indonesia - gorontalo

1

Provincial Development Guidelines 2009

ART GOLD UNDP INDONESIA -2009

Daftar isi

BAB I Latar Belakang dan Pendekatan

1. Latar belakang

2. Metodologi pelaksanaan

BAB II Profil Provinsi Gorontalo

1. Kondisi Geografi dan Demografi

2. Keragaan Pembangunan

3. Implementasi Pemerintahan Wirausaha Gorontalo

BAB III Isu dan Prioritas Pembangunan Provinsi Gorontalo

1. Isu Pembangunan Provinsi Gorontalo

2. Prioritas Pembangunan Provinsi Gorontalo

BAB IV Profil dan Isu Prioritas Kabupaten/Kota

1. Profil dan Isu Prioritas Kota Gorontalo

2. Profil dan Isu Prioritas Kabupaten Gorontalo

3. Profil dan Isu Prioritas Kabupaten Pohuwato

BAB V Penutup

Provincial Development Guidelines 2009 2

BAB 1

Latar belakang & Pendekatan


A. Latar belakang

ART GOLD (Articulating Local Development) Program adalah inisiatif yang dikelola oleh Hub for Innovative Partnership UNDP di Jenewa yang bertujuan mendorong kerjasama regional di bidang tata pemerintahan daerah; partisipasi masyarakat; pembangunan ekonomi lokal; serta peningkatan akses terhadap layanan di bidang social, kesehatan dan pendidikan. Di Indonesia, Program ARTGOLD (AGI) baru dilaksanakan dalam rangka penguatan kapasitas pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan sektoral khususnya dalam pencapaian MDGs. ART GOLD Indonesia dilaksanakan pada 2 (dua) provinsi pilot yakni Provinsi Gorontalo dan NTT.

Dipilihnya Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan program dilatarbelakangi oleh dinamika kepemerintahan di daerah ini yang dalam kurun waktu singkat telah memperlihatkan banyak kemajuan pembangunan. Melalui adaptasi Manajemen Pemerintah Wirausaha, Provinsi Gorontalo berhasil menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Disamping itu, melalui program Agropolitan, provinsi ini berhasil menggenjot produksi pertanian jagung yang menjadikannya dikenal sebagai provinsi jagung di Indonesia.

Persiapan pelaksanaan Program ART GOLD di Gorontalo telah dimulai sejak tahun 2008. Sejak kurun waktu tersebut ART GOLD telah memfasilitasi beberapa kegiatan antara lain partisipasi dalam pertemuan internasionnal di Maroko selain dukungan terhadap Kerjasama Selatan-selatan antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Selatan, Sri Lanka. Di Provinsi Gorontalo, ARTGOLD dilaksanakan di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato.

Dokumen Arah Pembangunan Provinsi berisi informasi mengenai pembangunan di Provinsi Gorontalo dan gambaran isu dan prioritas pembangunan di 3 Kabupaten/kota pelaksana program. Dokumen ini disusun sebagai bahan masukan serta pertimbangan untuk mendapat dukungan mitra kerjasama potensial di bawah kerangka kerja Program ARTGOLD UNDP.

B. Metode Pelaksanaan

1. Pendekatan Penyusunan laporan Provincial Development Guidelines dilakukan melalui penggalian isu sektoral di bidang pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal. Penetapan isu mempertimbangkan keterkaitan antar sector (terpadu) dan kemudian memilih isu yang memiliki daya ungkit. Proses penyusunan melewati beberapa tahapan yang mencakup diskusi internal Kelompok Kerja Provinsi; penjaringan isu di tingkat Kecamatan; hingga survey di tingkat Desa;


hingga konsultasi dan divalidasi dengan Bappeda masing-masing Kabupaten/Kota pelaksana Program.

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kegiatan Penyusunan laporan Provincial Development Guidelines terdiri dari: a. Telahaan isu prioritas per sektor terkait. Masing-masing anggota

Kelompok kerja Provinsi membuat review dan telaahan terhadap isu pembangunan sektoral dan menyajikannya kedalam matrik isu prioritas pembangunan provinsi.

b. Workshop tingkat Kecamatan dalam rangka menjaring isu pada tingkat basis (masyarakat). Pelaksanaan workshop dibahas Kelompok Kerja Provinsi bersama Kelompok Kerja Kabupaten, dan mencakup: Penjaringan Isu akan dilaksanakan di masing-masing 3 (tiga)

kecamatan terpilih yakni Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Kota Barat (Kota Gorontalo); Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Boliohuto, dan Kecamatan Tibawa (Kabupaten Gorontalo); Kecamatan Taluditi, Kecamatan Dengilo dan Kecamatan Patilanggion (Kabupaten Pohuwato). Kecamatan tersebut memiliki IPM yang lebih rendah di bawah rata-rata provinsi.

Kelompok isu yang akan dijaring adalah kelompok isu Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Pariwisata.

c. Konsultasi dan validasi Draf Laporan di tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota.

d. Presentase Draf laporan akhir di tingkat Pemerintah Provinsi Gorontalo sebelum dipresentasikan di tingkat Nasional dan ditetapkan menjadi Laporan Akhir Pembangunan Provinsi.


BAB 2

Profil Provinsi Gorontalo


A. Kondisi Geografis dan Demografi

Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi bagian Utara Indonesia meliputi 1 kota dan 5 kabupaten, 47 kecamatan, 385 desa dan 65 kelurahan. Letak geografi berada di antara 121,23’ – 123,43’ Bujur Timur dan 0,19’ – 1,15’ Lintang Utara, mempunyai luas 12.215,44 km2. dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol dan Toli Toli (Sulawesi Tengah dan Laut Sulawesi).

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah).

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara).

Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.

Gorontalo sebagian besar terdiri atas perbukitan maupun pegunungan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi dengan ketinggian 2.100 m. Disamping itu, provinsi ini juga banyak dilintasi sungai, dimana sungai terpanjangnya adalah Sungai Paguyaman yang berada di Kabupaten Boalemo.

Tabel 1. Ibukota Kabupaten dan Jarak ke Ibukota Provinsi

Nama Kabupaten/Kota Ibukota Luas (km2)

Jarak ke Ibukota

Provinsi (km) Kabupaten Boalemo Tilamuta 2.567,36 105 Kabupaten Bonebolango Suwawa 1.984,31 9 Kabupaten Gorontalo Limboto 2.124,60 16 Kabupaten Pohuwato Marisa 4.244,31 172 Kabupaten Gorontalo Utara Kwandang 1.230,07 100 Kota Gorontalo (Ibukota Provinsi)

Gorontalo 64,79 -

Sumber Data : Gorontalo Dalam Angka, 2008


http://regionalinvestment.com/sipid/id/geografislj.php?ia=7501






Karakteristik Demografis Gorontalo yang ditandai dengan penyebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata, pertumbuhan penduduk yang melampaui angka nasional, struktur demografis yang berbentuk piramidal, dan angka ketergantungan (dependecny ratio) yang cukup tinggi perlu mendapatkan perhatian. Penduduk Provinsi Gorontalo saat ini berjumlah 972.208 jiwa. Sampai dengan tahun 2008, Kabupaten Gorontalo merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sekitar 45% dari total penduduk Provinsi Gorontalo (339.620 jiwa), Sedangkan penduduk Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato masing-masing hanya sekitar 13,13% dari total penduduk Provinsi Gorontalo (127.639 jiwa). Sedangkan Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo masing-masing sekitar 13,3% (130.025 jiwa) dan 22,95% (165.175 jiwa) dari total penduduk Provinsi Gorontalo serta Kabupaten Gorontalo Utara 9,8% (95.177 jiwa).

Dilihat dari kepadatan penduduk masing-masing kabupaten/kota, maka Kota Gorontalo adalah wilayah yang terdapat penduduknya, rata-rata 2.413 orang untuk setiap km². Sedangkan 4 kabupaten lainnya hanya memiliki kepadatan sekitar 100 orang per km². Ini menggambarkan bahwa ketersediaan lahan dibandingkan jumlah penduduk masih relatif cukup besar. Hal ini berarti pula bahwa potensi untuk pengembangan sektor-sektor usaha termasuk aktifitas pertanian masih terbuka lebar.

Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, terlihat bahwa angka ketergantungan di kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo yang masih berstruktur pedesaan lebih besar dibandingkan perkotaan yaitu Kota Gorontalo. Besar kecilnya angka ketergantungan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, karena jika tanggungan semakin besar maka makin sedikit penduduk usia produktif yang berpartisipasi dalam pembangunan.

B. Keragaan Pembangunan

1. Indikator Ekonomi

Provinsi Gorontalo adalah salah satu dari hanya sedikit daerah pemekaran dengan geliat pembangunan yang sangat dinamis. Data indicator makro memperlihatkan trend kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dari sisi perkembangan sektor riil, indikator pertumbuhan ekonomi Gorontalo, dalam rentang waktu 8 tahun sejak pemekaran berada di atas rata-rata nasional; dengan pertumbuhan rata di atas 5%, dan/atau rata-rata di atas pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di regio Sulawesi pada tahun 2004 setelah Sulawei Tenggara. Membaiknya perekonomian nasional pada selang 2 tahun terakhir, ternyata berdampak positif dalam pergerakan ekonomi Gorontalo.


