The European Union and Indonesia

May 2006

European Union Development Cooperation in Indonesia

2005

Table of Contents

FOREWORD/ Kata Pengantar

1. THE EUROPEAN UNION AT A GLANCE/ Sekilas tentang Uni Eropa

2. EUROPEAN UNION COOPERATION ACTIVITIES IN INDONESIA/ Kegiatan Kerjasama Uni Eropa di Indonesia

3. RESPONSE TO TSUNAMI AFTERMATH: COOPERATION IN FAVOUR OF PEACE AND DEVELOPMENT/ Tanggapan terhadap Bencana Tsunami: Kerjasama demi Perdamaian dan Pembangunan

4. EUROPEAN UNION MEMBER STATES AND EUROPEAN COMMISSION COOPERATION IN INDONESIA/ Kerjasama Negara-negara Anggota Uni Eropa dan Komisi Eropa di Indonesia

AUSTRIA BELGIUM/ Belgia CZECH REPUBLIC/ Republik Ceko DENMARK EUROPEAN COMMISSION/ Komisi Eropa FINLAND/ Finlandia FRANCE/ Perancis GERMANY/ Jerman GREECE/ Yunani HUNGARY/ Hongaria ITALY/ Italia NETHERLANDS/ Belanda POLAND/ Polandia PORTUGAL SLOVAK REPUBLIC/ Republik Slovakia SPAIN/ Spanyol SWEDEN/ Swedia UNITED KINGDOM/ Britania Raya

Annex 1: TABLES OF EU AID BY SECTOR (grants)/ Tabel tentang Bantuan UE berdasarkan Sektor (hibah)Annex 2: TABLES OF EU AID BY SECTOR (loans)/ Tabel tentang Bantuan UE berdasarkan Sektor (pinjaman)Annex 3: TABLES OF EU AID IN ACEH/ Tabel tentang Bantuan UE di Aceh

FOREWORD This is the second report on European Union (EU) cooperation activities in Indonesia, also called the Blue Book. The objective of the Blue Book is to provide an overview, as well as specific details of EU (Member States and the European Commission) official development assistance (ODA) to Indonesia. It gives also general and updated information about the EU institutional system and EU overall development policies. This second edition covers the year 2005 for the narrative part, while the figures relate to 2004 (since some statistics for 2005 are not available yet at the date of the publication). 2005 has been an important year for development on the EU agenda globally. Indeed, in order to meet the challenges of the Millennium Development Goals, the EU has committed itself to take new initiatives for more aid, delivered faster and more effectively. To do more, the EU Member States agreed in May to increase their ODA significantly, with a new intermediate target of 0.56% of Gross National Income (GNI) in 2010 and an ultimate target of 0.7% of GNI in 2015.With this it will deliver on a generation–old target. Concretely, the decision of the EU will translate into an additional € 20 billion annually for aid by 2010. By 2015, EU aid will reach € 90 billion per year. Already now the EU is the biggest aid donor with 55% of all global ODA. To do better and faster, the EU agreed in December to a Development Policy Statement called the “European Consensus”. It formulates, for the first time in the EU’s history, common strategic objectives for development policy shared by the whole EU. The agreement also provides a strategic framework to increase coordination and harmonisation between Member States. The EU has also adopted measures to further untie its external aid. More than two thirds of European Commission aid delivered through geographical or thematic instruments is now to a large extent untied. The remaining part of aid will be untied to developing countries and to all donors as and when they untie their own aid as well. Furthermore, as far as Aid for Trade is concerned, the WTO conference in Hong Kong at the end of the year adopted a development package, an achievement that was made possible by the determined pressure placed by EU on other developed countries. The EU itself has announced further substantial commitments to providing Trade Related Assistance (TRA) to developing countries: it committed to provide € 1 billion a year from 2010 – meaning that total EU Trade Related Assistance will rise to € 2 billion from 2010. Finally, the EU has also gone further in its existing commitment to eliminate its export subsidies in agriculture, marking a genuine advance for the development goals of the Doha Round. Concerning EU cooperation with Indonesia, we will remember 2005 chiefly as a challenge to deliver rapid and effective assistance to Aceh and Nias in the aftermath of the Tsunami tragedy. The EU response was swift and significant to support emergency relief, the reconstruction and the peace process. Encouraging progress has been achieved on all these fronts and the EU takes pride to have contributed to these positive developments. A lot remains to be done and the EU will maintain its support to these efforts over the coming years.

KATA PENGANTAR Laporan ini merupakan edisi kedua dari laporan kegiatan kerjasama Uni Eropa di Indonesia, yang disebut juga Buku Biru. Tujuan dari Buku Biru ini adalah untuk memberikan gambaran dan sekaligus juga rincian tentang bantuan pembangunan resmi (ODA) Uni Eropa (Negara-negara Anggotanya dan Komisi Eropa) untuk Indonesia. Laporan ini juga memberikan informasi umum maupun terkini tentang sistem kelembagaan dan kebijakan-kebijakan pembangunan secara keseluruhan dari Uni Eropa. Edisi kedua ini mencakup kegiatan tahun 2005 untuk bagian naratifnya, sedangkan angka-angka yang ditampilkan berkaitan dengan kegiatan tahun 2004 (karena beberapa angka statistik untuk tahun 2005 belum tersedia pada saat laporan ini diterbitkan). Tahun 2005 merupakan tahun yang penting bagi pembangunan dalam agenda Uni Eropa secara umum. Guna menghadapi tantangan Tujuan Pembangunan Milenium, Uni Eropa telah sepakat untuk mengambil langkah-langkah baru guna meningkatkan jumlah bantuannya, serta menyalurkannya secara lebih cepat dan efektif. Sehubungan dengan peningkatan jumlah bantuan luar negeri, negara-negara Anggota Uni Eropa telah sepakat pada bulan Mei untuk meningkatkan ODA mereka secara nyata, dengan mencanangkan target sebesar 0,56% dari Pendapatan Kotor Nasional (GNI) pada tahun 2010 dan dengan sasaran target akhir sebesar 0,7% dari GNI pada tahun 2015. Dengan demikian, Uni Eropa akan memenuhi target satu generasi. Secara konkrit, keputusan Uni Eropa tersebut akan meningkatkan jumlah bantuan sebesar € 20 milyar setiap tahunnya sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2015, bantuan Uni Eropa akan mencapai € 90 milyar per tahun. Saat ini Uni Eropa merupakan donor terbesar dengan jumlah bantuan sebesar 55% dari seluruh bantuan ODA. Berkaitan dengan sasaran untuk melakukan dengan lebih baik dan lebih cepat, Uni Eropa telah sepakat pada bulan Desember untuk menyetujui Kesepakatan Kebijakan Pembangunan yang disebut “Kosensus Eropa”. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Uni Eropa, konsensus ini menjabarkan strategi tujuan bersama kebijakan pembangunan seluruh anggota Uni Eropa. Kesepakatan ini juga memberikan kerangka strategis untuk meningkatkan koordinasi dan harmonisasi antar Negara-negara Anggota Uni Eropa. Uni Eropa juga telah mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan persyaratan-persyaratan atas bantuan luar negerinya. Lebih dari sepertiga bantuan Komisi Eropa yang disalurkan berdasarkan letak geografis dan tema bantuan, saat ini telah melaksanakan bantuan tanpa syarat. Selebihnya, bantuan tanpa syarat in juga akan diberikan kepada Negara-negara sedang berkembang dan kepada semua donor sebagaimana dan ketika mereka juga melepaskan persyaratan atas bantuan luar negerinya. Selain itu, berkaitan dengan Bantuan untuk Perdagangan, konferensi WTO di Hong Kong pada akhir tahun 2005 telah menyetujui adanya bantuan pembangunan, sebuah prestasi yang dapat dicapai berkat tekanan yang dilakukan oleh UE terhadap Negara-negara berkembang. Uni Eropa sendiri telah mengumumkan komitmen yang penting dalam pemberian bantuan yang berkaitan dengan perdagangan (Trade Related Assistance / TRA) kepada Negara-negara yang sedang berkembang: Uni Eropa telah sepakat untuk memberikan € 1 milyar per tahun sejak 2010 – yang artinya seluruh TRA Uni Eropa akan meningkat menjadi € 2 milyar sejak tahun 2010. Yang terakhir, Uni Eropa juga telah bertindak lebih jauh lagi dengan komitmennya saat ini untuk menghilangkan subsidi ekspor di bidang pertanian, yang menandai kemajuan yang berarti untuk mencapai tujuan pembangunan di Putaran Doha. Sehubungan dengan kerja sama Uni Eropa di Indonesia, kami akan mengenang tahun 2005 terutama dengan tantangan untuk menyalurkan bantuan secara cepat dan efektif

ke Aceh dan Nias setelah bencana Tsunami. Tanggapan Uni Eropa dilakukan dengan cepat dan bermakna guna mendukung bantuan darurat, proses rekonstruksi dan perdamaian. Kemajuan yang berarti telah dicapai di semua bidang ini dan Uni Eropa turut bangga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang positif ini. Masih banyak hal-hal yang harus dilakukan dan Uni Eropa akan tetap memberikan dukungannya untuk kegiatan-kegiatan tersebut di tahun-tahun yang akan datang.

Chapter 1 THE EUROPEAN UNION AT A GLANCE The European Union (EU) is currently made up of 25 countries, committed to working together for peace and prosperity. They form the largest voluntary and peaceful bloc in the world: 470 million European citizens facing together the challenges of our time. The process of European integration was launched on 9 May 1950 when France officially proposed to create “the first concrete foundation of a European federation”. Six countries (Belgium, Germany, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands) joined at the very beginning. In 1951 the six countries signed the Treaty of Paris establishing the European Coal and Steel Community (ECSC) and, in 1957, the “Treaties of Rome” establishing the European Economic Community (EEC) and the European Atomic Energy Community (EURATOM). Today, the EU has 25 Member States, after five waves of accessions (1973: Denmark, Ireland and the United Kingdom; 1981: Greece; 1986: Spain and Portugal; 1995: Austria, Finland and Sweden; May 2004: Estonia, Lithuania, Latvia, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Cyprus and Malta). The EU will have 27 Member States when Bulgaria and Romania join in 2007. Two candidate countries – Croatia and Turkey – are also beginning negotiations for EU membership. The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) is also an official candidate, but the date for starting negotiations has yet to be announced. The EU was conceived in search of a model of European integration that would prevent war amongst its members from ever happening again. War between EU countries is now most unlikely after more than 50 years of building unity. The EU is rather involved in keeping peace and stability in neighbouring countries and in other parts of the world. The EU is the biggest donor of financial assistance to troubled places in the world. The EU is based on the rule of law and democracy. Its Member States delegate sovereignty to common institutions representing the interests of the EU so that decisions on questions of importance to Europe as a whole can be made at European level. All decisions and procedures are derived from the basic treaties ratified by the Member States. The project of an “EU Constitutional Treaty”, launched in June 2004 has been put on hold, following its rejection by voters in some Member States. Europe is a continent with many different traditions and languages, but also with shared values. The main aim of the EU is to create ever-closer cooperation among the European peoples, where decisions are taken as close to citizens as possible. The EU is run by five institutions, each playing a specific role: § European Parliament § Council of the EU § European Commission § Court of Justice § Court of Auditors.

A number of agencies and bodies complete the system. Among them are: § Economic and Social Committee § Committee of the Regions § European Central Bank § European Investment Bank.

European Parliament: Voice of the people The European Parliament is elected every five years by the people of Europe to represent their interests. The present parliament, elected in June 2004, has 732 members from all 25 EU Member States. Nearly one third of them (222) are women. The main job of Parliament is to pass European laws. It shares this responsibility with the Council of the EU, and the proposals for new laws come from the European Commission. Parliament and Council also share joint responsibility for approving the EU’s €100 billion annual budget. Parliament has the power to dismiss the European Commission. Members of the European Parliament (MEPs) do not sit in national blocks, but in seven Europe-wide political groups. The largest of these are the centre-right European People’s Party (Christian Democrats), followed by the Socialists, the Liberals and the Greens. Between them, MEPs represent all views on European integration, from the strongly pro-federalist to the openly Eurosceptic. The main meetings of the Parliament are held in Strasbourg, others in Brussels. Like all other EU institutions, it works in all 20 official EU languages. The Parliament elects the European Ombudsman, who investigates citizens’ complaints about maladministration by the EU institutions.

Council of the EU: Voice of the Member States The Council of the EU – formerly known as the Council of Ministers – shares with Parliament the responsibility for passing laws and taking policy decisions. It also bears the main responsibility for what the EU does in the field of the common foreign and security policy and for EU action on some justice and freedom issues. The Council consists of ministers from the national governments of all the EU Member States. Meetings are attended by whichever ministers are responsible for the items to be discussed: foreign ministers, ministers of the economy and finance, ministers for agriculture and so on, as appropriate. Each Member States has a number of votes in the Council broadly reflecting the size of their population, but weighted in favour of smaller Member States. Most decisions are taken by majority vote, although sensitive issues in areas like taxation, asylum and immigration, or foreign and security policy, require unanimity. Up to four times a year the presidents and/or prime ministers of the Member States meet as the European Council. These ‘summit’ meetings set overall EU policy.

Court of Auditors: Value for taxpayer’s money The Court of Auditors checks that the EU’s funds, which come from the taxpayers, are spent legally, economically and for the intended purpose. The Court is based in Luxembourg and has the right to audit any organisation, body or company which handles EU funds.

Court of Justice: Upholding the law The job of the Court of Justice is to make sure that EU law is interpreted and applied in the same way in all EU Member States, thereby ensuring that the law is equal for everyone. It ensures, for example, that national courts do not give different rulings on the same issue. The Court also makes sure that EU Member States and Institutions do what the law requires them to do. The Court is located in Luxembourg and has one judge from each Member States.

European Commission: Promoting the common interest The European Commission represents and upholds the interests of Europe as a whole. It is independent of national governments. It drafts proposals for new European laws, which it presents to the European Parliament and the Council of the EU. It manages the day-to-day business of implementing EU policies and spending EU funds. The Commission also keeps an eye out to see that everyone abides by the European treaties and laws. It can act against rule-breakers, taking them to the Court of Justice if necessary. The Commission consists of 25 women and men — one from each EU Member State. They are assisted by about 24 000 civil servants, most of whom work in Brussels. The President of the Commission is chosen by EU governments and endorsed by the European Parliament. The other commissioners are nominated by their national governments in consultation with the in-coming President, and must be approved by the Parliament. They do not represent the governments of their home countries. Instead, each of them has responsibility for a particular EU policy area. The President and members of the Commission are appointed for a period of five years, coinciding with the period for which the European Parliament is elected.

Committee of the Regions: The local perspective The Committee of the Regions is consulted on upcoming EU decisions with a direct impact at the local or regional level in fields such as transport, health, employment or education. Its 317 members are often leaders of regional governments or mayors of cities.

Economic and Social Committee: Voice of civil society The 317 members of the Economic and Social Committee represent a wide range of interests: from employers to trade unionists, from consumers to ecologists. The Committee is an advisory body which must give its opinion on proposed EU decisions about employment, social spending, vocational training, etc.

European Central Bank: A stable currency Based in Frankfurt, the European Central Bank is responsible for managing the euro – for example, by setting interest rates. Its prime concern is ensuring price stability so that the European economy is not damaged by inflation. The Bank takes it decisions independently of governments and other bodies.

European Investment Bank: Lending a helping hand The European Investment Bank lends money for projects of European interest, particularly in the less well-off regions. It finances infrastructure projects such as rail and road links, airports or environmental schemes. It provides credit for investments by small businesses. The Luxembourg-based bank also lends to candidate states and developing countries. Because it is owned by EU governments, the bank can raise capital and provide credits at favourable rates.

Bab 1 SEKILAS UNI EROPA Uni Eropa terdiri dari 25 negara yang memiliki komitmen untuk bekerjasama mencapai perdamaian dan kemakmuran. Uni Eropa merupakan blok sukarela dan damai terbesar di dunia: dengan 470 juta warga Eropa yang menghadapi secara bersama-sama tantangan-tantangan zaman ini. Proses integrasi Eropa dimulai pada tanggal 9 Mei 1950 ketika Perancis secara resmi mengusulkan pembentukan "landasan konkrit pertama federasi Eropa". Enam negara yaitu Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luksemburg dan Belanda merupakan negara-negara yang bergabung pertama kali. Pada tahun 1951 enam negara tersebut menandatangani Traktat Paris yang mendirikan Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (MEE) dan Masyarakat Energi Atom Eropa (EURATOM). Saat ini, Uni Eropa memiliki 25 Negara Anggota, setelah lima gelombang penggabungan (1973: Denmark, Irlandia dan Kerajaan Inggris Raya; 1981: Yunani; 1986: Spanyol dan Portugal; 1995: Austria, Finlandia dan Swedia; May 2004: Estonia, Lithuania, Latvia, Polandia, Republik Ceko, Slowakia, Hongaria, Slovenia, Siprus dan Malta). Negara anggota Uni Eropa akan menjadi 27 ketika Bulgaria dan Rumania bergabung pada tahun 2007. Dua negara kandidat – Kroasia dan Turki – telah mulai melakukan negosiasi untuk menjadi anggota Uni Eropa. Negara Bekas Republik Yugoslavia yaitu Macedonia (FYROM) juga merupakan kandidat resmi, tetapi tanggal mulainya perundingan belum diumumkan. Uni Eropa dibentuk atas upaya pencarian suatu model penyatuan Eropa yang dapat mencegah terjadinya kembali perang di antara para anggotanya. Perang di antara negara-negara Uni Eropa sekarang tampaknya merupakan hal yang mustahil setelah lebih dari 50 tahun membangun persatuan. Uni Eropa lebih terlibat dalam pemeliharan perdamaian dan stabilitas di negara-negara tetangga dan bagian dunia lainnya. Uni Eropa merupakan donor bantuan keuangan terbesar di dunia untuk negara-negara yang mengalami masalah. Uni Eropa merupakan lembaga yang berpijak pada supremasi hukum dan demokrasi. Negara-negara yang menjadi anggotanya mendelegasikan sebagian dari kedaulatan mereka kepada lembaga-lembaga bersama yang mewakili kepentingan Uni Eropa sehingga keputusan demokratis untuk permasalahan Eropa dapat diambil pada tingkat Eropa. Semua keputusan dan prosedur yang dihasilkan mengacu pada traktat-traktat dasar Uni Eropa yang telah diratifikasi oleh seluruh Negara Anggota. Proyek “Konstitusi Eropa” yang diluncurkan pada bulan Juni 2004 sementara waktu ditunda menyusuk adanya penolakan oleh para memilih di beberapa Negara Anggota. Eropa merupakan sebuah benua dengan tradisi dan bahasa yang beranekaragam, namun dengan nilai yang diyakini bersama. Tujuan utama dari Uni Eropa adalah untuk menciptakan kerjasama yang makin erat diantara rakyat Eropa dimana keputusan-keputusan yang diambil diusahakan untuk sedekat mungkin mewakili aspirasi rakyatnya.

Uni Eropa dikelola oleh lima institusi yang masing-masing melaksanakan peran spesifik yaitu: § Parlemen Eropa § Dewan Uni Eropa § Komisi Eropa § Mahkamah Eropa § Badan Pemeriksa Keuangan Eropa Terdapat pula beberapa badan lain yang mana menyempurnakan sistem yang ada. Diantaranya adalah: § Komite Ekonomi dan Sosial § Komite Regional § Bank Sentral Eropa § Bank Investasi Eropa. Parlemen Eropa: Suara rakyat Anggota Parlemen Eropa dipilih sekali lima tahun oleh masyarakat Eropa untuk mewakili kepentingan mereka. Parlemen Eropa saat ini, yang dipilih pada bulan Juni 2004, memiliki 732 anggota dari seluruh 25 negara Uni Eropa. Hampir sepertiga (222) dari anggota tersebut adalah wanita. Tugas utama Parlemen Eropa adalah mengeluarkan undang-undang Eropa. Tanggung jawab ini dipegang bersama Dewan Uni Eropa, dan usulan undang-undang baru datang dari Komisi Eropa. Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa secara bersama-sama bertanggungjawab menyetujui anggaran tahunan Uni Eropa sebesar €100 milyar. Parlemen Eropa memiliki kekuasaan untuk membubarkan Komisi Eropa. Anggota-anggota Parlemen Europa (MEPs) tidak duduk di blok-blok nasional tetapi di tujuh kelompok politik Eropa. Yang terbesar adalah Partai Rakyat Eropa tengah-kanan (Kristen Demokrat), diikuti oleh Sosialis, Liberal dan kelompok Hijau. MEPs ini mewakili semua pandangan tentang integrasi Eropa, dari yang sangat pro-federalis sampai dengan yang terbuka menentang Eropa bersatu. Rapat-rapat utama Parlemen Eropa diadakan di Strasbourg, yang lainnya di Brussel. Seperti semua lembaga Uni Eropa lainnya, Parlemen Eropa menggunakan 20 bahasa resmi Uni Eropa. Parlemen Eropa memilih seorang Ombudsman Eropa, yang tugasnya melakukan penyelidikan atas pengaduan warga tentang kesalahan administrasi oleh lembaga-lembaga Uni Eropa.

Dewan Uni Eropa: Suara Negara-negara Anggota Dewan Uni Eropa – sebelumnya dikenal sebagai Dewan Menteri - bersama-sama dengan Parlemen Eropa bertanggungjawab mengeluarkan undang-undang dan mengambil keputusan tentang kebijakan. Dewan juga memiliki tanggung jawab utama atas apa yang dilakukan Uni Eropa dalam hal kebjiakan luar negeri dan keamanan bersama, dan atas tindakan Uni Eropa dalam beberapa masalah peradilan dan kebebasan. Dewan Uni Eropa terdiri dari para menteri dari pemerintah nasional seluruh Negara Anggota Uni Eropa. Rapat Dewan Uni Eropa dihadiri oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab atas hal-hal yang dibicarakan; menteri luar negeri, menteri ekonomi dan keuangan, menteri pertanian dan sebagainya, sebagaimana yang sesuai. Tiap-tiap negara memiliki jumlah suara di Dewan Eropa yang secara luas mencerminkan jumlah penduduk mereka, tetapi bobotnya tetap menguntungkan untuk negara-negara yang lebih kecil. Sebagian besar keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas, walaupun masalah-masalah peka dalam bidang-bidang seperti perpajakan, suaka dan imigrasi atau kebijakan luar negeri dan keamanan membutuhkan suara mutlak. Presiden dan/atau perdana menteri Negera-negara Anggota bertemu sebagai Dewan Eropa sampai empat kali setahun. Pertemuan-pertemuan tingkat tinggi tersebut menetapkan kebijakan Uni Eropa secara keseluruhan. Komisi Eropa: Meningkatkan kepentingan bersama Komisi Eropa mewakili dan memajukan kepentingan Eropa secara keseluruhan. Komisi Eropa bersifat independen dari pemerintah-pemerintah nasional. Komisi Eropa membuat usulan undang-undang Eropa baru, yang diajukannya ke Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Komisi Eropa menjalankan kerja harian dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan Uni Eropa dan pemanfaatan dana Uni Eropa. Komisi Eropa juga bekerja memastikan bahwa traktat dan undang-undang Eropa dipatuhi. Lembaga ini dapat mengambil tindakan terhadap pelanggar aturan dan membawanya ke Pengadilan apabila diperlukan. Komisi Eropa terdiri dari 25 anggota pria dan wanita — satu dari masing-masing Negara Anggota Uni Eropa. Mereka dibantu oleh kira-kira 24.000 pegawai, yang sebagian besar bekerja di Brussel. Presiden Komisi Eropa dipilih oleh pemerintah Negara Anggota Uni Eropa dan mendapat pengesahan oleh Parlemen Eropa. Anggota Komisi Eropa lainnya dicalonkan oleh pemerintah nasional mereka setelah berkonsultasi dengan Presiden Komisi Eropa, dan harus disahkan oleh Parlemen eropa. Mereka tidak mewakili pemerintah negara mereka. Namun mereka bertanggungjawab atas bidang kebijakan Uni Eropa tertentu. Presiden dan anggota Komisi Eropa ditunjuk untuk jangka waktu lima tahun, bertepatan dengan waktu pemilihan Parlemen Eropa.

Mahkamah Eropa: Menegakkan undang-undang Tugas Mahkamah Eropa adalah memastikan bahwa undang-undang Uni Eropa ditafsirkan dan diterapkan secara sama di seluruh Negara Anggota Uni Eropa, sehingga menjamin undang-undang tersebut sama untuk semua pihak. Mahkamah Eropa memastikan, misalnya, bahwa pengadilan-pengadilan nasional tidak mengeluarkan keputusan-keputusan yang berbeda atas masalah yang sama. Mahkamah Eropa juga memastikan bahwa Negara Anggota dan lembaga-lembaga Uni Eropa melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang. Mahkamah Eropa berkedudukan di Luksemburg dan memiliki satu hakim untuk setiap Negara Anggota. Badan Pemeriksa Keuangan Eropa: Memberi nilai atas dana pembayar pajak Badan Pemeriksa Keuangan Eropa bertugas memastikan penggunaan dana Uni Eropa, yang berasal dari pembayar pajak, digunakan secara sah, ekonomis dan sesuai tujuan. Badan Pemeriksa Keuangan Eropa berkedudukan di Luksemburg dan berhak memeriksa setiap organisasi, badan atau perusahaan yang menangani dana Uni Eropa. Komite Ekonomi dan Sosial: Suara masyarakat madani Ke 317 anggota Komite Ekonomi dan Sosial mewakili berbagai kepentingan: mulai dari pengusaha sampai anggota serikat perdagangan, dari konsumen sampai ahli ekologi. Komite tersebut merupakan badan penasihat yang memberikan pendapatnya tentang usulan keputusan Uni Eropa tentang pekerjaan, biaya sosial, pelatihan kejuruan, dll. Komite Regional: Persepektif daerah Komite Regional diajak berkonsultasi tentang keputusan-keputusan Uni Eropa yang akan dikeluarkan yang memiliki dampak langsung terhadap tingkat daerah dan wilayah dalam bidang-bidang seperti perhubungan, kesehatan, pekerjaan atau pendidikan. Ke 317 anggotanya sering merupakan kepala-kepala pemerintah daerah atau walikota. Bank Sentral Eropa: Mata uang yang stabil Berkedudukan di Frankfurt, Bank Sentral Eropa bertanggungjawab mengelola mata uang euro – misalnya menetapkan suku bunga. Fokus utamanya adalah memastikan stabilitas harga sehingga perekonomian Eropa tidak terganggu oleh inflasi. Bank Sentral Eropa mengambil keputusan secara independen dari pemerintah-pemerintah dan badan-badan lainnya.

Bank Investasi Eropa: Mengulurkan bantuan Bank Investasi Eropa meminjamkam dana untuk proyek-proyek yang memiliki nilai penting bagi Eropa, khususnya di daerah-daerah yang kurang makmur. Bank Investasi Eropa mendanai proyek-proyek infrastruktur seperti jalur kereta api dan jalan, bandara atau program lingkungan. Badan tersebut memberikan kredit untuk investasi oleh usaha-usaha skala kecil. Bank Investasi Eropa yang berkedukan di Luksemburg ini juga meminjamkan dana ke negara-negara kandidat Uni Eropa dan negera-negara sedang berkembang. Karena dimiliki oleh pemerintah-pemerintah Negara Anggota Uni Eropa, Bank Investasi Eropa dapat menambah modal dan menyediakan kredit dengan suku bunga yang menarik.

Chapter 2 EUROPEAN UNION COOPERATION ACTIVITIES IN INDONESIA Organisation of Development Assistance Developing countries have the prime responsibility for their own development. But developed countries have a responsibility too. The European Union (EU), both at Member State and European level, is committed to meeting its responsibilities. Working together, the EU is an important force for positive change. The EU provides over half of the world’s aid and has committed to increase this assistance, together with its quality and effectiveness. The EU is also the most important economic and trade partner for developing countries, offering specific trading benefits to developing countries, mainly to the Least Developed Countries (LDCs) among them. Development cooperation is a shared competency between the European Commission (EC) and the Member States1. EC policy in the sphere of development cooperation is complementary to the policies pursued by EU Member States. Based on the principle of shared-competency, the EU Official Development Assistance (ODA) is either channelled through or managed by the EC and its Delegations or directly by each Member State and related Embassy. The EC Development Assistance portfolio includes grant programmes only, whereas the Member States portfolio comprises both grants and soft loans. Depending on the objectives, aid can target either Government Agencies, or civil society.

In most cases, EU Member States Development Cooperation policy is part of their foreign policy and is therefore managed by their Ministries of Foreign Affairs and Embassies. In a few cases however, such as for Germany, Sweden, and the United Kingdom (UK), development cooperation is entirely managed by special agencies: Department for International Development (DFID) for UK, Sweden International Development Agency (SIDA) for Sweden, Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) for

1 Article 181A of the Treaty Establishing the European Community

EU Member States with own bilateral Development assistance policy, channelling 76% of EU grants or 86 % of EU ODA

EU Member States without specific bilateral Development assistance policy

Recipient country - Indonesia

European Commission, channelling 24% of EU grants or 14% of EU ODA

Germany, with various implementing agencies such as Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) and Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). The EC Delegations are local arms of the EC, and are responsible for the management of cooperation activities of the EU in non-EU countries. The EC Delegation shares with the EU Presidency a leading role in the overall coordination of development actions with the Member States. Global Policies and Priorities As stated in the EC Treaty, the EU policy for development cooperation2 fosters: § Sustainable economic and social development of developing countries; § Smooth and gradual integration of developing countries into the world economy; § Campaign against poverty in developing countries. The EU’s development policy contributes to the general objective of developing and consolidating democracy and the rule of law, and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms. Development cooperation is a multidimensional process covering broad-based equitable growth, capacity and institution building, private sector development, social services, environment, good governance and human rights. Already in July 2005, the EC adopted a new development policy strategy paper called the “The European Consensus”. This strategy, approved by the European Council in December 2005 provides the EU, Member States and the EC with a common framework for development cooperation. The strategy formulates a European vision of values, objectives, and principles for development. This strategy answers to new challenges to European development cooperation such as the enlargement of the EU and the need to do more to combat poverty effectively and achieve the United Nations (UN) Millennium Development Goals (MDGs). It also answers to a new background for development where issues like migration and international terrorism have become more important. The key ideas of the European Consensus on development policy include: firstly, to reduce poverty and to better target aid while integrating good governance and respect for human rights in a long-term development policy owned by developing countries themselves. Secondly, to better coordinate development policy with other EU external policies and to extend European development aid to more countries. The third and most important aspect is the agreement to establish a common strategic framework for development cooperation binding together Member States and the EC alike. This European Consensus sets development as a key element of the EU’s external action along with the common foreign and security policy and trade policy. It also establishes links between development policy and other related policy areas such as migration, environment and employment. It recognises that the EU’s relations with its developing partners require and ad-hoc ‘policy mix’ of aid, trade and other policies tailored to the needs of each partnership. Global Level of Development Cooperation In the run-up to the UN Millennium Review Summit in September 2005, the EU took historic new commitments to accelerate progress to achieve the MDGs, building on the earlier Barcelona Commitments taken prior to the Monterey Conference on Financing for Development in 2002. These decisions were essential to trigger commitments by others; they were widely acclaimed by our developing country partners, particularly because the

2 Article 177 of the Treaty Establishing the European Community

results of the Summit itself remained below EU ambitions, notably as regards the financing for development segment. Subsequently, the UN General Assembly agreed on a follow-up conference to take place between 2008 and 2009 to review further progress on the Monterey consensus. The EU provides 55% of the world’s ODA and two-thirds of grant aid, amounting € 34.3 billion in 2004.This makes the EU the biggest aid donor in the world, accounting for 55% development assistance, 20% of which is managed by the EC. The EU is also the main trade partner of poorest countries: 40% of EU imports come from developing countries. The EU is the main importer of developing countries’ agricultural products, more than the US, Japan and Canada together. The new commitments will further reinforce the EU’s position as the world’s biggest aid donor and constituted fundamental elements of the ‘European Consensus Development’. They comprise new targets for ODA. Through progressive ODA increases the EU will collectively provide 0.56% of its GNI by 2010, as an intermediate step to achieving the UN target of 0.7% by 2015. Concretely, the decision of the EU will translate into an additional of € 20 billion annually for aid by 2010. By 2015, EU aid will reach € 90 billion per year. In addition, increased Trade-Related Assistance (TRA) was confirmed at the December 2005 WTO conference in Hong Kong. EU committed to provide € 1 billion a year from 2010 – meaning that the total EU TRA will rise to € 2 billion from 2010. Finally, the EU has also gone further in its existing commitment to eliminate its export subsidies in agriculture, marking a genuine advance for the development goals of the Doha Round. Aid Effectiveness In the run-up to the UN Summit of September 2005, the donor community committed, at the High Level Forum in Paris in March 2005, to radically change its practices and thereby improve the impact of its activities and help realise the qualitative jump needed to achieve the MDGs. As a result, the EU (Member States and EC, including 10 new Member States as emerging donors) signed up to ambitious objectives, both as individual donors and as a collective group. Determined to move the international agenda forward and to assume its share of the effort, the EU gave increased aid effectiveness a central role in its own development strategy, and concretely committed itself to deliver better coordinated and more effective aid. It includes more predictable aid mechanisms, notably budget support, mitigation of exogenous shocks, aid untying and reform of the international financial institutions. This set of decisions presents an exhaustive list of detailed and concrete measures to be developed and implemented by 2010. Based on lessons learnt from the field, good practices and expectations, ownership, alignment and management by results of the Paris Declaration. These commitments now need to be translated into concrete actions, and the EU has to focus on their implementation on the spot while facing the reality of country specificities. In December 2005, the EC adopted new regulations that open access to all EC external assistance. More than two thirds of EC aid delivered through geographical or thematic instruments is now to a large extent untied. The remaining part of aid will be untied to developing countries and to all donors as and when they untie their own aid. All EU Member States have agreed to further extend the scope of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)/ Development Assistance Committee (DAC) recommendation on aid untying to the LDCs and called for full untying of food aid and food aid transport. In this regard the EC regrets that progress is still obstructed by negative commercial approaches sponsored by other donors.

Aiming at increasing aid effectiveness through donor coordination, together with Member States missions, the EC Delegation participates in the semi-annual meetings of the Consultative Group on Indonesia (CGI), and its various sector groups (forestry, education, poverty reduction, investment climate and decentralisation), where effective dialogue and discussion between donors, government and civil society on Indonesia's development take place. They are members of the monthly "Donor Roundtable", where the main players come together to enhance alignment and information exchange. Objectives, Priorities and Level of Development Cooperation with Indonesia Background Relations between the EU and Indonesia are now more than three decades old and have been influenced by the EU’s partnership with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). As a founding member of ASEAN, Indonesia was involved in the ASEAN-EU dialogue launched at the first ministerial meeting between the two sides in 1978 and was also a signatory of the EC-ASEAN cooperation agreement of 1980, which covers trade, economic cooperation and development as a basis for institutionalised dialogue. The EU attaches a great importance3 to the promotion of human rights, support for the process of democratisation, good governance, environmental protection, trade liberalisation and strengthening the cultural dimension, by means of an increasing dialogue on political, economic and social issues conducted in mutual interest. The far reaching changes are taking place in Indonesia at the end of the 1990s with the transition from authoritarian rule to democracy led to a deepened relationship between the EU and Indonesia. In February 2000, the bilateral political and economic dialogue was reinvigorated when the EC launched a formal policy communication entitled “Developing closer relations between Indonesia and the EU”. Dialogue at Ministerial level is undertaken in meetings between the EU ‘troika’ and Indonesia’s ‘troika” Foreign Minister, at least once a year, but generally more often. The EU ‘troika’ comprises the ‘troika” sitting Presidency of the Council of the EU, the EU Member State assuming the future Presidency and the EC. Further importance has been given to the South East Asian region through the launching of the 2003 EC Communication on a "New Partnership with South East Asia", which sets out a comprehensive strategy for future EU relations with the region. The “initiative” recognises that the countries of Europe and Southeast Asia, notably the newly democratic Indonesia, share many common features, values and political and economic interests. This includes deep respect for cultural, religious and linguistic diversity and a commitment to regional integration. The strategic priorities identified in the Communication include (1) Supporting regional stability and the fight against terrorism, (2) Human Rights, democratic principles and good governance, (3) Mainstreaming Justice and Home Affairs issues, (4) New dynamism into regional trade and investment relations, (5) Development of less prosperous countries, and finally (6) Intensifying dialogue and cooperation in specific policy areas, such as economic and trade issues, justice and home affairs matters, science and technology, higher education and culture, transport, energy, environment, and information society. Economically, Southeast Asia, with Indonesia at its core, is set to become one of the most dynamic growth areas in the world economy. The EU is keen to become an ever closer partner in this process, on the basis of mutual benefit. The EU provides assistance to Indonesia through an array of programs in diverse fields.

3 The Council Regulation (EEC) 443/92, 25 February 1992 (ALA Regulation) applies to Indonesia

The overall development cooperation activities implemented by the EU (EC and Member States) in Indonesia during the recent years have been focusing on the MDGs: poverty alleviation, health and education being key priorities. As the context in which development takes place is valued as a key condition for development success, another important part of the aid goes also on support to good governance, sustainable management of natural resources and economic reform. Together, the production infrastructure sector and the good governance sector represent another 40% of the overall ODA directed to Indonesia. Future Directions of the Development Cooperation with Indonesia In 2005, the EU and Indonesia initiated negotiations for a new Bilateral Framework Agreement on Partnership and Cooperation. This agreement aims at establishing a relationship based upon a modern policy agenda, with an appropriate institutional framework and enabling a policy dialogue on a wider range of issues, including political issues such as human rights and counter-terrorism. The future direction of the development cooperation will depend very much on this Partnership Agreement which is hoped to be signed during 2006. However, there is a global consensus at the EU level to continue focus on programmes supporting poverty alleviation. To reach this goal, and in line with the Government of Indonesia Medium Term Development plan, the Member States and the EC will continue supporting the education sector and the economic sector, while constantly mainstreaming good governance at all levels. Projects and Programmes in 2004 In 2004, the EU (EC and Member States) committed € 1,873,076,000 to cooperation activities with Indonesia, 58% delivered in the form of grants and 42% in the form of soft loans. 14% of the overall amount is channelled through the EC Delegation whereas 86% is managed by the EU Member States’ embassies. The table below shows how EU Development assistance is distributed and what form it takes. Grants remain major form of EU assistance, and focus mainly on three key sectors: social infrastructure, production infrastructure and good governance, while loans are mainly used to finance the production sector, supporting the Government of Indonesia’s policy for economic recovery. Commitments in 2004 in thousand euro

Sectors Grants Loans Total Grants Loans

Social infrastructure 423,300 75,593 498,893 85% 15%

Production infrastructure 213,663 702,010 915,672 23% 77%

Governance 222,831 0 222,831 100% 0%

Cross cutting issues 23,681 10,000 33,681 70% 30%

Debt relief 48,560 0 48,560 100% 0%

Emergency 22,788 0 22,788 100% 0%

Support to NGOs 6,858 0 6,858 100% 0%

Other 123,793 0 123,793 100% 0%

TOTAL 1,085,473 787,603 1,873,076 58% 42%

EU Grants by sector (in thousand euro)

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Total  C ommitments  423 ,300    213 ,663    222 ,831    23 ,681    48 ,560    22 ,788    6 ,858    123 ,793  

D isbursement  up  to  31/12/04  202 ,270    106 ,254    101,913    16 ,250    -­‐        10 ,734    5,739    74 ,050  

D isbursements  2004  25,334    22 ,603    143 ,978    1,806    -­‐        4 ,738    3 ,354    17,695  

S ocial  Infrastructure

Production  Infrastructure

Governance C ross  C utting  Issues

Debt  R elief Emerg ency S upport  to  NGOs

Others

The chart above show the level of commitments taken by the EU (EC and Member States), the level of disbursement as per 31 December 2004 and the effective disbursements made in 2004. The figures reflect the willingness to concentrate all efforts on achievement of MDGs. Social infrastructure sector include education, health and water and sanitation. The programmes financed are targeting the poorest so as to contribute to poverty alleviation. Within the production infrastructure sector, the EU finances projects in transport and telecommunication, trade and investment, agriculture, fishery and forestry, and energy. The general objective of the programmes is to strengthen the capacity of both government and civil society so as to develop the Gross Domestic Product (GDP) and allow Medium and Long Term development. The governance sector is focusing on strengthening the rule of law. It includes anti-corruption programmes, institutional strengthening of key agencies at the policy level to rationalise the decision process, strengthening the judiciary sector for improved law enforcement mechanisms. The emergency aid presented here does not include the massive support deployed following the Tsunami that hit Aceh in December 2004, as this is presented in another chapter. It includes mainly assistance to refugees in conflict or post-conflict areas plus assistance given following natural catastrophes in other parts of the archipelago. Aid taking the form of soft-loans is delivered through few Member States, and reflect the priority of the Government of Indonesia. 90% of the loans are directed to economic development, where high financial and economic internal rate of return is expected. Two third of the loans contracted supports the development of transport and telecommunication infrastructure.

EU Member States Loans by sector (in thousand euro)

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Total Commitments 75,593 702,010 10,000

Disbursement up to 31/12/04 56,303 297,693 -

Disbursements 2004 6,561 82,941 -

Social Infrastructure Production Infrastructure Cross Cutting Issues

Further details on EU grants and loans are provided in the tables and charts in the following pages.

TOTAL EU GRANTS COMMITMENTS AND DISBURSEMENTS IN 2004 (*)

Sector Total EU Commitments Total EU Cumulative

Disbursements Total EU Disbursements

2004

€ (thousand) % €

(thousand) % € (thousand) %

01 - Education 157,814 14.54% 126,896 24.03% 10,918 9.39%

02 - Health 141,860 13.07% 36,519 6.92% 10,201 8.78%

03 - Water and Sanitation 113,165 10.43% 28,029 5.31% 4,215 3.63%

04 - Governance 221,131 20.37% 106,231 20.12% 40,039 34.45%

05 - Transport and Storage 1,070 0.10% 329 0.06% 491 0.42%

06 - Communications 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

07 - Banking / Financial Services 10,892 1.00% 5,156 0.98% 1,265 1.09%

08 - Business and Private Sector 30,938 2.85% 18,955 3.59% 5,193 4.47%

09 - Energy 8,776 0.81% 1,219 0.23% 367 0.32%

10 - Agriculture, Forestry, Fishing 143,807 13.25% 79,346 15.03% 13,588 11.69%

11 - Construction 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

12 - Trade and Tourism 18,180 1.67% 3,340 0.63% 1,700 1.46%

13 - Environment Protection 20,073 1.85% 14,735 2.79% 1,442 1.24%

14 - Gender 203 0.02% 203 0.04% 55 0.05%

15 - Commodity Aid 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

16 - Budget Support 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

17 - Food Aid 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

18 - Debt Relief 48,560 4.47% 0 0.00% 0 0.00%

19 - Emergency Assistance 22,788 2.10% 14,319 2.71% 4,738 4.08%

20 - Support to NGOs 6,858 0.63% 4,167 0.79% 3,354 2.89%

21 - Others 139,359 12.84% 88,577 16.78% 18,664 16.06%

TOTAL 1,085,473 100.00% 528,021 100.00% 116,231 100.00%

(*): Does not include post tsunami reconstruction assistance

TOTAL EU LOAN COMMITMENTS AND DISBURSEMENTS IN 2004 (*)

Sector Total EU Commitments Total EU Cumulative

Disbursements Total EU Disbursements

2004

€ (thousand) % €

(thousand) % € (thousand) %

01 - Education 12,271 1.56% 12,271 3.47% 79 0.09%

02 - Health 36,520 4.64% 17,230 4.87% 6,482 7.24%

03 - Water and Sanitation 26,802 3.40% 26,802 7.57% 0 0.00%

05 - Transport and Storage 465,510 59.10% 293,903 83.02% 80,674 90.14%

06 - Communications 15,000 1.90% 3,790 1.07% 2,267 2.53%

08 - Business and Private Sector 221,500 28.12% 0 0.00% 0 0.00%

13 - Environment Protection 10,000 1.27% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL 787,603 100.00% 353,996 100.00% 89,502 100.00%

(*): Does not include post tsunami reconstruction assistance

Chart 1: Distribution of EU Grants ODA by sector

13 - Environment Protection2%

12 - Trade and Tourism2%

10 - Agriculture, Forestry, Fishing13%

18 - Debt Relief4%

19 - Emergency Assistance2%

09 - Energy1%

08 - Business and Private Sector3%

07 - Banking / Financial Services1%

04 - Governance20%

03 - Water and Sanitation10%

02 - Health13%

01 - Education15%

20 - Support to NGOs1%

21 - Others13%

Chart 2: Distribution of EU Loans ODA by sector

13 - Environment Protection1%

08  -­‐  B us iness  and  Private  S ector28%

06  -­‐  C ommunications2% 05 - Transport and Storage

59%

03 - Water and Sanitation3%

02 - Health5%

01 - Education2%

Bab 2 KEGIATAN KERJASAMA UNI EROPA DI INDONESIA Penyelenggaraan bantuan pembangunan Negara-negara berkembang memiliki tanggung jawab utama atas perkembangan mereka sendiri. Namun demikian, negara-negara maju juga memiliki tanggung jawab. Uni Eropa, baik Negara Anggota maupun bersama pada tingkat Eropa, memiliki komitmen untuk memenuhi tanggung jawabnya. Melalui usaha bersama, Uni Eropa menjadi kekuatan penting untuk tercapainya perubahan yang positif. Uni Eropa memenuhi lebih dari setengah bantuan dunia dan telah berjanji untuk meningkatkan bantuan ini, bersama dengan kualitas dan keefektifannya. Uni Eropa juga merupakan mitra ekonomi dan dagang yang paling penting bagi negara-negara berkembang, dengan menawarkan keuntungan dagang tertentu kepada mereka, terutama kepada negara-negara tertinggal. Kerjasama pembangunan merupakan wewenang bersama antara Komisi Eropa dan Negara-negara Anggota 1 . Kebijakan Komisi Eropa dalam lingkup kerjasama pembangunan bersifat saling melengkapi dengan kebijakan yang diterhadap kebijakan yang diikuti oleh Negara-negara Anggota. Berdasarkan prinsip wewenang bersama, Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) Uni Eropa disalurkan melalui atau dikelola oleh Komisi Eropa dan Delegasi-delegasinya atau secara langsung oleh setiap Negara Anggota dan Kedutaan Besar terkait. Portofolio Bantuan Pembangunan Komisi Eropa mencakup program-program hibah saja, sementara portofolio Negara-negara Anggota mencakup hibah dan pinjaman lunak. Bergantung pada tujuannya, batuan dapat meletakkan target pada badan-badan Pemerintah atau masyarakat madani.

