direktori inovasi an 2014

DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

bagaimana? Perkuliahan belum mulai," urai dia.

Sejauh ini, menurut dia baru membuat perjanjian teknis antara Unpas dan Lapas Sukamiskin. "Jadi kalau

diminta berhenti silakan, karena bukan Unpas saja yang di situ, ada kampus yang lain," tegasnya.

[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]


LAPORAN AKHIR

PUSAT INOVASI PELAYANAN PUBLIK

KEDEPUTIAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA


Laporan Akhir Direktori Inovasi Administrasi Negara 2014

Bibliografi

ISBN :

Hak Cipta pada ©

Pusat Inovasi Pelayanan Publik - LAN

Diterbitkan Oleh:

Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Kedeputian Inovasi Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara

Jl. Veteran No. 10,

Jakarta 10110

CETAKAN PERTAMA,

Penyunting :

Kania Damayanti, Marsono, Witra Apdhi Yohanitas, Teguh Henry Prayitno

Desain sampul :

Witra Apdhi Yohanitas

----- Cet.1.Jakarta,PIPP-LAN,2014

.... hal : ilus : 21x 29,7 cm

Sanksi pelanggaran Pasal 44, UU 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atasUndang-Undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan ataumemperbanyak suatuciptaan atau memberi izin untuk itu,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah)

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjualkepada umum suatu ciptaan atau

barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan/ataudenda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).


Tri Widodo Wahyu Utomo

Kania Damayanti

Menik Noviati

Marsono

Samiaji

Witra Apdhi Yohanitas

Teguh Henry Prayitno

Gunanto

Sundari

TIM PENYUSUN

DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA i

Upaya percepatan reformasi birokrasi perlu didorong melalui berbagai terobosan,ide

dan kreatifitas yang dapat dituangkan dalam berbagai inovasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pada dasarnya sudah banyak praktek-praktek

inovasi yang telah memberikan kemanfaatan bagi masing-masing instansi pemerintah.

Namun demikian, hingga saat ini belum terbangun data base inovasi administrasi negara

secara nasional yang dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga, Pemda, Swasta, NGO

(LSM) dan masyarakat sebagai bahan rujukan dalam mendesain dan menginisiasi

pengembangan inovasi penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi di

bidang administrasi Negara tersebut, Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kedeputian Inovasi

Administrasi Negara menyusun Direktori Inovasi Administrasi Negara yang dapat digunakan

sebagai referensi dan rujukan dalam replikasi inovasi. Atas terlaksananya penyusunan

direktori ini kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh tim

penyusun dan para narasumber yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, atas segala

kritik dan masukan yang disampaikan dalam proses penyusunan direktori ini. Semoga

direktori ini dapat bermanfaat bagi pengembangan inovasi dalam penyelenggaran

pemerintahan baik pusat dan daerah.

Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Kania Damayanti

KATA PENGANTAR

DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA ii

Untuk mencapai agenda reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

sebagaimana diamanatkan dalam Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010–

2025 dibutuhkan terobosan,kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya pencapaian reformasi tersebut telah dijadikan agenda prioritas kedeputian inovasi

administrasi negara melalui berbagai program dan kegiatan yang diproritaskan pada

percepatan inovasi penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu program awal untuk mendorong pengembangan inovasi antara lain

penyusunan direktori inovasi administrasi negara. Dengan telah disusunnya direktori

administrasi negara tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pengembangan

inovasi di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Akhirnya, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada seluruh tim penyusun dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan

direktori inovasi administrasi negara ini. Ucapan terima kasih huga disampaikan kepada

seluruh jajaran pemerintah kota Surabaya dan Surakarta yang telah membantu

terlaksananya proses validasi inovasi yang telah digagas dan dilaksanakan selama ini.

Deputi Inovasi Administrasi Negara,

Triwidodo Wahyu Utomo

DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA iii

z

KATA PENGANTAR i

SAMBUTAN ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B.Tujuan, Sasaran dan Manfaat

C.Ruang Lingkup

D.Hasil yang diharapkan

E.Metode Pelaksanaan

F.Sistematika Penulisan

1

4

5

5

5

6

BAB II KONSEP DAN KEBIJAKAN

A. Pengertian Inovasi Administrasi Negara

B. Kebijakan Inovasi Administrasi Negara

7

16

BAB III INOVASI ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRAKTEK

A. Praktek Inovasi Kota Surabaya

1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surabaya

2. Inovasi yang Telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya

3. Pembelajaran dari Inovasi di Surabaya

B. PRAKTEK INOVASI KOTA SURAKARTA

1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surakarta

2. Inovasi yang Telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta

3. Pembelajaran dari Inovasi Surakarta

18

19

30

32

33

41

BAB IVDESAIN DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

A. Instrumen Direktori Inovasi Administrasi Negara

1. Kriteria Inovasi

2. Desain Direktori Inovasi

B. Instrumen E- Direktori Inovasi (Prototype)

1. Pengenalan Komponen e-Direktori

2. Pengenalan penggunaan e-Direktori Inovasi

C. Bank Data Direktori Inovasi Administrasi Negara

44

46

53

54

63

BAB V PENUTUP

71

DAFTAR PUSTAKA 72

DAFTAR ISI

DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA iv

DIREKTORI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Percepatan reformasibirokrasikhususnya, dan reformasi administrasi pada

umumnya perludipacudengan berbagaiinovasidalam penyelenggaraanadministrasi Negara,

baik dalam tata pemerintahan, kelembagaan dan sumber daya aparatur, maupun

pelayanan publik. Dalam konteks publik, inovasi dapat berupa inovasi produk (produk baru),

inovasi proses (cara baru dimana proses-proses organisasi didesain), pelayanan (cara baru

dimana pelayanan disediakan untuk pengguna), inovasi retorikal (konsep baru), dan lain-

lain yang memberikan nilai tambahbagipenyelenggaraan pemerintahan.

Kendatipun makna penting kompetitif sebagai pengejawantahan sebuah konsepsi

inovasi bagi pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi merupakan bagian tak

terpisahkan bagi kemajuan suatu daerah, tetapi inovasi belum menjadi bagian integral

pada aktivitas pemerintahan daerah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari indeks inovasi

Indonesia masih sangat rendah.Maret 2009, The Boston Consulting Group (BCG),

TheNational Association of Manufacturers (NAM), and The Manufacturing Institute (MI)

mempublikasikan Global Innovation Index, yang merupakan ukuran tingkat inovasi suatu

negara. Hasil penilaian Global Innovation Index (GII) tahun 2012, Indonesia berada pada

rangking 100 dunia dari 142 negara yang dinilai, untuk tingkat asia tenggara dan Oseania,

Indonesia mendapat peringat 14, sebagaimana tabel dibawah ini. Pada tahun 2013

indonesia mengalami peningkatan peringkat sebesar 15 menjadi peringkat 85 dunia, untuk

tingkat Asia Tenggara dan Oseania, Indonesia mendapat peringat 13. Sedangkan Pada

tahun 2013 indonesia mengalami penurunan peringkat sebesar 2 menjadi peringkat 87

dunia, akan tetapi meningkat peringkatnya pada tingkat Asia Tenggara dan Oseania,

Indonesia mendapat peringat 13menjadi peringkat 12. Penilaian ini menunjukkan bahwa

Indonesia sudah mulai melakukan inovasi yang cukup signifikan. Penilaian tersebut dapat

terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel1.1. Peringkat Indonesia Tahun 2012-2014 oleh Global Innovation Index(GII)

Tahun Peringkat

Dunia

Peringkat Asia

Tenggara dan

Oceania

Nilai GII

2012 100 14 28,1

2013 85 13 32

2014 87 12 31,81 Sumber: Global Innovation Index (GII) 2012-2014

BAB I

PENDAHULUAN

P

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Boston_Consulting_Group

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Association_of_Manufacturers


Indikator yang digunakan oleh GII dalam melakukan penilaian dan pemeringkatan

inovasi yang telah dilakukan oleh berbagai Negara salah satunya adalah indikator output,

seperti terlihat pada gambar dibawah ini .

Gambar 1.1 FrameworkGlobal Innovation Index 2012-2014

Jika kita berbicara tentang inovasi pada level pemerintah daerah, maka dapat

dikatakan sudah banyak daerah yang telah berhasil dalam melakukan inovasi. Sebut saja

Provinsi Gorontalo, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kota

Surabaya dan Kota Pekalongan yang sudah terlihat dalam kancah nasional. Apalagi inovasi

di pemerintah daerah merupakan keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat dan daerahnya. Namun, yang tejadi saat inibelum tersedia bank

datainovasiadministrasi negara secara nasional yang dapat diakses oleh Kementerian,

LPNK, LNS, Pemda, Lembaga-Lembaga Negara, BUMN/ BUMD, Swasta, LSM dalam dan

luar negeri, serta masyarakat secara umum. Padahal jika inovasi-inovasi yang sudah

berjalan tersebut telah tersedia dalam sebuah bank data, ini akan mempermudah daerah

daerah lain untuk mengadopsi, meniru bahkan memodifikasi inovasi yang ada dengan

menyesuaikan dengan karakteristik daerahnya sendiri. Kondisi demikian menjadi kendala

yang cukup berarti bagi pihak-pihak tersebut untuk melakukan berbagai inovasi yang

sesungguhnya memiliki ruang yang cukup luas.


Pemerintah sudah melakukan upaya untuk percepatan pengembangan inovasi, hal

ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik. Berdasarkan Pasal7 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik tersebut, telah diamanankan kepada Kementerian PAN&RB

untuk memberikan penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik.

Sebelum Undang undang tersebut diterbitkan sudah ada upaya yang dilakukan oleh

Kementerian Dalam Negeri dalam rangka percepatan pengembangan inovasi. Sejak tahun

2007 telah diberikan penghargaan Innovative Government Award (IGA) kepada empat

Kepala Daerah yang dinilai telah memberikan kerja nyata dalam mengembangkan inovasi

baru kepada masyarakat. Saat itu pengembangan inovasi tersebut mencakup 4 (empat)

kategori yaitu kategori tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan

masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Indikator yang digunakan IGA dalam

penilaian tersebut meliputi 3 (tiga) indikator yaitu inisiatif program inovatif, replikasi

program inovatif, dan sumber pembiayaan program inovatif.

Berdasarkan pertimbangan bahwa kebijakan inovasi nasional di Indonesia perlu

dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam satu

kesatuan Sistem Inovasi Nasional guna meningkatkan produktivitas nasional dan

mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa dan dalam rangka implementasi pelaksanaan

sistem inovasi nasional secara efektif dan effisien, perlu dilakukan melalui institusi yang

efektif dan berhasil-guna baik dari sisi legalitas dan otoritas, maka melalui Peraturan

Presiden Nomor 32 Tahun 2010 yang ditanda-tangani pada tanggal 20 Mei 2010

pemerintah mendirikan Komite Inovasi Nasional pada tahun 2010. KIN mengusulkan

Inisiatif Inovasi 1-747 untuk membantu negeri ini bertransformasi ke rezim ekonomi baru,

menuju Indonesia berstatus advanced economy pada 2025. Fokus Inisiatif Inovasi 1-747

secara khusus adalah aspek penguatan human capital dan kesiapan teknologi

(technological readiness)1

Selanjutnya berdasarkan Pasal7 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik, mulai tahun 2014 Kementerian PAN&RB melakukan

kompetisi inovasi pelayanan publik untuk mendukung program one agency one innovation.

beberapa criteria inovasi yang digunakan mencakup criteria umum dan criteria bidang.

criteria umum meliputi manfaat, pendekatan RB, pendekatan baru, keberlanjutan, dan

dapat di transfer. sedangkan criteria bidang mencakup pencegahan korupsi, peningkatan

kapasitas kinerja dan akuntabilitas aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

1Terdapat dalam Buku Panduan Prospek Inovasi Indonesia yang diterbitkan oleh KIN tahun 2012


Keberhasilan suatu daerah dalam mengembangkan inovasi tentunya akan menjadi

daya tarik atau rujukan bagi daerah lain untuk melakukan benchmark dan selanjutnya

akanmereplikasi inovasi di daerahnya masing-masing.Oleh karena itu keberadaan direktori

inovasi administrasi negara saat ini menjadi kebutuhan bagi daerah guna melihat dan

mempelajari sebelum melakukan benchmark ke suatu daerah yang berhasil melakukan

inovasi.

Namun hingga saatinibelum terbangun data baseinovasiadministrasi negara secara

nasional yang dapat diakses olehKementerian/Lembaga, Pemda, Swasta, NGO (LSM) dan

masyarakat sebagai bahan rujukan dalam mendesain dan menginisiasi pengembangan

inovasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi di bidang

administrasi Negara (tata pemerintahan, kelembagaan dan sumber daya aparatur, maupun

pelayanan publik), Lembaga Administrasi Negara memandang perlu untuk menyusun

Direktori InovasiAdministrasi Negara. Pada awal penyusunannya, direktori ini akan memuat

beragam inovasi yang dilakukan oleh Kementerian, LPNK, LNS, Pemda, Lembaga-Lembaga

Negara, atau BUMN/ BUMD.

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga

Administrasi Negara pada tahun 2014 ini akan melakukan penyusunan Direktori Inovasi

Administrasi Negara, dimana didalam direktori ini akan dimuat praktek-praktek

penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan inovatif.Direktori Inovasi Administrasi

Negara akan berisikan koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model/ buku praktek-praktek

inovasi di bidang tata pemerintahan, inovasi bidang pelayanan publik dan inovasi bidang

kelembagaan dan sumber daya aparatur.

B. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/

pedoman/ model/ buku) inovasi bidang administrasi negara yang telah melalui analisis

dengan indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan digunakan sebagai bahan

replikasi inovasi. Direktori inovasi tersebut mencakup inovasi bidang tata pemerintahan,

pelayanan publik serta kelembagaan dan sumber daya aparatur.

Sedangkan sasaran yang diharapkan dari penyusunan Direktori Inovasi Administrasi

Negara adalah teridentifikasikannya bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/

model/ buku) inovasi bidang administrasi negara yang telah melalui analisis dengan

indikator yang telah ditetapkan.


Adapun manfaat/ kegunaan yang dapat diperoleh dengan adanya kegiatan ini

adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN/BUMD, Swasta, NGO (LSM)

dan masyarakat dalam mencari/ memperoleh informasi inovasi apa saja yang telah

dilakukan di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaan dan

sumber daya aparatur.

2. Memicu Kementerian/Lembaga, Pemda,BUMN/BUMD, Swasta, NGO (LSM) dan

masyarakat untuk melakukan inovasi di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik

serta kelembagaan dan sumber daya aparatur.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Direktori Inovasi Administrasi Negara berisikan informasi

tentang rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model/ buku mencakup tiga bidang, yaitu inovasi

bidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaan dan sumber daya

aparatur.Direktori Inovasi Administrasi Negara tersebut disusun berdasarkan analisis

dengan menggunakan indikator inovasi (penemuan baru atau penyempurnaan yang sudah

ada, memiliki value added, applicable, efektif dan efisien). Tahun anggaran 2014,

Penyusunan direktori inovasi administrasi negara akan difokuskan pada inovasi yang

dilakukan oleh kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah terpilih. Pertimbangan

daerah terpilih didasarkan pada upaya-upaya inovasi yang telah dilakukan pemerintah

daerah tersebut, dimana dari identifikasi awal didapati bahwa pemerintah daerah terpilih

telah melakukan praktek inovasi secara masiv dan didukung oleh komitmen pimpinan yang

tinggi.

D. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan/ output dari kegiatan ini adalah tersedianyabank data (koleksi

rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model/ buku) inovasi bidang administrasinegara yang telah

melalui analisis dengan indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan digunakan

sebagai bahan replikasi inovasi.

E. Metode Pelaksanaan

Metode dalam penyusunan direktori inovasi ini adalahmetode deskriptif

analitis.Metode deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan obyek studi yaitu inovasi

Administrasi Negara, sedangkan analitis digunakan untuk menganalisis berbagai

pengelompokan inovasi administrasi negara berdasarkan pendekatan/ide/terobosan,


manfaat, keberlanjutan dan kemungkinan replikasi.Selain itu juga dilakukan diskusi

terbatas dengan mengundang narasumber baik dari para ahli, praktisi dan akademisi untuk

mendapatkan ide-ide inovatif terkait penyusunan direktori inovasi administrasi negara

sesuai dengan upaya penumbuh-kembangan inovasi.

Adapun penggalian data dilakukan dengan melakukan stock taking, observasi dan

browsing data dan informasi inovasi administrasi negara. Sumber informasi dalam

pembuatan direktori diperoleh dari data primer melalui kunjungan dan pengamatan

terhadap sebuah praktek inovasi atau data sekunder dari laporan, hasil penelitian, temu

inovasi tahunan dan publikasi lembaga donor.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, buku ini disusun secara sistematis dalam lima

bab yang berkaitan dan lampiran yang berisikan beberapa inovasi yang telah dilakukan

oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang mengapa bank data inovasi

perlu disusun dan sasaran serta kemanfaatan dari bank data yang dibangun.

Bab IIKonsep dan Kebijakan. Bab ini berisi konsep dasar dari inovasi administrasi

negara dan kebijakan inovasi yang ada diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong

peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bab IIIInovasi Administrasi Negara Dalam Praktek. Bab ini berisi praktek praktek

inovasi yang dilakukan pemerintah kota Surabaya yang lebih menekankan pada

pengembangan teknologinya. Ada juga praktik praktik inovasi yang dilakukan oleh

pemerintah Kota Surakarta yang menekankan pada pendekatan kemanusiaan/

masyarakat. Dari praktik inovasi disusun pula pembelajaran yang dapat dipetik dari

aktivitas inovasi kedua daerah tersebut.

