jurnal riset akuntansi vol i no 2 april 2010 deddy sherly

7/25/2019 Jurnal Riset Akuntansi Vol I No 2 April 2010 Deddy Sherly

1/44

Jurnal Riset Akuntansi

- Vol I/No.2/

April 2010Volume I/No.2/April 2010PENGARUH FREE CASH FLOWS TERHADAP HARGA SAHAM(Studi kasus pada PT.Unilever Indonesia Tbk)

Eddy Soeryanto SoegotoPENGARUH PENERAPAN PRINSIP-GOVERNANCE TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN PADAPT. PLN (PERSERO)DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTENOny WidilestariningtyasRiri ApriantiPERANAN PENAGIHAN PAJAK DALAM MENGATASI PENINGKATAN TUNGGAKANWAJIB PAJAK PADA KPP DI LINGKUNGAN KOSiti Kurnia RahayuPENGARUH KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI (


2/44

POLICY) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADIEly SuhayatiAsni WulandariPERANAN AUDIT KINERJA DALAM MENUNJANG AKUNTABILITAS PUBLIKPEMERINTAHAN KOTA BANDUNG (STUDI KASUS PADA BAWASDADAN DISPENDA BANDUNGDeddy SupardiSherly WiartyPENGARUH PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) TERHADAP RETURNSAHAM (PENELITIAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANGTERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTSurtikantiDevi RustendiUNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIAJL.Dipatiukur 112-114 Bandung 40132 Telp.022ISSN : 2086-0447TERHADAP HARGA SAHAM(Studi kasus pada PT.Unilever Indonesia Tbk)yanto Soegoto-PRINSIP GOOD CORPORATEINTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN PADAPT. PLN (PERSERO)DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTENPERANAN PENAGIHAN PAJAK DALAM MENGATASI PENINGKATAN TUNGGAKANWAJIB PAJAK PADA KPP DI LINGKUNGAN KOTA BANDUNG

PENGARUH KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI (SUNSET) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADIN AUDIT KINERJA DALAM MENUNJANG AKUNTABILITAS PUBLIKPEMERINTAHAN KOTA BANDUNG (STUDI KASUS PADA BAWASDAGPENGARUH PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) TERHADAP RETURNSAHAM (PENELITIAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANGTERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA)PROGRAM STUDI AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA114 Bandung 40132 Telp.022-2504119, Fax. 022-253375Email : [email protected]

GOOD CORPORATEINTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN PADAPT. PLN (PERSERO)DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTENSUNSETN AUDIT KINERJA DALAM MENUNJANG AKUNTABILITAS PUBLIKPEMERINTAHAN KOTA BANDUNG (STUDI KASUS PADA BAWASDAGPENGARUH PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) TERHADAP RETURNSAHAM (PENELITIAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANGA)AKUNTANSIJu

rnal Riset


3/44

Akuntansi - Vol I/No.2/

April 2010PERANAN AUDIT KINERJA DALAM MENUNJANG AKUNTABILITASPUBLIK PEMERINTAH KOTA BANDUNGOleh:

Deddy SupardiUniversitas Sangga Buana BandungSherly WiartyUniversitas Komputer IndonesiaAbstractThe study arranged in local government of Bandung city and observation researchatInspectorate and Development of Profit. The performance audit has significant correlation to theinstitution while in public sccountability it is related to the Departement of Profit. This researchaimed to find out performance auditt, implementation of public accounting, and the role of

performance audit in support of public accountability at the local government.Method used is descriptive with quantitative approach. It is intended to describe onobtained data by instrument such as questionnaire distributed to 30 respondentsand calculatedby Rank Spearman formula.The result shows that the role of performance audit in support of public accountabilityhave correlation is moderate and direction. Performance audit play role 17% on public


4/44

accountability, and the other influence of 83% by other factor is not researched such as publicservices, quality of financial information, management, and function control iswill support ofpublic accountability. In the other words the hypothesis by the researcher means that peformanceaudit have role in support of public accountability.Keywords: Performance Audit, Public Accountability, Public SectorI PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang PenelitianOrganisasi sektor publik seperti pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan rodapemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaanyang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangidengan adanya pemerintahan yang baik (good governance). Good governance dalam duniabisnis dikenal dengan istilah good corporate governance dengan prinsip yang kurang lebih sama.Dalam setiap penyelenggaraan good governance, harus berlandaskan pada ti ga prinsip dasar,yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip dasar tersebut merupakan bagian

yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap penentuan kebijakan publik, implementasinya, danpertanggungjawabannya dalam bingkai good governance.Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semuapihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secaraaktif dimana jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaanpemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena yang dapat diamatidalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutanpelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti pemerint

ah pusat dandaerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara.Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah atau publik sebagaipihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan,melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat sebagai pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dankewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Tuntutan akuntabilitasJ

urnal Rise


5/44

t Akuntansi - Vol I/No.2

/April 201078mengharuskan organisasi sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungja

wabanhorisontal (horizontal accountability) bukan hanya pertanggungjawabanvertikal (vertical

accountability).Praktek akuntabilitas publik di Indonesia masih berfokus hanya dari sisi pengelolaankeuangan negara, sedangkan dalam kenyataannya keingintahuan masyarakat tentangakuntabilitas pemerintah tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Melihatpengalaman di negara-negara maju, ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakattentang akuntabilitas publik memang tidak dapat dipenuhi hanya oleh infornasi ke

uangan saja.Masyarakat ingin mengetahui lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasidengan memenuhi prinsip value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaankinerja organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaituekonomi(spending less), efisiensi (spending well), dan efektivitas (spending wisely).Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publikdalam


6/44

hal ini pemerintah untuk mempertahankan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publikserta value for money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannyapertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap sektorpublik tersebut. Audit yang dilakukan pada sektor publik/ pemerintah berbeda dengan yangdilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latarbelakang institusional dan hukum, dimana audit sektor pemerintah mempunyai prosedur dantanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibandingkan dengan audit sektorswasta.Audit sektor publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memilikiindenpendensi dan memiliki kompetensi untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telahsesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Audit yang dilakukan pada sektor pemerintah tidakhanya terbatas pada audit atas keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas denganmelakukan audit terhadap kinerja pemerintah tersebut. Audit kinerj

a merupakan prosessistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, agar dapat melakukanpenilaian secara independen atas ekonomi dan efisien operasi, efektivitas dalampencapaianhasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan hukum yang berlaku,menentukan kesesuaian antar kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkansebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporantersebut.Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian

ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas/ fungsi yang diaudit. Audit kinerja meliputi auditatas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang pada dasarnya merupakan perluasan dariaudit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya, yang membedakan antara audit kinerjadengan audit lainnya adalah dalam hal laporan audit. Dalam audit keuangan, hasil audit adalahberupa pedapat (opini) auditor secara independen dan obyektif tentang kewajaranlaporankeuangan sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan tanpa pemberian rekomendasiperbaikan. Sedangkan dalam audit kinerja, audit tidak hanya sekedar menyampaikan

kesimpulanberdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan akan tetapi dilengkapi denganrekomendasiuntuk perbaikan di masa mendatang.Kemampuan mempertangungjawabkan (akuntabilitas) dari pemerintah sangat tergantungpada kualitas audit sektor publik itu sendiri. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbulpermasalahan seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi, dan berbagai ketidakberesan di


7/44

pemerintahan. Dilihat dari pentingnya tujuan audit kinerja yakni untuk meningkatkan akuntabilitasdan perbaikan kinerja pemerintah, maka penulis tertarik untuk menggali permasalahan tersebutdalam bentuk penelitian dengan judul: Peranan Audit Kinerja Dalam MenunjangAkuntabilitas Publik Pemerintah Kota Bandung.1.2 Rumusan MasalahAdapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Bagaimana audit kinerja pada Pemerintah Kota Bandung.2. Bagaimana pelaksanaan akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Bandung.Jurnal Riset

Akuntansi - V

ol I/No.2/Apr

il 2010793. Bagaimana peranan audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik pada Pemerintah


8/44

Kota Bandung.II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS2.1 Kajian TeoritisMenurut I Gusti Agung Rai (2008:29) audit sektor publik adalah sebagai berikut:Kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaanbarang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negaralainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengankriteria yang ditetapkan.Tujuan audit sektor publik dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang

PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini menyatakan bahwapemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negarasecara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat tiga jenis audit keuangannegara, yaitu audit keuangan, audit kinerja,dan audit dengan tujuan tertentu.Audit kinerja (peformance audit/ value for money audit/ '3E') yaitu pemeriksaan secaraobjektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secaraindependen atas kinerja entitas atau program/ kegiatan pemerintah yang diaudit (Indra Bastian,

2007:255).Menurut Mahmudi (2007:188) pengertian audit kinerja adalah sebagai berikut:Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektifataskinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau aktivitas/ kegiatan. Evaluasi dilakukanterhadap tingkat ekonomi, efisiensi, dan keefektivan dalam mencapai target yangditetapkan serta kepatuhannya terhadap kebijakan dan peraturan perundangan yangdisyaratkan, kemudian membandingkannya antara kinerja yang dihasilkan dengan kriteriayang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak

yang

berkepentingan.Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengertian audit kinerja adalahaudit ataspengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensiserta auditaspek efektivitas.Audit kinerja meliputi dua jenis yaitu audit ekonomi dan efisiensi/ audit manajemen danaudit efektivitas/ audit program. Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, efisiensi mengacupada rasio terbaik antara output dengan biaya (input), sedangkan efektivitas berkaitan dengan

pencapaian tujuan. Menurut I Gusti Agung Rai tahap-tahap audit kinerja oleh timaudit yaitutahap perencanaan atau survei pendahuluan, tahap pelaksanaan atau pengujian terinci, dantahap tindak lanjut.Akuntabilitas publik yaitu pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerjafinansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan

laporan tersebut(Mardiasmo, 2004:21). Sedangkan pengertian lainnya yaitu suatu pertanggungjawaba


9/44

n olehpihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau individu dimana nantinya terdapatkeberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuanyang telah ditetapkan (Ihyaul Ulum. MD, 2004:40).Menurut Mahmudi dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasisektor publik antara lain: akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probity andlegality), akuntabilitas manajerial (manajerial accountability), akuntabilitas program (programeaccountability), akuntabilitas kebijakan (policy accountability), dan

akuntabilitas finansial(financial accountability).Audit kinerja sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas publik berupa perbaikanpertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan, pengembangan bentuk-bentuklaporan akuntabilitas, perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan kinerja antaraJur

nal Riset Aku

ntansi - Vol

I/No.2/Apr


10/44

il 201080organisasi sejenis yang diperiksa serta penyajian informasi yang lebih jelas dan informatif.Menurut Indra Bastian dengan audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam prosespengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab akan meningkat, sehinggamendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi.2.2 Kerangka PemikiranAkuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi ataspengelolaan dana masyarakat di Lembaga-lembaga Tinggi Negara, Departemen-departemendibawahnya, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Yayasan Sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama

sektor publik dan swasta.Akuntansi sektor publik adalah sebagai alat untuk menciptakan pemerintahan yangbaik(good governance) memiliki peran yang sangat vital dan signifikan. Terdapat tiga aspek utamayang mendukung terciptanya good governance, yaitu pengawasan, pengendalian, danpemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan olehpihak diluar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPR / DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintah.Adapun tujuan dari pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi sektor publik harus

memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secaraefektif dan efisien. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat,efisiensi, dan ekonomis atas operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepadaorganisasi (berkaitan dengan management control). Pengendalian (control) adalahmekanismeyang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah) untuk menjamin dilaksanakanannya sistem dankebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai. Audit sektor publik adalahpemeriksaan terhadap entitas pemerintahan yang bertujuan untuk membandi

ngkan hasilpencapaian program, fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan yangtelah ditetapkansebelumnya.Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Berdasarkan UUNo. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negaradan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa


11/44

Keuangan (BPK), terdapat tiga jenis audit keuangan negara, yaitu audit keuangan, audit kinerja,dan audit dengan tujuan tertentu.Dalam organisasi sektor publik, anggaran menjadi indikator utama penilaian kinerja.Namun sering kali organisasi hanya berfokus pada anggaran dan mengabaikan hasil(output)dari anggaran tersebut. Kinerja diukur hanya terbatas pada habis atau tidaknya anggaran yangdibelanjakan, terpenuhi atau tidaknya target anggaran, dan sebagainya. Padahal,yang lebihpenting dari itu adalah apakah anggaran telah dilaksanakan secara ekonomis, efektif, danefisien. Disisi lain audit keuangan dilakukan terbatas pada ketaatan fiskal dankewajaran laporankeuangan. Sementara itu, masalah keefektifan anggaran tidak menjadi fokus perhatian dimanaoutcome, benefit, dan dampak dari anggaran tidak diperiksa sehingga diperlukan audit lain selaindari audit keuangan tersebut.Audit kinerja adalah pemeriksaan terhadap entitas pemerintah atas kinerja, program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan target yang telah ditetapkan,

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, membandingkan antara hasildengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnyakepadapublik.Adapun tahap-tahap audit kinerja menurut I Gusti Agung Rai (2008:77) adalah tahapperencanaan atau survei pendahuluan, tahap pelaksanaan atau pengujian terinci, dan tahaptndak lanjut. Pada dasarnya audit keuangan dan audit kinerja sama. Audit kinerja merupakanperluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Salah satu hal yang

membedakan audit kinerja dengan audit keuangan adalah dalam hal laporan audit. Dalam auditkinerja tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telahdilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masamendatang.Jurnal

Riset Aku


12/44

ntansi - Vol I/No.2/Apri

l 201081Audit kinerja berfungsi untuk mengetahui apakah penggunaan sumber daya dalam rangkamencapai target dan tujuan telah memenuhi prinsip ekonomi, efisien, dan efektivitas, tidakmelanggar ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan

manajemen.