Tabel 2. Indikator Makro Ekonomi Provinsi Gorontalo, 2004-2008

Indikator Ekonomi 2004 2005 2006 2007 2008

PERTB EKONOMI

6,93 7,19 7,30 7,51 7,76

INFLASI 8,64 18,55 7,54 7,02 9,20 PDRB ADHB (Rp. Jutaan)

2.801,544

3.480,567

4.062,285

4.760,70 5.899,79

PDRB ADHK (Rp. Jutaan)

1.891,763

2.027,723

2.175,815

2.339,22 2.520,67

PDRB PERKAPITA ADHB

3.126.710

3.717.402

4.283.755

4.957.328 6.068.441

EKSPOR (Ton) 3.041.438 7.109.141 14.697.035 21.242.115 24.253.005 Sumber: Indikator Ekonomi Provinsi Gorontalo, 2009

Performa ekonomi Gorontalo 2008 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang masih relatif tinggi. Yang menarik adalah sumbangan sektor pertanian dan industri pengolahan yang semakin mengecil, sementara sektor jasa pemeritahan umum semakin membesar. Penurunan sumbangan sektor pertanian pada PDRB tahun 2008 Provinsi Gorontalo disikapi Pemerintah daerah dengan serius mengingat sektor pertanian adalah sektor unggulan dan yang paling besar prosentasenya dalam memberikan sumbangan bagi perekonomian Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap merespon dengan baik sektor pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja dengan baik. Hal ini antara lain dilaksanakan dengan mengartikulasikan sektor hulu dan sektor hilir yang bermuara kepada penciptaan nilai tambah produk-produk pertanian oleh industri yang berskala besar maupun berskala kecil. Dalam meningkatkan daya saing pasar ekspor barang dan jasa pemerintah daerah akan merancang diversifikasi output regional melalui pengembangan produk unggulannya berdasarkan potensi yang ada serta mempromosikan one product one district.

Kinerja perekonomian Gorontalo bertumpu pada sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Potensi pertanian dan perikanan merupakan sektor yang menjadi prioritas pengembangan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sebagian besar mata pencaharian penduduk bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan. Lahan pertanian yang ada sebagian besar diusahakan oleh masyarakat untuk menanam sejumlah komoditi utama seperti padi sawah dan jagung. Dalam rangka pengembangan Program Agropolitan, jagung dijadikan komoditi unggulan.


Sektor pertanian didukung dengan luas lahan 419,183 ha terdiri atas lahan kering seluas 390,929 ha dan lahan basah seluas 28,254 ha. Sektor ini menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu 57% dari total tenaga kerja Gorontalo. Pertumbuhan sektor pertanian Gorontalo triwulan I tahun 2007 meningkat 21,49 persen terhadap triwulan IV tahun 2006 dan meningkat tajam tahun 2008. Pertumbuhan sektor pertanian didukung oleh potensi lahan pertanian di daerah ini.

Kinerja pertanian Provinsi Gorontalo didominasi produksi dan produktivitas komiditi jagung yang terus meningkat. Produksi Untuk Jagung, berdasarkan Angka Ramalan III tahun 2008 diperkirakan mencapai 752.727 ton pipilan kering, atau naik sebesar 179.942 ton (23,91 persen) dibandingkan produksi tahun 2007 (572.785 ton). Kenaikan produksi tersebut diperkirakan terjadi karena peningkatan luas panen sekitar 9.912 hektar (9,03 persen) dan produktivitas sebesar 12,95 kuintal/hektar (34,17 persen).

Penggerak kedua perekonomian Gorontalo adalah sektor perikanan dan kelautan. Potensi perikanan dan kelautan yang ada menjadi modal dasar pembangunan Provinsi Gorontalo. Luas perairan Gorontalo mencapai 50.500 km2 yang terdiri dari luas wilayah laut Teluk Tomini 7.400 km2 , laut Sulawesi 3.100 km2 dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Sulawesi 40.000 km2 serta panjang garis pantai 590 km yang meliputi wilayah pantai utara (laut Sulawesi) 320 km dan wilayah pantai selatan (Teluk Tomini) 270 km. Potensi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun potensi perikanan ikutan lainnya. Provinsi Gorontalo Potensi perikanan tangkapnya dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini s/d Laut Seram potensinya mencapai 595.630 Ton/tahun dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik potensinya mencapai 630.470 Ton/thn. Dari kedua wilayah WPP perairan tersebut untuk potensi perikanan tangkap Gorontalo diperkirakan hanya 92.200 Ton per tahun saja, karena kedua WPP tersebut selain dimanfaatkan oleh Provinsi Gorontalo juga dikelola dan dimanfaatkan oleh provinsi lainnya seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, sebagian Papua, Maluku dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk perairan umum (danau, dan sungai) potensi perikanan tangkap Gorontalo diperkirakan hanya 900 ton per tahun.


Dari potensi tersebut capaian produksi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo pada tahun 2008 itu hanya mencapai 62.921 ton atau 67,58 %. Ini berarti masih 32,42 % yang belum terkelola dengan baik.

Potensi ini seharusnya dapat dimaksimalkan jika saja aktivitas illegal fishing yang terjadi baik di sekitar Teluk Tomini maupun di pantai utara provinsi ini bisa diberantas. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau dan perikanan tawar, potensinya sebesar 339.268 ton per tahun, dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 30.870 ton pada tahun 2008 atau hanya (9,09 %).

Dilihat dari presentase produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun

perikanan budidaya, memang belum memperlihatkan target yang akan dicapai oleh Provinsi Gorontalo yaitu peningkatan produksi perikanan sebesar 150.000 ton per tahun yang terdiri dari produksi ikan sebesar 10.000 ton dan rumput laut 50.000 ton. Target ini dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan rata-rata nelayan dan pembudidaya sekitar Rp. 1,8 juta. Kalau dilihat dengan produksi perikanan pada tahun 2008, itu hanya memberikan kontribusi pendapatan nelayan dan pembudidaya berkisar Rp. 1,2 juta s/d Rp. 1,6 Juta. Ini berarti berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa potensi perikanan belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu pengembangan investasi/penguatan modal, penerapan teknologi, pemberdayaan masyarakat pada bidang ini cukup terbuka lebar untuk dikembangkan.

Di bidang kehutanan, Provinsi Gorontalo memiliki potensi seluas ± 826.378,12 hektar yang terdiri dari hutan lindung (165.448,67/ 20,02%), hutan produksi (463.302,60 / 56,06% ) dan hutan konservasi (197,586.85 /23,91%).

Hutan yang belum dimanfaatkan ± 673.736 ha. Investasi di bidang kehutanan yang prospektif adalah pengembangan hutan tanaman industri pada areal tertentu terutama untuk pengembangan kayu jati. Potensi lainnya adalah pengembangan industri hasil hutan seperti industri meubel berbahan kayu, rotan, industri damar, serta budidaya lebah madu dan lain-lain. Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, kelestarian dan ekologi hutan tetap harus menjadi prioritas. Pengembangan hutan produksi harus diikuti dengan penanaman kembali agar tidak terjadi degradasi hutan sehingga kelangsungan produksi tetap terjaga dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal lain yang patut mendapatkan perhatian adalah aktifitas illegal logging yang dapat terjadi akibat fungsi-fungsi unit manajemen tidak optimal.


Dari seluruh luas lahan di Provinsi Gorontalo 1,02 juta Ha atau 83,74 % merupakan lahan pertanian, sementara potensi areal perkebunan 180.019,81 Ha, yang tersebar di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango sebesar 115.061,51 Ha serta Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato sebesar 64.958,30 Ha. Dari potensi tersebut yang sudah dimanfaatkan baru 83.277,25 Ha untuk pengembangan 12 komoditi perkebunan. Dari luasan pengembangan komoditi perkebunan tersebut 58.906,37 Ha atau 70,74 % adalah komoditi kelapa yang dikelola oleh 65.453 KK.

Potensi perkebunan yang dikembangkan di Provinsi G orontalo yaitu: Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Kopi, Cassiavera, Pala, Vanili, Aren, Cengkeh, Lada, Tebu, Kemiri.

Di bidang peternakan, keragaman jenis komoditi ternak yang diusahakan di Provinsi Gorontalo mencerminkan keunggulan potensi sub sektor peternakan Gorontalo. Tahun 2006, populasi unggas mencapai 1,78 juta ekor, populasi sapi sebesar 209.011 ekor. Khusus untuk sapi potong produksi yang dihasilkan mencapai 14.149 ekor dan ekspor antar pulau sebesar 11.511 ekor per tahun (total produksi sebesar 25.660 ekor atau 12,28% dari total populasi). Beberapa skenario pengembangan sapi di provinsi Gorontalo yaitu :

Pengembangan Investasi Sapi (Tradisional), Berbasis Ketersediaan Hijauan Rumput Alam yang Berasal Dari Sumberdaya Lahan (SL).