Bab IV Desain Direktori Inovasi Administrasi Negara. Bab ini berisi desain dan

instrumen yang digunakan untuk menyusun sebuah bank data inovasi yang ada diinstansi

pemerintah pusat/ daerah. Selainitu menjelaskan pengembangan direktori inovasi

administrasi negaraberbasis elektronik sebagai instrumen pendukung direktori inovasi

administrasi negara, serta data inovasi yang berhasil dikumpulkan dan masuk ke dalam

bank data inovasi.

Bab VPenutup. Bab ini menjelaskan kembali hal hal yang dianggap penting dalam

menyusun direktori inovasi administrasi negara.


BAB II

KONSEPDAN KEBIJAKAN

A. Pengertian Inovasi Administrasi Negara

Istilah inovasi berasal dari bahasa latin innovare yang berarti berubah sesuatu yang

menjadi baru.Inovasi (innovation dan innovate) sendiri baru mulai dikenal dalam kosa kata

bahasa Inggris pada abad ke-16. Namun pada masa itu, istilah ini banyak diasosiasikan

secara negatif sebagai troublemaker dan lebih identik dengan nuansa revolusi atau

perubahan radikal menjadikan rejim kekuasaan dan politik serta otoritas keagamaan masa

itu cenderung menolak segala hal yang berbau inovasi. Barulah sekitar 300 tahun

kemudian, pengertian inovasi perlahan mengalami pergeseran makna menjadipositif

yangdipahami sebagai “creating of something new” atau penciptaan sesuatu yang baru.

Inovasi juga tidak selamanya baru (completely new), baik dari segi fisik maupun fitur yang

melengkapinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.web.id), inovasi adalah pemasukan

atau pengenalan hal-hal yang baru; penemuan baru yang berbeda dari yang

sudahadaatauyangsudah dikenalsebelumnya(gagasan,metodeataualat).

Van den Ban & Hawkins (2005) memberikan pengertian inovasi sebagai suatu

gagasan, metode atau obyek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru tetapi lebih

merupakan hasil penelitian mutakhir. Dalam hubungannya dengan organisasi, Hurley dan

Hult (1998) dalam (Kusumo, 2006:22) mendefinisikan inovasi sebagai sebuah mekanisme

organisasi dalam beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, oleh karenanya organisasi

dituntut untuk mampu menciptakan pemikiran – pemikiran baru, gagasan – gagasan baru,

produk baru serta peningkatan pelayanan yang memuaskan pelanggan. Dapat dikatakan

inovasimerupakan kelanjutan dari adanya kreatifitas dan dalam hubungannya dengan

praktik birokrasi, Inovasi berarti menemukan dan melakukan proses kerja baru yang

bertujuan untuk menjadikan pelayanan menjadi lebih baik. Namun demikian inovasi dalam

birokrasi seringkali menghadapi hambatan dan benturan dari keberadaan aturan formal

dan rendahnya sikap pemimpin yang kurang visioner.

Menurut Clark, John dan Ken Guy (1997) mengartikan Inovasi sebagai proses atau

hasil pengembangan, pemanfaatan/ mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan

pengalaman untuk menciptakan atau memperbaharui produk (barang dan jasa), proses

atau sistem yang baru, yang memberikan nilai tambah.

BAB II

KONSEP DAN KEBIJAKAN

P


Sedangkan Agus Dwiyanto (2013) 2 menyatakan Inovasi adalah “segala sesuatu

yangberkenaan dengan gagasan dan pengetahuan baru dan transformasinya kedalamhasil

(outcome) yang dapat menciptakan nilai tambah pada praktik dan proses,barang dan jasa,

adopsi teknik dan pendekatan baru dalam pengelolaan satu organisasi. Dalam bidang

administrasi publik, inovasi adalah setiap bentuk transformasi gagasan dan pengetahuan

baru yang mampu menciptakan nilai tambah dalam satu atau lebih aspek dan atau proses

administrasi publik.

Richard (2003) sebagaimana dikutip oleh Desi Fernanda (2014)3, inovasi adalah ide-

ide untuk beraksi. Inovasi adalah proses aktif yang memiliki tujuan akhir menghasilkan

sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Inovasi pada dasarnya merupakan kegiatan yang

bersifat convergen yang membawa atau membumikan ide-ide cemerlang dalam kehidupan

nyata. Hasil dari sebuah inovasi adalah perubahan (transformasi) dan implementasi.

Humanitarian Innovatioan Fund (HIF) (2009), inovasi adalah proses dinamis yang

berfokus pada penciptaan dan implementasi produk baru atau yang ditingkatkan, dan jasa,

proses, posisi dan paradigma. Inovasi yang sukses adalah mereka yang menghasilkan

dalam efisiensi, efektifiitas hasil, kualitas atau sosial/dampak.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas terkait inovasi, maka dapat disimpulkan

bahwa Inovasi adalah ide, gagasan, pemikiran, terobosan dalam rangka melakukan

pembaharuan dalam praktik dan proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga memiliki

nilai tambah dalam satu atau lebih aspek dan atau proses administrasi negara. Suatu ide,

gagasan, pemikiran, terobosan dapat dikatakan sebagai inovasi jika memiliki unsur

kebaharuan, manfaat, dapat diadopsi/ replikasi, berkelanjutan serta tidak bertentangan

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Inovasi administrasi negara dalam konteks direktori inovasi dapat digolongkan

menjadi delapan jenis utama, yaitu inovasi proses (terkait sop, tata laksana, sistem dan

prosedur), inovasi metode (terkait strategi, cara , teknik baru), inovasi produk (terkait

barang, jasa), inovasi konseptual (terkait paradigma, ide, gagasan, pemikiran, terobosan

baru), inovasi teknologi (terkait e-government, tools (pembaruan peralatan/ perangkat)),

inovasi struktur organisasi (terkait struktur baru, penggabungan, penghapusan,

pengembangan), inovasi hubungan (terkait partnership, partisipasi masyarakat,

relationship, networking), inovasi sumber daya manusia (terkait tata nilai (culture, mind set,

etika), kepemimpinan, kompetensi, profesionalisme, pemberdayaan).

2Dipaparkan dalam Diskusi Pertemuan Kedeputian Inovasi Administrasi Negara 3Dipaparkan dalam knowledge shared forum 13 februari 2014 dengan judul paparan Berfikir Kreatif dan Kritisuntuk Berinovasi


Pengambilan kelompok jenis inovasi ini dilakukan dengan memperhatikan jenis

inovasi yang pernah dikemukakan para ahli seperti Djamaludin Ancok, Paul Windrum, Victor

Bekkers, Jurian Edelenbos, Bram Steijn dan Para Ahli OECD dan LAN. Melalui beberapa

jenis tersebut disusun kembali dengan mengkaitkan kedalam ilmu administrasi

Negara.Pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.1. Perbandingan Jenis Inovasi Dari Para Ahli

Ancok (2012)

(Jenis)

OECD (2005)

(Jenis)

Windrum (2008)

(Jenis)

Bekkers, Edelenbos

& Steijn (2011)

(Karakteristik/Jenis)

Sankri Buku 1

(Lingkup AN)

Proses Proses Proses Sistem dan

proses kebijakan

negara

Metode

Kelembagaan Organisasi

Produk Produk Produk / Jasa

Pelayanan Pelayanan

Pengantaran

Pelayanan

Konseptual Konseptual

Kebijakan

Teknologi

Sistemik Governance

Struktur

Organisasi

Organisasi Organisasi/

Administrasi

Organisasi /

Manajemen

Manajemen

Hubungan

Strategi

Pola pikir

(mindset)

Tata nilai

Sumber daya

aparatur negara

posisi, kondisi,

dan peran

masyarakat

bangsa dalam

bernegara

hukum

administrasi

negara

Sumber: Hasil Analisa

Dari hasil analisa tersebut didapatkanlah jenis inovasi terkait administrasi Negara

seperti yang telah disampaikan sebelumnya.Untuk lebih jelasnya terkait jenis inovasi

administrasi Negara, maka selanjutnya perlu dibahas tentang masing masing inovasi.

1. Inovasi proses (process innovation)

Inovasi Proses merupakan Inovasi yang ditujukan untuk Peningkatan kualitas proses

kerja baik internal dan eksternal yang lebih efisien dan sederhana.Ruang lingkup dari


inovasi proses meliputi standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan

prosedur.

Dalam proses kerja suatu organisasi, muncul harapan agar proses tersebut berkembang

menjadi semakin efisien dan sederhana sebagai perbaikan dari kebanyakan proses kerja

yang berlangsung di banyak sektor publik selama ini yang berlangsung secara lambat,

rumit, dan berbelit-belit. Dengan demikian, proses yang dijalani oleh pelanggan menjadi

lebih cepat dan mudah. Hal ini tentu akan membuat kepuasan pelanggan meningkat.

Ada dua jenis inovasi proses kerja. Pertama, inovasi secara internal, yang menyasar

proses kerja yang dilakukan di antara pegawai dalam lingkup intern suatu organisasi.

Kedua, inovasi secara eksternal yang dilakukan oleh unit kerja yang berhubungan secara

langsung dengan pihak luar (pelanggan dan pemangku kepentingan) dalam rangka

menjalankan proses kerja rutin atau memberikan pelayanan publik. Kriteria penentuan

dari inovasi proses ini dapat di kelompokkan menjadi:

a. Inovasi ini dilangsungkan pada level tata laksana rutin.

b. Inovasi disebut sukses apabila proses kerja yang dilakukan menjadi semakin cepat,

mudah, dan efektif.

c. Dalam tata laksana rutin, pihak yang berwenang menjadi semakin sedikit dan

duplikasi atau tumpang tindih tahapan menjadi hilang.

d. Bagi organisasi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat secara

langsung,indikator kesuksesan adalah peningkatan kepuasan terhadap pelayanan

yang diberikan, yang dapat diukur melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM).

2. Inovasi metode (method innovation)

Inovasi metode merupakan Inovasi yang ditujukan dalam sebuah penerapan

strategi,cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.Ruang lingkup dari

inovasi metode adalah strategi, cara, dan teknik baru.

Inovasi metode merupakan inovasi dalam tataran yang luas sehingga dapat dilakukan

melalui berbagai macam bentuk, sektor, dan dimensi. Metode sendiri secara umum

berarti cara khusus dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks sektor publik, pencarian

dan implementasi cara-cara baru untuk melakukan berbagai hal (pelayanan publik, riset,

pembuatan keputusan, pembuatan produk, dan sebagainya) terus-menerus didorong

dan diusahakan karena cara-cara lama yang telah mapan seringkali menjadi majal

berhadapan dengan perubahan lingkungan dan tantangan. Apabila metode baru yang

lebih baik telah ditemukan, maka penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan dapat

dilakukan secara lebih berhasil dan tepat guna. Kriteria penentuan dari inovasi metode

ini dapat di kelompokkan menjadi:


a. Bentuk dari inovasi ini adalah kebijakan organisasi yang menggariskan cara baru

dalam melakukan proses kerja organisasi. Cara baru ini dapat menyasar berbagai

ranah seperti cara membuat keputusan, cara membuat produk, cara melakukan

pelayanan, dan sebagainya.

b. Inovasi ini dilakukan ketika cara atau metode lama yang digunakan organisasi dirasa

tidak lagi efektif dan menguntungkan.

c. Mengingat inovasi ini bersifat makro dan dapat diterapkan untuk bidang yang luas,

untuk membedakannya dari inovasi yang lain, maka perlu dicari inovasi metode yang

sifatnya holistik dan paradigmatis. Metode yang baru tersebut diterapkan untuk

seluruh kegiatan dan sektor yang ada di organisasi tersebut.

3. Inovasi produk (product innovation)

Inovasi produk merupakan Inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau modifikasi

barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi,dan sebagainya dari barang

atau jasa tersebut.Ruang lingkup dari inovasi produk adalah Produk tersebut dapat

berupa fisik (barang) maupun non-fisik atau imaterial (jasa).

Keluaran dari proses kerja suatu organisasi yang adalah produk. Produk tersebut dapat

berupa berupa fisik (barang) maupun non-fisik atau imaterial (jasa). Agar produk yang

dibuat organisasi memiliki daya saing yang tinggi dan semakin memuaskan pelanggan,

maka organisasi selaku produsen produk perlu melakukan inovasi. Ada dua hal yang

dapat dilakukan. Pertama, menciptakan produk yang baru. Produk baru adalah inovasi

yang bersifat penuh karena dia muncul dan tercipta tanpa ada preseden sebelumnya.

Kedua, memodifikasi produk yang lama, di mana produk modifikasi tersebut diberikan

suntikan peningkatan kualitas, citra, dan fungsi yang lebih baik. Kriteria penentuan dari

inovasi produk ini dapat di kelompokkan menjadi:

a. Inovasi ini dipakai atau dinikmati secara langsung oleh pelanggan.

b. Organisasi terlibat secara langsung, aktif, dan penuh melalui proses internalnya

untuk menghasilkan keluaran yang dinikmati pelanggan tersebut.

c. Inovasi produk disebut sukses apabila: 1) produk yang dihasilkan semakin bermutu

dan meningkat kualitasnya sehingga pemakai semakin puas; atau 2) produk yang

diciptakan merupakan produk baru yang tidak ada presedennya. Kebaruan tersebut

memenuhi harapan dan keinginan pelanggan dalam cara yang sebelumnya tak

terbayangkan.

4. Inovasi konseptual (conceptual innovation)

Inovasi Konseptual merupakan Inovasi yang ditujukan untuk perubahan cara pandang

atas masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atas masalah.Ruang lingkup dari


inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan

terobosan baru yang sebelumnya tak terbayangkan.

Inovasi konseptual merupakan inovasi yang berawal pada tataran mental (kognisi dan

imajinasi). Suatu masalah yang melanda organisasi dipandang dengan persepsi dan cara

pandang baru yang lebih positif dan inovatif. Prinsip yang melandasi inovasi ini adalah

“masalah adalah bagaimana cara kita memandang masalah.” Dari perubahan persepsi

dan pandangan atas masalah tersebut, maka penyelesaian atas masalah menjadi lebih

mudah ditemukan. Namun tentu agar benar-benar menjadi suatu praktik inovasi yang

aktual, perubahan cara pandang tersebut harus dilembagakan dan solusi atas masalah

yang muncul dari proses tersebut diturunkan dalam suatu kebijakan atau praktik yang

nyata. Kriteria penentuan dari inovasi konseptual ini dapat di kelompokkan menjadi:

a. Inovasi ini lahir dari perubahan cara pandang atas suatu masalah yang kemudian

diwujudkan dalam kebijakan.

b. Penilaian atas kesuksesan ini dapat dilihat dengan membandingkannya dengan

kebijakan sebelumnya yang dilandasi oleh cara pandang lama. Apabila hasil atau

kinerja kebijakan baru lebih baik, maka inovasi konseptual dapat dipandang

berhasil.

c. Biasanya, perubahan cara pandang ini dilakukan dengan melihat suatu isu dengan

perspektif yang lebih positif atau dengan melakukan pembaruan paradigma.

5. Inovasi teknologi (technology innovation)

Inovasi teknologi merupakan Inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau penggunaan

dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah. Ruang lingkup

dari inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi e-government dan

pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan.

Teknologi adalah penciptaan, modifikasi, pemakaian, dan pengetahuan tentang

peralatan, mesin, teknik, keahlian, sistem, dan metode organisasi untuk memecahkan

masalah, meningkatkan solusi yang telah ada atas suatu masalah, mencapai tujuan,

menangani hubungan input-output, atau melakukan fungsi spesifik tertentu. Setiap

usaha penciptaan teknologi baru didorong oleh kebutuhan untuk menjalankan aktivitas

secara lebih mudah, praktis, dan nyaman. Kriteria penentuan dari inovasi teknologi ini

dapat di kelompokkan menjadi:

a. Inovasi teknologi diawali oleh kesadaran bahwa teknologi yang selama ini digunakan

tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi lama

menghambat pelaksanaan kerja yang lebih efektif dan tidak dapat memenuhi

aspirasi konsumen.


b. Inovasi ini diawali dengan kehadiran objek teknologi baru atau yang telah

dimodifikasi. Namun letak inovasinya bukan pada kehadiran dari objek teknologi

tersebut, melainkan pada penggunaannya secara rutin dalam operasi kerja

organisasi.

c. Biasanya, praktik inovasi teknologi kontemporer melibatkan teknologi informasi dan

komunikasi baru seperti internet.

6. Inovasi struktur organisasi (organizational structure innovation)

Inovasi struktur organisasi merupakan Inovasi yang ditujukan untuk pengadopsian model

organisasi baru yang menggantikan model lama yang tidak sesuai perkembangan

organisasi. Ruang lingkup dari inovasi struktur organisasi adalah pembaruan struktur

yang dilakukan melalui berbagai model dan bentuk seperti penggabungan,

penghapusan, pengembangan, dan modifikasi struktur.

Bagaimana suatu organisasi distruktur akan sangat memengaruhi kinerja, efektivitas,

dan keberhasilan pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Ketika organisasi dirasa

kurang mampu untuk bersaing atau gagal untuk menjalankan tujuan-tujuannya, ada

kalanya hal itu diakibatkan oleh struktur organisasi yang tidak lagi relevan dengan sifat

dari masalah dan tantangan lingkungan yang berkembang semakin kompleks. Dalam

situasi seperti itu, organisasi perlu melakukan pembaruan struktur agar lebih mampu

dan fleksibel dalam menghadapi lingkungan baru yang dihadapinya. Pembaruan struktur

tersebut dapat dilakukan melalui berbagai model dan bentuk seperti penggabungan,

penghapusan, pengembangan, dan modifikasi struktur. Karakteristik struktur yang ideal

adalah bersifat ramping namun kaya dalam dalam fungsi dan kapasitas. Kriteria

penentuan dari inovasi struktur organisasi ini dapat di kelompokkan menjadi:

a. Inovasi ini dilakukan setelah ada kesadaran bahwa struktur organisasi lama kurang

mampu menunjang kinerja organisasi: terlalu gemuk, duplikasi dan tumpang tindih

jabatan/unit, ketidakjelasan hubungan kerja, chain of command yang kurang tepat,

dan sebagainya.

b. Bentuk dari inovasi ini dapat dilihat dengan melihat bagan struktur organisasi.

c. Inovasi ini hanya dapat dilakukan oleh pimpinan tertinggi dari suatu organisasi,

karena hanya dialah pihak yang mempunyai otoritas untuk mengubah struktur

organisasi.