Dalam sebagian besar kasus, kebijakan Kerjasama Pembangunan Negara-negara Anggota merupakan bagian dari kebijakan luar negeri mereka dan dengan demikian dikelola oleh Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar mereka. Namun demikian, dalam beberapa hal seperti untuk Jerman, Swedia dan Inggris, kerjasama pembangunan sepenuhnya dikelola oleh badan-badan khusus: Departemen Pembangunan Internasional

1 Pasal 181A dari Traktat yang menciptakan Masyarakat Eropa

Negara-negara Anggota dengan kebijakan bantuan Pembangunan bilateral yang mereka miliki, menyalurkan 76% bantuan UE atau 86 % ODA UE

Negara-negara Anggota UE yang tidak memiliki kebijakan bantuan Pembangunan bilateral tertentu

Negara Penerima - Indonesia

Komisi Eropa, menyalurkan 24% bantuan UE atau 14% ODA UE

(DFID) untuk Inggris, Badan Pembangunan Internasional Swedia (SIDA) untuk Swedia, Departemen Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi untuk Jerman, dengan berbagai badan pelaksana seperti Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) dan Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). Delegasi-delegasi Komisi Eropa merupakan tangan-tangan lokal dari Komisi Eropa, dan bertanggung jawab atas manajemen kegiatan-kegiatan Kerjasama Masyarakat Eropa (Uni Eropa) di Negara-negara Dunia Ketiga. Delegasi berbagi peranan utama dengan jabatan presiden Uni Eropa dalam keseluruhan koordinasi tindakan-tindakan pembangunan bersama dengan Negara-negara Anggota. Kebijakan dan Prioritas Global Sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Komunitas Eropa, kebijakan Uni Eropa untuk kerjasama pembangunan 2 meliputi: § Pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang secara berkelanjutan; § Integrasi negara-negara berkembang ke dalam perekonomian dunia secara lancar

dan bertahap; § Kampanye pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang. Kebijakan pembangunan Uni Eropa memberikan kontribusi kepada tujuan umum untuk mengembangkan dan mengonsolidasikan demokrasi dan supremasi hukum, serta meningkatkan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar. Kerjasama pembangunan merupakan proses multidimensional yang meliputi pertumbuhan secara meluas yang merata, pengembangan kapasitas dan kelembagaan, pembangunan sektor swasta, layanan sosial, lingkungan hidup, pengelolaan yang baik dan hak-hak asasi manusia. Pada bulan Juli 2005, Komisi Eropa merumuskan strategi baru kebijakan pembangunan yang disebut dengan “Konsensus Eropa”. Strategi yang disetujui oleh Dewan Uni Eropa pada bulan Desember 2005 ini memberikan Uni Eropa, negara-negara Anggota Uni Eropa dan Komisi Eropa sebuah kerangka bersama dalam kerja sama pembangunan. Strategi tersebut merumuskan visi negara-negara Eropa terhadap nilai-nilai, sasaran dan prinsip-prinsip pembangunan. Strategi ini merupakan jawaban atas tantangan baru dalam kerjasama pembangunan negara-negara Eropa seperti perluasan Uni Eropa dan pentingnya meningkatkan kegiatan untuk pengentasan kemiskinan secara efektif dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) PBB. Strategi ini juga sesuai dengan latar belakang pembangunan yang baru dimana isu-isu seperti migrasi dan terorisme internasional menjadi isu-isu yang semakin penting. Inti dari Konsensus Eropa dalam kebijakan pembangunan antara lain: yang pertama adalah untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki sasaran bantuan dengan mengintegrasikan tata pemerintahan yang baik dan menghormati hak asasi manusia yang tertuang dalam kebijakan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan oleh negara-negara berkembang sendiri. Yang kedua, untuk meningkatkan koordinasi kebijakan pembangunan dengan kebijakan eksternal Uni Eropa lainnya serta guna meluaskan bantuan pembangunan dari negara-negara Eropa kepada negara-negara lainnya. Yang ketiga dan merupakan aspek yang terpenting adalah adanya kesepakatan untuk merumuskan kerangka strategis bersama untuk kerja sama pembangunan yang mengikat bersama negara-negara anggota Uni Eropa dan Komisi Eropa. Konsensus Eropa ini menetapkan bahwa pembangunan merupakan elemen kunci dalam kegiatan eksternal Uni Eropa yang sesuai dengan kebijakan keamanan dan luar negeri

2 Pasal 177 dari Traktat yang menciptakan Masyarakat Eropa

serta perdagangan bersama. Konsensus in juga menetapkan kaitan antara kebijakan pembangunan dengan kebijakan terkait lainnya seperti migrasi, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan. Konsensus ini mengakui bahwa hubungan Uni Eropa dengan negara-negara berkembang membutuhkan ‘kebijakan campuran’ ad-hoc antara bantuan, perdagangan dan kebijakan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam setiap kemitraaan. Kerjasama Pembangunan tingkat Global Pada Konferensi Puncak Tinjauan Milenium PBB pada bulan September 2005, Uni Eropa menetapkan komitmen baru dalam sejarah untuk meningkatkan kemajuan guna mencapai MDG, yang dibuat berdasarkan atas Komitmen Barcelona yang terdahulu sebelum Konferensi Monterey tentang Pendanaan untuk Pembangunan pada tahun 2002. Keputusan-keputusan ini merupakan hal yang penting dalam mencetuskan komitmen-komitmen negara-negara lainnya; sebagaimana diakui secara umum oleh mitra kami dari negara-negara berkembang, khususnya karena hasil dari Konferensi Puncak in yang masih berada di bawah ambisi Uni Eropa, terutama yang berkaitan dengan pendanaan untuk pembangunan. Setelah itu, Kongres Umum PBB sepakat untuk mengadakan konferensi lanjutan antara tahun 2008-2009 guna meninjau kemajuan terhadap Konsensus Monterey. Uni Eropa memberikan kontribusi sebesar 55% dari bantuan pembangunan resmi dan dua per tiga dari bantuan hibah dunia, sejumlah € 34,3 miliar pada tahun 2004. Hal ini menjadikan Uni Eropa sebagai salah satu donor bantuan yang terbesar di dunia, dengan 55% bantuan pembangunan dunia, yang mana 20% diantaranya dikelola oleh Komisi Eropa. Uni Eropa juga merupakan mitra dagang yang utama bagi negara-negara termiskin: 40% impor UE berasal dari negara-negara berkembang. Uni Eropa merupakan importir utama dari produk pertanian yang berasal dari negara-negara berkembang, lebih besar dari gabungan antara AS, Jepang dan Kanada. Komitmen baru ini akan terus diperkuat dengan posisi Uni Eropa sebagai pemberi bantuan terbesar di dunia dan merupakan elemen dasar dari ‘Pembangunan Konsensus Eropa’. Hal tersebut terdiri dari: Target baru ODA (Bantuan pembangunan resmi). Melalui peningkatan ODA secara progresif, Uni Eropa akan memberikan secara kolektif 0.56% dari Pendapatan Kotor Nasionalnya (GNI) pada tahun 2010, sebagai langkah menengah guna mencapai target PBB sebesar 0,7% pada tahun 2015. Secara konkritnya, keputusan Uni Eropa ini akan diwujudkan dengan tambahan bantuan sebesar € 20 milyar per tahun pada tahun 2010. Pada tahun 2015, bantuan Uni Eropa akan mencapai € 90 milyar per tahunnya. Selain itu, peningkatan Bantuan yang berkaitan dengan perdagangan (Trade Related Assistance/ TRA) telah ditetapkan pada konferensi WTO pada bulan Desember 2005 di Hong Kong. Uni Eropa telah sepakat untuk memberikan € 1 milyar per tahun mulai tahun 2010 – yang artinya jumlah total TRA Uni Eropa akan meningkat menjadi € 2 milyar mulai tahun 2010. Pada akhirnya, Uni Eropa telah melaksanakan komitmennya saat ini guna membatasi subsidi ekspor di bidang pertanian, sebagai pertanda kemajuan yang sungguh-sungguh guna mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Putaran Doha. Efektifitas Bantuan Pada Konferensi Puncak PBB bulan September 2005, masyarakat donor sepakat, pada Forum Tingkat Tinggi di Paris bulan Maret 2005, untuk merubah secara drastis hal-hal yang telah biasannya dilakukan dan untuk meningkatkan dampak dari kegiatan-kegiatannya serta membantu realisasi peningkatan kualitatif yang dibutuhkan guna mencapai MDG. Sebagai hasilnya, Uni Eropa (Negara-negara Anggota Uni Eropa dan Komisi Eropa, termasuk 10 negara anggota baru UE sebagai negara-negara donor yang

baru) menandatangani sasaran yang ambisius, baik sebagai donor individu maupun kelompok kolektif. Kesepakatan untuk mendukung agenda internasional dan untuk memikul tanggung jawab dalam usahanya, Uni Eropa memberikan perhatian utama pada peningkatan efektifitas bantuan dalam strategi pembangunannya dan secara konkrit menyepakati untuk menyalurkan bantuan yang lebih terkoordinasi dan lebih efektif. Hal ini termasuk juga mekanisme bantuan yang lebih terencana, terutama dukungan anggaran, mengurangi tekanan-tekanan eksternal, bantuan tanpa syarat dan reformasi di bidang lembaga keuangan internasional. Kumpulan dari keputusan-keputusan tersebut menghasilkan daftar yang cukup panjang dan tindakan-tindakan konkrit untuk dikembangkan dan dilaksanakan pada tahun 2010. Berdasarkan pengalaman di lapangan, kegiatan yang berhasil dan harapan-harapan, rasa kepemilikan, kesejajaran dan manajemen berdasarkan hasil dari Deklarasi Paris, komitmen-komitmen tersebut kini harus direalisasikan dalam kegiatan konkrit, dan Uni Eropa harus memfokuskan pelaksanaannya di lapangan sekaligus menghadapi kenyataan yang khusus di setiap negara. Pada bulan Desember 2005, Komisi Eropa meyepakati peraturan-peraturan baru yang membuka akses untuk semua bantuan Komisi Eropa. Lebih dari dua-pertiga bantuan Komisi Eropa yang disalurkan melalui instrumen geografis dan tema kini diberikan dalam bentuk bantuan tanpa syarat. Bantuan lainnya akan diberikan dalam bentuk tanpa syarat ke negara-negara berkembang dan semua donor sebagaimana dan ketika mereka melepaskan persyaratan bantuan-bantuannya juga. Semua negara-negara anggota Uni Eropa telah menyetujui untuk terus memperluas cakupan rekomendasi OECD/DAC tentang bantuan tanpa syarat kepada negara-negara berkembang dan menyerukan pentingnya bantuan tanpa syarat untuk bantuan pangan dan transport bantuan pangan. Dalam hal ini, Komisi Eropa menyesalkan bahwa kemajuan di bidang ini masih terbentur pada pendekatan-pendakatan komersial yang negatif yang didukung oleh donor-donor lainnya. Dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas bantuan melalui koordinasi antar donor, bersama dengan perwakilan negara-negara Anggota Uni Eropa, Delegasi Komisi Eropa turut serta dalam rapat-rapat enam bulanan Kelompok Konsultatif untuk Indonesia (CGI) dan berbagai kelompok sektornya (kehutanan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, iklim investasi dan desentralisasi), dimana dialog dan diskusi yang efektif berlangsung antara donor, pemerintah dan masyarakat madani tentang pembangunan Indonesia. Mereka merupakan anggota “Rapat Meja Bundar Donor” bulanan, tempat para pemain utama berkumpul untuk mempererat hubungan dan meningkatkan pertukaran informasi. Tujuan, prioritas dan tingkat kerjasama pembangunan dengan Indonesia Latar Belakang Hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia sekarang ini sudah lebih dari tiga dekade dan mengacu pada kemitraan Uni Eropa dengan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia terlibat di dalam dialog ASEAN-Uni Eropa yang berawal pada saat pertemuan tingkat menteri yang pertama pada tahun 1978. Indonesia juga merupakan penandatangan perjanjian kerjasama Masyarakat Eropa-ASEAN tahun 1980, yang mencakup perdagangan, kerjasama ekonomi dan pembangunan sebagai basis dialog institusional. Uni Eropa menjunjung tinggi3 kemajuan hak-hak asasi manusia, dukungan terhadap proses demokratisasi, tata pemerintahan yang baik, perlindungan lingkungan, liberalisasi

3 Peraturan Dewan (EEC) 443/92, 25 Februari 1992 (Peraturan ALA) berlaku terhadap Indonesia

dagang dan pengukuhan dimensi budaya, melalui peningkatan dialog tentang permasalahan politik, ekonomi dan sosial yang diselenggarakan sebagai suatu kepentingan bersama. Perubahan-perubahan besar di Indonesia pada akhir 1990an, yaitu dengan adanya transisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi, mendorong lebih eratnya hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia. Pada bulan Februari 2000, dialog bilateral politik dan ekonomi diperbaharui pada saat Komisi Eropa meluncurkan dokumen kebijakan resminya berjudul “Membangun hubungan yang lebih erat antara Indonesia dan Uni Eropa”. Dialog pada tingkat Menteri diadakan melalui pertemuan antara “troika” Uni Eropa dengan Menteri Luar Negeri Indonesia dan menteri Indonesia lainnya, sekurang-kurangnya sekali setahun, namun pada pelaksanaannya lebih sering daripada itu. “Troika” Uni Eropa terdiri dari Kepresidenan Dewan Uni Eropa yang sedang berjalan, Kepresidenan mendatang dan Komisi Eropa. Pentingnya Asia Tenggara semakin ditekankan dengan diluncurkannya satu lagi dokumen kebijakan Komisi Eropa pada tahun 2003 yang mana mengusulkan pembaharuan hubungan Uni Eropa dengan ASEAN – serta dengan masing-masing negara di Asia Tenggara. ”Prakarsa” ini mengakui bahwa Negara-negara di Eropa dan Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang baru menerapkan demokratisasi, memiliki banyak kesamaan ciri dan nilai, serta kesamaan kepentingan politik dan ekonomi. Ini mencakup juga sikap memberi penghargaan yang tinggi terhadap keanekaragaman budaya, agama dan bahasa, serta komitmen terhadap integrasi regional. Prioritas strategis teridentifikasi dalam dokumen tersebut meliputi (1) dukungan terhadap stabilitas regional dan perang melawan terorisme, (2) hak-hak Asasi Manusia, prinsip-prinsip demokratis dan tata pemerintahan yang baik, (3) pengarusutamaan permasalahan peradilan dan dalam negeri, (4) dinamisme baru ke arah hubungan dagang dan investasi regional, (5) pembangunan negara-negara kurang makmur, serta (6) intensifikasi dialog dan kerjasama dalam wilayah-wilayah kebijakan tertentu, seperti permasalahan ekonomi dan dagang, masalah peradilan dan dalam negeri, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan tinggi dan budaya, transportasi, energi, lingkungan hidup, dan masyarakat informasi. Secara ekonomi, Asia Tenggara, dengan Indonesia terletak pada pusatnya, akan menjadi salah satu wilayah pertumbuhan yang paling dinamis dalam perekonomian dunia. Uni Eropa berharap menjadi mitra terdekatnya dalam proses ini, atas dasar keuntungan bersama. Uni Eropa menyediakan bantuan kepada Indonesia melalui serangkaian program dalam berbagai bidang. Keseluruhan kegiatan kerjasama pembangunan yang dilaksanakan oleh UE (Komisi Eropa dan Negara-negara Anggota) di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini telah terfokus pada Tujuan-tujuan Pembangunan Milenia (MDGs): Pengentasan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama. Berhubung konteks dimana pembangunan berlangsung dinilai sebagai syarat utama untuk keberhasilan pembangunan, bagian penting lain dari bantuan disalurkan untuk mendukung tata pemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan reformasi ekonomi. Bersamaan dengan hal tersebut, sektor Prasarana Produksi dan sektor Tata Pemerintahan yang Baik mewakili 40% lagi dari keseluruhan ODA yang ditujukan kepada Indonesia. Arah kerjasama pembangunan dengan Indonesia di masa mendatang Pada tahun 2005, Uni Eropa dan Indonesia memprakarsai negosiasi untuk suatu Kesepakatan Kerjasama dan Kemitraan Bilateral baru. Kesepakatan ini bertujuan untuk

menciptakan hubungan berdasarkan agenda kebijakan modern, dengan kerangka kerja kelembagaan yang tepat, dan memfasilitasi dialog kebijakan tentang permasalahan dengan lingkup yang lebih luas, termasuk permasalahan politik seperti hak-hak asasi manusia dan perang melawan terorisme. Arah kerjasama pembangunan di masa mendatang akan sangat bergantung pada Kesepakatan Kemitraan ini yang diharapkan ditandatangani pada tahun 2006. Namun demikian, terdapat kesepakatan menyeluruh di tingkat Uni Eropa untuk melanjutkan fokus pada program-program yang mendukung pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan ini, dan sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Indonesia, Negara-negara Anggota dan Komisi Eropa akan terus mendukung sektor Pendidikan dan sektor Ekonomi, sementara tetap mengutamakan tata pemerintahan yang baik di semua tingkat. Proyek-proyek dan program-program tahun 2004 Pada tahun 2004, Uni Eropa (Komisi Eropa dan Negara-negara Anggota Uni Eropa) memberikan € 1.873.076.000 untuk kegiatan-kegiatan kerjasama dengan Indonesia, 58% diserahkan dalam bentuk hibah dan 42% diserahkan dalam bentuk pinjaman lunak. 14% dari jumlah keseluruhan disalurkan melalui Delegasi Komisi Eropa, sementara 86% dari jumlah keseluruhan dikelola oleh Kedutaan Besar Negara-negara Anggota Uni Eropa. Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana bantuan pembangunan Uni Eropa didistribusikan dan bentuknya. Bentuk bantuan Uni Eropa paling besar masih berupa hibah, dan terfokus pada tiga sektor utama: prasarana sosial, prasarana produksi dan tata pemerintahan yang baik, sementara pinjaman terutama digunakan untuk membiayai sektor produksi, mendukung kebijakan pemerintah Indonesia untuk pemulihan ekonomi.

Komitmen tahun 2004 dalam ribu euro

Sektor Hibah Pinjaman Total Hibah Pinjaman

Prasarana sosial 423.300 75.593 498.893 85% 15%

Prasarana produksi 213.663 702.010 915.672 23% 77%

Tata pemerintahan 222.831 0 222.831 100% 0%

Permasalahan lintas sektoral 23.681 10.000 33.681 70% 30%

Pengurangan hutang 48.560 0 48.560 100% 0%

Bantuan darurat 22.788 0 22.788 100% 0%

Dukungan terhadap LSM 6.858 0 6.858 100% 0%

Lain-lain 123.793 0 123.793 100% 0%

TOTAL 1.085.473 787.603 1.873.076 58% 42%

Hibah Uni Eropa berdasarkan sektor (dalam ribuan)

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Komitmen  Total  423 ,300    213 ,663    222 ,831    23 ,681    48 ,560    22 ,788    6 ,858    123 ,793  

Pencairan  hing g a  31/12/04  202 ,270    106 ,254    101,913    16 ,250    -­‐        10 ,734    5,739    74 ,050  

Pencairan  2004  25,334    22 ,603    143 ,978    1,806    -­‐        4 ,738    3 ,354    17,695  

Prasarana  S os ial

Prasarana  Produks i

T ata  Pemerintahan

Masalah  Lintas  S ektor

Pengurang an  Hutang

Darurat Dukung an  LSM Lainnya

Tabel di atas menunjukkan tingkat komitmen Uni Eropa (Komisi Eropa dan Negara-negara Anggota Uni Eropa), tingkat pencairan dana per 31 Desember 2004 dan pencairan efektif yang dilakukan pada tahun 2004. Angka-angka tersebut mencerminkan keinginan untuk mengkonsentrasikan seluruh upaya untuk pencapaian MDG. Sektor prasarana sosial mencakup Pendidikan, Kesehatan, Air Bersih dan Sanitasi. Sasaran dari program-program yang didanai tersebut adalah masyarakat yang paling miskin sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Di dalam sektor prasarana produksi, Uni Eropa mendanai proyek-proyek dalam bidang-bidang Perhubungan dan Telekomunikasi, Perdagangan dan Investasi, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Energi. Tujuan umum dari program-program tersebut adalah untuk memperkuat kapasitas Pemerintah dan masyarakat madani sehingga dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan memungkinkan pembangunan jangka menengah dan panjang. Sektor Tata Pemerintahan yang baik terfokus pada penguatan supremasi hukum. Hal ini mencakup program-program anti korupsi, penguatan kelembagaan badan-badan utama di tingkat kebijakan untuk merasionalisasikan proses pembuatan keputusan, penguatan sektor peradilan untuk meningkatkan mekanisme penegakan hukum. Sektor Darurat yang disajikan di sini tidak mencakup bantuan besar-besaran yang diberikan setelah bencana Tsunami yang menimpa Aceh pada bulan Desember 2004, karena hal tersebut disajikan di bab lain. Bagian ini terutama mencakup bantuan untuk pengungsi di wilayah-wilayah konflik dan pasca konflik serta bantuan yang diberikan setelah bencana-bencana alam di bagian lain nusantara. Bantuan dalam bentuk pinjaman lunak diberikan oleh beberapa Negara Anggota, dan mencerminkan prioritas Pemerintah Indonesia. 90% dari pinjaman tersebut ditujukan untuk pembangunan ekonomi, dengan harapan mendapatkan Tingkat Pengembalian Keuangan dan Ekonomi yang tinggi. Dua pertiga dari pinjaman tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan prasarana perhubungan dan telekomunikasi.

Pinjaman Negara Anggota Uni Eropa berdasarkan sektor (dalam ribuan euro)

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Komitmen Total 75,593 702,010 10,000

Pencairan hingga 31/12/04 56,303 297,693 -

Pencairan 2004 6,561 82,941 -

Prasarana Sosial Prasarana Produksi Masalah Lintas Sektor

Rincian lebih lanjut tentang hibah dan pinjaman Uni Eropa disajikan dalam bagan yang terdapat di halaman-halaman berikut.

TOTAL HIBAH UNI EROPA PADA TAHUN 2004 (*)

Sektor

Total Komitmen

Total Pencairan Kumulatif Total Pencairan 2004

€ (ribu) % €

(ribu) €

(ribu) % € (ribu)

01 – Pendidikan 157.814 14,54% 126.896 24,03% 10.918 9,39%

02 - Kesehatan 141.860 13,07% 36.519 6,92% 10.201 8,78%

03 – Penyediaan Air dan Sanitasi 113.165 10,43% 28.029 5,31% 4.215 3,63%

04 – Tata Pemerintahan 221.131 20,37% 106.231 20,12% 40.039 34,45%

05 – Transportasi dan Pergudangan 1.070 0,10% 329 0,06% 491 0,42%

06 - Komunikasi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

07 – Perbankan/ Jasa Keuangan 10.892 1,00% 5.156 0,98% 1.265 1,09%

08 – Bisnis dan Sektor Swasta 30.938 2,85% 18.955 3,59% 5.193 4,47%

09 - Energi 8.776 0,81% 1.219 0,23% 367 0,32%

10 – Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

143.807 13,25% 79.346 15,03% 13.588 11,69%

11 - Konstruksi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

12 – Perdagangan dan Pariwisata 18.180 1,67% 3.340 0,63% 1.700 1,46%

13 – Perlindungan Lingkungan 20.073 1,85% 14.735 2,79% 1.442 1,24%

14 - Gender 203 0,02% 203 0,04% 55 0,05%

15 – Bantuan Komoditas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

16 – Dukungan Anggaran 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

17 – Bantuan Pangan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

18 – Pengurangan Hutang 48.560 4,47% 0 0,00% 0 0,00%

19 – Bantuan Darurat 22.788 2,10% 14.319 2,71% 4.738 4,08%

20 – Dukungan terhadap LSM 6.858 0,63% 4.167 0,79% 3.354 2,89%

21 – Lainnya 139.359 12,84% 88.577 16,78% 18.664 16,06%

TOTAL 1.085.473 100,00% 528.021 100,00% 116.231 100,00%

(*):Tidak termasuk bantuan rekonstruksi pasca tsunami

TOTAL PINJAMAN UNI EROPA PADA TAHUN 2004 (*)

Sektor Total Komitmen Total Pencairan

Kumulatif Total Pencairan

2004

€ (ribu) % €

(ribu) €

(ribu) % € (ribu)

01 - Pendidikan 12.271 1,56% 12.271 3,47% 79 0,09%

02 - Kesehatan 36.520 4,64% 17.230 4,87% 6.482 7,24%

03 – Penyediaan Air dan Sanitasi 26.802 3,40% 26.802 7,57% 0 0,00%

05 – Transportasi dan Pergudangan 465.510 59,10% 293.903 83,02% 80.674 90,14%

06 - Komunikasi 15.000 1,90% 3.790 1,07% 2.267 2,53%

08 – Bisnis dan Jasa Keuangan 221.500 28,12% 0 0,00% 0 0,00%

13 – Perlindungan Lingkungan 10.000 1,27% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL 787.603 100,00% 353.996 100,00% 89.502 100,00%

(*):Tidak termasuk bantuan rekonstruksi pasca tsunami

Bagan 1: Distribusi Hibah ODA Uni Eropa berdasarkan sektor

13 - Environment Protection2%

12 - Trade and Tourism2%

10 - Agriculture, Forestry, Fishing13%

18 - Debt Relief4%

19 - Emergency Assistance2%

09 - Energy1%

08 - Business and Private Sector3%

07 - Banking / Financial Services1%

04 - Governance20%

03 - Water and Sanitation10%

02 - Health13%

01 - Education15%

20 - Support to NGOs1%

21 - Others13%

Bagan 2: Distribusi Pinjaman ODA Uni Eropa berdasarkan sektor

13 - Environment Protection1%

08  -­‐  B us iness  and  Private  S ector28%

06  -­‐  C ommunications2% 05 - Transport and Storage

59%

03 - Water and Sanitation3%

02 - Health5%

01 - Education2%

Chapter 3 RESPONSE TO TSUNAMI AFTERMATH: COOPERATION IN FAVOUR OF PEACE AND DEVELOPMENT

The European response to the situation in Aceh since December 2004 has been both rapid and significant reflecting the commitment of the European Commission (EC) and the European Union (EU) Member States to support fostering of peace and development after years of conflict. To date, encouraging progress has been achieved with regards to peace, stability, relief and reconstruction in Aceh. The EU feels proud that it has contributed significantly to this positive development. The visit of Vice President

Yusuf Kalla and five Cabinet Ministers to Europe last January 2006 and the decision by the Council of the EU in February 2006 to extend the mandate of the Aceh Monitoring Mission (AMM), to which five ASEAN states are contributing, further confirm that EU actions in Aceh are making a difference. From Relief to Reconstruction Within hours of the tsunami disaster, Europe responded by providing immediate emergency relief support, followed a few days later by additional assistance for primary health services, epidemic early warning systems and psychosocial support for victims. Civil protection assessment and coordination experts were sent without delay to co-ordinate the arrival and distribution of European aid – particularly medical assistance and water purification - and to assess of further assistance needs, in close cooperation with local authorities and other donors. By January 2006, the EC had committed all of the € 123 million pledged for humanitarian aid across Asia, including € 60 million for Aceh. The EC has pledged € 207 million for reconstruction – a commitment followed through with the channelling of assistance mainly via Multi Donor Fund (MDF) for Aceh and Nias. The Fund was established on the initiative of the EC to provide a coordinated focus of donor assistance to help re-build Aceh in line with the reconstruction plan of the Government of Indonesia, implemented by the Rehabilitation and Reconstruction Agency for Aceh and Nias (BRR). Excellent working relationships have been developed with the BRR and achievements to date include projects in the areas of land titling, rural community recovery, reconstruction of schools, health posts and houses, rebuilding governance structures and waste management. These projects lay the foundations for long-term reconstruction and development in consultation with Acehnese civil society and immediately affected communities.

From Recovery to Peace The EU also takes pride in supporting a successful peace process in Aceh. EC funding was instrumental for the Crisis Management Initiative (CMI) to assume the critical mediation role leading to the signature of the Memorandum of Understanding (MoU) on 15 August 2005 between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM). The EU was subsequently invited by the Government of Indonesia to monitor the implementation of the MoU, through the creation of the AMM in September 2005. The AMM is a civilian crisis management operation, acting as a facilitator and as support to the parties in their peace efforts. Its tasks include monitoring of the process of legislative change, reintegration of former GAM combatants, human rights situation as well as ruling on disputed amnesty cases. Aceh Monitoring Mission AMM’s major achievement is its contribution to creating a safe and peaceful environment in Aceh. This has primarily been accomplished by the successful completion of the relocation of non-organic Indonesian military and police forces and the decommissioning of GAM weapons and demobilisation of combatants in line with the MoU deadlines. This achievement is a tangible demonstration of Europe’s fundamental commitment to assist in the consolidation of peace in the long term interests of the Acehnese people. AMM is a joint European foreign policy action undertaken in partnership with five ASEAN countries, Norway and Switzerland. Indeed, it is the first time that the EU has taken such a step in South East Asia and is an excellent example of mutually reinforcing co-operation with ASEAN on issues of regional peace and security. The mandate of AMM has been extended until 15 June 2006. Until then it will monitor parliamentary work on the Law on the Governing of Aceh (LoGA). The AMM respects and will not interfere with the work of the National Parliament (DPR) but will, as part of its remit, confidentially inform the Government of Indonesia and GAM of its assessments with regard to its compliance with the MoU. AMM will continue to focus on reintegration, for which the EC has already provided € 8.5 million. The aim is that the reintegration process should be self sustaining by the time AMM leaves. The peace process will continue well beyond AMM’s mandate – the EU will remain engaged after 15 June. The EU is currently considering deploying an Election Observer Mission, following an invitation from the Government of Indonesia, to observe the local elections in Aceh which should take place before 15 June 2006. An EC support package (€ 15.85 million) to encourage and sustain the development of peace, democracy and the rule of law in Aceh has also been put together to support key areas of the MoU. Activities will include support to local elections, capacity building of local police, access to justice and human rights, and enhancing local governance. Actions in support of reconstruction and peace will continue for the next four years. European assistance to Aceh has been both efficiently mobilised and reassuringly implemented in consultation with the central Government, GAM and conflict and disaster-affected communities. The EC, the AMM and the EU Member States recognise that stability and peace are indispensable for future social and economic development in Aceh

and that a prosperous future for the Acehnese people can only be achieved by negotiation, not by force. EC and EU Member States Contributions A total of € 871.4 million has been provided and committed by the EC and EU Member States for relief efforts, reconstruction assistance and the peace process in Aceh. These contributions were provided through the MDF and direct bilateral aid through United Nations Agencies, Government of Indonesia and non-governmental organisations. Of the € 440 million available under MDF, € 372.3 million (around 85% of total) is contributed by the EC and EU Member States. The EC is the largest donor (€ 202.5 million) and co-chairs the MDF together with BRR and the World Bank. Apart from contributions to MDF, the EC and EU Member States support for Aceh and Nias amounts to a total of € 499.1 million.

CONTRIBUTION OF EC AND EU MEMBER STATES TO ACEH EMERGENCY, RECONSTRUCTION AND RECOVERY

Compilation Total Commitments Currency €

1. MULTI DONOR FUND (MDF) Belgium EUR 8,000,000 European Commission EUR 202,500,000 Denmark EUR 14,733,400 Finland EUR 8,000,000 Germany EUR 8,500,000 Ireland EUR 1,000,000 Netherlands EUR 83,472,000 Sweden EUR 8,608,800 UK EUR 37,536,768 Subtotal 01 EUR 372,350,968 2. OTHER (Support through government bodies, UN agencies, NGOs) Austria EUR 1,200,000 Belgium EUR 5,180,975 Czech Republic EUR 6,503,000 European Commission EUR 81,385,228 Finland EUR 5,000,000 France EUR 10,627,500 Germany EUR 161,555,000 Greece EUR 36,252,500 Hungary EUR 19,741,128 Italy EUR 51,606,320 Netherlands EUR 48,173,600 Portugal EUR 5,405,000 Slovak Republic EUR 905,000 Spain EUR 41,995,828 Sweden EUR 10,684,416 UK EUR 12,903,264 Subtotal 02 EUR 499,118,759 Total EUR 871,469,727

Bab 3 TANGGAPAN TERHADAP DAMPAK TSUNAMI: BEKERJASAMA DEMI PERDAMAIAN DAN PEMBANGUNAN

Tanggapan Eropa terhadap keadaan di Aceh sejak Desember 2004 sangat cepat dan substansial, sebagai refleksi komitmen Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa untuk mendukung terciptanya perdamaian dan pembangunan setelah konflik bertahun-tahun. Banyak kemajuan yang dicapai dalam hal perdamaian, stabilitas, bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi di Aceh. Uni Eropa bangga kontribusinya turut berperan bagi perkembangan positif ini. Kunjungan Wakil Presiden Yusuf Kalla dan lima

menteri ke Eropa bulan Januari 2006 serta keputusan Dewan Uni Eropa pada bulan Februari 2006 untuk memperpanjang mandat Misi Pemantau Aceh (AMM), yang mana lima negara ASEAN berpartisipasi, mengkonfirmasi lebih jauh lagi bahwa bantuan Uni Eropa di Aceh membawa perubahan berarti. Dari bantuan kemanusiaan ke rekonstruksi Dalam kurun beberapa jam setelah terjadinya tsunami, Eropa segera merespons dengan memberi bantuan darurat, disusul beberapa hari kemudian dengan bantuan tambahan untuk pelayanan kesehatan dasar, sistim peringatan dini epidemik dan bantuan psikososial bagi para korban. Pakar-pakar penilai dan koordinasi proteksi sipil segera dikerahkan untuk mengkoordinir penyaluran bantuan dari Eropa – khususnya bantuan medis dan penyaringan air – dan untuk mengevaluasi bantuan yang selanjutnya dibutuhkan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak berwewenang setempat dan para donor lainnya. Hingga Januari 2006, Komisi Eropa telah menyediakan seluruh dana yang dijanjikan sebesar € 123 juta untuk bantuan kemanusiaan bagi Asia, termasuk € 60 juta untuk Aceh. Dana sebesar € 207 juta dijanjikan Komisi Eropa untuk rekonstruksi – komitmen yang ditepati dengan menyalurkan dana ini melalui Dana Multi Donor (MDF) bagi Aceh dan Nias. MDF didirikan atas inisiatif Komisi Eropa agar bantuan para donor terkoordinir dan terfokus dalam mendukung pembangunan kembali Aceh sesuai dengan rencana rekonstruksi yang digariskan oleh Pemerintah Indonesia, dan yang di implementasikan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR).

Hubungan kerjasama yang baik telah berkembang pula dengan BRR dan hasil yang telah dicapai hingga kini termasuk proyek-proyek hak atas tanah, pemulihan masyarakat pedesaan, rekonstruksi sekolah, pos kesehatan dan perumahan, pembangunan kembali struktur kepemerintahan dan pengelolaan limbah. Proyek-proyek ini memberi dasar bagi rekonstruksi dan pembangunan jangka-panjang yang mana senantiasa dikonsultasikan dengan masyarakat madani dan warga yang secara langsung terkena dampak bencana di Aceh. Dari pemulihan ke perdamaian Uni Eropa turut juga bangga atas dukungannya bagi proses perdamaian di Aceh. Dana dari Komisi Eropa membantu lembaga Inisiatif Manajemen Krisis (CMI) dalam menjalankan peran sebagai mediator sehingga tecapainya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada tanggal 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Uni Eropa selanjutnya diundang oleh Pemerintah Indonesia untuk memantau implementasi MoU, melalui pembentukkan AMM pada bulan September 2005. AMM merupakan operasi manajemen krisis sipil, yang berperan sebagai fasilitator dan sebagai pendukung pihak-pihak terkait dalam upaya perdamaian. Termasuk dalam tugas AMM adalah memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan, reintegrasi mantan anggota GAM, situasi hak azasi manusia maupun memutuskan kasus-kasus amnesti yang dipersengketakan. Misi Pemantau Aceh Hasil penting yang telah dicapai AMM adalah kontribusinya untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai di Aceh. Hal ini pada dasarnya tercapai dengan rampungnya relokasi satuan TNI dan polisi non-organik, pemusnahan persenjataan GAM dan demobilisasi para mantan GAM sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan dalam MoU. Keberhasilan ini merupakan wujud nyata dari komitmen mendasar Eropa membantu mengkonsolidasi perdamaian demi kepentingan jangka panjang masyarakat Aceh. AMM merupakan aksi kebijakan luar negeri Eropa yang dijalankan dalam kemitraan dengan lima negara anggota ASEAN serta Norwegia dan Swiss. Tepat bahwa ini merupakan pertama kali Uni Eropa telah mengambil langkah demikian di Asia Tenggara dan ini merupakan contoh yang baik sekali dari kerjasama dengan ASEAN yang saling menguatkan dalam menghadapi masalah perdamaian dan keamanan regional. Mandat AMM telah diperpanjang sampai 15 Juni 2006. Hingga tanggal tersebut, AMM akan memantau proses pembentukkan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU PA). AMM menghargai dan tidak akan campur tangan dalam tugas yang diemban Dewan Perwakilan Rakyat. Namun sebagai bagian dari tugasnya, AMM akan menyampaikan penilaiannya, kepada Pemerintah Indonesia dan GAM, mengenai terpenuhinya MoU. AMM akan terus terfokus pada reintegrasi, hal mana Komisi Eropa juga telah menyalurkan € 8,5 juta. Tujuannya adalah agar proses reintegrasi dengan sendirinya akan berkesinambungan saat AMM berakhir masa tugasnya. Proses perdamaian akan tetap berjalan jauh setelah mandat AMM berakhir – dan Uni Eropa akan tetap membantu setelah 15 Juni. Dengan adanya undangan dari Pemerintah

Indonesia, Uni Eropa tengah mempertimbangkan pengerahan Misi Pemantau Pemilu untuk memantau pemilu lokal di Aceh yang sedianya berlangsung sebelum 15 Juni 2006. Paket bantuan Komisi Eropa (sebesar € 15,85 juta) untuk mendorong dan mempertahankan perkembangan dari perdamaian, demokrasi dan penegakkan hukum di Aceh juga telah dikemas, khususnya untuk mendukung bidang-bidang pokok yang disebut dalam MoU. Termasuk dalam paket ini adalah bantuan bagi pemilu lokal, peningkatan kapasitas kepolisian setempat, akses terhadap peradilan dan hak azasi manusia, dan peningkatan tata pemerintahan daerah. Kegiatan mendukung rekonstruksi dan perdamaian ini akan berlangsung hinnga empat tahun kedepan. Bantuan Eropa ke Aceh telah disalurkan secara efisien dan tentunya diimplementasikan dengan konsultasi dengan pemerintah pusat, GAM dan masyarakat yang terkena dampak konflik dan bencana. Komisi Eropa, AMM dan negara-negara anggota Uni Eropa menyadari bahwa stabilitas dan perdamaian diperlukan demi pembanguan sosial dan ekonomi Aceh di masa depan, dan masa depan yang makmur bagi masyarakat Aceh hanya dapat dicapai melalui negosiasi, bukan kekerasan. Kontribusi Komisi Eropa dan Negara-negara Anggota Uni Eropa Dana sejumlah € 871,4 juta telah disalurkan dan menjadi komitmen Komisi Eropa dan Negara-negara Anggota Uni Eropa untuk mendukung upaya bantuan kemanusiaan, rekonstruksi dan proses perdamaian di Aceh. Kontribusi ini disalurkan melalui MDF dan sebagai bantuan bilateral yang disampaikan langsung melalui berbagai badan Perserikatan Bangsa Bangsa, pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Dari dana sebesar € 440 juta yang tersedia di MDF, sebesar € 372,3 juta (85% dari total) merupakan kontribusi dari Komisi Eropa dan para Negara Anggota Uni Eropa. Komisi Eropa merupakan donor terbesar (€ 202,5 juta) dan mengetuai MDF bersamaan dengan BRR dan Bank Dunia. Selain kontribusi yang melalui MDF, bantuan Komisi Eropa dan Negara-negara Anggota Uni Eropa lainnya adalah senilai € 499,1 juta.

KONTRIBUSI KOMISI EROPA DAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA UNI EROPA UNTUK BANTUAN DARURAT, REKONSTRUKSI DAN PEMULIHAN

Ringkasan Komitmen Total Kurs €

1. DANA MULTI DONOR (MDF) Belgia EUR 8.000.000 Komisi Eropa EUR 202.500.000 Denmark EUR 14.733.400 Finlandia EUR 8.000.000 Jerman EUR 8.500.000 Irlandia EUR 1.000.000 Belanda EUR 83.472.000 Swedia EUR 8.608.800 Inggris EUR 37.536.768 Subtotal 01 EUR 372.350.968 2. LAINNYA (Bantuan melalui badan-badan pemerintah, PBB dan LSM) Austria EUR 1.200.000 Belgia EUR 5.180.975 Republik Ceko EUR 6.503.000 Komisi Eropa EUR 81.385.228 Finlandia EUR 5.000.000 Perancis EUR 10.627.500 Jerman EUR 161.555.000 Yunani EUR 36.252.500 Hongaria EUR 19.741.128 Italia EUR 51.606.320 Belanda EUR 48.173.600 Portugal EUR 5.405.000 Republik Slovakia EUR 905.000 Spanyol EUR 41.995.828 Swedia EUR 10.684.416 Inggris EUR 12.903.264 Subtotal 02 EUR 499.118.759 Total EUR 871.469.727

Chapter 4 EUROPEAN UNION MEMBER STATES AND EUROPEAN COMMISSION COOPERATION IN INDONESIA For each of the European Union (EU) Member States with development cooperation programmes in Indonesia and the European Commission (EC), this section provides the following information: § Organisation of Development Assistance § Global Policies and Priorities § Global Level of Development Cooperation § Objectives, Priorities and Level of Development Cooperation with Indonesia § Future Directions of the Development Cooperation with Indonesia § Completed, On-going and Pipeline Projects and Programmes Note: Some of the new Member States do not have specific programmes in Indonesia. Their organisation of development assistance and their global priorities are described, but logically, no project tables are included in their profile.

Bab 4 KERJASAMA NEGARA-NEGARA ANGGOTA UNI EROPA DAN KOMISI EROPA DI INDONESIA Untuk setiap Negara Anggota Uni Eropa dan Komisi Eropa dengan program-program kerjasama pembangunannya di Indonesia, bagian ini memberikan informasi sebagai berikut: § Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan § Kebijakan dan prioritas global § Tingkat kerjasama pembangunan global § Tujuan, prioritas dan tingkat kerjasama pembangunan dengan Indonesia § Arah kerjasama pembangunan dengan Indonesia di masa yang akan datang § Poyek-proyek dan program-program yang telah selesai, sedang berlansung maupun

masih dalam perencanaan. Catatan: Beberapa Negara Anggota Uni Eropa tidak memiliki program-program khusus di Indonesia. Pengelolaan bantuan pembangunan dan prioritas global Negara-negara tersebut dijelaskan pada bagian ini, namun demikian penjelasan ini tidak disertai dengan tabel bantuan untuk Indonesia.

AUSTRIA Organisation of Development Assistance Funds for the Austrian-Indonesian development cooperation are mainly provided by the Austrian Development Cooperation through the Austrian Development Agency (the operational unit of the Austrian Development Cooperation), as well as the Federal Ministry for Education, Science and Culture, and to some extent also by provincial governments (especially the provincial government of Tyrol). Global Policies and Priorities The aim of the Austrian Development Cooperation (ADC) is to promote sustainable economic development by combating poverty, safeguarding peace and protecting the environment. Ownership of the local stakeholders, integration of all measures into the social and cultural environment, equality between men and women and the needs of children and of people with disabilities are principles that are taken into account in all activities of ADC. Austria’s development assistance primarily focuses on the following key regions: Central America, West Africa, East Africa, Southern Africa, and the Himalaya/ Hindukush region, as well as South-Eastern Europe. Given the overall aims and the geographical concentration, the Austrian Development Cooperation focuses on the following sectoral priorities: water and sanitation, rural development, energy, investment and employment, small- and medium-scale enterprises development, education, democratisation and good governance. Type of Assistance and Programming Austria‘s Official Development Assistance (ODA) is predominantly given on a grant basis. Disbursements are based on the abovementioned priorities. On the global level Austria‘s ODA amounted to US$ 505 million (0.20% of GNI) in 2003 and US$ 650 million (0.23% of GNI) in 2004, respectively. Programme Objectives and Priorities in Indonesia Activities in South-East Asia are part of the ADCs global programmes, with capacity building at the centre. Austria' Assistance is provided by means of established instruments such as postgraduate scholarships, as well as contributions to relevant research projects in the area of academic cooperation both within the region and in Austria. Examples are the North-South Scholarship-Programme, ASEA UNINET, Asian Institute of Technology (AIT) and the Scholarships for Technological Education for South-East-Asia. Level and Type of Assistance (in € million)

2002 2003 2004 Grant Disbursements 0.55 0.33 0.44* Loan Disbursements - - - Total 0.55 0.33 0.44*

* Please note, that these figures do not include export credits, since these are no longer reported as ODA loans. Only interest subsidies paid from official funds to soften these loans, if any, are reported as an ODA grant. The loan component is reported as Other Official Flow (OOF). Distribution of Assistance

Sectoral Distribution Net Disbursements

€

In % total ODA

Post secondary education 435,576 98.0% Health, general 4,651 1.0 % Other emergency and distress relief

4,388 1.0 %

Total Bilateral ODA 444,615 100% Contact Austrian Embassy Jl Diponegoro No 44 Menteng, Jakarta Pusat 10027 Indonesia PO Box 2746 Tel (+62 21) 3193 8090, 3193 8101 Fax (+62 21) 390 4927 e-mail: jakarta-ob@bmaa.gv.at http://www.austrian-embassy.or.id

AUSTRIA Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Dana-dana kerjasama pembangunan Austria-Indonesia terutama diberikan oleh Kerjasama Pembangunan Austria melalui Badan Pembangunan Austria (unit operasional dari Kerjasama Pembangunan Austria), serta Kementrian Federal bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan dan juga oleh pemerintah propinsi (khususya pemerintah propinsi di Tyrol). Kebijakan dan Prioritas Global Tujuan utama dari Kerjasama Pembangunan Austria (ADC) adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengentasan kemiskinan, menjaga perdamaian dan menjaga lingkungan hidup. Prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam setiap kegiatan ADC antara lain kepemelikan oleh pihak-pihak yang terlibat, integrasi semua kegiatan ke dalam lingkungan sosial dan budaya, kesetaraan antara pria dan wanita serta kebutuhan anak-anak dan para penyandang cacat. Bantuan pembangunan Austria terutama difokuskan untuk wilayah-wilayah berikut ini: Amerika Tengah, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika bagian selatan dan wilayah Himalaya/Hindukush, serta Eropa Selatan dan bagian Timur. Berdasarkan tujuan umum dan konsentrasi geografis ini, Kerjasama Pembangunan Austria difokuskan untuk sector-sektor prioritas sebagai berikut: air dan sanitasi, pembangunan desa, energi, investasi dan lapangan pekerjaan, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), pendidikan, demokratisasi dan tata pemerintahan yang baik. Jenis Bantuan dan Program Bantuan Pembangunan Luar Negeri Austria pada umumnya diberikan dalam bentuk hibah. Pencairan bantuan dilakukan berdasarkan prioritas tersebut di atas. Di tingkat global, Bantuan Pembangunan Luar Negeri Austria berjumlah US$ 505 juta (0,20% dari GNI) pada tahun 2003 dan US$ 650 juta (0,23% dari GNI) pada tahun 2004. Sasaran dan Prioritas Program di Indonesia Kegiatan-kegiatan di Asia Tenggara merupakan bagian dari program global ADC, dengan penguatan kapasitas sebagai intinya. Bantuan Austria diberikan melalui instrumen yang sudah ada seperti beasiswa paska sarjana, serta kontribusi-kontribusi untuk proyek-proyek penelitian di bidang kerjasama akademis baik di Asia Tenggara maupun di Austria. Sebagai contohnya Program Beasiswa Utara-Selatan, ASEA UNINET, Asian Institute of Technology (AIT) dan Beasiswa untuk Pendidikan Teknologi untuk Asia Tenggara. Tingkat dan jenis bantuan (dalam juta €)

2002 2003 2004 Pencairan Hibah 0,55 0,33 0,44* Pencairan Pinjaman - - - Total 0,55 0,33 0,44*

*Harap dicatat, bahwa angka-angka di atas tidak termasuk kredit ekspor, karena angka-angka ini tidak lagi dilaporkan sebagai pinjaman Bantuan Pembangunan Luar Negeri. Hanya bunga subsidi yang dibayarkan dari dana-dana resmi untuk pinjaman lunak, apabila ada, dilaporkan sebagai hibah Bantuan Pembangunan Luar Negeri. Komponen pinjamannya dilaporkan sebagai Arus Resmi Lainnnya (Other Official Flow-OOF). Distribusi Bantuan

Distribusi Sektoral Pencairan Netto euro

Dalam % total ODA

Pasca Pendidikan Menengah 435.576 98,0% Kesehatan, umum 4.651 1,0 % Bantuan kemanusiaan dan darurat lainnya

4.388 1,0 %

Total Bantuan Bilateral 444.615 100% Kontak Kedutaan Besar Austria Jl Diponegoro No 44 Menteng, Jakarta Pusat 10027 Indonesia PO Box 2746 Tel (+62 21) 3193 8090, 3193 8101 Fax (+62 21) 390 4927 e-mail: jakarta-ob@bmaa.gv.at http://www.austrian-embassy.or.id

BELGIUM Organisation of Development Assistance The Federal Public Service of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation, and the Federal Public Service of Finance are jointly in charge for the Belgian Official Development Assistance. The tasks of preparing the cooperation policy and monitoring interventions, programmes and projects are assigned to the Directorate General for Development Cooperation (DGDC), which is part of the Federal Public Service of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation. In the framework of the Belgian federal system, the Communities and the Regions develop their own cooperation programmes. Global Policies and Priorities The Belgian development cooperation aims to contribute to poverty reduction, good governance and human rights. The Belgian development cooperation concentrates on five sectors: health care, education and training, agriculture and food security, basic infrastructure and conflict prevention; as well as on three cross-sector themes: gender, environment and social economy. The number of countries with which Belgium has a government-to-government cooperation programme is limited by law to eighteen. Global Level of Assistance In 2004, Belgium has disbursed € 1178 million as Official Development Assistance (ODA). It represents 0.41 % of Belgium's GDP. Type of Assistance and Programming More than 90% of Belgium's ODA consists of grants, for which the principle of untied aid is applied. The remaining part of ODA, channelled through the Federal Public Service of Finance, consists mainly of State-to-State loans and Super Subsidies. Super subsidies are granted in order to reduce the interest rate on commercial credit. Both State-to-State loans and Super Subsidies are tied aid. Priorities in Indonesia Belgium has been for thirty years (1968-1997) a significant partner of Indonesia for its

development. During those years, Belgium spent on average € 7 million in aid to Indonesia. Later, Belgium decided to concentrate its aid to a limited number of countries, all of them belonging to the group of Least Developed Countries (LDC). However, other forms of support to Indonesia remains and Belgian support to Indonesia reach high level again since December 2004. At first, a € 2.651 million State-to-State loans has been disbursed in November

2005. It will allow the rehabilitation and improvement of transmission lines and power substation in North Sulawesi. Non-governmental Belgian aid to Indonesia is active since several decades. Six Belgian non-governmental organisations (NGOs) have currently programmes in Indonesia: Médecins sans Frontières (MSF – Doctors Without Borders) – Belgium, the Flemish Red Cross, the Belgian francophone Red Cross, Vredeseilanden, World Solidarity Movement and NCOS. The two latter are partially financed by the Belgian government. MSF-Belgium has health programmes in Aceh, Maluku and Papua; the Belgian francophone Red Cross has a programme in Aceh, the Flemish Red Cross has a programme in Nias; Vredeseilanden has a series of integrated rural development programmes, mainly in Eastern Indonesia; World Solidarity Movement supports the development projects of local trade unions; NCOS supports advocacy NGOs like INFID, WALHI and Indonesian Corruption Watch. Belgium also supports international projects located in Indonesia. The Center for International Forestry Research (CIFOR) in Bogor gets a contribution from Belgium every year since 1999. The Inland Waterways and Ferries Training Center in Palembang is also supported by Belgium since its creation in 1979 and this support has continued when it became an ASEAN project in 1997. Each year, the Belgian government offers scholarships to student for post-graduate studies in Belgium. In 2004, sixteen Indonesian students left for Belgium in this framework (and ten students in 2005). Level of Assistance (in € million) 2002 2003 2004 2005

(proj.) 2006

(proj.) Grant Disbursements 1.035 0.915 1.602 6.265 3.000 Loan Disbursements - - - 6.651 4.364

Aceh: post-tsunami aid and contribution to the peace process Following the earthquake and tsunami that hit Aceh and North Sumatra in December 2004, the Belgian government has provided relief and recovery to a series of channels. It has also contributed significantly to supporting the peace process. § Belgium First Aid and Support Team (B-FAST): the Belgian government spent a total

of € 830,975 for their post-tsunami interventions in Aceh (Meulaboh) and Sri Lanka. § Belgian contribution to the Multi Donor Fund for Aceh and Nias: an amount of € 8

million for the reconstruction of Aceh that will be disbursed on 3 years: € 2 million in 2005, € 2 million in 2006 and € 4 million in 2007.

