faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi …... · and daily activity to the income of market...
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN KLATEN
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Keuangan Daerah
Oleh :
DIDIK SUDIARTO S 4210072
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN S U R A K A R T A
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
MOTTO
“Barang siapa yang ditanyai perihal suatu ilmu pengetahuan tapi ia
menyembunyikan, maka di hari kiamat orang itu akan dibelenggu dengan belenggu
dari api neraka”
(HR. Abu Daud Turmudzi dan Hakim dari Abu Hurairah)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
PERSEMBAHAN
Tesis ini ku persembahkan kepada :
Istriku tercinta Eko Nina Susanti
serta anakku tersayang
1. Ardian Dicky Ramanda
2. Ivan Fadli Ramanda
3. Mahendra Putra Ramanda
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
ABTRAKSI Oleh :
Didik Sudiarto NIM : S4210072
Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mampu
memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih profesional. Semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum selanjutnya dapat menunjang usaha peningkatan perekonomian daerah. Sehingga retribusi daerah merupakan sumber pembiayaan pembangunan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumlah pedagang adegan, jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los dan hari aktifitas terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Klaten. Alat analisis yang digunakan adalah regresi Double Log. Tingkat kemaknaan 5% untuk setiap uji statistik dan uji asumsi klasik terpenuhi : Uji Normalitas, Moltikolinearitas, Heteroskedastisitas dan autokorelasi. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa variabel independen yang meliputi jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los dan hari aktifitas secara bersama dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los, hari aktifitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penerimaan retribusi pasar. Variabel jumlah pedagang adegan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar0,9502 artinya model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa vareasi variabel independen menjelaskan vareasi variabel dependen sebesar 95,02%, sedangkan sisanya 4,98% dijelaskan oleh vareasi variabel lain diluar model penelitian ini.
Saran-saran kepada Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menetapkan target pendapatan dari sektor retribusi khususnya pada pos retribusi pasar perlu memperhatikan kebijakan untuk melakukan penyesuaian penetapan tarif retribusi yang tertuang dalam peraturan daerah sehingga realisasi pendapatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Klaten untuk dapat mengoptimalkan petugas pemungut retribusi pasar dengan mengacu hasil penelitian melalui model empiris yang terbentuk secara proporsional dalam rangka meningkatkan potensi pendapatan asli daerah dari sektor penerimaan retribusi pasar untuk mencapai target. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan sampel dan variabel yang lebih banyak dan dengan menggunakan cara pengukuran lain yang lebih akurat agar memperoleh model yang memiliki daya penjelas yang lebih baik lagi. Kata kunci : penerimaan retribusi pasar, jumlah pedagang adegan, jumlah pedagang
kios, jumlah pedagang los, hari aktifitas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
ABSTRACT By
Didik Sudiarto NIM: S4210072
Region retribution is real region income source that can give big contribution in real region income. Therefore, region contribution has to be adopted and managed professionally. More and more the building service supply activity implementation raising by local government for public importance furthermore can support the exertion of region economic increasing so that region retribution is the source of region funding.
The research is aimed to carry out the influence of the number of merchanment, the number of kiosk merchanment, the number of stand merchanment, and daily activity to the income of market retribution on Klaten Regency. Analysis means that is used is Double Log regression. The level of meaning 5% for every statistic test and satiable classic assumption test is done: normality test, moltikolinearity test, heteroskedastisity test, and autocorrelation. This research has shown that independent variable that covers the number of merchanments, the number of kiosk merchanment, the number of stand merchanment, and daily activity resembly and partially have the significant influence to the market retribution income. The research hypothesis shows that the number variable of merchanment, the number of kiosk merchanment, the number of stand merchanment, daily activity have positive and significant influence statistically to the market retribution income. The number variable of stand doesn’t have significant influence statistically to the market retribution income. The determination that is reached is 0,9502 (zero poin nine thousand five hundred and two) means that the model that is desired in this research shows that the independent variable variation explains the dependent variable variation is about 95,02% (ninety five poin zero two percent) while the less 4,98% (four poin ninety eight percent) explained by variable variation out of this research model.
Advices to government of Klaten Regency in forming income target from retribution sector especially in market retribution needs rules by determining retribution tarif that is in region rules so the income can be reached as same as target. The government of Klaten Regency can increase market retribution man with the result of research in empiris model that is formed proporsianally in increasing the real income region from market retribution income to reach the target. The researcher can observe by more sample and variable and use the other way that more accurately to get model that have better explainer.
Key word: the income of market retribution, the number of merchanment, the number of kiosk, the number of stand, daily activity.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian tesis dengan judul: ” FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009 ” , dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan penyelesaian derajat sarjana S-2 Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2011.
Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat : 1. Dr. JJ. Sarungu, MS selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Dan Studi
Pembangunan Universitas Sebelas Maret. 2. Dr. Evi Gravitiani, M.Si selaku pembimbing pertama dalam penyusunan tesis
yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan berbagai ide selama penulisan penelitian ini.
3. Drs. Wahyu Agung Setyo, M.Si selaku pembimbing kedua penulis dalam penyusunan tesis yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan berbagai ide selama penelitian ini.
4. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten beserta Teman-teman UPTD Pasar yang telah mendukung selama penelitian ini.
5. Segenap Staf UNS. 6. Seluruh rekan–rekan mahasiswa program Studi Magister Ekonomi Dan Studi
Pembangunan Universitas Sebelas Maret di Surakarta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis selama menyelesaikan usaha penelitian ini.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu sumbang dan saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini.
Surakarta, 19Agustus 2011
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .............................................................. iv MOTTO ............................................................................................................ v PERSEMBAHAN ............................................................................................ vi ABSTRAKSI .................................................................................................... vii ABSTRACT ..................................................................................................... viii KATA PENGANTAR ...................................................................................... ix DAFTAR ISI .................................................................................................... x DAFTAR TABEL ............................................................................................ xii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xiii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1
1.1. Latar Belakang .......................................................................... 1 1.2. Perumusan Masalah .................................................................. 11 1.3. Tujuan Penelitian ...................................................................... 12 1.4. Manfaat Penelitian ..................................................................... 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 13 2.1. Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi ....................... 13 1. Pemerintah Daerah ........................................................ ..... 16
2. Hubungan KeuanganPusat dan Daerah ........................ ....... 20 2.2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah ............................ 21 1. Pendapatan Asli Daerah ...................................................... 23 2. Retribusi Daerah ................................................................... 25 3. Retribusi Pasar ..................................................................... 26 2.3 Faktor yang mempengaruhi retribusi pasar ............................. 29 2.4. Penelitian Terdahulu ................................................................ 30 2.5. Kerangka Pemikiran ................................................................ 32 2.6. Hipotesis .................................................................................. 33
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
BAB III METODE PENELITIAN ................................................................ 34 3.1. Tipe Penelitian .......................................................................... 34 3.2. Lokasi Penelitian ...................................................................... 34 3.3. Waktu Penelitian ......................................................... ........... 34 3.4. Jenis dan sumber data ............................................................... 34
3.5. Definisi Operasional ................................................................. 35 3.6. Tehnik Pengumpulan Data ....................................................... 35 3.7. Tehnik Analisis Data ................................................................ 36 1. Uji Asumsi Klasik ..................................................... .......... 36 2. Uji Statistik ................................................................ .......... 38
BAB IV DESKRIPSI DAERAH DAN HASIL PENELITIAN .................... 40 4.1. Deskripsi Daerah ..................................................................... 40 1. Aspek Geografi ..................................................................... 40 2. Aspek Demografi ......................................................... ........ 43 3.Aspek Ekonomi ..................................................................... 45
4.2. Deskripsi Data .......................................................................... 48 1. Penerimaan Retribusi Pasar ......................................... ........ 48 2. Jumlah Pedagang Adegan .................................................... 50 3. Jumlah Pedagang Kios ................................................. ....... 52 4. Jumlah Pedagang Los .......................................................... 55 5. Hari Aktifitas .......................................... ............................. 58 4.3. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar .............. 60 1. Uji Asumsi Klasik....................... ......................................... 61 2. Uji Statistik ........................................................................... 65 4.4. Pembahasan .................................................................... ......... 71
BAB V PENUTUP ....................................................................................... 74 5.1. Kesimpulan ............................................................................ 74 5.2. Saran ........................................................................................ 74 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... ........... 76 LAMPIRAN-LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten ...................... 3
Tabel 1.2 Sumber PAD Pemerintah Kabupaten Klaten ................................ 7
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pendapatan dari Pos Retribusi................. .... 7
Tabel 1.4 Potensi Retribusi Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2009 ........... 9
Tabel 1.5 Penerimaan Retibusi Daerah dan Realisasi Retribusi Pasar ......... 10
Tabel 1.6 Kriteria Pertumbuhan Retribusi Pasar ......................................... 11
Tabel 2.1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar ............................... 28
Tabel 2.2 Retribusi Dasaran Pasar yang dibangun Pemerintah Kab. ............ 28
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu ..................................................................... 31
Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan .......... 42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .................................. 43
Tabel 4.3 Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan ....................................... 44
Tabel 4.4 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...................... 45
Tabel 4.5 Jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD … 46
Tabel 4.6 Jumlah Dana Perimbangan Kabupaten Klaten Tahun 2009 ......... 47
Tabel 4.7 Penerimaan Retribusi Pasar dan Pertumbuhan Retribusi .............. 48
Tabel 4.8 Jumlah Pedagang Adegan Menurut Pasar ..................................... 50
Tabel 4.9 Jumlah Pedagang Kios Menurut Pasar ......................................... 53
Tabel 4.10 Jumlah PedagangLos Menurut Pasar ............................................ 56
Tabel 4.11 Hari Aktivitas Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2009 ................ 58
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Double Log ……………………………….. .... 60
Tabel 4.13 Pengujian Multikolinearitas dengan Korelasi Parsial ................... 62
Tabel 4.14 Uji White Heteroskedasticity No Cross Term .............................. 63
Tabel 4.15 Uji White Heteroskedasticity Cross Term .................................... 64
Tabel 4.16 Uji Lagrange Multiplier Test .......................................................... 64
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Diagram Skematis Kerangka pemikiran ................................ 32
Gambar 4.1 Uji Normalitas ....................................................................... .... 61
Gambar 4.2 Uji Kriteria Uji F ...................................................................... 65
Gambar 4.3 Uji Kriteria Jumlah Pedagang Adegan ...................................... 69
Gambar 4.4 Uji Kriteria Jumlah Pedagang Kios ........................................... 69
Gambar 4.5 Uji Kriteria Jumlah Pedagang Los ............................................ 70
Gambar 4.6 Uji Kriteria Hari Aktivitas ..................................................... 71
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Data Hasil Penelitian
Lampiran 2 Data Hasil Penelitian dengan Bentuk Log
Lampiran 3 Hasil Regresi Doubel Log
Lampiran 4 Uji Normalitas
Lampiran 5 Uji Multikolinieritas dengan Korelasi Parsial
Lampiran 6 Uji Heterokedastisitas
Lampiran 7 Ui Autokorelasi dengan Lagrange Multiplier (LM Test)
Lampiran 8 Gambar Diagram Scater
Lampiran 9 Nilai Presentase untuk Distribusi Student’s t
Lampiran 10 Nilai Presentase untuk Distribusi Student’s f
Lampiran 11 Tabel KAI Kuadrat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang
Globalisasiekonomidanperubahandalamkonsepperencanaannasional,
terutamapelaksanaanotonomidaerahmengakibatkanpenyusunanbarumengenaima
najemen/pengelolaankeuangandaerah.Pemerintahdaerahberkewajibanmempersia
pkansuatu era barudalam era globlalisasiekonomiinternasionaldan era
pelaksanaanotonomidaerahdalamtingkatnasional.
Bangsa Indonesia adalahbangsa, yang sedangberkembang, dimanasaat
ini berbagai program pembangunan nasional dan daerah, sedang dilaksanakan
oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah yang pada dasarnya bertujuan untuk
mewujudkan kejahteraan masyarakat secara umum baik material maupun
spriritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sejalan
dengan perkembangan reformasi di Indonesia, pembangunan nasional lebih
dititik beratkan pada prinsip demokrasi yaitu rakyat diberikan kekuasaan dalam
menentukan arah pembangunan, sedangkan pemerintah hanya sebagai pelaksana
program-program pembangunan. Pasal 18 UUD 1945 ayat (1) Negara
KesatuanRepublikIndonesiadibagiatasdaerah-
daerahprovinsidandaerahprovinsiitudibagiataskabupatendankota, yang tiap-
tiapprovinsi, kabupatendankotaitumempunyaipemerintahandaerah, yang
diaturdenganundang-undang. Ayat (2) Pemerintahandaerahprovinsi,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
daerahkabupatendankotamengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahanmenu
rutazasotonomidantugaspembantuan. Ayat (5)
Pemerintahandaerahmelaksanakanotonomiseluas-luasnya,
kecualiurusanpemerintahan yang olehundang-
undangditentukansebagaiurusanpemerintahpusat.Ayat (6)
Pemerintahdaerahberhakmenetapkanperaturandaerahdanperaturan-
peraturanlainnyauntukmelaksanakanotonomidantugaspembantuan.Halinimerupa
kanlandasanuntukmenyelenggarakanotonomidaerahsebagaimanatertuangketetap
anMPR RI Nomor XV/MPR/1998
tentangpenyelenggaraanotonomidaerahdanpemanfaatansumberdayanasional
yang berkeadilan, sertaperimbangankeuanganpusatdandaerahdalamkerangka
Negara KesatuanRepublik Indonesia.