7. Inovasi hubungan (relationship innovation)

Inovasi hubungan merupakan inovasi yang ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru

dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup


dari inovasi hubungan adalah partnership, partisipasi masyarakat, relationship,

networking.

Setiap organisasi, terlebih sektor publik, pasti berhubungan dengan pihak-pihak luar.

Agar pencapaian tujuan dapat lebih mudah tercapai dan sumberdaya yang digunakan

dapat digunakan dengan lebih cerdas dan efektif, maka organisasi perlu membina dan

mengerangkai mekanisme hubungan dengan pihak luar dalam cara yang inovatif, saling

menguntungkan, dan saling memammpukan. Penguatan jaringan, pembagian peran

yang jelas, dan mekanisme koordinasi yang tertata merupakan prinsip-prinsip yang harus

diperhatikan dalam membangun inovasi hubungan. Melalui inovasi hubungan,

sumberdaya dibagi bersama dan pemecahan masalah diselesaikan secara bersama

pula. Tujuan dari masing-masing pihak yang terlibat harus dihargai sehingga kompromi

dan harmonisasi hubungan harus dikelola secara cerdas. Kriteria penentuan dari inovasi

hubungan ini dapat di kelompokkan menjadi:

a. Inovasi hubungan dilakukan ketika organisasi merasa bahwa cara dan mekanisme

yang dilakukannya untuk berhubungan dengan stakeholders selama ini tidak efektif

dan menguntungkan.

b. Indikator keberhasilan dari inovasi ini adalah apabila stakeholders merasa lebih

mudah, nyaman, dan cepat dalam berhubungan dengan organisasi. Biasanya,

inovasi hubungan juga akan membuahkan peningkatan jejaring.

c. Inovasi hubungan biasanya akan membuat sumberdaya dan kemampuan yang

dikerahkan dari SDM internal organisasi berkurang, karena mereka akan dibantu

oleh sumberdaya dan kekuatan dari stakeholders yang bekerja secara kolektif untuk

mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan.

8. Inovasi pengembangan sumber daya manusia (human resources development

innovation)

Inovasi pengembangan sumber daya manusia merupakan Inovasi yang ditujukan untuk

perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas dari sumber

daya manusia (SDM). Ruang lingkup dari inovasi sumber daya manusia adalah

pembaruan dan peningkatan kualitas atas salah satu atau lebih dari berbagai aspek

SDM, mulai tata nilai (budaya, mindset, etika), kepemimpinan, kompetensi,

profesionalisme, dan pemberdayaan.

SDM adalah aset utama dari suatu organisasi. Dengan SDM yang berkualitas dan

mumpuni, maka organisasi akan semakin berdaya untuk mencapai visi dan misinya. Ini

karena organisasi dijalankan oleh para aktor yang berkapasitas dan berintegritas. SDM

yang berkualitas akan melengkapi sistem dan struktur yang terbangun dalam organisasi.


Bahkan apabila kondisi struktural organisasi berada dalam kondisi yang kurang ideal,

SDM yang berkualitas dapat menyiasati kondisi tersebut sehingga pencapaian tujuan

organisasi tetap dapat diamankan dan dijamin. Agar inovasi SDM dapat berlangsung

secara sistemik dan luas, bukannya bergantung pada kemauan, prakarsa, dan motivasi

individual, maka hendaknya inovasi ini dipandu dan dikerangkai oleh suatu kebijakan

internal organisasi. Kriteria penentuan dari inovasi pengembangan sumber daya manusia

ini dapat di kelompokkan menjadi:

a. Inovasi ini diwujudkan melalui kebijakan organisasi yang menyasar SDM yang ada di

organisasi tersebut.

b. Pengaturan SDM tersebut bukan teknis dan administratif sifatnya (misalnya mutasi

jabatan), melainkan substantif (misalnya aturan disiplin organisasi yang baru).

c. Inovasi dipandang berhasil apabila setelah kebijakan diterapkan, perilaku SDM

berubah lebih baik dan atau kapasitasnya meningkat.

Selanjutnya terkait dengan pengertian administrasi negara, menurut Prof. Dr. Prajudi

Atmosudirdjo seperti yang dikutip oleh Tanjung adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari

pemerintah artinya pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas–tugas

kewajibannya tanpa Administrasi Negara. MenurutJohn M. Pfiffer dan Robert V seperti yang

dikutip oleh Tanjung, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan

pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik–teknik yang

tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Sedangkan menurut Jemi Tanjung sendiri Administrasi Negara adalah segenap proses

penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu Negara, untuk mengatur

dan menjalankan kekuasaan Negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum. Dengan

demikian administrasi Negara dapat diterjemahkan sebagai proses kebijakan oleh

penyelenggara kepentingan publik untuk memenuhi kepentingan publik. Proses Kebijakan

yang dimaksud disini adalah terkait denganformulasi, implementasi, dan evaluasi dari

kebijakan yang disusun oleh pemerintah.Penyelenggara kepentingan publik yang dimaksud

disini adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yan memiliki kepentingan terhadap

urusan Negara. Sedangkan Kepentingan publik yan dimaksud disini adalah kepentingan

“masyarakat” sebagai kepentingan tertinggi yang harus dipenuhi oleh pemerintah suatu

Negara.

Berbicara tentang inovasi administrasi Negara, kita tidak bisa secara langsung

memberikan pengertian berdasarkan pengertian kata perkata yang telah disampaikan

diatas.Jika kita melihat konsep pengertian kata perkata inovasi administrasi Negara dapat


diartikan sebagai suatu ide, gagasan, pemikiran, terobosan yang memiliki unsur

kebaharuan danmanfaat yang mampu menciptakan nilai tambah dalam satu atau lebih

aspek dan atau proses administrasi Negara. Jika inovasi administrasi Negara dapat

disamakan dengan inovasi sektorpublik, maka Albury pernah mengungkapkan inovasi

dalam sektor publik adalah 'ide-ide baru yangbekerja'.Untuk lebih tepat: "inovasiyang

suksesadalah penciptaandanpelaksanaanproses baru, produk, jasadan

metodepengirimanyangmenghasilkan perbaikanyang signifikan dalam efisiensihasil,

efektivitas ataukualitas. Dalam bidang administrasi publik, Prof. Agus Dwiyanto

mengungkapkan bahwa inovasi bidang administrasi publik adalah setiap bentuk

transformasi gagasan dan pengetahuan baru yang mampu menciptakan nilai tambah dalam

satu atau lebih aspek dan atau proses administrasi publik. Menilik dari pengertian diatas

dapat dikatakan bahwa inovasi administrasi Negara adalah Proses memikirkan dan

mengimplementasikan suatu kebijakan oleh penyelenggara kepentingan publik untuk

memenuhi kepentingan publik yang memiliki unsur kebaharuan serta kemanfaatan.

Replikasi menurut Bailey adalah usaha untuk menghasilkan kembali program

dengan variasi atau tanpa variasi yang telah ada dengan skala atau cakupan yang lebih

besar.4 Sedangkan menurut Sjaifudian, replikasi adalah upaya untuk meniru, menduplikasi,

merepetisi. 5 Jadi Replikasi dapat diartikan sebagai usaha untuk meniru, menduplikasi,

merepetisi sesuatu yang telah dihasilkan dengan variasi atau tanpa variasi dengan skala

atau cakupan yang lebih besar. Oleh karena itu, replikasi harus didorong agar reformasi

terjadi secara meluas dan cepat sehingga terjadi akselerasi yang tidak semahal jika

perubahan dimulai dari nol.

Mereplikasi inovasi yang berhasil di suatu daerah ke daerah lain merupakan kerja

besar yang memerlukan tahapan panjang. Bisa saja bahwa tahapan siklus inovasi

sebagaimana disampaikan dalam bagian ini (dari start-up sampai monev) dilakukan oleh

daerah yang ingin mereplikasi inovasi. Pelaku inovasi awal dapat turut berperan untuk

membantu, misalnya dengan melakukan asistensi, fasilitasi, atau konsultasi. Mereka dapat

berbagi bagaimana inovasi dilakukan, apa tantangan yang dihadapi, dan pelajaran-

pelajaran berharga apa yang dapat dipetik. Dalam melakukan replikasi, hal penting yang

perlu diingat adalah bahwa motif melakukan replikasi hendaknya berbasis pada kebutuhan

yang nyata dan otentik. Artinya, replikasi tidak dilakukan semata karena pertimbangan

4 The IDEAS Model For Demonstration and Replication : An Experience From Care India, Laura Bailey, dkk, 2005,

Atlanta : CARE, Inc

5 Strategi Replikasi Inovasi, Yayasan Obor, Jakarta : 2003, Hetifah Sjaifudian


pragmatis, misalnya agar daerahnya diakui dan mendapat penghargaan seperti halnya

pelaku inovasi awal.

B. Kebijakan Inovasi Administrasi Negara

Pemerintah sudah melakukan upaya untuk percepatan pengembangan inovasi, hal

ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik tersebut, telah diamanankan kepada Kementerian PAN&RB

untuk memberikan penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik.

Sebelum Undang undang tersebut diterbitkan sudah ada upaya yang dilakukan oleh

Kementerian Dalam Negeri dalam rangka percepatan pengembangan inovasi. Berdasarkan

pertimbangan bahwa kebijakan inovasi nasional di Indonesia perlu dilaksanakan secara

terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam satu kesatuan Sistem Inovasi

Nasional guna meningkatkan produktivitas nasional dan mempercepat pertumbuhan

ekonomi bangsa dan dalam rangka implementasi pelaksanaan sistem inovasi nasional

secara efektif dan effisien, perlu dilakukan melalui institusi yang efektif dan berhasil-guna

baik dari sisi legalitas dan otoritas, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun

2010 yang ditanda-tangani pada tanggal 20 Mei 2010 pemerintah mendirikan Komite

Inovasi Nasional pada tahun 2010. KIN mengusulkan Inisiatif Inovasi 1-747 untuk

membantu negeri ini bertransformasi ke rezim ekonomi baru, menuju Indonesia berstatus

advanced economy pada 2025. Fokus Inisiatif Inovasi 1-747 secara khusus adalah aspek

penguatan human capital dan kesiapan teknologi (technological readiness)

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik, mulai tahun 2014 Kementerian PAN&RB melakukan

kompetisi inovasi pelayanan publik untuk mendukung program one agency one innovation.

beberapa criteria inovasi yang digunakan mencakup criteria umum dan criteria bidang.

criteria umum meliputi manfaat, pendekatan RB, pendekatan baru, keberlanjutan, dan

dapat di transfer. sedangkan criteria bidang mencakup pencegahan korupsi, peningkatan

kapasitas kinerja dan akuntabilitas aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun peraturan terbaru tentang Pemerintah Daerah sudah mencantumkan terkait

dengan inovasi. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah pada pasal 386 menyebutkan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi yang

dimaksud dalam pasal ini adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.


Dalam pasal 387 telah dirumuskan pula kebijakan inovasi yang harus dilakukan

Pemerintahan Daerah harus mengacu pada prinsip:

a. Peningkatan efisiensi;

b. Perbaikan efektivitas;

c. Perbaikan kualitas pelayanan;

d. Tidak ada konflik kepentingan;

e. Berorientasi kepada kepentingan umum;

f. Dilakukan secara terbuka;

g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan

h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untukkepentingan diri sendiri.

Pada pasal 389 diatur bahwa perlindungan terhadap pemerintah daerah dimana

dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan

inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak

dapat dipidana.


BAB III

INOVASI ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRAKTEK

A. Praktek Inovasi Kota Surabaya

Keberhasilan Kota Surabaya

dalam mengembangkan inovasi, telah

menjadi daya tarikbagiberbagai daerah

lain untuk melakukan benchmark dan

selanjutnya akanmereplikasi inovasi di

daerahnya masing-masing.

Observasilapangan dilakukan

untukmemastikan bahwainovasi-

inovasiyang telah

dijadikandatasekunderdalampenyusunan direktoriadalahbenar, telah dan

masihdilaksanakan, serta memenuhi unsur-unsurpersyaratandalamdesainyang telah

disusun.Disamping itu,dalam rangkapembaruan data (updating) data terkait dengan

pelaksanaan inovasi menyangkutdatamanfaatbagimasyarakatmaupunoutcomeyang

telahdicapai dalampelaksanaan inovasitersebut. Dengan begitu maka akan

adapembelajaran (lessonlearned) yang dapatdipetik darimunculnyainovasi-

inovasitersebutbaikdariaspekpemicu, penggagas, faktor pendorong dan penghambat

keberhasilan pelaksanaan inovasi tersebut maupunprasyaratyang harus

dipenuhijikainovasitersebutakan dilakukanadopsi dan replikasidi instansipemerintah atau

daerah lain.PusatInovasiPelayanan PublikLembaga

AdministrasiNegaramelakukanobservasike Kota

Surabayauntukmemvalidasibeberapainovasiyangtelahdijadikandatasekunderdalampenyusu

nan direktoriinovasiadministrasiNegaratersebut. Data sekunder yang didapatkanmencakup

beberapa inovasi teknologi yang telah dikembangkanyang mencakup :

1. InovasiTryoutujiannasional;

2. InovasiRaportOnline;

3. InovasiMediaCenter;

4. InovasiSingleWindowPelayanan Perijinan;

5. InovasiGovernmentResourcesManagementSistem(GRMS).

Berdasarkandatasekunder5 (lima)jenis inovasitersebutdi atas, maka

dilakukanvalidasidan updatingsertapenggalianinovasi-

BAB III

INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

DALAM PRAKTEK

P


inovasilainsecarasnowbolldilingkungan PemerintahkotaSurabaya sehingga pada akhrnya

mendapatkan ada sekitar 17 inovasi yang telah dikembangkan oleh

PemerintahkotaSurabaya

1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan pusat bisnis,

perdagangan, industri, dan pendidikan di

kawasan Indonesia bagian timur. Kota Surabaya

terus melakukan inovasidalam

penyelenggaraanpemerintahan. Peluang

investasi unggulanterbuka lebar di kota

Surabaya, hal ini sejalan dengan tujuan

Pemerintah Kota Surabaya yaitu untuk

memajukan kota dan mensejahterakan

masyarakatserta terus berupaya beberikan berbagai kemudahan untuk mengakses

peluang investasi tersebut. Disisi lain,Pemerintah Kota Surabaya juga terus mendorong

warga Kota Surabayaagar tidak menjadi penonton di kotanya sendiri. Kenyamanan kota

Surabaya pada prinsipnya diperuntukkan bagi semua masyarakat agar dapat terus

berkarya dan berinovasi bersama-sama membenahi dan memajukan Kota Surabaya.

Untukmendorong penyelenggaraanpemerintahan yang lebih efektif dan

efisien,berbagaiinovasidalam penyelenggaraanpemerintahan telah dilakukan hampir

diseleruh sektor atau bidang pemerintahan terutama dalam mewujudkan Surabaya

sebagai Cyber City.

2. Inovasiyang Telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya

Inovasiyang telah memberikan perbaikan secara nyata dalam penyelenggaraan

pemerintahan adalah inovasi terkaitdengan Government Resources Management

Sistem (GRMS) yaitu Sistem Pengelolaan Sumberdaya Pemerintahan yang dilaksanakan

melalui keterpaduan dan konsistensi langkah mulai dari perencanaan

kegiatan/anggaran,pelaksanaan,proses pengadaan barang/jasa,pengendalian dan

monitoring serta serta evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/personil.

InovasiGRMStersebutkemudian ditindaklanjuti dengan berbagai inovasidalam satu

kesatuan sistem yang mencakup:

a. InovasiSistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (E-

Musrenbang).


E-musrembang (Elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah)

merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan yang dilakukan secara

berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan,hingga kota untuk merumuskan dan

menyepakati rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun secara online.

Terbentuknya e-musrembang berangkat dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan

dari masyarakat Surabaya yang menginginkan adanya sebuah forum atau kontak

social antara warga dengan pemerintah kota Surabaya.E-musrenbang memberikan

kontribusi/pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan musrenbang.E-Musrenbang

diusulkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan melalui pembahasan yang

intens dan mendalam.

b. InovasiSistem Penyusunan Anggaran Secara Elektronik (E-Budgeting).

Sistem e-budgeting merupakan sistem penyusunan anggaran dilingkungan

pemerintahan kota Surabaya secara online. Dalam sistem ini untuk membuat

sebuah anggaran, dibutuhkan komponen-komponen penyusun yang mana

komponen-komponen penyusun tersebut merupakan hasil dari survey di lapangan.

Komponen penyusun terdiri dari tiga jenis pengelompokan, yaitu : Standar Harga

Satuan Dasar (SHSD), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Analisa

Belanja (SAB). Sistem ini dibuat secara online agar dapat diakses oleh dinas

dimanapun lokasinya dan juga dapat diakses pada saat pembahasan dengan

dewan. Penggunaan sistem online ini telah berdampak pada penghematan

anggaran. Dicontohkan wali kota, untuk perjalanan dinas selama satu tahun,

usulan anggaran dari masing-masing dinas harus melalui satu atap dan ternyata

bisa menghemat Rp5 miliar dari Rp14 miliar menjadi Rp9 miliar.

c. Inovasi Sistem Perencanaan Kegiatan Secara Elektronik (E-Project Planning).

E-Project atau Sistem informasi perencanaan kegiatan adalah sistem informasi

yang memiliki fungsi untuk memudahkan proses perencanaan project/pekerjaan

setelah anggaran dari suatu kegiatan disetujui. Proses perencanaan tersebut

meliputi penentuan pekerjaan dan atribut-atribut lain yang diperlukan untuk proses

pemaketan, misalnya penentuan bentuk lelang ataukah penunjukan langsung.

