e-monitoring alokasi dana desa kabupaten musi …if.binadarma.ac.id/sipi/jurnal/jurnal-jurnal...

E-MONITORING ALOKASI DANA DESA

KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDKU KASUS : KECAMATAN SEKAYU)

Muhamad Akbar1, Suryayusra

2, Rhandy Elfandiar

3

Dosen Pembimbing 11, Dosen Pembimbing 2

2, Mahasiswa Bina Darma

3.

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.3 Palembang

[email protected],[email protected],[email protected]

Abstract : Development is the work required to be done for a region. Good development is

sustainable development and in accordance with the needs of the community. Thus the

construction will be right on target and become the solution of a problem. Musi Banyuasin

is one of the local government are very concerned about the development, especially rural

development. Kabupten Banyuasin which the Government has currently budgeted funds for

rural development in the amount of 1 billion for one village in all districts, especially

districts Sekayu. Currently the village by government funding Musi Banyuasin masi

continue but there are some obstacles, one of which is in terms of reporting the use of

funds. These constraints caused by several things such as frequent delays provision of the

report, the funding allocation that do not fit the criteria and timing of the report is not

uniform. The problems which prompted the authors to make the system of E- Monitoring

Fund Village Allocation Musi Banyuasin district with a web into supporting equipment.

Keywords : E-monitoring, ADD/K, Sekayu.

Abstrak : Pembangunan adalah pekerjaan wajib yang harus dilakukan bagi sebuah daerah.

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Dengan demikian pembangunan akan tepat sasaran dan menjadi

solusi dari sebuah permasalahan. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu

pemerintah daerah yang sangat memperhatikan pembangunan terutama pembangunan

desa. Dimana Pemerintah Kabupten Musi Banyuasin saat ini telah menganggarkan dana

untuk pembangunan desa yaitu sebesar 1 milyar untuk satu desa pada semua kecamatan

terutama kecamatan Sekayu. Saat ini pemberian dana desa oleh Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin masi tetap berlangsung namun terjadi beberapa kendala, salah satunya

adalah dalam hal pelaporan penggunaan dana. Kendala tersebut disebabkan beberapa hal

seperti sering terjadi keterlambatan pemberian laporan, alokasi penggunaan dana yang

tidak sesuai kriteria dan waktu pemberian laporan yang tidak seragam. Permasalahan itulah

yang mendorong penulis untuk membuat sistem E-Monitoring Alokasi Dana Desa

Kabupaten Musi Banyuasin dengan sebuah web yang menjadi alat bantunya.

Kata kunci : E-monitoring, ADD/K, Sekayu.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat

ini telah banyak merubah cara kerja manusia

dalam menjalankan aktifitas sehari – hari, dan

juga telah membawa perubahan bagi organisasi

baik swasta maupun publik. Teknologi

informasi juga dapat membantu dalam bidang

pemerintahan baik dalam hal mengumpulkan,

mengelola, maupun melaporkan suatu

informasi sebagai bahan evaluasi aktifitas

kerja.

Dalam hal pemerintahan, berdasarkan

Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi, memonitoring suatu

pembangunan tentu merupakan faktor penting

karena dengan pembangunan maka akan

menggerak banyak sektor untuk meningkatkan

kualitas kehidupan. Pembangunan yang baik

adalah pembangunan yang berkelanjutan dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan

demikian pembangunan akan tepat sasaran dan

menjadi solusi dari sebuah permasalahan.

Apabila teknologi diterapkan pada sistem

pelaporan (elektronik) dikenal dengan istilah e-

monitoring. E-Monitoring merupakan

pemantauan dan pelaporan dengan

penyampaian data secara elektorik (online)

serta dapat dipantau secara terus menerus

penilaian terhadap kualitas dan efektivitas

sistem pengendalian untuk meyakinkan bahwa

pengendalian telah berjalan sebagaimana yang

diharapkan dan diperbaiki sesuai dengan

kebutuhan.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan

salah satu pemerintah daerah yang sangat

memperhatikan pembangunan terutama

pembangunan desa. Dimana Pemerintah

Kabupaten Musi Banyuasin saat ini telah

menganggarkan dana untuk pembangunan desa

yaitu sebesar 1 milyar untuk satu desa pada

semua kecamatan terutama kecamatan Sekayu.