Dengan skenario ini, maka sapi yang dapat dikembangkan berdasarkan ketersediaan Hijauan Rumput Alam adalah sebanyak 934.915 Satuan ternak (ST). Bila dibandingkan dengan kondisi eksisting ternak ruminansia di provinsi Gorontalo thn 2007 sebanyak 226.969 ST, maka terdapat potensi pengembangan atau KPPTR sebesar 707.956 ST. (1 ekor sapi = 1 satuan ternak atau ST).

Pengembangan Investasi Sapi (Tradisional), Berdasarkan Ketersediaan Bahan Kering Rumput Alam (BKRA) dan Hijauan Hasil Sisa Pertanian (HHSP). Dengan skenario ini, maka sapi yang dapat dikembangkan berdasarkan ketersediaan Bahan Kering Rumput Alam dan Hijauan Hasil Sisa Pertanian adalah sebanyak 673.526 Satuan ternak (ST). Bila dibandingkan dengan kondisi eksisting ternak ruminansia di provinsi Gorontalo thn 2007 sebanyak 226.969 ST, maka terdapat potensi pengembangan sebesar 446.556 ST. (1 ekor sapi = 1 satuan ternak atau ST).

Pengembangan Investasi Sapi (semi intensif-intensif), Berdasarkan Ketersediaan Bahan Kering Rumput Budidaya (BKRB) dan Hijauan Hasil Sisa Pertanian (HHSP). Dengan skenario ini, maka sapi yang dapat dikembangkan berdasarkan Ketersediaan Bahan Kering Rumput Budi Daya dan Hijauan Hasil Pertanian, serta sistem pemeliharaan semi intensif-intensif adalah sebanyak 798.959 Satuan ternak (ST). Bila dibandingkan dengan kondisi eksisting ternak ruminansia di provinsi Gorontalo thn 2007 sebanyak 226.969 ST, maka terdapat potensi pengembangan atau KPPTR sebesar 572.000 ST. (1 ekor sapi = 1 satuan ternak atau ST).

Pengembangan Investasi Peningkatan Produktivitas/Kualitas Sapi (Genetik) Melalui Program IB dengan Pembangunan Balai Inseminasi Buatan. Dalam skenario ke empat ini telah dilaksanakan pengembangan sapii dengan menggunakan program Inseminasi Buatan dengan skala ketersediaan atau kapasiatas semen beku sebesar 200.000 sampai dengan 400.000 dosis.

Dibidang pertambangan dan energi, potensi yang ada mencakup sejumlah bahan tambang dan mineral yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti emas, perak, tembaga, batu gamping (lime stone), toseki, batu granit, sirtu, zeolit, kaolin, pasir kuarsa, feldspar dan lempung (clay). Potensi ini mempunyai nilai ekonomis penting dalam peningkatan kemakmuran masyarakat Gorontalo. Secara geologis, potensi bahan tambang Provinsi Gorontalo tersebar di Kabupaten Gorontalo dan Boalemo. Isu sentral dalam pertambangan adalah aktifitas illegal mining.

Menyangkut sub sektor energi dapat digambarkan bahwa secara umum kebutuhan listrik hanya mengharapkan pasokan dari PT. PLN Wilayah VII Gorontalo. Untuk tahun 2005, total daya terpasang sebanyak 91.855.770 VA dengan produksi sebesar 131.154.182 kwh,


sedang listrik yang terjual sebesar 116.669.383 kwh. Jika jumlah pelanggan sebesar 106.607 keluarga maka rata-rata pemakaian listrik per rumah tangga adalah 1.094 kwh.

Melihat dilakukannya pemadaman listrik setiap hari yang digilir menurut wilayah tertentu, menunjukkan bahwa kemampuan PLN untuk mendistribusikan energi listrik masih kurang. Hal ini, jelas terlihat dari neraca kemampuan PLN Gorontalo tahun 2006, dari total produksi 131.154.182 kwh, terdapat 99,75 % atau 130.829.543 kwh telah terpakai. Padahal belum seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo telah mendapatkan pasokan energi listrik.

Di bidang perkebunan, potensi lahan yang mempunyai peluang untuk dikembangkan juga cukup menjanjikan. Potensi areal perkebunan adalah seluas 180.019, 81 ha. Sekitar ± 100.701, 85 ha belum termanfaatkan. Komoditas yang cocok dikembangkan di wilayah ini antara lain kelapa, cengkeh, pala, kemiri, dan kakao.

Di sektor pariwisata, Gorontalo mempunyai obyek wisata yang tersebar di lima kabupaten/kota dengan karakter, keindahan alam yang masih asli serta keanekaragaman adat dan budaya. Potensi obyek wisata Gorontalo antara lain:

• Benteng Otanaha, Kolam renang Potanga dan Lahilote, Pantai Pohe di Kota Gorontalo. Pentadio Resort, Pendaratan Soekarno Iluta, Danau Limboto, Rumah Adat Bantanyo Poboide, Kerajinan Kerawang dan Benteng Oranye di Kabupaten Gorontalo Utara;


• rjun Ayuhulalo, Pantai

• Pemandian Air Panas Lombongo, Taman Nasional Bogani Nani

2. Indikator Sosial Budaya

a. Sektor Pendidikan senas, Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi

2007 telah mencapai 95,8%. Sehingga dapat iap 100 penduduk di Provinsi Gorontalo yang

tahun 2006

ang lebih tinggi di atas Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo. Sedangkan persentase

Air TeBoalemo Indah dan Pulau Bitila di Kabupaten Boalemo, kemudian, Pantai Bumbulan Indah, Cagar Alam Panoa, Perkampungan Suku Bajo di Kabupaten Pohuwato;

Wartabone dan Taman Laut Olele diKabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan data SuGorontalo di tahundikatakan dari setberumur 10 tahun ke atas, terdapat 4 orang lagi yang tidak dapat membaca dan menulis. AMH di Kota Gorontalo merupakan angka tertinggi (99,5%), sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai AMH terendah (93,6%).

Dari tahun ke tahun mereka yang tidak sekolah/tidak menamatkan pendidikan SD semakin berkurang, tahun 2001 sebesar 44,82 %, tahun 2002 sebesar 41,33 %, padasebesar 39,03 persen, selanjutnya pada tahun 2007 ini berkurang tinggal 37,57 persen.

Sebagai daerah kota yang berkaitan erat dengan tersedianya fasilitas pendidikan, persentase penduduk Kota Gorontalo yang menamatkan pendidikan y


penduduk yang tamat perguruan tinggi di Kota Gorontalo hampir mencapai 10%. Sebaliknya, persentase penduduk yang hanya tamat SD/MI dSekolah merupakan angka terendah dibandingkan Kabupaten lainnya.

APK tertinggi terjadi di level SD, kemudian SLTP dan SLTA. Hal sama terjadi dengan APM, walaupun terjadi perbedaan yang nyata antara besaran APK dan APM di setiap jenjang pendidikan. Tingginya APK dan APM di level SD adalah wajar karena adanya program wajib belajar, sehingga dapat dipastikan semua

an Tidak

b.

mi proses kelahiran atas bantuan tenaga medis (dokter, bidan dan tenaga medis lainnya). Porsi

an pertama proses kelahiran masih terbanyak un yaitu sekitar 66,67%, sisanya ditolong oleh

kin

penduduk bersekolah di SD.

Sektor Kesehatan Hasil Susenas 2005 menunjukkan bahwa sepertiga (31%) balita di Provinsi Gorontalo mengala

terbesar pertolongdiberikan oleh Dukfamili/keluarga/lainnya. Keadaan ini menandakan bahwa kepercayaan penduduk terhadap tenaga medis masih kurang dibandingkan terhadap Dukun. Umumnya ketika keadaaan sudah kritis atau penolong pertama tidak mampu, barulah mencari pertolongan pada tenaga medis.

Berdasarkan hasil Susenas 2005, dari 95.398 anak berumur kurang dari 5 tahun, sekitar 5,82% diantaranya tidak pernah diberi air susu ibu (ASI). Persentase ini lebih rendah dibanding tahun 2002 yang

hanya sebesar 10%. Hal ini

menggambarkan keadaan yang semakin buruk karena semasedikit anak berumur dibawah lima tahun yang tidak diberi ASI. Bila dilihat per

Kabupaten/Kota, persentase balita yang tidak disusui


tertinggi di Kabupaten Gorontalo, yaitu 6,09%, diikuti Kota Gorontalo (5,92%), dan Kabupaten Boalemo (5,27%).

Derajat kesehatan masyarakat secara umum dapat pula didekati dengan data jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dibandingkan dengan total penduduk atau disebut Angka Kesakitan. Dengan demikian dapat diperkirakan persentase penduduk yang terganggu aktifitasnya karena mengalami sakit. Semakin tinggi angka tersebut, maka dapat dikatakan tingkat kesehatan masyarakat semakin rendah. Angka Kesakitan pada tahun 2005 mencapai sekitar 37,64%.

