perayaan Natal adalahBanser. Bisa dikatakan Banser merupakan organisasi yangterdepan dalam kegiatan ini. Untuk ini akan dibahasmengenai Banser dalam sub tersendiri di bawah.

Selain solidaritas menjaga perayaan Natal, kegiatanyang mengarah pada membina kerukukan umat beragamajuga dilakukan. Salah satu contohnya adalah digelarnyakonser musik rohani lintas agama di Katedral di Bali pada30 Desember 2006. Konser musik ini dimotori oleh ButetKertaradjasa, Djaduk Ferianto, dan Tri Utami, dan didukungoleh pemusik lintas agama. Pada konser tersebut Trie Utami,seorang penyanyi Muslim terkenal, menyanyikan laguMalam Kudus sebagai bentuk penghormatan dan toleransiatas perayaan Natal umat Kristiani.

Contoh lain adalah deklarasi kerukunan antar umatberagama yang dilakukan oleh pemuda lintas agama digereja Katedral Santos Petrus di Bandung. Kegiatan inimerupakan kesinambungan dengan adanya penjagaan misaNatal di Katedral tersebut oleh beberapa ormas Islam,utamanya adalah Banser. Deklarasi dilakukan menjelangmisa ketiga malam Natal.

Kegiatan-kegiatan diatas didorong oleh ormaskepemudaan dan organisasi besar yang menjadi indukorganisasi tersebut, selain tentunya oleh individu-individuyang peduli terhadap kerukunan umat beragama. Di bawahini akan dilihat Banser dan siapa tokoh yang mendorongketerlibatan Banser terhadap kegiatan-kegiatan lintas agamadan khususnya kegiatan menjaga gereja pada momenperayaan Natal.

Dari hasil observasi danpembacaan berita dandokumen yang tersebar dimedia massa, ormas yangsangat intens turut menjagakekhusyukan dan keamananpada perayaan Natal adalahBanser. Bisa dikatakan Bansermerupakan organisasi yangterdepan dalam kegiatan ini.

115


Ormas Penjaga Gereja, Banser, dan Gus DurSebuah media keagamaan garis keras, yaitu Risalah

Mujahidin, menulis dengan nada memojokkan mengenaiperan Banser (Barisan Ansor Serba Guna) dalam mendukungkeamanan pada perayaan Natal. Selain Banser disebutsebagai “ormas penjaga gereja,” media itu jugamempertanyakan “apakah aktivitas menjaga gereja sepertiini merupakan bentuk toleransi antar umat beragama?”Lebih jauh media itu menyebutkan bahwa aktivitas menjagagereja adalah toleransi yang salah kaprah.

Memang tidak semua kelompok masyarakat sepakatdengan bentuk kegiatan tersebut. Namun hanya sebagiankecil saja kelompok masyarakat yang tidak sepakat.Mayoritas masyarakat justru menganggap hal ini kegiatanyang positif dan mendorong kerukunan antar umatberagama. Terlebih lagi pemerintah dan kepolisianmemandang kegiatan ini sangat positif. Tentu saja kegiatanini tidak bisa dilihat berdiri sendiri, tapi harus dilihat darikonteks mengenai besarnya potensi konlifk berbasis agamadi Indonesia, masih adanya ancaman terorisme yangmenargetkan rumah ibadah dan perayaan keagamaan, sertamasih tingginya ketakutan masyarakat akibat traumaperistiwa pengeboman dan kerusuhan yang berlatar rumahibadah.

Signifikansi menjaga rumah ibadah dan perayaanagama lain justru tinggi jika dilihat dari perspektif kelompokminoritas, dari perspektif korban, dan dari sisi solidaritassesama umat beragama dan anggota masyarakat yang inginkedamaian. Setidaknya observasi dari media diatas cukuptepat, bahwa memang Banser adalah ormas yang cukupterdepan memberikan solidaritasnya dalam upayamembantu menjaga aktivitas perayaan Natal. Bahkan bisadikatakan, kegiatan ini sudah menjadi tradisi bagi Banser.