Sistem informasi perencanaan kegiatan merupakan bagian kelanjutan dari e-

Budgeting, dan menjadi tahapan awal yang diperlukan untuk sistem e-Procurement

dan e-Delivery.

d. InovasiLayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Surabaya.


Layanan Pengadaan Secara Elektronik/ ULP (Unit Layanan Pengadaan) kota

Surabaya merupakan sebuah unit khusus yang dibangun untu melakukan

pengelolaan barang dan jasa di kota Surabaya. Unit ini didirikan sebagai bagian

dari implementasi e-procuremen (LPSE) yang disusun oleh pemerintah pusat. E-

Procurement merupakan sistem pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik

yang di dalamnya termasuk aplikasi program computer berbasis web untuk

memfasilitasi proses pelelangan. Sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini

berlaku di Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu

mencegah terjadinya korupsi. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana diatur dalam Kepres 80 tahun 2003, masih

memungkinkan bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk

melakukan korupsi di setiap tahapannya. Kelemahan tersebut terbukti dengan

begitu besarnya kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang ditangani oleh KPK.

e. InovasiE-Delivery (Elektronik Dukungan Administrasi Kegiatan).

Delivery merupakan sistem pendukung administrasi kegiatan yang didalamnya

termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi kebutuhan

pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa dan penyediaan dokumen-dokumen

kelengkapan pencairan keuangan. Pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa

dan penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan pencairan keuangan secara

manual belum terstandar dan membutuhkan waktu yang lama.Oleh karena itu, e–

delivery memberikan kemudahan yang signifikan dalam penyusunan kontrak/SPK,

mengingat “bentuk kontrak/SPK dan/atau KPBJ di lingkungan pemerintah Kota

Surabaya terstandar dan dibuat dalam hitungan menit setelah penentuan

pemenang lelang/pengadaan.Implementasi e-delivery menjadi kewajiban yang

harus segera dilalui setelah penentuan pemenang lelang/pengadaan dalam rangka

menjamin transparansi.

f. Inovasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Elektronik (e-Payment).

E- Payment merupakan sistem pencairan dana APBD secara elektronik. E-

payment dapat mempermudah pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan

Pemkot Surabaya. Disamping itu, E-payment juga dapat mempercepat pembayaran

uang proyek untuk rekanan pada umumnya.Melalui E-payment penyedia jasa dan

barang cukup melengkapi persyaratan administrasi secara online. Setelah

melengkapi persyaratan, penyedia barang dan jasa menerima pembayaran pada


bank yang ditunjuk setelah dua hari. Pembayaran dilakukan melalui bank Pemkot

yang ditransfer ke bank perusahaan yang menjadi rekanan.Tak hanya itu, dengan

e-payment banyak yang dapat dihemat Pemkot. Mulai dari waktu hingga

penggunaan kertas juga untuk mengurangi kesalahan pada pekerjaan yang

dilakukan secara manual serta meminimalisir pertemuan antara PPKM dengan

penyedia barang dan jasa. Tujuan dari e-Payment adalah mengurangi kemungkinan

adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) bisa muncul.

Sebelum adanya e-Payment, pengurusan administrasi dalam hal pencairan dana

kepada penyedia barang dan jasa masih dilakukan secara manual, yaitu berkas-

berkas persyaratan yang dibutuhkan dikirimkan dari SKPD kepada Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya berupa hard copy. Proses

administrasi manual seperti itu dirasa kurang efektif dan tidak efisien waktu.

Dengan adanya e-Payment , berkas-berkas persyaratan berupa hard copy tidak lagi

dikirimkan ke Dinas Pendapatan, tetapi disimpan oleh pihak SKPD sebagai arsip

dan yang dikirim ke Dinas adalah berupa dokumen elektronik yaitu e-SPM (Surat

Permintaan Membayar elektronik) dan check list kelengkapan berkas- berkas

tersebut melalui aplikasi SIPK (Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan).

Dengan adanya perubahan sistem pengadministrasian pencairan dana dari manual

menjadi elektronik (online), maka diharapkan akan dapat mempercepat dan

memperlancar proses pencairan dana, khususnya dalam hal ini kepada para

penyedia barang dan jasa.

g. Inovasi Sistem Pengendalian Kegiatan Secara Elektronik (e-Controlling).

E-Controlling merupakan sistem pengendalian kegiatan yang didalamnya termasuk

program computer berbasis web untuk memfasilitasi pengumpulan informasi

mengenai perkembanganpelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan permasalahannya.

Sistem ini menjembatani antara perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang ada di

e-Project Planning dengan hasil pekerjaan yang diinputkan melalui sistem e-

Delivery. Setelah dilakukan pembuatan kontrak kerja berbasis web, maka

selanjutnya dilakukan pengendalian kegiatan melalui sistem e-controlling dengan

lebih mengoptimalkan pengumpulan informasi mengenai perkembangan

pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.

h. Inovasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Secara Elektronik (e-Performance).

E-Performance adalah sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka

penilaian prestasi kinerja pegawai yang lebih objektif, terukur, akuntabel,


partisipasif dan transparan, sehingga bisa terwujud pembinaan pegawai

berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier kerja pegawai Negeri Sipil (PNS) di

lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Tujuan dari E-performance antara lain

dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai Pemkot Surabaya dalam proses

pembangunan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Cara

kerja e-performance adalah dengan memasukan update data, input aktivitas,

penugasan-penugasan, melalui akun individu sesuai yang terintegrasi dengan

website pemerintahan daerah dan ditunjang dengan pemberian Uang Kinerja

sesuai poin yang didapat dari input-input tupoksi yang telah dibuatnya. Sedangkan

yang dimaksud dengan Uang kinerja tersebut adalah sejumlah uang yang diberikan

Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai bentuk penghargaan karena telah mencapai

suatu kinerja tertentu dalam upaya mendukung pencapaian output dan atau

outcome kegiatan sebagai Sasaran Kinerja Individu (SKI) ditetapkan oleh atasan

Pegawai yang bersangkutan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Kerja

Tahunan pada SKPD/Unit Kerja. Hasilnya saat itu Pemerintah Kota menghapus

sistem pendapatan pada PNS menggunakan honorarium. Misalnya honor panitia

seminar, ketua pelaksana seminar dan lainya. Kemudian diganti dengan pemberian

reward dengan sistem berdasarkan target kinerja. Sehingga tidak ada lagi PNS

yang berebut untuk menempati dinas yang dulu sering terlihat timpang pada

penghasilan pegawainya. “Pendapatan Pegawai yang dulunya timpang. Misalnya

yang dulu berebut di dinas yang banyak proyek sekarang mereka bisa sama dengan

yang dinas lain. Bahkan level kecamatan dan kelurahan sekarang Pegawainya pada

berlomba-lomba meningkatkan kinerja sesuai target yang dibebankan. Sebab

rewardnya tinggi tanpa ada penyimpangan. Kalau yang kinerjanya malas otomatis

take home pay-nya sedikit.

i. Inovasi Media Center

Media Center merupakan sistem pelayanan informasi terintegrasi bagi

masyarakat Surabaya yang ingin berpartisipasi dalam perkembangan

pembangunan kota Surabaya. Bentuk partisipasi masyarakat terwujud dalam

keluhan, pengaduan, kritik, saran, dan pertanyaan yang terkait proses

pembangunan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya. Dalam

menyampaikankeluhan atau permohonan informasi, masyarakat bisa memilih

akses yang dibuka Media Center melalui berbagai macam media, yaitu telepon,

SMS, website, email, faksimile, facebook, twitterdan portal. Kondisi sebelum


adanya Media Center: (1) Masyarakat datang langsung ke Dinas Kominfo; (2)

Peningkatan Polusi; (2) Waktu tidak efisien; (3) Biaya tinggi; (4) Sistem manual.

Transparansi informasi sendiri merupakan salah satu indikator dari good

governance. Selain itu, penerapan Standard Operating Procedure (SOP) juga

menjadi salah satu faktor yang membuat kepercayaan masyarakat yang melapor

meningkat. Ada dua SOP yang diterapkan, yakni respons maksimal 1x60 menit

untuk berintegrasi dengan tim Pelayanan Keluhan/ Pengaduan

Masyarakat(TPKPM) di masing-masing SKPD dan juga respons maksimal 1x24 jam

dalam memberikan jawaban kepada masyarakat yang melapor.

j. Inovasi Broadband Learning Center (BLC)

Broadband Learning Center (BLC) merupakan fasilitas pembelajaran IT yang

dapat dinikmati oleh masyarakat Surabaya secara gratis sebagai salah satu upaya

percepatan menuju Surabaya Multimedia City. Semakin banyak masyarakat

Surabaya yang mengetahui keberadaan dan manfaat BLC, semakin cepat

masyarakat Surabaya menjadi “Tidak Gaptek IT”.

Pembangunan BLC mempunyai 3 ( tiga ) tujuan sebagai Multi Media City

yakni1)Surabaya Broadband Government and Education (B–GovEd), merupakan

wahana pelatihan pemanfaatan komputer dan internet secara selektif bagi pegawai

yang telah ditunjuk pada tingkat kecamatan di Kota Surabaya, pelajar SD, SLTP,

dan SLTA di Kota Surabaya; 2) Surabaya Broadband Citizen, merupakan layanan

Free Hot Spot dan informasi di beberapa lokasi yang telah disepakati. Masyarakat

bisa mengakses Internet dan beberapa aplikasi pelayanan publik seperti perijinan

online (Ijin POSTEL, Tanda Pencari Kerja, dll) secara gratis; 3) Surabaya

Government Community, merupakan layanan informasi dan media pembelajaran

Telematika yang berbasis internet di lokasi Hot Spot.

Broadband Learning Center (BLC) mempunyai beberapa layanan “GRATIS”

antara lain 1)Pelatihan; 2) Bisnis Online; 3) Akses Perijinan Online; 4) Teknologi

Informasi dan Komunikasi.

Adapun Sasaran BLC adalah pembelajaran TIK bagi : (1) anak putus sekolah,

khususnya dari keluarga miskin dan anak cacat; (2) pelajar SD/SLTP/SLTA atau

mahasiswa; (3) guru/fasilitator dan tenaga pengajar; dan (4) keluarga, kelompok

(perempuan/pemuda) dan masyarakat umum baik perseorangan ataupun dari

LSM/ORMAS. Disamping itu juga terkait dengan : (1) pembelajaran Bisnis Online


bagi UKM ( Usaha Kecil Menengah); dan (2) pembelajaran produk pelayanan publik

berbasis TIK (Perijinan Online) bagi seluruh lapisan masyarakat.

k. Inovasi Surabaya Single Window (SSW)

Surabaya Single Window (SSW) merupakan sistem pelayanan perijinan online

yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya.

Tujuannya SSW antara lain untuk memperpendek waktu pelayanan dan pengecekan

data serta persyaratan bisa lebih cermat dilakukan. Melalui SSW, seluruh izin dapat

langsung diproses secara bersamaan. Rentang waktu penyelesaian perizinan di SSW

ini beragam, mulai dari 14 hari hingga 30 hari tergantung jenis izin yang diajukan.

Beberapa izin yang bisa diurus melalui SSW yakni Surat Keterangan Rencana Kota

(SKRK), Amdal Lalin, UKL-UPL, Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Dengan sistem layanan perizinan online tersebut, masyarakat bisa memasukkan

dokumen dari rumah sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Seluruh proses

SSW menggunakan data elektronik, terintegrasi dan bisa diakses secara online dari

rumah, sehingga semakin memperkecil peluang tatap muka antara pemohon

dengan pelaksana tugas di pemerintahan. Dengan begitu, tidak ada peluang

nepotisme karena semua dilakukan serba online.Dengan mekanisme baru ini, dapat

teruwujud adanya kepastian waktu penyelesaian dan pemohon dapat memonitor

progres status berkasnya secara online dan riiltime.Selain itu, nilai tambah dari

sistem tersebut adalah selain memangkas alur birokrasi juga memudahkan

pemohon memantau progres perizinan yang tengah diurus.

Untuk mendukung kenyamanan pemohon, UPTSA dilengkapi berbagai fasilitas

diantaranya layar informasi touch screen, aplikasi online, CCTV, hingga wi-fi

area.Disamping itu suasana ruang tunggu yang nyaman semakin memanjakan para

pemohon.“Semua fasilitas tersebut diimbangi dengan peningkatan SDM karyawan

berupa pelatihan-pelatihan.

l. Inovasi Raport Online (Raport Berbasis Elektronik)

Raport online merupakan sebuah jawaban untuk melakukan percepatan dalam

penulisan raport dan penyamaan persepsi penilaian di pemerintah kota dalam

rangka menyambut implementasi kurikulum 2013. Perubahan metode penilaian

yang otentik menjadikan format penulisan raport menjadi lebih kompleks karena

harus menyiratkan kemampuan siswa tidak hanya dalam bentuk angka tetapi


sebuah deskripsi. Disamping itu, raport online dapat memudahkan wali murid untuk

melihat rapor putra-putrinya tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

Rapor online ini akan berbentuk deskripsi dalam memberikan penilaian kepada

siswa, sehingga nantinya para orang tua dan guru dapat dengan mudah memantau

perkembangan pendidikan seorang siswa di sekolah. Raport online ini solusi yang

bisa memudahkan guru untuk memberikan penilaian ke siswanya. Pasalnya

kurikulum 2013 ini tak lagi berisiu angka-angka saja, tetapi ditekankan pada

diskripsi dari tiga penilaian siswa yakni kognitif, afektif dan psikomotor. Jika

penilaian ini dilakukan secara manual, dipastikan akan merepotkan guru karena

setiap siswa saja ada tujuh lembar yang harusdiisi lengkap dengan diskripsinya.

Raport online juga bisa dipakai orangtua siswa untuk mengontrol perkembangan

anaknya. Nantinya mereka akan diberi pasword untuk bisa membuka raport online

anaknya.

m. Inovasi Tryout Ujian Nasional Online Dinas Pendidikan

Sistem Try Out Online merupakan sebuah sistem berbasis web yang dibangun

rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kelulusan Siswa SD se Surabaya yang

beisi berbagai kumpulan soal soal yang dapat dikerjakan secara online maupun

secara offline. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik

menghadapi Ujian Nasional di semua jenjang dari SD hingga SMA/SMK, diperlukan

banyak pengayaan soal dan latihan sesuai dengan model-model soal Ujian Nasional.

Untuk itu, diperlukan banyak soal untuk siswa yang bisa diakses dengan mudah dan

tanpa beban biaya apapun. Sehingga mereka bisa melaksanakan latihan Soal-soal

Ujian untuk mendapatkan hasil Ujian yang maksimal. Hal ini diwujudkan melalui

tryout online. Strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan

menyelenggarakan Try Out Online yang bisa di akses di sekolah maupun di rumah

asalkan memiliki jaringan komputer yang terhubung dengan Internet dan dengan

menyusun berbagai paket soal pada setiap tingkat jenjang pendidikan. Untuk bisa

masuk ke situs try out online anda bisa membuka situs

http://tryoutonline.dispendik.surabaya.go.id. Dalam try out online ini terdapat bank

soal yang menyimpan beragam paket soal. Ada 62 paket soal untuk jenjang SD dan

52 paket soal buat SMP/SMA.

n. Inovasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (e-budgeting)

E-budgeting sekolah merupakan sistem informasi pengelolaan keuangan

sekolah yang dibangun untuk optimalisasi dan efisiensi terkait anggaran. Dalam


rangka optimalisasi dan efisiensi terkait penyusunan anggaran sekolah, Dinas

Pendidikan Kota Surabaya telah melakukan salah satu terobosan baru dengan

menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS) secara

online atau yang lebih dikenal dengan e-budgeting. Kegiatan penyusunan anggaran

sekolah 2013 ini telah secara resmi menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Sekolah (SIPKS) on-line.

Tujuan e-budgeting ini adalah untuk menyusun anggaran pendapatan dan

belanja sekolah, menyusun usulan kebutuhan sekolah kepada dinas pendidikan

kota surabaya, melakukan pelaporan elektronik atas pelaksanaan RKAS, melakukan

pengendalian pelaksanaan RKAS dengan penanggungjawab Kepala Sekolah.

Strateginya adalah dengan menyusun sistem sesuai dengan tekns perencanaan dan

mengeluaran anggaran sekolah yang telah berlaku sebelumnya. Sistem ini di

sosialisasikan dan diwajibkan kepada seluruh sekolah yang ada di lingkungan kota

Surabaya.

o. Inovasi Jurnal Pendidikan Online

Jurnal Pendidikan online merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk

mengakomodasi para pendidik dalammenerbitkan karya tulis ilmiah untuk

kepentingan pendidikan. Kenaikan pangkat seorang guru sangat ditentukan dengan

jumlah angka kredit yang harus dikumpulkan dalam jumlah tertentu. Guna

menjawab kebutuhan tersebut, dinas pendidikan kota Surabaya meluncurkan

sebuah inovasi, yaitu jurnal online. Tujuan dibangunnya sistem ini adalah sebagai

sarana bagi guru-guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk

mengumpulkan angka kredit, yaitu dengan membuat artikel atau tulisan tentang

suatu hal dan dimuat dalam jurnal online ini. Strateginya adalah dengan

memperioritaskan para guru untuk dapat menyusun sebuah tulisan yang mendidik

baik berupa jurnal ilmiah maupun non-ilmiah. Sarana ini disediakan sebagai wadah

bagi pengelola, penulis dan pembaca karya-karyailmiah. Jurnal online dinas

pendidikan kota surabaya merupakan jurnal yang berisi tentang kumpulan karya tulis

ilmiah dari guru-guru kota surabaya yang dipersembahkan untuk memperkaya

khazanah pendidikan di Indonesia. Jurnal tersebut akan dijadikan percontohan bagi

Dinas Pendidikan seluruh Jawa Timur.

p. Inovasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online merupakan sebuah sistem yang

dirancang untuk melakukan otomasi seleksi penerimaan siswa baru, mulai dari


proses pendaftaran,proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang

dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (realtime). Proses penerimaan

peserta didik baru menjadi hal yang selalu dilakukan pada setiap awal tahun

pelajaran sebagai awal pendataan dan seleksi peserta didik yang akan masuk pada

tahun pelajaran baru. PPDB Online dinilai mampu mewujudkan pelayanan PPDB

yang prima (lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, efektif dan efisien) kepada

masyarakat dan penyelenggara.Secara umum tujuan penerapan SIAP PPDB Online,

antara lain:

Meningkatkan mutu layanan pendidikan;

Menciptakan sistem penerimaan siswa baru yang terintegrasi, akurat dan

transparan;

Melaksanakan penerimaan siswa baru dengan lebih praktis dan efisien;

Menyediakan basis data sekolah yang akurat;

Memberi fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah dan

akurat.