Undang – undangNomor 32 tahun 2004 tentangPemerintah Daerah
OtonomidaerahsebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undangNomor 12 Tahun
2008 tentangPemerintahan Daerah dicapaimelalui proses desentralisasi yang
didefinisikansebagai proses
pelimpahanwewenang-wewenangpengambilankeputusandanpembiayaanpemban
gunandaripemerintahpusatkepadadaerah. Pembangunan
daerahsebagaibagiandaripembangunannasionaldiarahkanuntukmengembangkan
daerahdanmenyelaraskanlajupertumbuhanantardaerahdanantarkota.
Undang-UndangRepublik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat
(2) sebagaipenggantiUndang-UndangNomor 25 Tahun 1999
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemerintahan Daerah,
yang
menjadisumberpenerimaandaerahdalampelaksanaandesentralisasiadalahpendapa
tanaslidaerah, danaperimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Sumberpendapatanaslidaerahmeliputi :
1. HasilPajak Daerah
2. HasilRetribusi Daerah
3. HasilPengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
Tabel 1.1.Sumber APBDPemerintahKabupatenKlatenTahun 2005 - 2009
THN APBD
SUMBER APBD
PAD % DANA PERIMBANGAN
% Lain-lain
Pendapatan yang sah
%
2005 543.766.379.000 33.555.479.098 6,17 444.141.173.149 81,68 55.061.929.950 10,13
2006 787.030.950.000 39.493.737.943 5,02
691.464.162.631 87,86
34.067.635.634 4,33
2007 926.519.103.000 42.620.328.090 4,60
779.127.517.333 84,09
52.084.653.115 5,62
2008 1.032.951.973.000
49.772.710.999 4,82
851.604.340.823 82,44
75.757.507.411 7,33
2009 1.035.249.426.000
54.398.522.276 5,25
841.073.104.734 81,24
96.857.455.340 9,35
Sumber : DPPKAD KabupatenKlaten, Tahun 2010.
Tabeltersebut di atasmemperlihatkanbahwaPendapatanAsli Daerah
(PAD) KabupatenKlatenpadatahun 2009terhadap APBD tahun 2009sebesarRp.
54.398.522.276,- adakenaikansebesarRp. 4.625.811.277,- atau8,50 %
biladibandingkandengan PAD tahun 2008,menunjukkanbahwa PAD di
KabupatenKlatenmengalamikenaikan rata-rata pertumbuhan per tahunnyasebesar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
5,17%, hal tersebut dikarenakan pemerintah Kabupaten Klaten terus melakukan
langkah strategis guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.Pemerintah
Kabupaten Klaten dalam meningkatkan PAD salah satunya adalah dengan
mengoptimalkan penerimaan dari retribusi daerah terutama dari penerimaan
retribusi pasar. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat jumlah pasar yang ada di
Kabupaten Klaten yang tersebar di 26 Kecamatan dengan potensi – potensi
obyek penerimaannya.
SumberPendapatanAsli Daerah meliputi : (1) HasilPajak Daerah, (2)
HasilRetribusi Daerah, (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah, (4) Lain-lain
usahadaerah yang sah.
Sumberpendapatantersebutdiharapkanmenjadisumber-sumberpembiayaanpenyele
nggaraanpemerintahdanpembangunandaerahuntukmeningkatkandanmemeratakan
kesejahteraanrakyat.
Sektorpajakdanretribusidaerahmerupakansektorpendapatanaslidaerah yang
diterimasecararutin.
Besarnyapenerimaandarisektorpajakdanretribusidaerahuntuktiap--
tiapdaerahberbeda-beda, tergantungpadapengelolaan yang
dilakukanolehDinasPerdagangandanPerpajakan Daerah yang
bersangkutan.Pengenaanpajakdaerah, danretribusidaerahataspenyediaanjasa,
pemerintahdaerahtelahmenyederhanakanberbagaijenisretribusiberdasarkanpengg
olonganjasa yang disediakanolehpemerintahdaerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, juga diatur mengenai prinsip-prinsip umum dalam penetapan
tarif sesuai dengan golongan retribusi. Golongan retribusi jasa umum, daerah
diberikan kewenangan yang luas untuk menetapkan tarif sesuai dengan sasaran
yang ingin dicapai karena pungutan retribusi jasa umum dapat diarahkan untuk
meningkatkan pelayanan, memulihkan biaya, dan mengendalikan pelayanan
dengan tetap mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan.
Penetapan tarif retribusi jasa usaha diarahkan untuk mendapatkan keuntungan,
sedangkan untuk golongan retribusi perizinan tertentu, penetapan tarif selain
ditujukan untuk menutup biaya perizinan juga diarahkan untuk menutup biaya
eksternalitas dari perizinan tersebut.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab II Bagian Kesatu Pasal 2
tentang Jenis Pajak terbagi atas : (1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas (a) Pajak
Kendaraan Bermotor, (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (c) Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor, (d) Pajak Air Permukaan, dan (e) Pajak Rokok, (2)
Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c)
Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan,(f) Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, (g) Pajak Parkir, (h) Pajak Air Tanah, (i) Pajak
Sarang Burung Walet, (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
dan (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.Undang-Undang Nomor 28
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
Tahun 2009 BAB IV mengatur tentang Retribusi. Objek dan Golongan Retribusi
terdiri dari 30 jenis retribusi daerah, yaitu (1) 14 jenis retribusi jasa umum, (2) 11
jenis retribusi jasa usaha, dan (3) 5 jenis retribusi perizinan tertentu. Pemungutan
retribusi untuk golongan jasa umum dan perizinan tertentu dilakukan berdasarkan
kewenangan tiap-tiap daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
PemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota. Pemungutan jenis retribusi yang termasuk dalam
golongan jasa usaha dilakukan sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh
daerah. Daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis retribusi baru
sesuai dengan kriteria retribusi yang ditetapkan dalam undang-undang.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang mampu memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap
pendapatan asli daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah harus dipungut dan
dikelola secara lebih professional. Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan
pembangunan kegiatan penyediaan jasa, oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan umum agar dapat menunjang usaha peningkatan perekonomian
daerah.
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berupaya meningkatkan
pendapatan asli daerah yang sangat potensial bagi keuangan daerah. Sektor pajak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
daerah dan retribusi daerah merupakan penunjang bagi keuangan daerah untuk
membiayai penyelenggaraan pamerintahan dan pembangunan daerah.
Tabel dibawah ini menunjukkan data awal sebagai referensi bahwa retribusi
daerah berperan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2005 – 2009.
Tabel 1.2.Sumber PAD PemerintahKabupatenKlatenTahun 2005 - 2009
TAHUN
PAD
SUMBER APBD
PAJAK DAERAH %
RETRIBUSI DAERAH %
PendapatanHasilPengelolaan %
Lain-lain PAD Yang
Sah
%
Kekayaan Daerah
YgDipisahkan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2005
30.517.178.2
85
9.732.205.84
3
31,8
9
10.776.982.7
86
35,3
2 558.767.405
1,8
3
9.449.222.25
1
30,9
6
2006
36.791.339.2
37
13.052.631.7
23
35,4
8
10.429.466.0
34
28,3
5 1.244.805.920
3,3
8
12.064.435.5
60
32,7
9
2007
43.437.968.9
01
14.638.316.8
36 33,70
9.995.101.39
8
23,0
1 876.679.866
2,0
2
17.927.870.8
01
41,2
7
2008
48.736.869.5
23
18.027.307.1
32
36,9
9
10.624.879.5
16
21,8
0 2.126.205.083
4,3
6
17.958.477.7
92
36,8
5
2009
52.704.683.7
25
18.457.518.2
42
35,0
2
10.864.879.5
16
20,6
1 4.301.082.943
8,1
6
19.081.203.0
24
36,2
1
Sumber :Klatendalamangka, Tahun 2010.
Tabel di atas memperlihatkan bahwa, komponen pembentuk PAD ada
empat yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan lain-lain pendapatan
yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi terbesar dalam
pembentukan PAD sebesar 36,21% diikuti pajak daerah sebesar 35,02%,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
retribusi daerah sebesar 20,61% dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan(bagian laba BUMD) memberikan kontribusi paling
sedikit sebesar 8,16%.
Tabel 1.3. Target dan Realisasi Pendapatan dari Pos Retribusidi Kabupaten Klaten Tahun 2009
No Jenis Retribusi Target (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 1 Pelayanan Kesehatan 4.317.600.000 3.984.519.020 87.65 2 Pelayanan Persampahan 272.375.000 258.844.830 95.03 3 Penggantian Cetak KTP dan Akte Capil 69.015.000 72.429.000 104,95 4 Parkir di Tepi Jalan Umum 598.181.000 518.588.400 86.69
Lanjutan Tabel 1.3. ………… 1 2 3 4 5 5 Pasar 2.571.700.000 2.178.717.830 84.72 6 Alat Pemadam Kebakaran 5.700.000 5.730.000 100.53 7 Pemakaian Kekayaan Daerah 1.367.882.000 720.402.930 52.67 8 Pasar Grosir dan Pertokoan 456.300.000 475.181.050 104.14 9 Terminal 205.000.000 154.405.300 75.32
10 Pemotongan Hewan 111.510.000 88.476.500 79.34 11 Tempat Rekreasi dan Olah Raga 532.125.000 452.375.750 85.01 12 Penjualan Produksi Usaha Daerah 110.200.000 110.200.000 100.00 13 Ijin Mendirikan Bangunan 500.000.000 551.882.557 110.38 14 Ijin Gangguan 215.000.000 468.361.945 199.24 15 Penyedotan Kakus 25.030.000 20.480.000 81.82 16 Pengujian Kendaraan Bermotor 543.587.000 565.960.500 104.12 17 Ijin Trayek 10.440.000 8.699.700 83.33 18 Pelayanan Pemakaman Umum 4.500.000 1.040.000 23.11 19 SIUP 82.010.000 73.170.000 101.61 20 Perubahan Pemanfaatan Lahan 30.000.000 51.223.700 170.75 21 Biaya Ijin Usaha Jasa Konstruksi 12.500.000 12.712.500 101.70 22 Biaya Dok. Pengadaan Barang dan Jasa - 58.000 - 23 Ijin dibidang Kesehatan 125.000.000 56.130.000 44.90 24 Ijin Penyelenggaran Bidang Pariwisata 12.000.000 8.035.000 66.96 25 Tempat Khusus Parkir 25.000.000 27.255.004 109.02
Jumlah 12.202.655.000 10.864.879.516 89.04
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
Sumber : Klaten dalam angka, Tahun 2010
Tabel di atas memperlihatkan bahwa jenis retribusi yang memberikan
kontribusi terhadap PAD terbesar adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar
Rp.3.984.519.020,- kemudian diikuti Retribusi Pasar sebesarRp.2.178.717.830,-
Sedangkan jenis retribusi yang memberikan kontribusi paling sedikit adalah
Retribusi Biaya Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 58.000,-.
Realisasi pendapatan dari pos retribusi di Kabupaten Klaten pada tahun
2009 tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar
Rp.12.202.655.000,- hanya terealisasi sebesar Rp.10.864.879.516,- karena
penetapan target retribusi setiap tahunnya tidak dibarengi dengan evaluasi
penyesuaian penetapan tarif yang tertuang dalam peraturan daerah dan
rendahnya layanan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber penghasil
pendapatan dari pos retribusi, seperti alokasi anggaran untuk pemeliharaan
sarana prasaranan sumber penghasil retribusi tidak sebanding, sehingga obyek
tidak merasakan kenyamanan layanan yang diberikan atas pengorbanan yang
dikeluarkan untuk membayar retribusi.
Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil Retribusi Daerah
diantaranya adalah dari Retribusi Pasar.
Potensi pasar yang adadi Kabupaten Klaten adalah merupakan fasilitas
atau obyek retribusi, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
Nomor 3 Tahun 2005 dapat dipungut retribusi yang merupakan salah satu
kontribusi pendapatan asli daerah.
Tabel 1.4. Potensi Retribusi Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2009
No Jenis Retribusi Potensi (Obyek Retr.) Potensi Retr.(Rp)
1 2 3 4
1 Kios 2.895 unit 450.000.000,-
2 Los 875 unit 1.621.620.000,-
3 Adegan 4.360 pedagang 3.729.600,-
4 Radius 500 pedagang 87.500.000,-
Lanjutan Tabel 1.4. ………… 1 2 3 4
5 Bongkar Muat 13.000 kendaraan 13.000.000,-
6 Ijin Luas kios : 30.612 m² Luas los : 23.166 m²
25.110.000,- 115.830.000,-
7 KM/WC 45 unit 35.000.000,-
8 Titipan Sepeda 26 pasar 388.000.000,-
9 Pasar Daerah 47 Pasar 399.210.400,-
10 Pasar Desa 39Pasar 321.000.000,-
Jumlah 3.410.000.000,-
Sumber : Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten, Tahun 2010
Potensi-potensi pasar yang ada di Kabupaten Klaten tersebut di atas
tentunya diharapkan semakin dapat ditingkatkan/dioptimalkan lagipenerimaan
retribusi pasarnya sehingga kontribusi terhadap retribusi daerah terus meningkat
dan pada akhirnya penerimaan asli daerah (PAD) juga meningkat.