Banser sejak tahun 1999 konsisten membantu umatKristiani untuk menjaga keamanan pada momen perayaanNatal. Ketua umum gerakan pemuda Ansor, Saifullah Yusuf,dalam sebuah wawancara di Indopolitik pada Desember2007 mengatakan “menjaga keamanan gereja saat Natal,sepertinya sudah jadi tradisi Banser…”. Bahkan sejak tahun1998 juga sudah ada MoU Ansor dengan KWI (Konferensi

Signifikansi menjaga rumahibadah dan perayaan agama lainjustru tinggi jika dilihat dariperspektif kelompok minori-tas, dari perspektif korban,dan dari sisi solidaritassesama umat beragama dananggota masyarakat yang inginkedamaian.

116

~ Materi 4 ~

Waligereja Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja-gereja In-donesia) dan ormas-ormas yang lain.

Tradisi Banser menjaga perayaan Natal juga pengingatatas aksi heroik Riyanto, seorang anggota Banser yangmeninggal ketika menjaga gereja. Natal memilikikeistimewaan bagi Ansor, mengingat anggota Banser,Riyanto menjadi korban dalam peledakkan bom di gerejaEben Haezer Mojokerto pada malam Natal tahun 2000.Riyanto ikut menjaga sebuah gereja di Mojokerto. Riyantomelihat ada bungkusan yang aneh, kemudian dia ambil.Ketika akan dibuang, bungkusan itu meledak. Dia terlemparbeberapa meter.

Tradisi Banser diatas dan dalam hal yang menyangkutpembelaan terhadap kelompok minoritas tidak bisadipisahkan dari ketokohan Gus Dur. Gus Dur (AbdurrahmanWahid) adalah seorang tokoh pluralisme di Indonesia yangsangat gigih membantu kelompok-kelompok yangterdiskriminasi dan kelompok minoritas. Dalam sebuahlaporan khusus di Reformata tertanggal 3 Februari 2010disebutkan bahwa:

Keberpihakan Gus Dur terhadap gereja, jugatermanifestasi melalui organisasi pemuda binaannyayaitu Banser dan Pagar Nusa. Beberapa kali, saat adaancaman penutupan atau perusakan gereja, organisasidi bawah NU inilah yang tampil menjaga gereja. Bahkandi setiap perayaan besar gereja, bersama denganpolisi, mereka menjaga agar umat kristiani dapatberibadah dengan baik. Tak jarang pula, Banser NU iniharus terpaksa berhadapan dengan kelompok-kelompok Islam lainnya.

Kedekatan Gus Dur dengan Banser tidak bisa dielakkan.Banser, sesuai dengan singkatan namanya, adalah kaderdari Ansor. Dan Ansor itu adalah organ yang ada dibawahorganisasi Nahdlatul Ulama, di mana Gus Dur merupakansalah satu orang yang sangat ditokohkan. Dalam sejarahBanser disebutkan bahwa Banser merupakan “tenaga intiGerakan Pemuda Ansor yang bertindak sebagai kaderpenggerak, pengemban dan pengaman program-programkemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor.”

“Banser mempunyai tanggung jawab menjaga,

Gus Dur adalah seorang tokohpluralisme di Indonesia yangsangat gigih membantukelompok-kelompok yangterdiskriminasi dan kelompokminoritas.

117


memelihara dan menjamin kelangsungan hidup sertakejayaan organisasi Gerakan Pemuda Ansor khususnyadan Nahdlatul Ulama pada umumnya, serta dengankekuatan komponen bangsa yang lain untuk tetapmenjaga dan menjamin keutuhan bangsa dan negaraIndonesia dari segala ancaman, hambatan, gangguandan tantangan yang dapat merongrong integritas dankeutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indo-nesia.