Dimana dana yang diberikan tersebut telah

diatur dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentdang Desa, ketentuan mengenai tata cara

pengelolaan Alokasi Dana Desa kemudian

diatur didalam Peraturan Bupati Musi

Banyuasin Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan

(ADD/K) Kabupaten Musi Bnyuasin. Salah

ssatunya diperutukkan pembangunan

infrastruktur desa baik berupa jalan setapak,

jembatan, tempat Ibadah dan fasilitas umum

lainnya sesuai dengan hasil keputusan

masyarakat pada desa tersebut.

Jumlah desa dan kelurahan dalam

Kabupaten Musi Banyuasin Terdapat 240 yang

terdiri dari 227 Desa dan 13 Kelurahan yang

mana tersebar di 14 Kecamatan yang ada di

Kabupaten Musi Banyuasin. Penggunaan

Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Musi

Banyuasin terbagi menjadi 60% untuk Belanja

Tidak Langsung dan 40% digunakan untuk

Belanja Langsung. Pemberian ADD/K tersebut

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan

aturan akan tetapi masih terjadi beberapa

kendala, salah satunya adalah dalam hal

pelaporan penggunaan dana. Kendala tersebut

disebabkan beberapa hal seperti sering terjadi

keterlambatan pemberian laporan, penggunaan

dana yang tidak sesuai kriteria dan waktu

pemberian laporan yang tidak seragam.

Kondisi tersebut tentunya membuat pihak

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Banyuasin

untuk melakukan pengecekan ke lapangan

setelah laporan diterima akan memakan waktu

dan pada akhirnya membuat proses

pembangunan menjadi lambat yang disebabkan

pencairan dana tahap kedua tidak dapat

dilakukan.

Untuk itu perlu dibuat mekanisme baru

seperti perangkat lunak e-monitoring

pengunaan dan pelaporan alokasi dana desa

secara online, agar pihak pemerintah desa

selaku pengguna anggaran dapat melaporkan

penggunaan dana sesuai dengan ketentuan dan

kegunaannya. Selain itu juga dengan adanya

perangkat lunak e-monitoring ini pelaporan

penggnaan dana dapat dilakukan secara

serentak dan cepat karena dapat diakses

dimanapun berada. Sehingga pada akhirnya

membuat pencairan dana dan pelaksanaan

pembangunan menjadi lancer dan sesuai waktu.

Berdasarkan uraian yang telah

dikemukakan sebelumnya maka dalam

penelitian ini penulis akan melakukan

penelitian dengan judul e-monitoring alokasi

dana desa Kabupaten Musi Banyuasin khusnya

kecamtan Sekayu. Diharapkan dengan

penelitian yang penulis lakukan akan

memberikan salah satu solusi bagi pemerntah

daerah Kabupaten Musi Banyuasin baik Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Musi Banyuasin maupun

pemerintah desa dalam menangani dana desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dalam menjelaskan

permasalahan menggunakan metode deskriptif.

Diamana metode diskriptif merupakan metode

dalam meneliti status sekelompok manusia,

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada

masa sekarang. Tujuan dari penelitian

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran, atau lukisan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antarfenomena yang

diselidiki (Sugiyono: 2011).

2.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam perancangan system yang akan

dibangun ini, penulis menggunakan tiga

metode, yaitu:

1. Metode Literatur

Pada metode ini akan melakukan analisis

masalah yang bertujuan sebagai bahan

pertimbangan dalam perancangan sistem

ini.