Tabel 3. Jumlah Desa Siaga, Poskesdes & Posyandu Di Provinsi Gorontalo Tahun 2008

NO Kabupaten / Kota Posyandu Desa Siaga Poskesdes

1. Kota Gorontalo 132 29 28

2. Kab. Gorontalo 415 112 103

3. Kab. Boalemo 149 50 28

4. Kab. Pohuwato 168 45 30

5. Kab.BonBol 197 53 40

6. Kab. Gorut 157 51 11

Prov. Gorontalo 1.218 340 240 Su e n Provin rontalo, 2009

3. Prasarana dan Sarana/Infrastruktur Daerah

Kond a tahun 2007 adalah jalan raya hanya sepanjang 930,75 km (jalan negara 616,25 km d n jalan Provinsi 314,50 km), dengan kondisi baik 761,36 Km,

171,92 Km.

akses

lulintas sebanyak 1.624 buah dan

mb r: Dinas Kesehata si Go

isi infrastruktur yang ada di Provinsi Gorontalo pad

asedang 322,25 Km, rusak 76,68 Km dan rusak berat

Selain pembangunan jalan negara dan provinsi, Pemerintah Daerah memprioritaskan pembangunan jalan untuk mempermudah akses kegiatan agropolitan. Jalan akses agropolitan dibangun guna membuka akses sentra-sentra produksi jagung dan perikanan ke pusat-pusat pemasaran lokal. Target pembangunan jalansebenarnya adalah 1.000 km, tetapi sampai saat ini yang terbangun baru sekitar 15,7 % (156,70 km).

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur perhubungan darat juga menunjukkan perkembangan yang berarti. Berbagai fasilitas pendukung telah disediakan antara lain rambu-rambu lalulintas, traffic light, pagar pengaman jalan. Saat ini Provinsi Gorontalo telah membangun rambu–rambu la


pagar pengaman jalan sepanjang 5.388 meter yang tersebar di enam kabupaten /kota.

Sub sektor perhubungan laut juga terus didorong untuk melayani kebutuhan masyarakat pada sektor ini. Kondisi 3 (tiga) pelabuhan yaitu Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Ferry dan Pelabuhan Anggrek telah diperbaiki dan disertai dengan penambahan fasilitas. Pelabuhan Gorontalo, misalnya, telah mengalami replacement total

ini, Bandara

un demikian untuk menjadikan Gortumbuhan ekonomi di Mandala Teluk Gorontalo/Tomini

pada tahun 2002 (untuk Dermaga II) dan pada tahun 2005 resettlement dilakukan untuk Dermaga I. Penambahan panjang dermaga Pelabuhan Anggrek dilakukan pada tahun 2003, yakni sepanjang 33 meter sehingga ukuran dermaga ini telah menjadi 153 meter x 12 meter.

Infrastruktur perhubungan udara di Gorontalo mengalami perkembangan yang cukup berarti. Beberapa tahun terkahir ini, berbagai fasilitas bandara Djalaludin telah ditingkatkan diantaranya

adalah perpanjangan run-way. Saat

Djalaluddin dapat didarati pesawat jenis MD-92 dan Boeing 737 seri 400.

Penambahan infrastruktur beberapa tahun belakangan ini telah dilakukan, diantaranya adalah infrastruktur pendukung seperti fasilitas jalan,

jembatan, pergudangan, bandara udara dan pelabuhan

laut. Nam rontalo sebagai hub dan pusat pemasih dibutuhkan penambahan infrastruktur yang lebih besar lagi.


C. Implementasi Pemerintahan Wirausaha Gorontalo

Provi si Gorontalo lahir ditengah suasana euphoria reformasi di Indonesia. Berbeda dengan kinerja pemerintahan daerah yang lain, Pemerintah Provi si Gorontalo melakukan reformasi birokrasi melalui adaptasi model

n NPM. Pemerintah

n

npemerintahan Wirausaha yang diilhami gerakaWirausaha identik dengan inovasi dan terobosan. Orientasi kewirausahaan berperan penting dalam mengembangkan entrepreneurship capital yang akan berdampak pada peningkatan kinerja ekonomi melalui perubahan orientasi kerja. Visi Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah “Gorontalo, Provinsi Inovatif” dengan agenda pembangunan mencakup: Inovasi kepemerintahan wirausaha; Inovasi pengembangan SDM yang berorientasi wirausaha; Inovasi dalam menumbuh-kembangkan ekonomi rakyat berbasis desa; dan Inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Struktur Pemerintahan Provinsi Gorontalo merefleksikan dinamika pembangunan di daerah ini. Walaupun agak berbeda pemerintah provnsi yang lain, struktur Pemerintahan Provinsi Gorontalo mengacu kepada PP 41/2007.

ASISTENPEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PELAYANAN PUBLIK

BIROPMERINTAHAN

BIRO HUKUM & ORGANISASI

BIRO UMUM, HUMAS &

PROTOKOL

GUBERNURWAKIL GUBERNUR

D I N A SPendidikan, Pemuda & Olah raga KesehatanPekerjaan UmumPerhubungan dan PariwisataSosialTenaga Kerja dan Transmigrasi

7. Pertanian& Ketahanan Pangan8. Perikanan dan Kelautan9. Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan10. Perkebunan & Peternakan

Perkebunan11. Kehutanan & Pertambangan

B A D A N1. BAPPEDA2. Badan Keuangan daerah3. Badan Lingk. Hidup, Riset

& Teknologi Informasi4. BKPAD5. Badan Kesbangpol6. BPMD & Penangg.

Kemiskinan7. Badan Investasi Daerah8. Inspektorat

Sekretariat DPRD

1. Kantor Satpol dan Linmas2. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah3. Kantor Perwakilan

1. UPT. Pengawasan dan Sertifikasi BenihTanaman

2. UPT. Perlindungan Tanaman3. UPT. Uji Standar Mutu Barang4. UPT. Uji Material5. UPT. Mutu Hasil Perikanan6. UPT. Benih Pertanian7. UPT. Samsat8. UPT. Metrologi9. UPT. Pengembangan Ternak10. UPT. Pelayanan Kesehatan Mandiri11. UPT. Pengembangan Kegiatan Belajar12. UPT. MAIZE CNTRE

UPT

BIRO PEMBDYAANPEREMPUAN

BIROPENGENDALIAN

PEMBANGUNAN & EKONOMI

1.2.3.4.5.6.


Pemerintah Wirausaha Provinsi Gorontalo (Entreprenurship Government) elakukan banyak pembenahan di bidang peraturan (legal framework) an penataan kelembagaan birokrasi (institutional arrangement). Di

ditata ulang berdasarkan organisasi

yakni sebuah konsep yang meletakan

mdbidang perekonomian, misalnya, Pemda mengeluarkan kebijakan limited government intervention untuk mem-buffer bargaining ekonomi masyarakat. Untuk menciptakan iklim kondusif investasi, Pemda juga kemudian mengeluarkan Perda Kemudahan Investasi Nomor 2 tahun 2004. Pemda juga memangkas red tape guna menghindari high cost economy; serta menyuntikan 5 nilai budaya kerja kedalam pola pikir dan pola tindak aparatur. Untuk menjaga konsistensi dan dalam rangka mengakselerasi dinamika pembangunan daerah maka fokus pembangunan provisi hanya diarahkan kepada 3 (tiga) program unggulan yakni Pengembangan SDM, Pertanian berbasis jagung dan Perikanan/Kelautan.

Di bidang institutional arrangement, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan reformasi kelembagaan yang mencakup perubahan struktur dan kultur organisasi. Sejumlah SKPD matriks dengan bingkai terakhir PP. Noor 41/2008. Lembaga-lembaga yang menangani keuangan, kepegawaian dan kesehatan ditata ulang agar kinerjanya lebih baik.

Pemerintah Wirausaha identik dengan inovasi. Di bidang perencanaan, inovasi pembangunan mencakup Perencanaan Pembangunan berbasis Pembangunan Manusia, pembangunan manusia tidak sekedar dalam konteks peningkatan pertumbuhan ekonomi tapi juga mencakup pengembangan human choices yang meliputi kehidupan yang sehat, pendidikan, kesehatan hingga pada lingkungan tempat tinggal yang layak dan memadai. Inisiatif ini akan terlihat pada RKPD berbasis pembangunan manusia yang memberikan penekanan alokasi program dan anggaran yang cukup bagi 15 kecamatan dengan IPM di bawah rata-rata provinsi. Setidaknya 30% anggaran masing-masing SKPD akan diarahkan kesana. Pemerintah daerah juga akan membuat pemetaan anggaran berbasis kecamatan sehingga akan terlihat jelas keterkaitan antara pengalokasian anggaran dengan kinerja pembangunan. Inovasi dibidang pengelolaan keuangan daerah ditempuh melalui penyempurnaan system pengelolaan keuangan daerah menjadi prioritas utama agar system tersebut menjamin terwujudnya akuntabilitas public. Upaya yang dilakukan saat ini adalah: membuat neraca keuangan daerah. Gorontalo adalah salah satu daerah yang pertama membuat Neraca Keuangan Daerah; dan penerapan tunjangan kinerja pegawai (TKD) yang tidak berpengaruh terhadap penambahan anggaran pembiayaan dareah (performance pays). Provinsi Gorontalo melakukan inovasi yang cukup radikal. Terobosan yang dilakukan adalah menciptakan nilai-nilai kerja untuk membangun entrepreneurial spirit dalam birokrasi pemerintahan yang mengutamakan pada: inovasi, team work, trustworthiness, prosperity dan speed. Ini adalah inovasi pertama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi di Indonesia yaitu menciptakan semacam corporate culture sepertai yang ada pada sector swasta.