Banser mendapat momentum ketika Gus Dur menjabatsebagai Presiden RI (dilantik pada April 2000) pada saatyang sama terdapat konflk komunal berbasis etnis dankeagamaan. Disebutkan bahwa sejak 1999 Banser NU Bekasisudah menjaga Gereja Santo Arnoldus dalam perayaan Na-tal maupun Paskah yang dilakukan agar umat Katolik ikutmenggalang persatuan demi mewujudkan Indonesia baru.Ini merupakan visi Gus Dur yang merupakan manifestasiatas prinsip kesetaraan sesama manusia.

Menjaga Rumah Ibadah: Sebuah Best PracticeDi manakah di negara lain di dunia terdapat tradisi

komunitas agama menjaga rumah ibadah dan keamananperayaan agama lain? Kalau pun ada pasti jarang sekali. Iniadalah satu keunikan yang terdapat di Indonesia danmerupakan contoh baik bagi Kebebasan Beragama danBerkeyakinan (KBB). Praktek yang baik ini patut menjadimodel untuk dipahami dan dapat diterapkan pada kasus-kasus yang dapat mendorong upaya dialog dan kerukunanantar dan intra umat beragama. Dalam kasus menjagarumah ibadah ini, setidaknya ada beberapa faktor yangmembuat kegiatan ini dapat dikatakan berhasil: (1) dasarteologis, (2) tepatnya stakeholder, dan (3) tepatnya peng-gunaan metode penyelesaian masalah yang ditempuh.

Bagi umat Islam, dan tentunya umat beragamamanapun, rumah ibadah adalah tempat sakral, aman, danharus dilindungi. Dalam sejarah Islam, dasar-dasar yangmendorong upaya menjaga rumah ibadah dapat diambil darifakta sejarah mengenai bagaimana prinsip Nabi Muhammaddalam menjalankan perang. Nabi Muhammad selaluberpesan (dan memang dilakukan) kepada pasukan yangakan berangkat perang, agar mereka tidak membunuh anak-

Dalam kasus menjaga rumahibadah ini, setidaknya adabeberapa faktor yang membuatkegiatan ini dapat dikatakanberhasil: (1) dasar teologis,(2) tepatnya stake holder, dan(3) tepatnya penggunaan me-tode penyelesaian masalah yangditempuh.

118

~ Materi 4 ~

anak dan perempuan, tidak merusak tumbuhan, dan jugatidak merusak rumah ibadah agama lain. Ketika mengutusUsamah memimpin pasukan perang, lagi-lagi pesan itu yangdiulang. Dan ketika Fathu Makkah (penaklukan kota Mekah),Nabi menyatakan bahwa siapa yang mencari perlindungandi rumah ibadah termasuk di Ka’bah, akan dilindungi. KetikaNabi tiada, para pemimpin Muslim sesudahnya yangmelakukan ekspansi ke wilayah-wilayah non Musim masihmenjalankan prinsip tersebut. Misalnya, Ibnu Khaldunbertutur ketika Khalifah Umar membuat perjanjian untukmasuk ke Yerussalem, ia memberikan jaminan untuk tidakakan merusak rumah-rumah ibadah.

Fakta historis diatas berdasarkan atas fakta teologisyang tercantum dalam ayat Al-Qur’an. Dala surat al-Haj ayat38-41, disebutkan bahwa

...telah diizinkan berperang bagi orang-orang yangdiperangi, karena sesungguhnya mereka diusir, tanpaalasan yang benar, kecuali karena mereka berkata:Tuhan kami adalah Allah. Dan sekiranya Allah tidakmenolak keganasan sebagian manusia atas sebagianyang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biaraNasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah Yahudi,dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebutnama Allah.

Ayat ini mengatakan bahwa kalaupun terpaksa harusberperang, maka rumah-rumah ibadah milik siapa punharuslah dijaga.