§ Food and Agricultural Organisation (FAO): a first subvention of € 1.5 million has been transferred for immediate support to the fishermen.

§ FAO: a second subvention of € 1 million has been transferred to FAO for the "Support to farmers in Tsunami-affected areas through the provision of agricultural and livestock inputs" project.

§ United Nations Development Programme (UNDP): a subvention of € 1.2 million has been transferred to UNDP for the project "Recovery of Small Industries and Trades in the districts of Banda Aceh and Aceh Besar".

§ MSF-Belgium: the Belgian government contribute € 450,000 to the first intervention of the NGO on 27 December 2004.

§ Peace Brigades International: an amount of € 50,000 has been agreed as a Belgian governmental contribution for the "Protective Accompaniment, Conflict Transformation and International Presence: Safeguarding Human Security in Indonesia" programme. Half of the amount (€ 25,000) has already been disbursed.

§ Aceh Monitoring Mission (AMM): the Belgian government contributed five observers, and an additional amount of € 150,000 to the mission.

Those figures do not include the support from the Belgian government to initiatives covering several tsunami affected countries (for instance, a € 100,000 contribution to the UNESCO tsunami early warning system), neither NGO nor other private Belgian initiatives. Contact Embassy of Belgium Deutsche Bank Building, 16th floor Jl Imam Bonjol No 80 Jakarta Pusat 10310 Indonesia Tel (+62 21) 316 2030 Fax (+62 21) 316 2035 e-mail: jakarta@diplobel.org

BELGIA Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan serta Kementerian Keuangan bersama-sama mengelola Bantuan Pemerintah Belgia untuk Pembangunan. Tugas-tugas untuk mempersiapkan kebijakan kerjasama dan pemantauan, program-program dan proyek-proyek merupakan tanggung jawab Direktorat Jendral Kerjasama Pembangunan (Directorate General for Development Cooperation – DGDC), yang merupakan bagian dari Kementerian Luar Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan. Dalam kerangka sistim federal negara Belgia, Komunitas-komunitas dan Wilayah-wilayah mengembangkan sendiri masing-masing program kerjasama mereka. Kebijaksanaan dan Prioritas global Kerjasama Pembangunan Belgia bertujuan untuk memberikan kontribusi guna pengentasan kemiskinan, tata pemerintahan yang baik dan hak-hak azasi manusia. Kerjasama pembangunan Belgia terkonsentrasi pada lima sektor: pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, pertanian dan ketahanan pangan, infrastruktur dasar dan pencegahan konflik; dan juga tiga tema lintas sektor seperti: jender, lingkungan hidup dan sosial ekonomi. Secara hukum, jumlah negara-negara dimana Belgia memiliki hubungan kerjasama pembangunan antar pemerintah dibatasi sampai delapan belas negara saja. Tingkat Bantuan secara Global Pada tahun 2004, Belgia telah mengeluarkan dana sebesar € 1,178 juta sebagai Bantuan Resmi Pemerintah untuk Pembangunan (Official Development Assistance – ODA). Jumlah ini mewakili 0,41% dari GNP Belgia. Jenis Bantuan dan Program Lebih dari 90% dari ODA Belgia terdiri dari dana bantuan, dengan menerapkan prinsip bantuan tanpa ikatan. Bagian lain dari ODA disalurkan melalui Pelayanan Masyarakat Federal dari Kementerian Keuangan terutama terdiri dari pinjaman Antar Negara (State to State) dan Subsidi Super. Subsidi Super diberikan dengan tujuan untuk mengurangi

tingkat suku bunga terhadap kredit perdagangan. Baik Pinjaman Antar Negara maupun Subsidi Super, keduanya merupakan bantuan yang mengikat. Prioritas di Indonesia Selama 30 tahun (1968–1997) negara Belgia merupakan mitra yang penting bagi Indonesia di bidang pembangunan. Sepanjang tahun-tahun tersebut, negara Belgia telah mengeluarkan dana sejumlah rata-rata € 7 juta untuk membantu

Indonesia. Akhir-akhir ini, Belgia memutuskan untuk mengkonsentrasikan bantuannya kepada beberapa negara dalam jumlah terbatas yang termasuk dalam kelompok negara-negara yang paling terbelakang (LDC). Namun demikian, dukungan-dukungan dalam bentuk lain kepada Indonesia masih tetap ada dan bantuan Belgia kepada Indonesia mencapai tingkat yang tinggi lagi sejak bulan Desember 2004. Mula-mula, pinjaman Antar Negara sejumlah € 2.651.000 telah dicairkan pada bulan November 2005. Dana tersebut dapat mendukung rehabilitasi serta perbaikan jaringan transmisi dan stasiun-stasiun tenaga listrik di Sulawesi Utara. Bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Belgia untuk Indonesia sudah aktif sejak beberapa dekade. Sekarang ini, enam LSM Belgia mempunyai program-program di Indonesia : Médecin Sans Frontières (MSF) – Belgia, Palang Merah Vlaam Belgia dan Palang Merah Wallon, Belgia, Vredeseilanden, World Solidarity Movement dan NCOS. Dua LSM yang terakhir sebagian kegiatannya didanai oleh pemerintah Belgia. MSF-Belgia mempunyai program-program kesehatan di Maluku dan Papua, Palang Merah Wallon-Belgia menjalankan program di Aceh dan Palang Merah Vlaam-Belgia melaksanakan program di Nias, Vredeseilanden memiliki serangkaian program pertanian terpadu terutama di wilayah Indonesia bagian timur, World Solidarity Movement mendukung proyek-proyek pengembangan serikat-serikat dagang lokal dan NCOS mendukung kegiatan advokasi beberapa LSM seperti INFID, WALHI dan Indonesian Corruption Watch. Belgia juga mendukung proyek-proyek internasional yang berlokasi di Indonesia. Sejak tahun 1999, setiap tahunnya Center for International Forestry Research (CIFOR) di Bogor menerima sumbangan dari Belgia. Sejak didirikan pada tahun 1979, Inland Waterways and Ferries Training Center (IWFTC) di Palembang didukung oleh pemerintah Belgia dan dukungan ini masih terus diberikan ketika IWFTC berubah menjadi proyek ASEAN pada tahun 1997. Setiap tahunnya, pemerintah Belgia memberikan beasiswa dalam jumlah terbatas untuk tingkat S2 di Belgia. Pada tahun 2004, enambelas penerima beasiswa Indonesia berangkat ke Belgia (sepuluh orang pada tahun 2005). Tingkat Bantuan (dalam juta €) 2002 2003 2004 2005 2006 Pencairan Hibah 1.035 0.915 1.602 6.265 3.000 Pencairan Pinjaman - - - 6.651 4.364

Aceh: Bantuan pasca tsunami dan kontribusi terhadap proses perdamaian Setelah gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan Sumatra Utara pada bulan Desember 2004, pemerintah Belgia telah memberikan bantuan darurat dan pemulihan kepada sejumlah saluran resmi. Belgia juga memberikan sumbangan yang sangat berarti untuk mendukung proses perdamaian. § Belgian First Aid and Support Team (B-FAST): Pemerintah Belgia telah menyalurkan

sejumlah € 830.975 untuk bantuan pasca tsunami mereka di Aceh (Meulaboh) dan Sri Lanka.

§ Kontribusi Belgia kepada Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias: dana sejumlah € 8 juta untuk rekonstruksi Aceh akan disalurkan dalam 3 tahun: € 2 juta di tahun 2005, € 2 juta pada tahun 2006 dan € 4 juta pada tahun 2007.

§ Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO): bantuan pertama sejumlah € 1,5 juta telah ditransfer untuk bantuan segera kepada para nelayan.

§ FAO: bantuan kedua sebesar € 1 juta telah ditransfer kepada FAO untuk “Mendukung para peternak di daerah yang dilanda bencana tsunami melalui proyek-proyek penyediaan hasil bumi dan peternakan”.

§ Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP): bantuan sejumlah € 1,2 juta telah disalurkan kepada UNDP untuk proyek “Pemulihan Industri-industri Kecil dan Perdagangan di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar”.

§ MSF-Belgia: Pemerintah Belgia memberi kontribusi sebesar € 450.000 untuk intervensi pertama LSM tersebut pada tanggal 27 December 2004.

§ Peace Brigades Internasional: dana sebesar € 50.000 telah disetujui sebagai kontribusi pemerintah Belgia untuk “Perlindungan Pendampingan, Transformasi Konflik dan Kehadiran Internasional: program Melindungi Keamanan Manusia Indonesia”. Setengah dari jumlah dana tersebut (€ 25.000) sudah dicairkan.

§ Aceh Monitoring Mission (AMM): Pemerintah Belgia telah menyediakan lima pengamat dan tambahan dana sebesar € 150.000 kepada misi tersebut.

Jumlah bantuan tersebut belum termasuk dukungan pemerintah Belgia terhadap kegiatan-kegiatan yang sekaligus mencakup beberapa negara yang dilanda bencana tsunami (misalnya, kontribusi sebesar € 100.000 kepada UNESCO untuk proyek sistim peringatan dini bahaya tsunami), juga belum termasuk inisiatif-inisiatif LSM dan pihak swasta Belgia. Kontak Kedutaan Besar Belgia Deutsche Bank Building, Lantai 16 Jl Imam Bonjol No 80 Jakarta Pusat 10310 Indonesia Tel (+62 21) 316 2030 Fax (+62 21) 316 2035 e-mail: jakarta@diplobel.org

CZECH REPUBLIC Organisation of Development Assistance The Ministry of Foreign Affairs (MFA) is responsible for the co-ordination of the development cooperation policy formulation. The projects are proposed and carried out by the various departments/ ministries, depending on their purpose. The Czech aid programme is approved annually by the government and is coordinated by the MFA, which is authorised to make decisions on emergency humanitarian assistance not exceeding CZK 5 million (approximately US$ 190,000) Emergency humanitarian assistance exceeding CZK 5 million must be approved by government. Global Policies and Priorities In 2004, vigorous reforms of the Czech development cooperation continued. Main goals of the Czech development cooperation were defined in the Principles of the International Development Cooperation after the Accession of the Czech Republic to the European Union (EU), which were approved by the Government in 2004. The Czech Republic also puts emphasis on increasing transparency, improving awareness of the expert and general public and gradual building of a broad development platform in support of the Czech development cooperation. The Czech Official Development Assistance (ODA) in 2004 comprised bilateral investment projects (about 13% of the total), technical assistance and scholarship programmes (7% and 3%), special programmes in the Middle East and the Balkans (14%), assistance to refugees and other humanitarian aid (7% and 2%), debt relief (10%), administrative costs including public awareness (4%). Multilateral assistance (including through the EU budget) amounted to 41% of the total. In geographical terms, bilateral aid was focused on the Balkans, South-East Asia and the Middle East (Iraq and Afghanistan). The main thematic focus was on good governance, environmental protection, education and health. Global Level of Assistance In 2004, the Czech Republic ODA increased by 5% in real terms and reached US$ 108.2 million that represents 0.11% of national income. The increase was due primarily to the Czech contribution to the EU development budget (US$ 33.6 million). Czech OA to economies in transition amounted to US$ 13.5 million in 2004.

Year ODA (million CZK)

ODA/GDP (%)

2000 623.61 0.03 2001 1007.25 0.05 2002 1485.89 0.07 2003 2556.00 0.10 2004 2780.10 0.11

2004: US$1 = 1 CZK 25.7

The Czech Republic ODA has been increasing continuously during last five years. This will continue in upcoming years in connection to Czech Republic membership in the EU when new member countries should reach in short-term the level of 0.17% ODA/GDP, and in long-term the level 0.33% ODA/GDP (EU should average in about 0.33% ODA/GDP). Types of Assistance and Programming. In 2004, the amount of the Czech Republic contribution for bilateral grants and grant-like flows was US$ 63.48 million (59%), while the amount of the official submission to international organisations for supporting ODA projects was US$ 44.69 million (41%). All assistance was provided in the form of grants. Programme Objectives and Priorities in Indonesia At present the priority areas of Czech ODA programmes are: the provision of technical assistance by sharing experience of the Czech environmental protection know-how (such as land rehabilitation of watersheds). Future Directions While Czech ODA programmes all over the world are currently facing budgetary constrains, the Czech Republic will continue its development assistance to Indonesia. The brand-new project for the “Assessment of the regional transport solution” is being launched just recently and some others projects in the fields of regional infrastructure, environmental protection, agricultural technology and vocational training for the years 2005–2006 have been agreed. Level and Type of Assistance (in € million)

2001 2002 2003 2004 Grant Disbursements 0 0 0.025 0.065 Loan Disbursements 0 0 0 0 Total 0 0 0.025 0.065

Distribution of Assistance Sectoral focus through 2004: Regional Infrastructure 72% Natural Resources Management 28% Geographical focus through 2004: Central Java 86% North Sulawesi 14% Czech Republic Aid to Aceh The Czech Republic humanitarian emergency aid in 2005 to Aceh included pharmaceuticals and vaccinations, school supplies and toys, and water treatment plants. The Czech Republic governmental aid for rehabilitation and reconstruction consists of deliveries of water treatment plants and distribution network system reconstruction in Banda Aceh, Jantho and Meulaboh. The realisation of these projects will be done in 2006-2007.

The Czech Republic non-governmental aid for rehabilitation and reconstruction consists of reconstruction of 27 schools in Meulaboh (ADRA Czech Republic) and several village and school rehabilitation projects plus food chain supplies and community life improvement in Banda Aceh, Aceh Besar and Aceh Jaya (Czech Catholic Charity).

Allocated 2005

(€ thousand)

Disbursement 2005

(€ thousand) Czech humanitarian emergency aid 555 555 Czech governmental aid for rehabilitation and reconstruction

3,086

Czech non-governmental aid for rehabilitation and reconstruction

ADRA Czech Republic 1,861 412 Czech Catholic Charity 986 482 Others (estimates) 15 15 Total 6,503 1,464 Contact Embassy of the Czech Republic Jl Gereja Theresia No 20 Menteng, Jakarta 10350 Indonesia Tel (+62 21) 390 4075, 390 4076, 390 4077 Fax (+62 21) 390 4078 e-mail: jakarta@embassy.mzv.cz http://www.mfa.cz/jakarta

REPUBLIK CEKO Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Departemen Luar Negeri (MFA) adalah pihak yang bertanggung jawab atas koordinasi penyusunan kerjasama pembangunan. Proyek-proyek diusulkan dan dilaksanakan oleh berbagai departemen/ kementrian, tergantung dari tujuan proyek-proyek tersebut. Program bantuan dari Republik Ceko disetujui setiap tahunnya oleh pemerintah dan dikoordinasikan oleh MFA yang berwewenang untuk mengambil keputusan tentang bantuan darurat kemanusiaan dengan jumlah yang tidak lebih dari CZK 5 juta (sekitar US$ 190.000). Untuk bantuan darurat kemanusiaan yang lebih dari CZK 5 juta harus disetujui oleh Pemerintah. Kebijakan dan Prioritas Global Pada tahun 2004, reformasi yang kuat pada kerjasama Ceko terus berlanjut. Tujuan utama dari kerjasama pembangunan Ceko dijabarkan dalam Prinsip-prinsip Kerjasama Pembangunan Internasional setelah bergabungnya Republik Ceko ke dalam Uni Eropa, yang disetujui oleh Pemerintah pada tahun 2004. Republik Ceko juga memberikan penekanan pada peningkatan transparansi, meningkatkan kesadaran para ahli dan masyarakat umum dan pembangunan bertahap dari dasar pembangunan yang luas guna mendukung kerjasama pembangunan Ceko. Bantuan Pembangunan Luar Negeri (ODA) Ceko pada tahun 2004 terdiri dari proyek-proyek investasi (sekitar 13% dari jumlah total), bantuan teknis dan program beasiswa (7% dan 3%), program-program khusus di Timur Tengah dan negara-negara Balkan (14%), bantuan untuk pengungsi dan bantuan kemanusiaan lainnya (7% dan 2%), pengurangan hutang (10%), biaya-biaya administrasi termasuk peningkatan pengetahuan publik (4%). Bantuan multilateral (termasuk melalui anggaran Uni Eropa) berjumlah 41% dari jumlah total. Dari segi geografis, bantuan bilateral difokuskan untuk negara-negara Balkan, Asia Tenggara dan Timur Tengah (Irak dan Afghanistan). Tema fokus utamanya adalah tata pemerintahan yang baik, perlindungan lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan. Tingkat bantuan secara global Pada tahun 2004, ODA Republik Ceko meningkat sebesar 5% dalam arti riil dan mencapai US$ 108,2 juta yang merupakan 0,11% dari pendapatan nasional. Peningkatan ini terutama disebabkan karena kontribusi Ceko kepada anggaran pembangunan Uni Eropa (US$ 33,6 juta). ODA Ceko untuk transisi ekonomi berjumlah US$ 13,5 juta pada tahun 2004.

Tahun ODA (juta CZK) ODA/GDP (%) 2000 623,61 0,03 2001 1007,25 0,05 2002 1485,89 0,07 2003 2556,00 0,10 2004 2780,10 0,11 2004: US$1 = 1 CZK 25,7

ODA Republik Ceko mengalami kenaikan terus sejak lima tahun terakhir. Hal ini akan terus berlanjut di tahun-tahun yang akan datang sehubungan dengan keanggotaan Republik Ceko di dalam Uni Eropa ketika Negara-negara Anggota yang baru dalam jangka pendek akan mencapai tingkat 0,17% dari ODA/GDP, dan pada jangka panjang mencapai tingkat 0,33% dari ODA/GDP (Uni Eropa seharusnya mencapai tingkat rata-rata sekitar 0,33% ODA/GDP). Jenis Bantuan dan Program Pada tahun 2004, jumlah kontribusi Republik Ceko untuk hibah bilateral dan aliran dana serupa hibah mencapai jumlah US$ 63,48 juta (59%), sementara jumlah sumbangan resmi kepada organisasi internasional yang mendukung proyek-proyek ODA berjumlah US$ 44,69 juta (41%). Semua bantuan diberikan dalam bentuk hibah. Sasaran dan Prioritas Program di Indonesia Saat ini bidang-bidang yang menjadi prioritas untuk program ODA Republik Ceko adalah: pemberian bantuan teknis dengan berbagi pengalaman tentang perlindungan linkungan hidup (seperti rehabilitasi lahan dan perlindungan sumber daya air). Arah pada Masa yang Akan Datang Meskipun program-program ODA Republik Ceko di seluruh dunia saat ini menghadapi keterbatasan anggaran, Republik Ceko akan melanjutkan bantuan pembangunannya untuk Indonesia. Proyek baru berjudul “Analisa solusi transport regional” baru saja diresmikan dan beberapa proyek-proyek lainnya di bidang infrastruktur regional, perlindungan lingkungan hidup, teknologi pertanian dan pelatihan ketrampilan untuk tahun 2005-2006 telah disetujui. Tingkat dan Jenis Bantuan di Indonesia (dalam juta €)

2001 2002 2003 2004 Pencairan hibah 0 0 0,025 0,065 Pencairan pinjaman 0 0 0 0 Total 0 0 0,025 0,065

Distribusi Bantuan Fokus sectoral selama tahun 2004: Infrastruktur Regional 72% Manajemen Sumber Daya Alam 28% Fokus geografis selama tahun 2004: Jawa Tengah 86% Sulawesi Utara 14% Bantuan Republik Ceko untuk Aceh Bantuan darurat kemanusiaan dari Republik Ceko untuk Aceh pada tahun 2005 meliputi obat-obatan dan vaksinasi, peralatan sekolah, mainan anak-anak dan fasiitas pengolahan air.

Bantuan pemerintah Republik Ceko untuk rehabilitasi dan reksontruksi terdiri atas pemberian fasilitas pengolahan air dan rekonstruksi sistem jaringan distribusi di Banda Aceh, Jantho dan Meulaboh. Realisasi proyek-proyek ini akan dilakukan pada tahun 2006-2007. Bantuan organisasi non-pemerintah Republik Ceko untuk rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri atas pembangunan 27 sekolah di Meulaboh (ADRA Republik Ceko) dan beberapa proyek rehabilitasi desa dan sekolah plus suplai rantai makanan dan perbaikan kehidupan masyarakat di Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh Jaya (Czech Catholic Charity).

Alokasi 2005

(ribu €)

Pencairan 2005

( ribu €) Bantuan darurat kemanusiaan Republik Ceko 555 555 Bantuan pemerintah Republik Ceko untuk rehabilitasi dan rekonstruksi

3,086

Bantuan non-pemerintah Republik Ceko untuk rehabilitasi dan rekonstruksi

ADRA Republik Ceko 1,861 412 Czech Catholic Charity 986 482 Lainnya (estimasi) 15 15 Total 6,503 1,464 Kontak Kedutaan Besar Republik Ceko Jl Gereja Theresia No 20 Menteng, Jakarta 10350 Indonesia Tel (+62 21) 390 4075, 390 4076, 390 4077 Fax (+62 21) 390 4078 e-mail: jakarta@embassy.mzv.cz http://www.mfa.cz/jakarta

DENMARK Policies and Priorities of Development Assistance Development policy is one of Denmark’s most important instruments for promoting a world in security and growth and with development for all. The Danish Government views development policy as an integrated part of an active Danish foreign policy. The objective of Danish development cooperation is to reduce poverty. In accordance with this, the emphasis is on assistance to the very poorest countries – and thus focuses on Africa. The objective is to help the populations in developing countries to be in a position to exploit the opportunities and handle the challenges presented by globalisation. The efforts are based on a clear foundation of values concerning freedom, democracy and responsibility for helping the weakest – values which also constitute the basis for the Danish society. Denmark provides assistance to 15 programme countries that are chosen based on their level of economic and social development as well as their specific needs and absorptive capacity. Programme countries in Asia are Bangladesh, Bhutan, Nepal and Vietnam. However, Denmark offers development assistance on a smaller scale also to other Asian countries such as Indonesia and East Timor. While the main objective of Danish development assistance is poverty alleviation, cross cutting issues like gender, environment, democracy and human rights are taken into consideration in all activities. During 2004 Denmark provided development assistance for a total of € 1.6 billion. Denmark was among the largest contributors of development assistance in the world. About 10% of the Danish development assistance was utilised on cooperation with partners in Asia. Program Objectives and Priorities in Indonesia Danish development assistance to Indonesia supports human rights and democratisation, anti-corruption and counter-terrorism. Assistance is also provided to Danish non-governmental organisations (NGOs) working in Indonesia and cooperation on mixed credits. A new programme providing support to the environment sector will be initiated during 2005 with focus initially on Clean Development Mechanism (CDM). Human Rights, Democratisation, Good Governance Denmark works with the judiciary, local governments, universities and NGOs in strengthening democracy and human rights in Indonesia. Major elements in the program deals with human rights through support to the human rights courts, advocacy and documentation about human rights and support to victims of torture. Democracy is being strengthened through assistance to civil society groups and through training of local politicians and civil servants. Further, support is being provided to women in very traditional societies, women affected by violence, migrant workers, business women in small enterprises and to strengthening of women candidates prior to the elections. The Danish assistance to the fight against corruption is channelled through Anti Corruption Commission, Transparency International and Partnership for Governance

Reform. In the two programmes, assistance has been provided to monitoring of campaign funding during the election period and to the joint programmes established between Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah for using their respective mass organisations in fighting corruption. During 2004 increased cooperation has taken place with NGOs and Islamic Universities in Jakarta and Yogyakarta supporting programmes aimed at promoting moderate Islam. Conflict prevention is being supported through assistance to NGOs working in conflict areas and through capacity building to NGOs. In cooperation with Partnership for Governance Reform a programme supporting community policing has been developed. Denmark will support the Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Mixed Credits In 1997 Denmark signed a framework agreement on mixed credits with Indonesia and several projects have since been appraised. Through the programme, support has been given to a fish breeding project in Bali. A new project in the energy field providing electricity generating capacity to remote islands and rural areas is in the final phase before implementation. The programme utilises existing commercial and financial mechanisms for providing support for development projects. The terms provide for an interest free loan with a 10-year repayment period. Amount of Assistance 2004: € 2 million Contact The Royal Danish Embassy Menara Rajawali, 25th floor Jl Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 Indonesia Tel (+62 21) 576 1478 Fax (+62 21) 576 1535 e-mail: jktamb@um.dk http://www.emb-denmark.or.id

DENMARK Kebijakan dan Prioritas Bantuan Pembangunan Kebijakan pembangunan merupakan salah satu dari alat yang paling penting yang dimiliki oleh Denmark untuk mendorong keamanan dan pertumbuhan dunia dan pembangunan untuk semua. Pemerintah Denmark menganggap kebijakan pembangunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Denmark yang bersifat aktif. Tujuan kerjasama pembangunan Denmark adalah untuk mengurangi kemiskinan. Sesuai dengan tujuan tersebut, penekanan diberikan pada bantuan untuk negara-negara yang sangat miskin – dan dengan demikian difokuskan pada Afrika. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat di negara-negara berkembang agar berada pada posisi yang memungkinkan mereka memanfaatkan peluang-peluang dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Upaya-upaya yang dilakukan dilandaskan pada nilai-nilai tentang kemerdekaan, demokrasi dan tanggung jawab untuk membantu kaum yang lemah. Nilai-nilai tersebut juga merupakan dasar bagi masyarakat Denmark. Denmark memberikan bantuan kepada 15 negara yang dipilih berdasarkan tingkat pembangunan ekonomi dan sosialnya serta kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan mereka untuk menyerap bantuan. Negara-negara penerima bantuan di Asia adalah Bangladesh, Bhutan, Nepal dan Vietnam. Akan tetapi, Denmark juga menawarkan bantuan pembangunan dengan skala yang lebih kecil kepada negara-negara Asia lainnya seperti Indonesia dan Timor Timur. Walaupun tujuan utama dari bantuan pembangunan Denmark adalah pengentasan kemiskinan, masalah-masalah terkait lainnya seperti gender, lingkungan, demokrasi dan hak azasi manusia (HAM) juga dipertimbangkan dalam semua aktifitas. Selama tahun 2004 Denmark memberikan bantuan pembangunan dengan jumlah total sebesar € 1,6 miliar. Denmark dengan demikian merupakan negara pemberi bantuan pembangunan terbesar kedua di dunia. Sekitar 10% dari bantuan pembangunan Denmark digunakan untuk kerjasama dengan para mitra di Asia. Tujuan dan Prioritas Program di Indonesia Bantuan pembangunan Denmark untuk Indonesia mendukung HAM dan demokratisasi, anti-korupsi dan anti-terorisme. Bantuan juga diberikan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) Denmark yang melaksanakan kegiatannya di Indonesia, serta kerjasama tentang kredit campuran. Sebuah program baru yang memberikan dukungan untuk sektor lingkungan akan mulai dilaksanakan pada paruh kedua tahun 2005 yang fokus awalnya ditekankan pada Mekanisme Pembangunan yang Bersih (Clean Development Mechanism – CDM). HAM, Demokratisasi, Pencegahan Konflik Denmark bekerjasama dengan lembaga peradilan, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan LSM untuk memperkuat demokrasi dan HAM di Indonesia. Unsur-unsur utama dari program tersebut berkaitan dengan HAM dalam bentuk dukungan untuk pengadilan HAM, advokasi dan dokumentasi tentang HAM dan dukungan untuk para korban penyiksaan.

Penguatan demokrasi dilakukan dengan memberikan bantuan untuk kelompok-kelompok masyarakat madani dan melalui pelatihan politisi daerah dan pegawai negeri sipil. Selain itu, dukungan juga diberikan untuk perempuan dalam masyarakat yang sangat tradisional, perempuan korban kekerasan, pekerja migran, pengusaha perempuan dalam perusahaan berskala kecil dan untuk penguatan calon legislatif perempuan sebelum pemilihan umum (pemilu). Bantuan dari Denmark untuk memerangi korupsi disalurkan melalui Transparency International dan Kemitraan bagi pembaruan Tata Pemerintahan. Dalam kedua program tersebut, bantuan diberikan untuk pemantauan pendanaan kampanye selama pemilu dan untuk program-program kerjasama antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk penggunaan kedua organisasi massa tersebut dalam memerangi korupsi. Selama tahun 2004 telah terjadi peningkatan kerjasama dengan LSM dan Perguruan Tinggi Islam di Jakarta dan Yogyakarta yang menunjang program-program yang ditujukan untuk mempromosikan Islam moderat. Pencegahan konflik mendapat dukungan dalam bentuk bantuan untuk LSM yang bekerja di daerah-daerah konflik dan pengembangan kemampuan untuk LSM. Dengan bekerja sama dengan Kemitraan bagi pembaruan Tata Pemerintahan telah dikembangkan sebuah program yang mendukung penegakan hukum oleh masyarakat. Denmark akan memberikan dukungan untuk Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Kredit Campuran Pada tahun 1997 Denmark telah menandatangani sebuah perjanjian kerangka kerja kredit campuran bersama dengan Indonesia dan sejak saat itu beberapa proyek telah melalui proses penilaian. Melalui program tersebut, Denmark memberikan dukungan untuk sebuah proyek budidaya perikanan di Bali. Sebuah proyek dalam bidang energi yang memberikan kemampuan pembangkitan listrik untuk pulau-pulau terpencil dan daerah pedesaan saat ini sedang dalam tahap akhir sebelum pelaksanaan. Program tersebut menggunakan mekanisme komersial dan finansial yang ada untuk memberikan dukungan bagi proyek-proyek pembangunan. Ketentuan dan persyaratannya menetapkan pemberian pinjaman bebas bunga dengan jangka waktu pelunasan selama 10 tahun. Jumlah Bantuan 2004: € 2 juta Kontak Kedutaan Besar Denmark Menara Rajawali, Lantai 25 Jl Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 Indonesia Tel (+62 21) 576 1478 Fax (+62 21) 576 1535 e-mail: jktamb@um.dk http://www.emb-denmark.or.id

EUROPEAN COMMISSION Organisation of Development Assistance European Commission (EC) Development Assistance in Indonesia is defined in the EC’s Country Strategy Paper (CSP) for Indonesia. This document is largely fed by the EC-Indonesia dialogue on cooperation4, and also follows a large consultation process with other key stakeholders. The CSP is a formal cooperation agreement between the EC and the Government of Indonesia. It is expected that the signing of a new Bilateral Cooperation and Partnership Agreement (foreseen for 2006) will enhance the dialogue between the EC and Indonesia and will open new areas for discussion. In February 2003, devolution of responsibilities from the EC Headquarters in Brussels to the EC Delegations took place. This devolution was designed to make the EC’s cooperation more effective, faster, and more efficient. The transfer of responsibilities concerned contractual and financial matters as well as operational control. Global Policies and Priorities In its Communication on Policy Coherence for Development5, the EC identified priority areas with high potential of attaining synergies with development policy objectives: trade, environment, security, agriculture and fisheries, social dimensions of globalisation, employment and decent work, migration, research and innovation, information society, transport and energy. The EC is actively contributing to improved donor coordination and aid harmonisation in Indonesia. Beyond the Consultative Groups on Indonesia (CGI), the EC Delegation is also a member of the monthly "Donor Roundtable", where the main players come together to

enhance alignment and information exchange. Lastly it supports harmonisation through the Multi Donor Fund (MDF) for the post-tsunami reconstruction of Aceh, and has assumed a leading role as co-chair of the Fund. It is also improving its ability to coordinate on the ground with the establishment since October 2005 of a “Europe House” in Banda Aceh. A new field of harmonisation is the joint effort to advance towards sector-wide approaches in education, and possibly also

4 The EC-Indonesia dialogue on co-operation meets annually with the venue alternating between the EU and Indonesia. Initiated in 2002, the political dialogue between the EU and Indonesia takes place at Ministerial level, in the Troika format 5 COM2005/0134 final -12 April 2005

water and public finance management, with the EC in a leading role on education. Global level of cooperation The EC manages around one fifth of European Union (EU) Official Development Assistance world-wide. In Indonesia the CSP 2002-2006 represents a budget of € 216 million over five years. The amounts disbursed reached € 75 million in 2004.

73% of assistance in 2004 was directed to the Government of Indonesia through Technical Assistance, while 15% was allocated for direct cooperation with civil society supporting the on-going reform process in various fields such as democracy and human rights, capacity building within the private sector and sustainable management of natural resources. Lastly 12% of the funds were given as contribution to specific operations managed by international organisations.

Programme Objectives and Priorities in Indonesia As outlined in the CSP 2002-2006, the EC’s overarching cooperation objective is to support Indonesia’s efforts to reduce poverty and achieve sustainable development. Sustainable development is seen as a balance between good governance, sustainable economic growth and social development based on a sound policy framework. With respect to support to democracy, the EC provided substantial support to the organisation of the 2004 legislative and Presidential elections in Indonesia through a € 7 million contribution to the National Election Commission (KPU)/ United Nations Development Programme (UNDP) Election Trust Fund (for the training of electoral workers, the dissemination of voter information, voter education and support to election monitoring by civil society groups), and by the dispatch of an EU Election Observation Mission with more than 230 observers. To support the implementation of good governance principles, € 13.3 million was channelled through UNDP for the Partnership for Governance Reform programme in Indonesia to support the consolidation of the democratic process. The EC also continues to review the government’s decentralisation program as well as how best it can support improvements to the rule of law and the judicial sector. In this context, Indonesia is one of the focus countries for the European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) and has also benefited from financing from the EU Rapid Reaction Mechanism (RRM) for conflict prevention. EC also provides direct support to international organisations and non-governmental organisations (NGOs) for the resettlement of Internally Displaced Populations (IDPs) and

Recipients of EC Development Assistance - Disbursements 2004

73

12

15

0

20

40

60

80

100

Non-governmentalOrganisations

InternationalOrganisations

Government ofIndonesia

former refugees in Sulawesi, Maluku, North Maluku and West Timor as well as general community reconstruction and reconciliation. Since the end of 2002, EC cooperation is also focusing on Counter Terrorism (CT) activities. A project in the field of CT Financial Intelligence has already been supported through the RRM in 2004. As the revitalisation of economic growth is a pre-condition to improving Indonesia’s international competitiveness and improving its capacity to reduce poverty in the long term, economic cooperation and trade-related technical assistances were introduced in the CSP 2002-2006. The Trade Support Programme aims to up-grade the capacity of the Government of Indonesia to support a closer synergy between aspects of Indonesia’s commercial relations with the EU and its integration into the world trade. The Small Projects Facility is providing support initiative from civil society business in order to strengthen the links with European business society. The EC has also allocated important resources to the forestry sector which is seen as an important economic sector. Through bilateral channels, forestry sector support was initially aimed at nation-wide benefits such as improved communications among forestry agencies and forestry resource inventory. Medium-size projects managed by NGOs have been looking at various issues such as land use planning, community participation, the fight against illegal logging, multi stakeholders’ participation, and certification mechanisms. In the future, the EU support to the sector will be focused on a Forest Law Enforcement, Governance and Trade action plan. In the field of social development, an important pro-poor programme for Basic Health Services started under the National Indicative Programme (NIP) 2002-2004. This programme aims at strengthening the capacity of the public health agencies to provide basic health to the poorest communities of Indonesia. The CSP 2002-2006 indicates also a new focus on the education sector. Starting in 2006, the Basic Education Sector Capacity Support Programme (BE-SCSP) will support the government in strengthening capacity for decentralised, sector-based management of education, and will be followed by a Basic Education Sector Policy Support Programme in 2007. The design of the programmes in each sector continuously integrates cross cutting themes such as poverty alleviation, good governance, capacity building and human resource development, civil society and gender, conflict prevention and environmental

protection and awareness. Future Directions The key objectives of EC assistance in 2007-2013, in line with the National Medium Term Development Strategy 2005–2009, will be: poverty reduction, the promotion of sustainable economic growth through trade and investment and the promotion of good governance and security through better law enforcement. The first priority will be education, based on the

EC Development Assistance - Disbursements 2004

0

20

40

60

80

100Support to NGOs

Emergency

Cross Cutting Issues

Production Infrastructure

Governance

Social Infrastructure

EC ODA by Sectors

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

SOC IA LINF R A S TR UC TUR E

GOV ER NANC E PR ODUC T IONINF R A S TR UC TUR E

C R OS S  C UTT INGIS SUES

EMER GENC Y SUPPOR T  TO  NGOs

Thousands Euro

Total commitments Amounts in thousand Euro

Disbursements up to 31/12/04 Amounts in thousand Euro

Disbursements 2004 Amounts in thousand Euro

development with the Government of a sector-wide approach (SWAP), in line with poverty reduction and achieving Education for All goals which are key Millennium Development Goals and government priorities. This focal sector will receive up to 80% of assistance. The second area of assistance will be the support to the development of trade and to improving the investment climate, in order to promote economic growth in Indonesia, through increased trade and investment and boost important trade relations with the EU. The third area of assistance will aim at improving governance and security through reform of the justice sector and enhanced law enforcement capacity. The concentration on three priorities reflects the new approach of External Policy and the desire to be more effective and to make more impact. The specific needs resulting from post-tsunami reconstruction and the long-term consolidation of the Aceh peace process may demand specific adjustments to provide appropriate responses.

Distribution of Assistance The graph reflects the commitment of the EC to the social sector encompassing a pro-poor policy, good governance so as to improve the rule of law, and lastly economic development so as to restore a competitive economy. This chart does not include the aid delivered for Aceh reconstruction, as this will be the subject of a specific chapter (Chapter 3). Type of Assistance To channel its assistance to partner countries, the EC has a wide range of instruments including country-specific technical and financial assistance for development and economic cooperation actions targeting governmental agencies and/or NGOs and thematic research and development programmes (environment, tropical forests, drug abuse control, AIDS, energy) open world-wide to support civil society. The EC is also active in emergency aid through ECHO – the Humanitarian Aid Department of the EC. All development assistance delivered by the EC takes the form of grants. Co-financing with

beneficiary organisations, EU Member States and other donors is favoured whenever possible and beneficial. Detailed distribution of EC ODA among sectors

EC ODA Total commitments Disbursements up to 31/12/04 Disbursements 2004

Thousand

€ % Thousand € % Thousand

€ %

Social sector 81,934 32% 11,328 13% 5,990 26% - Education 26,909 10% 1,365 2% 546 2% - Health 35,000 14% 4,334 5% 2,967 13% - Water & Sanitation 20,025 8% 5,629 7% 2,477 11% Governance 40,481 16% 11,425 13% 2,696 12% Production sector 115,060 45% 49,349 57% 10,322 46% - Business sector 7,012 3% 2,280 3% 1,980 9% - Agriculture & Forestry 96,048 37% 47,069 55% 8,342 37% - Trade 12,000 5% 0 0% 0 0% Cross cutting issues 758 0% 303 0% 303 1% Emergency 16,550 6% 11,400 13% 2,761 12% Support to NGOs 3,681 1% 2,114 2% 545 2%

TOTAL 258,464 100% 85,919 100% 22,617 100% Contact Delegation of the European Commission Wisma Dharmala Sakti, 16th floor Jl Jend Sudirman 32 Jakarta 10220 Indonesia Tel (+62 21) 2554 6200 Fax (+62 21) 2554 6201 e-mail: delegation-indonesia@cec.eu.int http://www.delidn.ec.europa.eu

Penerima Bantuan Pembangunan Komisi Eropa - Pencairan 2004

73

12 15

0

20

40

60

80

100 Lembaga Swadaya Masyarakat Organisasi Internasional

Pemerintah Indonesia

KOMISI EROPA Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Bantuan Pembangunan Komisi Eropa di Indonesia mengacu pada Country Strategy Paper (CSP) Komisi Eropa untuk Indonesia. Dokumen tersebut disusun sebagian besar berdasarkan EC-Indonesia dialogue on co-operation

4 , dan juga mengikuti proses

konsultasi mendalam dengan para stakeholders utama lainnya. CSP adalah kesepakatan kerjasama formal antara Komisi Eropa dan Pemerintah Indonesia. Penandatanganan rancangan Kesepakatan Kerjasama Bilateral dan Kemitraan (diperkirakan pada tahun 2006) diharapkan akan meningkatkan dialog antara Komisi Eropa dan Indonesia dan akan mendorong diskusi mengenai bidang-bidang lainnya. Pada bulan Februari 2003, terjadi desentralisasi tanggung jawab dari kantor pusat Komisi Eropa di Brussels ke Delegasi Komisi Eropa. Sistem desentralisasi tersebut dirancang untuk membuat kerjasama Komisi Eropa menjadi lebih efektif, lebih cepat dan efisien. Pengalihan tanggung jawab tersebut khususnya terkait dengan masalah-masalah kontraktual dan keuangan serta kendali operasional. Kebijakan dan Prioritas Global Dalam Communication on Policy Coherence for Development

5 , Komisi Eropa

mengidentifikasi bidang-bidang prioritas yang berpotensi tinggi untuk mewujudkan sinergi dengan tujuan-tujuan kebijakan pembangunan: perdagangan, lingkungan hidup, keamanan, pertanian dan perikanan, dimensi sosial globalisasi, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang pantas, migrasi, penelitian dan inovasi, masyarakat informasi,

transportasi dan energi. Komisi Eropa memberi kontribusi secara aktif untuk menyempurnakan koordinasi donor dan harmonisasi bantuan di Indonesia. Di luar Kelompok Konsultatif untuk Indonesia (CGI), Delegasi Komisi Eropa juga merupakan anggota “Rapat Meja Bundar Donor” bulanan, yang mana para peserta utama berkumpul untuk meningkatkan penyelarasan dan pertukaran informasi. Selain itu, Delegasi Komisi Eropa mendukung harmonisasi melalui Multi-

4 EC-Indonesia dialogue on co-operation diselenggarakan setiap tahun bertempat di Uni Eropa dan Indonesia secara bergantian. Diprakarsai pada tahun 2002, dialog politik antara Uni Eropa dan Indonesia terjadi pada tingkat Menteri, dalam format Troika 5 COM2005/0134 final – 12 April 2005

Donor Fund (MDF) untuk rekonstruksi Aceh pasca tsunami, dan telah mengambil peran utama dengan turut menjadi salah satu ketua MDF. Delegasi Komisi Eropa juga meningkatkan kemampuannya untuk melakukan koordinasi di lapangan dengan dibukanya Rumah Eropa (Europé House) di Banda Aceh pada bulan Oktober 2005. Bidang harmonisasi yang baru adalah upaya bersama menuju pendekatan-pendekatan sektoral dalam pendidikan, dan kemungkinan juga manajemen air dan keuangan publik, dengan Komisi Eropa yang memainkan peran utama dalam bidang pendidikan. Kerjasama tingkat Global Komisi Eropa mengelola sekitar seperlima dari Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) Uni Eropa di seluruh dunia. Di Indonesia, CSP 2002-2006 memiliki anggaran sebesar € 216 juta untuk jangka waktu lima tahun. Jumlah yang dicairkan mencapai € 75 juta pada tahun 2004. 73% bantuan pada tahun 2004 ditujukan untuk Pemerintah Indonesia melalui Bantuan Teknis, sementara 15% dialokasikan untuk kerjasama langsung dengan masyarakat madani yang mendukung proses reformasi yang sedang berlangsung dalam berbagai bidang seperti demokrasi dan hak asasi manusia, peningkatan kapasitas sektor swasta, dan pengelolaan sumbar daya alam secara berkesinambungan. Terakhir, 12% dari dana tersebut diberikan sebagai kontribusi untuk operasi-operasi tertentu yang dikelola oleh organisasi-organisasi internasional. Tujuan dan Prioritas Program di Indonesia Sebagaimana dijelaskan dalam CSP 2002-2006, tujuan kerjasama Komisi Eropa adalah untuk mendukung upaya-upaya Indonesia dalam pengentasan kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan yang berkesinambungan dilihat sebagai keseimbangan antara tata pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pembangunan sosial berdasarkan kerangka kebijakan yang sehat. Terkait dengan dukungan terhadap Demokrasi, Komisi Eropa memberikan dukungan yang besar terhadap pengorganisasian Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2004 di Indonesia melalui kontribusi sebesar € 7 juta kepada Dana Perwalian Pemilu KPU/UNDP (untuk pelatihan para pekerja pemilu, sosialisasi untuk pemilih, pendidikan pemilih dan dukungan terhadap pengawasan pemilu oleh kelompok-kelompok masyarakat madani), dan melalui pengiriman Misi Pemantauan Pemilu Uni Eropa yang beranggotakan lebih dari 230 orang pemantau. Untuk mendukung penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, € 13,3 juta disalurkan melalui UNDP untuk program “Kemitraan untuk Reformasi Tata Pemerintahan” di Indonesia untuk mendukung konsolidasi proses demokrasi. Komisi Eropa juga terus meninjau program desentralisasi pemerintah serta mencari cara terbaik agar hal tersebut dapat mendukung perbaikan-perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan dan sektor peradilan. Dalam konteks tersebut, Indonesia adalah salah satu negara fokus dari European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) dan juga mendapatkan manfaat pembiayaan dari Rapid Reaction Mechanism (RRM) Uni Eropa untuk pencegahan konflik. Komisi Eropa juga memberikan dukungan langsung terhadap organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional untuk pemukiman kembali para pengungsi di Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Timor Barat serta rekonstruksi dan rekonsiliasi masyarakat umum. Sejak tahun 2002, kerjasama Komisi Eropa juga terforkus pada kegiatan memerangi terorisme (CT). Sebuah proyek di bidang Intelijen Keuangan CT telah didukung melalui RRM pada tahun 2004. Berhubung revitalisasi pertumbuhan ekonomi adalah prasyarat untuk meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional dan meningkatkan kapasitasnya dalam

pengentasan kemiskinan dalam kurun jangka panjang, maka kerjasama ekonomi dan bantuan teknis yang terkait dengan perdagangan diperkenalkan dalam CSP tahun 2002-2006. Program Dukungan Perdagangan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia untuk mendorong sinergi yang lebih baik antara aspek-aspek hubungan komersial Indonesia dengan Uni Eropa dan integrasinya ke dalam Perdagangan Dunia. Fasilitas Proyek-proyek Kecil (SPF) memberikan dukungan atas inisiatif dari usaha masyarakat madani untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat bisnis Eropa.

Komisi Eropa juga telah mengalokasikan sumber daya yang penting ke sektor Kehutanan yang dianggap sebagai sektor ekonomi yang penting. Melalui jalur-jalur bilateral, dukungan sektor kehutanan pada awalnya ditujukan untuk mendapatkan manfaat bagi bangsa secara keseluruhan, seperti komunikasi yang lebih baik antara instansi-instansi kehutanan dan inventori sumber daya kehutanan. Proyek-proyek skala menengah yang dikelola oleh LSM-LSM telah melihat berbagai masalah-masalah

seperti perencanaan penggunaan tanah, partisipasi masyarakat, pemberantasan penebangan liar, partisipasi multi-stakeholders, dan mekanisme sertifikasi. Di masa yang akan datang, dukungan Uni Eropa terhadap sektor tersebut akan difokuskan pada rencana aksi Penegakan Undang-Undang Kehutanan, Tata Pemerintahan dan Perdagangan. Dalam bidang pembangunan sosial, sebuah program penting yang pro pada orang miskin untuk Layanan Kesehatan Dasar dimulai berdasarkan NIP 2002-2004. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas instansi-instansi kesehatan masyarakat untuk memberikan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat-masyarakat miskin di Indonesia. CSP 2002-2006 juga mengindikasikan fokus baru pada sektor pendidikan. Sejak tahun 2006, Program Dukungan Kapasitas Sektor Pendidikan Dasar (BE-SCSP) akan membantu Pemerintah dalam memperkuat kapasitas untuk pengelolaan pendidikan yang desentralisasi dan sektoral, dan akan diikuti dengan Program Dukungan Kebijakan Sektor Pendidikan tahun 2007. Rancangan program dalam masing-masing sektor terus mengintegrasikan permasalahan lintas sektoral, seperti pengentasan kemiskinan, tata pemerintahan yang baik, pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia, masyarakat madani dan gender, pencegahan konflik serta perlindungan dan kewaspadaan lingkungan. Arah Masa Depan Tujuan-tujuan utama dari bantuan Komisi Eropa dalam kurun waktu 2007-2013, adalah sejalan dengan Strategi Pembangunan Nasional Jangka Menengah tahun 2005–2009, adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan melalui perdagangan dan investasi serta peningkatan tata pemerintahan yang baik serta keamanan melalui penegakkan hukum yang lebih baik.