Bagian lain dalam konsep reinventing local government di Gorontalo juga terlihat pada upaya dan inisiatif

karenanya, networking menjadi akumulasi aliran modal tapi lebih transfer of knowledge dan introduks

ah median) adalah pada

menggalang kerjasama domestic dan internasional. Pemerintah Daerah menyadari keterbatasan local endowment factor yang dimiliki daerah. Besarnya dana perimbangan yang masuk ke kas daerah belum diikuti dengan peningkatan kapasitas stakeholder pemerintah. Oleh perlu tidak hanya pada tataran

jauh pada capacity building melalui i teknologi.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menyadari bahwa dari segi daya saing, Provinsi Gorontalo masih berada dalam median. Kelemahan daya saing Propinsi Gorontalo (nilai yang dicapai di bawperekonomian daerah, sistem keuangan, governance dan kebijakan, dan manajemen mikro ekonomi. Ini adalah tantangan yang dihadapi Propinsi Gorontalo saat ini dan mendatang. Ini yang harus diubah agar kelemahan itu menjadi keunggulan lewat branding. Dari branding yang kuat akan muncul perceived value yang positif tentang provinsi Gorontalo. Untuk itu sejak awal kelahirannya, Pemerintah Provisni Gorontalo terus menerus dan secara konsisten memperkenalkan Gorontalo sebagai Provinsi Jagung. Ini dibangun dengan memanfaatkan berbagai media penyampaian dan diseminasi informasi. Konsistensi pemerintah daerah, sekarang mulai menuai hasil. Beberapa daerah mulai memanfaatkan branding jagung Gorontalo untuk pemasaran produk jagungnya.


22


Isu dan Prioritas Pro

BAB 3

vinsi Gorontalo

A. Isu Makro pembangunan di Provinsi Gorontalo

dihiasi oleh berbagai sosial, isu krusial yang

harus menjadi perhatian utama pemerintah provinsi

dikaitkan dengan

Dinamika pembangunan di Provinsi Gorontaloisu diberbagai bidang. Di sektor kesejahteraandihadapi mencakup masih tingginya angka kemiskinan serta belum meratanya pendapatan masyarakat ditengah tingginya pertumbuhan ekonomi daerah ini. Untuk peng-arus-utamaan (mainstreaming) isu kemiskinan akan menjadi agenda penting pada masa 5 (lima) tahun mendatang. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan pengentasan kemiskinan yang komprehensif, terarah dan terukur baik pada tingkat institusional, peraturan, kebijakan dan program.

Di bidang kesehatan, penyediaan layanan dasar di bidang kesehatanbersama-sama pemerintah kabupaten/ kota. Usaha-usaha inovatif di bidang kesehatan harus dilakukan secara terus menerus dan fokus pada upaya-upaya preventif yang melibatkan peran masyarakat melalui pemberdayaan gugus kesehatan di satuan wilayah desa dan kelurahan seperti meningkatkan peran Posyandu. Sektor penting yang perlu mendapat perhatian adalah membangun kader kesehatan yang berasal dari anggota masyarakat untuk menanggulangi kejadian gizi buruk dan mal nutrisi terutama pada

anak-anak balita.

Di bidang pendidikan, angka partisipasi usia sekolah di berbagai jenjang pendidikan masih menjadi Isu terutama ketika pengembangan SDM yang bermutu. Isu ini menjadi sangat strategis untuk diperhatikan karena pendidikan merupakan salah satu landasan bagi seseorang untuk menjadi kreatif dan inovatif. Peningkatan school enrollment (lama sekolah) perlu mendapat perhatian karena angka partisipasi

murni untuk pendidikan tingkat SLTA kurang dari 40%, artinya kemampuan belanja pendidikan masyarakat cenderung menurun. Peningkatan sumber daya manusia akan sulit dilaksanakan jika school enrollment cenderung semakin menurun. Terobosan pendidikan perlu dilakukan untuk meningkatkan life skill masyarakat.


Di bidang perekonomian daerah, isunya mencakup upaya peningkatan produksi yang ada namun secara simultan mengembangkan sektor lain yang dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar. Basis ekonomi Gorontalo yang masih bertumpu pada sektor primer pertanian secara perlahan akan didorong pada penciptaan nilai tambah (added value creation). Kedepan, pengembangan agribisnis (termasuk agroindustri) akan menjadi salah satu kegiatan unggulan pembangunan ekonomi Gorontalo dalam berbagai Sektor yang luas. Dalam kaitan ini, pengembangan agribisnis kecil, usaha mikro kecil menengah dan memperkuat koperasi sekunder akan menjadi sangat strategis. Transformasi pelaku pasar dari pseudo-entreprenuer menjadi pure entreprenuer juga menjadi agenda penting pemerintah daerah. Dominansi investasi pemerintah dibandingkan swasta juga menjadi alert untuk mendorong minat investasi swasta di daerah ini.

Di sektor pertanian, tantangan ke depan adalah bagaimana membangun ekonomi jagung (maize economy) yang mampu menjadi penghela ekonomi rakyat di daerah perdesaan. Selain itu perlu dipikirkan membangun etika bersama dikalangan stakeholder jagung yang bertumpu pada filosofi live and let live (Hidup dan saling menghidupi) dan dari sini diharapkan akan terjadi pemahaman bersama tentang pentingnya pemerataan pendapatan.

Di subsektor peternakan, permasalahannya yang menonjol adalah defisit ternak terutama ternak besar yaitu sapi. Peternakan sapi masih didominasi oleh usaha skala rumahtangga atau skala peternakan rakyat. Tantangan ke depan adalah menerapkan program Dji Sam Soe, dalam program agropolitan, yaitu membentuk satuan usaha pertanian dengan bentang lahan minimal dua hektar, panen tiga kali dengan memperhatikan rotasi tanaman, dan memelihara empat ekor sapi. Program ini akan mampu meningkatkan populasi ternak sapi dan memperkuat basis ekonomi rumah tangga pertanian. Peningkatan populasi ternak juga bisa dilakukan dengan pembaruan bibit dengan melibatkan sektor swasta untuk memasuki


bidang usaha peternakan dengan menawarkan sektor usaha seperti pembibitan dan penggemukan ternak.

Isu utama yang dihadapi di sektor perikanan/kelautan adalah adanya pengelolaan sumberdaya yang terkotak-kotak (sektoral) sehingga berdampak pada deplesi sumberdaya dan degradasi lingkungan. Untuk itu, ke depan perlu diupayakan suatu pendekatan pengelolaan pantai dan laut secara terpadu (integrated coastal management) berbasis kelestarian lingkungan dan berorientasi pada kontribusi perekonomian daerah. Program Etalase Perikanan sebagai refleksi pengelolaan terpadu harus dioptimalkan melalui kolaborasi diantara instansi terkait bersama-sama masyarakat. Ini penting agar strategi ini memberi manfaat dan multiplier effect kepada masayarakat dan daerah.

Isu lain yang juga harus mendapatkan perhatian adalah pemanfataan sumberdaya alam dan isu lingkungan hidup. Akselerasi pembangunan di daerah ini harus diimbangi dengan manajemen dan eksploitasi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah tidak hanya bisa dirasakan oleh generasi sekarang namun juga generasi yang akan datang (sustainable development). Perlunya implementasi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan terutama dalam kaitannya dengan rentannya daerah semenanjung Gorontalo terhadap bencana alam seperti banjir yang diakibatkan oleh penggundulan hutan.

Terakhir, isu pemanfaatan ruang (tata ruang provinsi dan kabupaten/kota) tidak dapat dikesampingkan. Prediksi bahwa tidak akan ada penambahan lahan budidaya menjelang tahun 2020 (RTRW Provinsi Gorontalo) mengisyaratkan pentingnya pengaturan dan pengendalian pola pemanfaatan ruang di daerah ini. Hal ini harus disertai dengan penguatan kelembagaan sampai ke tingkat masyarakat.


B. Prioritas pembangunan di Provinsi Gorontalo

Prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo sebagaimana yang diuraikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Gorontalo mencakup pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi regional.

Di bidang sosial budaya, prioritas pembangunan mencakup penurunan angka kemiskinan serta pemerataan pendapatan masyarakat.

