jurnal riset akuntansi - vol i_no.2_april 2010_deddy_sherly

5/25/2018 Jurnal Riset Akuntansi - Vol I_No.2_April 2010_Deddy_Sherly

Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10Volume I/No.2/April 2010

PENGARUH FREE CASH FLOWS TE

(Studi kasus pada PT.Unilever Ind

Eddy Soer anto Soegoto

PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-

GOVERNANCETERHADAP INTEGR

PT. PLN (PERSERO)DISTRIBUSI JAOny Widilestariningtyas

Riri Aprianti

PERANAN PENAGIHAN PAJAK DA

WAJIB PAJAK PADA KPP DI LINGK

Siti Kurnia Rahayu

PENGARUH KEBIJAKAN PENGHAP

POLICY) TERHADAP TINGKAT KEP

Ely Suhayati

Asni Wulandari

PERANAN AUDIT KINERJA DALAM

PEMERINTAHAN KOTA BANDUN

DAN DISPENDA BANDUNG

Deddy Supardi

Sherly Wiarty

PENGARUH PEMECAHAN SAHAM

SAHAM (PENELITIAN PADA PERU

TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKA

Surtikanti

Devi Rustendi

UNI

JL.Dipatiukur 112- 14 B

ISSN : 2086-0447

RHADAP HARGA SAHAM

onesia Tbk)

PRINSIP GOOD CORPORATE

ITAS LAPORAN KEUANGAN PADA

A BARAT DAN BANTEN

AM MENGATASI PENINGKATAN TUNGGAKAN

NGAN KOTA BANDUNG

USAN SANKSI ADMINISTRASI ( UNSET

TUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

MENUNJANG AKUNTABILITAS PUBLIK

(STUDI KASUS PADA BAWASDA

(STOCK SPLIT) TERHADAP RETURN

AHAAN MANUFAKTUR YANG

T )

PROGRAM STUDI KUNTANSIFAKULTAS EKONOMI

VERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ndung 40132 Telp.022-2504119, Fax. 022-253375Email : [email protected]


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

PERANAN AUDIT KINERJA DALAM MENUNJANG AKUNTABILITASPUBLIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Oleh:

Deddy Supardi

Universitas Sangga Buana Bandung

Sherly WiartyUniversitas Komputer Indonesia

A b s t r a c t

The study arranged in local government of Bandung city and observation research at

Inspectorate and Development of Profit. The performance audit has significant correlation to theinstitution while in public sccountability it is related to the Departement of Profit. This research

aimed to find out performance auditt, implementation of public accounting, and the role ofperformance audit in support of public accountability at the local government.

Method used is descriptive with quantitative approach. It is intended to describe onobtained data by instrument such as questionnaire distributed to 30 respondents and calculated

by Rank Spearman formula.The result shows that the role of performance audit in support of public accountability

have correlation is moderate and direction. Performance audit play role 17% on public

accountability, and the other influence of 83% by other factor is not researched such as publicservices, quality of financial information, management, and function control is will support ofpublic accountability. In the other words the hypothesis by the researcher means that peformance

audit have role in support of public accountability.

K e y w o r d s : Performance Audit, Public Accountability, Public Sector

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi sektor publik seperti pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan rodapemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan

yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangidengan adanya pemerintahan yang baik (good governance). Good governance dalam duniabisnis dikenal dengan istilah good corporate governancedengan prinsip yang kurang lebih sama.

Dalam setiap penyelenggaraan good governance, harus berlandaskan pada tiga prinsip dasar,

yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip dasar tersebut merupakan bagianyang tidak dapat dipisahkan dalam setiap penentuan kebijakan publik, implementasinya, danpertanggungjawabannya dalam bingkai good governance.

Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua

pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secaraaktif dimana jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan

pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena yang dapat diamatidalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan

pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat dandaerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara.

Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah atau publik sebagaipihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat sebagai pihak pemberi amanah(principal) yang memiliki hak dan

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Tuntutan akuntabilitas


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

78

mengharuskan organisasi sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban

horisontal (horizontal accountability) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (verticalaccountability).

Praktek akuntabilitas publik di Indonesia masih berfokus hanya dari sisi pengelolaankeuangan negara, sedangkan dalam kenyataannya keingintahuan masyarakat tentang

akuntabilitas pemerintah tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Melihatpengalaman di negara-negara maju, ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat

tentang akuntabilitas publik memang tidak dapat dipenuhi hanya oleh infornasi keuangan saja.Masyarakat ingin mengetahui lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi

dengan memenuhi prinsip value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaankinerja organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi

(spending less), efisiensi(spending well) , dan efektivitas(spending wisely).Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik dalam

hal ini pemerintah untuk mempertahankan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publikserta value for money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya

pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap sektorpublik tersebut. Audit yang dilakukan pada sektor publik/ pemerintah berbeda dengan yang

dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar

belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor pemerintah mempunyai prosedur dantanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibandingkan dengan audit sektorswasta.

Audit sektor publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memilikiindenpendensi dan memiliki kompetensi untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Audit yang dilakukan pada sektor pemerintah tidakhanya terbatas pada audit atas keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan

melakukan audit terhadap kinerja pemerintah tersebut. Audit kinerja merupakan prosessistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, agar dapat melakukan

penilaian secara independen atas ekonomi dan efisien operasi, efektivitas dalam pencapaianhasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan hukum yang berlaku,

menentukan kesesuaian antar kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkansebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadianekonomi yang menggambarkan kinerja entitas/ fungsi yang diaudit. Audit kinerja meliputi audit

atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang pada dasarnya merupakan perluasan dariaudit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya, yang membedakan antara audit kinerja

dengan audit lainnya adalah dalam hal laporan audit. Dalam audit keuangan, hasil audit adalahberupa pedapat (opini) auditor secara independen dan obyektif tentang kewajaran laporan

keuangan sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan tanpa pemberian rekomendasiperbaikan. Sedangkan dalam audit kinerja, audit tidak hanya sekedar menyampaikan kesimpulan

berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan akan tetapi dilengkapi dengan rekomendasi

untuk perbaikan di masa mendatang.Kemampuan mempertangungjawabkan (akuntabilitas) dari pemerintah sangat tergantungpada kualitas audit sektor publik itu sendiri. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul

permasalahan seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi, dan berbagai ketidakberesan dipemerintahan. Dilihat dari pentingnya tujuan audit kinerja yakni untuk meningkatkan akuntabilitas

dan perbaikan kinerja pemerintah, maka penulis tertarik untuk menggali permasalahan tersebutdalam bentuk penelitian dengan judul: Peranan Audit Kinerja Dalam Menunjang

Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Bandung.

