evaluasi kebijakan sistem pemerintahan berbasis …
TRANSCRIPT
EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI (SIOLA)
DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Agus Widiyarta, Choiriyah Eka Windiastuti, Hilmi Izaz Robbani
Pengutipan: Widiyarta A, Windiastuti C E, Robbani H I. (2020), Evaluasi Kebijakan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pelayanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia, Public Administration Journal of Research, 2 (3), 251-
265.
Program Studi Administrasi Publik, UPN “Veteran” JawaTimur
Email: [email protected]
(Submitted: 10-05-2020, Revised: 20-05-2020, Accepted: 07-07-2020)
ABSTRAK
Melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Permenpan No.5 Tahun 2018) tentang Pedoman Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan Penelitan mendeskripsikan evaluasi
kebijakan SPBE pada aplikasi SIOLA. Metode penelitian deskriptif kualitatif. pengumpulan
data wawancara, observasi, dan literatur review. Hasil penelitian menunjukkan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) melalui aplikasi SIOLA penerapan belum optimal
dikarenakan masih adanya kesenjangan digital yang menyebabkan kurangnya keterpaduan
antara pemerintah daerah dengan kemendagri, dalam pengurusan administrasi belum
semuanya menggunakan aplikasi SIOLA, pemahaman yang kurang disebabkan oleh
sosialisasi yang tidak merata. Untuk menunjang peningkatan Kebijakan SPBE ini pegawai
secara merata diberikan pelatihan penggunaan teknologi, mengembangkan aplikasi SIOLA
Kemendagri sesuai dengan ketentuan dan berbagai pelayanan yang tertera pada Permenpan
No 5 Tahun 2018 dan sosialisasi kebijakan SPBE aplikasi SIOLA.
Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, kebijakan publik, SPBE.
ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT POLICY EVALUATION
INADMINISTRATIVE SERVICES (SIOLA)
IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
ABSTRACT
Permenpan No.5 Year 2018 concerning Guidelines for Evaluation of Electronic-Based
Government Systems (SPBE). This study for describing the SPBE policy evaluation in the
SIOLA application. Descriptive qualitative research methods. interview data collection,
observation, and literature review. The results showed that the Electronic-Based Government
System (SBPE)in the application of SIOLA was not optimal because there was still a digital
divide that caused a lack of cohesiveness between the local government and the Ministry of
Home Affairs. To support the improvement of the SPBE Policy, employees are evenly given
training in the use of technology related to public services, developing the Ministry of Home
Affairs SIOLA application in accordance with the provisions and various services listed in
Permenpan No. 5 of 2018. As well as the socialization of the SIOLA application SPBE policy
to all Indonesian regional governments that support the improvement of the quality of public
services. Keyword: Policy evaluation, public policy, SPBE.
PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH Volume 2 (3), Juli – September 2020
252
I. PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi pada saat ini yaitu Sebagian dari proses globalisasi yang tidak
terpisah dari masyarakat modern pada saat ini yang menuntut pemerintah yang lebih terbuka
memberi akses informasi terkait pemerintahan, lebih efektif, efisien dan akuntabel dalam
melaksanakan tugas. Sehingga dapat mendorong pemerintah dalam melaksanakan tata
pemerintahan yang baik (good govermance). Hubungannya dalam mewujudkan pelayanan
publik yang dianggap good govermance adalah pemerintah di dorong untuk menyesuaikan
kemajuan teknologi yang ada supaya tidak tertinggal. Hage dan Powers dalam Anwar &
Khairul (2004) berpendapat bahwa sesuatu karakter yang mencolok pada zaman peningkatan
teknologi komunikasi dan informasi seperti ini dapat disebut komputerisasi.
Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada tatanan
kepemerintahan dikeluarkan suatu kebijakan yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik,
dimana wujud pelaksanaannya yaitu berupa e-government. E-Government menurut PBB
didefinisikan sebagai pemakaian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah
guna menghadirkan informasi dan layanan publik untuk masyarakat (Alshomrani, 2012). Di
berbagai negara maju, e-Government merupakan wujud perubahan sistem interaksi
pemerintah dengan rakyat agar menjadi lebih merakyat. Serupa dengan hal tersebut, di negara
berkembang banyak berorientasi bahwa melalui melalui e-Government dapat mewujudkan
pengambilan kebijakan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan transparan. (Holle, 2011).
Adopsi e-Government telah meningkatkan sebagian besar negara, tetapi pada waktu yang
sama kecepatan adopsinya bervariasi antara negara satu dengan negara lainnya (Furuholt &
Wahid, 2008). Di era globalisasi implementasi e-Government sangat dibutuhkan sebab telah
mengantar pemerintah negara di seluruh dunia serta hubungan antara Negara tersebut pada
tahap moderenisasi (Muslimin, 2008). Oleh karena itu e-Government merupakan alat penting
bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.