Di bidang kesehatan, prioritas pembangunan meliputi penyediaan layanan dasar di bidang kesehatan termasuk peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta pemberdayaan gugus kesehatan (kader kesehatan)

Di bidang pendidikan, prioritas pembangunan mencakup peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pengajar dan mengefektifkan kurikulum berbasis kawasan.

Di bidang perekonomian daerah, prioritas pembangunan mencakup peningkatan produksi dan produktivitas sector-sektor ekonomi.

Di bidang pertanian prioritas ini meliputi agenda mendorong penciptaan nilai tambah (added value creation) serta transformasi pelaku pasar dari pseudo-entreprenuer menjadi pure entreprenuer juga menjadi agenda penting pemerintah daerah kedepan.

Di sektor perikanan/kelautan, prioritas pembangunan mencakup mengurangi dampak eksploitasi sumberdaya alam seperti deplesi sumberdaya dan degradasi lingkungan. Ke depan perlu diupayakan pendekatan pengelolaan pantai dan laut secara terpadu (integrated coastal management) berbasis kelestarian lingkungan dan berorientasi pada kontribusi perekonomian daerah.



Profil dan Isu Prioritas Kabupaten/Kota

BAB 4

A. KOTA GORONTALO

1. Gambaran Umum Kota Gorontalo

Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Daerah Kabupaten Gorontalo, Daerah Kabupaten Bone Bolango dan secara geografis mempunyai luas 64,79 km2 atau 0,53% dari luas Propinsi Gorontalo. Kota Gorontalo dibagi menjadi 6 Kecamatan, terdiri dari 49 Desa/Kelurahan.

Tabel 4. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan di Kota Gorontalo

Kecamatan Luas (Km2) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Kel

Kota Barat 15,16 17.318 7 Dungingi 4,10 18.825 5 Kota Selatan 14,39 34.274 10 Kota Timur 14,43 39.735 11 Kota Utara 16,71 29.387 10 Kota Tengah 4,31 21.991 6

Sumber: Bappeda Kota Gorontalo, 2008 Kondisi topografi Kota Gorontalo adalah tanah datar yang dilalui tiga buah sungai yang bermuara di teluk Tomini (Gorontalo) pelabuhan Gorontalo. Bagian selatan diapit dua pegunungan berbatu kapur/pasir. Ketinggian dari permukaan laut antara 0-500 meter. Pesisir pantai landai berpasir.

Peningkatan partisipasi sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar/guru yang memadai. Data sekolah dan tenaga pengajar/guru dapat dilihat pada tabel 5.

Sarana kesehatan pada tahun 2008 tidak banyak mengalami perubahan. Sarana kesehatan ini berupa rumah sakit umum, Puskesmas, Puskesmas pembantu maupun Posyandu sebagaimana disebutkan pada tabel 5.


Tabel 5. Data Sarana dan Prasarana Pendukung Kota Gorontalo

Sarana dan Prasarana Keterangan

Bidang Ekonomi Pelabuhan Laut 2 Pasar Tradisional 8 Perbankan 9 Koperasi/Lembaga Ekonomi 218 Bidang Kesehatan Rumah Sakit (Pemerintah dan Swasta)

4 unit

Pukesmas 7 unit Posyandu 127 unit Pustu 33 unit Pusling (Darat dan Laut) 12 unit Polindes 23 unit Dokter Spesialis 19 orang Dokter Umum 63 orang Dokter Gigi 10 orang Bidan 41 orang Perawat 292 orang Kader Kesehatan 650 orang Sarana MCK 81,9% Bidang Pendidikan TK 77 unit Sekolah Dasar/MI 121 unit SMP/MTs 28 unit SMA/SMK/MA 21 unit Tenaga Pengajar a. Status PNS b. Honorer

2863 orang 652 orang

Sumber Data : BPS dan Bappeda Kota Gorontalo, 2008 2. Isu Prioritas Kota Gorontalo

Isu Prioritas Kota Gorontalo yang dikenal sebagai kota jasa didominasi oleh dampak kerusakan lingkungan pada lahan atas yang mengakibatkan Kota Gorontalo sering dilanda banjir. Hal ini diperparah oleh sistim drainase yang belum tertata baik. Isu lain mencakup potensi ekonomi di bidang pertanian dan perikanan yang belum dieksploitasi secara optimal.


Isu Lingkungan Isu lingkungan hidup yang ada di Kota Gorontalo adalah kebersihan dan kehijauan kota, pemukiman dan pembuangan sampah akhir. Masalah yang timbul untuk mewujudkan kebersihan dan kehijauan kota adalah kesenjangan antara jumlah sampah yang dihasilkan dan yang terangkut. Di Kota Gorontalo jumlah sampah sebanyak 683 m3/hari, sedangkan yang terangkut hanya sebanyak 383 m3/hari atau 56 %. Hal ini disebabkan kurangnya prasarana dan sarana pengangkut. Selain itu, Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang tersedia belum representatif, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Beberapa permasalahan yang diakibatkan pemukiman dan pembuangan sampah akhir di Kota Gorontalo adalah pencemaran badan air sungai dan laut yang menerima buangan limbah dari pemukiman, gangguan kehidupan biota perairan sungai dan Teluk Gorontalo serta gangguan kesehatan penduduk yang menggunakan badan air sungai untuk keperluan MCK utamanya penduduk Kelurahan Bugis Kota Gorontalo.


Isu pendidikan Prioritas isu bidang pendidikan di Kota Gorontalo adalah masih belum berfungsinya komite sekolah yang seharusnya bisa menyuarakan/ menjembatani permasalahan yang dihadapi oleh sekolah tentang keterbatasan sarana pendukung pendidikan, kualitas pendidikan, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru/tenaga pengajar, keluhan murid/orang tua menyangkut pelayanan dan biaya pendidikan. Komite inipun diharapkan dapat menyuarakan usulan-usulan kebijakan sampai ketingkat pusat sehingga mutu pendidikan akan lebih baik. Selain itu, penempatan guru yang belum sesuai dengan kualifikasinya (right man on the right place) juga menjadi isu krusial di Kota Gorontalo. Isu Kesehatan Prioritas isu kesehatan di Kota Gorontalo adalah masih belum maksimalnya pelayanan Rumah sakit Umum dan Puskesmas karena keterbatasan : peralatan medis, dukungan dokter spesialis, mahalnya biaya perawatan dan tidak terjangkaunya harga obat-obatan yang tidak tercover oleh asuransi-asuransi kesehatan, disamping masih adanya isu gizi kurang, penataan SPAL yang belum maksimal, masih kurangnya sarana MKC masih terdapat pada beberapa wilayah di Kota Gorontalo. Isu Ekonomi Prioritas isu ekonomi Kota Gorontalo yang masih mendominasi adalah belum maksimalnya penataan dan pengelolaan obyek wisata secara integral baik yang masuk dalam wilayah Kota Gorontalo maupun wilayah lain yang berdekatan, mengingat banyak wisatawan mancanegara dan nusantara yang hanya memfungsikan Kota Gorontalo sebagai tempat transit saja untuk menuju obyek wisata yang berada di Sulawesi Utara maupun Sulawesi Tengah sementara Provinsi Gorontalo secara umum juga memiliki potensi wisata yang tidak kalah menarik dengan daerah-daerah tersebut. Isu ekonomi lainnya adalah kelembagaan ekonomi seperti koperasi yang belum pro rakyat (fungsinya tidak sesuai lagi dengan asas koperasi) sehingga ketergantungan pada tengkulak masih tinggi, daya saing/ kualitas produk kerajinan masih belum bisa menarik minat pasar, masih diperlukannya teknologi pendampingan perikanan dan pertanian, masih kurangnya pemberdayaan masyarakat pesisir tentang pemanfaatan potensi laut.


B. KABUPATEN GORONTALO

1. Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo

Kabupaten Gorontalo terletak antara 0019’ - 1015’ LU dan 121084’ – 123026’ BT, terbagi pada 17 kecamatan dengan 200 desa/kelurahan (definitif 187 desa 12 Kelurahan, 1 desa UPT (transmigrasi) di Kecamatan Tolinggula) dengan pusat pemerintahannya di Limboto. Luas Kabupaten Gorontalo 3.456,98 Km2 atau 28,30 % dari luas Provinsi Gorontalo.

Tabel 6. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Gorontalo

Kecamatan Luas (Km2) Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Desa

Batudaa Pantai 99,12 10.511 7 Batudaa 30,12 12.717 8 Bongomeme 223,98 33.333 19 Tibawa 209,36 34.216 15 Pulubala 191,44 22.852 10 Boliyohuto 171 23.493 15 Mootilango 182 18.303 10 Tolangohula 121,71 20.667 9 Limboto 127,92 41.916 12 Limboto Barat 125,28 22.316 10 Telaga 67,94 18.556 9 Telaga Biru 91 24.263 13 Biluhu 63,38 7.511 6 Tabongo 43 16.186 9 Asparaga 89,29 11.970 4 Tilango 4,88 11.480 7 Telaga Jaya 4,98 9.326 5

Sumber: Bappeda Kabupaten Gorontalo, 2009

Batas batas Kabupaten Gorontalo meliputi Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi; Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bolaang Mongondow (Provinsi Sulawesi Utara); Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boalemo, Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah).