1.2 Rumusan MasalahAdapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana audit kinerja pada Pemerintah Kota Bandung.2. Bagaimana pelaksanaan akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Bandung.


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

79

3. Bagaimana peranan audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik pada Pemerintah

Kota Bandung.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian TeoritisMenurutI Gusti Agung Rai (2008:29) audit sektor publik adalah sebagai berikut:

Kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaanbarang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara

lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengankriteria yang ditetapkan.

Tujuan audit sektor publik dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa

pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negarasecara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat tiga jenis audit keuangannegara, yaitu audit keuangan, audit kinerja,dan audit dengan tujuan tertentu.

Audit kinerja (peformance audit/ value for money audit/ 3E) yaitu pemeriksaan secara

objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secaraindependen atas kinerja entitas atau program/ kegiatan pemerintah yang diaudit (Indra Bastian,2007:255).

MenurutMahmudi (2007:188) pengertian audit kinerja adalah sebagai berikut:

Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif ataskinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau aktivitas/ kegiatan. Evaluasi dilakukan

terhadap tingkat ekonomi, efisiensi, dan keefektivan dalam mencapai target yangditetapkan serta kepatuhannya terhadap kebijakan dan peraturan perundangan yang

disyaratkan, kemudian membandingkannya antara kinerja yang dihasilkan dengan kriteriayang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang

berkepentingan.Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengertian audit kinerja adalah audit ataspengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit

aspek efektivitas.Audit kinerja meliputi dua jenis yaitu audit ekonomi dan efisiensi/ audit manajemen dan

audit efektivitas/ audit program. Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, efisiensi mengacupada rasio terbaik antara output dengan biaya (input), sedangkan efektivitas berkaitan dengan

pencapaian tujuan. Menurut I Gusti Agung Rai tahap-tahap audit kinerja oleh tim audit yaitutahap perencanaan atau survei pendahuluan, tahap pelaksanaan atau pengujian terinci, dan

tahap tindak lanjut.

Akuntabilitas publik yaitu pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerjafinansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut(Mardiasmo, 2004:21). Sedangkan pengertian lainnya yaitu suatu pertanggungjawaban oleh

pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau individu dimana nantinya terdapatkeberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan (Ihyaul Ulum. MD, 2004:40).Menurut Mahmudi dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi

sektor publik antara lain: akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probity andlegality), akuntabilitas manajerial (manajerial accountability), akuntabilitas program (programe

accountability), akuntabilitas kebijakan (policy accountability), dan akuntabilitas finansial(financial accountability).

Audit kinerja sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas publik berupa perbaikanpertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan, pengembangan bentuk-bentuk

laporan akuntabilitas, perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan kinerja antara


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

80

organisasi sejenis yang diperiksa serta penyajian informasi yang lebih jelas dan informatif.

Menurut Indra Bastian dengan audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam prosespengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab akan meningkat, sehingga

mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi.

2.2 Kerangka PemikiranAkuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi atas

pengelolaan dana masyarakat di Lembaga-lembaga Tinggi Negara, Departemen-departemendibawahnya, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Yayasan Sosial maupun pada proyek-proyek kerjasamasektor publik dan swasta.

Akuntansi sektor publik adalah sebagai alat untuk menciptakan pemerintahan yang baik(good governance) memiliki peran yang sangat vital dan signifikan. Terdapat tiga aspek utama

yang mendukung terciptanya good governance, yaitu pengawasan, pengendalian, danpemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di

luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPR / DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintah.Adapun tujuan dari pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi sektor publik harus

memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara

efektif dan efisien. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat,efisiensi, dan ekonomis atas operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepadaorganisasi (berkaitan dengan management control). Pengendalian (control) adalah mekanisme

yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah) untuk menjamin dilaksanakanannya sistem dankebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai. Audit sektor publik adalah

pemeriksaan terhadap entitas pemerintahan yang bertujuan untuk membandingkan hasilpencapaian program, fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya.Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Berdasarkan UU

No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negaradan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), terdapat tiga jenis audit keuangan negara, yaitu audit keuangan, audit kinerja,dan audit dengan tujuan tertentu.

Dalam organisasi sektor publik, anggaran menjadi indikator utama penilaian kinerja.Namun sering kali organisasi hanya berfokus pada anggaran dan mengabaikan hasil (output)

dari anggaran tersebut. Kinerja diukur hanya terbatas pada habis atau tidaknya anggaran yangdibelanjakan, terpenuhi atau tidaknya target anggaran, dan sebagainya. Padahal, yang lebih

penting dari itu adalah apakah anggaran telah dilaksanakan secara ekonomis, efektif, danefisien. Disisi lain audit keuangan dilakukan terbatas pada ketaatan fiskal dan kewajaran laporan

keuangan. Sementara itu, masalah keefektifan anggaran tidak menjadi fokus perhatian dimanaoutcome, benefit, dan dampak dari anggaran tidak diperiksa sehingga diperlukan audit lain selain

dari audit keuangan tersebut.

Audit kinerja adalah pemeriksaan terhadap entitas pemerintah atas kinerja, program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan target yang telah ditetapkan,kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, membandingkan antara hasil

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepadapublik.

Adapun tahap-tahap audit kinerja menurut I Gusti Agung Rai (2008:77) adalah tahapperencanaan atau survei pendahuluan, tahap pelaksanaan atau pengujian terinci, dan tahap

tndak lanjut. Pada dasarnya audit keuangan dan audit kinerja sama. Audit kinerja merupakanperluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Salah satu hal yang

membedakan audit kinerja dengan audit keuangan adalah dalam hal laporan audit. Dalam auditkinerja tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah

dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masamendatang.