Perkembangan ini didasari dengan adanya siklus perubahan pada lingkungan birokrasi yang
telah menuju ke domain globalization environment (Andries, 2009). Maka dibutuhkan
kebijakan publik yang dibuat untuk melaksanakan otomatisasi pada bidang pemerintahan.
Menurut Thomas R. Dye (1992:33) dalam (Biridlo Uchaimid, 2019) menyebutkan definisi
kebijakan publik yaitu “is whatever government choose to do or not to do” (semua yang di
pilih pemerintah untuk dilaksanakan atau untuk tidak dilaksanakan). Kebijakan publik
menurut Edward & Sharkansky dalam (Wahab, 2008) adalah: “what governments say and do,
or do not do. It is the goals or purposes of governments programs” (apa yang pemerintah
ucapkan dan yang diterapkan, atau tidak. Ini adalah tujuan dari program pemerintah).
Agus W, Choiriyah E W, Hilmi I R : Evaluasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam
Pelayanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
253
Menurut Wilson dalam (Rahaju, 2016) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “The
actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they
take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or
does not happen)”. Dari definisi diatas dapat disimpulkan pengertian kebijakan publik yaitu
merupakan tindakan pemerintah baik memberikan tindakan atau tidak sama sekali dalam
menangani suatu permasalahan yang menuju pada sasaran yang telah ditentukan.
Pada dasarnya pemerintah pusat sudah mendukung dalam pemanfaatan TIK sebagai
penunjang layanan publik di pemerintah pusat ataupun daerah. Upaya ini di wujudkan
melalui strategi dan kebijakan nasional pengembangan SPBE (Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018). Demikian pula melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan No.5 Tahun 2018)
tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peraturan
tersebut menerangkan untuk menumbuhkan sistem kerja yang efektif, efisien, transparan,
akuntabel dan juga mengoptimalkan pelayanan publik maka dibutuhkan tindakan evaluasi
secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan kebijakan SPBE diharapkan semua pemerintah
pusat dan daerah dapat menggunakannya dan memanfaatkan untuk mewujudkan pelayanan
yang efektif, efisian, transparansi, dan akuntabel. Beberapa lembaga pemerintah di Indonesia
berbondong – bondong untuk mencapai yang terdepan dalam implementasi e-Government
(Handayani & Kardia, 2012).
Dalam Implementasinya Kemendagri menerapkan Applikasi SIOLA yang
mengintegrasikan Kemendagri dengan pemerintah daerah dalam hal pelayanan administrasi
yang berkaitan dengan nota dinas, perizinan, dll. Melalui Applikasi SIOLA ini adalah salah
satu wujud Kemendagri dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE). Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu diikuti dengan adanya evaluasi agar
mengetahui tingkat capaian dan hal apa saja yang harus diperbaiki. evaluasi kebijakan publik
adalah upaya menilai proses berjalannya kebijakan dengan indikator-indikator peniaian yang
telah ditentukan untuk menelaah keberhasilan dan kegagalannya. Polumbo dalam (Ula, 2016)
menguraikan bahwa evaluasi kebijakan diterapkan pada suatu program atau kebijakan yang
sedang terlaksana dan sebagai analisis tentang sejauh mana suatu program yang terlaksana
dan bagaiman kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasinya. Selaras
dengan uraian tersebut Jones menjelaskan secara detail mengenai arti evaluasi implementasi
kebijakan publik yakni sebuah proses atau alur yang di desain untuk menilai ketercapaian
kebijakan pemerintah dengan indikator atau kriteria spesifikasi objek, teknik pengukuran, dan
PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH Volume 2 (3), Juli – September 2020
254
metode analisisnya. Muhadjir dalam Joko Widodo (Hakim, 2015) menguraikan definisi
evaluasi kebijakan publik yaitu merupakan sistem penilaian atau pengukuran seberapa jauh
sebah kebijakan publik memperoleh hasil menggunakan perbandingan dari hasil yang di
dapat dengan tujuan serta target kebijakan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini pengertian
evaluasi kebijakan yakni alat ukur keberhasilan suatu kebijakan baik dalam proses
implementasi yang biasanya di ukur dengan model-model evaluasi tertentu.
Dari latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan mengetahui
keberhasilan Applikasi SIOLA dapat menwujudkan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik yang baik dan sejauh mana taraf kematangan pada domain SPBE salah satunya
layanan administrasi.