Bantuan Pembangunan Komisi Eropa Pencairan Tahun 2004

Bantuan Pembangunan Komisi Eropa - Pencairan 2004

0

20

40

60

80

100Dukungan LSM

Bantuan Darurat

Masalah Lintas Sektor

Prasarana Produksi

Tata Pemerintahan

Prasarana Sosial

berkesinambungan melalui perdagangan dan investasi serta peningkatan tata pemerintahan yang baik serta keamanan melalui penegakkan hukum yang lebih baik. Prioritas pertama adalah pendidikan, berdasarkan pengembangan pendekatan sektoral (“SWAP”) bersama Pemerintah, sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan pencapaian tujuan Pendidikan untuk Semua Orang, yang merupakan kunci dari Tujuan-tujuan Pembangunan Milenia dan prioritas-prioritas Pemerintah. Sektor penting tersebut akan menerima sampai 80% dari bantuan yang diberikan. Bidang bantuan kedua adalah dukungan untuk pengembangan perdagangan dan untuk meningkatkan iklin investasi, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, melalui peningkatan perdagangan dan investasi serta mendorong hubungan perdagangan yang penting dengan Uni Eropa. Bidang bantuan ketiga akan diarahkan pada perbaikan pemerintahan dan keamanan melalui reformasi sektor peradilan dan pengembangan kapasitas penegakkan hukum. Konsentrasi pada ketiga prioritas tersebut mencerminkan pendekatan Kebijakan Eksternal baru dan keinginan untuk menjadi lebih efektif dan untuk memberikan dampak yang lebih besar. Kebutuhan-kebutuhan khusus yang timbul dari rekonstruksi pasca tsunami dan konsolidasi jangka panjang dari proses perdamaian Aceh mungkin menuntut penyesuaian tertentu untuk dapat memberikan respon yang sesuai.

Distribusi Bantuan Grafik tersebut mencerminkan komitmen Komisi Eropa terhadap sektor sosial yang mencakup kebijakan pro masyarakat miskin, tata pemerintahan yang baik, serta untuk meningkatkan supremasi hukum, dan, terakhir, pembangunan ekonomi untuk memulihkan ekonomi persaingan. Bagan ini tidak memasukkan pemberian bantuan untuk rekonstruksi Aceh, karena hal tersebut menjadi pembahasan dari bab tersendiri (Bab 3).

EC ODA by Sectors

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

SOC IA LINF R A S TR UC TUR E

GOV ER NANC E PR ODUC T IONINF R A S TR UC TUR E

C R OS S  C UTT INGIS SUES

EMER GENC Y SUPPOR T  TO  NGOs

Thousands Euro

Total commitments Amounts in thousand Euro

Disbursements up to 31/12/04 Amounts in thousand Euro

Disbursements 2004 Amounts in thousand Euro

Jenis Bantuan Untuk menyalurkan bantuannya kepada negara-negara mitra, Komisi Eropa memiliki berbagai instrumen, termasuk bantuan teknis dan keuangan tertentu untuk kerjasama pembangunan dan ekonomi yang memiliki sasaran instansi-instansi pemerintah dan/atau LSM-LSM serta program-program penelitian dan pengembangan tematik (lingkungan, hutan tropis, pengendalian penyalahgunaan obat, AIDS, energi) yang terbuka di seluruh dunia untuk mendukung masyarakat madani. Komisi Eropa juga aktif dalam pemberian bantuan darurat melalui ECHO – Departemen Bantuan Kemanusiaan Komisi Eropa. Semua bantuan pembangunan yang diberikan oleh Komisi Eropa berbentuk hibah. Pembiayaan bersama dengan organisasi-organisasi penerima, Negara Anggota Uni Eropa, dan donor lain diutamakan apabila memungkinkan dan menguntungkan. Rincian distribusi ODA Komisi Eropa di berbagai sektor

ODA Komisi Eropa Komitmen Total Pencairan sampai tanggal 31/12/04 Pencairan tahun 2004

Ribu € % Ribu € % Ribu € %

Sektor Sosial 81,934 32% 11,328 13% 5,990 26% - Pendidikan 26,909 10% 1,365 2% 546 2% - Kesehatan 35,000 14% 4,334 5% 2,967 13% - Air dan Sanitasi 20,025 8% 5,629 7% 2,477 11% Tata Pemerintahan 40,481 16% 11,425 13% 2,696 12% Sektor Produksi 115,060 45% 49,349 57% 10,322 46% - Sektor bisnis 7,012 3% 2,280 3% 1,980 9% - Pertanian & kehutanan 96,048 37% 47,069 55% 8,342 37% - Perdagangan 12,000 5% 0 0% 0 0% Masalah Lintas Sektor 758 0% 303 0% 303 1% Bantuan Darurat 16,550 6% 11,400 13% 2,761 12% Dukungan LSM 3,681 1% 2,114 2% 545 2%

TOTAL 258,464 100% 85,919 100% 22,617 100% Kontak Delegasi Komisi Eropa Wisma Dharmala Sakti, Lantai 16 Jl Jend Sudirman 32 Jakarta 10220 Indonesia Tel (+62 21) 2554 6200 Fax (+62 21) 2554 6201 e-mail: delegation-indonesia@cec.eu.int http://www.delidn.ec.europa.eu

FINLAND Organisation of Development Assistance International development cooperation is administered as an integral element of the Ministry for Foreign Affairs' relations with developing countries. Global Policies and Priorities The development cooperation policy adopted by the Government of Finland is firmly based on the United Nations (UN) Millennium Development Goals. Its primary development objective is the eradication of extreme poverty. The goals of Finnish development policy are: promotion of global security, cooperation and welfare, reduction of widespread poverty, promotion of human rights, democracy, prevention of global environmental problems and encouragement of sustainable development, and promotion of economic dialogue. Global Level Assistance The budget for international development cooperation for 2004 was a total of € 545.6 million. At the time when the budget proposal was drawn up, this was equivalent to 0.37% of the predicted Gross National Income (GNI). The appropriations increased by € 38.8 million compared to 2003. Also the percentage increased from 0.35% to 0.37% of GNI. Priorities in Indonesia Indonesia is not a priority country for Finland's development cooperation. However, Finland has supported the development of civic society, human rights, elections and environmental related projects implemented by non-governmental organisations (NGOs) and other small-scale local projects aimed at eradicating poverty. In 2004, this NGO-type assistance totalled € 327,000. Future Directions Committing to international development objectives requires that Finland increases her funding to international development cooperation. The increase will be gradual and the expected level of 0.39% of GNI are planned to be achieved in 2006, based on present growth forecasts. The target of 0.7% of GNI as agreed within the UN are planned to be achieved by 2010, the general economic development permitting. Contact Embassy of Finland Menara Rajawali, 9th floor Jl Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 Indonesia Tel. (+62 21)576 1650 Fax. (+62 21) 576 1631 http://www.finland.or.id

FINLANDIA Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kerjasama pembangunan internasional diselenggarakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari hubungan Kementerian Luar Negeri dengan negara-negara berkembang. Kebijakan dan Prioritas Global Kebijakan kerjasama pembangunan yang diambil oleh Pemerintah Finlandia dilandasi oleh Tujuan Deklarasi Milenium PBB. Tujuan utama dari pembangunannya adalah penghapusan kemiskinan yang ekstrim. Tujuan dari kebijakan pembangunan Pemerintah Finlandia adalah: peningkatan keamanan secara global, kerjasama dan kesejahteraan, pengentasan tingkat kemiskinan yang semakin meluas, penguatan HAM, demokrasi, penanggulangan masalah lingkungan global dan dukungan untuk pembangunan yang berkesinambungan, dan peningkatan dialog ekonomi. Jumlah Bantuan Secara Global Anggaran untuk kerjasama pembangunan internasional untuk tahun 2004 berjumlah € 545,6 juta. Pada saat usulan anggaran disusun, jumlah tersebut setara dengan 0,37% dari perkiraan Pendapatan Nasional Bruto (PNB). Anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar € 38,8 juta dibandingkan dengan tahun 2003. Presentase tersebut juga meningkat dari 0,35% menjadi 0,37% dari total PNB. Prioritas di Indonesia Indonesia bukanlah merupakan negara prioritas bagi Pemerintah Finlandia dalam hal kerjasama pembangunan. Meskipun demikian, Finlandia mendukung pengembangan masyarakat madani, Hak Asasi Manusia, pemilihan umum dan proyek-proyek yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan proyek-proyek kecil lainnya yang bertujuan untuk menghapus kemiskinan. Pada tahun 2004, bantuan kepada LSM ini berjumlah € 327.000. Arah pada Masa yang Akan Datang Komitmen terhadap tujuan pembangunan internasional mensyaratkan Finlandia untuk meningkatkan pendanaannya untuk mendukung kerjasama pembangunan internasional. Berdasarkan perkiraan pertumbuhan saat ini, peningkatan pendanaan ini akan dilakukan secara bertahap dan diharapkan mencapai 0,39% dari PNB yang akan dicapai pada tahun 2006. Target untuk mencapai 0,7% dari PNB seperti yang disetujui oleh PBB, direncanakan akan tercapai pada tahun 2010 apabila perkembangan ekonomi secara umum mendukung. Kontak Kedutaan Besar Finlandia Menara Rajawali, Lantai 9, Jl Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 Indonesia Tel. (+62 21)576 1650, Fax. (+62 21) 576 1631 http://www.finland.or.id

FRANCE Organisation de l’Aide Publique au Développement/ Type d’aide et de programmes Depuis 1998, le dispositif de coopération et de développement est organisé autour d’un ensemble d’institutions complémentaires: § le Comité Interministériel de la Coopération

Internationale et du Développement (CICID) qui fixe les orientations de la politique de coopération internationale;

§ le Haut Conseil de la Coopération Internationale (HCCI), qui permet d’associer la société civile (associations, collectivités territoriales, universitaires…) à la définition de la politique d’aide au développement;

§ le ministère des Affaires étrangères, au travers de la Direction Générale de la Coopération Internationale au Développement (DGCID), et le ministère de l’Economie et des Finances, qui assurent la mise en œuvre de l’aide.

Sur le terrain, les services et les outils financiers en charge de la mise en œuvre de la coopération sont les suivants: § Le Service de Coopération et d’Action culturelle est le correspondant du ministère des

Affaires étrangères pour les questions de coopération. Il utilise des crédits annuels et les crédits projet du Fonds de solidarité prioritaire (FSP) pour un certain nombre de pays dit de la « zone de solidarité prioritaire » (ZSP). Le FSP est l’instrument de coopération avec les pays de la ZSP et a vocation à être mobilisé en faveur du développement institutionnel, social, culturel et de la recherche: les projets, pluriannuels, sont sélectionnés selon leur mérites propres, sans règle d’attribution automatique par pays;

§ La Mission Economique est le correspondant de la Direction des Relations Economiques Extérieurs, en charge des programmes de coopération du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Elle intervient, selon les pays, avec des instruments de coopération économique sous forme de dons ou de prêts que sont le Fonds d’Etudes et d’Aide au secteur privé (FASEP) et les protocoles financiers (Réserve Pays Emergents – RPE). L’action de la Mission Economique se concentre plus particulièrement sur les travaux d’infrastructures et d’équipements exigeant des investissements importants, tout en s’ouvrant de plus en plus vers les secteurs technologiques. Depuis 1998, ses contributions ont représenté en moyenne 38% des décaissements de l’aide publique française (31% en 2002);

§ L’Agence Française de Développement (AFD), placée sous la double tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie est l’opérateur pivot de l’aide bilatérale française au développement, son champ d’activité comprenant l’ensemble des secteurs de compétence des banques de développement. L’AFD intervient sous la forme de prêts concessionnels, en contribuant au financement de projets d’infrastructure et d’accompagnement social dans les secteurs de l’agriculture, de la gestion de l’eau et des finances. Elle intervient souvent en cofinancement avec d’autres banques de développement. Depuis 1998, les concours de l’AFD ont représenté 36% des décaissements de l’aide publique française (46% en 2003). Traditionnellement présente dans la ZSP, elle étend maintenant son action à d’autres pays (Chine, Thaïlande etc.);

§ De nombreux organismes spécialisés interviennent enfin en coopération sur fonds propres (ministères techniques, Groupements d’intérêt public, organismes de recherche, universités, hôpitaux…). L’Ambassadeur coordonne l’action de ces différents acteurs gouvernementaux de l’aide au développement. Enfin, la société civile développe d’importantes relations de coopération, le Service de Coopération et

d’Action culturelle de l’Ambassade lui servant d’interface. L’ensemble de ces concours a représenté en moyenne depuis 7 ans 15% des décaissements de l’APD française.

Politiques et priorités au niveau mondial L’aide au développement française est concentrée vers les pays les plus pauvres ou émergents, formant une Zone de Solidarité Prioritaire. L’aide publique au développement de la France vise à lutter contre la pauvreté et à promouvoir un développement durable et équilibré de l’économie, de la société et des institutions. Elle repose sur sept axes: ouverture démocratique et Etat de droit, croissance économique durable, équité sociale, intégration régionale, diversité culturelle, utilisation rationnelle des ressources naturelles, solidarité internationale. Volume de l’aide au niveau mondial En 2004, l’aide au développement française s’est élevée à 6,8 milliards d’euros. Cela représente 0,42% du PIB, en augmentation depuis 2002 (0,36% du PIB). Objectifs et priorités en Indonésie La coopération franco-indonésienne se fonde principalement sur la recherche de synergies, dans une approche dynamique pour les deux partenaires. Quatre axes principaux sous-tendent cette coopération: § coopération scientifique, universitaire et de recherche; § enseignement de la langue française; § soutien à l’action culturelle; § coopération audiovisuelle. L’ensemble des projets sont mis en place par le Service de Coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade de France avec l’aide de partenaires divers: universités, centre de recherches, centres culturels… Une part importante est également consacrée au renforcement des capacités universitaires indonésiennes par l’attribution de bourses d’études et l’aide aux programmes de recherches conjoints. D’autres axes de travail sont en cours d’élaboration et devraient venir compléter les priorités franco-indonésiennes en terme de coopération: appui aux réformes institutionnelles, police, justice et droits de l’homme. Contact Ambassade de France Jl Panarukan n° 35 Jakarta 10310 – Indonésie Tél (+62 21) 3193 1795 Fax (+62 21) 310 37 47 e-mail: cultujkt@uninet.net.id http://www.ambafrance-id.org

PERANCIS Organisasi Bantuan Publik Perancis untuk Pembangunan/ Jenis Bantuan dan Program Sejak tahun 1998, struktur sarana kerjasama dan bantuan untuk pembangunan terdiri dari berbagai lembaga yang saling melengkapi: § Komite Antar Departemen untuk Pembangunan dan

Kerjasama Internasional (CICID) yang menetapkan garis besar haluan politik kerjasama internasional

§ Dewan Tinggi Kerjasama Internasional (HCCI) yang memungkinkan keterlibatan masyarakat sipil (LSM, pemerintahan daerah, universitas...) di dalam perumusan kebijaksanaan bantuan untuk pembangunan

§ Departemen Luar Negeri, melalui Direktorat Jenderal untuk Kerjasama Pembangunan Internasional (DGCID) dan Departemen Ekonomi, Keuangan dan Industri, yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijaksanaan bantuan.

Di tingkat lapangan, dinas dan lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan kerjasama adalah sebagai berikut: § Bagian Kerjasama dan Kebudayaan (SCAC) pada Kedutaan Besar Perancis,

merupakan koresponden Departemen Luar Negeri untuk masalah-masalah kerjasama. SCAC menggunakan anggaran tahunan yang diterimanya dan Dana Prioritas Solidaritas (FSP) untuk sejumlah negara-negara yang termasuk dalam Zona Prioritas Solidaritas (ZSP). FSP merupakan sarana kerjasama dengan negara-negara ZSP dan mandatnya adalah untuk mempromosikan pengembangan kelembagaan, sosial, budaya dan penelitian (riset). Proyek yang mendapatkan pendanaan melalui FSP dipilih secara ad hoc, berdasarkan bobot proposal masing-masing, tanpa penetapan alokasi dana per negara yang otomatis

§ Bagian Ekonomi (ME) pada Kedutaan Besar Perancis, merupakan koresponden Direktorat Jenderal Keuangan dan Kebijaksanaan Ekonomi, berwenang atas program kerjasama Departemen Ekonomi, Keuangan dan Industri. ME menjalankan tugasnya, tergantung kondisi setiap negara, menggunakan sarana kerjasama ekonomi seperti bantuan hibah atau pinjaman melalui Dana Pengkajian dan Bantuan untuk Sektor Swasta (FASEP) dan melalui protokol keuangan (Dana untuk Negara Berkembang / Emerging Country Reserve). Kegiatan ME lebih difokuskan pada proyek infrastruktur dan peralatan yang membutuhkan investasi besar, tetapi juga mencakup sektor teknologi. Sejak tahun 1998, kontribusi ME merupakan, secara rata-rata, 38% dari pengeluaran Bantuan Publik Negara Perancis (31% pada tahun 2002)

§ Badan Perancis untuk Pembangunan (AFD), dibawah tanggung jawab Departemen Luar Negeri dan Departemen Ekonomi, Keuangan dan Industri, merupakan pelaksana penting bagi Bantuan Pembangunan Bilateral Perancis dengan mencakupi semua bidang kompetensi yang melekat pada bank-bank pembangunan. AFD bekerja dengan memberikan pinjaman lunak untuk pendanaan proyek-proyek infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, pengelolaan air dan keuangan (micro kredit). AFD seringkali bergabung dengan bank-bank pembangunan lainnya untuk mendanai proyek. Sejak tahun 1998, kontribusi AFD sebesar 36% pengeluaran Bantuan Publik Perancis (46% pada tahun 2003). Biasanya hadir di negara ZSP, kini, AFD memperluas jangkauannya di berbagai negara lain (Cina, Thailand...)

§ Selain itu, banyak lembaga-lembaga khusus melakukan kerjasama dengan dana mereka masing-masing (departemen teknik, konsorsium badan swasta dan negeri, universitas, rumah sakit, lembaga penelitian...). Adalah Duta Besar yang mengkoordinasikan kegiatan dari pelaku bantuan publik untuk pembangunan

tersebut. Akhirnya, masyarakat sipil Perancis juga ikut andil dalam pengembangan hubungan kerjasama, dengan dukungan SCAC dari Kedutaan Besar Perancis sebagai fasilitator. Sejak tujuh tahun terakhir, bantuan dari lembaga-lembaga ini mencapai 15% dari pengeluaran Bantuan Publik untuk Pembangunan.

Kebijakan dan Prioritas Global Bantuan pembangunan Perancis diutamakan bagi negara-negara paling miskin atau berkembang, yang termasuk di ZSP. Tujuan bantuan ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan mempromosikan pembangunan ekonomi, masyarakat dan institutsi yang berkesinambungan dan seimbang. Hal ini didasarkan pada tujuh poros : demokrasi dan negara hukum, perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, kesetaraan sosial, integrasi regional, pluralitas budaya, pemanfaatan sumber-sumber daya alam yang rasional dan solidaritas internasional. Tingkat Bantuan Global Pada tahun 2004, bantuan Perancis untuk pembangunan mencapai € 6,8 miliar, atau sebesar 0,42% dari Produk Domestik Bruto Perancis, lebih tinggi dari tahun 2002 (0,36%). Tujuan dan Prioritas di Indonesia Kerjasama Perancis-Indonesia bersandar terutama pada pencarian sinergi, menggunakan pendekatan dinamis untuk kedua mitra. Kerjasama ini dibagi berdasarkan empat poros: § Kerjasama ilmu pengetahuan, universitas dan penelitian (riset) § Pengajaran bahasa Perancis § Dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kebudayaan § Kerjasama audiovisual Keseluruhan proyek dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama dan Kebudayaan di Kedutaan Besar Perancis, bekerjasama dengan berbagai mitra: universitas, pusat penelitian, pusat kebudayaan, dan lain sebagainya. Sebagian besar dari bantuan tersebut juga ditujukan untuk pemberdayaan sumber daya manusia di universitas Indonesia melalui pemberian beasiswa pendidikan dan bantuan untuk program penelitian bersama. Orientasi kerjasama lain sedang dirancang dan diperkirakan akan melengkapi program ini sesuai dengan prioritas Perancis dan Indonesia: dukungan terhadap reformasi institusional, kerjasama kepolisian, hukum dan hak asasi manusia. Kontak Kedutaan Besar Perancis Jl Panarukan No 35 Jakarta 10310, Indonesia Tel (+62 21) 3193 1795 Fax (+62 21) 310 3747 e-mail: cultujkt@uninet.net.id

GERMANY Organisation of Development Assistance The development policy of the Federal Republic of Germany is an independent area of German foreign policy aiming at poverty reduction, peace and stability, environmental protection, supporting democracy, rule of law and human rights. It is formulated by the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, BMZ (www.bmz.de) which is also responsible for programming and evaluation of German development cooperation. The implementation of projects and programmes on behalf of BMZ lies in the hands of a variety of implementing organisations. In the field of financial cooperation, German bilateral development cooperation projects are implemented by the KfW Entwicklungsbank (KfW development bank). Technical cooperation projects are mainly carried out by the government-owned Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH (GTZ, German Agency for Technical Cooperation). Via DEG, the German Investment Bank, the German Government is fostering private investment and supporting public private partnerships. InWEnt–Capacity-Building International (the former CDG and DSE) is engaged in scholarship promotion and in-service training in a variety of technical fields. Through CIM – a joint operation of GTZ and the Federal Employment Institute – 24 consultants from Germany currently work in Indonesian institutions and enterprises as ‘Integrated Experts’. BMZ funding is also allocated to the political foundations (in Indonesia the Friedrich-Ebert-Foundation, Konrad-Adenauer-Foundation, Friedrich-Naumann-Foundation and Hanns-Seidel-Foundation) as well as to numerous non-governmental organisations (NGOs). Several German states provide their own official development assistance (ODA) project funds. The Ministry of Foreign Affairs is responsible for humanitarian and for the German contributions to the United Nations Children Fund (UNICEF) and the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR). Global Policies and Priorities Germany has placed development issues high on its political agenda. It made poverty reduction a main priority in the Programme of Action 2015 – The German Government’s Contribution Towards Halving Extreme Poverty Worldwide. This programme establishes global poverty reduction as an important element in the government’s overall policy and an overarching goal of development cooperation. Greater coherence among policies affecting developing countries is now a government-wide priority and is also being pursued internationally, especially with other Member States of the European Union (EU). German cooperation with each country is based on a dialogue with governments and civil society about the partner country’s plans and strategies. The German Government supports developing countries’ efforts to develop and implement national Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) and adapts its bilateral cooperation programmes towards them. Germany currently cooperates with 40 “priority partner countries” and 30 “partner countries” in one to three focal areas. Through this stronger focus, more significant results will be achieved. Framework conditions such as a country’s human rights record,

people’s participation in the political process, the rule of law and the creation of a market-oriented economy determine the type and scope of ODA. Global Level of Assistance Germany is the fourth largest donor among member countries of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)/ Development Assistance Committee (DAC). In 2003, Germany’s bilateral net ODA was € 3.6 billion. The largest proportion of German ODA is allocated to Sub-Saharan Africa (46.2%), followed by Latin America (10.7%), Asia (10.4%), Europe and the Newly Independent States (7.5%), and the Mediterranean/ Near East region (7.8%). 38.1% of the German bilateral programme is spent in least developed countries (LDC). As development assistance must be considered against the background of a globalising world, more than 40% (2003) of German ODA is channelled through international institutions such as the World Bank, Asia Development Bank (ADB) and the United Nations (UN) System to complement bilateral development efforts. About one quarter of the EU’s funds for development cooperation are contributed by Germany. Type of Assistance and Programming German bilateral development assistance is mainly implemented through project and programme aid. In order to achieve greater efficiency and significance, Germany aims for closer coordination between its own development programmes and is committed to the harmonisation agenda with other donors. Programme Objectives and Priorities in Indonesia Indonesia and Germany have agreed upon the following three priority areas for development cooperation: § Support to economic reform policies, the promotion of small and medium enterprises

and vocational training; § Health including HIV/AIDS prevention; § Transport, in particular maritime and railway. Decentralisation is a cross cutting issue for the cooperation. Strategy Papers on health, economic reform, transport and decentralisation have been prepared and agreed upon with the Indonesian Government. In order to increase the effectiveness and efficiency of development cooperation, Germany is shifting its activities towards a focused programmatic approach in each of the priority areas. It is also exploring possibilities of closer cooperation with other donors. Future Directions The Indonesian and German Governments hold annual consultations and, starting 2005, bi-annual negotiations in order to determine the volume of assistance and to agree on common projects in the three priority areas. The directions for future cooperation are set by the Indonesian national policy outlined, for example, in the National Development Plan as well as in the relevant sector policies. An annual new commitment of ca. € 30 million is considered. Level of Assistance (in € million) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Grant Disbursements 60.155 58.570 53.660 62.629 53.432 67.501 Loan Disbursements 131.270 -76.845 -46.740 -29.223 29.750 -148.151 Total 191.425 -18.270 6.920 33.406 83.182 -80.633

Tsunami Response

Following the earthquake and tsunami that hit Aceh and North Sumatra in December 2004, the German Government along with its national and international partners provided immediate relief assistance through multilateral organisations and NGOs amounting to € 55 million. Germany provided in 2005 as a first trance for the reconstruction period new and special grants amounting to ca. € 61 million, € 21 million of which are Technical Cooperation (provided mainly through GTZ) and € 40 million Financial Cooperation (provided through KfW). In addition, Germany participates in the Multi Donor Fund for Aceh and North Sumatra with an amount of € 8.5 million. Special Government Negotiations on the continuation and further support for the Rehabilitation and Reconstruction of Aceh and Nias Islands will follow in the upcoming years. Projects agreed upon and already under implementation include reconstruction and improvement of health services in Aceh, including the rehabilitation and reconstruction of Zainoel Abidin Provincial Hospital Banda Aceh in cooperation with Australia (€ 19 million), rehabilitation and reconstruction of vocational schools and modernisation of vocational training (€ 13 million), rehabilitation and reconstruction of secondary schools (€ 4 million), rehabilitation and reconstruction of housing and human settlements (€ 10 million), support for local governance for sustainable reconstruction in Aceh Province (€ 10 million), reconstruction and development of the microfinance system (ca. € 4 million). A Rapid Response Fund (€ 1 million) complements the programme. In addition, Germany committed € 45 million for the establishment of a Tsunami Early Warning System. Besides the official cooperation there are significant initiatives of German NGOs, Civil Society and the German Economy. Contact German Embassy Development Cooperation Unit Jl MH Thamrin No 1 Jakarta 10310 Indonesia Tel (+62 21) 3985 5150, 3985 5151 Fax (+62 21) 390 1757 e-mail: germany5@cbn.net.id http://www.jakarta.diplo.de

JERMAN Pengaturan Bantuan Pembangunan (ODA) Politik pembangunan Republik Federal Jerman adalah bagian yang mandiri dari politik luar negeri yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, perdamaian dan stabilitas, perlindungan lingkungan hidup, mendukung demokrasi, peraturan hukum dan hak asasi manusia. Politik tersebut diformulasikan oleh Kementrian Kerja Sama dan Pembangunan Perekonomian, BMZ (www.bmz.de) yang juga bertanggungjawab untuk membuat program dan evaluasi bagi Kerja Sama Pembangunan Jerman. Pelaksanaan/ implementasi dari proyek-proyek atau program-program atas nama BMZ berada di tangan berbagai organisasi-organisasi pelaksana. Dalam bidang kerja sama keuangan, proyek-proyek kerja sama pembangunan bilateral Jerman dilaksanakan oleh KfW Bank Pembangunan. Proyek-proyek kerja sama teknik sebagian besar dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Teknik Jerman GmbH (GTZ) yang dimiliki oleh Pemerintah. Melalui DEG, Bank Investasi Jerman, Pemerintah Jerman membantu perkembangan investasi swasta dan mendukung kerja sama di sektor swasta. InWEnt-Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia International (dahulu CDG dan DSE) diikutsertakan dalam promosi beasiswa dan training kerja praktek dalam berbagai bidang teknik. Melalui CIM – sebuah operasi gabungan antara GTZ dan Institut Ketenagakerjaan Federal – saat terdapat 24 konsultan dari Jerman yang bekerja di perusahaan-perusahaan dan institusi-institusi Indonesia sebagai tenaga ahli yang terintegrasi. Pendanaan BMZ juga dialokasikan ke yayasan-yayasan politik (di Indonesia adalah Yayasan Friedrich Ebert, Yayasan Konrad Adenauer, Yayasan Friedrich Naumann dan Yayasan Hanns Seidel) dan juga ke sejumlah organisasi-organisasi non-pemerintah. Beberapa Negra Bagian Jerman menetapkan pengaturan pendanaan bantuan pembangunan bagi proyek-proyek mereka sendiri. Kementrian Luar Negeri bertanggung jawab untuk masalah-masalah humaniter dan kontribusi Jerman terhadap UNICEF dan UNHCR. Prioritas dan Kebijakan Global Jerman telah meletakkan isu pembangunan pada posisi yang tinggi dalam agendanya. Jerman menjadikan penurunan kemiskinan sebagai prioritas utamanya dalam Aksi Programm 2015 – Kontribusi Pemerintah Jerman dalam mengurangi menjadi separuh kemiskinan yang ekstrim di dunia. Program ini menetapkan pengurangan kemiskinan dunia sebagai sebuah elemen penting dalam seluruh kebijakan politik pemerintah dan tujuan (utama) dari kerja sama pembangunan. Saat ini hubungan yang lebih besar diantara kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi negara-negara berkembang merupakan prioritas pemerintah secara luas dan juga diikuti secara internasional, terutama dengan negara-negara anggota lainnya dari Uni Eropa. Kerja sama Jerman dengan setiap negara didasari oleh sebuah dialog dengan pemerintah dan msyarakat sipil tentang rencana dan strategi negara mitra. Pemerintah Jerman membantu upaya-upaya negara-negara berkembang untuk membangun dan menerapkan Naskah Strategi Pengurangan Kemiskinan Nasional (PRSPs) dan menyesuaikan program kerja sama bilateral kepada mereka (negara berkembang tersebut).

Saat ini Jerman bekerja sama dengan 40 negara berkembang yang “diprioritaskan” dan 30 “negara mitra” dengan fokus dalam satu hingga tiga bidang kerja sama. Melalui/Dengan fokus yang lebih besar ini, hasil-hasil yang lebih signifikan akan dapat dicapai. Kerangka kondisi seperti masalah hak asasi manusia di negara tersebut, partisipasi rakyat dalam proses politik, pemerintahan berdasarkan hukum serta menciptakan perekonomian yang berorientasi pada pasar menentukan bentuk dan bidang ODA. Tingkat Bantuan Global Jerman adalah negara donor keempat terbesar diantara negara-negara anggota OECD/Komite Pembantu Pembangunan (DAC). Pada tahun 2003, bantuan pembangunan resmi (ODA) bilateral Jerman berjumlah € 3,6 milyar (netto). Porsi terbesar dari ODA Jerman dialokasikan ke negara-negara Sub-Sahara di Afrika (46,2%), diikuti oleh Amerika Latin (10,7%), Asia (10,4%), Eropa dan Negara yang baru merdeka (7,5%) dan Mediterania/Wilayah Timur Dekat (7,8%). Sebanyak 38,1% dari program bilateral Jerman digunakan di segelintir negara-negara maju (LDC). Sebagai bantuan pembangunan harus pula dipertimbangkan latar belakang globalisasi dunia, dimana sekitar 40% (2003) dari ODA Jerman disalurkan melalui institusi-institusi internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Sistem PBB untuk melengkapi usaha-usaha pembangunan bilateral. Sekitar seperempat dana Uni Eropa (EU) untuk kerja sama pembangunan merupakan kontribusi dari Jerman. Jenis Bantuan dan Program Bantuan pembangunan bilateral Jerman diterapkan terutama melalui proyek dan program bantuan. Dalam rangka mencapai arti dan efisiensi yang lebih besar, Jerman mencoba mencapai koordinasi yang lebih dekat diantara program-program pembangunannya sendiri dan melakukan harmonisasi agenda dengan donor-donor lain. Sasaran Program dan Prioritas di Indonesia Indonesia dan Jerman menyetujui tiga area prioritas berikut bagi kerja sama pembangunan: § Dukungan kepada reformasi kebijakan perekonomian, memajukan usaha kecil dan

menengah serta pelatihan kejuruan § Kesehatan, termasuk pencegahan HIV/AIDS § Transportasi, khususnya laut dan kereta api. Desentralisasi adalah persoalan utama dari kerja sama. Naskah mengenai strategi kesehatan, reformasi ekonomi, transportasi dan desentralisasi telah disiapkan dan disetujui bersama dengan Pemerintah Indonesia. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sama pembangunan, Jerman sedang merubah aktivitasnya ke arah program yang lebih fokus di setiap area prioritas. Jerman juga sedang mengkaji kemungkinan kerja sama yang lebih erat dengan donor-donor lain. Arah tujuan di masa depan Pemerintah Jerman dan Indonesia setiap tahun melakukan konsultasi setiap tahun dan, dimulai tahun 2005, dua negosiasi tiap tahun dalam rangka untuk menentukan volume bantuan dan untuk menyetujui proyek-proyek umum di bidang ketiga area prioritas. Arah kerja sama di masa depan ditentukan oleh kebijakan nasional Indonesia, sebagai contoh, seperti yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Nasional serta dalam kebijakan-kebijakan di sektor yang relevan. Komitmen bantuan tahunan yang baru sebesar sekitar € 30 juta sedang dipertimbangkan.

Tingkat Bantuan (dalam juta €) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Pencairan Hibah 60.155 58.570 53.660 62.629 53.432 67.501 Pencairan Pinjaman 131.270 -76.845 -46.740 -29.223 29.750 -148.151 Total 191.425 -18.270 6.920 33.406 83.182 -80.633

Reaksi atas Bencana Tsunami Menyusul bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan Sumatra Utara pada bulan Desember 2004 lalu, Pemerintah Jerman bersama dengan mitra nasional dan internasionalnya menyediakan bantuan pertolongan dengan segera melalui organisasi-organisasi multilateral dan organisasi-organisasi non-pemerintah sebesar € 55 juta. Pada tahun 2005 Jerman menyediakan dana hibah baru dan khusus hingga € 61 juta sebagai dana awal bagi masa rekonstruksi, dimana sebanyak € 21 juta merupakan dalam bentuk kerja sama teknik (disediakan terutama oleh GTZ) dan € 40 juta dalam bentuk kerja sama keuangan (disediakan melalui KfW). Sebagai tambahan, Jerman berpartisipasi dalam Perserikatan Multi Donor Pendanaan bagi Aceh dan Sumatra Utara dengan jumlah dana sebesar € 8,5 juta. Negosiasi khusus pemerintah dalam kontinuitas dan kelanjutan bantuan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Pulau Nias akan menyusul pada tahun-tahun mendatang. Proyek-proyek yang telah disetujui dan sudah dalam pelaksanaan memasukkan rekonstruksi dan perbaikan pelayanan kesehatan di NAD, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi RS Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh dalam kerja sama dengan Australia (€ 19 juta), rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah kejuruan dan modernisasi pelatihan sekolah kejuruan (€ 13 juta), rehabilitasi dan rekonstruksi SMP (€ 4 juta), rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan rakyat (€ 10 juta), bantuan untuk Pemerintah Daerah bagi rekonstruksi yang berkelanjutan di Provinsi Aceh (€ 10 juta), rekonstruksi dan pembangunan sistem pembiayaan mikro (€ 4 juta). Sebuah Reaksi Cepat dalam Pendanaan (€ 1 juta) melengkapi program. Sebagai tambahan, Jerman menyediakan € 45 juta untuk instalasi sebuah Sistem Peringatan Dini Tsunami. Selain kerja sama resmi juga terdapat banyak inisiatif dari organisasi-organisasi non-pemerintah Jerman, masyarakat sipil Jerman dan sektor ekonomi Jerman. Kontak Kedutaan Besar Jerman Unit Kerjasama Pembangunan Jl MH Thamrin No 1 Jakarta 10310 Indonesia Tel (+62 21) 3985 5150, 3985 5151 Fax (+62 21) 390 1757 e-mail: germany5@cbn.net.id http://www.jakarta.diplo.de

GREECE Greek Assistance for the earthquake and tsunami disaster in Aceh and North Sumatra Greece’s mobilisation after the announcement of the earthquake and tsunami in the Southeast Asia region was immediate. A C-130 departed on 24 of January 2005 for Indonesia (affected area of Banda Aceh) carrying humanitarian aid as well as equipment and personnel for the installation of a water purification unit and relevant transfer of know how by Greek experts. A further cargo of more than 680 tons of humanitarian aid, worth around € 4 million, gathered by civil society, coordinated by the non-governmental organisation (NGO) “Solidarity” and support by the Greek Ministry of Foreign Affairs (MFA), was shipped to Banda Aceh Indonesia. The merchant ships that carried the cargo departed on 31 January 2005 and the humanitarian aid is being distributed via the representatives of the Greek NGO “Solidarity” in cooperation with the Red Cross in the area. A third cargo of approximately 1,500 tons of humanitarian aid, namely food aid, medicines and clothing, gathered by civil society, coordinated by the NGO “Solidarity” with the support of the Greek MFA, was shipped to Indonesia at the beginning of April. Moreover, Greece has made available to the International Community the capabilities that can be offered by the Multinational Sealift Centre based in Athens, for purposes of coordination and monitoring of the humanitarian assistance by ship(s). Touching, nonetheless, was the response of the Greek nation (people) in the unprecedented disaster (catastrophy) of the 26 December 2004. A special “TV Marathon” that was organised by the Greek State Television in cooperation with Hellenic Aid, gathered the total amount of € 14,924,486, while the contribution of volunteerism, especially in the nursing sector, was outstanding. It is estimated that through various initiatives every Greek citizen donated approximately two (2) euro for the people that were hit by the earthquake and tsunami in the Southeast Asia region. It is therefore estimated that the total aid resulting from state actors, NGOs and private donors amounts to more than € 27 million.

The total amount gathered is distributed in three ways:

§ As multilateral assistance through the United Nations (OCHA, UNICEF, UNHCR, WFP, IOM)

§ As multilateral assistance by the European Union

§ As bilateral assistance to the affected countries.

It is noted that a letter was delivered to UN Secretary General Mr Kofi Annan sent by the Foreign Minister Mr Petros

Molyviatis, with the letter of Foreign Minister Mr Molyviatis, a cheque was delivered for € 10 million. This amount will be used by the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA – and is to be distributed through UN affiliated Agencies and relevant programs for the reconstruction of the stricken region based on the list drawn up by the United Nations which is as follows: A ) The € 3 million - from the total amount of € 10 million - to be earmarked for

Indonesia through UNHCR and particularly through the program “family shelter and non-food items”, for which there is an appeal from OCHA for about € 177 million.

B ) The € 2 million to be earmarked for the World Food Program (WFP). Half of this amount (€ 1 million) for East Africa (Somalia) and the other half (€ 1 million) for South East Asia through the Program “WFP Indian Ocean tsunami Emergency Operation (Food)”.

A sum of € 200,000 is donated to Indonesia, as bilateral state assistance, for the rehabilitation and reconstruction of the tsunami hit areas, especially after the second earthquake that hit the country on 28 March 2005. Contact Embassy of the Hellenic Republic Plaza 89, 12th floor Jl HR Rasuna Said Kav X-7 No 6 Jakarta 12940 Indonesia Tel (+62 21) 520 7776 Fax (+62 21) 520 7753 e-mail: grembas@cbn.net.id http://www.greekembassy.or.id

YUNANI Bantuan Yunani untuk gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatra Utara Yunani mengerahkan bantuan dengan cepat menyusul terjadinya gempa bumi dan tsunami di Asia Tenggara. Pesawat C-130 diberangkatkan pada tanggal 24 Januari 2005 ke Indonesia (di daerah yang terkena dampak di Banda Aceh) dengan membawa bantuan kemanusiaan dan peralatan, serta tenaga pemasangan unit penjernihan air dan tenaga alih pengetahuan. Pada tanggal 31 Januari, kapal barang berisi lebih dari 680 ton bantuan kemanusiaan seharga € 4 juta, yang dikumpulkan masyarakat madani dan dikoordinir lembaga swadaya masyarakat (LSM) “Solidarity” serta didukung Departemen Luar Negeri (Deplu) Yunani, diberangkatkan ke Banda Aceh, Indonesia. Bantuan kemanusiaan yang dibawa kapal ini disalurkan melalui perwakilan LSM Yunani “Solidarity” dengan bekerjasama dengan Palang Merah setempat. Pengiriman barang ketiga dengan membawa sekitar 1.500 ton bantuan kemanusiaan, yaitu bantuan pangan, obat-obatan dan pakaian, yang dikumpulkan oleh masyarakat madani, dikoordinir LSM “Solidarity” dan dengan dukungan Deplu Yunani, dikapalkan ke Indonesia pada awal bulan April. Selain itu, Yunani menawarkan dukungan kepada masyarakat internasional berupa Pusat Pengangkutan Laut Multinasional yang berbasis di Athena untuk maksud koordinasi dan memonitor bantuan kemanusiaan yang dikirimkan dengan sarana perkapalan. Dalam menanggapi bencana 26 Desember 2004, warga Yunani sangat bermurah hati. Acara khusus yaitu “Marathon Televisi” yang diselenggarakan Televisi Pemerintah Yunani dengan bekerjasama dengan Hellenic Aid berhasil mengumpulkan dana sebesar € 14.924.486. Sementara bantuan berupa tenaga sukarela juga luar biasa, khususnya dari para perawat. Dari berbagai inisiatif yang berlangsung di Yunani, diperkirakan bahwa setiap warga menyumbangkan sekitar € 2 untuk para korban gemba bumi dan tsunami di Asia Tenggara. Bantuan keseluruhan, baik dari pemerintah, LSM maupun sumbangan pribadi diperkirakan mencapai lebih dari € 27 juta. Dana yang terkumpul disalurkan melalui tiga jalur: • Sebagai bantuan multilateral melalui

badan-badan PBB (OCHA, UNICEF, UNHCR, WFP, IOM)

• Sebagai bantuan multilateral melalui Uni Eropa

• Sebagai bantuan bilateral bagi negara-negara yang terkena dampak.

Perlu dicatat pula bahwa Menteri Luar Negeri Yunani Petros Molyviatis mengirimkan surat kepada Sekretaris Jendral PBB Bapak Kofi Annan dengan menyertakan cek sebesar € 10 juta.

Dana sejumlah ini diperuntukkan bagi Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) untuk disalurkan melalui berbagai badan dan program PBB yang relevan untuk rekonstruksi daerah-daerah yang terkena dampak, sesuai dengan daftar yang disusun oleh PBB yaitu sebagai berikut: A ) € 3 juta dari dana sebesar € 10 juta ditujukan bagi Indonesia dan disalurkan melalui

UNHCR, khususnya untuk program “penampungan keluarga dan kebutuhan non-pangan”, hal mana kebutuhannya berdasarkan OCHA adalah sebesar € 177 juta.

B ) € 2 juta disalurkan ke Program Pangan Dunia (WFP), dimana setengahnya (€ 1 juta) untuk Afrika Timur (Somalia) dan setengahnya lagi (€ 1 million) untuk Asia Tenggara melalui program “Operasi Darurat WFP bagi Tsunami Samudra Hindia (Pangan)”.

Dana sejumlah € 200.000 disalurkan pula ke Indonesia sebagai bantuan bilateral negara, yang mana diperuntukkan bagi keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena tsunami, khususnya setelah terjadinya gempa bumi yang kedua di Indonesia pada tanggal 28 Maret 2005. Kontak Kedutaan Besar Republik Yunani Plaza 89, Lantai 12 Jl HR Rasuna Said Kav X-7 No 6 Jakarta 12940 Indonesia Tel (+62 21) 520 7776 Fax (+62 21) 520 7753 e-mail: grembas@cbn.net.id http://www.greekembassy.or.id

HUNGARY Organisation of Development Assistance International development cooperation and aid coordination is overseen by the Ministry of Foreign Affairs. A Brief Summary of Hungary’s International Development Cooperation (IDC) Activities I. Introduction Hungary, while acceding to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and the European Union (EU), assumed the responsibility to work out and implement an international development cooperation policy conforming to OECD and EU principles and practices. It agreed to fulfil the commitments and the targets set in the United Nations Millennium Declaration and the Millennium Development Goals. The Hungarian international development policy is consistent with her foreign policy and the moral goals set out in the Government programme. It is a great challenge to a small country with limited resources like Hungary to pursue an efficient IDC policy and catch up with developed donors. Nevertheless, certain achievements have already been attained. By now the institutional, legal and financial frameworks of Hungarian IDC policy have been laid down. The implementation of development projects financed from the IDC allocation of the national budget, coordination of the activities by line ministries so far carrying out separate IDC projects, and the involvement of the private and civil sector into IDC have started and made certain progress. In order to use the limited resources in the most efficient way, clear targets and preferences have been set when deciding on partner countries and IDC sectors. To be able to fully utilise the comparative advantages and to ensure maximum added value to the EU common IDC, Hungary mainly focus on Western Balkan and CIS countries and would like to share her experiences gained in the course of political and economic transition and EU accession. Hungary, as an aid recipient country up to the recent past, has also rich experiences of receiving and best utilising aid, which can be conveyed to her partner countries as well. Hopefully a well-targeted knowledge-transfer project of modest financial value can have a significant development impact. It is also important for Hungary to cooperate closely with the new EU member states of Central Europe sharing many similarities to ensure complementarity and cohesion in IDC policies. II. Priority Regions and Countries Special priority is accorded to neighbouring countries, since Hungary has a vital interest in the stability and development of the region. The geographical span of Hungary’s international development policy, however, is wider than that, as it also reflects the main objectives of the European Community in this area such as sustainable development, poverty reduction in partner countries, their integration into the world economy and promoting democracy, the rule of law and good governance. Official development assistance (ODA) partners therefore have also been chosen from the least-developed countries (LDCs) group, whereas some Far-Eastern countries were included on the list due to the traditions of our bilateral relations and previous personal contacts, and the experiences accumulated in the course of the cooperation of the past decades. Based on

the above consideration, there are four groups of countries targeted by the Hungarian development activities: § Strategic partners:

Serbia and Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Vietnam, Palestine Authority § Other partner countries:

Macedonia, Moldova, China, Mongolia, Kyrgyzstan, Ukraine § LDCs:

Ethiopia, Yemen, Cambodia, Laos § International commitments:

Afghanistan, Iraq III. Sectoral Priorities Obviously, Hungary concentrates her development assistance activities primarily on those sectors and areas where Hungary has comparative advantages. Without observing an order of importance, the following fields of activities are given greater emphasis: 1. Sharing Hungarian experiences associated with the political-economic transition

(establishment and operation of democratic structures, creating conditions for the transition to a free-market economy, privatisation, providing assistance to small- and medium-sized enterprises, the application of the criteria of good governance)

2. Knowledge transfer, knowledge-based assistance (methodological procedures, know-how, software, transfer of organisational and planning methods, etc)

3. Promoting education (university and postgraduate), training of experts and technicians, developing curriculum, organising distance learning

4. Developing health services (planning, equipping, and running of hospitals and polyclinics, birth control, combating epidemics, etc)

5. Agriculture (dissemination of state-of-the-art plant and animal breeding methods, seed improvement, plant hygiene - plant protection, freshwater fish breeding, forestation programmes, farm development plans, biotechnology, agro-meteorology, training of specialists and engineers in farming-related areas), food industry (planning of slaughterhouses)

6. Contributing to water management and water resources development, planning and providing technical advice (reservoirs and barrages, water purification plants, planning of dikes, inland drainage, exploration and assessment of water stocks, etc)

7. Developing general infrastructure 8. Helping general and transport engineering activity, cartography 9. Providing technical advice on environmental protection IV. Financial Background Hungary’s development assistance programmes are mainly financed from the central budget. In accordance with international practice, it is the responsibility of the Finance Minister to make a proposal to the National Assembly on the development assistance budget, in the annual Budget Bill. For 2004 HUF 1,100 million (around US$ 6 million) was earmarked for the MFA budget whereas resources were also earmarked for the activities of the ministries and institutions taking part in the implementation of bilateral and multilateral international development cooperation. All in all HUF 13,500 million (close to US$ 70 million) was spent on ODA in Hungary last year which corresponds almost to 0.07% of the Gross National Income (GNI). This year’s projection is an ODA/GNI ratio between 0.08% and 0.1% Hungary was part of the 2005. May 24 Conclusions of the EU Council to reach a new collective EU target of 0.56% ODA/GNI by 2010 in such a way that old Member States undertake to reach a minimum of 0.51% ODA/GNI while new Member States will strive to increase their ODA to reach – within their respective budget allocation processes – 0.17% ODA/GNI level by 2010.