Dari sini terlihat bahwa dasar teologis dan historis untuktidak merusak rumah ibadah tapi melindunginya sudah ada.Apalagi dalam kondisi damai, dalam suasana perang sajarumah ibadah itu harus disucikan dan dilindungikeberadaannya. Entahlah bagaimana kemudian konflik bisamerambah menghancurkan dasar teologis mengenaikesucian dan perlindungan terhadap rumah ibadah. Faktoryang kedua adalah kuatnya dialog antar stakeholder dalamkasus ancaman pengeboman dan pengeboman rumahibadah. Masing-masing kelompok agama menanggapipengeboman atau ancaman pengeboman dengan bijak dansolutif, tidak emosional. Kelompok Kristiani yang gerejanyadibom atau diancam untuk dibom tidak bangkit emosi,

Dalam sejarah Islam, dasar-dasar yang mendorong upayamenjaga rumah ibadah dapatdiambil dari fakta sejarahmengenai bagaimana prinsipNabi Muhammad dalammenjalankan perang. NabiMuhammad selalu berpesan(dan memang dilakukan)kepada pasukan yang akanberangkat perang, agarmereka tidak membunuh anak-anak dan perempuan, tidakmerusak tumbuhan, dan jugatidak merusak rumah ibadahagama lain.

119


sedangkan kelompok Muslim merasa bertanggung jawabuntuk menjaga keamanan rekan-rekan serta saudara merekayang ingin beribadah. Peran penting tokoh seperti Gus Durdi sini sangat krusial.

Faktor ketiga adalah, tepatnya penggunaan metodepenyelesaian masalah. Ancaman bom tidak ditanggapidengan mencari-cari siapa dalang dan seterusnya, tapi lebihdiarahkan untuk bagaimana ancaman bom menjadi alasanbagi semua pihak untuk bersama-sama berkolaborasimenjaga keamanan, menjalin dialog antar kelompok. Di sini,kelompok kepemudaan yang didorong untuk bergotongroyong menjaga keamanan. Ini mudah dilakukan karenagotong royong itu juga merupakan tradisi yang sudahmendarah daging bagi masyarakat Indonesia, apalagi bagianak-anak muda.

Dengan ketiga faktor ini ancaman bom rumah ibadahbukan menjadi faktor pemecah belah tapi justru diangkatmenjadi faktor penyatu.

3. Pengajian Budaya Padhang mBulan di JombangDakwah yang berarti “ajakan kepada Islam”, merupakan

suatu hal yang diwajibkan bagi umat Islam. Setidaknyadakwah terbagi menjadi dua varian, yakni dakwah bil lisandan dakwah bil hal (aktual). Dakwah bil lisan adalahpenyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan(ceramah atau komunikasi langsung antara subjek dan objekdakwah). Dakwah bil hal adalah dakwah yang mengedepan-kan perbuatan nyata. Hal ini dimaksudkan agar si penerimadakwah (al-Mad‘u lah) mengikuti jejak dan hal ikhwal sida’i (juru dakwah). Dakwah jenis ini mempunyai pengaruhbesar pada diri penerima dakwah.

Nampaknya, Emha Ainun Najib ingin mengaplikasikanmodel dakwah dalam aktifitasnya. Kedua model dakwahtersebut telah diaplikasikan oleh Emha dalam setiap kegiatandakwahnya. Dakwah bil lisan telah diaplikasikan oleh Emhamelalui forum-forum pengajian seperti Kenduri Cinta danPadhang mBulan. Sedangkan aktualisai bil hal melaluipentas seni. Budaya dalam pemikiran Emha menempuhposisi strategis dalam mengaktualkan Dakwah. Dalambagian ini akan melihat dakwah kebudayaan yang dilakukan

Dakwah bil lisan telahdiaplikasikan oleh Emhamelalui forum-forum pengaji-an seperti Kenduri Cinta danPadhang mBulan .