2. Metode Observasi

Pada metode ini akan melakukan

pengambilan dan pengumpulan data

berdasarkan data dari pembangunan

sarana dan prasarana atau laporan

kegiatan tahun sebelumnya yang ada di

Badan BPMPD Kabupaten Musi

Banyuasin.

3. Metode Studi Pustaka

Pada metode ini digunakan pengumpulan

informasi dengan mempelajari buku-

buku dan referensi yang berhubungan

dengan sistem ini. Hal tersebut digunakan

sebagai referensi dalam penyusunan

perencangan program e-Monitoring ini.

2.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode Pengembangan yang digunakan

oleh penelitian ini adalah metode Prototype.

Prototype adalah bagian dari produk yang

mengekspesikan logika maupun fisik

antarmuka eksternal yang ditampilkan.

Konsumen potensial menggunakan prototype

dan menyediakan masukan untuk tim

pengembangan sebelum pengembangan skala

besar dimulai (Simarmata,Janer 2010).

Gambar 1 Tahapan Prototype

Tahapan-tahapan dalam Prototyping

adalah sebagai berikut:

1. Mendengarkan Pelanggan

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan

kebutuhan dari system dengan cara

mendengar keluhan dari pelanggan.

Untuk membuat suatu system yang sesuai

kebutuhan, maka harus diketahui terlebih

dahulu bagaimana system yang sedang

berjalan untuk kemudian mengetahui

masalah yang terjadi.

2. Membangun, Memperbaiki Prototipe

Pada tahap ini, dilakukan perancangan

dan pembuatan prototype system.

Prototype yang dibuat disesuaikan

dengan kebutuhan system yang telah

didefinisikan sebelumnya dari keluhan

pelanggan atau pengguna

yang berfokus pada penyajian kepada

pelanggan misalnya dengan membuat

input dan format output.

3. Pelanggan Menguji Coba Prototipe

Pada tahap ini, Prototype dari system

diuji coba oleh pelanggan atau pengguna.

Kemudian dilakukan evaluasi

kekurangan-kekurangan dari kebutuhan

pelanggan. Pengembangan kemudian

kembali mendengarkan keluhan dari

pelanggan untuk memperbaiki Prototype

yang ada dengan mengulangi langkah 1 dan 2.

3. HASIL

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan

berupa Aplikasi e-monitoring Alokasi Dana

Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Dimana

dalam pembuatan sistem tersebut data yang

penulis ambil dari Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Musi Banyuasin. Aplikasi e-monitoring

Alokasi Dana Desa Kabupaten Musi Banyuasin

ini memiliki dua hak akses pengguna yaitu

sebagai desa dan sebagai kantor . Pada masing-

masing hak akses tersebut memiliki halaman

antar muka dan menu masing-masing sesuai

kebutuhannya. Pada hak akses desa memiliki

menu yaitu pengajuan Alokasi Dana Desa,

Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa yang

terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja

Tidak Langsung, dan informasi daftar Alokasi

Dana Desa yang sudah terealisasi. Sedangkan

pada hak akses kantor memiliki menu daftar

nama desa dan perangkat cek pengajuan

ADD/K, daftar pagu ADD/K, usulan pencairan

belanja langsung dan belanja tidak langsung

dan daftar realisasi Alokasi Dana Desa

Aplikasi e-monitoring Alokasi Dana Desa

Kabupaten Musi Banyuasin ini telah dilakukan

pengujian. Pengujian yang dilakukan pada

Aplikasi e-monitoring Alokasi Dana Desa

Kabupaten Musi Banyuasin ini menggunakan

pengujian blackbox testing. Dimana dari hasil

pengujian tersebut menunjukkan semua menu

baik yang ada pada halaman desa maupun yang

ada pada halaman kantor telah berjalan dengan

baiik sesuai dengan fungsinya. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa Aplikasi e-

monitoring Alokasi Dana Desa Kabupaten

Musi Banyuasin ini sesuai dengan yang

diinginkan.