Pengukuran tingkat keberhasilan atau capaian suatu kebijakan peneliti menggunakan
model evaluasi kebijakan model William N Dunn. Model William N. Dunn 1999 dalam buku
(Setiawan, 2017) memberikan konsep yang mudah untuk evaluasi kebijakan publik.
Tabel 1.
Model Evaluasi William N. Dunn
Indikator Persoalan Ilustrasi
Keefektifitasan Hasil atau capaian yang
diharapkan apakah dapat
tercapai?
Bidang Pelayanan.
Keefisienan berapa besar usaha yang
dibutuhkan guna medapatkan
capaian yang di harapkan?
Bidang budgeting,
kebermanfaatan, rasio
cost dan benefit.
Kecukupan Sejauh mana capaian yang
diperoleh sesuai keinginan
dan menjadi solusi dalam
permasalahan?
Biaya tetap,
efektifitas tetap.
Perataan Apakah biaya manfaat di
sebar dengan merata di setiap
komponen yang berbeda?
Kriteria parito,
kriteria rawls, kriteria
kaldor hick.
Responsif Apakah hasil kebijakan publik
memberi kepuasan dalam
melayani kebutuhan dan
selera kelompok?
Konsistensi dengan
asesmen warga
Negara.
Ketepatan/
akurat
Hasil atau tujuan yang di
harapkan apakah sudah tepat
guna atau memiliki nilai ?
Ptogram harus
bersifat merata dan
efisien
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam
(Irkhamiyati, 2017) Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dipakai untuk
menelaah fakta lapangan yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian, antara lain; tingkah
laku, paradigma, motivasi, tindakan, dan lainnya. Penelitian kualitatif juga menelaah secara
Agus W, Choiriyah E W, Hilmi I R : Evaluasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam
Pelayanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
255
menyeluruh, dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan diwujudkan dalam bentuk
deskriptif (Moleong, 2008). Penelitian ini dilakukan di Kementerian Dalam Negeri dengan
pertimbangan bahwa Kemendagri adalah salah satu kementerian yang mendapatkan
penghargaan karena digitalisasi pelayanan public sebagai wujud pelaksanaan kebijakan
SPBE. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan litelatur review. Dalam
(Edi, 2016) teknik wawancara dianggap lama dan sering pakai seseorang untuk mendapatkan
informasi. Uraian tersebut senada dengan yang disampaikan oleh (Kerlinger, N, & Howard,
2000), bawha wawancara mempunyai beberapa kriteria penting yang tidak dimiliki terhadap
berbagai tes dan skala objektif serta pengamatan behavioral. Observasi dalam (Mania, 2008)
observasi merupakan metode penghimpunan data atau keterangan yang dilakukan melalui
agenda pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang terjadi
dan sudah ditetapkan objek pengamatannya. Literatur review yiatu dimana pengumpulan data
menggunakan dokumen-dokumen, jurnal, dan buku. Pemilihan informan menggunakan
teknik non random (purposive sampling) dengan mengacu kriteria atau ciri tertentu dan
pengambilan sampel bebas (accidental sampling). Uji keabsahan data yang di pakai peneliti
adalah triangulasi setiap sumber data. Metode analisis data yang dipakai peneliti pada antara
lain reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan.
II. HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Applikasi SIOLA
Kementerian Dalam Negeri terdiri dari beberapa unit kerja, dimana memiliki
applikasi masing-masing dalam pelaksanaan pelayanan publik. Namun, sejak SIOLA
diluncurkan semua applikasi yang terdapat pada unit kerja di integrasikan menjadi satu ke
dalamnya. Menurut berita Detik News yang di tulis oleh Astuti,(2018) SIOLA diluncurkan
pada bulan Desember 2018. Layanan administrasi yang awalnya masih manual yaitu tamu
datang langsung di Kemendagri untuk menyerahkan berkas administrasi atau penginputan
berkas sekarang telah berubah menggunakan teknologi informasi berbasis online yaitu Sistem
Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) dengan alur pengguna layanan dapat
menginput berkas dengan cara mengupload berkas layanan administrasi sesuai dengan
aplikasi yang telah disediakan melalui website ula.kemendagri.go.id dari daerah asal,
sedangkan kewenangan untuk memproses dan menandatangani berkas atau surat dilakukan
oleh unit kerja pengolah terkait kemudian apabila berkas telah selesai pengguna layanan
PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH Volume 2 (3), Juli – September 2020
256
dapat mendownload hasil layanan administrasi tersebut pada aplikasi website yang telah
disediakan.