120

~ Materi 4 ~

oleh Emha dalam forum pengajian Padhang mBulan.Pengajian Padhang mBulan merupakan pengajian yang

secara rutin dilaksanakan pada setiap malam bulanpurnama di desa Mentoro, kecamatan Sumobito, 15kilometer dari kota Jombang ke arah timur utara. Tahun 1994,Emha bersama-sama dengan kyai Kanjeng mengawalipengajian Padhang mBulan di Jombang yang kemudianmenjadi embrio dan model gerakan sosial (Social Move-ment) secara Rutin (bulanan) bersama komunitasmasyarakat Padhang mBulan. Muatan Padhang mBulanbermacam-macam dan terbuka untuk segala upaya kebaikandan kebenaran manusia, ia bermuatan spiritual, dialektikailmu sosial, ilmu hidup, informasi dan pendidikan politik. Dipengajian Padhang mBulan itu terjadi dialog tentangberbagai persoalan masyarakat mulai dari harga pupuk,tukang blandong dan elit politik, sehingga Padhang mBulandengan jamaahnya bukan saja sekedar peristiwa pengajiantetapi sudah menjadi nilai di dalam masyarakat. Hinggaakhirnya Padhang mBulan berkembang sebagai wahanakomunikasi sosial dan workshop sejarah yang merangkumhampir seluruh dimensi nilai aktual yang dialami olehkomunitas yang digelutinya.

Dalam forum Padhang mBulan pembicaraan mengenaipluralisme sering muncul, Emha kerap meluruskanpemahaman mengenai konsep yang ia sebut sebagai“manajemen keberagaman”. Dia selalu berusahameluruskan berbagai salah paham mengenai suatu hal baikkesalahan makna etimologi maupun makna kontekstual.

Konsepsi Dakwah Kultural

Berdakwah itu ibarat menyajkan nasi. Nasidigambarkan sebagai nilai-nilai Islam untukmenyuguhkan nasi (nilai-nilai Islam) diperlukankebudayaan seperti bakul, piring, dan berbagai produkpemikiran kebudayaan manusia. (Emha Ainun Najib)

Dakwah kebudayaan menurut Emha adalah berdakwahke hadapan orang banyak dengan perangkat budaya yangsudah akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakatdengan demikian proses dakwah kultural adalah orangbanyak dan pengalaman mereka. Bukan pada persepsi

Emha kerap meluruskanpemahaman mengenai konsepyang ia sebut sebagai “mana-jemen keberagaman ”. Diaselalu berusaha meluruskanberbagai salah paham menge-nai suatu hal baik kesalahanmakna etimologi maupunmakna kontekstual.

121


bahwa da’i adalah subjek dan pusat utama kegiatan dakwah.Materi dakwah kultural juga lahir dari pengalaman orangbanyak itu sendiri, bukan sesuatu yang disodorkan kepadaorang banyak dari luar diri mereka untuk akhirnyadiinternalisir. Hal inilah yang akan mendorong timbulnyakesempatan berfikir kritis untuk memandang kehidupan,bukan menceramahkan jawaban standar terhadap masalahdari orang banyak itu sendiri.

Tentang hubungan dakwah dan budaya Emhamengatakan bahwa dakwah dan kebudayaan itu berdialog.Da’i-lah yang mengusahakan dialog itu untuk menemukanwujud Islam yang bulat seutuhnya, dengan dialogkebudayaan seperti inilah da’i mampu memfasilitasisehingga memungkinkan orang banyak menyatakanpandangannya, memahami keadaan dan permasalahannya,merencanakan dan mengevaluasi tranformsi sosial budayayang mereka kehendaki. Serta akhirnya orang banyak pulayang menikmati hasil proses dakwah tersebut. Konsepdakwah kultural di atas ditandai dengan hubungan dai danorang banyak berbentuk keterbukaan dan salingmenghargai.

Pemahaman yang luas akan pengetahuan agama danpengenalan mendalam seorang da’i akan kebudayaanmasyarakat yang akan didakwahi akan sangat memudahkanseorang da’i dalam menjalankan kewajibannya yaitumenyebarkan ajaran-ajaran Islam. Bagaimana seorang da’ibisa diharapkan untuk mengusahakan dialog untukbersama-sama dengan orang banyak menemukan wujudIslam yang sesungguhnya, jika ia saja masih canggung untukterjun langsung ke tengah-tengah persoalan umat.