Dengan dilakukannya audit kinerja stakeholders sektor publik dapat memperoleh informasi yangobjektif dan independen mengenai kinerja manajemen sektor publik. Audit kinerjabermanfaatuntuk mengetahui apakah sumber daya organisasi telah diperoleh dan digunakansecaraekonomis, efisien, dan efektif; tidak terjadi pemborosan, kebocoran, salah alokasi, dan salahsasaran dalam mencapai tujuan. Pada sisi lain, audit kinerja bermanfaat untuk mengidentifikasicara untuk memperbaiki ekonomi, efisien, dan efektivitas di sektor publik sertamendorongdilakukannya perbaikan sistem pengendalian manajemen sektor publik.

Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah penyediaan informasi,pengendalianmanajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi

baik bagipemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintahinformasiakuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik,pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi


13/44

bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukanalokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatuprogram, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis.Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan (cost of services)yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankanpada publik atas suatu pelayanan (charging for services).Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi dibutuhkan dalampembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/ defisit pada pemerintahan,laporan rugi/ laba dan aliran kas pada BUMN/ BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporanalokasi sumber dana, dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian pentingdari proses akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untukmemberikan informasi dan mengungkapkan segala kegiatan dan hasil dari kegiatannya kepadamasyarakat atau publik melalui lembaga perwakilan.

Menurut Mahmudi (2007:9) dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi olehorganisasi sektor publik antara lain akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probityand legality), akuntabilitas manajerial (manajerial accountability),

akuntabilitas program(programe accountability), akuntabilitas kebijakan (policy accountability), dan akuntabilitasfinansial (financial accountability).Pelaksanaan audit kinerja yang memadai akan menunjang pelaksanaan akuntabilitas,karena dengan dilakukannya audit kinerja pada lingkungan pemerintah dapat memberi jaminankepada masyarakat bahwa dana yang diberikannya telah dikelola secara value for m

oney(ekonomi, efektif, dan efisien).2.3 HipotesisHipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannyapenelitian dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya.Hipotesisdari penelitian ini adalah Audit kinerja berperan dalam menunjang akuntabilitas publik.III OBJEK DAN METODE PENELITIAN3.1 Objek PenelitianObjek penelitian digunakan untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu.

Objek yang penulis gunakan dalam penelitian adalah audit kinerja dan akuntabilitas publik padaPemerintah Kota Bandung dengan observasi penelitian pada Inspektorat dan Dinas Pendapatan.3.2 Metode Penelitian3.2.1 Desain PenelitianDesain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh penulisdalammelaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang


14/44

dilakukan pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan desain penelitian yangJurnal Riset Akuntansi

- Vol I/No.2

/April 201082lebih luas, yang mencakup proses-proses dimulai dengan menemukan masalah dan men

etapkanjudul penelitian, mengidentifikasikan masalah, merumuskan masalah, membuat hipotesispenelitian, metode penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, pengujianhipotesis, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono 2009).3.2.2 Operasionalisasi VariabelVariabel independen atau variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhiatau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel


15/44

independendisini adalah peranan audit kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur audit kinerjaantara adalah tahap-tahap dari audit kinerja itu sendiri.Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atauyang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen disini adalahakuntabilitas publik. Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitaspublik adalahdimensi dari akuntabilitas publik..3.2.3 Sumber dan Teknik Penentuan Data3.2.3.1 Sumber DataSumber data yang diperlukan dalam penelitian tentang peranan audit kinerja dalammenunjang akuntabilitas publik adalah data primer, seperti dengan cara melakukan observasi,wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitianyangdilakukan, dan pemberian pernyataan berupa kuesioner.3.2.3.2 Teknik Penentuan Data3.2.3.2.1 PopulasiPopulasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi

syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Populasi dalam penelitian iniadalah Pemerintah Kota Bandung yaitu sebanyak 60 (enam puluh) orang dengan observasipenelitian pada Inspektorat dan Dinas Pendapatan. Populasi ini dipilih karena Inspektorat eratkaitannya dengan audit kinerja sedangkan Dinas Pendapatan erat kaitannya denganakuntabilitas publik.3.2.3.2.2 SampelTeknik sampling (teknik pengambilan sampel) dalam penelitian ini adalah menggunakanpendekatan non probability sampling. non probability sampling merupakan teknik p

engambilansampel yang tidak memberikan peluang sama untuk dipilih menjadi sampel. Adapun tekniksampel yang digunakan adalah sampling sistematis. Pengambilan sampel dengan tekniksampling sistematis dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan daribilangan tertentu, misalnya kelipatan dari bilangan lima (Sugiyono 2009). Pada penelitian inipengambilan sampel berdasarkan nomor urut ganjil saja, karena jumlah sampel yang didapatsebanyak 30 (tiga puluh) orang dimana syarat minimum pengambilan sampel agar dapat

mewakili dari keseluruhan populasi adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang.3.2.4 Teknik Pengumpulan DataDalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh data-data dengan mengadakanserangkaian observasi yang ada hubungannya dengan peranan audit kinerja dalam menunjangakuntabilitas publik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:1) Penelitian Lapangan (Field Research)a. Metode Pengamatan Langsung (observasi)b. Metode Wawancara (Interview)


16/44

c. Kuesionerd. Dokumen2) Studi Kepustakaan (Library Research)Jurnal Riset Akuntans

i - Vol I/No.