Tabel 1.5. Penerimaan Retribusi Daerah dan Realisasi Retribusi Pasar
Kabupaten Klaten Tahun 2005 - 2009 (dalam rupiah)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
TAHUN RETRIBUSI
DAERAH
RETRIBUSI PASAR
REALISASI % PERTUMBUHAN
%
2005 10.776.982.786
2.445.450.520 22,69 -
2006 10.429.466.034
2.363.287.595 22,66 -3,36
2007 9.995.101.398
2.612.805.880 26,14 10,56
2008 10.624.789.516
2.713.817.690 25,54 3,87
2009 10.864.879.516
3.197.820.695 29,43 17,83
Sumber : Klatendalam angka, Tahun 2010. Penerimaan retribusipasar Kabupaten Klaten pada tahun 2009 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 484.003.005,- atau 15,13 % dari tahun 2008,
sebagaimana tersebut pada tabel di atas.
Rasio pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Klaten selama tahun
2009 dapat ditentukan dengan mengacu pada kriteria penilaian Rasio
Pertumbuhan Retribusi Pasar berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327
Tahun 1996 sebagai berikut:
Tabel. 1.6. Kriteria Pertumbuhan Retribusi Pasar
Prosentase Kinerja Keuangan Kriteria 0,00 – 10,00 10,01 – 20,00 20,01 – 30,00 30,01 – 40,00 40 01 – 50,00
> 50,00
Sangat kurang Kurang Sedang Cukup Baik Sangat baik
Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Kriteria rasio pertumbuhan retribusi pasar yang ditetapkan oleh
Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 maka dapat disampaikan bahwa
pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Klaten selama tahun 2009 masuk
kategori pertumbuhankurang. Berdasarkan kategori pertumbuhan di atas maka
perlu untuk diadakan penelitian dengan judul :”Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Retribusi Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2009”.
1.2. RumusanMasalah
Perumusanmasalahdalam penelitian ini lebih ditekankan pada
pengungkapan aspek kuantitatif dan kualitatif dalam meneliti
masalah.Adapunvariabel yang
menarikuntukditelitidalamhaliniialahbagaimanapengaruh
jumlahpedagangadegan, jumlahpedagangkios, jumlahpedagang los
danhariaktifitas terhadap penerimaan retribusi pasar di KabupatenKlaten?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dipaparkan di atas, maka
penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlahpedagangadegan,
jumlahpedagangkios, jumlahpedagang los danhariaktifitas terhadap penerimaan
retribusi pasar?
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
1.4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti
bagi pihak-pihak terkait antara lain sebagai berikut :
1. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan dan referensi mengenai upaya pengoptimalan penerimaan
retribusi pasar dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi daerah
sebagai salah satu komponen sumber Pendapatan Asli Daerah;
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penentuan kebijakan yang
berkaitan dengan penetapan target dan pengelolaan retribusi pasar, hal ini
dimaksudkan agar dapat meningkatkan PAD guna menunjang pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada
masyarakat.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi
pemerintahan, dalam banyak hal tidak dapat dildepaskan dari proses
pertumbuhan suatu Negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia
mengalami pasang surut seiring dengan perubahan konstelasi politik yang
melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa. Penjajah telah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
menerapkan desentralisasi yang bersifat sentralistis, birokratis dan feodalistis
untuk kepentingan mereka. Penjajah Belanda menyusun suatu hierarki
Pangreh Praja Bumiputra dan Pangreh Praja Eropa yang harus tunduk kepada
Gubernur Jendral. Decentralisatie Wet pada tahun 1903 yang ditindaklanjuti
dengan Bestuurshervorming Wet pada tahun 1922, menetapkan daerah untuk
mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi daerah-daerah otonom
yang dikuasai Belanda menjadi gewes (identik dengan provinsi), regentschap
(Kabupaten), dan Staatsgemeente (Kotamadya). Pemerintah pendudukan
Jepang pada dasarnya melanjutkan system pemerintahan daerah seperti zaman
Belanda, dengan perubahan ke dalam bahasa Jepang (Kuncoro; 2002 :2).
Tahun 1966 pemerintah orde baru (orba) telah membangun suatu
pemerintah nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai
landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik
sebagai panglima telah diganti dengan ekonomi sebagai panglima dan
mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan
politik teknokratis. Dalam konstelasi politik yang baru ini militer telah
menempati posisi yang paling atas dalam hirarki kekuasaan.
Kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas
administrasi inilah yang mendasari terbentuknya Undang-undang nomor 5
tahun 1974 yang mengatur Pokok-pokok Pemerintah Daerah.
Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ini telah meletakkan dasar-dasar sistem
hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip : Pertama,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintahan atau
daerah tingkat atasnya kepada daerah kedua, Kedua, dekonsentrasi yang
berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau
kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.
Ketiga,tugas perbantuan (medebewind) yang berarti pengkoordinasian prinsip
desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah, yang memiliki fungsi
ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat di
daerah. Akibat prinsip ini, dikenal adanya daerah otonom dan wilayah
administratif (Kuncoro; 2002 :4).
Titik tolak desentralisasi di Indonesia adalah Daerah Kabupaten/Kota
dengan dasar pertimbangan : Pertama, dimensi politik, Daerah
Kabupaten/Kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan
sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi
federalis relatif minim. Kedua, dimensi administratif, penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.
Ketiga, Daerah Kabupaten/Kota adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan
pembangunan sehingga Daerah Kabupaten/Kota yang lebih tahu kebutuhan
dan potensi rakyat di daerahnya.
Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul
kepermukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi
pembangunan sejak dasa warsa 1970-an. Tumbuhnya perhatian terhadap
desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga adanya
kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang komplek dan penuh
ketidak pastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.
Pemikiran birokratik diawali oleh Niskanen (1968:7), dalam
pandangannya, posisi birokrat lebih kuat dalam pengambilan keputusan
publik. Birokrat berperilaku memaksimisasi anggaran sebagai proksi
kekuasaannya, kuantitas barang publik disediakan pada posisi biaya rata-rata
sama dengan harganya. Biaya marginal lebih tinggi daripada harganya,
kuantitas barang publik menjadi tersedia terlalu banyak, sehingga transfer
akan menurunkan harga barang publik dengan demikian memicu birokrat
untuk membelanjakan lebih banyak anggaran. Niskanen (1968 : 6) juga
berpendapat bahwa penerimaan transfer tak bersyarat bukan menjadi substitut
bagi upaya pengumpulan penerimaan dari daerah sendiri.
Otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh pemerintah pusat tanggal1
Januari 2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi
perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. ”Lagu” yang
berkumandang di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia adalah
sentralisasi (baca : kontrol dari pusat) yang dominan dalam perencanaan
maupun implementasi pembangunan Indonesia (Kuncoro, 1995). Satu nusa,
satu bangsa diterjemahkan dalam satu perencanaan dan satu komando
pembangunan, keseragaman. Birokrat di daerah sudah terlanjur biasa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
menunggu “petunjuk” dari pusat dan tuntunan dari atas. Sentralisasi birokrasi
maupun konsentrasi geografis aktifitas bisnis kearah pusat kekuasaan dan
modal menjadi keniscayaan, sehingga pembangunan pun bisa kekawasan barat
Indonesia, khususnya Jawa dan daerah Metropolitan (Kuncoro, 2002 : 19).
1. Pemerintah Daerah
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18-A dan 18-B disana
disebutkan dan dijelaskan bahwa : Negara Indonesia terbagi dalam daerah
Propinsi dan daerah propinsi terbagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil.
Daerah yang bersifat otonom atau administratif, semuanya diatur dalam
undang-undang.Otonomi merupakan perwujudan pertanggungjawaban
sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah
dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam
mencapai tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya
untuk memperdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional, selain itu
otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara suatu
daerah dengan daerah lainnya.
Tujuan otonomi daerah dapat dibedakan dari dua sisi kepentingan
yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepentingan
pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan, politik, pelatihan
kepemimpinan menciptakan stabilitas, politik dan menciptakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
demokratisasi system pemerintahan di daerah. Kepentingan daerah ada
tiga tujuan yaitu (Smith, 1985 dalam Abdul Hakim, 2004: 23) : (1)
mewujudkan political equality (peran serta masyarakat dalam berbagai
aktivitas politik ditingkat lokal atau daerah); (2) menciptakan local
accountability (kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan
hak-hak masyarakat); (3) mewujudkan local responsiveness
mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan
sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi
daerah.Pemberian otonomi daerah secara utuh kepada kabupaten dan kota,
menuntut daerah bisa memenuhi unsur-unsur mutlak yang harus ada untuk
dapat dikatakan sebagai daerah otonom. Unsur tersebut adalah (Joseph
Riwo Kaho, 1996: 92) : (1) mempunyai urusan rumah tangganya sendiri,
yaitu urusan-urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah
untuk diatur dan diurusnya;(2) urusan-urusan tersebut diatur sesuai dengan
kebijaksanaannya dan diurus sesuai pula dengan inisiatif atau prakarsa
sendiri;(3) urusan-urusan rumah tangga daerah tersebut diselenggarakan
oleh perangkat itu sendiri.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sistem perekonomian baik pada sistem kapitalisme maupun
sosialisme, pemerintah selalu memainkan peran yang sangat penting.
Konseptor kapitalisme murni (Smith 1776, dalam A. Tony Prasentiantono;
1994:3) berteori, bahwa pada dasarnya pemerintah sebuah negara
mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut : (1) memelihara keamanan
dalam negeri dan pertahanan; (2) menyelenggarakan keadilan;
(3) menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta,
misalnya prasarana jalan, bendungan. Smith 1776, dalam A. Tony
Prasentiantono; 1994 : 4 berpendapat, bahwa dalam perekonomian
kapitalisme, seseorang akan melakukan hal-hal yang dianggap terbaik bagi
dirinya sendiri, artinya bahwa lingkup aktivitas pemerintah sangat terbatas,
yaitu hanya pada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak
swasta. Pemerintah mempunyai peranan dan wewenang untuk mengatur,
memperbaiki, atau mengarahkan aktivitas sektor swasta, oleh karena pihak
swasta pun juga tidak dapat mengatasi masalah perekonomian secara
global.Sistem perekonomian modern, peran pemerintah dapat
diklasifikasikan menjadi tiga kategori berikut : (1) peran alokasi, (2) peran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
distribusi, (3) peran stabilisator. Pemerintah berkewajiban menyediakan
barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan oleh pihak swasta. Pokok
permasalahannya adalah seberapa besar pemerintah harus menyediakan
barang publik, karena keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah.
Penyediaan barang publik dalam jumlah yang besar akan menyebabkan
terjadinya pemborosan sumber-sumber ekonomi, sebaliknya penyediaan
barang dan jasa publik yang terlalu sedikit akan menimbulkan
ketidakpuasan masyarakat.
A.C. Pigou berpendapat, bahwa penyediaan barang publik akan memberi
manfaat (utility) bagi masyarakat, sebaliknya pajak yang dikenakan akan
menimbulkan ketidakpuasan masyarakat (disutility). Barang dan jasa
publik yang disediakan oleh pemerintah semakin banyak, maka tambahan
manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan semakin menurun. 2. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Undang-undang Nomor12 tahun 2008 yang merupakan perubahan
atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjelaskan bahwa, Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, keuangan Negara dapat dijelaskan : (1)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali
sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten
dan kodya yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah;
(2) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kewenangan keuangan
yang melekat pada setiap kewenangan menjadi wewenang daerah.
Pentingnya posisi keuangan daerah, Pamudji menegaskan seperti
yang dikutip olehKaho (1995: 124): Pemerintah Daerah tidak akan dapat
melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang
cukup untuk memberikan pelayanan. Pembangunan dan keuangan inilah
yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata
kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.
Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya daerah membutuhkan dana atau uang. Daerah
tidak mungkin dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta
kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dan
pembangunan yang telah direncanakan tanpa adanya uang atau dana yang
cukup.
2.2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah
Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Provinsi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
dan Kabupaten/Kota juga diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan
retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah dan Perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 di dalamnya memuat 16 jenis
Pajak Daerah, yaitu 5 jenis pajak Provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/Kota.
Jenis pajak Provinsi ditetapkan secara limitatif, sedangkan pajak
Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam undang-undang dapat ditambah
oleh daerah sesuai dengan potensi yang ada dan harus sesuai dengan kriteria
pajak yang ditetapkan dalam undang-undang. Penetapan tarif definitif untuk
pajak Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tarif
definitif untuk pajak Kabupaten/Kota diserahkan sepenuhnya kepada tiap-tiap
daerah, dengan mengacu kepada tarif tertinggi untuk masing-masing jenis
pajak, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.
Pengaturan lebih lanjut mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 Bab II Bagian Kesatu Pasal 2 tentang Jenis Pajak terbagi atas : (1) jenis
Pajak Provinsi terdiri atas (a) pajak kendaraan bermotor, (b) bea balik nama
kendaraan bermotor, (c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (d) pajak air
permukaan, dan (e) pajak rokok, (2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas
(a) pajak hotel, (b) pajak restoran, (c) pajak hiburan, (d) pajak reklame, (e)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
pajak penerangan jalan, (f) pajak mineral bukan logam dan batuan,(g) pajak
parkir, (h) pajak air tanah, (i) pajak sarang burung walet, (j) pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan, dan (k) bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 BAB IV mengatur tentang
Retribusi. Objek dan Golongan Retribusi terdiri dari 30 jenis retribusi daerah,
yaitu 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha, dan 5 jenis
retribusi perizinan tertentu.