Priorities in Indonesia Hungary and Indonesia enjoy friendly, cooperative relations underpinned by high level governmental exchanges. These exchanges have been focused on the cooperation on the trade and economic fields, with particular emphasis to the small and medium scale enterprises and the information and communication technology (ICT). The Hungarian experiences gained in the political-economic transition period after 1989/90 in many fields (i.e. local government, judiciary, banking, privatisation, etc) were offered to the Indonesian counterparts and a number of programs has already been realised. Hungary has not had fully fledged bilateral development assistance programmes in Indonesia, however the Hungarian Government pays special attention to enhance the economic cooperation among the business sectors of the two country. The Joint Commission on Trade and Economic Cooperation between Indonesia and Hungary restarted its functioning in January 2004 and held its latest Session in October 2005 in Budapest. In the course of the Hungarian Prime Minister’s visit in July 2005 to Indonesia the new Economic Cooperation Agreement was signed, opening new vistas for an enhanced cooperation among the business circles of the two countries in the field of information and communication technology (ICT), banking and business sectors, as well as other fields such as science and technology (including biotechnology). Hungarian companies with an interest in the Indonesia market are focusing now on IT related areas (e-education, e-government e-business, e-training, e-health, etc) and extend commercial activity in certain government related services, infrastructure and agriculture. Hungary offered 10 new scholarships for Indonesian students in post-graduate studies. Contact Embassy of the Republic of Hungary Jl HR Rasuna Said Kav X/3 Kuningan, Jakarta 12950 Indonesia Tel (+62 21) 520 3459 Fax (+62 21) 521 2683, 520 3461 e-mail: hukgajkt@telkom.net or huembjkt@telkom.net http://www.huembjkt.or.id

HONGARIA Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kerjasama pembangunan internasional dan koordinasi bantuan dilaksanakan oleh Kementrian Luar Negeri. Kebijakan dan Prioritas Global Hongaria, selain bagian dari OECD (Organisasi Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi) dan Uni Eropa (UE), juga bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan kerjasama pembangunan internasional yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip OECD dan Uni Eropa. Hongaria sepakat untuk memenuhi komitment dan target yang telah ditetapkan pada Deklarasi Milenium PBB dan Tujuan Pengembangan Milenium. Kebijakan pembangunan internasional Hongaria sejalan dengan peraturan luar negeri dan tujuan moral sebagaimana ditetapkan dalam program Pemerintah. Hal ini merupakan suatu tantangan besar bagi sebuah negara kecil dengan sumber daya yang sangat terbatas seperti Hongaria untuk menjalankan dengan efisien peraturan Kerjasama Pembangunan Internasional (IDC) dan mengimbangi donor-donor lainnnya yang sudah lebih maju. Namun demikian, beberapa prestasi telah berhasil dicapai. Sampai saat ini, aturan-aturan kelembagaan, hukum dan keuangan dari IDC Hongaria telah disusun. Pelaksanaan proyek-proyek pengembangan yang dibiayai dari alokasi IDC yang merupakan bagian dari anggaran nasional, koordinasi kegiatan-kegiatan departemen terkait, sejauh ini melaksanakan proyek-proyek IDC lainnya, dan keikutsertaan sektor swasta dan sipil dalam IDC sudah dimulai dan menghasilkan berbagai kemajuan. Guna memanfaatkan sumber-sumber daya yang terbatas ini secara efisien, target dan pilihan yang jelas telah ditetapkan pada saat penentuan negara mitra kerjasama dan sektor-sektor IDC. Untuk dapat memaksimalkan keunggulan komparatif dan meningkatkan nilai tambah EU dan IDC, Hongaria memberikan prioritas utama kepada negara-negara Balkan Bagian Barat dan Negara-Negara Independen Commonwealth (CIS) dan ingin berbagi pengalaman yang diperoleh pada saat transisi politik dan ekonomi dan setelah bergabung dengan UE. Hongaria, sebagai negara penerima bantuan hingga belum lama ini, juga memiliki banyak pengalaman tentang cara-cara bagaimana menerima dan menggunakan dana bantuan dengan tepat, yang juga dapat disampaikan ke negara-negara mitra kerja samanya. Diharapkan, proyek berbagi pengetahuan yang tepat sasaran dengan jumlah yang lumayan ini dapat memberikan dampak yang penting. Hongaria juga perlu bekerja sama sebaik mungkin dengan negara-negara anggota Uni Eropa yang baru bergabung yang berasal dari Eropa Tengah, guna berbagi kesamaan, saling melengkapi dan kohesi dalam melaksanakan kebijakan IDC. Prioritas khusus diberikan kepada negara-negara tetangga, karena Hongaria memiliki perhatian utama terhadap stabilitas dan pembangunan wilayah. Walaupun demikian, cakupan geografis kebijakan pembangunan internasional di Hongaria jauh lebih luas, karena juga mencerminkan tujuan-tujuan utama Uni Eropa, seperti pembangunan yang berkesinambungan, pengentasan kemiskinan di negara-negara mitra, integrasi mereka ke dalam ekonomi dunia dan mempromosikan demokrasi, aturan-aturan hukum dan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, para mitra ODA dipilih dari kelompok Negara yang kurang berkembang (LDC), sedangkan sebagian negara-negara Timur Jauh

termasuk dalam daftar karena tradisi hubungan bilateral dan hubungan pribadi sebelumnya, dan pengalaman-pengalaman ini terakumulasi dalam dekade yang telah lalu. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ada empat kelompok negara sasaran kegiatan pembangunan Hongaria: § Mitra Strategis: Serbia dan Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Vietnam, pihak

berwenang di Palestina § Negara-negara mitra lainnya: Macedonia, Moldova, Cina, Mongolia, Kyrghyzstan,

Ukraina § Negara-negara Kurang Berkembang (LDCs): Ethiopia, Yemen, Cambodia, Laos § Perjanjian Internasional: Afghanistan, Irak. Jenis Bantuan dan Program Sangat jelas, Hongaria berkonsentrasi terhadap kegiatan bantuan pembangunan, terutama pada sektor-sektor dimana Hongaria memilliki keunggulan komparatif. Tanpa diurut berdasarkan kepentingannya, kegiatan-kegiatan berikut ini mendapat perhatian penting: 1. Membagi pengalaman Hongaria yang berkaitan dengan transisi politk dan ekonomi

(pembentukan dan pelaksanaan struktur demokrasi, menciptakan kondisi untuk transisi ke arah ekonomi pasar-bebas, swastanisasi, pemberian bantuan kepada usaha kecil dan menengah, diberlakukannya kriteria tata pemerintahan yang baik)

2. Alih pengetahuan, bantuan berdasarkan pengetahuan (prosedur metodologi, ketrampilan, perangkat lunak, pengalihan metode-metode organisasional dan perencanaan, dll)

3. Dukungan terhadap pendidikan (universitas dan pasca-sarjana), memberikan pelatihan bagi para ahli dan tehnisi, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh

4. Pengembangan pelayanan kesehatan (perencanaan, peralatan dan tata laksana rumah sakit, poliklinik, keluarga berencana, mengatasi penyakit menular, dll)

5. Pertanian (penyebaran metode mutakhir dalam budidaya ternak dan tanaman, perbaikan bibit tanaman, ilmu kesehatan tanaman-perlindungan tanaman, budidaya ikan air tawar, program kehutanan, perencanaan pengembangan pertanian, bioteknologi, agro-meteorologi, pelatihan bagi para spesialis dan teknisi dibidang yang berhubungan dengan pertanian), industri makanan (perencanaan rumah pemotongan hewan)

6. Kontribusi terhadap pengelolaan air dan pengembangan sumber daya air, perencanaan dan pemberian saran teknis (waduk-waduk, pabrik pemurnian air, perencanaan bendungan, saluran pembuangan air, eksplorasi dan penilaian persediaan air, dll)

7. Membangun prasarana umum 8. Membantu kegiatan umum dan teknik transportasi, kartografi 9. Memberikan saran teknik pada perlindungan lingkungan hidup. Tingkat Bantuan Global Program bantuan pembangunan Hongaria sebagian besar bersumber dari anggaran pusat. Sesuai dengan praktek internasional, hal ini merupakan tanggung jawab Menteri Keuangan untuk membuat proposal kepada Dewan Nasional untuk anggaran bantuan pembangunan sebagai bagian dari Keputusan Anggaran tahunan. Untuk tahun 2004, HUF 1.100 juta (atau sekitar US$ 6 juta) telah dialokasikan untuk anggaran MFA dimana sumber daya juga disiapkan untuk kegiatan dari departemen dan institusi yang turut ambil bagian dalam implementasi kerjasama pembangunan internasional, bilateral dan multilateral. Secara keseluruhan, HUF 13.500 juta (hampir US$ 70 juta) sudah digunakan untuk keperluan ODA di Hongaria tahun lalu yang mencapai hampir 0,07% dari Pendapatan Domestik Bruto (GNI). Proyeksi tahun ini antara 0,08% dan 0,1% dari rasio ODA/GNI sebagai bagian dari tahun 2005. Keputusan Dewan Uni Eropa pada tanggal 24 Mei untuk mencapai target baru UE secara kolektif sebesar 0,56% ODA/GNI

pada tahun 2010 dan negara anggota yang terdahulu akan mencapai jumlah minimum 0,51% dari ODA/GNI sementara negara anggota yang baru akan berusaha meningkatkan ODA mereka untuk mencapai tingkat 0,17% dari ODA/GNI pada tahun 2010 dalam batas proses alokasi anggaran masing-masing negara. Sasaran dan Prioritas Program di Indonesia Hongaria dan Indonesia telah merasakan hubungan kerjasama yang bersahabat dan didukung oleh perrtukaran pemerintahan pada tingkat tinggi. Pertukaran ini difokuskan pada kerjasama di bidang perdagangan dan ekonomi, dengan perhatian khusus terhadap usaha kecil dan menengah dan teknologi komunikasi dan informasi (ICT). Pengalaman yang dimiliki Hongaria pada periode transisi politik dan ekonomi sesudah 1989/1990 diberbagai bidang (seperti pemerintahan daerah, peradilan, perbankan, privatisasi, dll) ditawarkan kepada mitra Indonesia dan beberapa program sudah dilaksanakan. Hongaria belum memiliki bantuan pembangunan bilateral di Indonesia, namun demikian, Pemerintah Hongaria memberikan perhatian khusus guna meningkatkan kerjasama ekonomi antara sektor usaha dikedua negara. Komisi Gabungan Kerjasama Perdagangan dan Ekonomi antara Indonesia dan Hongaria memulai kembali fungsinya bulan Januari 2004 dan mengadakan pertemuan terakhirnya pada bulan Oktober 2005 di Budapest. Dalam rangka kunjungan Perdana Menteri Hongaria ke Indonesia pada bulan Juli 2005, Perjajian Kerjasama Ekonomi yang baru telah ditandatangani, membuka peluang baru untuk meningkatkan kerjasama antara dunia usaha di kedua negara di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT), perbankan dan sektor usaha, serta bidang lainnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk bioteknologi). Perusahaan-perusahaan di Hongaria yang berminat pada pasar Indonesia saat ini memfokuskan perhatiannya pada bidang yang berhubungan dengan Teknologi Informasi. (e-education, e-government e-business, e-training, e-health, dll) untuk memperluas kegiatan komersial pada bidang yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah, prasarana dan pertanian. Hongaria memberikan 10 beasiswa baru untuk pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan di tingkat pasca-sarjana. Kontak Kedutaan Besar Republik Hongaria Jl HR Rasuna Said Kav X/3 Kuningan, Jakarta 12950 Indonesia Tel (+62 21) 520 3459 Fax (+62 21) 521 2683, 520 3461 e-mail: hukgajkt@telkom.net or huembjkt@telkom.net http://www.huembjkt.or.id

ITALY Organisation of Development Assistance Development cooperation policy (“Diplomacy for Development”) falls under the responsibility of the Ministry of Foreign Affairs. It is strictly linked, as an integral part of the Italian Foreign Policy, to the “economic diplomacy” and to the “cultural diplomacy”. It is implemented mainly through the provisions of Law 49/1987, which allocates funds managed by the Directorate General for Development Cooperation (DGCS) for the promotion and implementation of bilateral and multilateral initiatives. Other funds are available through ad hoc laws such the Law 209/2000 on Debt Cancellation and Relief to Developing Countries. The DGCS also acts as a Coordinator and co-financing agency for Development Cooperation initiatives funded by the local regional administrations and the Italian civil society and non-governmental organisations. While the DGCS manages approximately one third of Italian Official Development Assistance (ODA), one third is managed by the Ministry of Economy (mainly through the Italian contribution to International Banks and Development Funds) and the rest is equivalent to the transfers Italy operates in favour of the European Union (approximately 13% of the EU aid budget). Technical Units (UTLs) of the DGCS are set up in Italian embassies in major partner countries to deal with cooperation matters and to monitor the implementation of projects. Currently, 21 UTLs are operational around the world. Global Policies and Priorities

The Italian Diplomacy for Development pursues the ideals of solidarity among peoples, seeking the fulfilment of human rights, good governance and debt sustainability. The guidelines of the DGCS are set within the framework of the International Development Goals expressed in the Millennium Declaration of the United Nations (UN), adopted by the General Assembly in September 2000. While poverty alleviation is the main priority and the overarching

aim of the Italian aid programme, priorities include providing basic social services, safeguarding human life, encouraging food self-sufficiency, enhancing human resources, providing environmental conservation, promoting self-reliant economic, social and cultural development and improvement of women's living conditions. Global Level and Type of Assistance The Italian ODA is channelled through bilateral, multi-bilateral and multilateral aid, which includes food aid and voluntary and mandatory contributions to the UN agencies and all relevant international organisations. Bilateral aid is composed of soft loans and grants. According to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)/ Development Assistance Committee (DAC), in 2004, the Italian total ODA disbursement was for an amount of US$ 2.484 million, corresponding to 0.15% of Gross National Income (GNI). This places Italy at the tenth place among global ODA donors after the USA, Japan, France, Germany, the United Kingdom, the Netherlands, Sweden, Spain and Canada.

As in previous years, the intervention of the DGCS in 2004, as far as grants are concerned, was directed to Africa (34%), the Mediterranean and the Middle East (29%), Asia (15%), the Americas (11%) and Europe (11%). In comparison to 2002 and 2003, while Africa remains the principal recipient of DGCS grants, there is an increase in disbursements in favour of the Mediterranean and Middle East region. Programme Objectives and Priorities in Indonesia Italy has long been engaged in supporting the economic development of Indonesia. During the 1990s, the Italian Government has provided Indonesia with a total assistance of approximately € 90 million in grants and loans, whereas in 2001, 2002 and 2003 Italy has supported Indonesia by providing an approximate amount of € 4 million in grants for different initiatives, mainly through the multilateral channel. Those initiatives were both in the field of post-conflict recovery (such as the Recovery Program in North Maluku for which a contribution of US$ 1 million was granted to the UN Development Programme/UNDP) and in the field of emergency recovery in the aftermath of natural disasters, such as three different post-seismic interventions in Sumatra. A special attention was paid also to child protection programmes, with a contribution of over US$ 830,000 that was granted (within a regional initiative) to the UN Children Fund/UNICEF to carry out initiatives in the field of prevention and fight against commercial sexual exploitation of children in Indonesia. The contribution is a sign of the high attention paid by the Italian Authorities to the field of Child Protection.

In 2004, the main focus of the Italian development cooperation in Indonesia remained the support to the private sector and small- and medium-scale enterprises (SMEs), which is a vital sector of Indonesian economy. As a special attention towards fiscal consolidation and general economic recovery of Indonesia, Italy believes that debt relief should become another main pillar of its support to this country. Through a debt swap agreement, whose terms and conditions were negotiated in 2004, resources for approximately US$ 31 million are now available (the respective Bilateral Agreement was signed in March 2005 and has now entered into force) for a range of initiatives in the socio-economic and environmental fields. Future Directions Italy reaffirms its priority in assisting Indonesia’s private sector and especially SMEs. The establishment of a Training and Service Centre in Sidoarjo (Surabaya) in favour of the SMEs operating in the leather footwear production remains the milestone of this commitment. To this purpose a soft loan of € 5.5 million is already operational, since the tender procedures for its implementation have been completed at the end of 2004. Furthermore, with the aim of helping the Indonesian economic and financial recovery, Italy is engaged in the relief of the Indonesian debt and it decided to convert a significant part of it (approximately US$ 31 million) to development projects. In the immediate aftermath of the tsunami of 26 December 2004, it was mutually decided that the amount of the debt-swap would go to the benefit of the Province of Aceh and its population. This is a significant contribution to the development of Indonesia and – in line with Italy’s general policy towards debt relief, which recently led to the total cancellation of the debts that many poor countries have with us – it represents a concrete sign of the attention Italy pays to the welfare of Indonesia and to its inhabitants, especially to the most vulnerable ones. Besides its bilateral engagement, Italy will keep on supporting Indonesia through its membership of the EU, by which a comprehensive and coherent package of programmes of development in the fields of law enforcement, good governance, education, health and environment (which remain of paramount importance for the consolidation of the democratic process) is provided.

Post-Tsunami Support I. An overall picture As a response to the disaster, in its immediate aftermath, Italy decided to put in place the following actions: 1. Financial sector To contribute to Indonesia’s budget, by: § accelerating the negotiations for debt for development and by deciding with the

Indonesian Authorities to concentrate its resources (approximately US$ 31 million) in the tsunami hit areas. The framework Agreement has been signed in Jakarta on 9 March 2005 by the Indonesian Foreign Minister, HE Hassan Wirajuda, and the Italian Minister of State for Foreign Affairs, HE Margherita Boniver; the Agreement is already into force and its implementation started in the month of February 2006.

§ proposing a moratorium for repayment of the contracted debt (commercial loans) within the Paris Club, that has been accepted by Indonesia. The moratorium is into force.

2. Multi-bilateral contributions As a response to the UN “Flash Appeal” launched in Jakarta on 7 January, a contribution to the Region for € 16 million has been committed and a considerable part of it went to Indonesia. Part of this amount is being implemented through several UN Agencies. Some initiatives, such as the one through IOM are already completed with the set up of ten satellite clinics in the relocation camp of the Bireuen District, whereas the one through the World Health Organisation (WHO) is under implementation. 3. Bilateral contributions An amount of over € 10 million has been allocated for bilateral initiatives that are implemented through the Italian Development Cooperation Offices in Jakarta, Banda Aceh and Bireuen. Those initiatives have been formulated by different teams of Italian experts in close contact with Indonesian Stakeholders both in Aceh and in Jakarta. They envisage activities in the sectors of: a) health, b) education and support to vulnerable population, c) agriculture, d) fisheries and e) housing. The full package of those activities has been presented by the Embassy of Italy in Jakarta to the Italian Ministry of Foreign Affairs (Directorate General for Development Cooperation), which decided to immediately finance them through funds directly handled by the Embassy of Italy in Jakarta. All the above mentioned initiatives are under implementation since May 2005 and are about to be concluded. 4. Various Italian stakeholders (Foundations, NGOs, Local Governments) are coordinated by the Italian Ministry of Foreign Affairs as far as their own contributions to the tsunami-hit region are concerned. 5. Italian NGOs are active in Aceh since the aftermath of the tsunami. Apart from financial and logistic support from the Italian Cooperation, they also receive support through funds of the UN and the EU. Currently, four Italian NGOs are directly involved in the implementation of the following programme. II. The Italian Emergency Programme for the Province of Aceh A more detailed description of the Italian Bilateral Contribution (point no 3 of the Summary Table) is as follows: 1. The first evaluation mission of the Italian Cooperation took place in the Province of

Banda Aceh early January 2005 after meetings with BAPPENAS and the Coordinating

Minister for People’s Welfare. Various field missions took place in February and March, during which the Italian Experts met with the local Authorities in the Province of Aceh and – receiving their specific requests - formulated a “full-aid package” (Italian Emergency Programme for the Province of Aceh) that ranges from support to the health sector, to education and support to vulnerable population, to agriculture, fisheries and housing. The Emergency Programme was presented to the Italian Authorities in March 2005, who decided to immediately finance it through an amount of € 10,150,000 devoted to activities to be carried out through the Italian Development Cooperation Offices in Jakarta, Banda Aceh and Bireuen.

2. The staff of the Offices in Jakarta, Banda Aceh and Bireuen is composed of a

Responsible for the Programme (of medical background), an Administrative Expert, a Logistic Expert, two Infrastructure Experts and local staff, both in Jakarta and in the field. During the implementation activities, other experts and local staff were recruited when necessary.

3. The activities foreseen by the Italian Emergency Programme are implemented in the

sub-districts of Peukan Bada and Jantho (District of Aceh Besar), in 11 sub-districts in the area of Pidie and in 11 sub-districts in the area of Bireuen, thus reaching and being beneficial to a wide range of population in the three areas of assistance intervention.

4. The Italian Emergency Programme follows an integrated approach, since the experts

have already collected the main needs from the local Authorities (in close and continuous contact with the Bupaten of the three districts). The needs are the rehabilitation of schools, health centres and houses, paying great attention to the economic recovery (job creation) of the affected areas and to the most vulnerable population (orphans, widows, elderly people). All the reconstruction works were conducted with the direct involvement of the local communities.

5. The implementation of the activities in the health sector has been decided upon in

accordance with the Ministry of Health (the Secretary General and the Director General for Community Health) in Jakarta.

6. All the activities are synergic to the initiatives Italy is carrying out through the multi-

bilateral channels (point no 2 of the “Overall Picture”), among others through IOM for the reconstruction of medical shelters and WHO for rehabilitation and psychological recovery of the affected communities. At the same time, since some Italian NGOs (Alisei, AIFO, GVC, Terre des Hommes-Italia) are present in the Province from the immediate aftermath of the disaster, those NGOs are actively contributing to the implementation of the foreseen initiatives.

Contact Embassy of Italy Jl Diponegoro No 45 Jakarta 10310 Indonesia Tel (+62 21) 3193 7445 (hunting) Fax (+62 21) 3193 7422 e-mail: embitaly@italambjkt.or.id http://www.italambjkt.or.id

ITALIA Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kebijakan kerjasama pembangunan (“Diplomasi untuk Pembangunan”) berada dibawah tanggung jawab Kementerian Luar Negeri. Kebijakan tersebut, sebagai bagian dari Kebijakan Politik Luar Negeri Italia, berhubungan erat, dengan “diplomasi ekonomi” dan “diplomasi kebudayaan”. Kebijakan tersebut dilaksanakan terutama berdasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No 49/1987 yang mengalokasikan aliran dana bantuan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kerjasama Pembangunan (DGCS= Directorate General for Development) untuk promosi dan pelaksanaan usaha bilateral dan multilateral. Dana lainnya tersedia melalui undang-undang ad hoc seperti Undang-undang No 209/2000 tentang penghapusan dan pengurangan hutang bagi negara-negara berkembang. DGCS juga bertindak selaku koordinator dan donor pembiayaan bersama untuk Prakarsa Kerjasama untuk Pembangunan yang didanai oleh pemerintah daerah, masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat di Italia. DGCS mengelola sekitar sepertiga dana dari Bantuan Pembangunan Pemerintah (ODA=Official Development Assistance) Italia, yang sepertiga lainnya dikelola oleh Kementerian Perekonomian (terutama melalui bantuan Italia kepada Bank-bank dan Dana Pembangunan Internasional), dan dana lainnya bernilai setara dengan nilai transfer yang diberikan oleh Italia untuk Uni Eropa (sekitar 13% dari anggaran bantuan Uni Eropa). Unit-unit Teknis (UTLs= Technical Units) DGCS ditempatkan di Kedutaan Besar Italia di sebagian besar negara-negara mitra untuk menangani masalah-masalah kerjasama dan memantau pelaksanaan proyek. Saat ini, terdapat 21 UTL yang beroperasi di seluruh dunia.

Kebijakan dan Prioritas Global Diplomasi Italia untuk Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan solidaritas sejati di antara masyarakat, menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), tata pemerintahan yang baik dan mendukung keberlangsungan hutang. Garis pedoman DGCS ditetapkan dalam kerangka kerja Tujuan Pembangunan Internasional yang disampaikan dalam Deklarasi Millenium Perserikatan Bangsa Bangsa, yang kemudian ditetapkan dalam

sidang Majelis Umum PBB pada bulan September 2000. Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama dan tujuan yang menyeluruh dari program bantuan Italia, sedangkan prioritas lainnya mencakup penyediaan pelayanan dasar sosial, melindungi kehidupan manusia, mendorong swa-sembada pangan, meningkatkan sumber daya manusia, menjaga pelestarian lingkungan, meningkatkan kemandirian pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, dan perbaikan harkat hidup kaum perempuan. Tingkat dan Jenis Bantuan Global Bantuan Pembangunan Pemerintah (ODA) Italia disalurkan melalui bantuan bilateral, multi-bilateral dan multilateral, yang meliputi bantuan pangan dan sumbangan sukarela dan wajib kepada badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa dan seluruh organisasi

internasional terkait. Bantuan bilateral terdiri dari pinjaman-pinjaman lunak dan hibah. Menurut OECD/ Komite Bantuan Pembangunan (DAC =Development Assistance Committee), pada tahun 2004, total pencairan dana ODA Italia sebesar US$ 2,484 juta, setara dengan 0,15% dari Pendapatan Domestik Bruto (GNI=Gross National Income). Hal tersebut menempatkan negara Italia pada peringkat kesepuluh di antara donor-donor global ODA setelah Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, Swedia, Spanyol dan Kanada. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kegiatan-kegiatan DGCS pada tahun 2004, memberikan bantuan hibah kepada negara-negara Afrika (34%), Mediterania dan Timur Tengah (29%), Asia (15%), Amerika (11%) dan Eropa (11%). Dibandingkan dengan tahun 2002 dan 2003, pada saat Afrika tetap sebagai penerima hibah terbesar DGCS, terjadi peningkatan pencairan dana untuk beberapa wilayah Mediterania dan Timur Tengah. Tujuan dan Prioritas Program di Indonesia Italia telah sejak lama berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Sepanjang tahun 1990an, Pemerintah Italia telah memberikan total bantuan sekitar € 90 juta kepada Indonesia dalam bentuk hibah dan pinjaman, sedangkan pada tahun 2001, 2002 dan 2003 Italia telah mendukung Indonesia dengan menyediakan dana bantuan sekitar € 4 juta untuk berbagai jenis program, sebagian besar melalui jalur multilateral. Program-program tersebut, baik untuk pemulihan pasca-konflik (seperti Program Pemulihan di Maluku Utara yang besar sumbangannya sekitar US$ 1 juta telah disalurkan melalui UNDP) maupun pemulihan darurat setelah bencana alam, seperti tiga bantuan pasca-gempa bumi di Sumatera. Perhatian khusus juga diberikan kepada program perlindungan anak, dimana bantuan sejumlah lebih dari US$ 830.000 telah diberikan kepada UNICEF (dalam rangka program regional) untuk melaksanakan program-program pencegahan dan perang melawan eksploitasi seksual dan perdagangan anak-anak di Indonesia. Bantuan tersebut mencerminkan tingginya perhatian Permerintah Italia terhadap masalah Perlindungan Anak. Pada tahun 2004, fokus utama kerjasama pembangunan Italia di Indonesia adalah mendukung sektor swasta dan usaha kecil - menengah (UKM), yang merupakan sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai bentuk perhatian khusus terhadap konsolidasi fiskal dan pemulihan perekonomian di Indonesia secara umum, Italia percaya bahwa pengurangan hutang akan menjadi pilar utama yang lain dalam dukungannya tehadap negara ini. Melalui perjanjian penghapusan hutang, yang syarat dan ketentuannya telah dibahas bersama pada tahun 2004, dana sebesar US$ 31 juta sekarang tersedia (Perjanjian Bilateral telah ditandatangani oleh masing-masing pihak pada bulan Maret 2005 dan sekarang sudah berlaku) untuk digunakan di berbagai bidang sosial-ekonomi dan lingkungan hidup. Arah Masa Depan Italia menegaskan kembali prioritas utamanya dalam membantu sektor swasta Indonesia, khususnya usaha kecil - menengah (UKM). Pendirian Balai Latihan Kerja dan Pusat Layanan Perbaikan di Sidoarjo (Surabaya) untuk beberapa UKM yang memproduksi sepatu kulit merupakan langkah awal dari komitmen ini. Untuk tujuan tersebut pinjaman lunak sebesar € 5,5 juta telah disalurkan sejak proses tender untuk pelaksanaannya sudah selesai pada akhir tahun 2004. Lebih lanjut, dengan tujuan untuk membantu pemulihan ekonomi dan keuangan Indonesia, Italia berperan dalam pengurangan hutang Indonesia dan memutuskan untuk mengalihkan sebagian besar dananya (sekitar US$ 31 juta) pada proyek-proyek pembangunan. Sebagai hasil keputusan bersama, sesaat setelah terjadi bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, dana dari pengalihan hutang tersebut

langsung dikirim untuk keperluan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan masyarakatnya. Hal ini merupakan kontribusi penting pada pembangunan Indonesia dan– sejalan dengan kebijakan umum Italia dalam pengurangan hutang, yang akhir-akhir ini mengarah ke penghapusan total hutang negara-negara miskin kepada Italia – dan ini merupakan pertanda yang nyata akan perhatian Italia yang diberikan untuk kesejahteraan Indonesia dan penduduknya terutama kelompok masyarakat yang paling rentan. Disamping adanya perjanjian bilateral, Italia akan tetap membantu Indonesia melalui keanggotaannya di Uni Eropa, dengan menyediakan paket program pembangunan yang komprehensif dan koheren di bidang penegakan hukum, tata pemerintahan yang baik, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup (yang tetap merupakan hal utama untuk konsolidasi proses demokrasi). Dukungan Pasca Tsunami I. Gambaran Umum Sebagai sikap tanggap atas terjadinya bencana, segera setelah kejadian, Pemerintah Italia memutuskan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1. Bidang Keuangan Untuk membantu Anggaran Belanja Pemerintah Indonesia, dengan: § Mempercepat negosiasi utang untuk pembangunan dan, dengan keputusan

Pemerintah Indonesia, memusatkan dananya (sekitar US$ 31 juta) di wilayah-wilayah yang terkena bencana tsunami. Kesepakatan kerangka kerja ini telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2005 oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, YM Hassan Wirajuda dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Italia, YM Margherita Boniver; kesepakatan itu telah siap untuk dijalankan dan pelaksanaannya telah dimulai pada bulan Februari 2006.

§ Mengajukan moratorium untuk pembayaran kembali utang yang telah disetujui (pinjaman perdagangan) dalam Paris Club dan telah diterima oleh Indonesia. Dengan demikian moratorium itu sudah berlaku.

2. Sumbangan Multi-Bilateral Sebagai sikap tanggap atas “Seruan Kilat” PBB yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari lalu, bantuan sebesar € 16 juta untuk Wilayah bencana ini telah dijanjikan dan bahkan sebagiannya telah disalurkan ke Indonesia. Sebagian lagi dari dana ini akan dikeluarkan melalui beberapa lembaga donor PBB. Beberapa kegiatan misalnya rencana pembangunan sepuluh rumah sakit lapangan di wilayah relokasi Bireuen melalui IOM bahkan telah diselesaikan, sementara satu kegiatan lainnya melalui WHO masih sedang dalam proses implementasi. 3. Sumbangan Bilateral Sekitar € 10.150.000 telah siap dialokasikan untuk usaha bilateral yang diimplementasikan melalui Kantor-kantor Kerjasama Pembangunan Italia di Jakarta, Banda Aceh dan Bireuen. Program-program ini disusun oleh beberapa tim ahli dari Italia yang memiliki kedekatan dengan para penentu kebijakan di Indonesia, baik di Aceh maupun di Jakarta. Mereka merumuskan kegiatan-kegiatan dalam beberapa bidang: a) Kesehatan, b) Pendidikan dan Bantuan untuk Masyarakat Rentan, c) Agrikultur, d) Perikanan dan e) Perumahan. Seluruh paket kegiatan ini telah diajukan oleh Kedutaan Besar Italia di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri Italia (Direktorat Jenderal Kerjasama Pembangunan), yang segera memutuskan untuk membiayainya melalui dana bantuan langsung yang dikelola oleh Kedutaan Besar Italia di Jakarta. Seluruh program yang dimaksudkan diatas telah dilaksanakan sejak bulan Mei 2005, dan akan segera dirampungkan.

4. Beberapa badan-badan penting Italia (Yayasan, LSM, Pemerintah Daerah) telah dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri terkait dengan bantuan-bantuan yang mereka berikan untuk wilayah tsunami.

5. LSM-LSM Italia telah aktif membantu di Aceh sesaat setelah terjadi bencana tsunami. Sebagian bantuan logistik dan keuangan yang mereka salurkan berasal dari Kerjasama Italia, dan sebagian lagi mereka terima melalui dana-dana bantuan PBB dan Uni Eropa. Pada saat ini, empat orang staff dari LSM Italia telah dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dibawah ini. II. Program Darurat Italia untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Berikut, sebuah penjelasan lebih detil mengenai Sumbangan Bilateral Pemerintah Italia (poin nomer 3 dari Tabel Ringkas): 1. Tugas penilaian pertama dari Badan Kerjasama Italia berlangsung di Propinsi

Nanggroe Aceh Darussalam pada awal Januari 2005 setelah pertemuan dengan BAPPENAS dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Berbagai kerja lapangan berlangsung pada bulan Februari dan Maret, dimana para ahli dari Italia bertemu dengan pemerintah setempat di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan – menerima permintaan khusus mereka – menyusun sebuah “paket bantuan penuh” (Program Darurat Italia untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam) yang terdiri dari bantuan untuk Bidang Kesehatan, Pendidikan, Bantuan untuk Kelompok Masyarakat Rentan, Pertanian, Perikanan dan Perumahan. Pada bulan Maret 2005, Program Darurat ini telah disampaikan kepada Pemerintah Italia, yang kemudian segera memutuskan untuk membiayainya dengan mengucurkan dana bantuan sebesar € 10.150.000. € 8.650.000 digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, di lapangan dilaksanakan oleh Kerjasama Italia (€ 700.000 dari seluruh jumlah itu digunakan untuk mengirim para ahli ke lapangan, sementara € 800.000 digunakan untuk menjalankan Kantor Kerjasama Pembangunan Italia di Jakarta, Banda Aceh dan Bireuen).

2. Staf di kantor Jakarta, Banda Aceh dan Bireuen terdiri dari satu orang yang

bertanggungjawab atas program (dengan latar belakang medis), seorang ahli administrasi, seorang ahli logistik, dua orang ahli infrastruktur dan staf lokal. Para tenaga ahli lainnya dan juga staf local telah direkrut selama pelaksanaan kegiatan, and selama dibutuhkan.

3. Kegiatan-kegiatan yang disusun sebelumnya oleh Program Darurat Italia

diimplementasikan di Kecamatan Peukan Bada dan Jantho (Kabupaten Aceh Besar), di 11 kecamatan di Pidie dan 11 kecamatan di Bireuen, kemudian menjangkau lebih luas lagi dan bermanfaat bagi masyarakat di 3 wilayah pemberian bantuan tersebut.

4. Program Darurat Italia menggunakan pendekatan yang menyeluruh, sejak para ahli

mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan dasar dari pemerintah setempat (berhubungan secara dekat dan terus-menerus dengan para Bupati di 3 Kabupaten). Kebutuhan atas perbaikan sekolah-sekolah, puskesmas-puskesmas dan perumahan memberikan dampak besar pada perbaikan ekonomi (penyediaan lapangan pekerjaan) di daerah yang terkena tsunami dan pada kelompok masyarakat yang rentan (yatim piatu, janda dan lansia). Pelaksanaan rekonstruksi telah dimulai dengan melibatkan masyarakat setempat secara langsung.

5. Pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan telah diputuskan sejalan dengan program

Kementerian Kesehatan (Sekretaris Jenderal dan Dirjen Kesehatan Masyarakat) di Jakarta.

6. Seluruh kegiatan bersinergi dengan usaha-usaha Italia lainnya yang dijalankan melalui jalur multi-bilateral (poin nomer 2 dari Gambaran Menyeluruh), sebagian melalui IOM untuk pembangunan kembali rumah sakit-rumah sakit lapangan dan WHO untuk rehabilitasi dan penyembuhan psikologis masyarakat yang terkena tsunami. Pada saat yang sama, beberapa LSM Italia (Alisei, AIFO, GVC, Terre des Hommes-Italia) telah berada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam segera setelah kejadian bencana, dan mereka aktif membantu melaksanakan program-program yang telah direncanakan.

Kontak Kedutaan Besar Italia Jakarta 10310 Indonesia Tel (+62 21) 3193 7445 (hunting) Fax (+62 21) 3193 7422 e-mail: embitaly@italambjkt.or.id http://www.italambjkt.or.id

NETHERLANDS Organisation of Development Assistance Within the Ministry of Foreign Affairs development assistance is the responsibility of the Minister for Development Cooperation. Responsibility for bilateral assistance at the country level has been delegated from the Ministry to the Embassies. The Ministry of Finance has the task to deal with International Monetary Fund (IMF) and shares responsibility with the Ministry of Foreign Affairs for the World Bank Group and the Regional Development Banks. Global Policies and Priorities The principle objective of the Netherlands development assistance is sustainable poverty reduction. The Millennium Development Goals (MDGs) are the means to achieve this. Key concepts underlying the development policy are education (15% of the development budget), environment and water (0.1% of gross national product/GNP), AIDS prevention and reproductive health care. The budget for Official Development Assistance (ODA) increases or decreases in line with GDP (0.8%). Sustainable poverty reduction is considered only possible if the wide-ranging yet interlinked causes of poverty are tackled simultaneously. Global Level of Assistance The Netherlands continued to allocate 0.8% of its GNP to development cooperation. Almost all ODA is provided in the form of untied grants. A grant programme (ORET/MILIEV) to stimulate development related export transactions provides grants up to 50% of the transaction value. This programme provides tied assistance, subject to Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) regulations. Type of Assistance and Programming In 2003, the parliament of the Netherlands has selected 36 countries where the Netherlands international development cooperation is focussing on, one of them being Indonesia. To enhance aid effectiveness the Netherlands as a rule of thumb, limits its aid

activities in each country to a maximum of two sectors only. Besides that cross-cutting issues related to gender, governance and human rights are being dealt with. Programme Objectives and Priorities in Indonesia The bilateral cooperation with Indonesia initially concentrated on three sectors: basic education, water and community development, with good governance as cross-cutting theme. Gender and environmental issues are mainstreamed in programmes. Since 2005 the

development programme in Indonesia is embedded in the Netherlands strategic policy priorities (not limited to ODA–only), i.e. improvement of the investment climate and security and stability, with particular focus on the cross-cutting theme good (economic) governance. The majority of Dutch funds are being allocated to programmes of the Indonesian Government and are also executed by the Government. These funds, however, are channelled through multi-lateral agencies, which are responsible for the supervision, monitoring and coordination. Therefore Dutch funds are not being used to finance stand-alone Netherlands projects, but - on the contrary - are always mainstreamed in Indonesian sector-policies and in multi-lateral financing. In this way Dutch contributions benefit from a higher leverage. As a result, the Dutch interventions supposedly will be more effective and their impact more sustainable. To further increase aid effectiveness, the Netherlands will actively pursue possibilities for further donor coordination in this context. Sector wide approaches and in that context basket financing are preferred. Contact Embassy of the Kingdom of the Netherlands Jl HR Rasuna Said Kav S3 Jakarta, Indonesia Tel (+62 21) 524 8200, 524 1059 Fax (+62 21) 527 5976 e-mail: jak-ea@minbuza.nl http://www.netherlandsembassy.or.id

BELANDA Penyelenggaraan Kerjasama Pembangunan Di dalam Departemen Urusan Luar Negeri, kerjasama pembangunan dipegang oleh Menteri Urusan Kerja Sama Pembangunan. Tanggung jawab bagi bantuan bilateral di tingkat negara dialihkan dari Departemen kepada kedutaan-kedutaan besar. Departemen Keuangan mengurus hubungan dengan IMF dan bersama dengan Departemen Luar Negeri bertanggung jawab atas urusan dengan Kelompok Bank Dunia dan bank-bank pembangunan regional. Kebijakan Global dan Prioritas Tujuan utama bantuan kerja sama pembangunan Belanda adalah pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) adalah alat-alat untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep-konsep kunci yang mendasari kebijakan pembangunan adalah pendidikan (15% anggaran pembangunan), lingkungan hidup dan air (0,1% GNP), pencegahan AIDS dan kesehatan reproduksi. Anggaran untuk ODA bertambah atau berkurang seiring dengan GNP. Pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dianggap hanya mungkin jika seluruh penyebab kemiskinan yang saling terkait diberantas secara bersamaan. Tingkat Bantuan Global Negeri Belanda akan tetap mengalokasikan 0,8% dari pendapatan nasional bruto untuk bantuan kerjasama pembangunan. Hampir semua ODA diberikan dalam bentuk hibah tanpa ikatan. Program hibah (ORET/MILIEV) untuk merangsang transaksi ekspor yang terkait pembangunan memberikan hibah sampai 50% nilai transaksi. Program ini memberikan bantuan terbatas yang tunduk pada peraturan OECD.

Jenis Bantuan dan Program Pada tahun 2003 Parlemen Belanda memilih 36 negara sebagai fokus untuk kerja sama pembangunan internasional Belanda, salah satunya adalah Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas bantuan, berdasarkan kebiasaan Belanda membatasi aktivitas bantuan di masing-masing negara sampai maksimum dua sektor. Bantuan ini dilengkapi dengan bantuan untuk masalah lintas sektoral, seperti masalah gender, tata pemerintahan yang baik dan hak azasi manusia.

Tujuan Program dan Prioritas di Indonesia Kerjasama bilateral itu pada awalnya terpusat pada tiga sektor prioritas: pendidikan dasar, pengelolaan air dan pembangunan masyarakat, dengan tata pemerintahan yang baik sebagai tema lintas sektoral. Masalah gender dan masalah lingkungan hidup

diarusutamakan dalam program. Sejak tahun 2005 program pembangunan di Indonesia melekat pada prioritas kebijakan strategis Belanda (tidak terbatas pada ODA - semata-mata) misalnya perbaikan iklim investasi dan keamanan dan stabilitas dengan fokus secara khusus pada tema lintas sektoral tata pemerintahan (ekonomis) yang baik. Kebanyakan dana Belanda dialokasikan ke program pemerintah Indonesia yang juga dilaksanakan oleh pemerintah. Namun dana-dana ini disalurkan melalui lembaga multilateral yang bertanggung jawab atas pengawasan, pemantauan dan koordinasi. Karena itu dana Belanda tidak dipakai untuk mendanai proyek Belanda yang berdiri sendiri - tetapi sebaliknya – selalu disalurkan masuk kebijakan sektoral Indonesia dan sebagai bagian dari pendanaan multilateral. Dengan cara ini sumbangan Belanda dampak hasilnya akan lebih besar. Hasilnya adalah bahwa upaya bantuan Belanda diharapkan akan lebih efektif dan hasilnya lebih terlanjutkan. Untuk lebih meningkatkan efisiensi bantuan, Belanda akan secara aktif mengupayakan koordinasi donor lebih lanjut demi tujuan ini. Pendekatan menyeluruh sektor terpadu (sector wide approach) dan terkait dengan ini basket financing lebih diutamakan. Kontak Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Jl HR Rasuna Said Kav S3 Jakarta, Indonesia Tel (+62 21) 524 8200, 524 1059 Fax (+62 21) 527 5976 e-mail: jak-ea@minbuza.nl http://www.netherlandsembassy.or.id

POLAND Global Policies and Priorities Upon its accession to the European Union (EU) on 1 May 2005, Poland joined the group of countries contributing more than half of the world’s Official Development Assistance (ODA). Since then, Poland has been bound by the goals and principles of development assistance provision, as laid down in the acquis communautaire. The goals include sustainable human and economic development, integration of developing countries with the global economy, and reduction of poverty. The key principles (instruments) include: § Coherence of EU policies with the goals of its development policy § Coordination between the EU and its Member States in the sphere of development

cooperation § Complementarity, i.e. division of tasks between the EU and its Member States. Since

the Accession Treaty was signed, Poland has been involved in activities of all the EU institutions engaged in development assistance. In particular, it has participated in EU Council meetings at various levels - from the level of experts to that of ministers - and in the work of the committees of the European Commission (EC).

Type of Assistance and Programming In October 2003 the Council of Ministers adopted the Strategy for Poland’s Development Cooperation, a document defining the main goals, principles and mechanisms of development assistance delivery by Poland. The strategy identifies the following areas of focus of Polish Development Assistance: health sector, education, access to potable water, protection of environment, local structures capacity building, support for democratic institutions, improvement of public administration efficiency, development of cross-border cooperation and restructuring economy sector. Global Level of Assistance Poland’s integration with the EU has also influenced the volume of its development assistance. Since 2004 Poland’s membership contribution fee has co-financed EU assistance activities in a number of regions of the world and this has helped to bring Poland’s total development assistance level up to 0.05% ODA/GNI. Given the rapid economic growth of our country, the EC expects Poland (and other new Member States) to continue increasing development assistance so that it reaches 0.17% ODA/GNI by 2010 and 0.33% by 2015. Similarly to other donors, members of the EU and the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Poland is gradually concentrating its assistance on selected priority countries which was first selected in 2004. It included Afghanistan, Angola, Georgia, Iraq, Moldova and Vietnam. The Palestinian Autonomy was added in 2005.

Main recipients of Polish Bilateral Development Assistance in 2004

No Country Poland’s ODA in 2004 in USD thousand

1 Ethiopia 8,699.6 2 Serbia and Montenegro 8,142.4 3 People’s Republic of China 1,552.7 4 Kazakhstan 1,323.3 5 Vietnam 578.1 6 Moldova 271.3 7 Georgia 248.3 8 Sudan 229.5 9 Mongolia 228.0 10 India 223.1

Aid to Asia after the tsunami disaster The earthquake and tsunami wave which on 26 December 2004 laid waste to South and South-East Asia affected the internal situation of the stricken countries. Indonesia and Sri Lanka suffered the gravest destruction. India and Thailand also sustained damage but turned down offers of external aid, deciding they could handle the situation in the devastated areas themselves. Polish public services responded to the tragedy by launching an aid operation coordinated by the Ministry of Foreign Affairs (MFA). On 28 December, the Prime Minister approved the Ministry’s request for funds to finance the purchase, transportation and distribution of aid worth 1 million zlotys (about US$ 274,000). The Polish government’s contribution - coupled with aid in kind by the non-governmental organisations and public donations - made it possible to dispatch two aircrafts with medical supplies worth about 3 million zlotys (about US$ 821,000). The MFA further donated 150,000 zlotys (about US$ 41,000) to the Indonesian Red Crescent Association. In addition to the emergency aid, Poland also pledged assistance throughout 2005 within the framework of long-term reconstruction of the countries hit by the disaster. Contact Embassy of Poland Jl HR Rasuna Said Kav X Blok IV/3 Jakarta 12950 Indonesia Tel (+62 21) 252 5938, 252 5939, 252 5940 Fax (+62 21) 252 5958, 252 5960 e-mail: consulpoljak@cbn.net.id

POLANDIA Kebijakan dan Prioritas Global Setelah bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Mei 2005, Polandia menjadi anggota kelompok negara-negara yang memberikan lebih dari setengah jumlah Bantuan Pembangunan Resmi dunia. Sejak itu, Polandia terikat oleh ketentuan tujuan dan prinsip bantuan pembangunan, yang tercantum dalam ‘acquis communautaire’. Tujuan-tujuan tersebut mencakup pembangunan manusia dan ekonomi yang berkelanjutan, integrasi negara-negara berkembang dalam ekonomi global dan pengentasan kemiskinan. Prinsip-prinsip yang utama termasuk: § Keselarasan kebijakan Uni Eropa dengan tujuan kebijakan pembangunannya § Koordinasi antara Uni Eropa dengan Negara-negara anggotanya dalam lingkup

kerjasama pembangunan § Komplementer, contohnya pembagian tugas antara Uni Eropa dengan Negara-negara

anggotanya. Sejak Perjanjian Aksesi ditandatangani, Polandia telah terlibat dalam kegiatan-kegiatan bantuan pembangunan yang dilaksanakan oleh semua lembaga-lembaga Uni Eropa. Khususnya, Polandia ikut berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Uni Eropa di berbagai tingkat – mulai dari tingkatan para ahli sampai tingkat para menteri- dan dalam tugas-tugas berbagai komite di Komisi Eropa.