Konsep dakwah kultural yang diyakini Emha Ainun Najibmengajak orang banyak untuk menemukan Islam seutuhnyadengan memodifikasi kebudayaan lokal. Hal ini bukan berartiharus mengubah substansi dari ajaran Islam. Dakwah harustetap memiliki ketegasan di dalam menyampaikankebenaran kepada orang banyak. Namun dakwah harusdisampaikan dengan ungkapan-ungkapan yang akrabdengan keseharian kebudayaan masyarakat setempat.

Dakwah harus tetap memilikiketegasan di dalam menyam-paikan kebenaran kepadaorang banyak. Namun dakwahharus disampaikan denganungkapan-ungkapan yang akrabdengan keseharian kebudayaanmasyarakat setempat.

122

~ Materi 4 ~

IV. Penutup

Kebebasan beragama dan berkeyakinan masih sangatterbuka untuk diwujudkan dan hal ini sangat didukung olehkondisi Indonesia yang memang memiliki keragaman etnis,budaya, agama, dan bahasa. Praktik best practiceskebebasan beragama dan berkeyakinan dapat menjadi salahsatu model untuk menguatkan kembali kearifan lokal dalammenyikapi keragaman, memulai dengan komunikasi,menghargai satu dengan yang lain, dan melahirkan sebuahkerjasama yang akan meningkatkan kualitas hidup semuawarga.

Daftar Pustaka

Ali, Muhammad, 2003, Teologi Pluralisme-Multikultural:Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan, Ja-karta: Rajawali.

Ansor Pilih Darussalam daripada Darul Islam. Indopolitik,http://www.indopolitik.com/wawancara/2007/12/27/ansor-pilih-darussalam-daripada-darul-islam.php

Daniels, Timothy, 1960, Java in Spectrum, Burlington:Ashgate.

Departemen Pertahanan, Peristiwa Kupang, Diakses di http://www.dephan. go.id/news/ketapang.html

Gereja Mahanaim dan Masjid Al-Muqarraabien. DalamReformata, diakses di http://reformata.com/03705-gereja-mahanaim-dan-masjid-al-muqarrabien-saksi-bisu-kerukunan-beragama.html

Gomang, Syarifuddin M., 2006, Muslim and Christian Alli-ance: Familial Relationships between Inland and CoastalPeoples of Belagar Community in Eastern Indonesia.Journal of the humanities and social sciences of South-east Asia and Oceania.

GP Ansor, Sejarah Banser, Diakses di http://gp-ansor.org/banser/sejarah-banser

Hurek, Aku Ikut Misa Natal di Bali, Diakses di http://hurek.blogspot.com/2007/01/aku-ikut-misa-natal-di-

123


bali.htmlJejak Gusdur dalam Membela Kristen. Dalam Reformata,

diakses di http://www.reformata.com/03562-jejak-gus-dur-dalam-membela-kristen-.htm

Kompas, 1998, Kerusuhan di Kupang, 1 Desember.Komunitas Padhangmbulan, Profil, Diakses di

w w w. p ad h a n g m b u l a n . c o m / j a m a a h m a i ya h /padhangmbulan.html

Majalah Risalah Mujahidin No. 5 Th I Muharram 1428 H /Februari 2007.

Media Indonesia, 1998, Umat beragama jangan Mau DiaduDomba, 1 Desember.

Mengurai Benang Kusut Kebebasan Beragama danBerkeyakinan”, Kamis, 14 Januari 2010, http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail/MenguraiBenang Kusut Kebebasan Beragama danBerkeyakinan.html

United Nations, Working Definition of Social Integration.Diakses di http://www.un.org/esa/socdev/sib/inclusive_society/social%20integration. html

_________, E-Dialogue, Creating an Inclusive Society:Practical Strategies to Promote Social Integration,Diakses di http://www.un.org/esa/socdev/sib/inclusive_society/social%20relations.html.

kebebasanberagama danintegrasisosial...

Documents