Dalam menjalankan sistem ini dilakukan sosialisasi kepada seluruh sekolah

agar memanfaatkan sistem secara optimal, selain itu dilakukan sosialisasi kepada

masyarakat terkait persyaratan dan jadwal pendaftaran sebelum program

penerimaan siswa baru dimulai.

q. Tata Persuratan Digital (e-Surat)

E-Surat merupakan transformasi surat dalam bentuk digital yang diciptakan untuk

merespon informasi yang masuk atau keluar. Adanya sistem e-Surat itu

memudahkan dalam surat menyurat. E-surat bisa mempercepat waktu dalam

merespon informasi yang masuk. Sehingga seorang pejabat bisa memberikan

respon yang cepat. E-surat juga bisa menekan penggunaan kertas sehingga

paperless. Yang tidak kalah penting adalah pengarsipan dokumen akan menjadi

lebih tertata karena database tersimpan dalam sistem IT. Sistem e surat dibuat

karena telah terjadi beberapa masalah, misalnya e-surat dibuat berawal dari

penemuan dokumen palsu, oleh karena itu penyusunan e-surat juga ditujukan untuk

menekan pemalsuan dokumen lainnya.

Adapun tujuan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah kegiatan surat-menyurat

dalam pemerintahan di Pemerintah Kota Surabaya, agar proses pelaksanaannya

dapat dilakukan dengan cepat. Proses surat menyurat dapat diakses melalui


komputer, handphone, iPad, dan gadget lainnya dengan koneksi Internet. Beberapa

keunggulan aplikasi e-surat :

Dapat diakses melalui komputer, handphone, iPad, dan gadget lainnya dengan

koneksi Internet.

Penyampaian disposisi menjadi lebih cepat sehingga mempercepat penanganan

permasalahan.

Proses pencarian surat (searching) dilakukan lebih mudah, lebih cepat dan

dapat dicetak pada saat dibutuhkan.

Informasi adanya surat masuk dapat diketahui dengan cepat melalui SMS (Short

Message System).

Pejabat pemberi disposisi tidak harus berada di kantor, tetap dapat memberikan

disposisi dan memantau perkembangan maupun laporannya via internet.

Penghematan biaya kertas karena paperless, penghematan waktu karena

berbasis surat elekronik.

Dapat melakukan verifikasi tandatangan melalui SMS.

Terdapat fitur remainder batas waktu pelaksanaan disposisi

Pengaturan hak akses hanya untuk yang berhak mengakses.

Dapat dikembangkan fitur lain sesuai kebutuhan.

r. Klinik Kurikulum 2013

Klinik Kurikulum 2013 merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan

menyajikan rancangan kurikulum yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan

serta menjadi sarana komunikasi bagi sekolah untuk mengimplementasikan

kurikulum yang dinilai menggunakan pendekatan ilmiah. Pada tahun 2013,

pemerintah meluncurkan kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan

SLTA. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum-kurikulum yang

pernah ada di Indonesia. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogi

modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan

ilmiah dalam pembelajaran meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba dan

membentuk jejaring.

Tujuannya adalah sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi bagi sekolah

dalam menjalankan kurikulum baru 2013. Karena perubahan mendasar seperti

penataan pola pikir, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses, dan

penyesuaian beban perlu diterapkan disetiap sekolah. Elemen yan berubah sepeti

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Poses, dan Standar Penilaian


perlu diketahui oleh semua pihak.Stategi yang dilakukan untuk menyebarkannya

adalah dengan memanfaatkan jaringan sosial media dan website dinas pendidikan

kota Surabaya. Dengan adanya Klinik Kurikulum ini masyarakat dapat mengetahui

dan mengakses berbagai informasi terkait dengan implementasi kurikulum 2013.

3. Pembelajaran dari Inovasi di Surabaya

Proses observasi di kota Surabaya dilakukan melalui proses wawancara langsung

dengan pihak pemerintah kota Surabaya. Melalui kota Surabaya dapat ditarik

pembelajaran berharga terkait dengan inovasi, baik proses inovasi, implementasi,

maupun peranan pimpinan sebagai salah satu faktor keberhasilan. Melalui inovasi yang

telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat ditarik pembelajaran implementasi inovasi

kota Surabaya sebagai berikut:

a. Komitmen Pimpinan

Dasar pertama dari keberhasilan inovasi di kota Surabaya adalah komitmen dari

pimpinannya, baik pimpinan daerah maupun pimpinan SKPD. Komitmen untuk

menjadikan kota Surabaya sebagai kota cyber dilakukan dengan mengajak pihak

terkait untuk melakukannya secara bersama sama.

b. Kolaborasi

Bekerjasama antar SKPD merupanan prinsip yang ditekankan kota Surabaya untuk

menjalankan inovasi sebagai suatu kebijakan. Kerjasama/ kolaborasi yang

dilakukan pemerintah Surabaya tidak hanya dilakukan dengan instansi internal

saja. Pemerintah kota Surabaya menggandeng sektor swasta dan masyarakat

untuk bersama sama dalam menjalankan kebijakan yang dilakukan. Pelibatan ini

dimaksudkan agar dapat membantu meringankan anggaran daerah terkait

kebijakan yang diambil. Semua itu dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada

masyarakat.

c. Pengembangan Teknologi membutuhkan MOU yang jelas

Berbicara mengenai pengembangan teknologi, tentu tidak terlepas dari stakeholder

yang bergerak dalam bidang pengembangan teknologi. Hal itu disadari oleh

pemerintah kota Surabaya. Untuk itu pemerintah kota Surabaya menjalin

kesepakatan (MOU) dengan sejumlah developer/pengembang teknologi yang ada

diSurabaya. Melalui MOU tersebut pemerintah tidak terlalu banyak menganggarkan

untuk keperluan pengembangan teknologi, bahkan tidak menggunakan anggaran

sama sekali. Semangat membangun kota Surabaya menjadi Cyber City terlihat dari


komitmen para stakeholder tersebut dalam memberi kontribusi kedalam proram

pengembangan teknologi.

d. Orientasi Pelayanan Publik

Program inovasi yang dikeluarkan pemerintah akan mudah diterima masyarakat

jika pelayanan publik menjadi dasar pandangannya. Masyarakat secara otomatis

mendapatkan simpati masyarakat. Masyarakat akan sangat antusias saat program

tersebut dijalankan. Bahkan dapat mendorong meraka untuk ambil bagian dalam

menjalankan program tersebut.

e. Dukungan Sumber daya Manusia

Sumber daya manusi yang dimaksud disini adalah petugas dan masyarakat yang

berpartisipasi dalam keberlangsungan program inovatif. pengetahuan petugas terkait

program perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan terpadu yang baik bagi

masyarakat. Masyarakat sendiri juga perlu membekali diri dengan pengetahuan

terhadap program inovatif pemerintah agar dapat berpartisipasi aktif dalam program.

Selain itu masyarakat dapat mempercepat proses pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah.

B. Praktek Inovasi Kota Surakarta

Keberhasilan Kota Surakarta dalam

mengembangkan inovasi, telah menjadi daya tarik bagi

berbagai daerah lain untuk melakukan benchmark dan

selanjutnyaakanmereplikasi inovasi di daerahnya

masing-masing. Termasukdi

dalamnyaPusatInovasiPelayanan PublikLembaga

AdministrasiNegarayang sedang menyusun Direktori

InovasiAdministrasiNegara, jugamelakukanobservasike

Kota Surakarta

untukmemvalidasibeberapainovasiyangtelahdijadikan

data sekunder dalam penyusunan direktori inovasi

administrasiNegaratersebutyang mencakup :

1. Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

2. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta

3. pelayanan perijinan Satu Pintu

4. Pengembangan Cadangan Pangan daerah

5. Kota Surakarta Layak Anak


6. Digital Arsip Kependudukan

7. Kartu Insentif Anak

8. Pelayanan KTP Satu Jam

9. Pengembangan jaringan Pencatatan Kelahiran melalui Akte Kelahiran Jemput Bola

10. Penanganan pengemis dan pengamen dengan pendekatan kemanusiaan

11. Penanganan gelandangan dan orang gila dengan pendekatan kemanusiaan

12. Penanganan dan Pencegahan Permasalahan Siswa

Observasilapangan dilakukan untukmemastikan bahwainovasi-inovasiyang telah

dijadikandatasekunderdalampenyusunan direktoriadalahbenaradanya, telah dan

masihdilaksanakan,sertamemenuhiunsur-unsurpersyaratandalamdesaindirektoriyang telah

disusun.Data dari 12 (duabelas) inovasi di atas, merupakan inovasi yang ditemukan di

kota Surakarta baik dari data sekunder yang sudah pernah ada maupun dari validasi dan

updating serta penggalian inovasi-inovasi lain secara snowball di lingkungan

Pemerintah kota Surakarta

1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surakarta

Visi jangka panjang sesuai dengan RPJPD Kota

Surakarta 2005 - 2025 adalah Surakarta sebagai

Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera.

kemudian diterjemahkan kedalam visi jangka

menengah sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta

2010 – 2015;yaitu Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat dan Memajukan Kota Dilandasi Spirit

Surakarta sebagai Kota Budaya.Visi jangka

menengah yang juga merupakan visi Walikota dan

Wakil Walikota terpilih untuk masa bakti 2010 –

2015 mempunyai makna bahwa tujuan jangka

menengah yang hendak dicapai Kota Surakarta

dalam jangka menengah adalah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dalam dimensi lahir dan

batin.Kesejahteraan dalam dimensi lahiriah dapat diartikan sebagai terpenuhinya

segala kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan dasar di bidang

pendidikan, kesehatan, dan tersedianya lapangan kerja sehingga dapat meningkatan

pendapatan per kapita dan kemampuan daya beli. Sedangkankebutuhanbatiniahdapat

diartikan sebagaiterpenuhinya kebutuhan rohaniah dan kehidupan keagamaan sesuai


dengan keyakinan masyarakat masing-masing dengan tingkat toleransi yang tinggi.

Dalam bahasa yang lebih membumi, hakekat atau tujuan pembangunan Kota

Surakarta adalah mewujudkan masyarakat Kota Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg,

Mapan dan Papan.

Selanjutnya, untuk mencapai visi jangka menengah tersebut dirumuskan kedalam 9

(sembilan) misi pembangunan, yaitu: pertama, Mengembangkan dan meningkatkan

ekonomi kerakyatan; kedua, Pengembangan budi pekerti, tata krama dan tata nilai

budaya Jawa; ketiga, Memperkuat karakter kota dengan aksentuasi Jawa dan

melestarikan aset-aset budaya, baik yang tangible(bendawi) maupun intangible(tak

bendawi); keempat, Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat di

bidang pendidikan; kelima, Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat

di bidang kesehatan; keenam, Meningkatkan akses ke lapangan kerja dengan titik

berat pada menciptakan wirausahawan-wirausahawan baru; ketujuh, Membuka

lapangan kerja baru dengan menciptakan iklim investasi yang makin kondusif (Kota

Ramah Investasi) dan suasana kota yang aman dan damai; kedelapan, Meningkatkan

sarana dan prasarana kota; dan kesembilan, Pengembangan brand imagekota dengan

melakukan penataan kawasan wisata, budaya dan perdagangan serta meningkatkan

event-event bertaraf nasional dan internasional.

Untuk mencapai visi misi tersebut Kota Surakarta terus melakukan inovasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Hasilnya kini telah banyak perubahan dankemajuan di

berbagai bidang serta hasilnya bisa dinikmati seluruh kota Surakarta. Kinerjaekonomi

selain meningkat di sisi pertumbuhan, peningkatan kinerja ekonomi juga diikuti

peningkatan pembangunan manusia. Angka melek huruf mencapai 96,73% meningkat

dari tahun sebelumnya sebesar96,71%. Angka rata-rata lama sekolah mencapai 10,49

tahun meningkat dari tahun sebelumnya yang besarnya 10,35 tahun. Agregat

pembangunan manusia tersebut, membentuk angka kompositIPM. Dan kondisi terakhir

angka IPM Kota Surakarta mencapai 78,60 meningkat dari sebelumnya sebesar 78,18.

IPM Kota Surakarta selama lima tahun terakhir menduduki peringkat pertama di Jawa

Tengah. Angka tersebut masuk dalam kategori menengah atas (upper medium).

Kemajuan di satu bidang dikuti dengan kemajuan dibidang-bidang lainnya seperti di

bidang pariwisata, koperasi, perdagangan, pertanian, pengembangan kewirausahaan

serta SDM.Penjabaran misi masih menjadi prioritas yang ditujukan untuk mencapai

empat sasaran utama pembangunan Kota Surakarta yaitu : Sasaran pertama,

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan; Sasaran

kedua, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan unggul;


Sasaran ketiga, pengembangan infrastruktur kota untuk mengangkat potensi dan

karakter Kota Surakarta sebagai kota budaya yang berbasis lingkungan;Sasaran

keempat, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendorong iklim

pembangunan yang kondusif.

2. Inovasiyang Telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta

Inovasi yang telah memberikan perbaikan secara nyata dalam penyelenggaraan

pemerintahan adalah inovasi terkait dengan sasaran yang tertuang dalam Misi Kota

Surakarta. Dimulai dengan Sasaran yang pertama, yaitu peningkatan pertumbuhan

ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan dimana Urusan yang terkait untuk

mewujudkan sasaran pertama adalah Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan,

Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Urusan Wajib Penanaman Modal;

Urusan Pilihan Perdagangan, Urusan Pilihan Perindustrian, Urusan Pilihan Pertanian;

Urusan Wajib Ketahanan Pangan; Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Urusan Pilihan Kepariwisataan. Inovasi yang berhasil dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima

Penataan pedagang kaki lima di Surakarta merupakan penataan pedagang

yang dilakukan cukup unik, damai dan disesuaikan dengan karakteristik PKLnya.

Penataan ini dilakukan karena melihat kondisi PKL yang "semrawut" dan tersebar

di berbagai tempat sehingga mengganggu ketertiban umum. Tujuan dilakukannya

penataaan dan pengelolaan PKL untuk memberdayakan dan menata PKL secara

humanis. Inovasi yang dilakukan adalah dengan melakukan relokasi melalui

pendekatan humanis, yaitu dengan strategi 1) nguwongke uwong atau

memanusiakan manusia, maksudnya adalah menempatkan manusia sesuai harkat

dan martabatnya, 2) kemitraan, yaitu penataan PKL melibatkan masyarakat,

pemerintah dan PKL itu sendiri, 3) hati nurani, bahwa ada rasa saling mengisi

antara satu pihak dengan pihak yang lain, dalam hal ini antara PKL, masyarakat

dan pemerintah, 4) saling menghormati, yaitu adanya keseimbangan antara PKL,

masyarakat dan pemerintah.

Program ini dapat berjalan berkat strategi yang disebut manajemen "Gotong

Royong". Strategi ini diterapkan dengan cara tiap SKPD saling bekerjasama dengan

mengalokasikan kegiatan yang mendukung program tersebut. PKL ditata sesuai

karakter dan jenis usaha. Pemkot Surakarta membuatkan shelter untuk PKL,

membantu memindahkan kelokasi yang baru serta menyediakan trayek baru untuk

sarana transportasi menuju shelter. Pada akhirnya dalam perencanaannya


penataan kota ini diatur dalam peraturan menteri dalam negeri no41/2010 dan

Perpres 100/2010, serta diwujudkan pula dalam RPAD.

b. Inovasi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) merupakan pemberian

pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif,

dan rehabilitatif yang diberikan kepada masyarakat Surakarta pemegang kartu

berobat berlangganan yang belum tercakup dalam program jamkesmas. PKMS

diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan kepada

masyarakat Kota Surakarta dalam bentuk pengobatan rawat jalan di Puskesmas

dan RSUD dan rawat inap di Puskesmas dan RSUD serta Rumah Sakit yang

ditunjuk.

PKMS mempunyai tujuan melindungi kesehatan masyarakat,

mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan, menjamin

keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu,

memberdayakan masyarakat bersama pemerintah dalam pelayanan kesehatan.