4.2.1.1 Halaman Login Aplikasi

Gambar 4.1 Menu Login

Sebelum bisa masuk ke sistem, pengguna harus

melakukan login terlebih dahulu, dengan cara

memasukkan username dan password. Jika

terjadi kesalahan dalam mengisi identitas,

maka akan tampil pesan ”Username dan

Password yang anda ketik salah”. Jika login

berhasil, maka akan tampil halaman menu

utama berdasarkan level akses masing –

masing yaitu desa dan kantor .

4.2.1.2 Halaman Utama BPMPD

Setelah pengguna berhasil melakukan

login dengan level kantor , maka sistem akan

menampilkan menu sebagai berikut :

a. Home

Tampilan awal setalah melakukan login.

b. Data Desa/Kelurahan

Untuk melihat data desa dan kelurahan

yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

c. Cek Daftar Pengajuan

Untuk melihat daftar pengajuan Lokasi

Dana Desa yang di Usulkan oleh Desa.

d. Pagu ADD/K

Untuk melihat daftar Pagu Alokasi Dana

Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang

telah disahkkan.

e. Usulan Pencairan Belanja Langsung

Untuk melihat daftar usulan pencairan

dana belanja langsung dari desa.

f. Usulan Pencairan Belanja Tidak

Langsung Untuk melihat daftar usulan

pencairan dana belanja tidak langsung

dari desa.

g. Daftar Realisasi Belanja Langsung

Untuk melihat daftar realisasi belanja

langsung alokasi dana desa Kabupaten

Musi Banyuasin.

h. Daftar Realisasi Belanja Tidak Langsung

Untuk melihat daftar realisasi belanja

tidak langsung alokasi dana desa

Kabupaten Musi Banyuasin.

i. Logout

Untuk Keluar dari aplikasi

Gambar 4.2 Menu Utama BPMPD

4.2.1.3 Halaman Data Desa

Pada menu untuk memasukan data

perangkat desa, fungsinya untuk melihat data

perangkat desa sesuai desa masing - masing.

Menu ini dilakukan oleh pihak BPMPD Kab.

Muba dengan mengklik tombol tambah

kemudian operator BPMPD Kab. Muba

memasukan data perangkat desa tersebut maka

sistem akan menampilkan data desa yang

disimpan ke database setelah pengguna

menekan tombol Simpan Perangkat Desa.

Dapat dilihat di gambar 4.3 dan 4.4.

Gambar 4.3 Form input data perangkat

Gambar 4.4 Daftar desa/kelurahan

4.2.1.4 Halaman Daftar Pengajuan

ADD/K

Menu ini menampilkan data desa yang

sudah mengajukan Alokasi Dana Desa yang

nantinya akan dicek oleh operator di Badan


Desa yang sudah disahkan. Seperti pada

gambar 4.5 dan 4.6.

Gambar 4.5 Daftar usulan ADD/K

Gambar 4.6 Cek Usulan ADD/K

4.2.1.5 Halaman Pagu ADD/K

Menu ini menampilkan form untuk

memasukan Pagu Alokasi Dana Desa

Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan

oleh operator di Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang sudah

disahkan. Seperti pada gambar 4.7 dan 4.8.

Gambar 4.7 Input Pagu ADD/K

Gambar 4.8 Daftar Pagu ADD/K Kabupaten

Musi Banyuasin

4.2.1.6 Halaman Usulan Pencairan

Dana Belanja Langsung


melihat Usulan Pencairan Belanja Langsung


yang nantinya akan di proses oleh operator di

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa yang sudah disahkan.

Seperti pada gambar 4.9 dan 4.10.

Gambar 4.9 Daftar Usulan Pencairan Belanja

Langsung

Gambar 4.10 Cek Usulan Pencairan Belanja

Langsung

4.2.1.7 Halaman Usulan Pencairan

Dana Belanja Tidak Langsung


melihat Usulan Pencairan Belanja Tidak

Langsung Alokasi Dana Desa Kabupaten Musi

Banyuasin yang nantinya akan di proses oleh

operator di Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa yang sudah disahkan.