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

81

Audit kinerja berfungsi untuk mengetahui apakah penggunaan sumber daya dalam rangka

mencapai target dan tujuan telah memenuhi prinsip ekonomi, efisien, dan efektivitas, tidakmelanggar ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan manajemen.

Dengan dilakukannya audit kinerja stakeholders sektor publik dapat memperoleh informasi yangobjektif dan independen mengenai kinerja manajemen sektor publik. Audit kinerja bermanfaat

untuk mengetahui apakah sumber daya organisasi telah diperoleh dan digunakan secaraekonomis, efisien, dan efektif; tidak terjadi pemborosan, kebocoran, salah alokasi, dan salah

sasaran dalam mencapai tujuan. Pada sisi lain, audit kinerja bermanfaat untuk mengidentifikasicara untuk memperbaiki ekonomi, efisien, dan efektivitas di sektor publik serta mendorong

dilakukannya perbaikan sistem pengendalian manajemen sektor publik.Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah penyediaan informasi, pengendalian

manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagipemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah informasi

akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik,pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi

bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukanalokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu

program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis.

Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan (cost of services)yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankanpada publik atas suatu pelayanan (charging for services).

Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi dibutuhkan dalampembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/ defisit pada pemerintahan,

laporan rugi/ laba dan aliran kas pada BUMN/ BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporanalokasi sumber dana, dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting

dari proses akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untukmemberikan informasi dan mengungkapkan segala kegiatan dan hasil dari kegiatannya kepada

masyarakat atau publik melalui lembaga perwakilan.Menurut Mahmudi (2007:9) dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh

organisasi sektor publik antara lain akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probityand legality), akuntabilitas manajerial (manajerial accountability), akuntabilitas program

(programe accountability), akuntabilitas kebijakan (policy accountability), dan akuntabilitasfinansial(financial accountability).

Pelaksanaan audit kinerja yang memadai akan menunjang pelaksanaan akuntabilitas,karena dengan dilakukannya audit kinerja pada lingkungan pemerintah dapat memberi jaminan

kepada masyarakat bahwa dana yang diberikannya telah dikelola secara value for money(ekonomi, efektif, dan efisien).

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya

penelitian dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya.Hipotesisdari penelitian ini adalah Audit kinerja berperan dalam menunjang akuntabilitas publik.

III OBJEK DAN METODE PENELITIAN3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu.Objek yang penulis gunakan dalam penelitian adalah audit kinerja dan akuntabilitas publik pada

Pemerintah Kota Bandung dengan observasi penelitian pada Inspektorat dan Dinas Pendapatan.

3.2 Metode Penelitian3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalammelaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang

dilakukan pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan desain penelitian yang


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

82

lebih luas, yang mencakup proses-proses dimulai dengan menemukan masalah dan menetapkan

judul penelitian, mengidentifikasikan masalah, merumuskan masalah, membuat hipotesispenelitian, metode penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, pengujian

hipotesis, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono 2009).

3.2.2 Operasionalisasi VariabelVariabel independen atau variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independendisini adalah peranan audit kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur audit kinerja

antara adalah tahap-tahap dari audit kinerja itu sendiri.Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen disini adalahakuntabilitas publik. Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas publik adalah

dimensi dari akuntabilitas publik..

3.2.3 Sumber dan Teknik Penentuan Data3.2.3.1 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian tentang peranan audit kinerja dalam

menunjang akuntabilitas publik adalah data primer, seperti dengan cara melakukan observasi,wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yangdilakukan, dan pemberian pernyataan berupa kuesioner.

3.2.3.2 Teknik Penentuan Data

3.2.3.2.1 PopulasiPopulasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi

syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Populasi dalam penelitian iniadalah Pemerintah Kota Bandung yaitu sebanyak 60 (enam puluh) orang dengan observasi

penelitian pada Inspektorat dan Dinas Pendapatan. Populasi ini dipilih karena Inspektorat eratkaitannya dengan audit kinerja sedangkan Dinas Pendapatan erat kaitannya dengan

akuntabilitas publik.

3.2.3.2.2 SampelTeknik sampling (teknik pengambilan sampel) dalam penelitian ini adalah menggunakan

pendekatan non probability sampling. non probability sampling merupakan teknik pengambilansampel yang tidak memberikan peluang sama untuk dipilih menjadi sampel. Adapun teknik

sampel yang digunakan adalah sampling sistematis. Pengambilan sampel dengan tekniksampling sistematis dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari

bilangan tertentu, misalnya kelipatan dari bilangan lima (Sugiyono 2009). Pada penelitian inipengambilan sampel berdasarkan nomor urut ganjil saja, karena jumlah sampel yang didapat

sebanyak 30 (tiga puluh) orang dimana syarat minimum pengambilan sampel agar dapat

mewakili dari keseluruhan populasi adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh data-data dengan mengadakan

serangkaian observasi yang ada hubungannya dengan peranan audit kinerja dalam menunjang

akuntabilitas publik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Lapangan(Field Research)

a. Metode Pengamatan Langsung (observasi)b. Metode Wawancara (Interview)

c. Kuesionerd. Dokumen

2) Studi Kepustakaan(Library Research)


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

83

3.2.4.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara masing-masingpertanyaan dengan skor total. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pernyataan mana yang

valid dengan mengacu pada tingkat signifikan sebesar 0,3 (rskritis). Jika r korelasi < 0,3 makapernyataan tidak valid, sedangkan jika rskorelasi > 0,3 maka pernyataan valid (Sugiyono:2009).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam uji validitas adalah korelasi Rank Spearman.Pengujian validitas untuk setiap variabel menggunakan Software SPSS 14.0 For Windows.

Dari semua pernyataan instrumen setiap variabel valid untuk digunakan dalam prosespengolahan analisis data, karena semua hasil korelasi tiap item menghasilkan nilai yaitu

rshitung>rskritis, sehingga validitas terpenuhi.

3.2.4.2 Uji ReliabilitasDalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah split half method

(Spearman Brown Correlation) teknik belah dua. Dapat disimpulkan bahwa antara Audit Kinerja(Variabel X) dan Akuntabilitas Publik (Variabel Y) dikatakan reliabeldan dapat digunakan untuk

penelitian. Perhitungan uji reliabilitas menggunakanSoftware SPSS 14.0 For Windows.