Peserta PKMS adalah semua penduduk yang berdomisili di daerah yg memenuhi

persyaratan : bukan peserta Jamkesmas, bukan peserta Askes PNS, bukan peserta

askes sosial lainnya, mempunyai KK Surakarta, mempunyai kartu tanda penduduk

(KTP) Surakarta, bertempat tinggal dan berdomisili di daerah selama 3 tahun

berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan. Jenis kartu

keanggotaan PKMS ada dua yaitu PKMS Gold dan Silver, perbedaan ini tentang

besaran nilai proteksi.

c. Inovasi Pelayanan Perijinan Satu Pintu

Pelayanan perijinan satu pintu merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk

memperbaiki sistem pelayanan perizinan di Surakarta dengan mengubah sistem

pelayanan perizinan yang awalnya berbentuk satu atap menjadi satu pintu (One

Stop Service-OSS) dan memberikan pelimpahan wewenang secara bertahap

kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) (sekarang menjadi Badan Penanaman Modal

dan Perizinan Terpadu (BPMPT) yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 13

Tahun 2005 mengenai pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada

Koordinator UPT, kemudian Peratura Walikota No. 2 Tahun 2007 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota no. 13 tahun 2005 tentang Pelimpahan


sebagain Kewenangan Walikota Kepada Koordinator UPT untuk menambah jumlah

perizinan yang bisa diterbitkan oleh UPT. Selanjutnya meningkatkan bentuk

lembaga dan wewenang UPT menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)

yang didasari oleh Perda No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Surakarta.Selanjutnya Pemerintah Kota Surakarta

menggabungkan KPPT dengan Kantor Penanaman Modal (KPM) menjadi BPMPT

yang didasari oleh Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda No. 6

Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tujuannya adalah untuk memberikan proses perijinan yang cepat, praktis dan

efisien demi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan

perekonomian daerah. Terutama untuk daerah seperti kota Surakarta yang

bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa yang membutuhkan banyak investasi

dari para pelaku usaha.Kondisi pelayanan publik saat itu terutama sistem

pelayanan perizinan masih dianggap tidak efisien, berbelit-belit dan memakan

waktu yang lama, serta tidak adanya transparansi biaya yang harus dikeluarkan

oleh pemahon izin. Upaya perubahan ini menghasilkan sistem proses pelayanan

perijinan yang lebih mudah, praktis dan dengan kepastian waktu dan biaya yang

lebih transparan yang diiringi dengan peningkatan jumlah masyarakat dan pelaku

usaha yang mengurus ijin. Perubahan ini juga berdampak positif terhadap

pendapatan daerah Surakarta.

d. Inovasi Pengembangan Cadangan Pangan daerah

Pengembangan cadangan pangan daerah melalui Raskinda merupakan

program pemberian beras dengan kualitas premium bagi masyarakat

berpenghasilan rendah yang tidak tercakup ke dalam program beras miskin (raskin)

dari pemerintah pusat yang selanjutya disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima

Manfaat (RTS-PM). Di samping itu, Pemkot Surakarta tidak punya lahan pertanian

(yang dimiliki hanya 5% dari wilayah pertanian, itupun terdiri dari pekarangan dan

taman) dan sebagian besar status tanahnya sudah kering dan pemiliknya berada di

luar kota Surakarta.

Tujuan Raskinda adalah untuk mengurangi beban pengeluaran RTS-PM

melalui pemberian beras 5 kg/bulan selama 3 bulan (Oktober, Nopember dan

Desember). Strategi yang dilakukan untuk mensukseskan program ini adalah

dengan memanfaatkan anggaran daerah. Pembiayaan Raskinda bersumber dari

APBD kota Surakarta melalui DPA SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kota Surakarta.


Selain itu untuk menentukan RTS-PM dari program Raskinda, maka ditetapkanlah

melalui keputusan Walikota.

e. Inovasi Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) merupakan strategi pembangunan kabupaten/kota

yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan

dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program

dan kegiatan pemenuhan hak anak. Tujuannya adalah untuk melindungi hak anak

dari segala bentuk kekerasan serta memberikan kesempatan bagi anak untuk

mengeksperesikan diri di kotanya sendiri. Kebijakan program KLA digagas karena

adanya kekerasan anak, keadaaan anak yang belum merasa aman di tempat

umum bahkan di rumah dan tempat bermain bagi anak-anak yang masih kurang.

Terdapat 31 indikator kota layak anak yang merupakan penjabaran dari 5 kluster

hak-hak anak yaitu: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan

alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu

luang dan kegiatan seni budaya, perlindungan khusus.

Untuk merealisasikan Surakarta sebagai kota layak anak dilakukan strategi

perluasan kawasan infrastruktur kota yang mempertimbangkan ruang bagi anak;

penguatan kelembagaan forum anak di tingkat kelurahan dan partisipasinya dalam

perencanaan pembangunan; penguatan peran pelayanan terpadu perempuan dan

anak surakarta (PTPAS), dan pengembangan kelompok-kelompok kreatif

anak.Disamping itu juga dilakukan melalui pembentukan kelurahan dan

kecamatan layak anak serta pembentukan forum anak, yang telah terbentuk di 51

kelurahan dan 5 kecamatan. Untuk memenuhi 31 hak anak dilakukan upaya –

upaya antara lain : perlindungan pada perempuan dan anak terhadap tindak

kekerasan, telah dibentuk pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak kota

surakarta (PTPAS), pembentukan dan peningkatan kapasitas pos pelayanan

terpadu (PPT) di 10 kelurahan (33 PPT pada tahun 2014), kelurahan rehabilitasi

(sosial, psikologis, pendidikan dan ekonomi), rumah aman bila kondisi korban

membutuhkan, serta pembangunan pojok asi di 51 kelurahan,taman cerdas di 6

kelurahan, zona aman sekolah, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak.

Bidang-bidang KLA ada 4 (empat) yaitu:mengenai kesehatan, pendidikan,

perlindungan dan partisipasi. Dalam kegiatan program KLA melibatkan sejumlah


SKPD seperti dinas kesehatan, dinaspendidikan, Bapermas (bidang perlindungan

anak), bidang partisipasi anak, dan masyarakat.

f. Inovasi Digital Arsip Kependudukan

Digital Arsip Kependudukan merupakan salah satu inisiasi Disdukcapil untuk

mengarsipkan dokumen kependudukan warga Surakarta dalam bentuk

softcopy(berkas digital). Data kependudukan di kota Surakarta masih dikelola

secara manual sehingga arsip yang ditangani terkait register kelahiran, kematian

dan berkas yang lain semakin menumpuk. Hal itu dikarenakan selama ini proses

pengarsipan dan pencarian data melalui sistem yang ada terlalu lama dan kurang

praktis, sehingga dibutuhkan pembaharuan. Kemudian muncul gagasan

bagaimana agar menemukan suatu cara agar mudah untuk mencari dokumen yang

diperlukan. Tujuan dimulainya program ini adalah untuk mempermudah dan

mempercepat pencarian data kependudukan serta menjadi dokumen cadangan

jika sewaktu waktu dokumen cetak yang disimpan rusak atau hilang. Untuk

menjamin keberhasilan program ini, Dinas Kependudukan Kota Surakarta

melakukan kemitraan dengan Kementerian dalam Negeri, Kementerian

Komunikasi dan Informasi dan lembaga donor. Mekanisme penggunaaan aplikasi

digital arsip cukup mudah, yaitu dengan memasukkan data kependudukan

kedalam sebuah bank data, kemudian melakukan scaning terhadap dokumen

cetak.

g. Inovasi Kartu Insentif Anak

Kartu Insentif Anak atau KIA merupakan kartu yang diberikan kepada anak-

anak di Surakarta yang berumur 0-18 tahun, bentuknya seperti KTP. Kartu ini

sebagai bentuk solusi bagi anak-anakuntuk mendapatkan pelayanan publik terbaik

sesuai yang dimandatkan oleh norma internasional (Konvensi Hak Anak PBB) dan

Nasional (UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Selama ini hak anak

sebagaimana diamanatkan konvensi PBB dan UU No. 23 Tahun 2002 belum

dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Tujuan KIA adalah 1) memberikan fasilitas tertentu pada berbagai bidang

sesuai kebutuhan anak, 2) untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam

membuatkan akta kelahiran bagi anaknya, 3) untuk memberikan jaminan

kesejahteraan, perlindungan dan fasilitas bagi anak.


KIA memberikan kemudahan dan layanan bagi anak anak di kota Surakarta di

bidang kesehatan, pendidikan, hiburan, olah raga, transportasi. Setiap anak yang

memiliki KIA dapat memperoleh potongan harga pada sejumlah fasilitas yang telah

bekerjasama dengan pemerintah kota Surakarta. Penerapan KIA diintegrasikan

dengan pelayanan penerbitan akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil (DKC) Kota Surakarta sebagai bagian dari penerapan kota layak anak.

h. Inovasi KTP Satu Jam

Pelayanan KTP satu jam merupakan kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan

banyaknya keluhan masyarakat tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk

mengurus KTP. Pada tahun 2005 lewat program Sistem Kependudukan (SIMDUK),

Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, dan Kelurahan dituntut

untuk mempercepat pelayanan KTP. Saat itu untuk pembuatan KTP memerlukan

waktu 14 hari. Untuk melakukan pemangkasan waktu pelayanan, maka dilakukan

simulasi pelayanan pembuatan KTP yang dilakukan langsung oleh Walikota Joko

Widodo. Tidak sampai satu bulan, setelah melengkapi sarana prasarana yang

dibutuhkan maka Pelayanan KTP 1 jam siap dilaksanakan di kota Surakarta. Pada

pelayanan ini disosialisasikan melalui surat edaran walikota tentang pelayanan KTP

1 jam.

Pelayanan KTP 1 jam ini merupakan goodwill daripemerintah Surakarta

dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah dan cepat serta nyaman bagi

warganya. pemerintah mempersiapkan infrastrktur yang memadai untuk dapat

melaksanakan pelayanan tersebut, salah satu perubahan yang dilakukan adalah

mengubah tataruang untuk ruang tunggu dibuat dengan mengadopsi tataruang

perbankan. disana disediakan antrian dengan urutan digital sehingga masyarakat

tidak perlu mengantri dan cuup menungu dipanggil sesuai nomor urut.

i. Pengembangan jaringan Pencatatan Kelahiran melalui Akte Kelahiran Jemput Bola

Akte kelahiran jemput bola merupakan kegiatan percepatan pencatatan

kelahiran di kota Surakarta. Tujuan metode ini dilakukan adalah untuk

meningkatkan jumlah kepemilikan akte kelahiran anak. Pengurusan akte kelahiran

sebelumnya adalah selama 14 hari, melalui kegiatan ini telah disederhanakan

prosedurnya menjadi 7 hari. Kegiatan ini mulai dilakukan pada tahun 2000 melalui

kegiatan tahunan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendatangi Rumah Sakit,

Puskesmas dan Bidan agar segera dapat mendata kelahiran anak dan

membuatkan akte kelahirannya.Kedepannya diharapkan dapat memotong jumlah


hari menjadi 3 hari. Kegiatannya menjadi lebih formal dengan adanya

penandatanganan kesepakatan dengan stakeholder yakni Rumah sakit,

puskesmas dan bidan.

Program ini dapat berhasil tentu saja berkat komitmen pemerintah kota

Surakarta yang terus menerus menjadikan program ini menjadi kegiatan tahunan.

selain itu tentu saja Komitmen para stakeholder (Rumah sakit, puskesmas, bidan

mandiri) untuk melaporkan kelahiran yang ada ditempat masing masing memegang

peranan penting disini. Sebagai informasi indeks kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan adminduk pada tahun 2013 adalah 75,69, dan ini masuk dalam

kategori baik. Administrasi pelayanan adminduk yang dibebaskan yang berlaku

sejak 21 jan 2014 juga ikut mendorong kesadaran masyarakat tertib dalam

administrasi kependudukan.

j. Penanganan pengemis dan pengamen dengan pendekatan kemanusiaan

Penanganan pengemis dan pengamen dengan pendekatan kemanusiaan

merupakan komitmen satuan polisi pamong praja untuk menciptakan kota yang

nyaman dan aman bagi warga kota Surakarta. Tujuannya adalah memberi rasa

nyaman dan aman bagi warga dan memberikan solusi terhadap pelaku untuk

melakukan aktifitas yang lain. Penanganan pengemis dan pengamen dilakukan

dengan cara mendata terlebih dahulu pengemis dan pengamen yang ada melalui

diteksi dini di lapangan. Setelah didata dan membekali diri dengan "buku saku"

petugas juga mengantarkan mereka pulang setelah sepakat atas solusi yang

diberikan. Dilakukan home visit untuk mengetahui potensi ekonomi dan usaha para

pengemis dan pengamen sehingga dapat diberikan bantuan sarana dan prasarana

yang tepat untuk beralih profesi . Bantuan sarana dan prasarana diperoleh dari

CSR.

Kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja ini dapat berhasil

karena tercukupkannya sarana prasarana untuk melaksanakan tugas, termasuk

mengantarkan pengemis dan pengamen ke rumahnya kembali. Selain itu dengan

dilakukan secara baik dan memperhatikan sisi kemanusiaannya dapat

memunculkan kesadaran pengemis dan pengamen yang dipulangkan untuk

melakukan aktifitas yang lebih berguna. Dan hal ini menjadi lebih memudahkan

petugas menjalankan tugasnya.

k. Operasi gelandangan dan orang gila dengan pendekatan kemanusiaan


Penanganan gelandangan dan orang gila merupakan inisiatif dari kantor

polisi pamong praja yang digagas oleh Kepala satpol PP. Penanganan ini dilakukan

mengingat Surakarta menjadi tujuan relokasi gelandangan dan orang gila dari

daerah sekitar juga karena RSJ terletak di kota Surakarta. Penanganan ini

dilakukan dengan tujuan menertibkan kota dari para gelandangan dan orang gila,

sehingga tercipta ketenangan dan kenyamanan warga Surakarta. Penanganan,

pendataan dan penanganan gelandangan pada malam hari dengan solusi

dipulangkan sedangkan untuk orang gila dilakukan pada siang hari dengan solusi

dirawat di RS jiwa/griya PMI lalu setelah mereka sembuh akan dikembalikan

kepada keluarganya. Penanganan ini melibatkan Linmas, RS jiwa, Griya PMI dan

dana berasal dari PAD dan para donatur.

l. Penanganan dan Pencegahan Permasalahan Siswa

Penanganan dan Pencegahan Permasalahan Siswa merupakan inisiatif dari

kantor polisi pamong praja yang digagas oleh Kepala satuannya. Penanganan dan

pencegahan permasalahan vandalisme siswa merupakan usaha proaktiv

pemerintah kota Surakarta untuk melakukan pembinaan sejak dini kepada siswa

dan siswi yang diharapkan dapat mencegah terjadinya vandalisme (corat-coret di

tempat umum), perkelahian,bolos sekolah, dan konsumsi minuman keras.

Tujuannya adalah agar para siswa memahami pentingnya peran siswa dalam

pembangunan manusia yang ditempuh lewat sekolah.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Surakarta adalah 1) melakukan

pembinaan oleh Satpol PP dengan memberikan amanat pada saat upacara

bendera di sekolah; 2) Satpol PP melalui anggota Satlinmas wilayah

mengidentifikasi lokasi-lokasi membolos anak-anak seperti warung makan, plas

station, game online dan warnet; 3) melakukan patroli dan razia pelajar membolos

dan patroli lingkungan guna antisipasi tindakan vandalisme dan perkelahian antar

siswa; 4) memberikan pembinaan di kantor Satpol PP dan membuat surat

pernyataan tidak mengulang bagi siswa yang kedapatan membolos yang

selanjutnya diserahkan kepada orang tua dan sekolah untuk dibina kembali. Orang

tua dan sekolahan bertanggung jawab atas keberadaan siswanya bila terjadi siswa

membolos lagi maka sekolah dan orang tua diharapkan untuk segera memberi

tahu Satpol PP untuk di lakukan pencarian siswa tersebut.Dalam penangani

permasalahan ini Satpol PP dan sekolah bekerjasama dengan SKPD terkait yaitu

Dinas Dikpora, Disbudpar, Kepolisian.


3. Pembelajaran dari Inovasi Surakarta

Proses observasi di kota Surakarta dilakukan melalui proses wawancara langsung

dengan pihak pemerintah kota Surakarta. Melalui kota Surakarta dapat ditarik

pembelajaran berharga terkait dengan inovasi, baik proses inovasi, implementasi,

maupun peranan pimpinan sebagai salah satu faktor keberhasilan. Melalui inovasi yang

telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat ditarik pembelajaran implementasi inovasi

kota Surakarta sebagai berikut:

a. Komitmen Pimpinan

Dasar pertama dari keberhasilan inovasi di kota Surakarta adalah komitmen

dari pimpinannya, baik pimpinan daerah maupun pimpinan SKPD. Komitmen

tersebut juga disalurkan kepada penerus dari kepemimpinan sebelumnya,

sehingga inovasi yang telah dicanangkan dapat berjalan.

b. Manajemen Keroyokan (gotong royong)

Kota Surakarta melalui walikota Joko Widodo mencanangkan manajemen

keroyokan (gotong royang) dalam menjalankan kebijakan dan inovasi yang

dilakukan. Manajemen keroyokan ini dimaksudkan agar setiap SKPD dapat

mengambil peran terhadap kebijakan yang telah diambil pemerintah daerah.