Wilayah sebagian besar datar, perbukitan rendah dan dataran tinggi tersebar pada ketinggian 0 - 2000 m dpl. Kemiringan 150 – 400 (45 – 46 %). Kondisi dan struktur utama geologi adalah patahan/ rawan bencana alam. Rata- rata curah hujan (tahun 2005) berkisar 86 mm dengan 14 hari hujan. Suhu rata- rata berkisar 30,20 C sampai


33,10C, sementara suhu udara pada malam hari 27,00C sampai 29,50C.

Infrastruktur daerah meliputi fasilitas Jalan Negara sepanjang kurang lebih 267,25 Km. Jalan Provinsi 202,74 Km dan Jalan Kabupaten 1.589,99 Km. Terdapat pelabuhan udara yang terletak di Kecamatan Tibawa bernama Bandar Udara Djalaluddin dengan klasifikasi type B.

Tabel 7. Data Sarana dan Prasarana Pendukung

Kabupaten Gorontalo

Sarana dan Prasarana Keterangan

Bidang Ekonomi Pelabuhan - Pasar Tradisional 43 unit Perbankan 14 unit Koperasi/Lembaga Ekonomi 268 Bidang Kesehatan Rumah sakit 1 unit Pukesmas 20 unit Posyandu 499 unit Pustu 94 unit Polindes 140 unit Dokter Spesialis 1 orang Dokter Umum 46 orang Dokter Gigi 5 orang Bidan 91 orang Perawat 277 orang Kader Kesehatan 1679 orang Sarana MCK 38,4% Bidang Pendidikan TK/ 165 unit Sekolah Dasar/MI 313 unit SMP/MTs 100 unit SMA/SMK/MA 20 unit Tenaga Pengajar a. Status PNS b. Honorer

3640 orang 1104 orang

Sumber : Profil Kabupaten Gorontalo, 2008


2. Isu Prioritas Kabupaten Gorontalo

Kerusakan Danau Limboto dan dampaknya, sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai serta isu-isu di bidang pendidikan masih merupakan prioritas isu yang mendominasi di Kabupaten Gorontalo. Isu Lingkungan Isu lingkungan hidup di daerah ini antara lain kerusakan Danau Limboto, dan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI). Permasalahan yang ada di Danau Limboto seperti pendangkalan yang mencapai

sekitar 46,66 cm/tahun dan penyusutan luas areal Danau yang mencapai sekitar 65,89 hektar. Laju pendangkalan danau akibat erosi dari sungai-sungai yang bermuara di danau ini sangat besar. Pada tahun 1932, rata-rata kedalaman Danau Limboto 30 meter dengan luas 7.000 Ha. Pada tahun 1955 kedalaman danau menurun menjadi 16 meter. Dan dalam tempo 30 tahun, (tahun 1961) rata-rata kedalaman Danau Limboto telah berkurang menjadi 10 meter dan luasanya menyusut menjadi 4.250 Ha. Pada tahun 1990 – 2008 kedalaman Danau Limboto

tinggal rata-rata 2,5 meter dan luasnya yang tersisia tinggal 3.000 Ha sehingga diperkirakan dalam kurun waktu 52 tahun Danau Limboto berkurang 4304 ha (62.60 %). Diperkirakan pada tahun 2025 Danau Limboto lenyap dari muka bumi Gorontalo. Selain permasalahan pendangkalan juga terjadi penurunan kualitas air Danau, kerusakan hutan dan lahan, penyebaran eceng gondok dan tanaman air lainnya yang mencapai sekitar 70% dari perairan Danau, okupasi tanah timbul dan badan air danau oleh masyarakat dan banjir.

Permasalahan yang diakibatkan oleh kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) adalah penurunan kualitas air sungai akibat kadar Merkuri (Hg) yang melampaui Baku Mutu Air Sungai, kerusakan hutan dan lahan, kehilangan vegetasi dan flora, dan penurunan kualitas udara. Banjir di Kabupaten Gorontalo terjadi setiap tahun dan bahkan setiap hari hujan. Hal ini disebabkan karena kerusakan hutan dan lahan pada bagian hulu sungai, kurangnya resapan air dan saluran air perkotaan tidak terawat dengan baik.


Isu Ekonomi

Prioritas isu ekonomi yang dihadapi juga oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo yaitu masih kurangnya daya beli masyarakat yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani karena rendahnya hasil/produksi pertanian baik jagung maupun komoditi lainnya, hal ini disebabkan pengairan lahan pertanian masih mengandalkan air hujan (tadah hujan) sementara irigasi belum mendukung/ memadai, pemasaran hasil pertanian memakan biaya yang cukup tinggi karena masih banyak akses jalan tani yang belum terbuka dan jembatan yang belum memadai, tenaga pendamping dan penyuluh pertanian masih kurang. Isu ekonomi lainnya yaitu belum maksimalnya fungsi lembaga ekonomi sehingga ketergantungan masyarakat pada tengkulak juga masih tinggi, beberapa potensi ekonomi lokal seperti peternakan sapi/kerajinan/industri rumah tangga yang juga melibatkan ibu-ibu rumah tangga masih perlu perhatian dan dukungan untuk bisa lebih berkembang, demikian pula dibeberapa tempat terdapat beberapa sarana wisata air panas yang belum terkelola dengan baik. Isu Pendidikan Pada sektor pendidikan, prioritas isu yang mengemuka di Kabupaten Gorontalo adalah masih kurangnya minat orangtua dalam mendorong anak-anaknya untuk mengikuti pendidikan sampai ke sekolah lanjutan atas khususnya bagi keluarga yang kurang mampu, terbatasnya beasiswa bagi siswa berprestasi, kurangnya tenaga pengajar baik dari jumlah maupun kualitasnya, kurangnya fasilitas pembelajaran (buku perpustakaan, alat peraga, peralatan laboratorium, sarana olahraga dan computer) baik di tingkat sekolah dasar, menengah maupun tingkal sekolah lanjutan atas (SLTA), demikian pula dengan sarana pendidikan untuk anak usia dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanan (TK). Isu Kesehatan Prioritas isu kesehatan di Kabupaten Gorontalo adalah masih terbatasnya alat kesehatan dan tenaga medis baik di Rumah Sakit Umum maupun di tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya seperti puskesmas, disamping itu isu air bersih, anemia dan gizi kurang serta kurangnya MCK masih terdapat pada beberapa desa.


C. KABUPATEN POHUWATO

1. Gambaran Umum Kabupaten Pohuwato

Kabupaten Pohuwato merupakan kabupaten yang berada di ujung Barat Provinsi Gorontalo dengan letak Geografis antara 0,27o – 1,01o Lintang Utara 121,23o – 122,44o Bujur Timur dengan iklim 24,4 – 33,2o C. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah), sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Parigi Moutong (Sulawesi Tengah) dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boalemo.

Tabel 8. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Pohuwato

Kecamatan Luas (Km2)

Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Desa

Paguat 560,93 14.750 11 Dengilo 242,39 5.188 5 Marisa 34,65 14.567 8 Buntulia 375,64 9.672 7 Duhiadaa 39,53 10.085 8 Taluditi 159,97 7.917 6 Lemito 619,5 10.755 8 Wanggarasi 188,08 4.694 7 Popayato 90,92 8.706 10 Popayato Barat

578,24 6.806 7

Popayato Timur

723,74 7.830 7

Randangan 331,9 14.698 13 Patilanggio 298,82 8.058 6 Jumlah 4.244,31 123.726 103

Sumber : Bappeda Kabupaten Pohuwato, 2008

Kabupaten Pohuwato memiliki luas 4,244,31 km2, atau sebesar 424.431 ha, 36,77% dari total luas Provinsi Gorontalo. Sampai Tahun 2008 Penggunaan lahan tersebut diperuntukan untuk; kegiatan sawah yang diolah 4.299 ha, Tegalan 43.536 ha, Ladang/huma 11.616 ha, Pekarangan/bangunan dan halaman sekitar 11.674 ha, Penggembalaan/padang rumput 5.881 Ha, rawa-rawa yang tidak ditanami 4.715 ha, Tambak 3.898 ha, kolam/tobat/empang 1.582 ha, Lahan kering yang sementara tidak diusahakan 52.355 ha, tanaman


kayu-kayuan 19.250 ha, Hutan (Negara) 207.896 ha, hutan rakyat 19.250 ha, perkebunan 21.600 Ha dan penggunaan lain 4.444 ha.

Untuk subsektor perikanan, wilayah Kabupaten Pohuwato memiliki 51 pulau-pulau kecil, panjang garis pantai 86 mil atau 164 Km, luas perairan teritorial ± 3.292,71 KM², luas ekosistem mangrove 9.083 ha, luas kawasan terumbu karang 2.747,81 ha dan luas padang lamun 975,92 ha. Potensi diperairan teritorial 10.200 ton pertahun, termanfaatkan baru sekitar 67,90% dan potensi perairan Teluk Tomini sampai dengan Laut seram sebesar 595.620 ton per tahun, termanfaatkan baru sekitar 10%.