Seperti pada gambar 4.11 dan 4.12.

Gambar 4.11 Daftar Usulan Pencairan Belanja

Tidak Langsung

Gambar 4.12 Cek Usulan Pencairan Belanja

Tidak Langsung

4.2.1.8 Halaman Daftar Realisasi

Belanja Langsung


melihat daftar Belanja Langsung Alokasi Dana

Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah

terealisasi di Kabupaten Musi Banyuasin yang

datanya dikelola oleh Opertor Badan


Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Seperti pada

gambar 4.13 dan 4.14.

Gambar 4.13 Daftar Belanja Langsung

ADD/K Yang Sudah Terealisasi

Gambar 4.14 Form untuk memasukan data

yang sudah terealisasi


Belanja Tidak Langsung


melihat daftar Belanja Tidak Langsung Alokasi

Dana Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang

sudah terealisasi di Kabupaten Musi Banyuasin

yang datanya dikelola oleh Opertor Badan


Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Seperti pada


Gambar 4.15 Daftar Belanja Tidak Langsung

ADD/K Yang Sudah Terealisasi

Gambar 4.16 Form untuk memasukan data

yang sudah terealisasi

4.2.1.10 Halaman Utama Desa /

Kelurahan

Setelah pengguna berhasil melakukan

login dengan level desa, maka sistem akan

menampilkan menu sebagai berikut :

a. Home

Tampilan awal setalah melakukan

login.

b. Data Desa/Kelurahan

Untuk melihat data desa dan perangkat

sesuai dengan desa masing – masing

c. Pengajuan ADD/K

Untuk melihat dan mengusulkan

Alokasi Dana Desa

d. Pengajuan Pencairan Belanja Langsung

Untuk melihat dan melihat pengajuan

pencairan dana belanja langsung

e. Pengajuan Belanja Tidak Langsung

Untuk melihat dan melihat pengajuan

pencairan dana belanja tidak langsung

dari desa.

f. Daftar Realisasi Belanja Langsung

Untuk melihat daftar belanja langsung

alokasi dana desa yang sudah

terealisasi.

g. Daftar Realisasi Belanja Tidak

Langsung

Untuk melihat daftar belanja langsung

alokasi dana desa yang sudah

terealisasi.

h. Logout

Untuk Keluar dari aplikasi

Gambar 4.17 Tampilan awal setelah login

sebagai desa

4.2.1.11 Halaman Data Desa

Pada menu ini hanya menampilkan

informasi desa dan perangkat desa, dapat

dilihat pada gambar

Gambar 4.18 Daftar Pagu ADD/K Kabupaten

Musi Banyuasin

4.2.1.12 Halaman Pengajuan ADD/K

Menu ini memiliki fungsi untuk

mengajukan usulan untuk penggunaan dana

Alokasi Dana Desa baik untuk Belanja

Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.

Pada tahap pengajuan Alokasi Dana Desa

Kabupaten Musi Banyuasin ada beberapa

dokumen yang harus dilengkapi oleh desa,

maka dari itu pada Aplikasi e-monitoring


ini di sediakan form untuk upload file yang

dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Seperti pada gambar 4.19 dan 4.20

Gambar 4.19 Daftar Pengajuan ADD/K

Gambar 4.20 Daftar Pengajuan

4.2.1.13 Halaman Pengajuan

Pencairan Belanja Langsung


memasukan Usulan Pencairan Belanja


Banyuasin yang dilakukan oleh desa dan

nantinya akan di proses oleh operator di Badan




Gambar 4.21 Input Belanja Langsung

Gambar 4.22 daftar pengajuan Belanja

Langsung

4.2.1.14 Halaman Pengajuan

Pencairan Belanja Tidak Langsung


memasukan Usulan Pencairan Belanja Tidak


Banyuasin yang dilakukan oleh desa dan

nantinya akan di proses oleh operator di Badan




Gambar 4.23 Input Belanja Tidak Langsung

Gambar 4.24 daftar pengajuan Belanja Tidak

Langsung


Belanja Langsung




terealisasi di desa masing - masing. Seperti

pada gambar 4.25 dan 4.26.