Dalam melaksanakan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang cepat, mudah, efektif, efisien, transparan dan
akuntabel. Hal ini untuk meminimalkan pengguna layanan melakukan tatap muka dengan
petugas layanan yang dapat menimbulkan resiko terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN). Selain itu terjadi gratifikasi dalam pengurusan proses layanan administrasi tersebut.
Evaluasi Kebijakan SPBE di Kemendagri (Applikasi SIOLA)
Menurut William N. Dunn dalam Wahab (2011) memberikan gambaran model
evaluasi dengan mengajukan kriteria-kriteria evaliasi kebijakan publik yaitu, Efektifitas,
Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan.
Gambar 1. menunjukkan data pelayanan administrasi online Bulan Januari s.d.
Desember 2019. Jumlah berkas administrasi yang telah selesai difasilitasi secara online
adalah sebanyak 2832 dokumen dengan rincian Rekomendasi Lawatan Dinas ke
Mancanegara untuk ASN Pemda paling banyak difasilitasi yaitu sebanyak 1272 dokumen,
Rekomendasi Lawatan Dinas ke Mancanegara untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sebanyak 679 dokumen, dan Izin ke Mancanegara
dengan alasan tertentu bagi KDH/Wakil KDH atau DPRD Provinsi, Kab/ Kota sebanyak 282
dokumen.
Gambar 1.
Progres Layanan Administrasi Online Bulan Januari s.d. Desember 2019
(Kemendagri, 2019)
Gambar 2. menunjukkan data pelayanan administrasi manual bulan Januari s.d.
Desember 2019. Jumlah berkas administrasi yang telah selesai difasilitasi secara manual
adalah sebanyak 1624 dokumen dengan rincian Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi
Organisasi Kemasyarakatan paling banyak difasilitasi yaitu sebanyak 933 dokumen, publikasi
[] 54
12
72
67
9
28
2
51
27
9
15
8
4 3
0
500
1000
1500
Berkas Masuk
Agus W, Choiriyah E W, Hilmi I R : Evaluasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam
Pelayanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
257
edaran surat peneliti asing sebanyak 303, dan Rekomendasi Lawatan Dinas ke mancanegara
untuk ASN Pemda sebanyak 99 dokumen.
Gambar 2.
Progres Layanan Administrasi Manual Bulan Januari s.d. Desember 2019
(Kemendagri,2019)
Efektivitas
Efektivitas yang dimaksud yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Didalam
penerapan aplikasi SIOLA mencerminkan terlaksananya kebijakan SPBE dalam hal ini yang
dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari adanya kebijakan SPBE sendiri yaitu
sebagai langkah dalam mewujudkan sistem pengelolaan pemerintahan yakni pemerintahan
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta menumbuhkan layanan publik yang
memiliki kualitas unggul dan terpercaya dibutuhkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Dari wawancara yang dikatakan oleh Staf Pelayanan Admnistrasi di Kemendagri bahwa
target pencapaian adalah semua kepengurusan administrasi ditujukan melalui online semua
dan tidak ada manual dengan datang ke kantor Kemendagri. Namun, dari data diatas dimana
pelayanan yang dilaksanakan sudah banyak menggunakan system disbanding menggunakan
manual, pelayanan administrasi secara online sebanyak 2832 dokumen, dan layanan
administrasi secara manual sebanyak 1624 dokumen. Hal ini masih menunjukkan masih
terdapat pengurusan administrasi secara manual. Artinya, pencapaian hasil belum sepenuhnya
tercapai.
Efisiensi
Efisiensi yang di maksud adalah berapa banyak usaha yang di butuhkan untuk
mencapai tujuan yang diharapkan. Maka perlu dilakukan berbagai usaha. Berdasarkan
Observasi yang peneliti lakukan didapatkan bahwa banyak usaha yang di pakai untuk
mendukung implementasi kebijakan tersebut diantaranya peningkatan SDM Aparatur berupa
Program Asistensi, Rapat Koordinasi antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendagri membahas
pengembangan pelayanan publik yang ada, yakni Applikasi SIOLA, dan tentunya berbagai
[] 56 9
9
29 61
30
3
93
3
0
500
1000
Berkas Masuk
PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH Volume 2 (3), Juli – September 2020
258
fasilitas yang mendukung. Kemudian berdasarkan Wawancara dengan Kabag Pelayanan
Administrasi bahwa adanya fasilitasi Teknologi dan Informasi yang disediakan oleh Lembaga
guna mendukung terselenggaranya Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan
tentunya mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk fasilitasi tersebut. Dalam hal ini
telah dilakukan berbagai upaya untuk mendukung terlaksananya kebijakan tersebut, maka
terdapat hasil atas upaya-upaya tersebut. Berdasarkan data internal dari Sekretariat Jenderal
Kemendagri bahwa jumlah berkas administrasi yang telah selesai difasilitasi secara online
adalah sebanyak 2832 dokumen. Namun masih terdapat beberapa pihak yang melakukan
secara manual yakni sebanyak 1624 dokumen. Efisiensi dalam hal ini adalah seberapa
banyak usaha yang dilakukan dan bagaimana hasil atas usaha yang telah dilakukan (Cost and
Benefit). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efisiensi pada pelaksanaan kebijakan SPBE
melalui Applikasi SIOLA sudah cukup, namun masih terdapat beberapa pengurusan yang
masih manual. Maka perlu adanya pengoptimalan agar pelayanan dapat dilakukan secara
online sepenuhnya.