2/April 201083

3.2.4.1 Uji ValiditasPengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara masing-masingpertanyaan dengan skor total. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pernyataan mana yangvalid dengan mengacu pada tingkat signifikan sebesar 0,3 (rskritis). Jika r korelasi < 0,3 makapernyataan tidak valid, sedangkan jika rs


17/44

korelasi > 0,3 maka pernyataan valid (Sugiyono:2009).Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam uji validitas adalah korelasi Rank Spearman.Pengujian validitas untuk setiap variabel menggunakan Software SPSS 14.0 For Windows.Dari semua pernyataan instrumen setiap variabel valid untuk digunakan dalam prosespengolahan analisis data, karena semua hasil korelasi tiap item menghasilkannilai yaiturshitung>rskritis, sehingga validitas terpenuhi.3.2.4.2 Uji ReliabilitasDalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah splithalf method(Spearman Brown Correlation) teknik belah dua. Dapat disimpulkan bahwa antara Audit Kinerja(Variabel X) dan Akuntabilitas Publik (Variabel Y) dikatakan reliabel dan dapatdigunakan untukpenelitian. Perhitungan uji reliabilitas menggunakan Software SPSS 14.0 For Windows.3.2.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

3.2.5.1 Rancangan AnalisisDalam menganalisis data, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metodedeskriptif dengan analisis kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudiandianalisis berdasarkan metode yang diterapkan, dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknyaperanan audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik.Data yang dihimpun dari hasil penelitian akan penulis bandingkan antara data yangdilapangan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan.Langkah-langkah yang dilakukan adalah:1. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sampling dimana yang diselid

iki yangmerupakan populasi yang dipilih dalam penelitian.2. Setelah metode pengumpulan data ditentukan kemudian ditentukan

alat untukmemperoleh data dari elemen yang akan diteliti, alat yang digunakan dalam penelitian inidaftar pertanyaan atau kuesioner.3. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengelolaan data, disajikan dan dianalisiskemudian diadakan uji statistik.Hasil pengoperasiaan variabel disusun dalam bentuk pertanyaan (kuesioner/ angket) yangterdiri dari 40 (empat puluh) pertanyaan. Variabel (X) Audit Kinerja sebanyak 20

(dua puluh)pertanyaan dan variabel (Y) Akuntabilitas Publik sebanyak 20 (dua puluh) pertanyaan. Setiapitem dari kuesioner tersebut memiliki lima jawab dengan bobot atau nilai yang berbeda. Untuksetiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukungpernyataan (item positif) atau tidak mendukung pernyataan (item negatif).Dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kedua variabel (variabel


18/44

bebas dan variabel terikat) tersebut, diukur dengan menggunakan skala likert . Untuk menilaivariable X dan varibel Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata dari masing-masing varibel. Nilai rata-rata ini diperoleh dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiapvariabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Setelah diperoleh rata-rata dari masing-masing variabel kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan berdasarkan nilaiterendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Atas dasar nilai tertinggi dan terendah tersebut,maka dapat ditentukan rentang interval yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlahkriteria. Dengan demikian dapat ditentukan panjang interval kelas masing-masing variabel.Penentuan panjang interval kelas Variabel X dan Y menggunakan garis kontinum.3.2.5.2 Uji HipotesisPenetapan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan adaatautidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y, yaitu hipotesis nol (H0) dan hipotesisalternatif (H

1). Langkah-langkah dalam perancangan hipotesis adalah sebagai berikut:Jurnal Rise

t Akuntansi -

Vol I/No.


19/44

2/April 2010841) Menetapkan Hipotesis Penelitian dan Hipotesis Statistika. Hipotesis PenelitianUntuk mengetahui peranan audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik, makadilakukan uji hipotesis melalui asumsi sebagai berikut:H0= Tidak terdapat peranan antara audit kinerja dalam menunjang akuntabilitaspublik.H1

= Terdapat peranan antara audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik.b. Hipotesis StatistikH0: = 0 Tidak terdapat peranan yang signifikan antara audit kinerja dalammenunjang akuntabilitas publik.H1: = 0 Terdapat peranan yang signifikan antara audit kinerja dalam menunjangakuntabilitas publik.Guna menguji tingkat signifikansi korelasi rank spearman, maka dilakukan uji t dengan

menggunakan rumus:Keterangan:thitung = Probabilitasrs = Koefisien Korelasi Rank Spearmann = Jumlah data2) Menentukan Kriteria Penerimaan HipotesisKriteria penerimaan hipotesis dapat ditentukan dengan membandingkan antara thitung dan

ttabelyang dapat dilihat dibawah ini:Jika thitung > dari ttabel, maka Ho ditolak, H1 diterima


20/44

Jika thitung < dari ttabel, maka Ho diterima, H1ditolak3) Menggambarkan Daerah Penerimaan HipotesisUntuk menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan terhadap sebuah hipotesisdapat digambarkan dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN4.1 Analisis Audit Kinerja Pada Pemerintah Kota BandungPengawasan dan pemeriksaan merupakan salah satu cara untuk membantu terwujudnyatata kelola pemerintahan yang baik, seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan PemerintahNo. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah. Seluruh upaya yang diperankan oleh Inspektorat Kota Bandungmerupakan dorongan bagi diterapkannya good governance pada setiap jenjang Pemerintah KotaBandung. Selain itu, Inspektorat selaku aparat pemeriksaan intern Pemerintah Kota Bandung

merupakan kekuatan pendorong dalam upaya peningkatan efisiensi, efektivitas serta kehematanpenyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan.(1) Tahap Perencanaan atau Survei PendahuluanInspektorat Kota Bandung sebelum melaksanakan audit kinerja maka tahap awal adalahdengan melakukan pembentukan, susunan, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pemeriksa,pemberitahuan pada entitas pemeriksaan, survei pendahuluan, dan penyusunan Program KerjaPemeriksaan (PKP).Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukan

kriteria tahap perencanaan, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung sebagai berikut:Skor Maksimal : 5 x 8 x 30 = 1.200Skor Minimal : 1 x 8 x 30 = 240Range : 1.200 240 = 960Jenjang Range : 960 : 5 = 192thitung21 2ss

rn r =Jurna


21/44

l Riset Akuntansi - Vol

I/No.2/April

201085Secara umum dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang diberikan kepada respondenmengenai tahap perencanaan dari seluruh pernyataan mendapatkan total skor sebesar 988,yaitu berada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya, pada Pemerintah Kota Bandungkriteria tahap perencanaan yang ada dalam instansi sudah dilakukan dengan baik,karena telahsesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yaitu terdapat dalam st

andarpelaksanaan audit kinerja pernyataan pertama yang berbunyi Pekerjaan harus direncanakansecara memadai. Dasar pemikiran standar pelaksanaan pertama tersebut adalah tingkatpemahaman terhadap organisasi, kegiatan, dan kebijakan yang dilaksanakan akan menentukantingkat kecermatan dan keandalan perencanaan audit yang akan dilakukan. Selain itu, auditsering kali menghadapi keterbatasan tenaga auditor, jumlah hari, dan anggaran. O