Jenis Bantuan dan Program Pada bulan Oktober 2003, Dewan Menteri menetapkan Strategi Kerja Sama Pembangunan Polandia, sebuah dokumen yang menjelaskan tetang tujuan utama, prinsip-prinsip dan mekanisme pemberian bantuan pembangunan Polandia. Strategi tersebut menjelaskan fokus dari Bantuan Pembangunan Polandia di bidang: sektor kesehatan, pendidikan, akses terhadap air bersih, perlindungan lingkungan hidup, penguatan kapasitas struktur sestempat, dukungan terhadap lembaga-lembaga demokratis, peningkatan efisiensi administrasi publik, kerjasama pembangunan lintas batas dan restrukturisasi sektor ekonomi. Tingkat Bantuan Global Bergabungnya Polandia dengan Uni Eropa juga mempengaruhi jumlah bantuan pembangunannya. Sejak tahun 2004, biaya kontribusi keanggotaan Polandia telah membiayai kegiatan bantuan Uni Eropa di berbagai wilayah dunia dan hal ini membuat tingkat bantuan pembangunan Polandia mencapai 0,05 % dari ODA/GNI. Mengingat cepatnya tingkat pertumbuhan Polandia, Komisi Eropa berharap agar Polandia (dan negara-negara anggota baru lainnya) dapat terus meningkatkan bantuan pembangunannya hingga mencapai 0,17% ODA/GNI pada tahun 2010 dan 0,33 % pada tahun 2015. Sebagaimana halnya donor-donor lainnya, anggota-anggota Uni Eropa dan OECD, Polandia secara bertahap memprioritaskan bantuannya untuk negara-negara tertentu sebagai hasil seleksi pada tahun 2004. Negara-negara tersebut adalah Afghanistan, Angola, Georgia, Iraq, Moldova dan Vietnam. Sejak tahun 2005, Otoritas Palestina juga termasuk.

Negara-negara Utama Penerima Bantuan Bilateral Polandia pada tahun 2004

No Negara ODA Polandia pada tahun 2004 dalam ribu US$

1 Ethiopia 8.699,6 2 Serbia dan Montenegro 8.142,4 3 Republik Rakyat Cina 1.552,7 4 Kazakhstan 1.323,3 5 Vietnam 578,1 6 Moldova 271,3 7 Georgia 248,3 8 Sudan 229,5 9 Mongolia 228,0 10 India 223,1

Bantuan untuk Asia setelah bencana Tsunami Gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 menerjang Asia Selatan dan Asia Tenggara, serta mempengaruhi kondisi internal negara-negara yang terkena bencana. Indonesia dan Sri Lanka mengalami kerusakan terbesar. India dan Thailand juga terkena bencana tetapi mereka tidak menerima tawaran bantuan asing, karena mereka mampu mengatasi sendiri keadaan di daerah-daerah yang terkena bencana di negaranya. Pelayanan publik Polandia menanggapi tragedi tersebut dengan memberikan bantuan yang dikoordinasikan oleh Kementrian Luar Negeri. Pada tanggal 28 Desember, Perdana Menteri menyetujui permintaan dana yang diajukan oleh Kementrian Luar Negeri guna membiayai pembelian, transportasi dan distribusi bantuan senilai 1 juta zlotys (sekitar US$ 274.000). Kontribusi Pemerintah Polandia – ditambah dengan bantuan dalam berbagai bentuk oleh LSM-LSM serta masyarakat – memungkinkan untuk pengiriman dua pesawat berisi suplai medis senilai 3 juta zlotys (sekitar US$ 821.000). Kementrian Luar Negeri selanjutnya memberikan 150.000 zlotys (sekitar US$ 41.000) kepada Perkumpulan Palang Merah Indonesia. Selain bantuan darurat, Polandia juga memberikan bantuan selama tahun 2005 dalam kerangka rekonstruksi jangka panjang negara-negara yang terkena bencana. Kontak Kedutaan Besar Polandia Jl HR Rasuna Said Kav X Blok IV/3 Jakarta 12950 Indonesia Tel (+62 21) 252 5938, 252 5939, 252 5940 Fax (+62 21) 252 5958, 252 5960 e-mail: consulpoljak@cbn.net.id

PORTUGAL Organisation of Development Assistance Since January 2003, Portuguese Development Cooperation policy is coordinated, monitored and led by IPAD (Portuguese Institute for Development) under the Ministry of Foreign Affairs. The formulation of guidelines on the priorities and objectives of the Development policy is a responsibility of the Portuguese Ministry of Foreign Affairs. IPAD has also the task of coordinating the aid programmes implemented by different ministries and other entities, thus enhancing Portugal’s development policy coherence and raising the profile of Development Cooperation policy. Furthermore, it is technically responsible for the enhancement and coordination of projects from civil society organisations. Global Policies and Priorities Development cooperation is a priority for Portugal’s external policy which attaches importance to the values of solidarity and respect for human rights. Portuguese-speaking countries, in particular in Africa and Asia, are priority recipients of the Portuguese aid programme whose objective is helping to promote their economic, social and cultural development. In general, Portugal’s Development Cooperation policy should also be seen as a means to promote the Portuguese language as well as the Portuguese-Speaking countries (“Lusofonia”). Good governance, institutional capacity building, sustainable development and poverty eradication including access to health and education, food security, environment protection and economic growth, in accordance with the Millennium Development Goals, are global objectives strengthening Portugal’s Development policy. Type of Assistance In 2001, the Government of Portugal allocated 0.3% of its gross national product to development co-operation and announced its intention to increase this ratio to 0.5% up to 2015. Most of the Portuguese development funds are channelled through bilateral cooperation. 68% of ODA funds between 1995-2004 focused on bilateral assistance to very low income countries, of which the Portuguese Speaking countries in the Sub-Sahara African region were the most favoured. The aid from the Portuguese Government is basically grants with a high percentage of technical assistance cooperation and puts a special emphasis on the Portuguese African Speaking countries and more recently on Timor Leste. The latest trend is an increase of the multilateral co-operation and as of today half of Portugal’s aid programme is within the multilateral framework, mainly channelled through the European Union (Development European Fund and External Aid Budget of the European Commission).

Programme Objectives and Priorities in Indonesia Since the latest conference on International Development Aid in Rome the Government of Portugal has been focusing its efforts to conceive a better and more efficient Development Cooperation policy and has since then included more countries on its planning assistance. The recently adopted document on Cooperation Policy Strategic Orientation has, for the first time, considered Indonesia as a geographical priority for Portugal’s Development Cooperation policy taking into consideration the importance of the historical ties between the two countries. Tsunami-related Contributions In response to the tsunami tragedy, Portugal has contributed to the reconstruction of all the affected countries through multilateral channels and bilateral aid in a total amount of € 8 million. On a bilateral basis, Portugal has pledged € 1.5 million to rehabilitation and reconstruction projects in Aceh. As for direct relief assistance for Aceh And North Sumatra, the Portuguese Government made available one airplane with medical teams, field hospital and medical supplies. This humanitarian aid operation was valued at € 905,000. Contact Embassy of the Republic of Portugal Jl Indramayu No 2A Jakarta, Indonesia Tel (+ 62 21) 3190 8030 Fax (+62 21) 3190 8031 e-mail: porembjak@cbn.net.id http://www.embassyportugaljakarta.or.id

PORTUGAL Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Sejak bulan January 2003, kebijakan Pembangunan Portugal dikoordinasikan, dipantau dan dipimpin oleh IPAD (Institut Pembangunan Portugal) yang berada dibawah Kementrian Luar Negeri. Penyusunan arah prioritas dan tujuan kebijakan Pembangunan merupakan tanggung jawab Kementrian Luar Negeri Portugal. IPAD juga bertugas untuk melaksanakan koordinasi program-program bantuan yang dilaksanakan oleh berbagai kementrian dan badan-badan lainnya, guna meningkatkan kebijakan pembangunan Portugal yang koheren dan meningkatkan profil kebijakan Kerjasama Pembangunan. Selain itu, IPAD juga bertanggung jawab secara teknis untuk meningkatkan dan melaksanakan koordinasi terhadap proyek-proyek yang dijalankan oleh organisasi masyarakat madani. Prioritas dan Kebijakan Global Kerjasama pembangunan merupakan prioritas kebijakan eksternal Portugal yang menekankan pentingnya nilai-nilai solidaritas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara-negara yang berbahasa Portugis, khususnya di Afrika dan Asia, merupakan prioritas utama penerima program bantuan Portugal yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan negara-negara tersebut. Secara umum, kebijakan kerjasama Pembangunan Portugal juga dapat dilihat sebagai alat untuk mempromosikan penggunaan bahasa Portugis serta negara-negara yang berbahasa Portugis (“Lusofonia”). Tata pemerintahan yang baik, penguatan kelembagaan, pembangunan yang berkelanjutan serta pengentasan kemiskinan termasuk perbaikan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, ketahanan pangan, perlindungan lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi, yang sesuai dengan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium, merupakan tujuan global yang menguatkan kebijakan Pembangunan Portugal. Jenis Bantuan Pada tahun 2001, Pemerintah Portugal telah mengalokasikan 0,3% dari Produk Nasional Brutonya untuk kerjasama pembangunan dan berencana untuk meningkatkan rasio ini menjadi 0,5% sampai dengan tahun 2015. Hampir semua dana pembangunan Portugal disalurkan melalui kerjasama bilateral, 68% dari dana ODA (Bantuan Pembangunan Luar Negeri) antara tahun 1995-2004 ditujukan kepada negara-negara yang berpendapatan sangat rendah, dengan memberikan prioritas pada negara-negara di Sub-Sahara Afrika. Bantuan dari Pemerintah Portugal pada dasarnya diberikan dalam bentuk hibah dengan persentase yang tinggi untuk kerja sama bantuan teknis dan memberikan perhatian khusus pada negara-negara Afrika yang berbahasa Portugis dan baru-baru ini termasuk juga Timor Leste.

Perkembangan terakhir menunjukkan adanya peningkatan kerjasama multilateral dan sampai dengan hari ini setengah dari program bantuan Portugal berada dalam kerangka multilateral, terutama disalurkan melalui Uni Eropa (Dana Pembangunan Eropa dan Anggaran Bantuan Eksternal Komisi Eropa). Tujuan dan Prioritas Program di Indonesia Sejak konferensi terakhir Bantuan Pembangunan Internasional di Rome, Pemerintah Portugal memfokuskan usaha-usahanya untuk melaksanakan kebijakan Kerjasama Pembangunan yang lebih baik dan lebih efisien serta memasukkan negara-negara lain dalam rencana bantuannya. Untuk pertama kalinya, Orientasi Kebijakan Kerjasama Strategis mempertimbangkan Indonesia sebagai prioritas geografis kebijakan Kerjasama Pembangunan Portugal dengan mempertimbangkan pentingnya ikatan sejarah antara kedua negara. Kontribusi yang berkaitan dengan Tsunami Sebagai tanggapan terhadap tragedi Tsunami, Portugal telah memberikan kontribusinya untuk rekonstruksi bagi semua negara-negara yang terkena bencana melalui hubungan multilateral dan bantuan bilateral dengan jumlah total mencapai € 8 juta. Secara bilateral, Portugal akan memberikan € 1,5 juta untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi proyek-proyek di Aceh. Sehubungan dengan bantuan langsung untuk Aceh dan Sumatra Utara, Pemerintah Portugis sudah menyediakan satu pesawat lengkap dengan tim medisnya, rumah sakit lapangan dan obat-obatan. Jumlah kegiatan bantuan kemanusiaan ini mencapai € 905.000. Kontak Kedutaan Besar Republik Portugal Jl Indramayu No 2A Jakarta, Indonesia Tel (+ 62 21) 3190 8030 Fax (+62 21) 3190 8031 e-mail: porembjak@cbn.net.id http://www.embassyportugaljakarta.or.id

SLOVAK REPUBLIC Introduction The 2005 Slovak Development Assistance and its international context

The Slovak Republic has entered this turning year already as a full-fledged European Union Member State. It is getting established as a part of the donor community and the world also perceives the country this way. The Official Development Assistance (ODA) is becoming a standard component and tool of Slovak foreign policy. The national ODA programmes prepared by the Slovak Ministry of Foreign Affairs annually also contribute to the conceptual and systemic approach taken by Slovakia. This, third National ODA Programme in a row is based on the Medium-Term Concept of the 2003-2008 Slovak Official Development Assistance (adopted by the Government of the Slovak Republic in 2003). While the Medium-Term Concept defines the goals, principles, priorities and partners of Slovak Development Assistance, the 2005 ODA programme lays down the forms and mechanisms for the use of funds in this year. Projects - a new element of Slovak Development Assistance since 2004

The Slovak Development Assistance includes mainly contributions to international organisations. The Slovak Republic has no direct influence on their use by multilateral donors. Therefore the 2005 National Programme focuses only on that part of Slovak Development Assistance where Slovakia acts as an active partner to developing countries. It is a sub-programme of the Slovak Ministry of Foreign Affairs state budget (05T0A), which finances projects and other activities of Slovak entities focusing on assistance to developing world. Project and Activities for Priority Countries Strategic assumptions

The strategic basis for assistance to priority countries is the 2003 Official Development Assistance Programme (Resolution of the Government No. 552/2003), the 2004 Medium-Term Concept of the 2003-2008 Slovak Official Development Assistance (Resolution of the Government No. 432/2003) and the 2004 Official Development Assistance Programme (Resolution of the Government No. 388/2004). Legal framework

Building on the National Programme the Slovak Government approved the Memorandum of Understanding between the Government of the Slovak Republic and the United Nations Development Programme (UNDP) (Resolution No. 688/2003) in 2003. The Memorandum is the basic treaty governing general conditions of cooperation between the SR and the

UNDP in the area of granting ODA. It also lays down the requirement to establish a Trust Fund to finance projects and administrative and technical facilities of Slovak ODA. Mechanism of providing ODA Projects and other activities of development assistance (in particular secondment of Slovak experts) are financed through the Trust Fund, which is administered by the Administrative and Contracting Unit (ACU TF) established both by the Ministry of Foreign Affairs and UNDP Regional Centre with its seat in Bratislava in 2003. Since the launch of the programme in 2004 the ACU TF and the Slovak Ministry of Foreign Affairs apply a comprehensive mechanism composed of directives, instructions and manuals in the implementation of projects. The criteria for evaluating, approving and monitoring projects are a part of the system.

Territorial focus

The territorial priority of Slovak ODA - Afghanistan, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kazakhstan, Kenya, Kirghizia, Macedonia, Mongolia, Mozambique, Sudan, Tajikistan, Uzbekistan - approved by the Slovak Government in 2003 remain unchanged also in 2005. The Slovak Ministry of Foreign Affairs envisages reviewing its territorial priorities. It will be possible only after a monitoring of at least a part of implemented projects is available. Subsequently, the indicative list shall then be amended by a decision of the Minister of Foreign Affairs on the basis of a recommendation by the Coordination Committee for ODA. According to the EU recommendation territorial priorities should prefer the least developed countries (LDC) and African countries. The priorities of sector focus include: building of democratic institutions and market environment, development of infrastructure (including the social one) and landscaping, protection of the environment, agriculture, food safety and exploitation of mineral resources. Development education and public awareness are an integral part of each standard donor’s development assistance. Development Assistance provided by other ministries

On the basis of Resolution of the Slovak Government No. 332/2002 of 3 April 2002 the Slovak Ministry of Foreign Affairs is the coordinator of Slovak ODA provision. In practice it means that the Slovak Ministry of Foreign Affairs is the co-coordinator of the inter-sectoral 05T – ODA programme created in 2003 on the basis of an instruction by the Slovak Ministry of Finance on programme budgeting.

In 2005 the Slovak Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Interior, Ministry for the Environment, Ministry of Labour SR and Ministry of Education participate in the programme. The relevant chapters draw funds for achieving the goals specified in their sub-programmes from their approved expenditures budget for the relevant year. The total amount for the 05T – ODA Programme amounted to SKK 218,396 thousand in 2005. Main Challenges and Tasks of the Slovak Development Assistance in 2005 § Increasing the volume of Slovak Development Assistance

The European Commission expects the Slovak Republic (and other new EU Member States ) that they will have achieved a share of ODA in GDP of 0.17 % by 2010 and 0,33 % by 2015 . Considering the current volume of Slovak ODA and the fast growth of GDP this task will have to be approached in a very responsible way already when drafting the 2006 budget. However, increasing the development assistance budget

only will not suffice at all. Slovak institutions, human resources and also public opinion must be thoroughly prepared for the growing ODA volume.

§ Improving reporting and cooperation with the Organisation for Economic Cooperation

and Development (OECD)/ Development Assistance Committee (DAC) Formally the Slovak ODA is assessed mainly according to the reported volumes of granted assistance. Therefore it is important that the development statistics reflect all funds spent by the Slovak Republic in this area accurately. Comprehensive reporting requires a regular and close coordination of all sectors (as laid down in resolution No. 332/2002). A more intense cooperation of Slovakia with the OECD/DAC shall also contribute to better statistics.

§ ACU TF transformation into a separate unit

The larger part of the Slovak bilateral assistance is performed through the Administrative and Contracting Unit of the Trust Fund, which is an organisational part of the UNDP Regional Centre in Bratislava at present. However, Slovakia as a standard donor should provide development assistance independently. Therefore it will be necessary to transform ACU TF into a separate unit as an independent legal entity under the management of the Ministry of Foreign Affairs. This transformation will not result in higher operational or other costs of the said unit.

§ Intense work with Slovak public and target groups

The whole Slovak society should be aware of the new international status and the resulting requirements for the engagement of Slovakia into the activities of the donor community. Without their support and the support of selected target groups (politicians, journalists, the academic community...) it will not be possible to provide development assistance and to increase its volume.

§ Programme focus In the priority (project) countries the Slovak Development Assistance should have a narrower sectoral focus. Therefore defining sectoral priorities for selected countries and drafting their so-called framework programmes is an important task. This will allow higher effectiveness of assistance and a systemic approach.

§ Drafting of the Development Assistance Law

Development assistance has no sufficient tradition or stable institutional and personal capacity in the Slovak Republic. A codified legal framework would be a certain guarantee for stability and continuity of Slovak ODA and would form a solid base of the Slovak ODA growth.

§ Active approach by Slovak representatives in the EU institutions and bodies in ODA After a year of work in European Commission committees and Council working groups in the field of ODA an active approach is expected from the Slovak Republic. It is also necessary to seek possibilities of helping Slovak entities in submitting project under EC grant schemes (AIDCO, ECHO).

The reform of the Slovak humanitarian assistance system The tragedy after the earthquake and tsunami has brought the need to reform the Slovak humanitarian system to the fore. The need to grant Slovak humanitarian assistance in a speedy and flexible manner through the projects of Slovak NGOs has been confirmed. Moreover, this form allows greater transparency, use of Slovak experience and visibility of Slovakia.

Slovak humanitarian relief for earthquake-striken areas in the Republic of Indonesia

In case of Indonesia and the last year’s tsunami in Nanggroe Aceh Darussalam province the government of the Slovak Republic had provided for the survivors 40 tons of humanitarian relief aid consisting of moveable assets such as electric generators, field hospitals, tents, covers, and medical apparatuses as respirators, medicines and daily necessities as drinking water and clothes.) Conclusion The objective of the third National Programme is to contribute to the systemic and conceptual approach by Slovakia to granting development assistance. The National Programme added new approaches (development projects, micro-grants, development education projects, etc.) to standard forms (scholarships, contributions to international organisations, etc.).

It appears that Slovak contribution to the assistance given to the developing world does not have to be exclusively of financial nature only. Slovakia being a small donor can be much more effective, useful and visible if it approaches development assistance in an active way.

The mechanism launched by the Slovak Ministry of Foreign Affairs in 2004 gives the Slovak entities and Slovakia itself a unique opportunity to transpose specific experience into the developing world. Projects implemented by Slovak companies, NGOs and state institutions are the best contribution Slovakia can make to achieve the Millennium Development Goals. At the same time it is the way to make Slovakia established in the international donor community. Contact Embassy of the Slovak Republic Jl Prof Mohammad Yamin, SH No 29 Menteng, Jakarta Pusat 10310 Indonesia Tel (+62 21) 310 1068 Fax (+62 21) 310 1180 e-mail: slovemby@indo.net.id

REPUBLIK SLOVAKIA Program Nasional Bantuan Pembanunan Resmi Tahun 2005 Bantuan Pembangunan Slovakia 2005 dan Konteks Internasionalnya Memasuki pergantian tahun, Republik Slovakia menjadi anggota penuh Uni Eropa. Hal ini menjadikan Slovakia sebagai bagian dari komunitas donor dan demikian pula anggapan dunia. Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) merupakan komponen dan alat politik luar negeri Slovakia. Program Nasional ODA yang setiap tahunnya disiapkan oleh Kementrian Luar Negeri Slovakia juga memberikan sumbangan pada pendekatan konseptual dan sistemik yang diambil oleh Slovakia. Program Nasional ODA yang ketiga ini secara berturut-turut dibuat berdasarkan pada Konsep Jangka Menengah tahun 2003-2008 tentang Bantuan Pembangunan Resmi Slovakia (disetujui oleh pemerintah Republik Slovakia pada tahun 2003). Sementara konsep ini menetapkan sasaran, prinsip, prioritas dan mitra dari Bantuan Pembangunan Slovakia, program ODA 2005 menentukan bentuk dan mekanisme penggunaan dana tahun 2005. Proyek- Unsur Baru Bantuan Pembangunan Slovakia Sejak 2004 Bantuan Pembangunan Slovakia termasuk terutama sekali kontribusi-kontribusi kepada organisasi-organisasi International. Republik Slovakia tidak mempunyai pengaruh langsung dalam penggunaan dana tersebut oleh Donor Multilateral. Oleh karena itu, tahun 2005 Program Nasional dititikberatkan pada bagian ini dimana Slovakia bertindak sebagai mitra aktif negara-negara berkembang. Ini merupakan Sub Program Anggaran 05T0A dari Kementerian Luar Negeri dan kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga Slovakia yang sesungguhnya dan difokuskan pada bagian untuk membangun dunia. Proyek-proyek dan kegiatan yang diperuntukkan bagi negara-negaa yang memperoleh proioritas Perkiraan strategis Dasar strategis bantuan kepada negara-negara yang diberi prioritas adalah Program Bantuan Pembangunan Resmi tahun 2003 (Keputusan Pemerintah No.552/2003), Konsep Jangka Menengah tahun 2004 tentang Bantuan Pembangunan Resmi Slovakia- 2003-2008 (Keputusan Pemerintah No.432/2003) dan Program Bantuan Pembangunan Resmi tahun 2004 (Keputusan Pemerintah No.388/2004). Kerangka hukum Pembentukan Program Nasional adalah berdasarkan persetujuan pemerintah Slovakia pada Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Republik Slovakia dan United Nations Development Programme UNDP (Keputusan No.688/2003) tahun 2003. MoU tersebut merupakan perjanjian utama yang mengatur syarat-syarat umum kerjasama antara Republik Slovakia dengan UNDP di bidang pemberian ODA. MoU tersebut mengatur

persyaratan pembentukan Dana Perwalian guna membiayai proyek-proyek dan fasilitas-fasilitas administrasi dan teknik ODA Slovakia. Mekanisme pemberian ODA Proyek-proyek dan kegiatan lain bantuan pembangunan (terutama dukungan para ahli Slovakia) dibiayai oleh dana Perwalian yang administrasinya ditangani Unit Administrasi dan Kontrak (ACU TF) yang dibentuk tahun 2003 oleh Kementrian Luar Negeri dan Pusat Regional UNDP yang berkedudukan di Bratislava. Sejak diluncurkannya program ini tahun 2004, ACU TF dan Kementerian Luar Negeri Slovakia menerapkan mekanisme komprehensif yang terdiri dari petunjuk, instruksi dan panduan dalam pelaksanaan proyek-proyek dan bantuan. Kriteria untuk penilaian, persetujuan dan pemantauan proyek merupakan bagian dari sistem ini. Fokus teritorial Prioritas territorial ODA Slovakia yang disetujui oleh pemerintah Slovakia tahun 2003 (Afghanistan, Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kenya, Kirghizia, Macedonia, Mozambique, Sudan, Tajikistan, Uzbekistan), tidak mengalami perubahan pada tahun 2005. Kementerian Luar Negeri Slovakia mempertimbangkan untuk meneliti ulang prioritas territorial tersebut. Hal ini baru bisa dilakukan bila hasil pantauan pada setidaknya setengah proyek-proyek yang selesai dikerjakan dapat diperoleh. Setelah itu daftar negara penerima yang sekarang ini diubah oleh keputusan Kementerian Luar Negeri Slovakia berdasarkan rekomendasi Komite Koordinasi ODA. Menurut rekomendasi yang diberikan Uni Eropa, prioritas teritorial seyogyanya diberikan kepada negara-negara kurang berkembang (Least Developed Countries – LDC) dan negara- negara Afrika. Termasuk dalam fokus sektoral adalah pembentukan lembaga demokrasi dan suasana pasar, pembangunan infrastruktur (termasuk bidang sosial) dan lansekap, perlindungan lingkungan, pertanian, keselamatan makanan dan eksploitasi sumber-sumber mineral. Pengembangan pendidikan dan kesadaran publik merupakan bagian integral standar bantuan pembangunan negara donor. Bantuan Pembangunan yang diberikan oleh kementrian-kementrian lain Berdasarkan keputusan pemerintah Slovakia tahun 332/202 tanggal 3 April 2002 Kementerian Luar Negeri Slovakia merupakan Koordinator ODA Slovakia. Dalam prakteknya, hal ini berarti Kementerian Luar Negeri Slovakia adalah Kordinator bersama intra-sektoral program O5T-ODA yang dibuat tahun 2003 atas instruksi Kementerian Keuangan Slovakia tentang program penganggaran belanja. Tahun 2005 Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkugan Hidup, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan Republik Slovakia ikut serta dalam program ini. Setiap Kementerian mengeluarkan dana guna mencapai sasaran seperti yang ditetapkan dalam Sub Program dari anggaran pengeluarannya. Total dana 05T-Program ODA tahun 2005 adalah SKK 218.396.000. Tantangan dan tugas utama bantuan pembangunan Slovakia di tahun 2005 § Meningkatkan Jumlah Bantuan Pembangunan Slovakia

Komisi Eropa mengharap Republik Slovakia dan anggota lain Uni Eropa saham ODAnya dalam PDB akan mencapai 0,17 % menjelang tahun 2010 dan 0,33% tahun 2015. Menimbang jumlah ODA Slovakia dewasa ini dan tingginya pertumbuhan PDB Slovakia, pendekatan pada tugas ini akan dilakukan secara bertanggung jawab dan akan terlihat ketika anggaran tahun 2006 dibuat. Namun meningkatkan hanya Anggaran Bantuan Pembangunan, sama sekali tidaklah cukup. Lembaga-lembaga,

Sumber Daya Manusia dan juga opini publik Slovakia secara keseluruhan haruslah dipersiapkan dalam meningkatkan jumlah ODA.

§ Memperbaiki Laporan dan Kerjasama dengan OECD dan DAC

Resminya perkiraan ODA Slovakia terutama sekali disesuaikan dengan jumlah yang dilaporkan dari bantuan yang diberikan. Karenanya adalah penting perkembangan statistik yang akurat yang menggambarkan seluruh dana yang digunakan oleh Republik Slovakia di bidang ini. Laporan komprehensif butuh koordinasi reguler dan erat dari semua sektor seperti yang ditentukan oleh Keputusan No.332/2002. Kerjasama yang lebih intens dengan OECD /DAC juga akan menambah baiknya statistik.

§ Transformasi ACU TF Menjadi Unit Terpisah

Bagian terbesar dari bantuan Bilateral Slovakia dilakukan lewat Unit Administrasi dan Kontrak Dana Perwalian ACU TF, yang merupakan bagian organisasi Pusat Regional UNDP yang saat ini berkedudukan di Bratislava. Akan tetapi, Slovakia sebagai donor resmi harus memberi bantuan pembangunan secara mandiri karenanya perlu merubah ACU TF menjadi sebuah unit terpisah sebagai badan hukum yang mandiri di bawah manajemen Kementerian Luar Negeri. Perubahan ini tidak akan mengakibatkan biaya operasional atau biaya lain lebih tinggi.

§ Kerja Intens dengan Golongan Masyarakat dan Golongan Tertentu

Seluruh masyarakat Slovakia seharusnya menyadari status internasional baru negaranya dan tuntutan-tuntutan sebagai akibat keterlibatan Slovakia dalam kegiatan-kegiatan komunitas donor. Tanpa dukungan mereka dan dukungan golongan tertentu (politikus, wartawan, komunitas akademis) adalah tidak mungkin untuk memberi bantuan Pembangunan dan meningkatkan jumlahnya.

§ Fokus Program

Seharusnya fokus sektoral proyek bantuan pembangunan Slovakia untuk negara-negara yang memperoleh prioritas dipersempit. Oleh sebab itu, penetapan prioritas sektoral dan penyusunan apa yang disebut kerangka program merupakan tugas penting. Hal ini akan memungkinkan efektifitas bantuan lebih tinggi dan adanya sebuah pendekatan sistematik.

§ Penyusunan Undang-Undang Bantuan Pembangunan

Di Republik Slovakia, Bantuan Pembangunan belum cukup menjadi tradisi atau belum memiliki kapasitas institusional dan personal yang mantap. Sebuah kerangka hukum yang telah disusun akan merupakan jaminan stabilitas dan kesinambungan ODA Slovakia dan akan membentuk landasan yang solid untuk pertumbuhan ODA Slovakia tersebut.

§ Pendekatan aktif Wakil-wakil Slovakia di Lembaga-lembaga Uni Eropa dan Badan-badan ODA Setelah setahun bekerja di Komite-komite Komisi Eropa dan Dewan Kelompok Kerja bidang ODA, pendekatan aktif diharapkan dari Republik Slovakia. Perlu dicari kemungkinan cara menolong lembaga-lembaga Slovakia dalam menyerahkan skema dana proyek Komisi Eropa (AIDCO, ECHO).

Perubahan Sistem Bantuan Pembangunan Slovakia Dengan terjadinya tragedi gempa bumi dan tsunami, telah membawa perlunya perubahan sistem bantuan kemanusiaan Slovakia di kemudian hari. Memberi bantuan kemanusiaan dengan cepat dan mudah telah dibuktikan melalui proyek-proyek Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Terlebih lagi, dengan bentuk ini transparansi akan lebih nyata. Demikian pula dengan pengalaman dan pandangan Slovakia.

Bantuan Kemanusiaan Slovakia untuk Daerah-daerah yang Terkena Bencana Gempa Bumi di Republik Indonesia Dalam kasus Indonesia dan tsunami yang menimpa Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun lalu, Pemerintah Republik Slovakia telah memberi mereka yang selamat 40 ton bantuan kemanusiaan berupa asset-aset yang bisa dipindah-pindahkan seperti genset, rumah sakit lapangan, tenda, selimut dan peralatan medis seperti alat pernapasan, obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari seperti air minum dan pakaian. Kesimpulan Sasaran Program Nasional ketiga adalah menambah pendekatan sistemik dan konseptual Slovakia dalam memberi bantuan pembangunan. Program Nasional menambah pendekatan-pendekatan baru (proyek pembangunan, bantuan mikro, pembangunan proyek pendidikan dan sebagainya) disamping bentuk-bentuk resmi (beasiswa, sumbangan-sumbangan kepada Organisasi-organisasi Internasional, dan sebagainya). Terlihat sumbangan Slovakia berupa bantuan pembangunan yang diberikan guna membangun dunia tidaklah harus secara ekslusif berbentuk uang saja. Slovakia sebagai negara donor kecil bisa lebih efektif, lebih berguna dan lebih nyata jika seandainya Slovakia melakukan pendekatan yang lebih aktif. Mekanisme yang diluncurkan oleh Kementerian Luar Negeri Slovakia tahun 2004 memberi Lembaga-lembaga Slovakia dan Pemerintah Slovakia sendiri sebuah kesempatan unik untuk membagikan pengalaman spesifik dalam membangun dunia. Proyek-proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan, LSM dan lembaga negara Slovakia dapat menjurus pada dicapainya Sasaran-sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals). Sekaligus merupakan jalan mendudukan Slovakia dalam Komunitas Donor International. Kontak Kedutaan Besar Republik Slovakia Jl Prof Mohammad Yamin, SH No 29 Menteng, Jakarta Pusat 10310 Indonesia Tel (+62 21) 310 1068 Fax (+62 21) 310 1180 e-mail: slovemby@indo.net.id

SPAIN Organisation of Development Assistance The Ministry of Trade and Industry and the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation conduct in Spain the bulk of the Official Development Assistance (ODA). Regional Governments and Municipalities contribute 9% in 2005, the remaining budget being supplied by other Ministries and Public Administrations According to the Law for International Cooperation approved in 1998, Foreign Aid Policy is controlled by the Council of Ministers, advised by the Cooperation Council. A Master Plan for the Spanish Cooperation 2005-2008, approved by the Spanish Government, contains the geographical, sectoral and horisontal guidelines, as well as the instruments and actors for its implementation. Within this framework, aid is assigned in accordance to Annual Plans (PACIs). Administrative cooperation is entrusted to the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation. The Spanish Agency for International Cooperation (AECI) attached to it, is responsible for ODA follow-up and evaluation and runs most of the non-refundable cooperation. The Ministry of Trade and Industry manages bilateral loans, project-related technical assistance, Spain’s membership of the multilateral financial institutions and the country’s contributions to the development programs of the European Union. Targets and policies Spanish official aid is defined according to a Master Plan, which included targets and directives in general, or specifics to each region and country. As far as the Asia and Pacific Region is concerned, the Spanish Cooperation is focused mainly in promoting, in accordance with the Millennium Development Goals defined by United Nations, the following lines: § Fight against poverty, better education, gender equality, water and sanitation supply,

population empowerment. § Sustainable productive systems: rural development, fisheries, tourism, support to

small and medium enterprises. § Health: family planning, fight against tropical and lethal diseases, AIDS, Avian Flu. § Democracy, the rule of law, institution building. § Peace processes, dialogue between parties in conflict, support for local populations. § Environmental awareness. The AECI has been earmarking more than € 17 million for the projects in the Asia – Pacific region over the recent years, which is increasingly becoming a focus for attention in Spain. Expectations are in favour of an increase in the funding allocated for the region as has occurred in 2005. Latin America receives the bulk of the Spanish ODA, while Sub Saharan Africa, Mediterranean Area and the Middle East also receive a great deal of attention from the Spanish aid. Among South-East Asian nations, the Spanish Cooperation effort is mainly focused on “priority countries” (like Philippines) and “countries for special attention” (like Indonesia).

Other types of cooperation include the organisation of a consolidated programme of advanced seminars on several topics. These seminars are aimed at Indonesian professionals, who are given the chance to participate (all expenses included) in two-week seminars in Spain. From June 2005, five seminars have been organised in Madrid, Santiago de Compostela and Cadiz in sectors like tourism, aquaculture and health with a number of 17 Indonesian specialists attending to the training. These seminars started in 2001, and so far 173 Indonesian citizens have already enrolled in them. The experience seems to be a success, since the participants have the chance to enhance their qualifications and to interact with their Spanish colleagues, as well as with other Asian participants. Educational and cultural cooperation is also included in the Spanish ODA, as it is felt this helps to increase educational levels and as a way to support local efforts in that field. The whole chapter of cultural and educational cooperation encompasses scholarships for Indonesian students in Spain (post-graduates, or intensive courses), lecturers for universities and cultural exchanges and workshops.

Future Directions To further strength aid effectiveness, the Spanish government and its partners in Indonesia will collaborate in order to identify common medium and long term strategies within the cooperation principles for the assistance in the post tsunami reconstruction works, fight against poverty and continued cooperation in infrastructures development. Actions in Indonesia include, after the tsunami disaster, humanitarian aid and rapid

response interventions in the first months of 2005, support to proposals from non governmental organisations, both Spanish and international organisations, and cooperation with multilateral agencies and donors, including also national and regional Indonesian authorities and institutions. The Spanish Official Post-Tsunami cooperation in Indonesia has included: § From AECI a total amount of nearly € 4 million distributed as follows:

o € 1,795,340.52 in humanitarian aid o € 589,487 to finance projects submitted by Spanish NGOs with Indonesian

partners o €1.5 mill for a fisheries project with FAO o € 100,000 for a prospect mission to identify projects in the field of fisheries,

tourism or microcredits. § According to the information provided by the Spanish Autonomous Communities their

contribution in the Tsunami Area has been € 3,515,000 in humanitarian and reconstruction projects.

§ From the Spanish Ministry of Defence € 7.8 million. A relief operation consisting in several planes and a support ship, with a total of 600 men, in a mission for rehabilitation was launched.

§ From the Spanish Ministry of Environment € 523,000 for one post-tsunami assistance project for Leuser National Park through UNESCO program.

§ From the International Cooperation Agency of Andalucia (AACI) € 150,000 for building up one school in Peunaga Cut area, in the province of Aceh.

§ From the International and Iberoamerican Foundation for Public Policies and Administration (FIIAPP) € 23,000 for a Help Boatbuilding Training with FAO.

According to these figures, the total amount managed by AECI of ODA in 2005 is in excess of € 15 million. Besides, the Government of Spain approved on 30 December 2004 a special line for reconstruction of areas and countries devastated by the tsunami. The line consists of two sub-facilities: § A line of up to € 48 million of 100% soft loans § A line of € 2 million in grants for Studies of Feasibility.

The commitment is up to € 50 million, but nothing has been disbursed since BRR has not decided yet to use this facility. One important chapter of Spanish assistance to Indonesia is focused on infrastructures. Currently there is a financial program of up to € 210 million in mixed credits (including a pledge of € 110 million made in the last CGI). Contact Embassy of Spain Development Attaché (AECI) or Economic Counsellor (ICO) Jl H Agus Salim No 61 Jakarta, Indonesia Tel (+62 21) 314 2355 Fax (+62 21) 3193 5134 e-mail: emb.yakarta@mae.es http://www.aeci.es http://www.ico.es

SPANYOL Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Departemen Perdagangan dan Industri serta Departemen Luar Negeri dan Kerjasama melaksanakan sebagian besar Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) di Spanyol. Pemerintah regional dan kota menyumbang 9% pada tahun 2005, sementara sisanya disumbang oleh departemen dan institusi public lainnya. Berdasarkan Undang-undang Kerjasama Internasional yang telah disetujui tahun 1998, Kebijakan Bantuan Luar Negeri dikontrol oleh Dewan Menteri yang diawasi oleh Dewan Kerjasama. Sebuah Rencana Induk (Master Plan) untuk Kerjasama Spanyol periode 2005-2008, telah disetujui oleh pemerintah Spanyol, yang terdiri dari panduan geografis, sektoral, dan horisontal, demikian juga dengan peralatan serta orang-orang yang terlibat dalam melaksanakan rencana ini. Dalam kerangka kerja ini, bantuan-bantuan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tahunan (PACIs). Kerjasama administratif dipercayakan kepada Departemen Luar Negeri dam Kerjasama. Badan Kerjasama Internasional Spanyol (AECI) yang merupakan bagian dari Departemen ini, bertanggungjawab untuk menindaklanjuti dan mengevaluasi ODA serta menjalankan sebagian besar kerjasama yang tidak dapat dikembalikan. Departemen Perdagangan dan Industri mengelola pinjaman bilateral, bantuan teknis untuk proyek, keanggotaan Spanyol dalam institusi keuangan multilateral dan kontribusi negara dalam program pembangunan Uni Eropa. Target dan Kebijakan-kebijakan Bantuan resmi Spanyol ditetapkan sesuai dengan Rencana Induk, yang meliputi target-target dan tujuan-tujuan secara umum, atau secara khusus untuk tiap-tiap negara dan wilayah. Dalam hal yang berhubungan dengan Asia dan wilayah Pasifik, kerjasama Spanyol terutama difokuskan dalam upaya mempromosikan, sesuai dengan Millenium Development Goals yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), sebagai berikut: § Pengentasan kemiskinan, pendidikan yang lebih baik, persamaan gender, pengadaan

air dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat § Sistem produksi yang berkesinambungan: pembangunan desa, perikanan, pariwisata,

dukungan terhadap usaha kecil dan menengah § Kesehatan: keluarga berencana, pemberantasan penyakit tropis dan mematikan,

AIDS, Flu burung § Demokrasi, peraturan perundang-undangan, penguatan institusi § Proses perdamaian, dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, bantuan untuk

penduduk local § Pengetahuan mengenai lingkungan.hidup. AECI telah mengalokasikan lebih dari € 17 juta untuk beberapa proyek di Asia - wilayah Pasifik selama beberapa tahun belakangan ini, yang semakin menjadi perhatian utama di Spanyol. Harapan-harapan juga meningkat terhadap alokasi pendanaan untuk wilayah seperti yang telah terjadi pada tahun 2005. Amerika Latin menerima banyak Bantuan

Pembangunan Resmi Spanyol, sementara Sub Sahara Afrika, wilayah Mediterania dan Timur Tengah juga menerima perhatian yang besar sekali dari bantuan Spanyol. Diantara Negara-negara Asia Tenggara, upaya kerjasama pemerintah Spanyol lebih banyak difokuskan pada negara-negara yang menjadi “prioritas” (seperti Filipina) dan “negara-negara dengan perhatian khusus” (seperti Indonesia). Bentuk kerjasama lain termasuk pengorganisasian program konsolidasi untuk seminar tingkat lanjut mengenai berbagai topik. Seminar-seminar ini ditujukan untuk para professional Indonesia, yang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi (semua biaya ditanggung) dalam bentuk seminar dua minggu di Spanyol. Mulai bulan Juni 2005, lima seminar telah disiapkan di Madrid, Santiago de Compostela dan Cadiz yang berhubungan dengan sektor pariwisata, budidaya air dan kesehatan yang dihadiri oleh 17 peserta ahli dari Indonesia. Seminar-seminar ini telah dimulai pada tahun 2001, dan sejauh ini sudah 173 warga negara Indonesia telah mengikuti program ini. Pengalaman ini merupakan sebuah kesuksesan karena para peserta mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi mereka dan berinteraksi dengan rekan-rekannya dari Spanyol dan juga para peserta dari negara Asia lainnya. Kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan juga termasuk di dalam Bantuan Pembangunan Resmi Spanyol, karena dirasa dapat membantu untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan sebagai cara untuk mendukung usaha-usaha setempat di bidang tersebut. Seluruh bagian kerjasama di bidang kebudayaan dan pendidikan menyertakan beasiswa untuk pelajar-pelajar Indonesia di Spanyol (pasca sarjana, atau kursus-kursus intensif), dosen-dosen universitas dan pertukaran budaya serta lokakarya. Arah Masa Datang Guna meningkatkan efektifitas bantuan, pemerintah Spanyol dan para mitranya di Indonesia akan berkerjasama untuk mengidentifikasikan strategi umum jangka menengah dan jangka panjang dalam prinsip-prinsip kerjasama untuk bantuan paska rekonstruksi Tsunami, pengentasan kemiskinan dan lanjutan kerjasama dalam pembangunan infrastruktur. Kegiatan di Indonesia termasuk, setelah bencana Tsunami, bantuan kemanusiaan dan intervensi cepat tanggap pada awal 2005, bantuan untuk proposal-proposal yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik yang berasal dari Spanyol maupun organisasi internasional lainnya, dan kerjasama dengan badan-badan multilateral dan donor-donor, termasuk juga institusi dan pihak yang berwenang di Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah. Kerjasama resmi Spanyol Pasca-Tsunami di Indonesia termasuk: § Dari AECI sejumlah hampir € 4 juta didistribusikan sebagai berikut:

o € 1.795.340,52 untuk bantuan kemanusiaan. o € 589.487 untuk membiayai proyek-proyek yang diajukan oleh LSM-LSM

Spanyol yang bermitra dengan Indonesia. o €1,5 juta untuk proyek perikanan dengan FAO. o € 100,000 untuk misi masa depan guna mengidentifikasi proyek-proyek di

bidang perikanan, pariwisata atau kredit mikro. § Berdasarkan informasi dari Komunitas Independen Spanyol kontribusi mereka

untuk wilayah Tsunami berjumlah € 3.515.000 untuk proyek-proyek kemanusiaan dan rekonstruksi.

§ Kementrian Pertahanan Spanyol memberikan € 7,8 juta. Operasi bantuan yang terdiri dari beberapa pesawat dan bantuan kapal dilaksanakan dengan melibatkan 600 orang, dalam misi rehabilitasi.

§ Kementrian Lingkungan Spanyol memberikan sejumlah € 523.000 untuk mendanai proyek bantuan pasca-tsunami yaitu Taman Nasional Leuser melalui program UNESCO.

§ Badan Kerjasama Internasional Andalucia (AACI) memberikan sejumlah € 150.000 untuk membangun satu sekolah di wilayah Peunaga Cut, di provinsi Aceh.

§ Lembaga Iberoamerica Internasional untuk Kebijakan Publik dan Administrasi (FIIAPP) memberikan bantuan sejumlah € 23.000 untuk Pelatihan Pembuatan Kapal dengan FAO.

Berdasarkan angka-angka ini, total bantuan yang bisa dikelola oleh AECI dari ODA melebihi € 15 juta. Selain itu, pada tanggal 30 Desember 2004 Pemerintah Spanyol menyetujui batas khusus untuk rekonstruksi wilayah dan negara yang hancur karena tsunami. Batasan tersebut terdiri dari dua sub-fasilitas: § Batas sejumlah hingga € 48

juta dari 100% pinjaman lunak.

§ Batas sejumlah € 2 juta dalam bentuk hibah untuk studi

kelayakan.

Komitmen yang diberikan mencapai € 50 juta, tetapi belum ada yang digunakan karena BRR belum memutuskan penggunaan fasilitas ini. Salah satu bagian penting dari bantuan Spanyol untuk Indonesia difokuskan untuk infrastruktur. Saat ini terdapat program financial mencapai € 210 juta dalam bentuk kredit campuran (termasuk alokasi € 110 juta yang disepakati pada CGI yang terakhir). Kontak Kedutaan Besar Kerajaan Spanyol Konselor Pembangunan (AECI) atau Konselor Ekonomi (ICO) Jl H Agus Salim No 61 Jakarta, Indonesia Tel (+62 21) 314 2355 Fax (+62 21) 3193 5134 e-mail: emb.yakarta@mae.es http://www.aeci.es http://www.ico.es

SWEDEN Organisation of Development Assistance Reporting to the Ministry for Foreign Affairs, Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) is the Swedish government agency responsible for international development cooperation. The Swedish Parliament and Government decide on the development cooperation budget, the countries with which Sweden shall have programmes of development cooperation, and the focus of Swedish cooperation. Country strategies are produced jointly by the Ministry for Foreign Affairs and SIDA. Global Policies and Priorities The government bill on Sweden's Policy for Global Development was adopted by the Parliament in December 2004. Development cooperation was given one single goal: to help create conditions that enable poor people to improve their lives. In addition, two perspectives – the rights perspective and the perspective of the poor – shall permeate all work. The policy is based on the right of all people to live in dignity, free from poverty. Democracy, gender equality and the rights of the child are fundamental principles. This policy is aiming at contributing to the achievement of the United Nations Millennium Goals to halve poverty by the year 2015. Global Level of Assistance In 2004, a total of SEK 21 billion was allocated to international development cooperation. This corresponds to slightly more than SEK 6 per day per person in Sweden. Most of these funds, SEK 12.4 billion or 63% have been placed at the disposal of SIDA. Programme Objectives and Priorities in Indonesia Swedish support to Indonesia began in 1986. Sweden is supporting democratic development in Indonesia and initiatives that contribute to increased respect for human rights and environmentally sustainable development. The current regional strategy for co-operation with South-East Asia, including Indonesia applies to the period 2005-2009. Apart from humanitarian assistance, support for fighting poverty has been going to organisations within the civil society through the UNDP and the Community Recovery Project. In the area of good governance, Sweden is contributing to the Partnership for Governance Reform. Through the Raoul Wallenberg Institute, Sweden is also supporting the promotion of human rights. In addition, two major co-operation projects have been in process, one referring to a mapping of airports in Eastern Indonesia and one on public service radio.

Distribution of Assistance

Contact Embassy of Sweden Menara Rajawali, 9th floor Jl Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 Indonesia Tel (+62 21) 2553 5900 Fax (+62 21) 576 2691 e-mail: ambassaden.jakarta@foreign.ministry.se

Support to NGOs 5.97%

Emergency Assistance

32.01%

Gender 1.51%

Transport and Storage 13.58% Other

46.92%

SWEDIA Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Badan Kerjasama Pembangunan Internasional dari Swedia (SIDA) yang bertanggung jawab kepada Kementerian Luar Negeri adalah instansi pemerintah Swedia yang bertanggung jawab atas kerjasama pembangunan internasional. Parlemen dan Pemerintah Swedia membuat keputusan tentang anggaran kerjasama pembangunan, negara-negara yang akan digandeng Swedia dalam program-program kerjasama pembangunan, serta fokus kerjasama Swedia. Strategi negara dibuat oleh Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan SIDA. Kebijakan dan Prioritas Global Rancangan Undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah tentang Kebijakan Swedia tentang Pembangunan Global telah disahkan oleh Parlemen pada bulan Desember 2004. Kerjasama pembangunan diberikan dengan satu tujuan semata: membantu penciptaan keadaan yang membuka peluang bagi kaum miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, seluruh pekerjaan harus diwarnai oleh dua persepktif, yaitu perspektif tentang hak dan perspektif tentang rakyat miskin. Kebijakannya didasari oleh hak seluruh rakyat untuk hidup secara terhormat, bebas dari kemiskinan. Demokrasi, kesetraan gender dan hak-hak anak merupakan prinsip-prinsip mendasar. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pencapaian Tujuan Milenium Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengurangi jumlah kaum miskin hingga separuhnya pada tahun 2015. Tingkat Bantuan Global Pada tahun 2004, dana sebesar SEK 21 milyar dialokasikan untuk kerjasama pembangunan internasional. Hal tersebut sesuai dengan SEK 6 per hari per orang di Swedia. Sebagian besar dananya, sekitar lebih dari SEK 12,4 milyar atau 63% telah disalurkan melalui SIDA. Sasaran dan Prioritas Program di Indonesia Bantuan Swedia untuk Indonesia dimulai pada tahun 1986. Swedia memberikan dukungan untuk pembangunan demokrasi di Indonesia dan upaya-upaya yang memberikan kontribusi kepada peningkatan rasa hormat terhadap hak azasi manusia dan pembangunan yang berkesinambungan. Strategi yang saat ini diterapkan untuk kerjasama dengan Indonesia berlaku sampai dengan bulan Desember 2004. Selain bantuan kemanusiaan, bantuan untuk memerangi kemiskinan telah disalurkan ke organisasi-organisasi masyarakat madani melalui UNDP dan Proyek Pemulihan Masyarakat. Dalam bidang tata pemerintahan yang baik, Swedia memberikan kontribusi kepada Kemitraan bagi pembaruan Tata Pemerintahan. Melalui Raoul Wallenberg Institute, Swedia juga memberikan bantuan untuk peningkatan hak azasi manusia. Selain itu, dua proyek kerjasama besar sedang berjalan saat ini, yang satu terkait dengan pemetaan bandar udara di Kawasan Timur Indonesia dan yang satunya lagi berhubungan dengan radio layanan masyarakat.