3.2.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

3.2.5.1 Rancangan AnalisisDalam menganalisis data, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode

deskriptif dengan analisis kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudiandianalisis berdasarkan metode yang diterapkan, dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya

peranan audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik.Data yang dihimpun dari hasil penelitian akan penulis bandingkan antara data yang

dilapangan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah:1. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sampling dimana yang diselidiki yang

merupakan populasi yang dipilih dalam penelitian.

2. Setelah metode pengumpulan data ditentukan kemudian ditentukan alat untuk

memperoleh data dari elemen yang akan diteliti, alat yang digunakan dalam penelitian inidaftar pertanyaan atau kuesioner.

3. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengelolaan data, disajikan dan dianalisiskemudian diadakan uji statistik.Hasil pengoperasiaan variabel disusun dalam bentuk pertanyaan (kuesioner/ angket) yang

terdiri dari 40 (empat puluh) pertanyaan. Variabel (X) Audit Kinerja sebanyak 20 (dua puluh)pertanyaan dan variabel (Y) Akuntabilitas Publik sebanyak 20 (dua puluh) pertanyaan. Setiap

item dari kuesioner tersebut memiliki lima jawab dengan bobot atau nilai yang berbeda. Untuksetiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung

pernyataan (item positif) atau tidak mendukung pernyataan (item negatif).Dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kedua variabel (variabel

bebas dan variabel terikat) tersebut, diukur dengan menggunakan skala likert. Untuk menilaivariable X dan varibel Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata dari masing-

masing varibel. Nilai rata-rata ini diperoleh dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiapvariabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Setelah diperoleh rata-rata dari masing-

masing variabel kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan berdasarkan nilaiterendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Atas dasar nilai tertinggi dan terendah tersebut,

maka dapat ditentukan rentang interval yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlahkriteria. Dengan demikian dapat ditentukan panjang interval kelas masing-masing variabel.

Penentuan panjang interval kelas Variabel X dan Y menggunakan garis kontinum.

3.2.5.2 Uji HipotesisPenetapan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau

tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y, yaitu hipotesis nol (H0) dan hipotesisalternatif (H1). Langkah-langkah dalam perancangan hipotesis adalah sebagai berikut:


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

84

1) Menetapkan Hipotesis Penelitian dan Hipotesis Statistik

a. Hipotesis PenelitianUntuk mengetahui peranan audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik, maka

dilakukan uji hipotesis melalui asumsi sebagai berikut:H0= Tidak terdapat peranan antara audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas

publik.H1= Terdapat peranan antara audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik.

b. Hipotesis StatistikH0: Tidak terdapat peranan yang signifikan antara audit kinerja dalam

menunjang akuntabilitas publik.

H1: Terdapat peranan yang signifikan antara audit kinerja dalam menunjangakuntabilitas publik.

Guna menguji tingkat signifikansi korelasi rank spearman, maka dilakukan uji tdenganmenggunakan rumus:

Keterangan:thitung= Probabilitas

rs = Koefisien Korelasi Rank Spearmann = Jumlah data

2) Menentukan Kriteria Penerimaan Hipotesis

Kriteria penerimaan hipotesis dapat ditentukan dengan membandingkan antara thitung danttabel yang dapat dilihat dibawah ini:

Jika thitung> dari ttabel, maka Ho ditolak, H1diterimaJika thitung< dari ttabel, maka Ho diterima, H1 ditolak

3) Menggambarkan Daerah Penerimaan Hipotesis

Untuk menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan terhadap sebuah hipotesisdapat digambarkan dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN4.1 Analisis Audit Kinerja Pada Pemerintah Kota Bandung

Pengawasan dan pemeriksaan merupakan salah satu cara untuk membantu terwujudnyatata kelola pemerintahan yang baik, seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah

No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah. Seluruh upaya yang diperankan oleh Inspektorat Kota Bandung

merupakan dorongan bagi diterapkannya good governancepada setiap jenjang Pemerintah KotaBandung. Selain itu, Inspektorat selaku aparat pemeriksaan intern Pemerintah Kota Bandung

merupakan kekuatan pendorong dalam upaya peningkatan efisiensi, efektivitas serta kehematanpenyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan.

(1) Tahap Perencanaan atau Survei PendahuluanInspektorat Kota Bandung sebelum melaksanakan audit kinerja maka tahap awal adalah

dengan melakukan pembentukan, susunan, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pemeriksa,pemberitahuan pada entitas pemeriksaan, survei pendahuluan, dan penyusunan Program Kerja

Pemeriksaan (PKP).Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukan

kriteria tahap perencanaan, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung sebagai berikut:Skor Maksimal : 5 x 8 x 30 = 1.200

Skor Minimal : 1 x 8 x 30 = 240

Range : 1.200 240 = 960Jenjang Range : 960 : 5 = 192

thitung2

1

2

s

s

r

nr


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

85

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang diberikan kepada responden

mengenai tahap perencanaan dari seluruh pernyataan mendapatkan total skor sebesar 988,yaitu berada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya, pada Pemerintah Kota Bandung

kriteria tahap perencanaan yang ada dalam instansi sudah dilakukan dengan baik, karena telahsesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yaitu terdapat dalam standar

pelaksanaan audit kinerja pernyataan pertama yang berbunyi Pekerjaan harus direncanakansecara memadai. Dasar pemikiran standar pelaksanaan pertama tersebut adalah tingkat

pemahaman terhadap organisasi, kegiatan, dan kebijakan yang dilaksanakan akan menentukantingkat kecermatan dan keandalan perencanaan audit yang akan dilakukan. Selain itu, audit

sering kali menghadapi keterbatasan tenaga auditor, jumlah hari, dan anggaran. Oleh karena itu,perencanaan audit merupakan suatu keharusan karena akan sangat menentukan efisiensi dan

efektivitas audit.