Pemungutan retribusi untuk golongan jasa umum dan perizinan tertentu
dilakukan berdasarkan kewenangan tiap-tiap daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Golongan jasa umum adalah pelayanan
yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah. Golongan jasa usaha adalah
pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah karena pelayanan sejenis
belum memadai disediakan oleh swasta atau dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan aset Daerah, sementara golongan perizinan tertentu adalah
pelayanan pemberian izin tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan. Pemungutan retribusi oleh Daerah dapat
dilakukan sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan
atas pemberian izin tertentu. Jenis jasa dan perizinan tertentu yang menurut
pertimbangan sosial ekonomi layak yang dapat dikenakan retribusi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber pendapatan asli daerah meliputi : (1) hasil pajak daerah, (2)
hasil retribusi daerah, (3) hasil perusahaan milik daerah,(4) lain-lain usaha
daerah yang sah. Sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi
sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan
rakyat. Sektor pajak dan reiribusi daerah merupakan sektor pendapatan asli
daerah yang diterima secara rutin. Besarnya penerimaan dari sektor pajak
dan retribusi daerah untuk tiaptiap daerah berbeda-beda, tergantung pada
pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Mengenai pengenaan pajak daerah, dan retribusi daerah atas penyediaan
jasa, pemerintah daerah telah menyederhanakan berbagai jenis retribusi
berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menyebutkanJenis Pajak
Kabupaten/Kota terdiri atas (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak
hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan,(6) pajak mineral
bukan logam dan batuan, (7) pajak parkir, (8) pajak air tanah, (9) pajak
sarang burung walet, (10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan, dan (11) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Retribusi diatur dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009. Objek dan Golongan Retribusi terdiri dari 30 jenis retribusi daerah,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
yaitu 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha, dan5 jenis
retribusi perizinan tertentu.
Pemungutan retribusi untuk golongan jasa umum dan perizinan
tertentu dilakukan berdasarkan kewenangan tiap-tiap daerah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pemungutan jenis
retribusi yang termasuk dalam golongan jasa usaha dilakukan sesuai
dengan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Daerah juga diberikan
kewenangan untuk memungut jenis retribusi baru sesuai dengan kriteria
retribusi yang ditetapkan dalam undang-undang.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan
asli daerah yang mampu memberikan sumbangan yang cukup besar
terhadap pendapatan asli daerah, oleh karena itupajak daerah dan retribusi
daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih professional. Pelaksanaan
pembangunan kegiatan penyediaan jasa oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan umum yang semakin meningkat makaakan dapat menunjang
usaha peningkatan perekonomian daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten
Klaten berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang sangat
potensial bagi keuangan daerah. Sektor pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan penunjang bagi keuangan daerah untuk membiayai
penyelenggaraan pamerintahan dan biaya pembangunan daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
2. Retribusi Daerah
Pengertian Retribusi Daerah (Kaho 1996: 119) Retribusi Daerah
adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang
menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran, kepada Pemerintah
yang dapat dipaksakan, dan jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk
paksakan disini bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan
jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran tersebut. Ciri-ciri
pokok retribusi daerah menurut Kaho (1996 :119) adalah sebagai berikut :
(1) retribusi dipungut oleh daerah; (2) dalam pemungutan retribusi terdapat
prestasi yang diberikan daerah secara langsung dapat ditunjuk; (3) retribusi
dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa
yang disediakan oleh pemerintah daerah.
3. Retribusi Pasar.
Pengertian Pasar (Santoso, 1995 : 3) adalah suatu lahan atau tempat
dimana tempat terjadi jual beli barang dan jasa yang di dalamnya
terdapat dua belah pihak, yang satu pembeli dan yang satu sebagai penjual.
Mereka saling memuaskan kebutuhannya dimana suatu barang dan jasa
ditawarkan kemudian terjadilah perpindahan hak milik atas barang atau
jasa dari penjual ke pembeli.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi
pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, los
dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah (Perda Nomor 3 Tahun
2005).
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2005 pasal 1
berbunyi:
1. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu terdiri atas
halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk
lainnya, yang khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah;
2. Pasar Daerah adalah pasar yang diselenggarakan di atas tanah yang
dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
3. Pasar Desa adalah pasar yang diselenggarakan di atas tanah yang
dikuasai oleh Pemerintah Desa;
4. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk
bangunan beratap memanjang tanpa dinding, yang pemakaiannya terbagi
dalam petak-petak tempat dasaran;
5. Kios adalah bangunan tetap di pasar yang berbentuk bangunan beratap
dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan
langit-langit serta dilengkapi dengan pintu;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
6. Halaman Pasar adalah bagian lahan pasar yang bersifat terbuka tanpa
atap dan dapat dipergunakan untuk memperjual belikan barang atau jasa
secara insidentil atau adegan;
7. Tempat Titipan Kendaraan adalah bagian bangunan di lingkungan Pasar
yang dipergunakan untuk menempatkan dan/atau menitipkan kendaraan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Klaten;
Pasal 9 ayat (1) berbunyi :
1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan dan jenis fasilitas yang
terdiri atas halaman/pelataran, los dan atau kios, jenis dagangan, letak,
kelas pasar dan jangka waktu pemakaian;
2. Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa
perijinan, pengadaan Kartu Tanda Pedagang, dan penyediaan fasilitas
pasar. Tabel 2.1Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar di Kabupaten Klaten
Tahun 2005
No.
Tempat Usaha/Fasilitas
TARIF PER M2 PER HARI (Rp)
Ruko Toko/ Kios
Los Daging
Los Umum/
Ruangan Halaman
1 2 3 4 5 6 7 I.
II.
PASAR : 1. Lantai I 2. Lantai II 3. Lantai III PERTOKOAN
-
150 -
150
150 150 50
100
300 300 150
-
100 100 50
-
200
- 100
-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
Sumber : Perda Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2005.
Tabel 2.2Retribusi Dasaran Pasar yang dibangun Pemerintah Kabupaten
KELAS PASAR
JENIS DAGANGAN
TARIF PER M2 PER HARI (Rp) KIOS LOS HALAMAN
I.A/B
II.A/B
III.A/B
a. Daging b. Non Daging a. Daging b. Non Daging a. Daging b. Non Daging
200 100
200 50
100 50
500 250
500 200
400 200
400 200
400 200
350 200
Sumber : Perda Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2005.
3. Retribusi dasaran adegan di luar pasar dikenakan 2 (dua) kali lipat dari
tarip adegan dalam, dengan ketentuan apabila daya tampung pedagang di
dalam pasar sudah maksimal/penuh.
4. Retribusi Bongkar/Muat :
- Pick-up dan kendaraan roda empat yang sejenis, sebesar Rp.1.000,-/
sekali bongkar/muat
- Truck atau kendaraan muat roda 6 atau lebih sebesar Rp.2.000,-/
sekali bongkar. 5. Retribusi Kamar Mandi / WC :
- Hajat Kecil, sebesar : Rp. 200,- / sekali pemakaian
- Hajat Besar, sebesar : Rp. 400,- / sekali pemakaian
- Mandi, sebesar : Rp. 500,- / sekali pemakaian
6. Retribusi Kartu Tanda Pedagang (tidak termasuk past photo pedagang)
sebesar Rp. 3.000,-/pedagang
7. Retribusi Ijin Tempat Dasaran :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
- Los, sebesar : Rp.10.000,-/Ijin
- Halaman Pasar, sebesar : Rp. 5.000,-/Ijin
8. Bea Balik Nama Tempat Dasaran :
- Los, sebesar : Rp.100.000,-/Ijin
- Halaman Pasar, sebesar : Rp. 50.000,-/Ijin
9. Retribusi Ijin Merubah, Menambah Bangunan sebesar 10 % dari Nilai
Konstruksi Bangunan.
2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar di Kabupaten Klaten. Dalam
penelitian ini meliputi 4 variabel yang mempengaruhinya dengan asumsi
variabel di luar penelian ini dianggap konstan,adapun variabel yang diteliti
adalah sebagai berikut :
1. JumlahPedagang Adegan adalah totalitas jumlahorang yang
mempunyaiaktivitas di pasarsebagaipenjualbarang/jasa yang
menempatihalamanpasar, yang diukur dengan angka dalam satuan orang
setiap pasar.
2. Jumlah Pedagang Kios adalah totalitas jumlahorang yang
mempunyaiaktivitas di pasarsebagaipenjualbarang/jasa yang
menempatikios, yang diukur dengan angka dalam satuan orang setiap
pasar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
3. Jumlah Pedagang Los adalah totalitas jumlah orang yang
mempunyaiaktivitas di pasarsebagaipenjualbarang/jasa yang menempati
los, yang diukur dengan angka dalam satuan orang setiap pasar.
4. Hari aktifitas adalah jumlah hari aktifitas pasar untuk melakukan transaksi
jual-beli dan hari hidup tergantung masing-masing pasar, ada harian dan
pasaran jawa : paing, pon, wage, kliwon dan legi. Adapun hari aktifitas
pasar yaituaktifitas harian sejumlah 365 hari / tahun;
2.4. Penelitian terdahulu.
1. Hasil penelitian oleh Bambang Suwandana ( 2001) berjudul “ Analisis
Faktor Penentu Penerimaan Retribusi Pengelolaan Pasar Kota Surakarta
Tahun 2001” sebagai berikut :
Variabel jumlah pedagang pasar dan PDRB berpengaruh positif dan
signifikan terhadap jumlah penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
Variabel jumlah petugas penarik retribusi berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap jumlah penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
Variabel jumlah penduduk tidak signifikan terhadap jumlah perimaan
retribusi pengelolaan pasar. Variabel yang paling dominan berpengaruh
adalah jumlah pedagang pasar.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2002) berjudul “ Analisis
Variabel-Variabel yang mempengaruhi Pendapatan Retribusi Pasar Pada
Dinas Pasar di Kabupaten Ngawi” adalah sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
Variabel jumlah pedagang berpengaruh positif terhadap penerimaan
retribusi pasar. Variabel luas lahan juga berpengaruh positif terhadap
penerimaan retribusi pasar.
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulia Indah Cintami (2006) berjudul
“ Analisis Sumbangan Retribusi Pasar Terhadap PAD Kabupaten Boyolali
adalah sebagi berikut :
Variabel luas pasar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan
retribusi pasar.Variabel jumlah los tidak berpengaruh signifikan terhadap
penerimaan retribusi pasar. Variabel luas pasar dan jumlah los secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu
No Peneliti, tahun Variabel Metode Hasil
1. Bambang Suwandana, 2001
- Jumlah pedagang
- PDRB - Jumlah petugas
penarik retribusi - Jml penduduk
Regresi linier berganda
• Variabel jumlah pedagang pasar dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
• Variabel jumlah petugas penarik retribusi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
• Variabel jumlah penduduk tidak signifikan terhadap pene-rimaan retribusipengelolaan pasar.
• Variabel yang paling dominan berpengaruh adalah jumlah pedagang pasar.
Lanjutan tabel 2.2 ………………
No Peneliti, tahun Variabel Metode Hasil
2.
Subekti, 2002
- Jumlah pedagang
- Luas lahan
Regresi Linier berganda
• Variabel jumlah pedagang ber-pengaruh positif terhadap penerimaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
retribusi pasar. • Variabel luas lahan
berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi pasar,
3.
Yulia Indah Cintami, 2006
- Luas Pasar - Jumlah Los
Regresi Linier berganda
• Variabel luas pasar ber-pengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.
• Variabel jumlah los tidak berpengaruh signifikan ter-hadap penerimaan retribusi pasar.
• Variabel luas pasar dan jumlah los secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.
Sumber : Penelitian terdahulu, Bambang Suwandana, 2001; Subekti, 2002; Yulia Indah Cintami, 2006.
2.5. Kerangka pemikiran.
Penerimaan Retribusi Pasar dapat diukur dengan melihat dari jumlah
pedagang adegan, jumlah pedagangkios, jumlah pedaganglos dan hari
aktifitas.Jumlah pedagang adegan, jumlah pedagangkios, jumlah pedaganglos
dan hari aktifitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan
retribusi pasar.Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini
dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :
Gambar 2.1. Diagram Skematis Kerangka Pemikiran.
2.6. Hipotesis
Hipotesisdalampenelitianiniadalah :
JUMLAH PEDAGANG ADEGAN,
JUMLAH PEDAGANG KIOS,
JUMLAH PEDAGANG LOS,
HARI AKTIFITAS
PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
1. Diduga secara bersama-sama bahwa jumlah pedagang adegan, jumlah
pedagang kios, jumlah pedagang los dan hari aktifitas berpengaruh positif
dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.