Kecukupan
Dalam hal ini yang dimaksud yaitu sejauh mana perolehan hasil yang ingin di capai
dalam memecahkan persoalan atau masalah. Beberapa pengunjung yang datang di Unit
Pelayanan Administrasi Kemendagri juga memberikan tanggapan mengenai pencapaian hasil
penerapan SPBE salah satunya melalui Applikasi SIOLA tersebut.
Tabel 2.
Rekapitulasi Pencapaian Hasil dalam Pelayanan SIOLA
Informan Pencapaian Hasil Pelayanan SIOLA
Bapak Agus Baik (Dapat mempermudah pengurusan Nota Dinas,
Perizinan dan Rekomendasi ASN ke mancanegara atau
luar negeri)
Ibu Rini Masih Kurang (Karena belum mengetahui secara betul
penggunaan Aplikasi tersebut)
Ibu Setyo
Rahayu
Belum Sepenuhnya (Masih ada beberapa yang belum
tersedia didalam SIOLA, contohnya layanan Penerbitan
SKT bagi Ormas)
Bapak Sugik Baik (Lebih cepat dan tidak memakan waktu lama)
Ibu Ninik Belum sepenuhnya (Memudahkan dalam layanan
konsultasi, namun masih perlu sosialisasi agar mengetahui
secara betul penggunaan applikasi SIOLA)
Sumber : Data diolah dari hasil wawancara tahun 2019
Pada tabel 2. Di ketahui bahwa pencapaian hasil pelayanan SIOLA belum sepenuhnya
berjalan dengan maksimal. Ada beberapa masalah yang dikeluhkan oleh pengguna yaitu
Agus W, Choiriyah E W, Hilmi I R : Evaluasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam
Pelayanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
259
kurangnya pemahaman penggunaan applikasi tersebut, dan terdapat beberapa layanan yang
masih belum terintegrasi dengan SIOLA.
Perataan
Apakah manfaat diadakannya kebijakan tersebut dapat merata kepada kelompok-
kelompok atau masyarakat luas. Berdasarkan Wawancara dengan narasumber yaitu Kabag
Unit Layanan Administrasi bahwa banyak Pemerintah Daerah yang sebagian belum
mengetahui adanya applikasi SIOLA tersebut sehingga berdampak masih banyaknya
pengurusan administrasi secara manual datang ke kantor Kemendagri. Beliau memberikan
pernyataan tersebut berdasarkan pernyataan dari para pengurus administrasi yang masih
menggunakan system manual. Maka,hal ini menunjukkan bahwa penerapan applikasi SIOLA
kurang tersosialisasikan dengan baik dan secara merata. Selain itu pengintegrasian atau
keterpaduan yang kurang antara pemerintah daerah dengan kemendagri.
Responsivitas
Yang dimaksudkan yaitu apakah hasil kebijakan Publik sudah memuaskan kebutuhan
kelompok terkait. Dalam pelaksanaan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
salah satunya yaitu Applikasi SIOLA yang digunakan oleh Kemendagri ini. Beberapa
Pengguna layanan pasti memberikan tanggapan terhadap responsivitas dari pihak pemberi
layanan yaitu bagian Unit Layanan Administrasi dalam memberikan pelayanan kepada
pengguna.
Tabel 3.
Rekapitulasi Responsivitas dalam Pelayanan SIOLA
Informan Pencapaian Hasil Pelayanan SIOLA
Bapak Agus Baik (Penerimaan layanan ditanggapi dengan cepat)
Ibu Rini Belum mengetahui (karena selalu mengurus secara
manual dan belum memakai SIOLA. Namun secara
layanan manual sudah cepat dalam melayani)
Ibu Setyo
Rahayu
Baik (Layanan yang diberikan cepat, dan mudah)
Bapak Sugik Baik (Layanan yang diberikan sesuai dengan SOP
Pelayanan yang ada.)