(2) Tahap Pelaksanaan atau Pengujian Terinci

Inspektorat Kota Bandung dalam melaksanakan pemeriksaanya, setelah melaksanakantahap persiapan pemeriksaan langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pemeriksaan. Adapun

tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:a. Pertemuan awal (entry briefing)

b. Pelaksanaan pemeriksaan operasional

c. Temuan dan pengembangan temuand. Uji petike. Saran atau rekomendasi

f. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaana. Pembahasan hasil pemeriksaan dengan Pengendali Teknis dan atau Penanggungjawab

(review)i. Pembahasan hasil pemeriksaan dengan entitas pemeriksaan

j. Penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)k. Exit Briefing

Sebagai kegiatan terakhir dari tugas pemeriksaaan adalah penyusunan Laporan HasilPemeriksaan (LHP). Laporan tersebut adalah sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting

bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan, dan rekomendasikepada entitas pemeriksaan atau yang perlu mengetahui informasi tersebut.

.Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukan

kriteria tahap pelaksanaan, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung sebagai berikut:Skor Maksimal : 5 x 8 x 30 = 1.200

Skor Minimal : 1 x 8 x 30 = 240Range : 1.200 240 = 960

Jenjang Range : 960 : 5 = 192


mengenai tahap pelaksanaan dari seluruh pernyataan mendapatkan total skor sebesar 991, yaituberada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya, pada Pemerintah Kota Bandung kriteriatahap pelaksanaan yang ada dalam instansi sudah dilakukan dengan baik, karena telah sesuai

dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yaitu terdapat dalam standarpelaksanaan audit kinerja pernyataan ketiga yang berbunyi Bukti yang cukup, kompeten, dan

relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasipemeriksa dan pernyataan keempat yang berbunyi Pemeriksa harus mempersiapkan dan

memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumenpemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan

harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman, tetapitidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut, dapat memastikan bahwa dokumen

pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasipemeriksa.


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

86

(3) Tahap Tindak Lanjut (Follow -up)

Tindak lanjut adalah tindakan yang dilaksanakan oleh entitas pemeriksaan sesuai denganrekomendasi yang telah dikemukakan auditor dalam LHP, yang bertanggungjawab

melaksanakan tindak lanjut adalah pihak entitas pemeriksaan, sedangkan Inspektorat KotaBandung berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut.

Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukankriteria tahap tindak lanjut, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung sebagai berikut:

Skor Maksimal : 5 x 4 x 30 = 600

Skor Minimal : 1 x 4 x 30 = 120Range : 600 120 = 480


Secara umum dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang diberikan kepada respondenmengenai tahap tindak lanjut dari seluruh pernyataan mendapatkan total skor sebesar 472, yaitu

berada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya, pada Pemerintah Kota Bandung kriteriatahap tindak lanjut yang ada dalam instansi sudah dilakukan dengan baik, karena telah sesuai

dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Kedua pasal tersebutmengatur hukuman dan denda bagi pihak-pihak yang tidak menindaklanjuti rekomendasi auditor.

Penentuan kriteria akumulasi total skor jawaban maksimal adalah 5x20x30=3.000 (apabila

responden menjawab dengan memilih kategori skor jawaban yang paling tinggi), dan skorjawaban minimal 1x20x30=600 (apabila responden menjawab dengan memilih kategori skor

jawaban yang paling rendah). Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima)untuk menentukan kriteria audit kinerja, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung sebagai

berikut:

Skor Maksimal : 5 x 20 x 30 = 3.000Skor Minimal : 1 x 20 x 30 = 600

Range : 3.000 600 = 2.400Jenjang Range : 2.400 : 5 = 480

Kesimpulan mengenai audit kinerja dilihat berdasarkan skor masing-masing indikator audit

kinerja dengan total skor sebesar 2.451 berada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya,pelaksanaan audit kinerja pada Pemerintah Kota Bandung sudah terpenuhi dengan baik, yaitu

telah sesuai dengan tahap-tahap audit kinerja sektor publik yaitu survei pendahuluan, pengujianterinci, dan tindak lanjut hasil audit. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh I Gusti Agung Rai

bahwa audit kinerja sektor publik secara garis besar harus sesuai dengan tahapan-tahapantersebut.

4.2 Analisis Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kota BandungPraktek akuntabilitas publik di Indonesia masih berfokus hanya dari sisi pengelolaan

keuangan negara, sedangkan dalam kenyataannya keingintahuan masyarakat tentang

akuntabilitas publik tidak dapat terpenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. Akuntabilitaspublik dapat dipenuhi oleh pemerintah khususnya oleh Pemerintah Kota Bandung melalui lima

dimensi yaitu akuntailitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program,akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial.

(1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran ( A c c o u n t a b i l i t y f o r P r o b i t y a n d L e g a l i t y )

Pelaksanaan akuntabilitas hukum dan kejujuran sudah dilaksanakan oleh Pemerintah KotaBandung yaitu pada Dinas Pendapatan. Hal tersebut tercermin pada pengelolaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

87

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Pendapatan selalu berusaha agar terciptainstansi yang sehat dimana tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukankriteria akuntabilitas hukum dan kejujuran, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung

sebagai berikut:

Skor Maksimal : 5 x 4 x 30 = 600Skor Minimal : 1 x 4 x 30 = 120

Range : 600 120 = 480Jenjang Range : 480 : 5 = 96


mengenai akuntabilitas hukum dan kejujuran dari seluruh pernyataan mendapatkan total skorsebesar 479, yaitu berada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya, pada Pemerintah Kota

Bandung pelaksanaan akuntabilitas hukum dan kejujuran oleh instansi sudah dilakukan dengan

baik, karena telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Akuntabilitas Manajerial( M a n aj e r i al A c c o u n t a b i l i t y )

Berkaitan dengan akuntabilitas manajerial yang dapat diartikan sebagai akuntabilitaskinerja yang mengharuskan lembaga publik dalam hal ini Dinas Pendapatan melakukan

pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Salah satu tugas yang telah dilaksanakan olehDinas Pendapatan dalam hal pelaporan kinerja yaitu dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah (LAKIP), adapun fungsi dari LAKIP tersebut adalah sarana bagi DinasPendapatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakehorders

dan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pendapatan.Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukan

kriteria akuntabilitas manajerial, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung sebagai berikut:



Secara umum dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang diberikan kepada respondenmengenai akuntabilitas manajerial dari seluruh pernyataan mendapatkan total skor sebesar 495,yaitu berada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya, pada Pemerintah Kota Bandung

pelaksanaan akuntabilitas manajerial oleh instansi sudah dilakukan dengan baik, karena telahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Akuntabilitas Program( Pr o g r a m e A c c o u n t a b i l i t y )

Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan,menerapkan program operasional dan dilaksanakan dalam bentuk:

1. Program penyuluhan lapangan kepada masyarakat wajib pajak;2. Program menyusun dan menghitung potensi pajak;

3. Program penyusunan standar pengolahan data;4. Program pendayagunaan petugas;


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

88

5. Program penyusunan sistem penggunaan pajak;

6. Program penyusunan sistem penagihan pajak;7. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukan

kriteria akuntabilitas program, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung sebagai berikut:Skor Maksimal : 5 x 4 x 30 = 600



Secara umum dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang diberikan kepada respondenmengenai akuntabilitas program dari seluruh pernyataan mendapatkan total skor sebesar 475,

yaitu berada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya, pada Pemerintah Kota Bandungpelaksanaan akuntabilitas program oleh instansi sudah dilakukan dengan baik, karena telah

sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan.

(4) Akuntabilitas Kebijakan ( Po l i c y A c c o u n t a b i l it y ) Kebijakan Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, secara kontinyu serta membuatsolusi apabila ditemukan sesuatu permasalahan;

2. Pemberdayaan informasi, komunikasi dalam berbagai media seperti media elektronik danmedia cetak;

3. Peningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat, melalui berbagai pendidikan;4. Peningkatan sistem penagihan mempermudah dan mempercepat bagi wajib pajak dalam

pembayaran, dengan memperbanyak tempat pembayaran dan penagihan;5. Penegakan sanksi hukum bagi petugas dan wajib pajak yang melanggar peraturan

perundang-undangan.

Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukankriteria akuntabilitas kebijakan, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung sebagai berikut:

Skor Maksimal : 5 x 4 x 30 = 600



Secara umum dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang diberikan kepada respondenmengenai akuntabilitas kebijakan dari seluruh pernyataan mendapatkan total skor sebesar 497,

yaitu berada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya, pada Pemerintah Kota Bandung

pelaksanaan akuntabilitas kebijakan oleh instansi sudah dilakukan dengan baik, karena telahsesuai dengan visi dan misi serta tujuan organisasi.

(5) Akuntabilitas Finansial( F in a n c i a l A c c o u n t a b i l i t y ) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusatdan pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

I. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:1. Pajak Daerah


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

89

2. Retribusi Daerah

3. Hasil Pengelola Kekayaan daerah yang dipisahkan4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

II. Dana Perimbangan, terdiri dari:1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

2. Dana Alokasi Umum3. Dana Alokasi Khusus

III. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari:1. Hibah

2. Dana Darurat3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (PKB)- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (BBNKB)

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)- Pajak Pengmbilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukankriteria akuntabilitas finansial, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung sebagai berikut:




mengenai akuntabilitas finansial dari seluruh pernyataan mendapatkan total skor sebesar 470,yaitu berada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya, pada Pemerintah Kota Bandung

pelaksanaan akuntabilitas finansial oleh instansi sudah dilakukan dengan baik, karena telahsesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimana lembaga pemerintah diwajibkan

untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan anggaran dan realisasianggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penentuan kriteria akumulasi total skor jawaban maksimal adalah 5x20x30=3.000 (apabilaresponden menjawab dengan memilih kategori skor jawaban yang paling tinggi), dan skor

jawaban minimal 1x20x30=600 (apabila responden menjawab dengan memilih kategori skorjawaban yang paling rendah).

Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukan

kriteria akuntabilitas publik, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung sebagai berikut:

Skor Maksimal : 20 x 5 x 30 = 3.000Skor Minimal : 20 x 1 x 30 = 600

Range : 3.000 600 = 2.400Jenjang Range : 2.400 : 5 = 480

Kesimpulan mengenai akuntabilitas publik dilihat berdasarkan skor masing-masing

indikator akuntabilitas publik dengan total skor sebesar 2.451 berada pada interval denganklasifikasi baik. Artinya, pelaksanaan akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Bandung sudah

terpenuhi dengan baik, yaitu telah sesuai dengan dimensi dari akuntabilitas publik itu sendiriyaitu akutabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program,

akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

90

Mahmudi bahwa akuntabilitas publik secara garis besar harus dilaksanakan sesuai dengan

dimensi tersebut.

4.3 Peranan Audit Kinerja Dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah KotaBandung

Setelah mengadakan analisis terhadap audit kinerja sebagai variabel bebas dan

akuntabilitas publik sebagai variabel terikat, maka dilakukan analisis untuk mengukur sejauhmana peranan audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik pada Pemerintah KotaBandung. Di bawah ini diuraikan beberapa langkah pengujiannya.

(1) Hasil Uji Hipotesis PenelitianDalam menguji adanya hubungan antara Audit Kinerja (Variabel X) dengan Akuntabilitas

Publik (Variabel Y) dihitung berdasarkan korelasirank spearman.Langkah selanjutnya adalah dengan menghitung ranking variabel X dan Y, dengan melihat

skor perhitungan kuesioner, perhitungan ranking tersebut menggunakan penolong perhitungankorelasirank spearman..

Perhitungan nilai statistika pada penelitian ini menggunakan analisis korelasi rankspearman dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

rs = Koefisien KorelasiRank Spearmann = Banyaknya Ukuran Sampel

X = Variabel XY = Variabel Y

R (Xi) = Rank pada X untuk data ke-1R (Yi) = Rank pada Y untuk data ke-1

rs=

22

2

2

130305,9436

2

130309443

2

130308136

rs= 25,240305,943625,24030944325,240308136

rs= 5,72075,94365,72079443

5,72078136

rs= 22295,2235

5,928

rs =5,4982929

5,928

rs =247634,2232

5,928 = 0,415948475 0,416 (dibulatkan)

rs=

2

1

2

1

2

1

2

2

11

2

1

2

1

2

1.

nnYR

nnXR

nnYRXR

n

t


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

91

Di atas telah dilakukan perhitungan secara manual sementara berikut ini hasil rs yang

diperoleh dengan menggunakanSPSS 14.0 for Windows.Analisis: Nilai korelasi untuk audit kinerja dengan akuntabilitas publik adalah 0,416 maka

hubungan ini menurut aturan kriteria Guilford termasuk hubungan yang sedang dan searah.Artinya jika audit kinerja baik maka akuntabilitas publik akan baik juga.