Gambar 4.25 daftar realisasi Belanja

Langsung

4.2.1.16 Halaman Realisasi Belanja

Tidak Langsung




terealisasi di desa masing - masing. Seperti

pada gambar 4.27 dan 4.28.

Gambar 4.26 daftar realisasi Belanja Tidak

Langsung

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan pada E-Monitoring Alokasi Dana

Desa Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus

Kecamatan Sekayu) maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi E-Monitoring Alokasi Dana

Desa Kabupaten Musi Banyuasin dapat

memudahkan perangkat desa untuk

melakukan pelaporan pertanggung

jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.



memudahkan perangkat desa untuk

melakukan pengajuan Alokasi Dana Desa

maupun pengajuan pencairan Alokasi

Dana Desa tersebut.



memudahkan pihak Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa untuk melihat atau

memonitoring persentasi penggunaan

Alokasi Dana Desa secara online.

DAFTAR PUSTAKA

1. Afriansyah A, Abdillah LA, Andryani R,

(2015). E-Monitoring Program

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

(PPIP) Pada Dinas Pu.Cipta Karya Dan

Pengairan Kabupaten Muba.

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/

1508/1508.05736.pdf, 9(1), [27

Desember 2016].

2. Arfan Rolly (2015), Sistem Informasi

Monitoring dan Evaluasi Pemberian

Modal Bantuan LPDB,

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/681/jb

ptunikompp-gdl-robidarusm-34050-7-

unikom_r-a.pdf [3 November 2016]

3. Brophy, Peter dkk. (2000). Library

Performance Measurement and Quality

Management System: Performance

Indicators for Electronic Library

Services. Retrieved October 12, 2016,

from

http://equinox.dcu.ie/reports/pilist.html

4. Kurniawan dkk, (2013). Perancangan

Sistem Monitoring Dan Evaluasi Bantuan

Usaha Pertanian Pada Kementerian

Pertanian RI http://research-

dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/doc

ument/publication/pertanian_OK.pdf [28

Oktober 2016]

5. Mudjahidin, M., & PUTRA, N. D.

P. (2010). Rancang Bangun Sistem

Informasi Monitoring Perkembangan

Proyek Berbasis Web. Jurnal Teknik

Industri, 11(1).

6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 17

tahun 2016 Tentang Pengelolaan Alokasi

Dana Desa/Kelurahan(ADD/K)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37

tahun 2007 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/681/jbptunikompp-gdl-robidarusm-34050-7-unikom_r-a.pdf%20%5b3



http://equinox.dcu.ie/reports/pilist.html

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 47 tahun 2008 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Peraturan Pemerintah

Nomor 43 tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman

Evaluasi

10. Pressman, RS 2010, Rekayasa Perangkat

Lunak’ Andi, Yogyakarta.

11. Shalahuddin M dan A.S Rosa. 2011.

Rekayasa Perangkat Lunak. Bandung:

Modula.

12. Simarmata, Janer. 2010. Rekayasa

Perangkat Lunak. Yogyakarta: Penerbit

ANDI.

13. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian

Kuantitatif, kualitatif dan R & D.

Bandung: Alfabeta.

14. Sugiyono Prof. Dr., metode penelitian

pendidikan pendekatan kuantitatif,

kulaitatif dan R & D, Bandung : Cv. Alfa

Beta, 2010

15. Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

16. Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 32 tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah

17. Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa

Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan

Utuh. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

e-monitoring alokasi dana desa kabupaten musi …if.binadarma.ac.id/sipi/jurnal/jurnal-jurnal...

Documents