Untuk subsektor kehutanan, Kabupaten Pohuwato memiliki potensi seluas ± 380.344 ha yang terdiri dari cagar alam 57.302 ha, hutan lindung 78.292 ha, Hutan Produksi 27.749 ha, Hutan Produksi Dapat di Konversi 6.683 ha, Hutan Produksi Terbatas 201.235 ha dan Hutan Mangrove 9.083 ha.

Investasi di bidang kehutanan yang prospektif adalah pengembangan hutan tanaman industri pada areal tertentu terutama untuk pengembangan kayu jati. Potensi lainnya adalah pengembangan industri hasil hutan seperti industri meubel berbahan kayu, rotan, industri damar, serta budidaya lebah madu dan lain-lain.

Pada sektor pertambangan dan energi, potensi yang ada mencakup sejumlah bahan tambang dan mineral yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti emas, perak, tembaga, batu gamping (lime stone), toseki, batu granit, sirtu, zeolit, kaolin, pasir kuarsa, feldspar dan lempung (clay). Potensi ini mempunyai nilai ekonomis penting dalam peningkatan kemakmuran masyarakat Pohuwato. Secara geologis, potensi bahan tambang Kabupaten Pohuwato tersebar di seluruh kabupaten dengan jenis dan potensi yang beragam. Issu sentral dalam pertambangan adalah aktifitas illegal mining.

Dalam bidang energi, pasokan listrik di Kabupaten Pohuwato masih melalui PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang terdiri dari 7 unit distribusi yakni Ranting Marisa, Sub Ranting Paguat, Sub Ranting Manunggal Karya, Sub Ranting Panca Karsa, Sub Ranting Iloheluma, Sub Ranting Lemito dan Sub Ranting Molosipat. Sampai saat ini PLN belum mampu melayani seluruh kebutuhan listrik masyarakat Kabupaten Pohuwato, padahal, potensi sumber energi listrik cukup tersedia, antara lain potensi energi air skala besar (Sungai randangan) dan air terjun di Malango Kecamatan Taluditi dan potensi PLTU (Marisa 2 x 15 MW). Sampai tahun 2008 jumlah masyarakat Kabupaten Pohuwato yang menikmati listrik berjumlah 10.879 pelanggan

Untuk sektor pertanian, khususnya lahan basah, pemenuhan sumberdaya air merupakan faktor penting dalam kegiatan produksi. Ketersediaan irigasi di Kabupaten Pohuwato sampai Tahun 2008


berjumlah 6 buah, yakni Daerah Irigasi (DI) Taluduyunu mengairi sawah 874,52 Ha, Irigasi Karangetan mengairi sawah seluas 234 Ha, Irigasi Bunuyo mengairi sawah seluas 101,50 Ha, Irigasi Iloheluma mengairi sawah seluas 142 Ha, Irigasi Marisa IV mengairi sawah seluas 112 Ha dan Irigasi Molosipat mengairi sawah seluas 168 Ha. Dari potensi lahan sawah ± 20.000 ha yang berfungsi (dikelola) saat ini baru sekitar 1.973 ha.

Tabel 9. Data Sarana dan Prasarana Pendukung Kabupaten Pohuwato

Sarana & Prasarana Keterangan

Bidang Perekonomian Pelabuhan Laut 1 Pasar Tradisional Perbankan 7 unit Koperasi/Lembaga Ekonomi 93 unit Bidang Kesehatan Rumah sakit 1 unit Pukesmas 10 unit Posyandu 178 unit Pustu 33 unit Polindes 37 unit Poskesdes 5 unit Pusling R-4 11 unit Pusling Air 1 unit Dokter Spesialis (Kandungan, Bedah dan Penyakit Dalam)

Status kontrak, masing-masing 1 orang

Dokter Umum 19 orang Dokter Gigi 2 orang Bidan 46 orang Perawat (termasuk perawat gigi) 101 orang Kader Kesehatan 365 Sarana MCK 56,3% Bidang Pendidikan TK/Jumlah Siswa 74 unit/ 2.776 Sekolah Dasar/MI 119 unit/ 18.317 SMP/MTs 44 unit/ 6.136 SMA/SMK/MA 14 unit/ 3.916 Tenaga Pengajar : a. Status PNS/CPNS b. Honorer c. Abdi

1.569 orang

25 orang 1.599 orang

Sumber: Profil Pemda Kab.Pohuwato, 2009


2. Isu Prioritas KabupatenPohuwato

Isu Kabupaten Pohuwato Isu Prioritas Kabupaten Pohuwato sangat didominasi oleh keterbatasan dukungan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan. Daerah ini juga mengalami permasalahan suplai air bersih dan listrik yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Isu Lingkungan Isu lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Pohuwato adalah kerusakan mangrove dan terumbu karang. Kerusakan terumbu karang terutama disebabkan Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan pemanfaatan terumbu karang untuk kapur, pondasi rumah dan hiasan rumah, sedangkan kerusakan hutan mangrove disebabkan karena konversi hutan mangrove untuk pertambakan dan pemanfaatan mangrove sebagai kayu bakar. Dampak lingkungan akibat kerusakan terumbu karang adalah berkurangnya populasi ikan karang, terjadinya konflik antara nelayan tradisional dan modern (fishing ground), dan pencemaran air laut. Sedangkan dampak dari kerusakan hutan mangrove adalah abrasi pantai, hilangnya habitat

tempat bertelurnya biota laut menyebabkan populasi ikan berkurang dan fungsi perlindungan terhadap gelombang laut hilang.


Isu pendidikan Prioritas isu bidang pendidikan di Kabupaten Pohuwato mencakup keterbatasan fasilitas/sarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, disamping keterbatasan tenaga pengajar baik kuantitas maupun kualitas, minimnya sarana transportasi siswa, masih rendahnya kesadaran/ pemahaman orang tua tentang pendidikan khususnya bagi keluarga yang kurang mampu. Isu Kesehatan

Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan disebabkan masih terbatasnya : fasilitas/sarana Kesehatan seperti MCK, air bersih, bangunan dan peralatan pendukung kesehatan, tenaga medis (dokter, bidan, perawat, mantri, kader kesehatan), masih belum berfungsi maksimalnya kinerja kader kesehatan. Hal-hal tersebut kemudian mendukung

pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak maksimal. Isu Ekonomi Potensi lahan pertanian Kabupaten Pohuwato yang cukup besar tidak dengan serta merta membawa kesejahteraan di tingkat petani, hal-hal yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain masih tingginya ketergantungan petani pada tengkulak karena terbatasnya kelembagaan ekonomi petani yang pro rakyat, masih banyaknya jalan akses pertanian yang belum terbuka sehingga menyulitkan petani untuk menjangkau pasar, keterbatasan penunjang pertanian lainnya seperti irigasi, saprodi dan alsintan serta belum maksimalnya fungsi penyuluh pertanian untuk menyuarakan


dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan di tingkat petani yang ditunjang dengan masih minimnya wadah dan kebiasaan tukar menukar informasi antar petani juga diperparah dengan masih seringnya banjir/luapan air laut menggenangi lahan pertanian. Kebanyakan petani ini merupakan petani penggarap yang tidak memiliki lahan dan isu ini sangat krusial mengingat sebagian besar penduduk di wilayah ini bermatapencaharian sebagai petani sehingga keterbatasan ekonomi para petani penggarap sangat erat kaitannya dengan rendahnya pemahaman mereka tentang pendidikan dan kesehatan. Sementara masih banyak potensi penggerak sektor perekonomian yang masih belum dikembangkan secara maksimal seperti pengolahan kelapa secara terpadu dan pengembangan peternakan mengingat potensinya sangat besar di wilayah ini.


5


Pen

BAB

42

utup

Laporan Arah Pembangunan Provinsi ini memuat berbagai isu dan prioritas pembangunan di Provinsi Gorontalo yang digambarkan secara detail pada tingkat Kabupaten/Kota pelaksanan Program ART GOLD UNDP INDONESIA. Isu pembangunan mencakup pelayanan dasar, pengebangan ekonomi lokal dan isu yang bersifat cross-cutting.

Pemilihan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu daerah pilot merefleksikan pengakuan terhadap dinamika kepemerintahan di daerah ini yang dalam kurun waktu singkat telah memperlihatkan banyak kemajuan pembangunan. Melalui keberhasilan program menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Disamping itu, melalui program Agropolitan, provinsi ini berhasil menggenjot produksi pertanian jagung yang menjadikannya dikenal sebagai provinsi jagung di Indonesia.

Laporan yang disusun secara bertahap sejak diskusi internal Kelompok Kerja Provinsi penjaringan isu di tingkat Kecamatan hingga survey di tingkat Desa ini diharapkan menjadi referensi bagi mitra kerja potensial dalam rangka mendukung pembangunan di Gorontalo.


indonesia - gorontalo

Documents

isu prioritas kota gorontalo

isu prioritas kabupatenkota

pengembangan ekonomi