Distribusi Bantuan

Kontak Kedutaan Besar Swedia Menara Rajawali, Lantai 9 Jl Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 Indonesia Tel (+62 21) 2553 5900 Fax (+62 21) 576 2691 e-mail: ambassaden.jakarta@foreign.ministry.se

Support to NGOs 5.97%

Emergency Assistance

32.01%

Gender 1.51%

Transport and Storage 13.58% Other

46.92%

UNITED KINGDOM Organisation of Development Assistance The Department for International Development (DFID) is the United Kingdom (UK) Government department responsible for promoting sustainable development and reducing poverty. The central focus of the Government’s policy, based on the 1997 and 2000 White Papers on International Development, is a commitment to the internationally agreed Millennium Development Goals (MDGs), to be achieved by 2015. These seek to: § Eradicate extreme poverty and hunger § Achieve universal primary education § Promote gender equality and empower

women § Reduce child mortality § Improve maternal health § Combat HIV/AIDS, malaria and other

diseases § Ensure environmental sustainability § Develop a global partnership for

development. DFID’s assistance is concentrated in the poorest countries of Sub-Saharan Africa and Asia, but also contributes to poverty reduction and sustainable development in middle-income countries, including those in Latin America and Eastern Europe. DFID works in partnership with governments committed to the MDGs, with civil society, the private sector and the research community. It also works with multilateral institutions, including the World Bank, United Nations agencies, and the European Commission. DFID is represented in Cabinet by the Secretary of State for International Development, The Rt Hon Hilary Benn MP, and in the House of Commons by a Minister of State and a Parliamentary Under Secretary of State, Mr Gareth R. Thomas MP. DFID’s Programme in Indonesia DFID focuses on the following areas: § Pro-poor policy formulation § Governance Reform, including Conflict Prevention and Reduction § Promoting forest management reforms that would benefit poor people who depend

upon forest resources § Under-performing MDGs, including HIV and AIDS, TB and maternal mortality. In 2005, DFID’s development programme has continued to push the harmonisation and development effectiveness agenda by working closely with partners in two key areas: i) Making decentralisation work for the poor - providing support to local governments and civil society through a Decentralisation Support Facility (DSF) joint office, in co-operation with the World Bank and other donors; and ii) support to off-track MDGs in the health sector, including a Partnership Programme of £ 25 million for HIV/AIDS in Indonesia,

safer motherhood programmes of over £ 12.4 million with UNICEF and GTZ, and £ 2 million through WHO for Tuberculosis Control in Indonesia. In addition, DFID provided £ 0.5 million support to UNICEF and WHO to hold National Polio Immunisation Days in response to an outbreak of polio in districts in Java. Current Portfolio of Programmes § Multi-stakeholder Forestry Programme (MFP): 2000-2006 (£ 24m)

Aims to empower a wide group of stakeholders and to help promote an environment in which the poor can earn improved livelihoods from and gain a greater role in the management of forest resources.

§ International Committee of the Red Cross (ICRC) Victim Support and Peace Building:

2002-2005 (£ 2.2m) Humanitarian Assistance contribution to the International Committee for the Red Cross’ appeal for Indonesia.

§ Poverty Reduction Partnership Programme: 2002-2008 (£ 19m)

To strengthen the capability of central and local government in Indonesia to understand and address the causes of poverty and vulnerability. Funds channeled through the World Bank and ADB. The intended beneficiaries are Indonesia’s poor.

§ Partnership to Support Governance Reform: 2003-2006 (£ 4.7m)

Improved Government systems, which are transparent, accountable and reflect wider civil society participation in governance processes.

§ Support for Conflict Reduction: 2004-2005 (Annual allocation from centrally

controlled Global Conflict Prevention Pool (GCPP fund) Strategy for confirming the resources of three UK government departments (DFID, FCO and MOD) through the Global Conflict Prevention Pool for improving conditions for reducing conflict and its causes.

§ Decentralisation Support Facility (DSF) Phase 1: 2005-2006 (£ 5m)

The DSF aims to put the Government of Indonesia firmly in the lead in setting the strategic framework for decentralisation, and will facilitate GoI’s efforts to bring donors together around a common strategy. The DSF is a real and virtual office, which offers a range of common services and incentives to government, civil society, and other donors. Through a mix of Technical Assistance and programmes, the DSF works to increase support to local level government officials and civil society organisations.

§ HIV/AIDS 2005-2008: (£ 25m)

DFID is the first donor to contribute to the Indonesian Partnership Fund for HIV/AIDS, which will provide other potential donors with a low transaction cost vehicle for fund management. This demonstrates DFID’s commitment to principles of alignment under a GoI National Strategy. It will make a major contribution to a harmonised response, by working with and through UN agencies, other donors and Indonesian civil society (as implementing partners).

§ Initiatives for Local Governance Reform: 2005-2009 (£ 6.2m)

Co-financing with World Bank of support for piloting governance reform in 40 Kabupatens in 5 clusters across 9 provinces aimed at enhancing citizen participation, expanding pro-poor policies, budgetary and regulatory transparency, strengthened fiscal accountability, and better service delivery.

§ Conflict Prevention and Recovery Unit (UNDP) Phase II: 2005 - 2008 (£ 2m)

To assist Government and civil society to design and implement crisis sensitive policies, mechanism and programmes to reduce vulnerability of communities in target areas.

§ National Immunisation Days – Polio: Aug – Nov 2005 (£ 0.5m) Support to National Polio Immunisation Days through UNICEF and WHO to reinstate Indonesia as a Polio Free country

§ Improving Maternal Health in Indonesia: 2005 – 2008 (£ 9 m)

To improve health services, systems and behaviours that influence pregnancy and birth outcomes in 21 selected districts in West Java, Central Java, East Java, Banten, South Sulawesi, Maluku and North Maluku provinces.

§ TB Control: 2005 – 2008 (£ 2m)

To provide effective diagnosis and treatment for all patients with Tuberculosis within existing health care systems in Indonesia, and measures progress toward achievement of the MDG targets.

Levels of Assistance – Disbursements and Projected Forecasts Financial Year (UK) – Spend 01/02 - GBP 7.42 million 02/03 - GBP 11.17 million 03/04 - GBP 10.79 million 04/05 - GBP 17.9 million Forecast for Future Years 05/06 - GBP 30 million plus predicted GBP 34 million 06/07 - GBP 30 million plus predicted GBP 24 million

Aceh

Following the earthquake and tsunami that hit Aceh and North Sumatra in December 2004, the UK provided immediate relief assistance through international organisations (UN, World Bank, ADB) and NGOs, support to the UN for core logistical and coordination activities, relief operations, in kind donations for the UN and the Government of Indonesia, and support to civil and military co-operation. To assist in the recovery phase, Ministers approved a total of up to £ 65 million for tsunami reconstruction in the tsunami-affected region. To November 2005 we have committed over £ 50 million to reconstruction in Aceh and North Sumatra, focusing on DFID’s three core areas of i. Livelihoods; ii. Conflict and peacebuilding; iii. Financial management and procurement. £ 35.6 million of this funding has been channelled through the Multi Donor Trust Fund, the Government’s preferred mechanism for support from donors, which has aimed to provide a harmonised approach among the 15 participating donors and Government. DFID also seconded staff to work with the Aceh Reconstruction Agency and the Government of Indonesia on recovery issues.

Contact

Embassy of the United Kingdom Jl MH Thamrin No 75 Jakarta Pusat 10310 Indonesia Tel (+62 21) 315 6264, 314 4229 Fax (+62 21) 314 1824

BRITANIA RAYA Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Departemen Pembangunan Internasional (DFID – Department for International Development) adalah departemen pemerintah Inggris (Britania Raya) yang bertanggung jawab untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Fokus utama kebijakan pemerintah Inggris, berdasarkan peraturan (White Paper) mengenai pembangunan internasional tahun 1997 dan 2000, adalah suatu komitmen dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang harus dicapai pada tahun 2015. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah: § Memberantas kemiskinan dan kelaparan § Mewujudkan pendidikan dasar bagi semua § Mempromosikan kesetaraan jender dan

pemberdayaan perempuan § Mengurangi tingkat kematian Anak § Meningkatkan kesehatan Ibu § Memerangi HIV/AIDS, malaria dan

penyakit lain § Mendukung kelestarian lingkungan § Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Bantuan DFID dikonsentrasikan pada negara-negara termiskin di wilayah Sub-Sahara Afrika dan Asia dan juga berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan di negara-negara dengan tingkat pendapatan menengah, termasuk di negara-negara Amerika Latin dan Eropa Timur. DFID, berkerjasama dengan pemerintah (RI), mempunyai komitmen untuk mencapai MDG berserta masyarakat madani, sektor swasta dan komunitas riset. DFID juga bekerja sama dengan berbagai organisasi multilateral, termasuk Bank Dunia, berbagai anggota PBB, dan Komisi Eropa. DFID (didalam Kabinet pemerintah Inggris) diwakili oleh Menteri Negara bidang Pembangunan Internasional, Rt Hon Hilary Benn MP, dan di Perwakilan Rakyat (House of Commons) diwakili oleh Menteri Negara, Mr Gareth R. Thomas MP. Program-program DFID di Indonesia Bantuan DFID di focuskan di beberapa bagian sebagai berikut: § Formulasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor) § Reformasi pemerintahan, termasuk didalamnya pencegahan dan penanganan konflik § Mempromosikan reformasi pengelolaan hutan yang dapat menguntungkan

masyarakat yang penghidupannya tergantung pada sumber daya hutan § Membantu yang kurang berhasil (dalam mencapai MDG), termasuk untuk

penanggulangan HIV dan AIDS, tuberkulosis dan tingkat kematian ibu Pada tahun 2005, program pembangunan DFID melanjutkan dukungannya dalam mendorong harmonisasi dan efektifitas pembangunan dengan bebekerja sama yang erat dengan mitra-mitra DFID di dua bidang utama: i) Membuat kebijakan desentralisasi

untuk mendukung masyarakat miskin - dukungan bagi pemerintah lokal dan masyarakat madani melalui kantor Fasilitas Pendukung Desentralisasi (DSF - Decentralisation Support Facility), yang bekerjasama dengan Bank Dunia dan berbagai donor lain; dan ii) Mendukung MDG (yang diluar jalur atau off-track MDG) pada sektor kesehatan, termasuk Program Kemitraan (Partnership Programme) senilai £ 25 juta untuk mengatasi HIV/AIDS di Indonesia, program meningkatkan kondisi kesehatan ibu senilai lebih dari £ 12,4 juta, bekerja sama dengan UNICEF dan GTZ, dan Penanganan Tuberculosis (Tuberculosis Control) di Indonesia senilai £ 2 juta melalui WHO. Sebagai tambahan, DFID juga menyediakan dukungan sebesar £ 0,5 juta untuk UNICEF dan WHO untuk menyelenggarakan Hari Imunisasi Polio Nasional (National Polio Immunisation Days) dalam mengatasi wabah polio di berbagai daerah (Kabupaten) di Jawa. Berbagai bantuan DFID saat ini § Program Kehutanan Multi-pihak: (MFP - Multi-stakeholder Forestry Programme):

2000-2006 (£ 24 juta) Bertujuan untuk memberdayakan seluruh pihak yang terkait dengan kehutanan dan membantu mendorong terwujudnya lingkungan dimana masyarakat miskin dapat memperbaiki kehidupan mereka dan mendapatkan peran yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya hutan.

§ Dukungan Perdamaian melalui Palang Merah Internasional (PMI) (ICRC -

International Committee of the Red Cross Victim Support and Peace Building): 2002-2005 (£ 2,2 juta) Bantuan kemanusiaan melalui Palang Merah Internasional untuk Indonesia

§ Program Kemitraan dalam Penanganan Kemiskinan (Poverty Reduction Partnership

Programme): 2002-2008 (£ 19 juta) Bertujuan untuk mengukuhkan kapasitas pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dalam memahami dan menangani penyebab kemiskinan dan kerentanan masyarakat. Dana bantuan disalurkan melalui Bank Dunia dan ADB yang ditujukan bagi masyarat miskin di Indonesia.

§ Kemitraan untuk Mendukung Reformasi Pemerintahan (Partnership to Support Governance Reform): 2003-2006 (£ 4,7 juta) Memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih transparan, dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel) dan mencerminkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

§ Dukungan untuk Penanganan Konflik (Support for Conflict Reduction): 2004-2005

(Alokasi dana tahunan dari Global Conflict Prevention Pool yang dikontrol oleh pusat (dana GCPP) Strategi dana gabungan dari tiga departemen pemerintah Inggris (DFID, FCO dan MOD), melalui Global Conflict Prevention Pool, untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang menderita akibat terjadinya konflik di berbagai daerah.

§ Fasilitas Pendukung Desentralisasi: (DSF - Decentralisation Support Facility) Tahap 1:

2005-2006 (£ 5 juta) DSF bertujuan untuk menempatkan Pemerintah Indonesia di posisi kepemimpinan dalam merencanakan kerangka kerja strategis untuk mewujudkan desentralisasi, dan bertujuan untuk mendukung usaha pemerintah RI dalam menyatukan para donor dalam strategi ini. DSF memiliki wujud kantor yang nyata yang menyediakan berbagai layanan umum dan insentif bagi pemerintah, masyarakat madani, dan donor laninya. Melalui gabungan Bantuan Teknis dan bebagai program, DSF meningkatkan dukungan terhadap pemerintah daerah dan organisasi masyarakat madani.

§ HIV/AIDS 2005-2008: (£ 25 juta)

DFID adalah donor pertama yang berkontribusi kepada Dana Kemitraan Indonesia (Indonesian Partnership Fund) untuk penanggulangan HIV/AIDS, yang akan menyediakan sarana transaksi berbiaya rendah untuk kepentingan pengelolaan dana kepada calon donor potensial lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen DFID terhadap prinsip-prinsip kerjasama dibawah Strategi Nasional Pemerintah. Hal ini juga akan menjadi sumbangan yang sangat besar dalam menyelaraskan bantuan terhadap HIV/AIDS dengan bekerja sama dengan badan-badan PBB, atau donor lain dan masyarakat madani Indonesia (sebagai mitra pelaksana).

§ Prakarsa untuk Reformasi Pemerintahan Lokal (Initiatives for Local Governance

Reform): 2005-2009 ( £ 6,2 juta) DFID mendanai bersama Bank Dunia untuk mempelopori reformasi pemerintahan di 40 Kabupaten di 5 wilayah di 9 propinsi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menjabarkan kebijakan pro-masyarakat miskin, mengelola budget dan penetapan peraturan yang lebih transparan, memperkuat akuntabilitas fiscal, dan pelayanan masyarakat yang lebih baik.

§ Pencegahan Konflik dan Unit Pemulihan (Conflict Prevention and Recovery Unit)

(UNDP) Tahap II: 2005 - 2008 (£ 2 juta) Bertujuan membantu pemerintah dan masyarakat madani untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan, mekanisme dan program yang sensitif terhadap keadaan krisis, dan mengurangi tingkat kerentanan masyarakat di daerah daerah target.

§ Pekan Imunisasi Nasional (National Immunisations Days)– Polio: Ags – Nov 2005 (£

0,5 juta) Dukungan terhadap Pekan Imunisasi Nasional melalui UNICEF dan WHO untuk menjadikan Indonesia bebas polio.

§ Memperbaiki Kondisi Kesehatan Ibu di Indonesia: 2005 – 2008 (£ 9 juta)

Bertujuan memperbaiki layanan, sistem kesehatan dan perilaku yang mempengaruhi kehamilan dan kelahiran di 21 wilayah di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara.

§ Pengendalian Tuberkulosis (TB Control): 2005 – 2008 (£ 2 juta)

Bertujuan menyediakan diagnosis yang efektif dan perawatan bagi seluruh pasien penderita Tuberculosis melalui sistem pelayanan kesehatan yang telah ada di Indonesia, dan mengukur kemajuan dari pencapaian MDG.

Tingkat Bantuan – Pengeluaran dan Perkiraan Biaya selanjutnya Tahun pembiayaan (pemerintah Inggris) – Pengeluaran: 01/02 - £ 7,42 juta 02/03 - £ 11,17 juta 03/04 - £ 10,79 juta 04/05 - £ 17,9 juta Perkiraan dana untuk tahun yang akan datang: 05/06 - £ 30 juta dan perkiraan biaya tambahan sebesar £ 34 juta 06/07 - £ 30 juta dan perkiraan biaya tambahan sebesar £ 24 juta Bantuan untuk korban bencana Tsunami Menanggapi gempa bumi dan tsunami yang menimpa Aceh dan Sumatra Utara pada bulan Desember 2004, Pemerintah Inggris menyediakan bantuan (reaksi cepat) melalui

organisasi internasional (PBB, Bank Dunia, ADB) dan LSM-LSM. Bantuan utama logistik, berkoordinasi dan di operasikan melalui PBB, dengan cara memberikan donasi kepada PBB dan Pemerintah Indonesia, serta dukungan kerja sama sipil dan militer. Untuk membantu tahap pemulihan, para Menteri (pemerintah Inggris) menyetujui pengeluaran sebesar total £ 65 juta untuk dana rekonstruksi tsunami di daerah yang tertimpa bencana tersebut. Hingga November 2005 DFID telah berkomitmen mengeluarkan dana sebesar £ 50 juta untuk melakukan rekonstruksi di Aceh dan Sumatra Utara, dengan berkonsentrasi pada tiga area utama DFID yaitu i. Kelangsungan (hidup) masyarakat; ii. Mengatasi penderitaan masyarakat akibat konflik dan pembangunan perdamaian; iii. Pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan. Dana sebesar £ 35,6 juta telah disalurkan melalui Multi Donor Trust Fund, melalui mekanisme yang dipilih oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan menyelaraskan bantuan antara 15 donor yang bekerja sama dengan pemerintah RI. DFID juga mendukung pemerintah RI dengan menyediakan staf untuk bekerja sama dengan BRR (Aceh Reconstruction Agency) dan dalam melakukan pemulihan terkait. Contact Kedutaan Besar Inggris Jl MH Thamrin No 75 Jakarta Pusat 10310 Indonesia Tel (+62 21) 315 6264, 314 4229 Fax (+62 21) 314 1824

ANNEX 1

In € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Programme Objectives € IDR € IDR Beneficiary Institution € IDR

AustriaParticipation of Indonesian students in scholarship programs, unspecified studies

214 2,724,112 214 2,724,112 grant TC 214 2,724,112

Austria Imputed students' costs 221 2,814,236 221 2,814,236 grant TC 221 2,814,236

BelgiumBelgian government to government scholarship programme

2004 59 0 59 0

Capacity building through scholarships.Government officials, university students, private institutions

grant 59 0

ECBasic Education Capacity Building Programme

2005-2008Ministry of National

Education20,000 254,300,000 0 0 Grant

To accelerate achievement of EFA (Education For All) and education-related Millenium Developmetn Goals in Indonesia through developing capacity of the sector

National, with focus in 3 provinces

Bilateral 0 0

EC Asia Link projects 2003-2008 Universities 6,909 87,847,935 1,365 17,355,975 Grant

Development of curriculum, capacity building and exchange of expertise among European and Asian Universities

Europe and Asia Regional 546 6,942,390

Franceappui pédagogique, linguistique, éducatif

2004 SCAC 177 2,250,555 177 2,250,555Capacity of building development of human ressources

National 177 2,250,555

France programmes universitaires 2004 SCAC 393 4,996,995 393 4,996,995Capacity of building development of human ressources

National 393 4,996,995

Franceformation supérieure des indonésiens

2004 SCAC 339 4,310,385 339 4,310,385Capacity of building development of human ressources

National 339 4,310,385

GermanyScience Education Quality Improvement Project (SEQIP)

1994-2005GTZ/ Ministry of

National Education/ (KfW)

10,700 136,050,500 9,596 122,013,140 Grant

To improve science teaching and learning at primary schools/ Ministry of National Education, Provincial and District Education Agencies and primary schools

Nationwide TA 667 8,480,905

GermanyScience Education Quality Improvement Project II (SEQIP II)

2003-2005KfW/ Ministry of

National Education/ (GTZ)

10,430 132,621,956 7,614 96,808,014 Grant

Improve teaching and learning in science education in primary schools by introducing new science kits. / Ministry of National Education, Provincial and District Education Agencies and primary schools

Bangka-Belitung, Yogyakarta,

Gorontalo, West Kalimantan,

Lampung, NTT, SE Sulawesi, S

Sulawesi, Banten, Jambi

FC 7,399 94,074,172

Netherlands SGP 2001/20022001-2004 completed

Worldbank 46,600 592,519,000 46,600 592,519,000 GrantSupport for School Grant Programme 2001/2002

national TA 0 0

Netherlands SIGP 20002000-2004 completed

Worldbank 30,000 381,450,000 30,000 381,450,000 GrantSupport for School Improvement Grants Progr.

national TA 0 0

Netherlands SIGP II2002-2006

ongoingWorldbank 27,250 346,483,750 27,250 346,483,750 Grant Support for SIGP II national TA 0 0

Netherlands SIGP Monitoring2002-2004 completed

Worldbank 1,765 22,441,975 1,765 22,441,975 GrantMonitoring School Improvement Grants Prog.

national TA 0 0

Netherlands Basic Education Reform I2000-2004 completed

Worldbank 400 5,086,000 400 5,086,000 GrantSupport for Basic Education Reform I

national TA 0 0

Netherlands Basic Education Reform II2004-2005

ongoingWorldbank 842 10,706,030 400 5,086,000 Grant

Support for Basic Education Reform II

national TA 400 5,086,000

Netherlands HIV/AIDS education2004-2006

ongoingUNICEF 1,514 19,250,510 503 6,395,645 Grant

Support life skills education &peer education in Papua

national TA 503 6,395,645

GRAND TOTAL 157,814 2,005,853,940 126,896 1,612,735,783 10,918 138,075,396

Disbursements 2004

01. EDUCATION

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of EDUCATION

Country Code Project title Duration status Executing agency

Commitments in 2004 Disbursements up to 31/12/04 Terms type Geographical location

Type of assistance

In € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Programme Objectives

€ IDR € IDR Beneficiary Institution € IDR

AustriaMedical equipment and transport costs for health post Yogyakarta

5 59,137 5 59,137 grant Yogyakarta other 5 59,137

ECSupport to Community Health Services in South Sumatra, Jambi and Papua

2003-2008 Ministry of Health 35,000 445,025,000 4,334 55,106,810 Grant

To improve population health and nutrition status, particularly for those living in poverty, through community health system development at district and sub-district levels

Papua. South Sumatra and

JambiBilateral 2,967 37,725,405

GermanyCommunity Health and Nutrition Program

1993-2003Ministry of

Health/ KfW14,791 188,072,147 14,791 188,072,147 Grant

Improve the health status of mothers, infants and children in five provinces of Indonesia/ Ministry of Health, Provincial and District Health Agencies, Community Health Centres

Central Java, West Java, East Nusa Tenggara,

Molukkas, Papua

FC 0 0

GermanyHIV Prevention Measures & Family Planning

2000-2004Ministry of

Health/ KfW14,300 181,824,500 13,242 168,368,022 Grant

Reduce the increase of HIV STD infections and fertility rate while assuring individual freedom of choice through improving the supply of quality and low priced contraceptives as well as public-education campaigns and family planning / Ministry of Health, BKKBN, DKT, local NGOs

Nationwide FC 1,690 21,494,138

GermanyImprovement of the District Health System in East Nusa Tenggara (SISKES)

2003-2005GTZ/ Ministry of

Health4,799 61,019,285 3,617 45,990,155 Grant

To improve the scope and quality of the district health system and to increase its services to the community/ Ministry of Health, province and districts

NTT TA 871 11,074,765

GermanyDevelopment of a Social Health Insurance System in Indonesia

2004-2005GTZ/ Ministry of

Health1,789 22,747,135 530 6,738,950 Grant

To increase the utilization of social health insurance services/ Ministry of Health

Nationwide TA 530 6,738,950

GermanyHIV/ AIDS Prevention/ Social Marketing

2004-2009Ministry of

Health/ DKT/ KfW

5,000 63,575,000 0 0 Grant

To improve the availability and the use of contraceptives to reduce the number of new HIV infections, thereby assisting in slowing down the speed of the epidemic / Ministry of Health, DKT/ local NGO´s

Nationwide FC 0 0

GermanySupport for National Health Policy Reform

in preparationGTZ/ Ministry of

Health2,000 25,430,000 0 0 Grant

To support health sector reform policy and health financing in the context of decentralization/ Ministry of Health

Nationwide TA 0 0

GermanyHuman Resouces Development in the Health Sector

in preparationGTZ/ Ministry of

Health1,500 19,072,500 0 0 Grant

To strengthen health workforce policy, management and development in a decentralized context to improve efficiency and equity of health services/ Ministry of Health, Provinces and Districts

Central Java, NTT, NTB

TA 4,138 52,614,670

Germany Sector Program Health in preparationMinistry of

Health/ KfW/ (GTZ)

9,000 114,435,000 0 0 Grant

Improvement of the quality of public health services especially reproductive & maternal and child health care / Ministry of Health, Provincial and district Health Agencies and Community Health Centres

West and East Nusa Tenggara

FC 0 0

Disbursements 2004

02. HEALTH

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of HEALTH

Country Code Project title Duration status Executing agency

Commitments in 2004 Disbursements up to 31/12/04 Terms type Geographical location

Type of assistance

UK HIV/AIDS 2005-2008 UNDP/GOI 35,313 449,004,795 0 0 Grant

DFID is the first donor to contribute to the Indonesian Partnership Fund for HIV/AIDS, which will provide other potential donors with a low transaction cost vehicle for fund management. It will make a major contribution to a harmonised response, by working with and thorugh UN agencies, other donors and Indonesian civil society

Local TA 0 0

UK Improving Maternal Health 2005-2008 UNICEF/GOI 12,713 161,645,795 0 0

To improve health services, systems and behaviours that influence pregnancy and birth outcomes in 21 selected districts in West, Central and East Java, Banten, South Sulawesi, Maluku and North Maluku provinces

0 0

UK TB Control 2005-2008 WHO/GOI 2,825 35,919,875 0 0

To provide effective diagnosis and treatment for all paytients with Tuberculosis within existing health care systems in Indonesia, and measures progress toward achievement of the MDG targets.

0 0

UK National Immunisation Days Nov-05UNICEF/WHO/G

OI2,825 35,919,875 0 0

Support to National Polio Immunisation Days trhough UNICEF and WHO to reinstate Indonesia as a Polio Free country.

0 0

GRAND TOTAL 141,860 1,803,750,044 36,519 464,335,221 10,201 129,707,065

In € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Programme Objectives

€ IDR € IDR Beneficiary Institution € IDR

AustriaParticipation of Indonesian students in scholarship programs, sector-specific studies

0 0 0 0 grant TC 0 0

ECGood Governance in Water Resource Management

2002-2005

Ministry of Resettlement and Regional Infrastructure

3,900 49,588,500 2,959 37,623,685 GrantTo improve the living conditions of the population by the sustainable management of natural resources

Jakarta, Lampung,

Jogjakarta, East Java

Bilateral 847 10,769,605

ECSustainable Development of Irrigated Agriculture in Buleleng and Karang Asem (SDIABKA)

2003-2006

Ministry of Resettlement and Regional Infrastructure

6,125 77,879,375 3,035 38,590,025 Grant

Reduction of poverty of low-income rural households by means of sustainable development and management of natural resources

Bali Bilateral 1,630 20,725,450

ECNusa Tenggara Barat Water Resource Management Programme

2004-2009Ministry of Public

Works10,000 127,150,000 0 0 Grant

To establish an efficient and sustainable WR management system, inclusive irrigation, through improved governance and transparency, stakeholders' empowerment and devolution of powers to stakeholders.

Nusa Tenggara Barat

Bilateral 0 0

GermanyBengkulu Water Supply - Accompanying Measures

1993-2005 Kimpraswil/ KfW 997 12,677,099 994 12,633,588 Grant

Improvement of urban water supply system, thereby reducing health risks of water borne diseases/ Ministry of Settlements and Regional Infrastructure, PDAM Bengkulu

Bengkulu FC 164 2,089,354

GermanyPalembang Water Supply/ Accompanying Measures

2002-2004 Kimpraswil/ KfW 997 12,676,855 996 12,666,142 Grant

Accompanying measures for the sector operation of the treatment plants and water distribution network in order to contribute to an adequate supply of the population with drinking water/ Ministry of Settlements and Regional Infrastructure, PDAM Palembang

Palembang FC 284 3,610,175

GermanyDrinking Water Quality Surveillance (DWQS)

2000-2003GTZ/ Ministry of

Health4,414 56,124,010 4,138 52,614,670 Grant

To support the Indonesian partners in reliably carrying out drinking water quality control measures in the project areas/ Ministry of Health, Provinces and districts

Bengkulu, Riau, DIY, Bali and

NTBTA 78 991,770

Germany Rural Water Supply in NTT 2001-2005Ministry of

Health/ KfW/ (GTZ)

10,250 130,328,750 1,523 19,366,087 Grant

Ensure sustainable supply of safe water to the population in five districts of East Nusa Tenggara province during the year; it will also contribute to the health situation of the population/ Ministry of Health, Provincial and District Government

TTS, East and West Sumba,

Alor, EndeFC 624 7,940,207

GermanyRural Water Supply and Sanitation in NTT & NTB (ProAir)

2002-2005GTZ/ Ministry of

Health/ (KfW)3,067 38,996,905 1,210 15,385,150 Grant

To promote rural water supply and sanitation in East Nusa Tenggara & West Nusa Tenggara/ Ministry of Health, districts

NTT, NTB TA 548 6,967,820

Disbursements 2004

03. WATER SUPPLY AND SANITATION

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of WATER AND SANITATION

Country Code Project title Duration status Executing agency

Commitments in 2004 Disbursements up to 31/12/04 Terms type Geographical location

Type of assistance

GermanySupport for the Resource Centre for District Water Enterprises

in preparation (2005-2008)

GTZ/ Ministry of Health

696 8,849,640 0 0 Grant

To provide districts and water enterprises (PDAM) access to sound experience gained from over twenty years of technical cooperation / Ministry of Health, Districts and Water Enterprises Organisations

Nationwide TA 0

NetherlandsFlood Management Selected Riverbasins

2003-2005 ongoing

ADB 1,000 12,715,000 1,000 12,715,000 GrantFlood Management of Selected Riverbasins

national TA 0 0

Netherlands IWIRIP2001-2005

ongoingWorldbank 12,500 158,937,500 12,500 158,937,500 Grant

Ind Water Resources and Irrigation Reform Impl. Progr.

national TA 0 0

Netherlands WISMP2004-2010

ongoingWorldbank 14,000 178,010,000 0 0 Grant

Water resources and irrigation sector dev. project

national TA+works 0 0

Netherlands PISP2004-2011

ongoingADB 15,200 193,268,000 0 0 Grant

Participatory Irrigation Sector Project

national TA+works 0 0

Netherlands Field mission WSS 2004closed Haskoning BV 39 495,885 39 495,885 Grantevaluate Water Supply and Sanitation for support

national TA 39 495,885

Netherlands Support to National Water Council2004-2007

pipelineFAO 1,245 15,830,175 0 0 Grant Support to National Water Council national TA 0 0

Netherlands WASAP2004-2010

ongoingWorldbank 18,260 232,175,900 0 0 Grant

Indonesian Water & Sanitation Program

national TA+works 0 0

Netherlands CWSHP Aceh2005-2009

pipelineADB 4,150 52,767,250 0 0 Grant

Community Water Services & Health Project

Aceh TA+works 0 0

Netherlands PSDF2006-2011

pipelineADB 6,325 80,422,375 0 0 Grant

Private Sector Participation Development Facility for urban infrastructure

national TA 0 0

GRAND TOTAL 113,165 1,438,893,219 28,394 361,027,732 4,215 53,590,266

In € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Programme Objectives

€ IDR € IDR Beneficiary Institution € IDR

AustriaParticipation of Indonesian students in scholarship programs, sector-specific studies

0 0 0 0 grant TC 0 0

DenmarkTraining on Civil Education for Rural Leader (CEFRUL), in Sleman Yogyakarta

2002-2004USCF/SATUNAMA

64 811,217 63 798,502 Grant

To educate rural leaders as mediators of different parties, to stimulate substantial changes in the village bureaucracy and to increase participation of the people in economic and social life

Jogjakarta Bilateral 21 265,744

Denmark

Strengthening Democratic Life and Human Right Implementation in Aceh through NGO's Strengthening (SeDHa)

2002-2005USCF/SATUNAMA

296 3,758,554 205 2,609,118 Grant

Improve the capacity of civil society to influence democratic process and to be involved in policy making and practising an effective advocacy to full fill the needs of the people

Nangroe Aceh Darussalam

(NAD)Bilateral 0 0

Denmark Rehabilitation of Torture Victims of the Military Operations in Aceh

2000-2003

Rehabilitation Action for Torture Victims in Aceh (RATA)

228 2,901,563 244 3,102,460 Grant

Rehabilitation of the torture victims in four Aceh regencies through the establishment of a centre, capable of providing special medical and psychological treatment of the victims

Nangroe Aceh Darussalam

(NAD)Bilateral 4 44,757

DenmarkSeminars on democratisation and civilization in Indragiri Hilir Riau

2003-2005USCF/SATUNAMA

80 1,021,015 76 971,426 Grant

Transparent and more capable executive and legislators in implementing the principles of democracy and in providing public services

Riau Bilateral 38 480,627

Denmark Interfaith cooperation in the creation of peace and good local governance

2003-2006USCF/SATUNAMA

233 2,961,324 132 1,678,380 Grant

Improve the capacity of religious institution and civils society organizations to create peace and good local governance

National Bilateral 61 778,158

DenmarkMustering National Movement on Governance Reform

2003-'2004 (12 months program)

Partnership for governance reform

105 1,340,161 105 1,340,161 Grant

Building national movement on governance reform and anti corruption through public education and reinterpretation of religious teaching

National Bilateral 0 0

Denmark

Training for Indonesian Human Rights Courts Phase 1 Phase 2 Phase 3

2003-2004Danish Centre for Human Rights & Supreme Court

328 4,174,335 328 4,170,520 Grant

Improve knowledge of human rights standards and their application among judges and other key person associated with human rights court in Indonesia in order to enhance the rule of laws

National Bilateral 0 0

DenmarkProgram to Revitalize Human Rights Values and Democracy in Aceh

2002-2004Yayasan Rumpun Bambu Indonesia

30 382,722 30 381,450 Grant

The creation of democratic, autonomous indigenous village governance and improve understanding of human rights

Nangroe Aceh Darussalam

(NAD)Bilateral 15 191,361

DenmarkCitizen Monitoring of Campaign Expenditures during Parlianment and Presidential election 2004

2003-2005Transparancy International Indonesia

145 1,843,675 145 1,843,675 Grant

To reduce political corruption by demanding political parties transparency and accountability in reporting their campaign expenditures, building social pressures for cleaner and better political parties

National Bilateral 60 757,814

Denmark Pluralism and Access to Justice 2003-2004 (12 months program)

Yayasan TIFA 258 3,276,656 258 3,277,927 Grant

Promote an open society in Indonesia which respects diversity and honours the rule of law, justice and equality

National Bilateral 141 1,791,544

Denmark Support to community policingNov 2004 - April

2006

The Partnership for Governance Reform

362 4,599,016 169 2,143,749 Grant

Promote community policing as a part of Indonesian police reform in three provinces and including enhancing gender perspective in Indonesian police

National Bilateral 169 2,142,986

Disbursements 2004

04. GOVERNANCE

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of GOVERNANCE

Country Code Project title Duration status Executing agency

Commitments in 2004 Disbursements up to 31/12/04 Terms type Geographical location

Type of assistance

DenmarkSupport for centre for law enforcement cooperation

2004-2007

Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)

362 4,597,744 217 2,761,698 GrantSupport to development of a new centre for law enforcement cooperation in Indonesia

Central Java Bilateral 217 2,759,155

DenmarkInstitutional Development of Indonesian Human Rights Court

Nov 2004 - Nov 2006

The Asia Foundation- Supreme Court

482 6,133,716 200 2,546,815 Grant

Development of the Human Rights Court blueprint, existing blueprint implementation; developing procedural guidelines and training of judges and other court officials.

Jakarta Bilateral 200 2,543,000

DenmarkMainstreaming Pesantrens and Madrasahs

Oct 2004- Sep 2007

PPIM & Puskadiabuma- Islamic State Universities

543 6,904,245 195 2,476,882 Grant

Training in 180 pesantrens involving 1080 central figures in six provinces in Indonesia to further engage pesantrens and madrasah in developing democracy, civil society, human rights, religious pluralism and gender equity

National Bilateral 195 2,476,882

DenmarkElimination of the worst forms of child labour and the enforcement of child labor law

Dec 2004- May 2006

YPSI 43 542,931 32 403,066 Grant

To support socialization andadvocacy on the formulation of thePlan of Action at provincial level ofBanten linking it into the existingNational Plan of Action on theElimination of the Worst Forms ofChild Labour and enforcement ofthe Child Protection Law.

Tangerang Bilateral 32 403,066

Denmark Promoting local integrity system to combat corruption

Dec 2004-Dec 2007

Transparency International

450 5,716,664 144 1,836,046 Grant

To reduce corruption at district and municipalities (Kotamadya) level by promoting local integrity system.

National Bilateral 144 1,836,046

DenmarkDanida Support for Indonesian corruption eradication commission

Dec 2004-Dec 2006

Corruption Eradication Commission (KPK)

1,086 13,808,490 483 6,137,531 Grant

Corruption prevention in local parliaments (DPRD) through Anticorruption Campaign; enhancing democracy through Parliament, strengthening KPK’s collaboration with civil society anti-corruption actors; increasing KPK IT capacity; capacity building to establish a basket fund for donor contributions.

National Bilateral 483 6,141,345

ECInstitutional Support to the Office of the Attorney General

2004-2005Office of the

Attorney General (AGO)

775 9,854,125 412 5,238,580 Grant

To develop a strategy for developing skills and achieving formal qualifications in the investigation and prosecution of financial crime amongst the law enforcement community and judiciary

Jakarta Bilateral 412 5,238,580

ECGood Governance in the Indonesian Judiciary

Start in Jan 2005 for 36 months

Bappenas for the Supreme Court

of the Republic of Indonesia

10,000 127,150,000 0 0 Grant

To support good governance and democratization by strengthening the institutional capacity of the judiciary in Indonesia

Jakarta, Medan / Padang,

MakassarBilateral 0 0

ECSupport to the Partnership for Good Governance

2002-2006UNDP Trust

Fund13,300 169,109,500 3,007 38,234,005 Grant

To promote democracy and good governance in Indonesia through the development of transparent and accountable systems and operations

National Bilateral 0 0

ECEU Support to the 2004 Elections in Indonesia

2003-2004 UNDP / KPU 7,000 89,005,000 0 0 GrantTo contribute to the democratisation process in Indonesia

National Bilateral 0 0

ECEmpowering the Adat People of Indonesian Society

2002-2005

Institute for Research and Empowerment

(IRE)

920 11,697,800 525 6,675,375 Grant

To empower indigenous people in Indonesia and promote democracy and human rights at the community level and in 'adat' organisations

Bali, E. Nusa Tenggara, S / W

Sumatra, W Kalimantan

EIDHR Macro Projects

303 3,852,645

EC

Promoting Democracy and Good Governance by Supporting Administrative Accountability and the Prevention of Corruption in Indonesia

2002-2005Friedrich Naumann

Stiftung (FNS)680 8,646,200 191 2,428,565 Grant

To contribute to democracy and good governance in Indonesia through capacity building related to administrative accountability, transparency and prevention of corruption

six provinces in Sumatra

EIDHR Macro Projects

191 2,428,565

ECThe Promotion and Protection of Women's Human Rights in Indonesia

2003-2005

National Commission on Violence Against

Women

613 7,794,295 220 2,797,300 Grant

This project aims to create an environment that is conducive to good administration of justice for women victims of violence.

NationalEIDHR Macro

Projects220 2,797,300

EC Media for Democracy in Indonesia 2004-2007

International Federation of

Journalists, and AJI

537 6,827,955 230 2,924,450 Grant

To promote professional journalism through support of conflict conscious journalism, human rights, union development, media freedom and gender equality.

Jakarta, Medan, Makassar, Surabaya

EIDHR Macro projects

230 2,924,450

ECWomen Transforming Conflict in Indonesia

2004-2007Search for

Common Ground Indonesia

918 11,672,370 201 2,555,715 Grant

To promote the role of women asactors of conflict prevention andresolution, by targetting womensurvivors of conflict in conflictareas in Indonesia.

Central & West Kalimantan,

Papua, Madura and Jalarta

EIDHR Macro projects

201 2,555,715

ECPeoples' Voices-Helping Indigenous People to Decide Their Own Development

2004-2007Just World Partner, UK

537 6,827,955 106 1,347,790 Grant

To empoweR indegenous people to have more control in the future development of their area and the management of their resources by providing training and awareness building

PapuaEIDHR Macro

projects 106 1,347,790

ECEIDHR Micro Projects 2002 Budget allocation

2004-2005NGOs, academic

institutions, media

782 9,943,130 531 6,751,665 Grant

To support civil society in the promotion of human rights and democracy. The grant supported 9 projects which work in the priority issues of strengthening the rule of law and legal systems, conflict prevention and resolution, and freedom of expression and independent media

Nation Wide EIDHR Micro

projects 531 6,751,665

EC EIDHR Micro Projects 2003 Budget allocation

2004-2006NGOs, academic

institutions, media

786 9,993,990 502 6,382,930 Grant

To support civil society in the promotion of human rights and democracy. The grant supported 9 projects in the fields of rule of law and legal systems, conflict prevention and resolution, freedom of expression and independent media

Nation Wide EIDHR Micro

projects 502 6,382,930

EC

Enhancing opportunities and capacities for Durable Solutions with Former East Timorese Refugees and Local Communities in West Timor, Indonesia"

2005-2007 Oxfam 658 8,366,470 0 0 Grant

To support settlement of the remaining 7,000 ex-refugee families living in camps, and other vulnerable groups, by making local integration in West Timor a more viable option.

West TimorAid to Uprooted

People0 0

EC

Community based capacity building programme in North Maluku on peace, economic and social development

2005-2007 Cordaid 1,475 18,754,625 0 0 GrantTo build capacityin North Maluku on peace, economic and social development

North MalukuAid to Uprooted

People0 0

ECPULIH Provide Uprooted communities access to Livelihood and Health recovery

2005-2007 Care 1,500 19,072,500 0 0 GrantTo provide Uprooted communities access to Livelihood and Health recovery

Central Sulawesi, West Timor

Aid to Uprooted People

0 0

France appui au processus de réforme 2004 SCAC 349 4,436,264 349 4,437,535

Training des cadres de l'administration (Droits de l'Homme/Justice, Police), promotion d'un islam modéré

National 349 4,437,535

GermanySupport for Decentralization Measures (SfDM)

2002-2005GTZ/ Ministry of

Home Affairs8,510 108,204,650 7,025 89,322,875 Grant

To ensure that decision makers take into account national priorities, regional experience and needs, as well as international insights, experiences and approaches in refining the regulatory framework and implementing decentralization/ Ministry of Home Affairs

Nationwide TA 817 10,388,155

GermanyPoverty Alleviation and Local Governance in Nusa Tenggara (PROMIS-NT)

2002-2005GTZ/ Ministry of

Home Affairs4,545 57,789,675 2,835 36,047,025 Grant

To enable the rural population in areas of the provinces NTB & NTT, as well as their organizations and self-governing bodies, to tap their development potential and expand their economic activity/ Ministry of Home Affairs and local governments/ organisations

East Lombok, Dompu, Bima, Ende, Alor and

East Sumba

TA 894 11,367,210

Germany

Self-Help-Oriented Poverty Alleviation in Nusa Tenggara - Processing and Marketing of Agricultural Products (PNT-Agro)

2002-2004GTZ/ Ministry of

Home Affairs1,000 12,715,000 902 11,468,930 Grant

To market processed primary products in and outside Nusa Tenggara and to support the relevant governmental institutions and competent specialist private organizations at village and district level / Ministry of Home Affairs, districts and local organizations

NTT, NTB TA 179 2,275,985

GermanySupport for Good Governance (SfGG)

2003-2007GTZ/ Ministry of Administrative

Reform4,245 53,975,175 2,010 25,557,150 Grant

To improve public services by increasing the degree to which providers are accountable to the public, supporting the creation of a performance-based civil service, empowering civil society organizations and promoting anti-corruption strategies/ Ministry of Administrative Reform, Districts and Municipalities

Nationwide and selected districts/

municipalities (Salatiga, Bima, Solok) on a pilot

basis

TA 463 5,887,045

GermanySupport for the improvement of the Indonesian Population Administration System (PAS)

2003-2007GTZ/ Ministry of Administrative

Reform1,500 19,072,500 1,338 17,012,670 Grant

To improve the public service and encourage the revision of this outdated legal framework by providing support for a national dialogue involving all relevant stakeholders, from state institutions to civil society groups/ Ministry of Administrative Reform

Nationwide TA 458 5,823,470

GermanyCivil Society and Intermunicipal Cooperation for Better Urban Services (URBAN QUALITY)

2004-2005GTZ/ Ministry of

Home Affairs4,346 55,259,390 3,547 45,100,105 Grant

To improve the quality of municipal functioning by strengthening local government decision-making structures in urban areas, and to institutionalize the lessons learnt/ Ministry of Home Affairs and Local Governments

Central Java, Yogyakarta, West Nusa Tenggara,

East Nusa Tenggara

TA 979 12,447,985

GermanyCapacity Building for Local Governments in Three Districts in East Kalimantan

in preparation 2005-2008

GTZ/ Ministry of Home Affairs

1,280 16,275,200 0 0 Grant

To improve the capabilities of domestic capacity-building service providers for establishing a market mechanism that promotes competitiveness, quality of service, efficiency and sustainability / Ministry of Home Affairs and districts

Districts Kutai Kartanegara,

East Kutai and West Kutai, East

Kalimantan Province

TA 0 0

GermanyImplementation of the Competition Law

in preparation GTZ/ KPPU 2,034 25,862,310 1,559 19,822,685 Grant

To support implementation of the Competition Law No. 5/1999; focus on training judges of the Supreme Court and members of the Commission on Competition KPPU, public prosecutors and police officers and on establishing a cartel ordinance

Nationwide TA 105 1,335,075

Greece Counter Terrorism Assistance 2004

IGA NGO (Indonesian

Greek Association)

10,000 127,150,000 10,000 127,150,000 Grant

Training of two Indonesian Police Senior Officers on Crisis Management in Athens, International Counter-Terrorism Center for the Olympic Games

Athens Bilateral 10,000 127,150,000

NetherlandsSupport for independent child protection

2000-2004 ongoing

UNICEF 1,189 15,118,135 1,189 15,118,135 GrantSupport for independent child protection

national TA 103 1,309,645

NetherlandsStrenghtening broadcast media in Indonesia

2000-2003 ongoing

Internews 817 10,388,155 817 10,388,155 Grantstrengthening independent Radio and TV stations

national TA 0 0

NetherlandsSupport to human rights NGOs in Aceh

2002-2003 ongoing

PBI 380 4,831,700 380 4,831,700 GrantSupport to human rights NGOs in Aceh

national TA 0 0

NetherlandsSupport to Radio News Agency 68 H

2001-2004 completed

The Asia Foundation

707 8,989,505 707 8,989,505 Grantto provide accurate news and programs

national TA 0 0

Netherlands Support to 2 human rights NGOs2001-2003

ongoingHOM 449 5,709,035 449 5,709,035 Grant

setting up a network for supporting victims in E-Java

national TA 0 0

NetherlandsMedia Development in Maluku/Papua

2002-2005 ongoing

MDLF 604 7,679,860 359 4,564,685 GrantImproving info channels Papua&Maluku

Papua & Moluccas

TA 27 343,305

NetherlandsSupport for conflict prevention and reconciliation in Indonesia

2002-2004 ongoing

ECCG 1,509 19,186,935 1,509 19,186,935 GrantBuilding and strenghtening of capacity for NGOs&gov

national TA 496 6,306,640

NetherlandsSupport for course on clinical forensic medicine

2002-2004 ongoing

HOM 475 6,039,625 475 6,039,625 Grant postgraduate training clinical forensic medicine

national TA 176 2,237,840

NetherlandsStrenghtening broadcast media in Indonesia II

2003-2005 ongoing

Internews 965 12,269,975 784 9,968,560 GrantStrenghtening Broadcast media in Indonesia Phase II

national TA 219 2,784,585

Netherlands Democratization Police2003-2004

ongoingIOM 1,703 21,653,645 1,579 20,076,985 Grant

Support for reforms via democratization

national TA 356 4,526,540

Netherlands Commercial Court TA Programme2003-2004

ongoingIMF 2,660 33,821,900 2,455 31,215,325 Grant

Support to judicial reforms in Indonesia by TA

national TA 1,755 22,314,825

NetherlandsDemocratization of the Armed Forces

2002-2005 ongoing

Clingendael 451 5,734,465 285 3,623,775 Grantimproving democratization Indonesian Armed Forces

national TA 122 1,551,230

NetherlandsLocal government capacity building for decentralization

2003-2009 ongoing

ADB 9,738 123,818,670 1,860 23,649,900 GrantLocal government capacity building for decentralization

national TA 465 5,912,475

NetherlandsSupport for Indonesia elections 2004

2003-2004 ongoing

UNDP 7,500 95,362,500 7,500 95,362,500 GrantSupport for Indonesia elections 2004

national TA 6,160 78,324,400

NetherlandsSupport for human rights commission

2000-2002 ongoing

Komnasham 53 673,895 48 610,320 GrantSupport for human rights commission

national TA 0 0

NetherlandsSupport decentralisation Min. of Finance and Home Affairs

2001-2005 ongoing

Worldbank 6,932 88,140,380 4,587 58,323,705 GrantSupport decentralisation Min. of Finance & Home Aff.

national TA 1,647 20,941,605

NetherlandsCapacity Building Human Rights NGOs

2003-2006 ongoing

PBHI/HOM 351 4,462,965 102 1,296,930 GrantSupport for capacity building Human Rights ngos

national TA 102 1,296,930

Netherlands Training of Indonesian diplomats2004-2006

ongoingClingendael 1,399 17,788,285 413 5,251,295 Grant

Three year training of Indonesian diplomats

national TA 413 5,251,295

Netherlands Support for Yayasan TIFA2004-2005

ongoingYayasan TIFA 250 3,178,750 0 0 Grant

Support for capacity building Human Rights ngos

national TA 0 0

Netherlands Governance Partnership2004-2007

ongoingUNDP 11,000 139,865,000 2,113 26,866,795 Grant

Partnership for Governance Reform

national TA 2,113 26,866,795

Netherlands State Audit Reform2005-2009

pipelineADB 11,205 142,471,575 0 0 Grant Support audit capacity GOI national TA 0 0

Netherlands Police Reform2005-2009

pipelineIOM 17,000 216,155,000 0 0 Grant

Reform POLRI through Community Policing, Human Rights and JCLEC

national TA 0 0

Sweden Partnership for governance reform impl UNDP 1,594 20,267,710 1,594 17,006,848 Grant

UKThe Partnership for Governance Reform

2003-2006 UNDP/GOI 6,639 84,414,885 4,434 56,378,310 Grant

Electoral, Legal/Judicial,Decentralisation, Anti Corruption;Civil Service, Security/Police Reform

Central & local TA 706 8,976,790

UKConflict Prevention and Recovery Unit (CPRU)

2001-2005 UNDP/GOI 5,932 75,425,380 5,925 75,336,375 Grant

To deliver a full range of support necessary, to improve Indonesia's capacity to prevent and recover from conflicts

Local TA 0 0

UK Poverty Reduction Programme 2002-2005 WB/ADB/GOI 27,403 348,429,145 16,718 212,569,370 Grant

To strengthen the capability of central and local government in Indonesia to understand and address the causes of poverty and vulnerabilty. The intended beneficiaries are Indonesia's poor

Central & local TA 6,323 80,396,945

UKDecentralisation Support Facility (DSF) Phase 1

2005-2006GOI/WB/ADB/UN

DP/The Netherlands

7,062 89,793,330 3,814 48,495,010 Grant

To put the GOI firmly in the lead in setting the strategic framework for decentralisation, and will facilitate GOI's efforst to bring donors together around a common strategy. The DSF is a virtual office which offers a range of common services and incentives to government, civil society, and other donors.