Dengan begitu dapat mencegah adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dari

instansinya. Selain itu melalui model manajeman ini, semua SKPD yang terlibat

akan merasa memiliki program yang sedang dijalankan. Dengan begitu secara

langsung meningkatkan komitmennya untuk mensukseskan program tersebut.

c. Kolaborasi

Bekerjasama antar SKPD merupanan prinsip yang ditekankan kota Surakarta

untuk menjalankan inovasi sebagai suatu kebijakan. Kerjasama/ kolaborasi yang

dilakukan pemerintah Surakarta tidak hanya dilakukan dengan instansi internal

saja. Pemerintah kota Surakarta menggandeng sektor swasta dan masyarakat

untuk bersama sama dalam menjalankan kebijakan yang dilakukan. Pelibatan ini

dimaksudkan agar dapat membantu meringankan anggaran daerah terkait

kebijakan yang diambil. Selain itu, dengan adanya kolaborasi ini, maka partisipasi

masyarakat akan meningkatkan keberhasilan program yang digulirkan oleh

pemerintah. Dikarenakan masyarakat merasa dilibatkan dalam proses suatu

kebijakan inovasi, maka secara tidak langsung pemerintah mengikat komtmen

masyarakat dalam menjalankan program pemerintah.


d. Orientasi Pelayanan Publik

Program inovasi yang dikeluarkan pemerintah akan mudah diterima

masyarakat jika pelayanan publik menjadi dasar pandangannya. Masyarakat

secara otomatis mendapatkan simpati masyarakat. Masyarakat akan sangat

antusias saat program tersebut dijalankan. Bahkan dapat mendorong meraka

untuk ambil bagian dalam menjalankan program tersebut.

e. Dukungan Teknologi

Dukungan teknologi yang dipersiapkan oleh pemeriktah kota Surakarta

terkait dengan fasilitas pendukung dari sebuah program. Seperti pada Arsip digrtal

kependudukan, disini dukungan teknologi terdiri dari server dan perangkat

komputer untuk mendigitalkan arsip yang ada. Contoh lain penyediaan kartu pada

program Kartu Insentif Anak, dukungan teknologi dilibatkan dalam pendataan

penduduk terutama anak-anak, serta pembaca data kartu untuk fasilitas potongan

harga yang diberikan. Berikutnya contoh pada pelayanan masyarakat pada tempat

antrian. Penyediaan fasilitas mesin penomoran antrian, penambahan pendingin

ruangan serta fasilitas lain termasuk perangkat komputer menjadi salah satu

bentuk dari dukungan teknologi tersebut.

f. Dukungan Sumber daya Manusia

Sumber daya manusi yang dimaksud disini adalah petugas dan masyarakat

yang berpartisipasi dalam keberlangsungan program inovatif. pengetahuan petugas

terkait program perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan terpadu yang

baik bagi masyarakat. Masyarakat sendiri juga perlu membekali diri dengan

pengetahuan terhadap program inovatif pemerintah agar dapat berpartisipasi aktif

dalam program. Selain itu masyarakat dapat mempercepat proses pelayanan yang

diberikan oleh pemerintah


BAB IV

INSTRUMEN DAN BANK DATA


A. Instrumen Direktori Inovasi Administrasi Negara

Inovasi adalah Suatu ide, gagasan, pemikiran, terobosan yang memiliki unsur

kebaharuan, manfaat, dapat diadopsi/ replikasi, berkelanjutan serta tidak bertentangan

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Suatu ide, gagasan, pemikiran,

terobosan dapat dikatakan sebagaiinovasi jika memiliki unsur kebaharuan, manfaat,

dapat diadopsi/ replikasi, berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan peraturan

perundang undangan yang berlaku. Inovasi dapat juga berarti Proses memikirkan dan

mengimplementasikan suatugagasanyang memiliki unsur kebaharuan serta

kemanfaatan

Untuk mempermudah pengenalan terhadap inovasi administrasi Negara yang telah

dilakukan itulah akhirnya disusun direktori inovasi administrasi Negara. Direktori inovasi

administrasi ini harus melalui analisa mendalam. Analisa tersebut juga merujuk pada

kriteria yang ditentukan. Pada akhirnya, dokumentasi inovasi terhadap kegiatan dan

program yang dijalanan para pembaharu/ innovator akan mudah ditentukan, apakah

kegiatan dan program itu sah disebut sebuah inovasi ataupun bukan sebuah inovasi.

1. Kriteria Inovasi

Penetapan kriteria ditujukan untuk memastikan apakah suatu inisiatif memenuhi

sebagian atau seluruh kriteria yang ditetapkan untuk tiap kategori. Dalam direktori

inovasi ini telah ditetapkan kriteria dari sebuah inovasi administrasi Negara. Kriteria

tersebut dibagi menjadi subkriteria sehingga lebih mudah lagi dalam penentuan

inovasi administrasi Negara. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kriteria untuk memvalidasi inovasi yang dikumpulkan

Kriteria Deskripsi

Pendekatan/Ide/Terobosan Inisiatif terkait dengan seluruh atau sebagian dari

program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Baru Inisiatif tersebut belum pernah ada sebelumnya

BAB IV

DESAIN DIREKTORI INOVASI

ADMINISTRASI NEGARA


Modifikasi

Inisiatif sudah pernah ada tetapi telah dilakukan

perubahan sesuai dengan kebutuhan ataupun

keinginan

Manfaat

Inisiatif memiliki kegunaan yang berdampak positif

dalam suatu perubahan yang sedang diusung.

Output Inisiatif memiliki hasil yang dapat terlihat dalam

tercapainya suatu perubahan

Perbaikan kondisi

setelah inovasi

Inisiatif telah memberikan perubahan kondisi

menjadi lebih baik setelah dilakukan

Terukur Inisiatif dapat ditentukan tingkat atau nilai

keberhasilan berdasarkansuatu standart tertentu

Keberlanjutan

Inisiatif dapat berjalan terus menerus dan mendapat

dukungan dari semua pihak

Masuk dalam

keputusan formal

Inisiatif telah dilakukan pengesahan dalam surat

keputusan, peraturan, dan/ atau perundang-

undangan

Masuk dalam

perencanaan

Inisiatifyang dilakukan telah menjadi sebuah rencana

suatu program maupun kegiatan

Evaluasi berkala Inisiatif yang telah dilakukan penilaian berulang-

ulang pada waktu tertentu dan secara beraturan

Alokasi sumberdaya

dan anggaran

Inisiatif telah ditentukan sumber daya untuk

mewujudkannya serta dapat ditentukan biaya untuk

mewujudkannya

Tidak bertentangan

dengan regulasi

Inisiatif yang dilakukan tidak menyalahi atau

melanggar peraturan yang berlaku

Replikasi Inisiatif dapat dilakukan ditempat lain dengan

penyesuaian yang diperlukan .

Dapat dikembangkan

lebih lanjut

Implementasi suatu inisiatif dapat dilakukan

modifikasi sesuai kebutuhan

Potensi untuk di

implementasikan

ditempat lain

Implementasi suatu Inisiatif dapat dilakukan oleh

stakeholders lain


2. Desain Direktori Inovasi

Desain dokumen direktori disusun untuk mendiskripsikan inovasi yang dilakukan oleh

instansi pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat terkait inovasi administrasi

negara. Setelah melewati pengkajian,

ditetapkanlah bahwa jenis inovasi administrasi Negara yang dimaksud adalah

meliputi:

a. Proses (terkait dengan SOP, Tata Laksana, Sistem dan Prosedur)

b. Metode (terkait dengan strategi, cara , teknik baru)

c. Produk (terkait dengan Barang, Jasa)

d. Konseptual (terkait dengan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, terobosan baru)

e. Teknologi (terkait dengan e-government, tools (pembaruan peralatan/

perangkat))

f. Struktur Organisasi (terkait dengan Strukturbaru, penggabungan, penghapusan,

pengembangan)

g. Hubungan (terkait dengan partnership, partisipasi masyarakat, relationship,

networking)

h. Sumber Daya Manusia (terkait dengan tata nilai (culture, mind set, etika),

kepemimpinan, kompetensi, profesionalisme, pemberdayaan)

Dalam desain direktori inovasi ini dikelompokkan dokumen tersebut dalam kelompok

Keterangan awal yang berisi data awal pelaku inovasi dan data inovasi yang berisi

gambaran singkat inovasi. Data Inovasi didisain sedemikian rupa untuk memudahkan

pengguna inovasi lain memahami inovasi yang telah dilakukan selama ini. Melalui

direktori ini diharapkan stakeholder dapat memahami inovasi yang telah dilakukan

terkait dengan administrasi Negara sehingga mendorong mereka membuka pikiran

untuk dapat mengembangkan inovasi yang dapat diterapkan dan juga bermanfaat

bagi semua kalangan dan masyarakat.

Disain instrumen direktori inovasi telah disusun dengan memikirkan bahwa inovasi

tersebut dapat menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat (best practice). Direktori

inovasi administrasi Negara (Direktori IAN) berisi gambaran untuk menjelaskan

inovasi yang telah dilakukan. Berikut ini adalah desain direktori IAN yang akan

digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan inovasi tersebut.


Tabel 4.2. Disain Data Inovasi Direktori IAN

Pelaksana Inovasi:

Kementerian / LembagaBUMN/

BUMDProvinsi/Kabupaten/KotaLSM/NGOMasyarakat

Nama Instansi

Unit Pelaksana

Nama Inovasi :

Produk inovasi :

Jenis Inovasi :

Proses Metode ProdukKonseptual Teknologi Struktur

Organisasi HubunganSumber Daya Manusia

Penggagas :

Tahun inisiasi:

Tahun implementasi

Deskripsi:

Faktor Pendorong inovasi:

Faktor Penghambat Inovasi:

Tahapan Proses Inovasi:

Manfaat:

Prasyarat Replikasi:

Kontak Person :

Teknik Validasi

ObservasiPublikasi/PresentasiData Sekunder

Sumber

Setiap data yang disajikan akan menyajikan keterangan tentanginovasi yang

dijelaskan. Untuk lebih jelas, Berikut ini adalah keterangan dari data yang akan

menjelaskan isi inovasi yang ada didalam direktori IAN beserta pengisiannya.

a. Pelaksana Inovasi

Pengisian kolom pelaksana inovasi dilakukan dengan dengan memilih salah satu

dari lima kelompok dimana inovasi dilakukan, sebagaimanadaftar berikut ini :


1) Kelompok kementerian/ Lembaga

2) Kelompok Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)

3) Kelompok BUMN dan BUMD

4) Kelompok LSM/NGO

5) Kelompok masyarakat

Misalnya : Jika sebuah inovasi dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kudus,

maka akan dipilih kelompok Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)

b. Nama Instansi

Pengisian kolom Nama Instansi dilakukan dengan mengisinama instansi induk

dimana perubahan/ inovasi itu dijalankan

Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus” nama instansi

induknya adalah Kabupaten Kudus

c. Unit Pelaksana

Pengisian kolom Unit Pelaksana dilakukan dengan mengisi unit yang

melaksanakan kegiatan perubahan/ inovasi dimana perubahan/ inovasi itu

dijalankan

Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus” nama instansi

induknya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kudus

d. Nama Inovasi

Pengisian kolom Nama Inovasi dilakukan dengan mengisi sesuai nama (kegiatan/

program) inovasi.

Misalnya “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus”

e. Produk Inovasi

Pengisian kolom produk inovasi dilakukan dengan mengisi hasil (kegiatan/

program) inovasi.

Misalnya Kegiatan Pelayanan KTP di Desa/ Kel Kabupaten Kudus menghasilkan

sistem untuk pelayanan KTP. maka yang diisi dalam kolom ini adalah “Sistem

Administrasi Kependudukan (SIAK)”

f. Jenis Inovasi

Pengisian kolom jenis inovasi diisi dengan memilih salah satu dari jenis inovasi

yang disediakan, yaitu:

1) Prosesmeliputi SOP, Tata Laksana, Sistem dan Prosedur


2) Metodemeliputi strategi, cara , teknik baru

3) Produkmeliputi Barang, Jasa

4) Konseptualmeliputi paradigma, ide, gagasan, pemikiran, terobosan baru

5) Teknologimeliputi e-government, tools (pembaruan peralatan/ perangkat)

6) Struktur Organisasi meliputi Struktur baru, penggabungan, penghapusan,

pengembangan

7) Hubunganmeliputi partnership, partisipasi masyarakat, relationship,

networking

8) Sumber Daya Manusia meliputi tata nilai (culture, mind set, etika),

kepemimpinan, kompetensi, profesionalisme, pemberdayaan

Misalnya Produk inovasi yang dihasilkan kabupaten Kudus adalah sebuah Sistem

Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem tersebut dapat digolongkan pada e-

government yang saat ini sangat gencar untuk dikembangkan. Maka SIAK dapat

digolongkan pada jenis inovasi teknologi.

g. Penggagas

Pengisian kolom penggagas diisi dengan nama instansi/ kelompok/orangyang

menggagas munculnya inovasi

Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus”digagas oleh

Bupati kudus bapak H. Mustofa

h. Tahun Inisiasi

Pengisian kolom tahun inisiasi diisi dengan tahun inovasi tersebut mulai digagas/

diinisiasi

Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus”mulai diinisiasi

pada tahun 2008

i. Tahun Implementasi

Pengisian kolom tahun implementasi diisi dengan tahun inovasi tersebut mulai

dijalankan/ diimplementasikan

Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus”mulai

diimplementasikan pada tahun 2009

j. Deskripsi

Pengisian kolom deskripsidiisi dengan permasalahan yang melatarbelakangi

inovasi, tujuan inovasi, serta strategi inovasi


Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus”adalah sebagai

berikut:

“ Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sistem pemutakhiran

data kependudukan sesuai dengan amanah UU No 23 Th 2006.SIAK bertujuan

untuk mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang lebih mudah dan

gratis. Ini disebabkan beberapa permasalahan antara lain keluhan masyarakat

dalam proses pembuatan KTP yang harus menempuh jarak cukup jauh, terlalu

lama (minimal 2 minggu),biaya yang tidak jelas, banyak masyarakat tidak memiliki

KTP, dan database kependudukan tidak akurat. Pelaksanaan SIAK secara teknis

diatur dalam Perda No 12/2008, Perda No 2/2009 dan Peraturan Bupati Kudus

No 17/2009.”

k. Faktor Pendorong Inovasi

Pengisian kolom faktor pendorong inovasi diisi dengan hal hal spesifik yang

menjadi pendorong keberhasilan inovasi tersebut


berikut:

1) Komitmen pimpinan dan jajaran (prasyarat mutlak)

2) Penentuan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat

3) Keberanian pimpinan untuk melakukan perubahan

4) Pelibatan masyarakat

5) Kesediaan staf untuk menerima perubahan

6) Adanya jaringan kerja dengan lembaga atau instansi lain

l. Faktor Penghambat Inovasi

Pengisian kolom faktor penghambat inovasi diisi dengan hal hal spesifik yang

menjadi penghambat keberhasilan inovasi tersebut


berikut:

1) Sulit mengubah pola pikir (mindset) dan kultur pelayanan

2) Persoalan Teknis yang tidak bisa ditangani oleh operator di desa/ kelurahan

m. Tahapan Proses Inovasi

Pengisian kolom tahapan proses inovasi diisi mulai dari proses inisiasi

(perancangan) sampai dengan implementasi (penerapan) inovasi.



berikut:

1) Perancangan

Menuangkan gagasan kedalam RPJMD

Mengubah dan memodifikasi sistem kependudukan yang lama menjadi SIAK

Persiapan dari aspek sistem peralatan (hardware dan software)

Proses sosialisasi, pelatihan dan pendampingan bagi aparat di desa/kelurahan

2) Penerapan

Melakukan uji coba pada 25 februari 2009

Persiapan sistem IT di desa/kelurahan (pembangunan tower, penambahan

bandwith)

Penyiapan manajemen dan kelembagaan desa/kelurahan

Sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat

3) Pengembangan

n. Manfaat

Pengisian kolom manfaat inovasi diisi dengan manfaat dari implementasi Inovasi


berikut:

1) Pelayanan KTP di desa/kelurahan lebih mendekatkan jarak dengan warga

2) Proses pelayanan KTP hanya membutuhkan waktu 4-5 menit dengan jumlah

rata-rata warga yang mengurus KTP sebanyak 5-10 orang di seluruh

desa/kelurahan

3) Tidak dipungut biaya

4) Adanya pemutakhiran data kependudukan setiap bulan

5) Jumlah penduduk yang memiliki KTP mencapai 99%

o. Prasyarat Replikasi

Pengisian kolom prasyarat replikasi diisi dengan kemungkinanapakah

inovasitersebut dapat direplikasidan diimplementasikan di tempat laindengan

memperhatikan karakteristik dan kondisi setempat


berikut:

1) Tersedianya Provider Telekomunikasi

2) Tersedianya SDM yang menguasai teknis penggunaaan IT


p. Kontak Person

Pengisian kolom kontak person diisi dengan nama orang atau Unit/ kelompok

yang dapat memberikan informasi terkait inovasi tersebut

Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus”pihak yang dapat

dihubungi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Kudus. jika disana

ada alamat, nomor telepon, dan e-mail akan lebih baik.

q. Teknik Validasi

Pengisian kolom teknik validasi ini, diisi dengan memilih salah satu dari teknik

validasi/ teknik pengambilan data inovasi yang disediakan, yaitu:

1) Observasi merupakan pengambilan data yang dilakukan melalui visitasi ke

pelaku inovasi/ perubahan

2) Publikasi/PresentasiMerupakan pengambilan data yang dilakukan melalui

publikasi yang diungkapkan dan/ atau juga bahan paparan inovasi/

perubahan yang disajikan oleh pelaku inovasi/ perubahan atau yang

mewakili.

3) Data Sekunder merupakan pengambilan data yang dilakukan melalui

dokumen inovasi yang dipublikasikan melalui buku, koran, artikel, maupun

yang bersumber dari media online seperti portal instansi pemerintah, website

berita.

Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus” teknik validasi

yang dilakukan adalah dengan menggunakan buku/ dokumen inovasi yang telah

ada. Artinya teknik yang dipakai adalah teknik data sekunder.

r. Sumber

Pengisian kolom sumber ini, diisi denganasal dokumen inovasi itu diperoleh baik

secara observasi, publikasi/ presentasi, maupu dari data sekunder.

Misalnya pada inovasi “ Pelayanan KTP di Desa/Kel Kab Kudus” dokumen yang

digunakan untuk menyusun direktori inovasi adalah buku yang diterbitkan Apeksi.

Setelah semua kolom terisi maka selesai sudah pengisian data Direktori IAN. Yang

perlu diperhatikan disini adalah pengisian data yang sesuai dan dapat dipahami oleh

masyarakat nantinya. Setelah itu data Direktori IAN akan dilakukan penyaringan oleh

tim mulai dari memperbaiki penyampaian isi data sampai melakukan validasi terhadap

kelayakan dari inovasi tersebut.


B. Instrumen E- Direktori Inovasi (Prototype)

Penyusunan sistem Direktori Inovasi Administrasi Negara (e-Direktori IAN)

dimaksudkan agar Direktori IAN yang ada memiliki instrumen yang digunakan untuk

menjaring inovasi administrasi negara secara lebih luas.Tujuannya adalah untuk

menyediakan bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model) inovasi bidang

administrasi negara yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan inisiasi, imitasi

dan replikasi inovasi. Pengisian instrumen ini dilakukan oleh stakeholders yang telah

berhasil melakukan inovasi. Stakeholders mencakup Kementerian/ Lembaga,

Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD, Swasta, LSM/ NGO, dan masyarakat.