Ibu Ninik Baik (Respon yang diberikan sangat cepat dan
membantu)
Sumber : Data diolah dari hasil wawancara tahun 2019
Dari Tabel 3. Dapat disimpulkan bahwa responsivitas Unit Layanan Administrasi
dalam melaksanakan Kebijakan SPBE melalui Applikasi SIOLA dalam memberikan layanan
administrasi Sudah baik. Namun terdapat Sebagian orang yang belum mengetahui
PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH Volume 2 (3), Juli – September 2020
260
responsivitas pada layanan tersebut, dikarenakan belum pernah menggunakan applikasi
tersebut akibat pemahaman yang kurang dalam penggunaan applikasi SIOLA.
Didukung dengan adanya data survey ekternal pelayanan public yang terdapat dalam
Buku Saku Reformasi Birokrasi (KEMENDAGRI, 2019) yang menunjukkan bahwa mulai
dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Dimana Nilai Rujukan yang ditetapkan dalam komponen
penilaian survey ekternal pelayanan public yaitu 10. Capaian setiap tahunnya sedikit demi
sedikit meningkat, dapat dilihat dalam diagram dibawah ini.
Gambar 3.
Survei Eksternal Pelayanan Publik di Kementerian Dalam Negeri
(KEMENDAGRI, 2019)
Ketepatan
Dalam penerapan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, salah satunya
yakni applikasi SIOLA yang dilakukan oleh Kemendagri mendapatkan beberapa tanggapan
dari pengguna layanan ini. Apakah applikasi SIOLA sebagai wujud pelaksanaan kebijakan
SPBE tepat dalam menciptakan pelayanan public yang prima dan dapat mewujudkan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kemendagri.
Tabel 4.
Rekapitulasi Ketepatan Pelayanan SIOLA dalam Pelaksanaan Kebijakan SPBE
Informan Pencapaian Hasil Pelayanan SIOLA
Bapak Agus Tepat (Sangat membantu dan memudahkan)
Ibu Rini Belum Mengetahui (karena selalu mengurus
dengan manual saja)
Ibu Setyo
Rahayu
Tepat (Manginformasikan tata cara pengurusan
administrasi)
Bapak Sugik Tepat (Lebih Transparan, dan mudah dan tidak
berbelit)
Ibu Ninik Tepat (Lebih efektif dan efisien dalam
mengurus admninistrasi)
Sumber : Data diolah dari hasil wawancara tahun 2019
Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa ketepatan Kemendagri dalam melaksanakan
kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan
7,01 7,18,37 8,38 8,5
0
2
4
6
8
10
2015 2016 2017 2018 2019
Series 1
Agus W, Choiriyah E W, Hilmi I R : Evaluasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam
Pelayanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
261
pengguna layanan yang dapat memudahkan dalam mengurus administrasi. Namun masih
perlu diberikan catatan pada peningkatan usaha yang dilakukan agar dapat meningkatkan
pengetahuan kepada pihak-pihak yang menggunakan applikasi tersebut, dalam hal ini yaitu
Aparatur Pemerintah Daerah yang ingin mengurus admninistrasi di Kemendagri.
Taraf Kematangan Tata Keloala SPBE dan Kebijakan SPBE
Dalam penerapan Applikasi SIOLA terdapat beberapa layanan yang terintegrasi
didalam SIOLA, dimana masing-masing layanan terdapat unit pengolah layanan. Didalam
progress Layanan Administrasi Kemendagri, terdapat beberapa layanan administrasi yang
belum terintegrasi kedalam SIOLA. Salah satunya yaitu Layanan pada Ditjen Politik dan
Pemerintahan umum.
Gambar 4.
Rekapitulasi Fasilitasi Layanan Administrasi Bulan Januari s.d. Desember 2019.
Pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Kemendagri,2019)
Terdapat layanan yang berjalan manual. Aplikasi layanan Penerbitan SKT bagi
Organisasi Kemasyarakatan (SiORMAS) yang ada pada Direktorat Organisasi
Kemasyarakatan sampai bulan Desember 2019 masih pada tahap pengintegrasian dan
pengembangan dengan aplikasi SIOLA.
Terdapat pula pengukuran Taraf Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan
Kebijakan di dalam SPBE berdasarkan (Permenpan No.5 Tahun 2018).
Tabel 5.
Taraf Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE
Taraf (Level) Ciri – ciri
1 (Prakarsa) Alur pengelolaan di implementasikan setiap saat, tidak
terorganisir dengan tepat, tanpa montoring, dan hasil
tidak tergambarkan. belum ada putuasan atau
kebijakan internal atau masih dalam bentuk rancangan
PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH Volume 2 (3), Juli – September 2020
262
atau konsep.