22/44

leh karena itu,perencanaan audit merupakan suatu keharusan karena akan sangat menentukan efisiensi danefektivitas audit.(2) Tahap Pelaksanaan atau Pengujian TerinciInspektorat Kota Bandung dalam melaksanakan pemeriksaanya, setelah melaksanakantahap persiapan pemeriksaan langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pemeriksaan.Adapuntahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:a. Pertemuan awal (entry briefing)b. Pelaksanaan pemeriksaan operasionalc. Temuan dan pengembangan temuand. Uji petike. Saran atau rekomendasif. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaana. Pembahasan hasil pemeriksaan dengan Pengendali Teknis dan atau Penanggungjawab(review)i. Pembahasan hasil pemeriksaan dengan entitas pemeriksaanj. Penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)k. Exit BriefingSebagai kegiatan terakhir dari tugas pemeriksaaan adalah penyusunan Laporan HasilPemeriksaan (LHP). Laporan tersebut adalah sarana komunikasi yang resmi dan sang

at pentingbagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan, dan rekomendasikepada entitas pemeriksaan atau yang perlu mengetahui informasi tersebut..Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukankriteria tahap pelaksanaan, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung sebagai berikut:Skor Maksimal : 5 x 8 x 30 = 1.200Skor Minimal : 1 x 8 x 30 = 240Range : 1.200 240 = 960Jenjang Range : 960 : 5 = 192

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang diberikan kepada respondenmengenai tahap pelaksanaan dari seluruh pernyataan mendapatkan total skor sebesar 991, yaituberada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya, pada Pemerintah Kota Bandung kriteriatahap pelaksanaan yang ada dalam instansi sudah dilakukan dengan baik, karena telah sesuaidengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yaitu terdapat

dalam standarpelaksanaan audit kinerja pernyataan ketiga yang berbunyi Bukti yang cukup, kompeten, danrelevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi

pemeriksa dan pernyataan keempat yang berbunyi Pemeriksa harus mempersiapkan danmemelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumenpemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaanharus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman, tetapitidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut, dapat memastikan bahwa dokumenpemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan re


23/44

komendasipemeriksa.Jurnal Riset Akuntansi

- Vol I/No.2

/April 201086(3) Tahap Tindak Lanjut (Follow-up)

Tindak lanjut adalah tindakan yang dilaksanakan oleh entitas pemeriksaan sesuaidenganrekomendasi yang telah dikemukakan auditor dalam LHP, yang bertanggungjawabmelaksanakan tindak lanjut adalah pihak entitas pemeriksaan, sedangkan Inspektorat KotaBandung berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut.Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukankriteria tahap tindak lanjut, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung seb


24/44

agai berikut:Skor Maksimal : 5 x 4 x 30 = 600Skor Minimal : 1 x 4 x 30 = 120Range : 600 120 = 480Jenjang Range : 480 : 5 = 96Secara umum dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang diberikan kepada respondenmengenai tahap tindak lanjut dari seluruh pernyataan mendapatkan total skor sebesar 472, yaituberada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya, pada Pemerintah Kota Bandung kriteriatahap tindak lanjut yang ada dalam instansi sudah dilakukan dengan baik, karenatelah sesuaidengan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Kedua pasal tersebutmengatur hukuman dan denda bagi pihak-pihak yang tidak menindaklanjuti rekomendasi auditor.Penentuan kriteria akumulasi total skor jawaban maksimal adalah 5x20x30=3.000 (apabilaresponden menjawab dengan memilih kategori skor jawaban yang paling tinggi), dan skorjawaban minimal 1x20x30=600 (apabila responden menjawab dengan memilih kategoriskor

jawaban yang paling rendah). Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima)untuk menentukan kriteria audit kinerja, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung sebagaiberikut:Skor Maksimal : 5 x 20 x 30 = 3.000Skor Minimal : 1 x 20 x 30 = 600Range : 3.000 600 = 2.400Jenjang Range : 2.400 : 5 = 480Kesimpulan mengenai audit kinerja dilihat berdasarkan skor masing-masing indikator auditkinerja dengan total skor sebesar 2.451 berada pada interval dengan klasifikasibaik. Artinya,

pelaksanaan audit kinerja pada Pemerintah Kota Bandung sudah terpenuhi dengan baik, yaitutelah sesuai dengan tahap-tahap audit kinerja sektor publik yaitu survei pendahuluan, pengujianterinci, dan tindak lanjut hasil audit. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh I Gusti Agung Raibahwa audit kinerja sektor publik secara garis besar harus sesuai dengan tahapan-tahapantersebut.4.2 Analisis Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kota BandungPraktek akuntabilitas publik di Indonesia masih berfokus hanya dari sisi pengelolaankeuangan negara, sedangkan dalam kenyataannya keingintahuan masyarak

at tentangakuntabilitas publik tidak dapat terpenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. Akuntabilitaspublik dapat dipenuhi oleh pemerintah khususnya oleh Pemerintah Kota Bandung melalui limadimensi yaitu akuntailitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program,akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial.(1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for Probity and Legality)


25/44

Pelaksanaan akuntabilitas hukum dan kejujuran sudah dilaksanakan oleh Pemerintah KotaBandung yaitu pada Dinas Pendapatan. Hal tersebut tercermin pada pengelolaan PendapatanAsli Daerah (PAD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antaraJurnal Riset Aku

ntansi - Vol

I/No.2/April

201087pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tent


26/44

angPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Pendapatan selalu berusaha agar terciptainstansi yang sehat dimana tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukankriteria akuntabilitas hukum dan kejujuran, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitungsebagai berikut:Skor Maksimal : 5 x 4 x 30 = 600Skor Minimal : 1 x 4 x 30 = 120Range : 600 120 = 480Jenjang Range : 480 : 5 = 96Secara umum dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang diberikan kepada respondenmengenai akuntabilitas hukum dan kejujuran dari seluruh pernyataan mendapatkan total skorsebesar 479, yaitu berada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya, pada Pemerintah KotaBandung pelaksanaan akuntabilitas hukum dan kejujuran oleh instansi sudah dilakukan denganbaik, karena telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.(2) Akuntabilitas Manajerial (Manajerial Accountability)Berkaitan dengan akuntabilitas manajerial yang dapat diartikan sebagai akuntabilitaskinerja yang mengharuskan lembaga publik dalam hal ini Dinas Pendapatan melakukanpengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Salah satu tugas yang telah dilaksanakan olehDinas Pendapatan dalam hal pelaporan kinerja yaitu dengan disusunnya Laporan Aku

ntabilitasKinerja Pemerintah (LAKIP), adapun fungsi dari LAKIP tersebut adalah sarana bagi DinasPendapatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakehordersdan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pendapatan.Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukankriteria akuntabilitas manajerial, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung sebagai berikut:Skor Maksimal : 5 x 4 x 30 = 600Skor Minimal : 1 x 4 x 30 = 120Range : 600 120 = 480