(2) Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar persentase peranan Audit Kinerja (Variabel X) dalammenunjang Akuntabilitas Publik (Variabel Y), maka penulis menggunakan analisis koefisien

determinasi (Kd), dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasirs = Koefisien KorelasiRank Spearman

Kd = 0 berarti pengaruh Variabel X terhadap Y lemah

Kd = 100% / 1 berarti pengaruh Variabel X terhadap Y kuatKd = rs

2x 100%

Kd = (0,416)2

x 100%

Kd = 0,173056 x 100%Kd = 17,3056%

Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Audit Kinerja (Variabel X)dapat menunjang Akuntabilitas Publik (Variabel Y) sebesar 17,30% dan sisanya yaitu 100%

17,30% = 82,70% dipengaruhi oleh faktor lain di luar Audit Kinerja, misalnya pelayanan publik,kualitas informasi keuangan, manajerial, dan pengawasan fungsional yang akan menunjang

Akuntabilitas Publik.

(3) Hasil Uji Hipotesis StatistikUji statistik yang digunakan adalah uji t dengan rumus sebagai berikut:

thitung2

1

2

s

s

r

nr

thitung =

2416,01

230416,0

thitung=9094,0

2013,2

thitung= 2,421

Dimana: Jika thitung> dari ttabel, maka Ho ditolak, H1diterimaJika thitung< dari ttabel, maka Ho diterima, H 1 ditolak

Dengan taraf signifikan 05,0 (5%) dan dk= 30 2= 28 maka, ttabel=2,048. Jadi thitung2,421 > ttabel 2,048, maka Ho ada pada daerah penolakan berarti H1 diterima atau audit kinerja

mempunyai peranan yang signifikan dan positif dalam menunjang akuntabilitas publik.Dari hasil semua perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa audit kinerja

mempunyai korelasi yang sedang dan positif terhadap akuntabilitas publik, ditunjukkan oleh

angka hasil korelasi yang sedang dan searah yaitu sebesar 0,416. Ini berarti bahwa apabilainstansi melaksanakan audit kinerja dengan baik, maka pelaksanaan akuntabilitas publik akanbaik.

Audit kinerja juga mempunyai peranan yang signifikan terhadap akuntabilitas publik,ditunjukkan oleh besarnya thitung lebih besar daripada ttabel yaitu thitung 2,421 > ttabel2,048. Hal ini

Kd = rs2

x 100%


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

92

membuktikan hipotesis penelitian bahwa audit kinerja berperan dalam menunjang akuntabiliitas

publik.Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan di atas baik perhitungan manual maupun

menggunakanSPSS 14.0 For Windows, hasilnya adalah signifikan antara audit kinerja terhadapakuntabilitas publik. Hal tersebut membuktikan teori menurut Indra Bastian (2007:48) yaitu

dengan audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan olehpihak yang bertanggungjawab akan meningkat, sehingga mendorong pengawasan dan

kemudian tindakan koreksi.Dapat disimpulkan bahwa audit kinerja dan akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota

Bandung telah berjalan dengan baik dimana dengan dilaksanakannya audit kinerja pemangkukepentingan (stakeholders) sektor publik dapat memperoleh informasi yang lebih objektif dan

independen mengenai kinerja manajemennya. Jika informasi yang diberikan berkualitas yaituakurat, transparan, tepat waktu, valid, relevan serta dapat diandalkan sehingga informasi

tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jika keputusan telah diambil, makaperlu adanya pengawasan maupun pemeriksaan agar dapat meningkatan akuntabilitas publik.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Peranan

Audit Kinerja Dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kota Bandung, maka

penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:1. Audit kinerja pada Pemerintah Kota Bandung sudah terpenuhi dengan baik. Hal ini

didukung oleh telah dilaksanakannya tahap-tahap audit kinerja sektor publik yaitu surveipendahuluan, pengujian terinci, dan tindak lanjut hasil audit.

2. Pelaksanaan akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Bandung sudah terpenuhi denganbaik. Hal ini didukung oleh telah dilaksanakannya dimensi dari akuntabilitas publik itu

sendiri yaitu akutabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitasprogram, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial.

3. Peranan audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik pada Pemerintah KotaBandung memiliki nilai korelasi yang sedang dan searah, jika audit kinerja baik maka

akuntabilitas publik akan baik juga. Peranan audit kinerja terhadap akuntabilitas publiksebesar 17% dan sisanya yaitu dipengaruhi oleh faktor lain di luar Audit Kinerja,misalnya

pelayanan publik, kualitas informasi keuangan, manajerial, dan pengawasan fungsionalyang akan menunjang Akuntabilitas Publik. Dimana Ho ada pada daerah penolakan berarti

H1 diterima atau audit kinerja mempunyai peranan yang signifikan dan positif dalammenunjang akuntabilitas publik.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang peranan audit kinerjadalam menunjang akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Bandung, maka penulis akanmencoba mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Bandung

sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi instansi yaitu:1. Bagi Inspektorat, walaupun pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan belum optimal

dikarenakan aspek kelembagaan yang masih merupakan bagian integral dari sistempemerintahan yang ada, namun Inspektorat dapat lebih meningkatkan kinerjanya tersebut

melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memberikan pembekalanteoritis dan praktek baik berdasarkan landasan ilmu pengetahuan maupun peraturan

perundang-undangan. Bagi entitas pemeriksaan (auditee) sebaiknya pelaksanaanpenindaklanjutan tidak hanya terbatas pada rekomendasi yang diberikan oleh auditor,

karena pelaksanaan tindak lanjut audit sangat penting dimana manfaat pekerjaan auditbukan terletak pada banyaknya temuan audit yang dilaporkan atau direkomendasikan,

melainkan pada tindak lanjut atas laporan audit dan rekomedasinya. Kemudian Inspektorat


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

93

perlu memberikan perhatian yang lebih dalam membuat laporan audit, karena laporan

tersebut harus memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (stakeholder), yaitulembaga legislatif, pemerintah, media, publik, maupun akademisi.