2 (Terkelola) Alur pengelolaan di implementasikan berdasarkan
landasan manajerial yang telah terdefinisi dan
terdokumentasikan, di implementasikan berdasarkan
standardisasi setiap unit organisasi terkait. Putusan
atau Kebijakan organisasi yang telah disahkan, namun
sistemnya bersifat sektoral atau parsial.
3
(Terstandardisasi
Proses)
Alur pengelolaan di implementasikan secara
menyeluruh dengan standardisasi dari seluruh
komponen organisasi bersangkutan. Putusan atau
kebijakan organisasi telah mengelola standardisasi
system pengelolaan untuk seluruh komponen
organisasi yang terlibat, hanya saja belum mengelola
kesesuaian antar jalannya tata kelola.
4 – Integritas dan
Terukur
Alur pengelolaan di implementasikan, kinerja dapat
diukur secara kuantitatif sebab terintegrasi dengan tata
kelola lainya. Korelasi pada setiap komponen sistem
tata kelola dan mekanisme kinerja proses tata kelola
yang di ukur sudah di atur dalam kebijakan internal
organisasi
5 – Optimal Alur pengelolaan di implementasikan dengan cara
meningkatkan kualitas secara kontinu. Mekanisme
atau cara kerja evaluasi berkelanjutan dan manajemen
perubahan sudah di ataur dalam kebijakan internal
organisasi
Sumber : Buku Saku Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2019
Dari data yang menunjukkan bahwa adanya layanan yang masih belum terintegrasi
menjadi satu kedalam SIOLA, maka dapat dilihat pada tabel Kematangan dari Domain Tata
Kelola SPBE serta Kebijakan di dalam SPBE, yaitu menunjukkan bahwa penerapan SIOLA
sebagai wujud pelaksanaan kebijakan SPBE sudah dalam tataran Terstandarisasi Proses.
Dimana Alur pengelolaan dilakukan sepenuhnya berdasarkan stndar dari seluruh unit
organisasi yang terlibat. Kebijakan atau keputusan intra organisasi sudah mengakomodir
standar proses pengelolaan pada seluruh sub organisasi yang terlibat, namun tidak
mengakomodir kesesuaian antar sistem tata kelola. Hal ini tercermin pada penerapan SIOLA
yang masih terdapat layanan yang belum terintegrasi menjadi satu. Namun, sudah terdapat
standar proses tata kelola pada masing-masing unit kerja.
Agus W, Choiriyah E W, Hilmi I R : Evaluasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam
Pelayanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
263
III. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpullan
1. Dari hasil analisis dan intepretasi yang diterapkan pada hasil temuan data penelitian,
dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan
Berbasis Eletronik (SPBE) dalam penerapan applikasi SIOLA dengan memakai
indikator evaluasi William N. Dunn masih belum mencapai kriteria optimal. Narasi di
atas dapat diuraikan antara lain :
a) Efektifitas,
Hasil kebijakan pelaksanaan SPBE dalam applikasi SIOLA masih belum sepenuhnya
mencapai hasil yan optimal. Karena masih terdapat pengurusan administrasi secara
manual.
b) Efisiensi,
Dalam pelaksanaannya, kebijakan SPBE yang dilakukan oleh Kemendagri melalui
aplikasi SIOLA tersebut sudah cukup efisien. Antara upaya yang telah dilakukan dan
hasil (cost and benefit) yang didapatkan sudah menunjukkan angka yang cukup baik,
namun masih perlu pengoptimlan lebih lanjut.
c) Kecukupan,
Didapatkan bahwa pencapaian hasil pelayanan SIOLA belum sepenuhnya berjalan
dengan maksimal. Ada beberapa masalah yang dikeluhkan oleh pengguna yaitu
kurangnya pemahaman penggunaan applikasi tersebut, dan terdapat beberapa layanan
yang masih belum terintegrasi dengan SIOLA.
d) Perataan
Penerapan applikasi SIOLA kurang tersosialisasikan dengan baik dan secara merata
dan pengintegrasian / keterpaduan yang kurang antara pemerintah daerah dengan
kemendagri.
e) Responsivitas
Melaksanakan Kebijakan SPBE melalui Applikasi SIOLA dalam memberikan layanan
administrasi Sudah baik. Namun terdapat Sebagian orang yang belum mengetahui
tingkat responsivitas pada layanan tersebut, dikarenakan belum pernah menggunakan
applikasi tersebut akibat pemahaman yang kurang dalam penggunaan applikasi
SIOLA.
PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH Volume 2 (3), Juli – September 2020
264
f) Ketepatan
Ketepatan Kemendagri dalam melaksanakan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan yang dapat
memudahkan dalam mengurus administrasi.
2. Taraf Kematangan pada Tata Kelola SPBE dan Kebijakan SPBE di Kemendagri
melalui SIOLA dinilai pada tataran Terstandarisasi Proses. Terdapat catatan yaitu
masih adanya layanan yang belum terintegrasi dalam applikasi SIOLA.
Saran
Untuk menunjang peningkatan Kebijakan SPBE ini pegawai secara merata diberikan
pelatihan penggunaan teknologi yang berkaitan dengan pelayanan publik, mengembangkan
aplikasi SIOLA Kemendagri sesuai dengan ketentuan dan berbagai pelayanan yang tertera
pada Permenpan No 5 Tahun 2018. Serta sosialisasi kebijakan SPBE aplikasi SIOLA ke
seluruh pemerintahan daerah Indonesia yang menunjang peningkatan kualitas pelayanan
publik.
DAFTAR PUSTAKA
Alshomrani, S. (2012). A Comparative Study on United Nations E-Government Indicators
between Saudi Arabia and USA. Journal of Emerging Trends in Computing and …,
3(3), 411–420.
Andries, L. (2009). Tinjauan Fundamentalis Teknologi dan Inovasi Birokrasi dalam
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
Anwar, & Khairul, M. (2004). Anwar,Khoirul,dkk. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah (SIMDA). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Astuti, N. A. R. (2018). Kemendagri Luncurkan 15 Layanan Administrasi Berbasis Online.
Retrieved March 19, 2020, from Detik News website: https://news.detik.com/berita/d-
4347689/kemendagri-luncurkan-15-layanan-administrasi-berbasis-online
Biridlo Uchaimid, W. T. (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single
Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, 10(2), 51–57.
Edi, Fandi Rosi Sarwo. 2016. Teori Wawancara Psikodiagnostik. 1st ed. Yogyakarta:
Leuktika Nauvalitera.
Furuholt, B., & Wahid, F. (2008). E-government challenges and the role of political
leadership in Indonesia: The case of Sragen. Proceedings of the Annual Hawaii
International Conference on System Sciences, (February 2008).
https://doi.org/10.1109/HICSS.2008.134
Agus W, Choiriyah E W, Hilmi I R : Evaluasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam
Pelayanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
265
Hakim, M. L. Al. (2015). Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di
Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3(1), 1–11.
Handayani, P. W., & Kardia, N. P. (2012). Analisis Tingkat Pengembangan e-Government
pada Level Kementerian Indonesia Berdasarkan Framework Deloitte & Touche.
Journal of Information System, 6(2), 8–11.
Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government Upaya Meminimalisir
Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatan Public Service Oleh : Erick S. Holle.
Jurnal Sasi, 17(3), 21–30.
Irkhamiyati. 2017. “EVALUASI PERSIAPAN PERPUSTAKAAN STIKES ’AISYIYAH
YOGYAKARTA DALAM MEMBANGUN PERPUSTAKAAN DIGITAL.” Berkala
Ilmu Perpustakaan Dan Informasi 13(1):37–46.
KEMENDAGRI. (2018). Buku Saku Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri: Biro
Organisasi dan Tatalaksana. Jakarta.
Kerlinger, Freed N, and Lee Howard. 2000. Kerlinger, Fred N. & Howard B. Lee. 2000.
Foundations of Behavioral Research. 4 th Editi. Florida: Harcourt Inc.
Mania, Sitti. 2008. “Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan
Pengajaran.” Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 11(2)
Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Muslimin. (2008). Model Pengembangan E-Government. Teknologi Informasi Dan
Manajemen Informatika, 6(3).
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
, Media Hukum § (2018).
PERMENPAN NO 5 TAHUN 2018. , (2018).
Rahaju,T. (2016). Evaluasi Program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) Di
SDN Tembok Dukuh Surabaya.
Sari, M. P. (2015). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Penajam Paser
Utara. EJournal Administrasi Negara, 3(2), 549–563.
Setiawan, D. (2017). Pengantar Kebijakan Publik (1st ed.). Malang: Intelegensia Media.
Ula, M. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011
tentang Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove di Kelurahan
Wonorejo Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 4(3), 1–8.
Wahab,S.A. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (1st ed.).Malang: UMM Press.
Wahab,S.A.(2011). Evaluasi Kritis Reorientasi Evaluasi Kebijakan Publik dan Kebijakan
Sosial.Malang: Universitas Brawijaya Press.