Jenjang Range : 480 : 5 = 96Secara umum dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang diberikan kepada respondenmengenai akuntabilitas manajerial dari seluruh pernyataan mendapatkan total skor sebesar 495,yaitu berada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya, pada Pemerintah Kota Bandungpelaksanaan akuntabilitas manajerial oleh instansi sudah dilakukan dengan baik,karena telahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(3) Akuntabilitas Program (Programe Accountability)


27/44

Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan,menerapkan program operasional dan dilaksanakan dalam bentuk:1. Program penyuluhan lapangan kepada masyarakat wajib pajak;2. Program menyusun dan menghitung potensi pajak;3. Program penyusunan standar pengolahan data;4. Program pendayagunaan petugas;Jurnal Riset Akun

tansi - Vol I

/No.2/April 2

010885. Program penyusunan sistem penggunaan pajak;6. Program penyusunan sistem penagihan pajak;7. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia.Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukankriteria akuntabilitas program, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung s


28/44

ebagai berikut:Skor Maksimal : 5 x 4 x 30 = 600Skor Minimal : 1 x 4 x 30 = 120Range : 600 120 = 480Jenjang Range : 480 : 5 = 96Secara umum dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang diberikan kepada respondenmengenai akuntabilitas program dari seluruh pernyataan mendapatkan total skor sebesar 475,yaitu berada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya, pada Pemerintah Kota Bandungpelaksanaan akuntabilitas program oleh instansi sudah dilakukan dengan baik, karena telahsesuai dengan program-program yang telah ditetapkan.(4) Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)Kebijakan Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah sebagai berikut:1. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, secara kontinyu serta membuatsolusi apabila ditemukan sesuatu permasalahan;2. Pemberdayaan informasi, komunikasi dalam berbagai media seperti media elektronik danmedia cetak;3. Peningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat, melalui berbagai pendidikan;4. Peningkatan sistem penagihan mempermudah dan mempercepat bagi wajib pajak d

alampembayaran, dengan memperbanyak tempat pembayaran dan penagihan;5. Penegakan sanksi hukum bagi petugas dan wajib pajak yang melanggar peraturanperundang-undangan.Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukankriteria akuntabilitas kebijakan, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung sebagai berikut:Skor Maksimal : 5 x 4 x 30 = 600Skor Minimal : 1 x 4 x 30 = 120Range : 600 120 = 480Jenjang Range : 480 : 5 = 96

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang diberikan kepada respondenmengenai akuntabilitas kebijakan dari seluruh pernyataan mendapatkan total skorsebesar 497,yaitu berada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya, pada Pemerintah Kota Bandungpelaksanaan akuntabilitas kebijakan oleh instansi sudah dilakukan dengan baik, karena telahsesuai dengan visi dan misi serta tujuan organisasi.(5) Akuntabilitas Finansial (Financial Accountability)Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusatdan pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penge

lolaanKeuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:I. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:1. Pajak DaerahJu


29/44

rnal Riset Akuntansi - V

ol I/No.2/Apr

il 2010892. Retribusi Daerah3. Hasil Pengelola Kekayaan daerah yang dipisahkan4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sahII. Dana Perimbangan, terdiri dari:1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

2. Dana Alokasi Umum3. Dana Alokasi KhususIII. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari:1. Hibah2. Dana Darurat3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (PKB)- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (BBNKB)- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)- Pajak Pengmbilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.


30/44

4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah LainnyaRentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukankriteria akuntabilitas finansial, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung sebagai berikut:Skor Maksimal : 5 x 4 x 30 = 600Skor Minimal : 1 x 4 x 30 = 120Range : 600 120 = 480Jenjang Range : 480 : 5 = 96Secara umum dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang diberikan kepada respondenmengenai akuntabilitas finansial dari seluruh pernyataan mendapatkan total skorsebesar 470,yaitu berada pada interval dengan klasifikasi baik. Artinya, pada Pemerintah Kota Bandungpelaksanaan akuntabilitas finansial oleh instansi sudah dilakukan dengan baik, karena telahsesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimana lembaga pemerintah diwajibkanuntuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan anggaran dan realisasianggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.Penentuan kriteria akumulasi total skor jawaban maksimal adalah 5x20x30=3.000 (apabila

responden menjawab dengan memilih kategori skor jawaban yang paling tinggi), dan skorjawaban minimal 1x20x30=600 (apabila responden menjawab dengan memilih kategoriskorjawaban yang paling rendah).Rentang dari nilai maksimum dan minimum tersebut dibagi 5 (lima) untuk menentukankriteria akuntabilitas publik, maka rentang skor antar tingkat dapat dihitung sebagai berikut:Skor Maksimal : 20 x 5 x 30 = 3.000Skor Minimal : 20 x 1 x 30 = 600Range : 3.000 600 = 2.400Jenjang Range : 2.400 : 5 = 480

Kesimpulan mengenai akuntabilitas publik dilihat berdasarkan skormasing-masingindikator akuntabilitas publik dengan total skor sebesar 2.451 berada pada interval denganklasifikasi baik. Artinya, pelaksanaan akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Bandung sudahterpenuhi dengan baik, yaitu telah sesuai dengan dimensi dari akuntabilitas publik itu sendiriyaitu akutabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program,akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Sesuai dengan yang dikemukakan olehJ

urnal Rise


31/44


/April 201090Mahmudi bahwa akuntabilitas publik secara garis besar harus dilaksanakan sesuai

dengandimensi tersebut.4.3 Peranan Audit Kinerja Dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah KotaBandungSetelah mengadakan analisis terhadap audit kinerja sebagai variabel bebas danakuntabilitas publik sebagai variabel terikat, maka dilakukan analisis untuk mengukur sejauhmana peranan audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik pada Pemerintah KotaBandung. Di bawah ini diuraikan beberapa langkah pengujiannya.(1) Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Dalam menguji adanya hubungan antara Audit Kinerja (Variabel X) dengan AkuntabilitasPublik (Variabel Y) dihitung berdasarkan korelasi rank spearman.Langkah selanjutnya adalah dengan menghitung ranking variabel X dan Y, dengan melihatskor perhitungan kuesioner, perhitungan ranking tersebut menggunakan penolong perhitungankorelasi rank spearman..Perhitungan nilai statistika pada penelitian ini menggunakan analisis

korelasi rank


32/44

spearman dengan rumus sebagai berikut:Keterangan:rs = Koefisien Korelasi Rank Spearmann = Banyaknya Ukuran SampelX = Variabel XY = Variabel YR (Xi) = Rank pada X untuk data ke-1R (Yi) = Rank pada Y untuk data ke-1rs =(((

|.|

\| +(((

|.|

\| +|.|

\

| +2 222 1 3030 5 , 94362 1 3030 9443


33/44

2 1 3030 8136rs = ( )( ) | | ( ) | | 25 , 240 30 5 , 9436 25 , 240 30 9443 25 , 240 30 8136 rs =( )( ) 5 , 7207 5 , 9436 5 , 7207 9443 5 , 7207 8136 rs =( )( ) 2229 5 , 2235 5 , 928r

s =5 , 49829295 , 928rs =247634 , 2232 5 , 928 = 0,415948475~0,416 (dibulatkan)r

s = ( ) ( )( ) ( )(((

|.