2. Bagi Dinas Pendapatan, salah satu jalan yang bisa ditempuh dalam melaksanakankepercayaan yang diberikan masyarakat adalah dengan menjadikan akuntabilitas sebagai

kebutuhan dan mengimplementasikan dalam setiap kebijakan.3. Bagi Pemerintah Kota Bandung agar saluran akuntabilitas publik dapat tersistem dengan

baik, maka harus dibuka kepada masyarakat secara langsung yakni kepada perwakilanpublik, seperti auditor, ombudsman, dan parlemen selain tentunya kepada pemegang

otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Melalui variasi saluranakuntabilitas tersebut setiap masyarakat dapat menanggapi, mengkritisi, dan

menyampaikan aspirasinya untuk dapat diteruskan kepada pejabat publik yangbersangkutan. Masukan dan keluhan masyarakat ini dapat direkomendasikan kepada

pejabat baru sebagaifeedbackdalam perbaikan kinerja periode berikutnya.

VI DAFTAR PUSTAKA

Achmad Badjuri, Elisa Trihapsari. 2009. Audit Kinerja Pada Sektor Publik Pemerintah.http://hardiyantowb.wordpress.com.Accessed03/16/2009

_______. 2009. Efektifitas Kebijakan Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

http://hardiyantowb.wordpress.com.Accessed03/16/2009Andi Supangat. 2006.Statistika: Untuk Ekonomi dan Bisnis. Pustaka: Bandung

I Gusti Agung Rai. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus.Salemba Empat: Jakarta

Ihyaul Ulum. MD. 2004.Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar. Universitas MuhammadiyahMalang: Malang

Indra Bastian. 2007.Audit Sektor Publik. Ed. 2. Salemba Empat: JakartaJonathan Sarwono. 2005. Riset Pemasaran dengan SPSS. Graha Ilmu: Yogyakarta

Kuncoro, M. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Erlangga: JakartaMahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Ed. Revisi. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen

YKPN: YogyakartaMardiasmo. 2004.Akuntansi Sektor Publik.Andi: Yogyakarta

Mohamad Mahsun. 2009. Formalitas Laporan Kinerja Pejabat Publik. http://jsa-akuntan.com.Accessed02/12/2009

Nur Indriantoro, Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi danManajemen. BPFE: Yogjakarta

Rosgandika Mulyana. 2005. Metodologi Penelitian. Universitas Komputer Indonesia: BandungSugiyono. 2004.Metode Penelitian Bisnis . Alfabeta: Bandung

_______. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung

_______. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: BandungUmi Narimawati. 2007. Riset Manajemen SDM: Aplikasi contoh dan Perhitungannya. Agung

Media: Jakarta

Dinas Pendapatan Kota Bandung. 2008. Dispenda Dalam Angka: Selayang PandangPerkembangan Dinas Pendapatan

http://www.seputar-indonesia.com.Accessed03/16/2009Inspektorat Kota Bandung. 2008.Pedoman Operasional Pemeriksaan (POP) Kota Bandung

Inspektorat Kota Bandung. 2008.Buku Profil Inspektorat Kota BandungLembaga Administrasi Negara. 2004. Modul: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ed. Kedua. Lembaga Administrasi Negara: JakartaPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007


Ju

rnal

Riset

Aku

ntans

i-VolI

/No

.2/A

pril20

10

94

Gambar. Bagan Kerangka Pikir

TabelOperasionalisasi Variabel

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala No.Kuesioner

udit Kiner a(X)

Pemeriksaan secara objektifdan sistematik terhadapberbagai macam bukti untukdapat melakukan penilaiansecara independen atas kinerja

entitas atau program/ kegiatan

pemerintah yang diaudit.

Indra Bastian (2007:47)

1. Tahap Perencanaan atau Survei Pendahuluan

2. Tahap Pelaksanaan atau Pengujian Terinci

3. Tahap Tindak Lanjut

I Gusti Agung Rai (2008:77)

Ordinal

Ordinal

Ordinal

1

9 16

17 20

AkuntabilitasPublik

(Y)

Pemberian informasi dand i s c l o s u r e atas aktivitasdan kinerja finansial

pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingandengan laporan tersebut.

Mardiasmo (2004:21)

1.1 Akuntabilitas hukum dan kejujuran( a cco u n ta b i l i ty fo r p r o b i ty a n d l e g a l i ty)

1.2 Akuntabilitas manajerial(manajerial

a c c o u n t a b i l i t y )

1.3 Akuntabilitas program (p r o g r a m e a cco u n ta b i l i ty)

1.4 Akuntabilitas kebijakan( p o l i cy

a c c o u n t a b i l i t y )

1.5 Akuntabilitas finansial( f i n a n ci a l a c c o u n t a b i l i t y )

Mahmudi (2007:9)

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

1

5 8

9 12

13 16

17 20

Akuntansi Sektor Publik (ASP)

Tujuan ASP, yaitu:

1. Penyediaan Informasi2. Pengendalian Manajemen3. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas PublikY

ASP adalah alat untuk menciptakangood governance. Tiga aspek utama

good governance, yaitu:1. Pengawasan Sektor Publik

2. Pengendalian Sektor Publik3. Pemeriksaan Sektor Publik

Audit Kinerja

X

udit kinerja berperan dalam menunjang akuntabilitas publik

Dimensi akuntabilitas publik:1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum

(accountability for probity and legality)2. Akuntabilitas manajerial

(manajerial accountability)3. Akuntabilitas program

(programme accountability)

4. Akuntabilitas kebijakan(policy accountability)

5. Akuntabilitas finansial(financial accountability)

Tahap-tahap audit kinerja:1. Tahap perencanaan atau

survei pendahuluan2. Tahap pelaksanaan atau

pengujian terinci3. Tahap tindak lanjut

jurnal riset akuntansi - vol i_no.2_april 2010_deddy_sherly

Documents

and the other influence

performance audit play

5252018 jurnal riset

penyelenggaraan good

public sectori pendahuluan1

sumber legitimasinya

baik good governance

performance audit