Central & local TA 138 1,754,670

UK Support for Indonesia Elections 2003-2004 UNDP/GOI 2,119 26,943,085 2,119 26,943,085 Grant

Contribution to UNDP Trust Fund for Providing support for conducting national and sub-national elections in 2004

Central & local TA 0 0

UKInisiatives for Local Governance Reform

Pipeline 2004-2008

WB/GOI 9,661 122,839,615 0 0 Grant

Piloting governance reform in 40 Kabupatens in 5 clusters across 9 provinces aimed at enhancing citizen participation, expanding pro-poor policies, budgetary and regulatory transparency, strengthened fiscal accountabilty, better service delivery

local TA 0 0

GRAND TOTAL 221,131 2,811,683,208 100,731 1,277,537,618 40,039 509,101,098

In € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Programme Objectives

€ IDR € IDR Beneficiary Institution € IDR

Czech RepublicTA Programme for Study of Integrated Transport Solution in the Yogyakarta Special Province

2004-2006Ministry of Transportation

188 2,390,420 47 597,605 GrantFeasibility study for regional transport system solution

Central Java TA 47 597,605

Sweden Civil aviation 2002-2005 Swedavia 882 11,214,630 282 3,008,740 GrantDirectorate general of Air Communication

444 4,737,164

GRAND TOTAL 1,070 13,605,050 329 3,606,345 491 5,334,769

Disbursements 2004

05. TRANSPORT AND STORAGE

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of TRANSPORT AND STORAGE

Country Code Project title Duration status Executing agency

Commitments in 2004 Disbursements up to 31/12/04 Terms type Geographical location

Type of assistance

In € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Programme Objectives

€ IDR € IDR Beneficiary Institution € IDR

GermanyStrenthening of Small Financial Institutions (ProFi)

2003-2007

GTZ/ Bank Indonesia/ Ministry of Finance

10,892 138,491,780 5,156 65,558,540 Grant

To improve the banking capacity of the small financial institutions BPR/ LDKP/ BI/ Ministry of Finance and small financial organisations

Java, Bali, NTT, NTB

TC 1,265 16,084,475

GRAND TOTAL 10,892 138,491,780 5,156 65,558,540 1,265 16,084,475

Disbursements 2004

07. BANKING AND FINANCIAL SERVICES

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of BANKING AND FINANCIAL SERVICES

Country Code Project title Duration status Executing agency

Commitments in 2004 Disbursements up to 31/12/04 Terms type Geographical location

Type of assistance

In € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Programme Objectives

€ IDR € IDR Beneficiary Institution € IDR

ECEU-Indonesia Small Projects Facility

2003-2007Civil Society and

Government Agencies

6,180 78,578,700 3,500 44,502,500 GrantTo reinforce the competitiveness of the industrial sector of the country

NationalSmall Project

Facility1,700 21,615,500

ECAsia Invest Programme - 3 Indonesian Projects

2003-2006

Chambers of Commerce and

business associations

342 4,348,530 180 2,288,700 Grant

Promotion of business partnerships between Asian (Indonesian) and EU business communities

National Asia Invest 160 2,034,400

ECAsia IT&C Programme - 1 Indonesian Project

2004-2006 NGOs 160 2,034,400 40 508,600 GrantPartnership projects between Asian (Indonesian) and EU NGOs in the information technology field

National Asia IT&C 40 508,600

ECAsia Urbs Programme - 1 Indonesian project

2004-2006 NGOs 330 4,195,950 80 1,017,200 Grant

Promotion of partnerships between Asian and EU NGOs and local authorities in the area of urban management

National Asia Urbs 80 1,017,200

GermanyLocal and Regional Economic Development in Central Java (RED)

2004-2007GTZ/

BAPPENAS11,004 139,915,860 7,047 89,602,605 Grant

To improve the competitiveness of local firms as well as of the region and to sustain business development within a pilot region in Central Java/ BAPPENAS, local governments and private organisations

Central Java TC 1,546 19,657,390

Germany Indonesian-German Institute (IGI) 2001-2004

GTZ/ Ministry of National

Education/ BAPPENAS/

(KfW)

4,812 61,184,580 1,954 24,845,110 Grant

To improve the demand-oriented qualification of the workforce of governmental and private vocational education institutions / Ministry of National Education and Training Centers

Bandung, Cianjur, Malang, Semarang, Solo

TC 358 4,551,970

Germany Indonesian-German Institute (IGI) 2001-2004

Ministry of National

Education/ KfW/ (GTZ)

7,670 97,524,050 7,597 96,592,964 Grant

To improve the efficiency of demand-oriented programs for more applied vocational training by improving the quality of vocational training institutions / Ministry of National Education, Ministry of Industry and Trade/ Ministry of Manpower, Training Centers

Bandung, Cianjur, Malang, Semarang, Solo

FC 1,232 15,661,576

NetherlandsPublic Private Partnership- Business Climate/horticulture

2005-2006 pipeline

INA 300 3,814,500 0 0 GrantImprovement income position horticulture farmers

national TA 0 0

NetherlandsForum on Corporate Social Responsibility

2004-2005 ongoing

INA 140 1,780,100 77 979,055 GrantForum on Corporate Social Responsibility

national TA 77 979,055

GRAND TOTAL 30,938 393,376,670 20,475 260,336,734 5,193 66,025,691

Disbursements 2004

08. BUSINESS / PRIVATE SECTOR

EU's financed ongoing and pipeline projects in the BUSINESS / PRIVATE SECTOR

Country Code Project title Duration status Executing agency

Commitments in 2004 Disbursements up to 31/12/04 Terms type Geographical location

Type of assistance

In € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Programme Objectives

€ IDR € IDR Beneficiary Institution € IDR

Belgium1. Rehabilitation of power sub-station in North Sulawesi

2005 PLN 1,602 20,369,430Enhance Energy capacity.PLN

loan

Belgium2. Construction of diesel power plants for scattered islands

2006 PLN 5,585 71,013,275 PLN loan NA NA

Germany Mini Hydro Power Project (MHPP) 2002-2005GTZ/ Ministry of Mines & Energy

1,589 20,204,135 1,219 15,499,585 Grant

Rural communities and SME´s utilize hydro electric power to an increasing degree for productive purposes/ Ministry of Mines & Energy

West Sumatera, NTB, NTT, West Java, East Java

TA 367 4,666,405

GRAND TOTAL 8,776 111,586,840 1,219 15,499,585 367 4,666,405

Disbursements 2004

09. ENERGY

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of ENERGY

Country Code Project title Duration status Executing agency

Commitments in 2004 Disbursements up to 31/12/04 Terms type Geographical location

Type of assistance

In € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Programme Objectives

€ IDR € IDR Beneficiary Institution € IDR

EC Forest Liaison Bureau 1997-2004 Experts 5,000 63,575,000 2,299 29,231,785 Grant

To assist the GoI to realise its goal of conservation and sustainable management of forests including respect for ITTO guidelines and the development of sustainable forest management principles and policies

Jakarta Bilateral 593 7,539,995

EC Illegal Logging Response Centre 2003-2005Ministry of Forestry

2,000 25,430,000 514 6,535,510 Grant

To assist the Government of Indonesia with the conservation and sustainable management of the forest resources of Indonesia

National Bilateral 220 2,797,300

EC Leuser Development Programme 1995-2004

National Development

Planning Board (BAPPENAS)

31,000 394,165,000 22,326 283,875,090 Grant

To conserve the Leuser Ecosystem within ecologically sustainable boundaries as part of a Nature Conservation area, leaving its ecological biodiversity intact

North Sumatra and Aceh

Bilateral 3,613 45,939,295

ECSouth Sumatra Forest Fire Management Project

2003-2008Ministry of Forestry

8,500 108,077,500 1,227 15,601,305 Grant

To establish a model for the rational and sustainable management of the country’s land and forest resources

South Sumatra Bilateral 1,227 15,601,305

ECSouth and Central Kalimantan Production Forest Programme

1998-2004Ministry of Forestry

28,000 356,020,000 14,808 188,283,720 Grant

To assist the Government of Indonesia to develop and replicate a SFM model with full stakeholder participation

South and Central

KalimantanBilateral 2,402 30,541,430

EC Berau Bridging Project 2003-2005Ministry of Forestry

698 8,875,070 287 3,649,205 Grant

To protect the physical facilities and concession based outputs of the Berau Forest Management Project and to hand over responsibility for the results to the Indonesian authorities

East KalimantanEC Tropical

Froest Program287 3,649,205

ECEC Indonesia FLEGT Support Project

2006-2011Ministry of Forestry

14,981 190,483,415 0 0 GrantTo promote the role of forests in the sustainable and equitable development of Indonesia.

Jakarta, Jambi, West Kalimantan

Bilateral 0 0

EC Levelling the Playing Field 2003-2007 CIRAD 1,410 17,928,150 362 4,602,830 Grant

Project activities in Southeast Asia at the local, national and regional levels will promote good governance and conflict-resolution processes

Indonesia, Malaysia, Philipines

EC Tropical Forest Program

0 0

ECCommunal Management of Tropical Forests and Reforestation of Degraded Grasslands

2004-2008Yayasan Dian

Tama836 10,629,740 203 2,581,145 Grant

To reduce poverty, environmental degradation, and the cross-border smoke hazard in Southeast Asia

West KalimantanEC Tropical

Forest Program0 0

ECImproving the Rattan Resource Management and Trading System in Kalimantan

2003-2007 SHK Kaltim 1,708 21,717,220 426 5,416,590 Grant

To contribute to better forest management and community-based, sustainable economic development of Kalimantan

East KalimantanEC Tropical

Forest Program0 0

EC

Participatory land use planning for sustainable forest resource management in the Tanimbar Island

2002-2005 CIRAD 991 12,600,565 606 7,705,290 Grant

Livelihoods on Tanimbar are improved and more secure because they are based on sustainable management of resources

South East Maluku

EC Tropical Forest Program

0 0

ECImplementation of Credible Forest Certification Systems

2003-2005Lembaga Ekolabel Indonesia

924 11,748,660 400 5,086,000 Grant

To promote economically-viable, ecologically-sustainable and socially-equitable forest management through implementation of a credible ecolabeling certification system

NationalEC Tropical

Forest Program0 0

FranceRural development and natural ressources

2004 SCAC/CIRAD 121 1,533,429 121 1,533,429Indications géographiques/optimisation des ressources en eau

National 121 1,533,429

France Fishing 2004 SCAC/IRD 30 381,450 30 381,450Connaissance des ressources en pêche (Atlas)

National 30 381,450

Disbursements 2004

10. AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING

Country Code Project title Duration status Executing agency

Commitments in 2004 Disbursements up to 31/12/04 Terms type Geographical location

Type of assistance

GermanyIntegrated Forest Fire Management (IFFM)

2000-2003Ministry of

Forestry/ KfW/ (GTZ)

5,670 72,094,050 5,651 71,856,253 Grant

To reduce forest fires in East Kalimantan by developing "local fire centers" of up to 12 forest stations particularly endangered by forst fire and equiping them with the necessary basic equipement / Ministry of Forestry, Provincial and District Forestry Agencies

East Kalimantan FC -9 -113,827

GermanyIntegrated Forest Fire Management (IFFM)

2003-2005GTZ/ Ministry of Forestry/ (KfW)

3,101 39,429,215 3,101 39,429,215 Grant

To support the Indonesian Government in the development and establishment of an integrated fire management system for forest and land fires in East Kalimantan/ Ministry of Forestry, Provincial and District Forestry Agencies

East Kalimantan TC 504 6,408,360

GermanyStrengthening the Management Capacities in the Indonesian Forest Sector (SMCP)

2003-2005GTZ/ Ministry of

Forestry3,312 42,112,080 2,936 37,331,240 Grant

Strengthening the management system for national and externally supported forestry projects/ Ministry of Forestry

Nationwide TC 372 4,729,980

UKMulti-stakeholder Forestry Programme

2000-2005 GOI 35,525 451,700,375 20,438 259,869,170 Grant

Aims to empower a wide group of stakeholders and help promote an environment in which the poor can earn improved livelihoods from and gain a greater role in the management of forest

Nationwide TA 4,228 53,759,020

GRAND TOTAL 143,807 1,828,500,919 75,735 962,969,227 13,588 172,766,942

In € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Programme Objectives

€ IDR € IDR Beneficiary Institution € IDR

AustriaParticipation of Indonesian students in scholarship programs, sector-specific studies

0 0 0 0 0 grant TC 0 0

ECEU-Indonesia Customs Improvement project

2004-2006

Directorate General of

Customs and Escise - Ministry

of Finance

3,500 44,502,500 0 0 Grant

Contribute to the capacity of the Indonesian Government to raise tax revenue and facilitate international trade

National Bilateral 0 0

ECIndonesia Trade Support Programme

2004-2006Ministry of

Industry and Trade (MOIT)

8,500 108,077,500 0 0 Grant

to support the economic and social recovery of Indonesia by improving bilateral trade flows with the EU

National Bilateral 0 0

GRAND TOTAL 12,000 152,580,000 0 0 0 0

Disbursements 2004

12. TRADE AND TOURISM

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of TRADE AND TOURISM

Country Code Project title Duration status Executing agency

Commitments in 2004 Disbursements up to 31/12/04 Terms type Geographical location

Type of assistance

In € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Programme Objectives

€ IDR € IDR Beneficiary Institution € IDR

Austria*)CAPPA: Political capacity building for communities endangered by pulp industry

Sept 2005 to 30.9.2006

Global 2000 0 0 grantCAPPA - Community Alliance for Pulp-Paper Advocacy

South Kalimantan

TC 0

Czech RepublicTA Programme for Integrated River Basin Management K.Sapi, K.Progo and S.Tondano

2003-2005Ministry of Environment

62 788,330 44 553,103 Grant

Land rehabilitation masterplan for DAS (watershed), emphasis on regreening, slope stabilisation and rehabilitation of irrigation schemes.

Central Java and North Sulawesi

TA 19 235,228

DenmarkTowards Good Governance in Aceh: Helping People to Save Natural Resources

2002-2005 WWF Indonesia 189 2,403,135 189 2,403,135 Grant

Increase awareness and capacity to design development policies which respect sustainable uses of Natural resource among NAD decision makers

Nangroe Aceh Darussalam

(NAD)Bilateral 137 1,739,158

ECAssessment and Certification of Coral Trade in Indonesia (ACCTI)

2004-2006Just World Partners

460 5,848,900 184 2,339,560 Grant

To develop environmental best practices in the live coral collection for the marine aquarium trade in Indonesia and link these to Marine Aquarium Council (MAC) Certification

NationalAsia Pro Eco

Program184 2,339,560

ECIndonesian smoke induced by drought episodes (INSIDE)

2004-2006

Max Planck Society for the

Advancement of Science

298 3,789,070 119 1,513,085 GrantTo determine the amount and distribution of smoke haze in Indonesia

NationalAsia Pro Eco

Program119 1,513,085

GermanyIndustrial Efficiency and Pollution Control I (IEPC I)

1994-2003State Ministry of

Environment/ KfW

8,400 106,806,000 8,365 106,355,921 Grant

Improvement of the environmental situation in Indonesia by reducing industrial pollution through providing loans to SMEs for environmental investment/ State Ministry of Environment, Banks and SMEs

Java, Bali, West Sumatra

FC 0 0

GermanyIndonesian-German Environmental Program (ProLH)

2004-2007GTZ/ State Ministry of

Environment10,664 135,592,760 5,835 74,192,025 Grant

To enable state and private actors to cooperate effectively in improving the quality of the environment in the program region/ State Ministry of Environment, associations, private organisations

Nationwide TC 984 12,511,560

GRAND TOTAL 20,073 255,228,195 14,735 187,356,829 1,442 18,338,590

Disbursements 2004

13. ENVIRONMENT PROTECTION

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of ENVIRONMENT PROTECTION

Country Code Project title Duration status Executing agency

Commitments in 2004 Disbursements up to 31/12/04 Terms type Geographical location

Type of assistance

In € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Programme Objectives

€ IDR € IDR Beneficiary Institution € IDR

DenmarkPromoting Gender Equality in the Islamic Family

2001-2005

Pusat Studi Wanita (Centre for Women Study of IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)

120 1,528,216 120 1,527,072 Grant

To promote gender equality andsensitivity amongst islamicinstitutions in the attempts ofstrengthening civil society

Jogjakarta and Central Java

Bilateral 25 321,690

DenmarkHuman Right Basic Training for Muslim Women in Aceh

2002-2004 MiSPI Aceh 83 1,051,531 83 1,051,531 GrantImproving the awareness of Aceh women about their rights

Nangroe Aceh Darussalam

(NAD)Bilateral 30 381,450

GRAND TOTAL 203 2,579,746 203 2,578,602 55 703,140

Disbursements 2004

14. GENDER

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of GENDER

Country Code Project title Duration status Executing agency

Commitments in 2004 Disbursements up to 31/12/04 Terms type Geographical location

Type of assistance

In € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Programme Objectives

€ IDR € IDR Beneficiary Institution € IDR

GermanyDebt Swap I for Education - Learning Resources Center

2002-2005Ministry of National

Education/ KfW25,560 324,995,400 Debt cancellation

To improve the teaching and learning in science education in primary schools/ Ministry of National Education, Provincial and District Education Agencies, Ministry of Finance

DKI Jakarta, Central Java, East Java, South Kalimantan, South Sulawesi, NTB, Papua, Bangka-Belitung, DI

Yogyakarta, Gorontalo, West Kalimantan, Lampung, NTT, South

Sumatera, Banten, Jambi

FC

GermanyDebt Swap II for Education - Junior Secondary Education

in preparationMinistry of National

Education/ KfW23,000 292,445,000 Debt cancellation

To provide conditions for children in remote areas to obtain comprehensive/ basic quality education and improve the socio-economic conditions for schools and other target groups living in the eastern areas of Indonesia, thereby increasing the enrollement rates of junior secondary education in eastern regions of Indonesia/ Ministry of National Education, Provincial and District Education Agencies, Ministry of Finance

Gorontalo, West Kalimantan, Central Kalimantan, Maluku, North Maluku, NTB, NTT, Papua, South Sulawesi,

Central Sulawesi

FC

GRAND TOTAL 48,560 617,440,400 0 0 0 0

Disbursements 2004

18. DEBT RELIEF

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of DEBT RELIEF

Country Code Project title Duration status Executing agency

Commitments in 2004 Disbursements up to 31/12/04 Terms type Geographical location Type of assistance

In € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Programme Objectives € IDR € IDR Beneficiary Institution € IDR

AustriaTemporary sustenance to asylum seekers in Austria

4 55,793 4 55,793 grant other 4 55,793

DenmarkSupport to earthquake victims in Alor district, NTT

July 2004 CARDI 27 345,594 27 344,577 Grant

To provide emergency reliefassistance in 26 IDP sitesscattered throughout the sub-districts of Baguala, Nusaniwe andSirimau.

Ambon Bilateral 27 344,577

DenmarkSupport to earthquake victims in Alor district, NTT

Nov 2004 MSF Belgium 40 509,872 36 459,012 Grant

To support the population of Alor island to cope with the effects of the earthquake of 12 November 2004.

East Nusa Tenggara

Bilateral 36 459,012

Denmark Emergency assistance to Aceh Dec 2004Indonesian Red Cross

40 509,872 40 509,872 Grant

To provide emergency assistance to the most vulnerable people. To evacuate as many dead bodies as possible.

Aceh and Nias Bilateral 40 509,872

ECUNHCR Support to find Durable Solutions for the East Timorese former refugees in West Timor

2001-2003 UNHCR 6,000 76,290,000 4,800 61,032,000 Grant

To support efforts that facilitate durable solutions for the remaining East Timorese refugees in Indonesia

West Timor and East Timor

EC Uprooted Program

0 0

EC

The peace and Tolerance Magazineproejct: a child focused peace education initiative in North Maluku

2002-2005Wiorld Vision

Germany860 10,934,900 254 3,229,610 Grant

To support peace education for children in North Maluku

North MalukuEC Uprooted

Program0 0

ECPrimary Education for IDPs and local children in local schools

2002-2005Save the

Children UK1,720 21,869,800 620 7,883,300 Grant

To promote access to continuous primary education to children in Halamhera and Ternate areas of North Maluku

North MalukuEC Uprooted

Program620 7,883,300

ECSupport for Reintegration and Economic Recovery in Maluku and Central Sulawesi

2003-2005Mercy Corps

Scotland1,489 18,932,635 597 7,590,855 Grant

To support the re-integration of people affected by conflict in Maluku and Central Sulawesi provinces

Maluku and Central Sulawesi

EC Uprooted Program

597 7,590,855

ECSchool Reconstruction / Rehabilitation in North Maluku

2003-2004Danish Refugee Council (DRC)

580 7,374,700 455 5,785,325 Grant

To support the process of return and resettlement in North Maluku and ensure that primary school aged children have access to the formal education system

North MalukuEC Uprooted

Program455 5,785,325

ECBuilding Sustainable Waste Management Systems in Ambon

2004-2005 UNDP 1,121 14,253,515 0 0 Grant

To support the re-integration of people affected by conflict in Maluku and Central Sulawesi provinces

Maluku and Central Sulawesi

EC Uprooted Program

0 0

ECIntegrated IDPs Settlement and Development Programme for Buton, Southeast Sulawesi

2004-2005 UNDP 919 11,685,085 0 0 Grant

To develop a model of participatory integration of IDPs with host communities in Buton and nearby areas in Southeast Sulawesi, leading to sustainable peace and development.

SuilawesiEC Uprooted

Program0 0

EC

Rehabilitation of the Public Electrical System in East Bacan, North Maluku to Support the Return of IDPs

2004 UNDP 426 5,416,590 0 0 Grant

To support the return of IDPs, rehabilitate community infrastructure and strengthen social and economic activity

North MalukuEC Uprooted

Program0 0

ECMeeting the Long-Term Humanitarian Needs of Children in the Malukus

2004-2005 UNICEF 1,312 16,682,080 0 0 Grant

To ensure the needs of children in the post-conflict communities of Maluku and North Maluku are met in the areas of education, water and sanitation, child protection, and that their rights are protected

MalukusEC Uprooted

Program0 0

ECLivelihood Support for resettling Internally Displaced Persons (IDPs) and Vulnerable Populations

2004-2005 FAO 219 2,784,585 0 0 Grant

To assist conflict-affected communities to re-establish their former livelihood base in the artisanal fishery and agriculture sectors

North MalukuEC Uprooted

Program0 0

ECAssistance to the Maluku Provincial Government in Finding Durable Solutions for IDPs

2003 OCHA 90 1,144,350 90 1,144,350 GrantFacilitate the sustainable return, local integration or resettlement of Maluku’s remaining 330,000 IDPs

Maluku ECHO 90 1,144,350

Disbursements 2004

19. EMERGENCY ASSISTANCE

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of EMERGENCY ASSISTANCE

Country Code Project title Duration status Executing agency

Commitments in 2004 Disbursements up to 31/12/04 Terms type Geographical location

Type of assistance

ECLand Rehabilitation and Capacity Building Support to IDP Madurese

2003 IOM 119 1,513,085 119 1,513,085 GrantTo contribute to government efforts in addressing IDP needs

West Kalimantan ECHO 119 1,513,085

ECAceh and North Sumatra IDP Preparedness and Assistance Project

2003 Oxfam GB 280 3,560,200 280 3,560,200 GrantTo reduce the suffering of disaster-affected communities and prevent loss of life

Aceh and Sumatra

ECHO 280 3,560,200

EC West Timor Emergency Relief Aid 2003 CARE UK 600 7,629,000 600 7,629,000 Grant

To improve and stabilise the nutritional and health security in an environment of limited access to essential resources and assistance

West Timor ECHO 600 7,629,000

EC

Strengthening Humanitarian Protection and Reconciliation through Institutional Building Expansion Project

2004-2005 IOM 211 2,682,865 0 0 Grant

Strengthening Depkeh and HAM’s capacity to monitor and report on the protection status of IDPs, and raising awareness of provincial officials on humanitarian protection

Jakarta ECHO 0 0

EC

Humanitarian Protection for IDPs, their Dependants, and Conflict affected Communities in Nanggroe Aceh Darusallam (NAD)

2004 IOM 200 2,543,000 0 0 GrantIncrease relevance of the provision of emergency assistance in Nanggroe Aceh Darusallam

Aceh ECHO 0 0

ECDirect Innovative Recovery of Emergency-affected communities on Timor (DIRECT)

2004 CARE 350 4,450,250 0 0 Grant

Ex refugees from East Timor living in West Timor and communities affected by their displacement gain skills and access to assets to meet their basic rights to food, water and nutrition.

West Timor ECHO 0 0

ECGeneral Programme Assessment Province of Papua

2004Save the

Children UK54 686,610 0 0 Grant

To conduct a general assessment of the protection needs arising from the impact of sustained conflict on marginalised children in remote, isolated areas of Papua

Papua ECHO 0 0

Italy Disaster management Pipeline UNDP 208 2,644,720 0 0 Grant Local GovernmentBengkulu (South

Sumatra)Technical

Assisatnce0 0

Sweden UN/ICRC 2,004 UN/ICRC 1,286 16,351,490 1,286 13,720,707 Grant 881 9,399,644

UKICRC Victim Support and Peace Building

2002-2005 GOI 3,107 39,505,505 Grant

Humanitarian Assistance contribution to the International Committee for the Red Cross' appeal for Indonesia

Central & local TA 988 12,562,420

UK OCHA Rapid Response Fund 2003-2005 UNDP/GOI 1,525 19,390,375 1,525 19,390,375 Grant

To provide NGOs in Indonesia with rapid response mechanism for short-term emergency needs of vulnerable communities.

Local TA 0 0

GRAND TOTAL 22,788 289,746,470 10,734 133,848,060 4,738 58,437,432

In € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Programme Objectives € IDR € IDR Beneficiary Institution € IDR

Belgium Belgian Vredeseiland 2004LEISA,

numerous partners

710 7,285,695 710 9,027,650Support to Rural Development.LEISA, numerous partners

grant 573 7,285,695

Belgium Belgian NCOS 2004YLBHI, ELSAM,

WALHI309 3,928,935 309 3,928,935

Support to Advocacy.YLBHI, ELSAM, WALHI

grant 257 3,267,755

Belgium Belgian WSM 2004 SBSI - BATU 22 279,730 22 279,730Support to Trade Union.SBSI - BATU

grant 20 254,300

ECCapacity Building of Perdhaki Member Health Units on the Rational Use of Essential Drugs

2002-2004CORDAID and

PERDHAKI Indonesia

309 3,928,935 199 2,530,285 Grant

To increase the accessibility of low income people in the eastern part of Indonesia to the Association of Voluntary Health Services of Indonesia (Perdhaki) health units

East IndonesiaNGO Co-Financing

0 0

EC

Small and micro scale enterprise development for strengthening capabilities and long term development perspectives in West Java

1999-2004Friedrich Naumann

Stiftung (FNS)500 6,357,500 500 6,357,500 Grant

To contribute to the economic and social development of the small and micro scale entrepreneurs in West Java

West JavaNGO Co-Financing

0 0

ECThe Development of a Training Program for SBSI Indonesia

2002-2005

Fonds voor Wereldsolidariteit

– Belgium / Indonesia

Prosperity Trade Union (SBSI)

982 12,486,130 675 8,582,625 Grant

To provide the Indonesia Prosperity Trade Union (SBSI) as an autonomous union with a cost efficient and practical training infrastructure, covering current and future needs

NationalNGO Co-Financing

208 2,644,720

ECCommunity based economic development project

2003-2006

Evangelische Zentralstelle fuer entwicklungshsilf

e e.v.

750 9,536,250 223 2,835,445 Grant

Support for a Community-based Economic Development Programme through Capacity Building and Income Generation for Marginalized Farmers and Small-scale Entrepreneurs

West Timor and Bali

NGO Co-Financing

0 0

ECDisability Rights, Empowerment, Awareness and Mobility in Indonesia and Thailand

2002-2005Voluntary Service

Overseas703 8,938,645 407 5,175,005 Grant

To address issues of vulnerability of disabled people through empowerment, awareness raising and advocacy

Bali, Java and Thailand

NGO Co-Financing

227 2,886,305

EC

Support poor farmers in three districts in Central Java and Yogyakarta province, Indonesia, to increase their food and income security

2004-2008 HIVOS 437 5,556,455 110 1,398,650 Grant

To improve the vulnerability of farmers through the introduction of the natural farming methods and support for farmers groups

Central Java and Yogyakarta

NGO Co-Financing

110 1,398,650

Finland Local co-operation funds 2004Embassy of Finland in Jakarta

350 4,450,250 327 4,157,805 Grant

Support for civil society, democracy, gender equality, human rights, environment and other co-operation.

Indonesia 327 4,157,805

Portugal 2004Embassy of

Portugal Jakarta1,300 16,529,500 327 1,300 Grant Indonesia 1,300 16,529,500

Sweden TIFA/LBH 2004-2005 TIFA/LBH 340 4,323,100 212 2,261,889 Grant 82 874,881Sweden LO/TCO 2002-2004 impl LO/TCO 146 1,856,390 146 1,557,716 Grant 250 2,667,322

GRAND TOTAL 6,858 85,457,515 4,167 48,094,536 3,354 41,966,933

Disbursements 2004

20. SUPPORT TO NGOs

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of SUPPORT TO NGOs

Country Code Project title Duration status Executing agency

Commitments in 2004 Disbursements up to 31/12/04 Terms type Geographical location

Type of assistance

In € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Programme Objectives € IDR € IDR Beneficiary Institution € IDR

France Patrimoine 2004 SCAC/EFEO 60 756,543 60 756,543Connaisance et préservation du patrimoine

Nias/Java/Kalimantan

60 756,543

France Sciences de la Terre 2004 SCAC/CEA 55 694,239 55 694,239Surveillance, prévention des risques naturels

National 55 694,239

France Action audiovisuelle 2004 SCAC 91 1,153,251 91 1,153,251Formation, régulation du Paysage Audiovisuel Indo. NTI

National 91 1,153,251

France Culture 2004 SCAC/CCF 218 2,770,599 218 2,770,599Dialogue des cultures et diversité culturelle

National 218 2,770,599

Germany Study and Expert Fund implementation GTZ/ Bappenas 3,474 44,171,910 2,536 32,245,240 Grant

Expert Services for the preparation of studies as well as other assignments of Experts for projects under TC

Nationwide TA 187 2,377,705

Germany Study and Expert Fund IV implementationBappenas/ Ministry of

Finance/ KfW3,579 45,506,985 3,507 44,585,993 Grant

Expert Services for the preparation of studies as well as other assignments of Experts for projects unter FC

Nationwide FC 176 2,234,026

Germany Study and Expert Fund V implementationBappenas/ Ministry of

Finance/ KfW4,102 52,156,930 0 0 Grant

Expert Services for the preparation of studies as well as other assignments of Experts for projects unter FC

Nationwide FC 0 0

Netherlands Netherlands Local Women Fund2004-2006

ongoingThe Asia

Foundation801 10,184,715 276 3,509,340 Grant

Strenghtening civil society (women) organisations

National TA 276 3,509,340

NetherlandsInstitutional strengthening of Min. of Women empowerment

2000-2004 ongoing

UNDP 500 6,357,500 500 6,357,500 GrantInstitutional strengthening Min. Women empowerment

National TA 0 0

Netherlands TA Trust Fund2004-2009

ongoingWorldbank 20,000 254,300,000 1,000 12,715,000 Grant

TA trustfund for institutional development&Cap.building

national TA 1,000 12,715,000

Netherlands Fight against TB programme2000-2003

ongoingWHO 5,396 68,610,140 5,396 68,610,140 Grant

improving fight TB within Indonesian health care

national TA 0 0

NetherlandsPost conflict reconstruction programme Moluccas

2001-2004 ongoing

UNDP 7,830 99,558,450 7,830 99,558,450 GrantPost conflict reconstruction programme Moluccas

Moluccas TA 1,530 19,453,950

NetherlandsKei Island peace building programme

2000-2003 ongoing

UNDP 2,186 27,794,990 2,012 25,582,580 GrantKei Island peace building programme

Moluccas TA 0 0

Netherlands 2nd KDP programme 2002-2006

ongoingWorldbank 45,511 578,672,365 45,000 572,175,000 Grant

2nd Kecamatan Development Programme

national TA 11,300 143,679,500

Netherlands Monitoring KDP2002-2006

ongoingWorldbank 720 9,154,800 225 2,860,875 Grant Monitoring KDP programme national TA 0 0

Netherlands Social Safety net Programme 22002-2004

ongoingWFP 5,065 64,401,475 5,065 64,401,475 Grant

improvement lifes poorest urban population on Java

national TA 0 0

NetherlandsPost conflict reconstruction programme Moluccas 2

2005-2009 pipeline

Worldbank 0 0 0 0 GrantPost conflict reconstruction programme Moluccas

national TA 0 0

Netherlands Stuned Programme II2001-2006

ongoingNEC-Jkt 12,436 158,123,740 11,074 140,805,910 Grant Dutch Scholarship programme II national TA 2,723 34,622,945

Netherlands Evaluation Stuned II 2003 completed NEC-Jkt 35 445,025 35 445,025 Grant Evaluation Stuned programme II national TA 0 0

Netherlands Stuned Programme III2005-2011

pipelineNEC-Jkt 22,615 287,549,725 0 0 Grant Dutch Scholarship programme III national TA 0 0

Sweden Public Radio Service RRI 2003-2005 Swedish radio 882 11,214,630 409 4,363,740 Grant RRI Nationwide 357 3,808,936Sweden Election support impl UNDP 1,700 21,615,500 1,182 12,611,101 Grant Nationwide 661 7,052,400

SwedenHR programme Raoul Wallenberg Institute (RWI)

2003-2006 RWI 2,104 26,752,360 536 5,718,739 GrantMinistry of Justice, National Comm. on Violence against women

32 341,417

Sweden Support through Swedish NGOs implVarious Swedish

NGOs 00 1,572 16,772,124 Grant

GRAND TOTAL 139,359 1,771,945,871 88,577 1,118,692,862 18,664 235,169,849

Disbursements 2004

21. OTHERS

EU's financed ongoing and pipeline projects in OTHER sectors

Country Code Project title Duration status Executing agency

Commitments in 2004 Disbursements up to 31/12/04 Terms type Geographical location

Type of assistance

ANNEX 2

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of EDUCATIONIn € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Country Code Project title Duration status

Executing agency

Total commitments Disbursements up to 31/12/04Terms type

Programme Objectiveslocation Type of

assistance

Disbursements 2004

EUR IDR EUR IDR Beneficiary Institution € IDR

01. EDUCATION

GermanyScience Education Quality Improvement Project I (SEQIP I)

1996-2004

KfW/ Ministry of National

Education/ (GTZ)

12,271 156,025,830 12,271 156,025,830Soft loan

(0.75%/ 10/ 40)

Improve teaching and learning in science education in primary schools by introducing new science kits. / Ministry of National Education, Provincial and District Education Agencies and primary schools

Jakarta, Central Java, East Java, NTB,

South Sulawesi,

South Kalimantan,

Papua

FC 79 1,010,741

GRAND TOTAL 12,271 156,025,830 12,271 156,025,830 79 1,010,741

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of HEALTHIn € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Country Code Project title Duration status

Executing agency

Total commitments Disbursements up to 31/12/04Terms type

Programme Objectiveslocation Type of

assistance

Disbursements 2004

EUR IDR EUR IDR Beneficiary Institution € IDR

02. HEALTH

GermanyImprovement Health Care Delivery System in NTT

1998-2004Ministry of

Health/ KfW11,040 140,373,600 5,119 65,083,973

Soft loan (0.75%/ 10/40)

+ Grant

Improve the scope and quality of 12 district hospitals services and contribute to a more intensive utilisation of the improved services/ Ministry of Health, Provincial and District Health Agencies, District Hospitals

NTT FC 1,894 24,086,483

GermanyImprovement of Dr. Kariadi Hospital Semarang

1999-2004Ministry of

Health/ KfW12,780 162,497,700 11,328 144,039,215

Soft loan (0.75%/ 10/40)

+ Grant

Improvement of the services of the Dr. Kariadi Hospital in terms of demand, responsiveness, quality and efficiency/ Ministry of Health, Dr. Kariadi Hospital

Semarang, Central Java

FC 4,304 54,725,093

GermanyImprovement of Dr. Moh. Hoesin Hospital Palembang

2003-2007Ministry of

Health/ KfW12,700 161,480,500 783 9,958,394

Soft loan (0.75%/ 10/40)

+ Grant

Improve the services of Dr. Moh.Hoesin Hospital in terms of demand responsiveness, quality and efficiency/ Ministry of Health, Dr. Moh.Hoesin Hospital

Palembang, South Sumatra

FC 283 3,600,894

GRAND TOTAL 36,520 464,351,800 17,230 219,081,581 6,482 82,412,470

)

)

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of WATER AND SANITATIONIn € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Country Code Project title Duration status

Executing agency

Total commitments Disbursements up to 31/12/04Terms type

Programme Objectiveslocation Type of

assistance

Disbursements 2004

EUR IDR EUR IDR Beneficiary Institution € IDR

03. WATER AND SANITATION

GermanyBengkulu Water Supply - Investment Measures

1993-2004Kimpraswil/

KfW9,246 117,568,916 9,246 117,568,916

Soft loan (0.75%/ 10/ 40

+ grant

Improvement of urban water supply system, thereby reducing health risks of water borne diseases/ Ministry of Settlements and Regional Infrastructure, PDAM Bengkulu

Bengkulu FC 0 0

Germany Palembang Water Supply 1995-2003Kimpraswil/

KfW17,555 223,217,449 17,555 223,217,449

Soft loan (0.75%/ 10/ 40

Improvement of urban water supply system, thereby reducing health risks of water borne diseases/ Ministry of Settlements and Regional Infrastructure, PDAM Palembang

Palembang FC 0 0

GRAND TOTAL 26,802 340,786,364 26,802 340,786,364 0 0

y

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of TRANSPORTIn € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Country Code Project title Duration status

Executing agency

Total commitments Disbursements up to 31/12/04Terms type

Programme Objectiveslocation Type of

assistance

Disbursements 2004

EUR IDR EUR IDR Beneficiary Institution € IDR

05. TRANSPORT

Germany Passenger Vessel II 1998-2002Ministry of

Communication/ KfW

153,200 1,947,938,000 153,200 1,947,938,000 mixed loan

The economic and efficient use of two new passenger vessels to improve the traffic links between the northern and eastern areas / Ministry of Communications and PT PELNI

Nationwide FC 0 0

Germany Navigational Safety 1999-2003Ministry of

Communication/ KfW

21,470 272,991,050 21,470 272,991,050 mixed loan

The sustainable operation of the ATN financed out of the loan which contribute to the navigational safety in the project area/ Ministry of Communications, district navigation agencies

Nationwide FC 0 0

GermanySector Program Transport (Passenger Vessel)

2000-2004

Ministry of Communication

/ PT PELNI/ KfW

22,500 286,087,500 14,556 185,073,451 mixed loan

Ensure the continuation of uninterrupted/ unrestricted inter island passenger transport services by PT PELNI / Ministrof Communication, PT PELNI

Nationwide FC 13,811 175,606,865

Germany Seafarer´s Training 2001-2006Ministry of

Education/ KfW20,200 256,843,000 1,448 18,409,504

soft loan (0.75%/10/40)

+ grant

Raise the standard of Maritime Education and Training to improve the qualification of Indonesian seafarers regional and globally and meet the training standards established by the IMO/ Ministry of Communication, PT KAI

Semarang, Central Java

FC 1,231 15,653,110

Germany Passenger Vessel No. 23 2002-2005Ministry of

Communication/ KfW

77,700 987,955,500 74,649 949,162,035 mixed loan

Improvement of the inter-insular passenger mobility and integration of islands of east Indonesia/ Ministry of Communication, PT KAI

Nationwide FC 37,300 474,269,500

Germany Sector Program Railway 2002-2007Ministry of

Communication/ KfW

43,440 552,337,183 28,581 363,406,575 mixed loan

Sustainable keeping-up of railway transport capacity of PT KAIs railway-track on Java/ Ministry of Communication, PT KAI

Java FC 28,332 360,238,336

Ministry of Communications

GermanyJabotabek Commuter Railway System

in preparationMinistry of

Communication/ PT KAI/ KfW

52,000 661,180,000 0 0mixed loan +

grant

Keeping stable transportation capacity of the Jabotabek Railway System, thereby promoting the commuters´ access to work, education and social services which contributes to economic growth and the use of social services

Jakarta, Bogor, Tangerang,

BekasiFC 0 0

Germany Passenger Vessel No. 24 in preparationMinistry of

Communication/ KfW

75,000 953,625,000 0 0 mixed loan

in the Jakarta region/ MinistryThe economic and efficient useof the new passenger vessel by PT PELNI to improve the traffic links with eastern Indonesia especially between Batam-Jakarta-Surabaya-Makasar-Ambon-Sorong-Manokwari-Jayapura v.v./

Nationwide FC 0 0

GRAND TOTAL 465,510 5,918,957,233 293,903 3,736,980,614 80,674 1,025,767,810

y

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of COMMUNICATIONSIn € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Country Code Project title Duration status

Executing agency

Total commitments Disbursements up to 31/12/04Terms type

Programme Objectiveslocation Type of

assistance

Disbursements 2004

EUR IDR EUR IDR Beneficiary Institution € IDR

05. COMMUNICATIONS

GermanyEstablishment of FM Transmitter

2002-2004 RRI/ KfW 15,000 190,725,000 3,790 48,183,499 mixed loan

Extend the coverage of the program "Regional I" preferablin up-dating FM technology particularly in areas outside provincial and/ or district capitals/ RRI

RRI Regional I FC 2,267 28,827,567

GRAND TOTAL 15,000 190,725,000 3,790 48,183,499 2,267 28,827,567

EU's financed ongoing and pipeline projects in the BUSINESS AND PRIVATE SECTORIn € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Country Code Project title Duration status

Executing agency

Total commitments Disbursements up to 31/12/04Terms type

Programme Objectiveslocation Type of

assistance

Disbursements 2004

EUR IDR EUR IDR Beneficiary Institution € IDR

08. BUSINESS / PRIVATE SECTOR

GermanyIndonesian-German Institute (IGI) Phase II

in preparation

Ministry of National

Education/ KfW/ (GTZ)

6,000 76,290,000 0 0Soft Loan

(0.75%/ 10/ 40)

To improve the use of demand oriented programs for applied vocational training, thereby improving the competitiveness

Bandung, Cianjur, Malang,

Semarang,

FC 0 0

Italy Indonesian Footwear Service PipelineMinistry of

Industry and Trade

5,500 69,932,500 0 0 Soft LoanStrengthening the capacity of SMEs in the footwear sector

Sidoardjo (Central Java)

Technical Assistance

0 0

Spain 210,000 2,670,150,000 Mix Credit Indonesia

GRAND TOTAL 221,500 2,816,372,500 0 0 0 0

)

EU's financed ongoing and pipeline projects in the sector of ENVIRONMENT PROTECTIONIn € thousand / In IDR thousand€ 1 = 12715 (31/12/2004)

Country Code Project title Duration status

Executing agency

Total commitments Disbursements up to 31/12/04Terms type

Programme Objectiveslocation Type of

assistance

Disbursements 2004

EUR IDR EUR IDR Beneficiary Institution € IDR

13. ENVIRONMENT PROTECTION

GermanyIndustrial Efficiency and Pollution Control II (IEPC II)

2004-2007State Ministry

of Environment/ KfW

10,000 127,150,000 0 0Soft Loan

(0.75%/ 10/ 40+ grant

Improvement of the environmental situation in Indonesia by reducing industrial pollution and

Nationwide FC 0 0

GRAND TOTAL 10,000 127,150,000 0 0 0 0

ANNEX 3

Currency €

Belgium EUR 8,000,000European Commission EUR 202,500,000Denmark EUR 14,733,400Finland EUR 8,000,000Germany EUR 8,500,000Ireland EUR 1,000,000Netherlands EUR 83,472,000Sweden EUR 8,608,800UK EUR 37,536,768Subtotal 01 EUR 372,350,968

Austria EUR 1,200,000

Belgium EUR 5,180,975

Czech Republic EUR 6,503,000

European Commission EUR 81,385,228

Finland EUR 5,000,000

France EUR 10,627,500

Germany EUR 161,555,000

Greece EUR 36,252,500

Hungary EUR 19,741,128

Italy EUR 51,606,320

Netherlands EUR 48,173,600

Portugal EUR 5,405,000

Slovak Republic EUR 905,000

Spain EUR 41,995,828

Sweden EUR 10,684,416

UK EUR 12,903,264Subtotal 02 EUR 499,118,759

Total EUR 871,469,727

CONTRIBUTION OF EC AND EU MEMBER STATES TO ACEH EMERGENCY, RECONSTRUCTION AND RECOVERY

Compilation

Total Commitments

2. OTHER (Support through government bodies, UN agencies, NGOs)

1. MDFANS (Multi Donor Fund For Aceh and North Sumatra)