|

\| +(((


34/44

|.|

\| +|.|

\| + 21

2121221 12 12 1 2 1

.nn Y Rnn X Rnn Y R X RntJurn

al Riset A


35/44

kuntansi - Vol I/No.2/Ap

ril 201091Di atas telah dilakukan perhitungan secara manual sementara berikut ini hasil rs yangdiperoleh dengan menggunakan SPSS 14.0 for Windows.

Analisis: Nilai korelasi untuk audit kinerja dengan akuntabilitas publik adalah0,416 makahubungan ini menurut aturan kriteria Guilford termasuk hubungan yang sedang dansearah.Artinya jika audit kinerja baik maka akuntabilitas publik akan baik juga.(2) Koefisien DeterminasiUntuk mengetahui seberapa besar persentase peranan Audit Kinerja (Variabel X) dalammenunjang Akuntabilitas Publik (Variabel Y), maka penulis menggunakan analisiskoefisiendeterminasi (Kd), dengan rumus sebagai berikut:Keterangan:Kd = Koefisien Determinasi

rs = Koefisien Korelasi Rank SpearmanKd = 0 berarti pengaruh Variabel X terhadap Y lemahKd = 100% / 1 berarti pengaruh Variabel X terhadap Y kuatKd = rs 2x 100%Kd = (0,416)


36/44

2x 100%Kd = 0,173056 x 100%Kd = 17,3056%Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Audit Kinerja (Variabel X)dapat menunjang Akuntabilitas Publik (Variabel Y) sebesar 17,30% dan sisanya yaitu 100% 17,30% = 82,70% dipengaruhi oleh faktor lain di luar Audit Kinerja, misalnya pelayanan publik,kualitas informasi keuangan, manajerial, dan pengawasan fungsional yang akan menunjangAkuntabilitas Publik.(3) Hasil Uji Hipotesis StatistikUji statistik yang digunakan adalah uji t dengan rumus sebagai berikut:thitung21 2ssrn r

=thitung=( )2416 , 0 1 2 30 416 , 0 t

hitung =9094 , 0 2013 , 2thitung = 2,421Dimana: Jika thitung > dari ttabel, maka Ho ditolak, H1

diterimaJika thitung < dari ttabel, maka Ho diterima, H1ditolakDengan taraf signifikan 05 , 0 = (5%) dan dk= 30 2= 28 maka, ttabel


37/44

=2,048. Jadi thitung2,421 > ttabel 2,048, maka Ho ada pada daerah penolakan berarti H1 diterima atau audit kinerjamempunyai peranan yang signifikan dan positif dalam menunjang akuntabilitas publik.Dari hasil semua perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa audit kinerjamempunyai korelasi yang sedang dan positif terhadap akuntabilitas publik, ditunjukkan olehangka hasil korelasi yang sedang dan searah yaitu sebesar 0,416. Ini berarti bahwa apabilainstansi melaksanakan audit kinerja dengan baik, maka pelaksanaan akuntabilitaspublik akanbaik.Audit kinerja juga mempunyai peranan yang signifikan terhadap akuntabilitas publik,ditunjukkan oleh besarnya thitung lebih besar daripada ttabel

yaitu thitung 2,421 > ttabel 2,048. Hal iniKd = rs2x 100%Jurn

al Riset Akun

tansi - Vo


38/44

l I/No.2/April 201092membuktikan hipotesis penelitian bahwa audit kinerja berperan dalam menunjang akuntabiliitaspublik.Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan di atas baik perhitungan manual maupu

nmenggunakan SPSS 14.0 For Windows, hasilnya adalah signifikan antara audit kinerja terhadapakuntabilitas publik. Hal tersebut membuktikan teori menurut Indra Bastian (2007:48) yaitudengan audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilankeputusan olehpihak yang bertanggungjawab akan meningkat, sehingga mendorong pengawasan dankemudian tindakan koreksi.Dapat disimpulkan bahwa audit kinerja dan akuntabilitas publik pada Pemerintah KotaBandung telah berjalan dengan baik dimana dengan dilaksanakannya audit kinerja p

emangkukepentingan (stakeholders) sektor publik dapat memperoleh informasi yang lebih objektif danindependen mengenai kinerja manajemennya. Jika informasi yang diberikan berkualitas yaituakurat, transparan, tepat waktu, valid, relevan serta dapat diandalkan sehingga informasitersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jika keputusan telah diambil, makaperlu adanya pengawasan maupun pemeriksaan agar dapat meningkatan akuntabilitaspublik.V KESIMPULAN DAN SARAN5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai PerananAudit Kinerja Dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kota Bandung, makapenulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:1. Audit kinerja pada Pemerintah Kota Bandung sudah terpenuhi dengan baik.Hal inididukung oleh telah dilaksanakannya tahap-tahap audit kinerja sektor publik yaitu surveipendahuluan, pengujian terinci, dan tindak lanjut hasil audit.


39/44

2. Pelaksanaan akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Bandung sudah terpenuhi denganbaik. Hal ini didukung oleh telah dilaksanakannya dimensi dari akuntabilitas publik itusendiri yaitu akutabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitasprogram, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial.3. Peranan audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik pada Pemerintah KotaBandung memiliki nilai korelasi yang sedang dan searah, jika audit kinerja baikmakaakuntabilitas publik akan baik juga. Peranan audit kinerja terhadap akuntabilitas publiksebesar 17% dan sisanya yaitu dipengaruhi oleh faktor lain di luar Audit Kinerja, misalnyapelayanan publik, kualitas informasi keuangan, manajerial, dan pengawasan fungsionalyang akan menunjang Akuntabilitas Publik. Dimana Ho ada pada daerah penolakan berartiH1 diterima atau audit kinerja mempunyai peranan yang signifikan dan positif dalammenunjang akuntabilitas publik.