Secara parsialpengaruh masing-masing variabel sebagai berikut :
1. Diduga jumlah pedagang adegan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penerimaan retribusi pasar.
2. Diduga jumlah pedagang kios berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penerimaan retribusi pasar.
3. Diduga jumlah pedagang los berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penerimaan retribusi pasar.
4. Diduga hari aktifitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penerimaan retribusi pasar.
BAB III
METODE PENELITIAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
3.1. Tipe penelitian
Penelitian ini merupakan metode analisis data sekunder, mengkaji
pengaruh jumlah pedagang adegan, jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los
dan hari aktifitas terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Klaten
Tahun 2009. Obyek penelitiannya berupa pasar tradisional terdiri dari 50 pasar
yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Klaten.
3.2. Jenis dan sumber data.
Variabel dalam penelitian ini terdiri variabel yang mempengaruhi (variabel
independen), dan variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) dapat dirinci
sebagai berikut :
a. Variabel independen terdiri dari jumlah pedagang adegan, jumlah
pedagangkios, jumlah pedaganglos, dan hari aktifitas. Variabel dependen
dalam penelitian ini adalah penerimaan retribusi pasar.
b. Sumber data berasal dari berbagai instansi terkait diantaranya Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Bappeda,
Badan Pusat Statistik, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UMKM yang berada di Kabupaten Klaten.
3.3. Definisi operasional
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
1. Penerimaan Retribusi Pasar adalah penerimaan retribusi yang dipungut dari
subyek retribusi pasar, yang diukur dengan angka dalam rupiah per tahun.
2. Jumlah Pedagang Adegan adalah totalitas jumlah orangyang
mempunyaiaktivitas di pasarsebagaipenjualbarang/jasa yang
menempatihalamanpasar, yang diukur dengan angka dalam satuan orang
setiap pasar.
3. Jumlah Pedagang Kios adalah totalitas jumlah orang yang
mempunyaiaktivitas di pasarsebagaipenjualbarang/jasa yang menempatikios,
yang diukur dengan angka dalam satuan orang setiap pasar.
4. Jumlah Pedagang Los adalah totalitas jumlah orang yang
mempunyaiaktivitas di pasarsebagaipenjualbarang/jasa yang menempati los,
yang diukur dengan angka dalam satuan orang setiap pasar.
5. Hari aktifitas adalah jumlah hari aktifitas pasar untuk melakukan transaksi
jual beli dan hari hidup tergantung masing-masing pasar, ada harian dan
pasaran jawa : paing, pon, wage, kliwon dan legi. Adapun hari aktifitas
pasar yaitu aktifitas harian sejumlah 365 hari / tahun;
3.4. Tehnik analisis data
Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan tehnik regresi Double Log dengan persamaan :
log Y = C + b1log X1 + b2log X2 + b3log X3 + b4log X4+e
Dimana :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
Y = Retribusi pasar (rupiah per tahun)
X1 = Jumlah pedagang adegan (orang)
X2 = Jumlah pedagang kios (orang)
X3 = Jumlah pedagang los (orang)
X4 = hari aktifitas (jumlah hari)
C = Nilai konstanta
b1,b2,b3,b4, =Nilai koefisien regresi
e = Variabel gangguan
Selanjutnya dilakukan Uji Asumsi Klasik dan Uji Statistik sebagai berikut :
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi
normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki
distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang dapat
digunakan untuk uji normalitas adalah ujiJarque Bera(JB). Kriteria
pengujian : jika JB hitung <χ2 tabel (probabilitas JB > 0,05), maka Ho
diterima, residual terdistribusi normal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
b. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana terdapat hubungan linier
sempurna atau korelasidiantara variabel-variabel bebas (independen)
dalam suatu regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linier
sempurna atau korelasidiantara variabel yang menjelaskan dalam model
regresi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara pengujian.Gejala
multikolinearitas terjadi pada saat R2 sangat tinggi, namun tidak ada
satupun dari koefisien regresi yang signifikan secara statistik melalui uji-
t. Uji multikolinearitas dilakukan dengan pendekatan korelasi parsial
seperti disarankan oleh Farrar dan GruberI (1967). Pedoman yang
digunakan adalah , jika nilai R2a (R2 regresi awal) lebih tinggi dari nilai
R2 pada regresi antar variabel bebas, maka pada model empirik tersebut
tidak terdapat adanya multikolinearitas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan
kepengamatan yang lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah
yang homoskedastisitas . Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat
dilakukan dengan ujiWhite Heterokedasticity Test. Kriteria pengujian
adalah dengan membandingkan nilai Obs*R-squared dengan χ2 tabel.
Jika nilai Obs*R-squared <χ2 tabel, maka tidak signifikan, berati tidak
terjadi masalah heteroskedastisitas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi
linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka
dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya
problem autokorelasi ini maka dapat dilakukan dengan uji Lagrange
Multiplier (LM-test) yaitu dengan membandingkan nilai LM statistik
dengan LM tabel. Jika nilai Obs*R-squared <χ2 tabel, maka tidak
signifikan, berarti tidak terjadi masalah autokorelasi. Disamping itu juga
dapat kita lihat dari probabilitasnya, jika probabilitas > α = 0,05 maka
model terhindar dari masalah autokorelasi.
2. Uji Statistik
a. Uji F
Uji F ini digunakan untuk menguji keberartian koefisien regresi secara
bersama - sama atau simultan antara variabel independen(jumlah
pedagang adegan, jumlah pedagangkios, jumlah pedaganglos dan hari
aktifitas) terhadap variabel dependen(penerimaan retribusi pasar),
dengan kriteria pengujian sebagai berikut :
1) Jika nilai F hitung < F tabel (pada α = 0,05), maka Ho diterima dan
Ha ditolak, yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-
sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara
signifikan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
2) Jika nilai F hitung > F tabel (pada α = 0,05), maka Ho ditolak dan Ha
diterima, yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-
sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
b. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R2digunakan untuk
mengetahui berapa persen perubahan variasi variabel independen dapat
menjelaskan variabel dependennya.
c. Uji t
Uji t adalah uji secara individual semua koefisien regresi yang bertujuan
untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen. Pengujian terhadap koefisien
regresi masing-masing variabel independen dengan α = 0,05 dengan
kriteria sebagai berikut :
1) Jika t-hitung<t tabel (pada α = 0,05), maka Ho diterima dan Ha
ditolak, artinya bahwa variabel independen tidak mempengaruhi
variabel dependen secara signifikan.
2) Jika t-hitung >t tabel (pada α = 0,05), maka Ho ditolak dan Ha
diterima, artinyai bahwa variabel independen mempengaruhi variabel
dependen secara signifikan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
BAB IV
DESKRIPSI DAERAH DAN HASIL PENELITIAN
4.1. Dekripsi Daerah
1. Aspek Geografi
Kabupaten Klaten terletak secara geografis antara 7º32’19’’ sampai
7º48’33’’ Lintang Selatan dan antara 110º26’14’’ sampai 110º47’51’’ Bujur
Timur. Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena berbatasan langsung
dengan Kota Surakarta, yang merupakan salah satu pusat perdagangan dan
Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota
wisata.
Wilayah Kabupaten Klatenberbatasan dengan beberapa kabupaten
yaitu :
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (Daerah
Istimewa Yogyakarta)
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa
Yogyakarta)
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
Wilayah Kabupaten Klatenterbagi menjadi tiga dataran :
- Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi
sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang,
Karangnongko, Jatinom dan Tulung.
- Dataran Rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan
di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran
lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.
- Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi
sebagian meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan
Cawas.
Keadaan alam yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung
dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan
daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali dan
pasir yang berasal dari Gunung Merapi.
Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah sebesar 65.556 ha, terbagi
dalam 26 kecamatan, 401 desa/kelurahan. Tahun 2009 jumlah penduduk
Klaten sebesar 1.303.910 jiwa, sedangkan penyebaran penduduk dapat dilihat
pada tabel 4.1.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009
No Kecamatan Luas Wilayah (Ha)
Jumlah Penduduk (Jiwa)
1. Prambanan 2.443 49.538 2. Gantiwarno 2.564 41.102 3. Wedi 2.438 55.983 4. Bayat 3.943 64.027 5. Cawas 3.447 66.093 6. Trucuk 3.381 82.558 7. Kalikotes 1.300 37.597 18. Kebonarum 966 21.429 9. Jogonalan 2.670 58.115 10. Manisrenggo 2.696 41.962 11. Karangnongko 2.674 37.995 12. Ngawen 1.697 44.560 13. Ceper 2.445 63.830 14. Pedan 1.917 48.802 15. Karangdowo 2.923 51.018 16. Juwiring 2.979 61.300 17. Wonosari 3.114 62.801 18. Delanggu 1.878 44.760 19. Polanharjo 2.384 46.087 20. Karanganom 2.406 49.152 21. Tulung 3.200 54.551 22. Jatinom 3.553 57.438 23. Kemalang 5.166 34.940 24. Klaten Selatan 1.444 41.880 25. Klaten Tengah 890 43.877 26. Klaten Utara 1.038 42.515
Jumlah 65.556 1.303.910 Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
2. Aspek Demografi
Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan mencerdasakan kehidupan bangsa. Salah satu
indikator keberhasilan pembangunan adalah terpenuhinya kebutuhan berbagai
aspek kehidupan sosial masyarakat secara memadai. Data demografi
penduduk mutlak diperlukan demi keberhasilan program pembangunan yang
dijalankan.
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun2006 – 2009
Jenis Kelamin 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 1 3 4 5 6 7 8
Laki-laki 627.743 48,8 631.229 48,8 635.526 48,8 637.938 48,9 Perempuan 658.291 51,2 661.994 51,2 664.950 51,2 665.966 51,1
Total 1.286.034 1.293.223 1.300.476 1.303.904 Kepadatan Penduduk
(Jiwa/Km2)
1.962 1.973 1.984 1.989
Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2010.
Perkembangan kondisi demografis di Kabupaten Klaten menunjukkan
jumlah penduduk tahun 2009 sebanyak 1.303.904 jiwa meningkat 0,26 %
dibandingkan tahun 2008. Kenaikan tersebut sedikit lebih kecil dibandingkan
kenaikan pada tahun 2008 yang hanya naik 0,56%. Meskipun sejak tahun
2006 jumlah penduduk selalu meningkat tetapi besaran kenaikannya masih di
bawah 1%. Meningkatnya jumlah penduduk tersebut berakibat pada
meningkatnya kepadatan penduduk. Tahun 2006, kepadatan sebesar 1.962
jiwa/Km2 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 1.989 jiwa/Km2.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Klaten pada tahun 2009
terbagi menjadi 26 Kecamatan, 401 Desa/Kelurahan.Adapun distribusi
desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut ini :
Tabel 4.3. Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan Dan Rata-Rata Penduduk per Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2009.
No. Kecamatan Jumlah Desa / Kelurahan
Rata-Rata Penduduk per Desa
1. Prambanan 16 3.096 2. Gantiwarno 16 2.569 3. Wedi 19 2.946 4. Bayat 18 3.557 5. Cawas 20 3.305 6. Trucuk 18 4.587 7. Kalikotes 7 5.371 8. Kebonarum 7 3.061 9. Jogonalan 18 3.229 10. Manisrenggo 16 2.623 11. Karangnongko 14 2.714 12. Ngawen 13 3.428 13. Ceper 18 3.546 14. Pedan 14 3.486 15. Karangdowo 19 2.685 16. Juwiring 19 3.226 17. Wonosari 18 3.489 18. Delanggu 16 2.798 19. Polanharjo 18 2.560 20. Karanganom 19 2.587 21. Tulung 18 3.031 22. Jatinom 18 3.191 23. Kemalang 13 2.688 24. Klaten Selatan 12 3.490 25. Klaten Tengah 9 4.875 26. Klaten Utara 78 1485.314
Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
3. Aspek Ekonomi
Keadaan penduduk dan antisipasi perkembangannya di masa
mendatang sangat mempengaruhi setiap usaha yang akan dilakukan untuk
pengembangan ekonomi di daerah. Demikian pula untuk pengembangan
sektor perdagangan dalam rangka memajukan ekonomi daerah, ciri
pertumbuhan dan dampak kependudukan dalam berbagai bidang harus pandai
mengamati strateginya. Tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut tidak
bisa dicapai hasil optimal.
Bidang pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah sejalan dengan pelimpahan sejumlah
kewenangan pemerintah pusat melalui mekanisme otonomi daerah. Beberapa
peran penting bidang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun jumlah Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2007 - 2009 dapat dilihat
pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2007 – 2009 (dalam rupiah)
Anggaran 2007 2008 2009 1 2 3 4
Pendapatan 873.832.498.538 976.911.471.112 992.329.082.350
Belanja 866.492.263.138 1.000.134.799.035 981.121.677.296 Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten, 2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
Realisasi pendapatan APBD Kabupaten Klaten tahun 2009 sebesarRp.
992.329.082.350 dengan belanja sebesar Rp. 981.121.677.296 sehingga terjadi
surplus anggaran sebesar Rp. 11.207.405.054.
Dibanding tahun-tahun sebelumnya pendapatan dan belanja APBD tersebut
mengalami perubahan dengan kondisi yang berbeda.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bermanfaat menggambarkan
keberhasilan pembangunan ekonomi daerah karena PAD merupakan nilai
pendapatan yang benar-benar diterima daerah dan akan digunakan untuk
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar nilai
PAD berarti semakin besar anggaran pembangunan dan masyarakat akan
semakin sejahtera. Dengan kata lain, program pembangunan yang
dilaksanakan semakin berhasil.
Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 sebesar
Rp. 54.398.522.276 seperti terlihat pada tabel 4.5 di bawah ini.
Tabel 4.5. Jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan
Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten KlatenTahun 2009
PAD Jumlah (Rp) % 1 2 3
Pajak Daerah 20.176.815.291 37,09
Retribusi Daerah 11.039.456.847 20,29
Bagian Laba BUMD 4.101.047.114 7,54
Lain-lain Pendapatan yang Sah 19.081.203.024 35,08
Total 54.398.522.276 Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten, 2010.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
Komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah ada empat komponen
yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan lain-lain
pendapatan yang sah. Tahun 2009, pajak daerah memberikan kontribusi
terbesar dalam pembentukan PAD yaitu sebesar 37,09 % diikuti lain-lain
pendapatan yang sah sebesar 35,08 %,retribusi daerah sebesar 20,29 % dan
bagian laba BUMD memberikan kontribusi paling sedikit sebesar 7,54 %.
Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan
pembangunan, Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2009 juga
mendapatkan dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan
pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dengan total
dana mencapai Rp. 841.073.104.734,-. Rincian dan besarnya dana
perimbangan tahun 2009 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.6.
Tabel 4.6. Jumlah Dana Perimbangan Kabupaten Klaten Tahun 2009
Dana Perimbangan Jumlah (Rp)
BagiHasilPajakdanBukanPajak 42.885.842.734 Dana AlokasiUmum (DAU) 726.192.262.000 Dana AlokasiKhusus (DAK) 71.995.000.000
Jumlah 841.073.104.734 Sumber : DPPKAD Kabupaten Klaten, 2010.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
4.2. Deskripsi data
1. Penerimaan Retribusi Pasar
Variabel Penerimaan Retribusi Pasar dalam penelitian ini diartikan
sebagai penerimaan retribusi Pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten tahun 2009. Pengukuran variabel
penerimaan retribusi pasar dinyatakan dalam jumlah jutaan rupiah tiap
Pasar, maka dapat diketahui pertumbuhan penerimaan retribusi pasar yang
disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 4.7 Penerimaan Retribusi Pasar dan Pertumbuhan Retribusi Pasar
Kabupaten KlatenTahun 2008 - 2009
NO PASAR RETRIBUSI PASAR PERTUMBUHAN2008 2009 (%)
1 2 3 4 5 1 Ps.Prambanan 58,811,100 80,448,000 36,792 Ps.Taji 13,778,000 14,463,000 4,973 Ps.Gantiwarno 7,084,500 7,604,900 7,354 Ps.Panggil 11,840,000 7,996,400 (32,46)5 Ps.Wedi 168,217,580 168,480,360 0,166 Ps.Gempol 16,108,900 18,638,900 15,717 Ps.Sidoharjo 64,249,080 67,343,980 4,828 Ps.Karangasem 7,114,250 9,600,500 34,959 Ps.Masaran 128,720,000 142,230,800 10,5010 Ps.Bandungrejo 5,814,500 5,814,500 -11 Ps.Baran 1,138,600 1,138,600 -12 Ps.Balak 8,345,200 9,203,400 10,2813 Ps.Posis 13,427,700 7,873,000 (41,37)14 Ps.Gamongan 10,151,900 12,158,000 19,7615 Ps.Babad 25,497,760 26,838,360 5,2616 Ps.Jeto 9,416,100 11,418,500 21,2717 Ps.Kiringan 4,763,700 4,763,700 -18 Ps.Gentongan 55,638,500 61,408,000 10,3719 Ps.Jimbung 21,495,900 23,554,600 9,5820 Ps.Pokoh 4,738,300 4,738,300 -21 Ps.Kraguman 58,277,300 66,086,400 13,4022 Ps.Dompyongan 14,808,100 18,694,800 26,2523 Ps.Srowot 8,115,300 10,148,400 25,05
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
Lanjutan tabel 4.7 …………
1 2 3 4 524 Ps.Manisrenggo 33,432,400 47,140,800 41,0025 Ps.Puluhwatu 54,192,400 57,959,900 6,9526 Ps.Totogan 19,817,400 22,619,800 14,1427 Ps.Senggol 9,692,000 10,168,000 4,9128 Ps.Pedan 238,015,130 295,641,400 24,2129 Ps.Minggiran 44,231,000 46,397,500 4,9030 Ps.Tanjung 62,073,450 62,973,450 1,4531 Ps.Juwiring 16,496,100 19,475,100 18,0632 Ps.Panjangan 15,843,200 20,179,000 27,3733 Ps.Carikan 7,164,000 8,469,000 18,2234 Ps.Tegalgondo 51,653,700 53,786,600 4,1335 Ps.Delanggu 46,238,700 132,582,200 186,7336 Ps.Jeblog 28,149,950 35,826,350 27,2737 Ps.Karangan 30,279,800 33,071,900 9,2238 Ps.Ngendo 10,341,900 11,852,400 14,6139 Ps.Cokrokembang 38,460,800 44,177,000 14,8640 Ps.Jatinom 106,126,000 116,726,200 9,9941 Ps.Gabus 88,619,350 110,001,000 24,1342 Ps.Surowono 48,504,000 56,531,000 16,5543 Ps.Gayamprit 24,037,200 28,830,000 19,9444 Ps.BendoGtng 1,321,000 1,321,000 -45 Ps. Klaten III Lt 287,275,520 294,003,780 2,3446 Ps.Mlinjon 7,928,200 7,928,200 -47 Ps.Srago 62,407,200 63,648,250 1,9948 Ps.Gunungan 5,686,900 6,370,700 12,0249 Ps.PlembonHwn 9,778,700 11,939,800 22,1050 Ps.PlembonUmum 8,059,450 8,059,450 - JUMLAH 2,073,377,720 2,388,325,180 15,19
RERATA
41,467,554 47,766,504 15,19
Sumber : Data sekunder diolah, 2009
Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian
diperoleh data mengenai retribusi pasar yang bersumber dari Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten. Jumlah
data terdiri dari 50 Pasar selama tahun 2009 didapatkan data retribusi pasar
sangat bervariasi. Dengan nilai pertumbuhan rata-rata sebesar 15,19 %.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
Pertumbuhan tertinggi 186,73 % di Pasar Delanggu, sedangkan terendah
(minus) sebesar (41,37) % pasar Posis dan (32,46)% pasar Panggil.
Selanjutnya pasar yang berada diatas pertumbuhan rata-rata ada 17 pasar
dan pertumbuhan dibawah rata-rata ada 33 pasar.
2. Jumlah Pedagang Adegan
Variabel Jumlah Pedagang Adegan dalam penelitian ini diartikan
sebagai Jumlah Pedagang Adegan Pasar yang terdiri dari Pedagang Adegan
yang beraktivitas di pasar yang ada di Kabupaten Klaten tahun 2009.
Pengukuran variabel jumlah pedagang adegan dinyatakan dalam jumlah
orang tiap Pasar, maka dapat diketahui pertumbuhan jumlah pedagang
adegan yang disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 4.8. Jumlah Pedagang Adegan Menurut Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2009
NO PASAR JUMLAH (%) (Orang) 1 2 3 4 1 Ps.Prambanan 8 0,652 Ps.Taji 9 0,733 Ps.Gantiwarno 5 0,414 Ps.Panggil 8 0,655 Ps.Wedi 43 3,506 Ps.Gempol 9 0,737 Ps.Sidoharjo 25 2,048 Ps.Karangasem 4 0,329 Ps.Masaran 20 1,6310 Ps.Bandungrejo 3 0,2411 Ps.Baran 15 1,2212 Ps.Balak 6 0,49
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
LanjutanTable 4.8 ……………… 1 2 3 4
13 Ps.Posis 6 0,4914 Ps.Gamongan 66 5,3815 Ps.Babad 12 0,9816 Ps.Jeto 16 1,3017 Ps.Kiringan 5 0,4118 Ps.Gentongan 28 2,2919 Ps.Jimbung 6 0,4920 Ps.Pokoh 8 0,6521 Ps.Kraguman 9 0,7322 Ps.Dompyongan 38 3,1023 Ps.Srowot 7 0,5724 Ps.Manisrenggo 21 1,7125 Ps.Puluhwatu 8 0,6526 Ps.Totogan 10 0,8127 Ps.Senggol 7 0,5728 Ps.Pedan 46 3,7529 Ps.Minggiran 21 1,7130 Ps.Tanjung 8 0,6531 Ps.Juwiring 18 1,4732 Ps.Panjangan 8 0,6533 Ps.Carikan 5 0,4134 Ps.Tegalgondo 37 3,0135 Ps.Delanggu 34 2,7736 Ps.Jeblog 32 2,6137 Ps.Karangan 3 0,2438 Ps.Ngendo 3 0,2439 Ps.Cokrokembang 13 1,0640 Ps.Jatinom 292 23,8041 Ps.Gabus 44 3,5842 Ps.Surowono 82 6,6843 Ps.Gayamprit 10 0,8144 Ps.Bendogantungan 3 0,2445 Ps. Klaten III Lantai 77 6,2746 Ps.Mlinjon 6 0,4947 Ps.Srago 42 3,4248 Ps.Gunungan 9 0,7349 Ps.PlembonHwn 27 2,2050 Ps.PlembonUmum 5 0,41
JUMLAH 1227 100 RERATA 24 1,95
Sumber : Data sekunder diolah, 2009
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
Berdasarkan data pada tabel 4.8 tersebut di atas menunjukkan bahwa
jumlah pedagang adegan sangat bervariasi menurut lokasi pasar yang
tersebar di wilayah Kabupaten Klaten. Data sekunder 50pasar diketahui rata-
rata pedagang adegan sebanyak 24 orang, sedangkan jumlah pedagang
adegan diatas rata-rata terdapat di pasar : Wedi, Sidoharjo, Gamongan,
Gentongan, Dompyongan, Pedan, Tegalgondo, Delanggu, Jeblog, Jatinom,
Gabus, Surowono, Klaten III Lantai, Srago dan Pasar Plembon Hewan.
Sedangkan jumlah pedagang dibawah rata-rata adalah pasar Prambanan,
Taji, Gantiwarno, Panggil, Gempol, Karangasem, Masaran, Bandungrejo,
Baran, Balak, Posis, Babad, Jeto, Kiringan, Jimbung, Pokoh, Kraguman,
Srowot, Manisrenggo, Puluhwatu, Totogan, Senggol, Minggiran, Tanjung,
Juwiring, Panjangan, Carikan, Karangan, Ngendo, Cokrokembang,
Gayamprit, Bendogantungan,Mlinjon, Gunungan, Plembon Umum, dan
yang tertinggi jumlah pedagang adegannyadi pasar Jatinom.
3. Jumlah Pedagang Kios
Variabel Jumlah Pedagang Kios dalam penelitian ini diartikan sebagai
totalitas Jumlah Pedagang Kios Pasar yang terdiri dari Pedagang Kios yang
beraktivitas di pasar yang ada di Kabupaten Klaten tahun 2009. Pengukuran
variabel Jumlah Pedagang Kios dinyatakan dalam jumlah orang per pasar
seperti disajikan pada tabel dibawah ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
Tabel 4.9.Jumlah Pedagang Kios Menurut Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2009
NO PASAR JUMLAH (%) (Orang) 1 2 3 4 1 Ps.Prambanan 39 1,40 2 Ps.Taji 44 1,57 3 Ps.Gantiwarno 3 0,11 4 Ps.Panggil 29 1,04 5 Ps.Wedi 200 7,16 6 Ps.Gempol 30 1,07 7 Ps.Sidoharjo 73 2,61 8 Ps.Karangasem 6 0,21 9 Ps.Masaran 167 5,98 10 Ps.Bandungrejo 13 0,47 11 Ps.Baran 3 0,11 12 Ps.Balak 18 0,64 13 Ps.Posis 23 0,82 14 Ps.Gamongan 3 0,11 15 Ps.Babad 33 1,18 16 Ps.Jeto 20 0,72 17 Ps.Kiringan 5 0,18 18 Ps.Gentongan 98 3,51 19 Ps.Jimbung 19 0,68 20 Ps.Pokoh 8 0,29 21 Ps.Kraguman 40 1,43 22 Ps.Dompyongan 10 0,36 23 Ps.Srowot 18 0,64 24 Ps.Manisrenggo 60 2,15 25 Ps.Puluhwatu 63 2,25 26 Ps.Totogan 27 0,97 27 Ps.Senggol 24 0,86 28 Ps.Pedan 225 8,05 29 Ps.Minggiran 46 1,65 30 Ps.Tanjung 72 2,58 31 Ps.Juwiring 23 0,82
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
Lanjutan Tabel 4.9. .............
1 2 3 4 32 Ps.Panjangan 37 1,32 33 Ps.Carikan 20 0,72 34 Ps.Tegalgondo 50 1,79 35 Ps.Delanggu 319 11,42 36 Ps.Jeblog 30 1,07 37 Ps.Karangan 29 1,04 38 Ps.Ngendo 32 1,15 39 Ps.Cokrokembang 49 1,75 40 Ps.Jatinom 76 2,72 41 Ps.Gabus 80 2,86 42 Ps.Surowono 14 0,50 43 Ps.Gayamprit 19 0,68 44 Ps.Bendogantungan 7 0,25 45 Ps. Klaten III Lantai 440 15,75 46 Ps.Mlinjon 20 0,72 47 Ps.Srago 84 3,01 48 Ps.Gunungan 20 0,72 49 Ps.PlembonHwn 14 0,50 50 Ps.PlembonUmum 12 0,43
JUMLAH
2,794 100
RERATA
56 2,00Sumber : Data sekunder diolah, 2009.
Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah pedagangkios sangat
beraneka ragam. Dari data sekunder 50 Pasar yang diperoleh rata-rata
jumlah pedagang kios sebanyak 56 orang tiap pasar, sedangkan jumlah
pedagang kios diatas rata-rata terdapat di pasar : Wedi, Sidoharjo, Masaran,
Gentongan, Manisrenggo, Puluhwatu, Pedan, Tanjung, Delanggu, Jatinom,
Gabus, Klaten III Lantai dan Srago. Sedangkan jumlah pedagangkios
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
dibawah rata-rata adalah pasar Prambanan, Taji, Gantiwarno, Panggil,
Gempol, Karangasem, Bandungrejo, Baran, Balak, Posis, Gamongan,
Babad, Jeto, Kiringan, Jimbung, Pokoh, Kraguman, Dompyongan, Srowot,
Totogan, Senggol, Minggiran, Juwiring, Panjangan, Carikan, Tegalgondo,
Jeblog, Karangan, Ngendo, Cokrokembang, Surowono, Gayamprit,
Bendogantungan, Mlinjon, Gunungan, Plembon Hewan, Plembon Umum,
dan pasar yang tertinggi jumlah pedagangkiosnyaadalah pasar Klaten III
Lantai.
4. Jumlah Pedagang Los
Variabel Jumlah Pedagang Los dalam penelitian ini diartikan sebagai
totalitas Jumlah Pedagang Los Pasar yang terdiri dari Pedagang Los yang
beraktivitas di pasar yang ada di Kabupaten Klaten tahun 2009. Pengukuran
variabel Jumlah PedagangLos dinyatakan dalam jumlah orang per pasar.
Dari data sekunder 50 Pasar yang diperoleh rata-rata jumlah pedagang los
sebanyak 139orang, adapun jumlah pedagang los diatas rata-rata terdapat di
pasar : Prambanan, Wedi, Sidoharjo, Masaran, Gentongan, Kraguman,
Manisrenggo, Pedan, Tanjung, Tegalgondo, Delanggu, Cokrokembang,
Jatinom, Gabus,Surowono dan Klaten III Lantai. Sedangkan
jumlahpedagang los dibawah rata-rata ada di pasarPrambanan, Taji,
Gantiwarno, Panggil, Gempol, Karangasem, Bandungrejo, Baran, Balak,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
Posis, Gamongan, Babad, Jeto, Kiringan, Jimbung, Pokoh, Dompyongan,
Srowot, Puluhwatu, Totogan, Senggol, Minggiran, Juwiring, Panjangan,
Carikan, Jeblog, Karangan, Ngendo, Jatinom, Gabus, Gayamprit,
Bendogantungan, Mlinjon, Srago, Gunungan, Plembon Hewan, Plembon
Umum, dan jumlah pedagang losyang tertinggi di pasar Pedan.
Tabel 4.10.Jumlah Pedagang Los Menurut Pasar di Kabupaten Klaten Tahun
2009
NO PASAR JUMLAH (%) (Orang) 1 2 3 4 1 Ps.Prambanan 126 1,81
2 Ps.Taji 64 0,92
3 Ps.Gantiwarno 40 0,57
4 Ps.Panggil 25 0,36
5 Ps.Wedi 225 3,23
6 Ps.Gempol 60 0,86
7 Ps.Sidoharjo 344 4,94
8 Ps.Karangasem 36 0,52
9 Ps.Masaran 627 9,00
10 Ps.Bandungrejo 30 0,43
11 Ps.Baran 15 0,21
12 Ps.Balak 40 0,57
13 Ps.Posis 36 0,52
14 Ps.Gamongan 45 0,65
15 Ps.Babad 99 1,42
16 Ps.Jeto 48 0,69
17 Ps.Kiringan 33 0,47
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
Lanjutan Tabel 4.10. .............
1 2 3 4 18 Ps.Gentongan 188 2,7019 Ps.Jimbung 84 1,2120 Ps.Pokoh 20 0,2921 Ps.Kraguman 216 3,1022 Ps.Dompyongan 75 1,0823 Ps.Srowot 60 0,8624 Ps.Manisrenggo 152 2,1825 Ps.Puluhwatu 120 1,7226 Ps.Totogan 67 0,9627 Ps.Senggol 52 0,7528 Ps.Pedan 630 9,0529 Ps.Minggiran 125 1,7930 Ps.Tanjung 144 2,0731 Ps.Juwiring 60 0,8632 Ps.Panjangan 60 0,8633 Ps.Carikan 25 0,3634 Ps.Tegalgondo 228 3,2735 Ps.Delanggu 605 8,6936 Ps.Jeblog 126 1,8137 Ps.Karangan 45 0,6538 Ps.Ngendo 39 0,5639 Ps.Cokrokembang 279 4,0140 Ps.Jatinom 246 3,5341 Ps.Gabus 242 3,4742 Ps.Surowono 328 4,7143 Ps.Gayamprit 60 0,8644 Ps.Bendogantungan 3 0,0445 Ps. Klaten III Lantai 539 7,7446 Ps.Mlinjon 36 0,5247 Ps.Srago 102 1,4648 Ps.Gunungan 36 0,5249 Ps.PlembonHwn 36 0,5250 Ps.PlembonUmum 42 0,60
JUMLAH 6963 100 RERATA 139 1,99
Sumber : Data sekunder diolah, 2009.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
5. Hari Aktifitas
Variabel Hari Aktifitas dalam penelitian ini diartikan sebagai
totalitas hari aktifitas setiap pasar dalam satu tahun. Pengukuran variabel
Hari Aktifitas dinyatakan dalam jumlah hari per tahun.
Tabel 4.11.Hari Aktifitas Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2009
NO PASAR JUMLAH Pahing Pon Wage Kliwon Legi
1 2 3 4 5 6 7 8 1 Ps.Prambanan 365 V V V V V 2 Ps.Taji 164 V V V V V 3 Ps.Gantiwarno 146 V V V V V 4 Ps.Panggil 146 V V V V V 5 Ps.Wedi 365 V V V V V 6 Ps.Gempol 164 V V V V V 7 Ps.Sidoharjo 219 V V V V V 8 Ps.Karangasem 146 V V V 9 Ps.Masaran 365 V V V V V 10 Ps.Bandungrejo 146 V V V V V 11 Ps.Baran 91 V V 12 Ps.Balak 146 V V V V V 13 Ps.Posis 146 V V V V V 14 Ps.Gamongan 164 V V V V V 15 Ps.Babad 280 V V V V V 16 Ps.Jeto 164 V V V V V 17 Ps.Kiringan 91 V V V V V 18 Ps.Gentongan 365 V V V V V 19 Ps.Jimbung 280 V V V V V 20 Ps.Pokoh 91 V V V V V 21 Ps.Kraguman 365 V V V V V 22 Ps.Dompyongan 164 V V V V V 23 Ps.Srowot 146 V V V V V 24 Ps.Manisrenggo 182 V V V V V 25 Ps.Puluhwatu 280 V V V V V 26 Ps.Totogan 219 V V V V V 27 Ps.Senggol 146 V V V V V
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
Lanjutan Tabel 4.11 ......................
1 2 3 4 5 6 7 8 28 Ps.Pedan 365 V V V V V 29 Ps.Minggiran 182 V V V V V 30 Ps.Tanjung 365 V V V V V 31 Ps.Juwiring 218 V V V V V 32 Ps.Panjangan 164 V V V V V 33 Ps.Carikan 146 V V V V V 34 Ps.Tegalgondo 219 V V V V V 35 Ps.Delanggu 365 V V V 36 Ps.Jeblog 219 V V V V V 37 Ps.Karangan 219 V V 38 Ps.Ngendo 164 V V V V V 39 Ps.Cokrokembang 219 V V V V V 40 Ps.Jatinom 365 V V V V V 41 Ps.Gabus 365 V V V V V 42 Ps.Surowono 365 V V 43 Ps.Gayamprit 219 V V V 44 Ps.Bendogantungan 91 V V V V V 45 Ps.Klaten III Lantai 365 V V V V V 46 Ps.Mlinjon 146 V V V V V 47 Ps.Srago 365 V V V V V 48 Ps.Gunungan 146 V V V V V 49 Ps.PlembonHwn 146 V V 50 Ps.PlembonUmum 146 V V V V V JUMLAH 11,111 48 46 45 48 45 RERATA 222
Sumber : Data sekunder diolah, 2009
Tabel tersebut di atas menununjukkan bahwa Hari Aktifitas rata rata hampir
sama. Dari data sekunder 50 Pasar diperoleh data aktivitas pasar pada hari
pasaran Paing sebanyak 48 pasar, Pon 46 pasar, Wage 45 pasar, Kliwon 48
pasar dan Legi 45 pasar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
4.3. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar
Model yang digunakan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah
model regresiDoubel Log. Pengujian hipotesis dilakukan dengan software
EViews 5.1. Hasil pengujiansebagai berikut :
Tabel 4.12. Hasil Uji Regresi Double Log Analisis faktor yang mempengaruhi
penerimaan retribusi pasar
Nama Variable Notasi Koefisien Standar eror t-Statistik Probabilitas
Konstanta C 8,1899 0,7570 10,8183 0,0000
Jml pedagang adeganX1 0,0650 0,0553 1,1753 0,2460
Jml pedagang Kios X2 0,2466 0,0635 3,8813 0,0003
Jml Pedagang Los X3 0,4864 0,0885 5,4944 0,0000
Hari Aktifitas X4 1,0616 0,1916 5,5410 0,0000
R-squared 0,9501 Mean dependent var 16,9690
Adjusted R-squared 0,9457 S.D. dependent var 1,2536
S.E. of regression 0,2919 F-statistic 214,6196
Sum squared resid 3,8353 Prob(F-statistic) 0,0000
Durbin-Watson stat 2,1700
Sumber : Lampiran 1 diolah
Dari hasil regresi Double Log tersebut dapat dituliskan persamaan regresi
sebagai berikut :
Y = 8,1899 + 0,0650X1 + 0,2466X2+ 0,4864X3 +1,0616X4
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi
normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi
data normal atau mendekati normal. Metode yang dapat digunakan untuk
uji Normalitas adalah uji Jarque Bera (JB). Kriteria pengujian : jika JB
hitung lebih kecil dari X² tabel maka distribusi data normal tetapi jika JB
hitung lebih besar dari X² tabel maka distribusi data tidak normal. Dari
hasil uji JB terlihat bahwa nilai Jarque Bera hitung sebesar 0,5702 lebih
kecil dari nilai X2 dengan derajat kebebasan 4 sebesar 9,488 dengan
demikian nilai JB tes < X2 tabel yang artinya bahwa model yang
digunakan dalam estimasi ini datanya berdistribusi secara normal.
Sumber :Lampiran 1 diolah Gambar 4.1 Uji Normalitas
0
2
4
6
8
10
12
-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0.0 0.2 0.4 0.6
Series: ResidualsSample 1 50Observations 50
Mean -3.94e-16Median 0.006766Maximum 0.649030Minimum -0.798090Std. Dev. 0.279773Skewness -0.252922Kurtosis 3.133523
Jarque-Bera 0.570221Probability 0.751931
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya
hubungan linier yang pas diantara variabel yang menjelaskan, dapat
dilakukan berbagai cara pengujian. Gejala Multikolinearitas adalah pada
saat R² sangat tinggi, namun tidak ada satupun dari koefisien regresi
yang signifikan secara statistik melalui uji-t. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2005).
Pedoman yang digunakan adalah, jika nilai R²a (R² regresi awal) lebih
besar dari R² pada regresi antar variabel bebas, maka dalam model
tersebut tidak terdapat multikolinearitas.
Tabel 4.13. Pengujian Multikolinieritas dengan Korelasi Parsial
Sumber : Lampiran 1 diolah
Hasil dari analisis korelasi parsial pada tabel diatas diperoleh koefisien
determinasi diantara variabel bebas tidak terkena gejala
multikolinieritas. Jadi dengan demikian estimasi model yang digunakan
mengindikasikan bahwa variabel penjelas tidak terdapat gejala
multikolinieritas.