5.2 SaranSetelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang peranan audit kinerjadalam menunjang akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Bandung, maka penulisakanmencoba mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Bandungsebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi instansi yaitu:1. Bagi Inspektorat, walaupun pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan belumoptimaldikarenakan aspek kelembagaan yang masih merupakan bagian integral dari sistempemerintahan yang ada, namun Inspektorat dapat lebih meningkatkan kinerjanya tersebut

melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memberikan pembekalanteoritis dan praktek baik berdasarkan landasan ilmu pengetahuan maupun peraturanperundang-undangan. Bagi entitas pemeriksaan (auditee) sebaiknya pelaksanaanpenindaklanjutan tidak hanya terbatas pada rekomendasi yang diberikan oleh auditor,karena pelaksanaan tindak lanjut audit sangat penting dimana manfaat pekerjaan auditbukan terletak pada banyaknya temuan audit yang dilaporkan atau direkomendasikan,melainkan pada tindak lanjut atas laporan audit dan rekomedasinya. Kemudian InspektoratJ

urnal Rise


40/44


/April 201093perlu memberikan perhatian yang lebih dalam membuat laporan audit, karena lapora

ntersebut harus memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (stakeholder),yaitulembaga legislatif, pemerintah, media, publik, maupun akademisi.2. Bagi Dinas Pendapatan, salah satu jalan yang bisa ditempuh dalam melaksanakankepercayaan yang diberikan masyarakat adalah dengan menjadikan akuntabilitas sebagaikebutuhan dan mengimplementasikan dalam setiap kebijakan.3. Bagi Pemerintah Kota Bandung agar saluran akuntabilitas publik dapat tersistem denganbaik, maka harus dibuka kepada masyarakat secara langsung yakni kepada perwakilan

publik, seperti auditor, ombudsman, dan parlemen selain tentunya kepada pemegangotoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Melalui variasi saluranakuntabilitas tersebut setiap masyarakat dapat menanggapi, mengkritisi, danmenyampaikan aspirasinya untuk dapat diteruskan kepada pejabat publik yangbersangkutan. Masukan dan keluhan masyarakat ini dapat direkomendasikan kepadapejabat baru sebagai feedback dalam perbaikan kinerja periode berikutnya.VI DAFTAR PUSTAKA


41/44

Achmad Badjuri, Elisa Trihapsari. 2009. Audit Kinerja Pada Sektor Publik Pemerintah.http://hardiyantowb.wordpress.com. Accessed 03/16/2009

_______. 2009. Efektifitas Kebijakan Tentang Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah.

http://hardiyantowb.wordpress.com. Accessed 03/16/2009Andi Supangat. 2006. Statistika: Untuk Ekonomi dan Bisnis. Pustaka: BandungI Gusti Agung Rai. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, danStudi Kasus.Salemba Empat: JakartaIhyaul Ulum. MD. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar. Universitas MuhammadiyahMalang: MalangIndra Bastian. 2007. Audit Sektor Publik. Ed. 2. Salemba Empat: JakartaJonathan Sarwono. 2005. Riset Pemasaran dengan SPSS. Graha Ilmu: YogyakartaKuncoro, M. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Erlangga: JakartaMahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Ed. Revisi. Sekolah Tinggi IlmuManajemenYKPN: YogyakartaMardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Andi: YogyakartaMohamad Mahsun. 2009. Formalitas Laporan Kinerja Pejabat Publik. http://jsa-akuntan.com.Accessed 02/12/2009Nur Indriantoro, Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akunt

ansi danManajemen. BPFE: YogjakartaRosgandika Mulyana. 2005. Metodologi Penelitian. Universitas Komputer Indonesia: BandungSugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta: Bandung

_______. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung

_______. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: BandungUmi Narimawati. 2007. Riset Manajemen SDM: Aplikasi contoh dan Perhitungannya. AgungMedia: JakartaDinas Pendapatan Kota Bandung. 2008. Dispenda Dalam Angka: Selaya

ng PandangPerkembangan Dinas Pendapatanhttp://www.seputar-indonesia.com. Accessed 03/16/2009Inspektorat Kota Bandung. 2008. Pedoman Operasional Pemeriksaan (POP) Kota BandungInspektorat Kota Bandung. 2008. Buku Profil Inspektorat Kota BandungLembaga Administrasi Negara. 2004. Modul: Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.Ed. Kedua. Lembaga Administrasi Negara: JakartaPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007Ju

rnal Riset


42/44

Akuntansi - Vol I/No.2/

April 201094Gambar. Bagan Kerangka PikirTabel

Operasionalisasi VariabelVariabel Konsep Variabel Indikator Skala No.KuesionerAudit Kinerja(X) Pemeriksaan secara objektifdan sistematik terhadapberbagai macam bukti untukdapat melakukan penilaiansecara independen atas kinerjaentitas atau program/ kegiatanpemerintah yang diaudit.

Indra Bastian (2007:47)1. Tahap Perencanaan atau Survei Pendahuluan2. Tahap Pelaksanaan atau Pengujian Terinci3. Tahap Tindak LanjutI Gusti Agung Rai (2008:77)OrdinalOrdinalOrdinal1 89 16


43/44

17 20AkuntabilitasPublik(Y)Pemberian informasi dandisclosure atas aktivitasdan kinerja finansialpemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingandengan laporan tersebut.Mardiasmo (2004:21)1.1 Akuntabilitas hukum dan kejujuran(accountability for probity and legality)1.2 Akuntabilitas manajerial (manajerialaccountability)1.3 Akuntabilitas program (programeaccountability)1.4 Akuntabilitas kebijakan (policyaccountability)1.5 Akuntabilitas finansial (financialaccountability)Mahmudi (2007:9)OrdinalOrdinal

OrdinalOrdinalOrdinal1 45 89 1213 1617 20Akuntansi Sektor Publik (ASP)Tujuan ASP, yaitu:1. Penyediaan Informasi2. Pengendalian Manajemen3. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas Publik(Y)ASP adalah alat untuk menciptakangood governance. Tiga aspek utamagood governance, yaitu:1. Pengawasan Sektor Publik2. Pengendalian Sektor Publik3. Pemeriksaan Sektor PublikAudit Kinerja(X)Audit kinerja berperan dalam menunjang akuntabilitas publikDimensi akuntabilitas publik:1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum

(accountability for probity and legality)2. Akuntabilitas manajerial(manajerial accountability)3. Akuntabilitas program(programme accountability)4. Akuntabilitas kebijakan(policy accountability)5. Akuntabilitas finansial(financial accountability)Tahap-tahap audit kinerja:


44/44

1. Tahap perencanaan atausurvei pendahuluan2. Tahap pelaksanaan ataupengujian terinci3. Tahap tindak lanjut

jurnal riset akuntansi vol i no 2 april 2010 deddy sherly

Documents