Variabel Independen R2 Tanda R2
(Awal) Kesimpulan
Jumlah Pedagang Adegan 0,4431 < 0,9501 Tidak Ada Multikolinieritas
Jumlah Pedagang Kios 0,6628 < 0,9501 Tidak Ada Multikolinieritas
Jumlah Pedagang Los 0,8077 < 0,9501 Tidak Ada Multikolinieritas
Hari Aktifitas 0,7465 < 0,9501 Tidak Ada Multikolinieritas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan
kepengamatan yang lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah
yang homoskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat
dilakukan dengan uji White Heteroskedasticity Test pada tabel 4.14
berikut ini: Tabel 4.14 Hasil Uji White Heteroskedasticity No Cross Term
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 1,0457 Prob. F(8,41) 0,4188Obs*R-squared 8,4733 Prob. Chi-Square(8) 0,3886
Sumber :Lampiran 1 diolah
Model regresi dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila nilai
observasi xR2 lebih kecil dari nilai X2 tabel. Tingkat α = 5% dengan
derajat kebebasan sebesar 8 maka diperoleh nilai X2 tabel 15,507. Hal
ini digunakan untuk menguji dengan metode no cross term. Karena hasil
uji senilai 8,4733< 15,507 maka dapat disimpulkan bahwa model
estimasi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
Tabel 4.15 Hasil Uji White Heteroskedasticity Cross Term
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 1,3922 Prob. F(14,35) 0,2083Obs*R-squared 17,8849 Prob. Chi-Square(14) 0,2120
Sumber : Lampiran 1 diolah
Pengujian menggunakan metode cross term diperoleh nilai X2 tabel
dengan derajat kebebasan 14, tingkat α = 5% yaitu sebesar 23,685. Hasil
uji White Heteroskedasticity Test dengan metode cross term diperoleh
nilai observasi xR2 senilai 17,8849. Karena hasil uji senilai 17,8849 <
23,685 maka disimpulkan bahwa model estimasi dalam penelitian ini
tidak terdapat gejala heterokedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi
linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka
dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya
problem autokorelasi ini maka dapat melakukan uji Lagrange Multiplier
Test (LM Test).
Tabel 4.16 Hasil Uji Lagrange Multiplier Test
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0,2925 Prob. F(2,43) 0,7478Obs*R-squared 0,6711 Prob. Chi-Square(2) 0,7149
Sumber : Lampiran 1 diolah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
Dari hasil pengujian LM test tersebut diketahui nilai observasi x R2
sebesar 0,6711. Nilai X2 tabel dengan derajat kebebasan sebesar 4 dan
tingkat α = 5% diperoleh nilai 9,488. Karena hasil uji LM test senilai
0,6711< 9,488 maka disimpulkan bahwa model estimasi dalam
penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi.
2. Uji Statistik
a. Uji F
Uji ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen secara bersama – sama dengan kriteria
pengujian sebagai berikut :
1) Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel (pada α = 5 %), maka Ho
diterima dan Ha ditolak, yang berarti bahwa variabel independen
secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
secara signifikan.
2) Jika F hitung lebih besar dari F tabel (pada α = 5 %), maka Ho
ditolak, yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel
independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
3,44 f hitung=214,6196
Gambar 4.2. Uji kriteria uji F
Ho ditolak Ho diterima
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
Berdasar hasil pengolahan diketahui bahwa nilai F hitung sebesar
214,6196 lebih besar dari F tabel sebesar 3,44dengan probabilitas
sebesar 0,0000lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel
jumlah pedagang adegan, jumlah pedagang kios, jumlah pedagang los
dan hari aktivitas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan
terhadap penerimaan retribusi pasar.
b. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R2 merupakan suatu
ukuran yang penting dalam regresi, karena digunakan untuk mengetahui
berapa persen perubahan variasi variabel independen dapat menjelaskan
perubahan variabel dependennya, atau dengan kata lain, angka tersebut
dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan
data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi ini mencerminkan
seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh
variabel independen. Nilai R2 dari pengolahan data yang telah dilakukan
pada tabel 4.12, diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,9501 hal ini
menunjukkan bahwa variasi variabel Jumlah Pedagang Adegan, Jumlah
Pedagang Kios, Jumlah Pedagang Los dan Hari Aktifitas hanya mampu
menjelaskan sebesar 95,02% terhadap variasi variabel penerimaan
Retribusi Pasar, sedangkan sisanya 4,98% dijelaskan oleh variasi
variabel lain diluar model penelitian ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
a. Uji t
Uji t adalah uji secara individual semua koefisien regresi yang bertujuan
untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen.Kriteria pengujian adalah sebagai
berikut :
1) jika t hitung lebih kecil dari t tabel pada tingkat signifikasi 5 %, maka
Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel independen tidak
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
2) jika t hitunglebih besar dari t tabel pada tingkat signifikasi 5 %, maka
Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel independen
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
Hasil pengujian terhadap koefisien regresi masing-masing variabel bebas
dengan α = 5 % diperoleh hasil sebagai berikut :apabila variabel
independen nol maka penerimaan retribusi Pasar bertambah senilai
8,19% per tahun. Variabel Jumlah Pedagang Adegan (X1) mempunyai
koefisien sebesar 0,0650dengan taraf signifikansi sebesar 0,2460 lebih
besar dari 0,05 artinya variabel Jumlah Pedagang Adegan
tidakberpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Retribusi Pasar.
Variabel Jumlah Pedagang Kios (X2) mempunyai koefisien sebesar
0,2466 dengan taraf signifikansisebesar 0,0003 lebih kecil dari 0,05,
artinya variabel Jumlah Pedagang Kios mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.Variabel
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
JumlahPedagang Los (X3) mempunyai koefisien sebesar 0,4864 dengan
taraf signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, artinya variabel
Jumlah Pedagang Los mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
penerimaan retribusi Pasar. Variabel Hari aktifitas (X4) mempunyai
koefisien sebesar1,0616 dengan taraf signifikansi sebesar 0,0000 lebih
kecil dari 0,05, artinya variabel hari aktifitas mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap penerimaan Retribusi Pasar. Variabel yang dominan
adalah variabel Jumlah Pedagang Los dan Hari Aktifitas dengan
koefisien terbesar yaitu 0,0000.
Berikut ini adalah hasil pengujian parameter individual dengan tingkat
signifikasi (α=0,05) :
1) Koefisien regresi dari Jumlah Pedagang Adegan mempunyai nilait-
hitung sebesar 1,1753 lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,132dimana
nilai probabilitas sebesar 0,0003 lebih kecil dari 0,05 maka Ho
diterima dan Ha ditolak, artinya variabel independen tidak
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan pada tingkat
signifikasi (α=0,05). Dengan menganggap variabel independen
lainnya konstan, maka secara individu variabel Jumlah Pedagang
Adegan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan
Retribusi Pasar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
-2,132t hitung=1,1753 2,132
Gambar 4.3. Uji kriteria jumlah pedagang adegan.
2) Koefisien regresi dari Jumlah Pedagang Kios mempunyai nilait-
hitung sebesar 3,8813lebih besar dari t-tabel senilai2,132dimana
nilai probabilitas sebesar 0,0003 lebih kecil dari 0,05 maka Ho
ditolak dan Ha diterima, artinya variabel independen mempengaruhi
variabel dependen secara signifikan pada tingkat signifikasi
(α=0,05,dengan menganggap variabel independen lainnya konstan,
maka secara individu variabel Jumlah Pedagang Kios berpengaruh
signifikan terhadap Penerimaan Retribusi Pasar.
-2,1322,132t htng=3,8813
Gambar 4.4. Uji Kriteria jumlah pedagang kios.
Ho ditolak Hoditolak
Ho ditolak Hoditolak
Ho diterima
Ho diterima
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
3) Koefisien regresi dari Jumlah Pedagang Los mempunyai nilai t -
hitung sebesar5,4944lebih besar dari t tabel sebesar 2,132dimana
nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 maka Ho
ditolak dan Ha diterima, artinya variabel independen mempengaruhi
variabel dependen secara signifikan pada tingkat signifikasi
(α=0,05). Dengan menganggap variabel independen lainnya konstan,
maka secara individu variabel Jumlah Pedagang Los berpengaruh
signifikan terhadap Penerimaan Retribusi Pasar.
-2,1322,132t htng=5,4944
Gambar 4.5. Uji Kriteria jumlah pedagang los.
4) Koefisien regresi dari Hari Aktifitas mempunyai nilai t - hitung
sebesar 5,5410 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,132dimana nilai
probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05maka Ho ditolak dan
Ha diterima, artinya variabel independen mempengaruhi variabel
dependen secara signifikan pada tingkat signifikasi (α=0,05). Dengan
menganggap variabel independen lainnya konstan, maka secara
Ho ditolak Hoditolak Ho diterima
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
individu variabel Hari Aktivitas berpengaruh secara signifikan
terhadap Penerimaan Retribusi Pasar.
-2,1322,132t htng=5,5410
Gambar 4.6. Uji kriteria hari aktifitas.
4.4. Pembahasan
Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yang meliputi
Jumlah Pedagang Kios, Jumlah Pedagang Los dan Hari Aktifitas secara
simultan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel dependen yaitu
Penerimaan Retribusi Pasar, sedangkan variabel Jumlah Pedagang Adegan tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Retribusi Pasar. Hasil Uji
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Variabel Jumlah Pedagang Adeganmempunyai koefisien sebesar 0,0650dan
tidak signifikan. Jumlah Pedagang Adegan tidak berpengaruh terhadap
penrimaan retribusi pasar karena jumlah pedagang adegan lebih sedikit
dibandingkan dengan jumlah pedagang kios maupun jumlah pedagang los,
banyak pedagang adegan yang tidak ditarik retribusi oleh petugas pemungut
retribusi karena waktu bertransaksi pada dini hari yang mana petugas
pemungut retribusi belum datang untuk melaksanakan tugas pemungutan.
Ho ditolak Hoditolak Ho diterima
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
2. Variabel Jumlah Pedagang Kios memiliki koefisien0,2466dan signifikasi 5%,
dapat diartikanbahwa ketikaterdapat penambahan 1% jumlah pedagang kios
akan menambah penerimaan retribusi pasar sebesar 0,2466% per tahundengan
asumsi variabel lain konstan.Retribusi pasar adalah pembayaran atas
penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa tempat dasaran,
los dan atau toko/kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus
disediakan untuk pedagang dan atau badan hukum. Target retribusi pasar
adalah besarnya jumlah penerimaan yang harus diupayakan pencapaiannya.
Keberhasilan pencapaian target merupakan tolok ukur kinerja Bidang
Pengelola Pasar yang mana dalam pencapaiannya dipengaruhi oleh : (1)
Motivasi dan kemampuan pengelola pasar di lapangan, (2) Ketertiban,
keamanan dan kebersihan pasar,(3) Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan
prasarana pasar, (4) Kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, (5)
Keramaian pasar meningkat.Konsekuensi logis untuk mencapai target yang terus
meningkat tersebut adalah tuntutan peningkatan sistem kinerja bagi pihak-
pihak yang terkait dengan pengelolaan/pemungutan retribusi pasar.
3. Variabel Jumlah PedagangLosmemiliki koefisien sebesar 0,4864dan
signifikasi 5%, yang dapat diartikanbahwa setiap penambahan 1 % jumlah
pedagang los dapat menambah penerimaan retribusi pasar sebesar 0,4864%per
tahundengan asumsi variabel lain konstan.
4. Variabel Hari Aktifitas memiliki koefisien sebesar 1,0616dan signifikasi 5%,
yang dapat diartikanbahwa setiap penambahan 1% hari aktifitas pasar akan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
meningkatkan penerimaan retribusi pasar sebesar 1,0616%per tahun dengan
asumsi variabel lain konstan, sebaliknya jika ada pengurangan 1 % hari
aktifitas pasar maka dapat mengurangi penerimaan retribusi pasar sebesar
1,0616%per tahun.
Hari aktifitas adalah jumlah hari aktifitas pasar untuk melakukan
transaksi jual-beli dan hari hidup tergantung masing-masing pasar, ada harian
dan pasaran jawa : paing, pon, wage, kliwon dan legi. Adapun hari aktifitas
pasar yang terdiri dari : (1) Aktifitas harian sejumlah 365 hari/tahun;
(2) Aktifitas 1 hari dalam pasaran jawa sejumlah 72 hari/tahun; (3) Aktifitas 2
hari dalam pasaran jawa sejumlah 144 hari/tahun.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
BAB V
P E N U T U P
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisismaka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Secara bersama-sama variabel jumlah pedagang adegan, jumlah pedagang
kios, jumlah pedagang los dan hari aktifitas berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar pada taraf signifikan 5%, jadi
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dietrima.
2. Secara parsial Jumlah Pedagang Adegan tidak mempengaruhi penerimaan
retribusi pasar secara signifikan. Jadi dengan demikian hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini ditolak.
3. Secara parsial Jumlah Pedagang Kios mempengaruhi penerimaan retribusi
pasar secara signifikan, jadi hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
diterima
4. Secara parsialJumlah Pedagang Los berpengaruhterhadap penerimaan
retribusi pasar secara signifikan berarti hipotesis penelitian ini diterima.
5. Secara parsialHari Aktifitas mempengaruhi penerimaan retribusi pasar secara
signifikan, dengan demikian hipotesis penelitian ini diterima.
5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran dalam
upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Klaten.
Masing-masing saran yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Klaten
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM adalah
sebagai berikut :
1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menetapkan target
pendapatan dari sektor retribusi khususnya pada pos retribusi pasar perlu
memperhatikan kebijakan untuk melakukan penyesuaian penetapan tarif
retribusi yang tertuang dalam peraturan daerah sehingga realisasi
pendapatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkannya;
2. Disarankan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
Kabupaten Klaten untuk dapat mengoptimalkan petugas pemungut retribusi
pasar dengan mengacu hasil penelitian melalui model empiris yang
terbentuk secara proporsional dalam rangka meningkatkan potensi
pendapatan asli daerah dari sektor penerimaan retribusi pasar untuk
mencapai target;
3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan sampel dan variabel
yang lebih banyak dan menggunakan cara pengukuran lain yang lebih akurat
agar memperoleh model yang memiliki daya penjelas yang lebih baik lagi.