1. Pengenalan Komponen e-Direktori

Komponen komponen yang ada pada e-Direktori IAN mengacu pada komponen yang

ada pada Direktori IAN yang telah disusun. Akan tetapi untuk mempermudah

pengisian maka dilakukan pengelompokan ulang terhadap komponen yang ada di

Direktori IAN.

Aplikasi dari e-Direktori Inovasi ini terdiri dari beberapa bagian yaitu menu

Keterangan awal, menu Data Inovasi, dan menu Validasi Inovasi. Komponen yang

dapat dilihat dimasing masing menu adalah sebagai berikut:

a. Menu Keterangan Awal

Menu Keterangan awal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengenal

terlebih dahulu instasi penyelenggara inovasi dan kapan dimulainya inovasi

tersebut. Menu ini terdiri dari:

1) Pelaksana Inovasi

2) Nama Instansi

3) Unit Instansi / Unit Pelaksana

4) Tahun Inisiasi

5) Tahun Implementasi

b. Menu Data Inovasi

1) Nama Inovasi

2) Produk Inovasi

3) Penggagas Inovasi

4) Jenis Inovasi

5) Deskripsi Singkat

6) Faktor Pendorong inovasi

7) Faktor Penghambat Inovasi

8) Tahapan Proses Inovasi


9) Manfaat

10) Prasyarat Replikasi

11) Kontak Person

c. Menu Validasi Inovasi

1) Pendekatan/ Ide/ Terobosan

2) Manfaat

3) Keberlanjutan

4) Replikasi

Pengguna yang dapat memanfaatkan isi dari e-direktori IAN dapat digolongkan

menjadi 4 Pengguna yaitu pengguna umum, pengisi direktori, validator direktori dan

administrator.Pengguna umum dapat bertindak sebagai pengguna akhir dari

Direktori IAN ini karena kelompok ini hanya dapat melihat inovasi yang

telahtervalidasi, melihat detail inovasi yang telah divalidasi, dan melakukan

pencarian inovasi yang diinginkan. Pengisi direktori selain bisa melakukan apa yang

dilakukan pengguna umum, mereka akan diberi hak untuk ikut mengisi data

direktori. selain itu data yang dilihat bukan hanya data yang telah tervalidasi saja,

tetapi data yang belum tervalidasi juga dapat dilihat.Validator direktori memiliki

tugas untuk memperbaiki data yang telah dimasukkan oleh administrator dan

pengisi direktori. Selain itu dia juga dapat mengisidata inovasi yang baru serta

menentukan inovasi tersebut lulus dari kriteria yang telah ditentukan. Jika inovasi

yang telah diisi memenuhi kriteria, maka validator direktori berhak dan wajib untuk

menerbitkan inovasi yang telah divalidasi tersebut.Pengguna terakhir adalah

administrator. Administrator dapat melakukan semua yang dilakukan oleh pengguna

lain. Fungsi tambahan yang dapat dilakukannya adalah membuatkan daftar

pengguna dan mengelompokkannya sesuai dengan tugas pengisian direktori.

Berdasarkan daftar pengguna yang telah dijabarkan diatas, maka dapat

dikatakan bahwa e-Direktori IAN dapat dilihat bedasarkan sudut pandang pengguna

umum, pengisi direktori, dan validator direktori. Dengan kata laine-Direktori IAN

memiliki kemampuan untuk dilihat isi inovasinya, diisi data inovasinya, diperbaiki

(diupdate) sekaligus di terbitkandata inovasinya.

2. Pengenalan penggunaan e-Direktori Inovasi

Tampilan awal dari e-direktori IAN terdiri dari menu login, penjelasan singkat

mengenai fungsi dari aplikasi ini, serta tabel yang berisi informasi singkat dari semua

data Inovasi yang sudah diinput. Pada menu login user diminta untuk memasukkan


nama dan password untuk dapat memasuki aplikasi Direktori Inovasi dan

melakukan perubahan data.

Jika user tidak memasukkan nama dan password atau bukan admin yang

dimaksud, maka user hanya dapat melihat tampilan dari tabel Data Inovasi. Admin

atau user yang dapat mengakses aplikasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu Pengisi

Direktori atau admin yang hanya dapat menginput data, dan Validator atau admin

yang dapat mengedit data, menentukan validasi data dan melakukan publikasi

terhadap data yang diinput.

Gambar 4.1. Halaman Utama Aplikasi e-Direktori Inovasi (menu login)

Selanjutnya akan dijelaskan penggunaan e-direktori IAN berdasarkan sudut

pandang kemampuan penggunaannya yaitu dilihat isi inovasinya, diisi data

inovasinya, diperbaiki (diupdate) sekaligus di terbitkan data inovasinya.

a. E- Direktori IAN dalam Sudut Pandang dilihat isi inovasinya

Berdasarkan sudut pandang melihat ini inovasi maka tampilan awal dari e-

Direktori IAN terdiri dari menu login, penjelasan singkat mengenai fungsi dari aplikasi

ini, serta tabel yang berisi informasi singkat dari semua data Inovasi yang sudah

diinput. disini pengguna umum tidak perlu mengisikan menu login yang telah

disediakan. sedangkan pengguna lain perlu mengisi menu login yang diberikan.

1) Pada tabel yang terdapat pada halaman utama, user dapat melihat data dari

inovator dan inovasi seperti Kelompok Inovator, Nama Instansi, Nama Inovasi

serta Deskripsi Singkat dari inovasi yang dibuat.


Gambar 4.2. Tabel Data Inovator dan Inovasi halaman Utama

Apabila box yang terdapat di ujung kanan diklik, dengan Memilih tombol „view’ (

), maka akan menampilkan halaman yang berisi data lengkap dari data

keterangan awal inovasi.Pengguna dapat melihat juga keterangan dari komponen

danri keterangan awal.contoh: komponen Pelaksana Inovasi, keterangan dari

komponen ini adalah “diisi dengan memilih salah satu dari lima kelompok dimana

inovasi dilakukan, sebagaimanadaftar berikut ini:Kelompok kementerian/

Lembaga, Kelompok Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Kelompok

BUMN dan BUMD, Kelompok LSM/NGO,Kelompok masyarakat.

Gambar 4.3. Tampilan Data Keterangan awal

Dan apabiladitekan tombol „Next‟, maka selanjutnya akan menampilkan halaman

yang berisi data lengkap dari Data Inovasi.


Gambar 4.4. Tampilan Data Inovasi

b. E- Direktori IAN dalam Sudut Pandang Pengisian data, update data dan validasi data

(Pengisi Inovasi, Validator, administrator)

Untuk user yang dapat memasukkan Nama dan Password atau admin, maka akan

muncul menu Keterangan awal inovasi yang dilaksanakan yang dapat diinput data-

data dari inovator yang bersangkutan, yang kemudian bisa disimpan ataupun

dibatalkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menekan tombol atau menu .

1) Menu Keterangan Awal

Pada Keterangan awal untuk inovasi tersebut akan terlihat unit pelaku inovasi

dan pengelompokan terhadap instansi/ stakeholder pelaku inovasi. Selain itu juga

terdapat tahun inovasi tersebut di gagas dan di implementasikan. Keterangan

pengisian dari data inovasi adalah sebagai berikut:


Tabel 4.3. PenjelasanKeterangan Awal

Data Inovator Deskripsi

Pelaksana Inovasi

Diisi dengan memilih salah satu dari lima

kelompok dimana inovasi dilakukan,

sebagaimanadaftar berikut ini :

1. Kelompok kementerian/ Lembaga

2. Kelompok Pemerintah Daerah (Provinsi,

Kabupaten/Kota)

3. Kelompok BUMN dan BUMD

4. Kelompok LSM/NGO

5. Kelompok masyarakat

Nama Instansi Disi sesuai nama instansi yang melakukan

inovasi misal. kabupaten Kudus

Unit Instansi Disi sesuai nama unit instansi yang

melakukan inovasi misal. Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten

Kudus

Tahun inisiasi Diisi dengan tahun inovasi tersebut mulai

digagas/ diinisiasi

Tahun Implementasi Diisi dengan tahun inovasi tersebut mulai

dijalankan/ diimplementasikan

Data keterangan awal dapat diisi berdasarkan instrument Direktori IAN yang telah

disusun. Tampilan Pengisian Keterangan awal inovasi adalah sebagai berikut:

Gambar 4.5. Tampilan menu Keterangan Awal


2) Menu Data Inovasi

Dengan menekan tombol “Next”, maka akan tampil menu Data Inovasi. Pengisi

direktori, Validator dan Admin dapat memasukkan data-data Inovasi sesuai

kolom-kolom yang tersedia. Setelah selesai menginput data, user dapat

menyimpan atau membatalkan data yang sudah dibuat. Pada data inovasi

terdapat sub-sub data yang berkaitan dengan Inovasi yang dilaksanakan. Pada

data ini akan terdapat data yang harus diisi sebagai berikut:

Tabel 4.4. Data Inovasi

Data Inovasi Deskripsi

Nama Inovasi Disi sesuai nama (kegiatan/ program) inovasi

Produk Inovasi Diisi dengan hasil (kegiatan/ program) inovasi

Penggagas Diisi dengan nama instansi/ kelompok/

orangyang menggagas munculnya inovasi

Jenis Inovasi Diisi dengan memilih salah satu dari jenis

inovasi yang disediakan, yaitu:

1. Proses (SOP, Tata Laksana, Sistem dan

Prosedur)

2. Metode (strategi, cara , teknik baru)

3. Produk (Barang, Jasa)

4. Konseptual (paradigma, ide, gagasan,

pemikiran, terobosan baru)

5. Teknologi (e-government, tools (pembaruan

peralatan/ perangkat))

6. Struktur Organisasi (Struktur baru,

penggabungan, penghapusan,

pengembangan)

7. Hubungan (partnership, partisipasi

masyarakat, relationship, networking)

8. Sumber Daya Manusia (tata nilai (culture,

mind set, etika), kepemimpinan,

kompetensi, profesionalisme,

pemberdayaan)

Ilustrasi Inovasi Diisi dengan mengunggah gambar yang

mewakili inovasi yang dilakukan.


Deskripsi Singkat Diisi dengan permasalahan yang

melatarbelakangi inovasi, tujuan inovasi, serta

strategi inovasi

Faktor Pendorong Inovasi

Diisi dengan hal hal spesifik yang menjadi

pendorong keberhasilan inovasi tersebut

diatas

Faktor Penghambat Inovasi

Diisi dengan hal hal spesifik yang menjadi

penghambat keberhasilan inovasi tersebut

diatas

Tahapan Proses Inovasi Diisi mulai dari proses inisiasi (perancangan)

sampai dengan implementasi (penerapan)

inovasi

Manfaat Diisi dengan manfaat dari implementasi

Inovasi

Prasyarat Replikasi Diisi dengan kemungkinanapakah

inovasitersebut dapat direplikasidan

diimplementasikan di tempat laindengan

memperhatikan karakteristik dan kondisi

setempat

Kontak Person Diisi dengan nama orang atau Unit/ kelompok

yang dapat memberikan informasi terkait

inovasi tersebut.

Teknik Validasi Diisi dengan memilih salah satu dari teknik

validasi yang digunakan yaitu:

1. Observasijika dilakukan melalui visitasi ke

pelaku inovasi/ perubahan;

2. Publikasi/Presentasijika dilakukan melalui

bahan paparan yang disajikan;

3. Data Sekunder jika dilakukan melalui

dokumen inovasi yang dipublikasikan

secara cetk maupun elektronik.

Sumber Diisi dengan asal dokumen inovasi itu

diperoleh baik secara observasi, publikasi/

presentasi, maupu dari data sekunder.


Data inovasi yang dimasukkan disini adalah data yang ada berdasarkan

instrument direktori IAN. Berikut ini adalah tampilan data inovasi e-direktori IAN.

Gambar 6. Tampilan menu input Data Inovasi


Pengguna yang login sebagai Pengisi direktori hanya akan sampai tahap ini. Para

pengisi direktori ini sudah dapat menyimpan data yang dimasukkan, yang

selanjutnya akan muncul kedalam bank data inovasi yang belum dipublikasikan.

Lain hal dengan pengguna yang login sebagai validator direktori. Pengguna ini

akan memulai tugas tambahanya (jika tidak ikut mengisi dari awal) untuk

memperbaiki data yang telah ada dengan memeriksa terlebih dahulu apakah data

tersebut sudah diterbitkan atau belum. Jika belum diterbitkan maka validator

akan memeriksa kesesuaian setiap komponen yang ada. Setelah dianggap sudah

tidak ada kesalahan dengan menekan tombol “next”, maka akan dilanjutkan

tugasnya untuk memvalidasi direktori IAN.

c. E- Direktori IAN dalam Sudut Pandang validasi data (Validator)

Setelah data dari suatu inovasi dibuat, maka data tersebut dapat diberikan

keterangan validasi dan hak publikasi oleh Validator. Jika Inovasi tersebut

menghasilkan output dan telah memberikan manfaat, maka Validator akan

mempublikasikan data dari inovasi tersebut. Dan apabila belum, maka Validator tidak

mempublikasikan data tersebut, untuk kemudian data tersebut akan dikaji ulang

kembali.

Setelah memberikan keterangan validasi, validator dapat menyimpan atau

membatalkan data informasi tersebut dengan mengklik tombol Simpan atau Batal

yang terletak di bawahnya.

Gambar 7. Tampilan menu Validasi Inovasi


Selain kemampuan mengisi mengubah dan melihat data, validator dapat menghapus

data yang sudah pernah ada tetapi muncul duplikasinya.ini dimungkinkan agar tidak

ada data yang sama pada e-direktori IAN.

Seluruh pengguna juga dapat melakukan mencarian data yang diinginkan dengan

menekan tombol filter ( ) .Kemudian dapat menutup pencarian dengan menekan

tombol “clear filters” ( ). Dengan menekan tombol “group”( )maka data inovasi

akan dapat dikelompokkan berdasarkan pelaksana inovasi, nama instansi, nama

inovasi, jenis inovasi, deskripsi singkat dan status penerbitan.

C. Bank Data Direktori Inovasi Administrasi Negara

Penyediakan bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model) inovasi

bidang administrasi negara diharapkan dapat digunakan sebagai bahan inisiasi, imitasi dan

replikasi inovasi. Pengisian instrumen ini diharapkan dapat dilakukan stakeholders yang

telah berhasil melakukan inovasi. Stakeholders disini mencakup Kementerian/ Lembaga,

Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD, Swasta, LSM/ NGO, dan masyarakat. Akan tetapi saat

ini, data yang telah dikumpulkan untuk pengisian direktori ini berasal dari observasi

langsung ke daerah yang telah dipilih dan juga secondary data yaitu dokumen dokumen

resmi yang telah ada yang terkait dengan inovasi yang dilakukan pemerintah serta dari

publikasi yang dipresentasikan langsung dari sang innovator (innovation champion).

Keberhasilan Kota Surabaya dan kota Surakarta dalam mengembangkan inovasi,

telah menjadi daya tarikbagiberbagai daerah lain untuk melakukan benchmark dan

selanjutnya akanmereplikasi inovasi di daerahnya masing-masing. Dengan melakukan

observasi langsung, maka teridentifikasilah beberapa inovasi yang menjadi andalan

dimasing masing kota. Inovasi yang menjadi andalan kota Surabaya lebih focus terhadap

pengembangan teknologi informasi dalam mendukung kinerja pelayanan publik terhadap

masyarakat dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi teknologi

dilakukan demi mendukung cita cita kota Surabaya sebagai Cyber city (kota teknologi). Lain

Surabaya lain pula Surakarta. Surakarta lebih memfokuskan diri pada penataan

pemerintahan dan pelayanan publiknya. Konsep yang diterapkan oleh pemerintah kota

Surakarta lebih menekankan pada pendekatan kemanusiaan dan manajemen keroyokan

(gotongroyong). Maksudnya adalah menempatkan masyarakat sebagai pemilik dari kotanya

dan memperlakukan masyarakat sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhannya akan

hidup. Konsep ini juga melahirkan beberapa inovasi yang menjadi andalan pemerintah kota

Surakarta.

Inovasi teknologi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya tidak hanya

digunakan untuk kepentingan instansi pemerintahnya saja (internal), tetapi juga ada


dipergunakan untuk kepentingan masyarakat juga (eksternal). Selain itu ada juga yang

dapat digunakan keduabelah pihak.Tentusaja hal ini terkait dengan transparasi kinerja

pemerintah.Berikut ini daftar inovasi yang dilakukan pemerintah Surabaya berdasarkan

objek kepentingan dari inovasi tersebut.

Tabel 5. Daftar inovasi pemerintah Surabaya

No Nama Inovasi Unit Pelaksana Objek tujuan

1 Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah Secara Elektronik (E-

Musrenbang)

Badan Perencanaan Kota

Pemkot Surabaya

Internal

2 E-Surat (Tata Persuratan Digital ) Dinas Komunikasi dan

Informasi

Internal

3 Sistem Informasi Manajemen Kinerja

Secara Elektronik (e-Performance)

Sekretariat Daerah (Bagian

Perencanaan)

Internal/

eksternal

4 Surabaya Single Window (SSW) Kantor Unit Pelayanan

Terpadu Satu Atap

Eksternal

5 Sistem Penyusunan Anggaran

Secara Elektronik (E-Budgeting)

Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan

Internal/

eksternal

6 Sistem Pengelolaan Keuangan

Daerah Secara elektronik (e-

Payment)

Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Kota

Surabaya

Internal

7 Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE)

Unit Layanan Pengadaan Internal/

eksternal

8 Media Center Dinas Komunikasi dan

Informasi

Eksternal

9 E-Delivery (Elektronik Dukungan

Administrasi Kegiatan)

Bagian Bina Program

Sekretariat Daerah

Internal

10 Sistem Pengendalian Kegiatan

Secara Elektronik (e-Controlling)

Bagian Bina Program

Sekretariat Daerah Surabaya

Internal

11 RaportOnline Dinas Pendidikan Eksternal

12 Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Sekolah (e-budgeting)

Dinas Pendidikan Internal/

Eksternal

13 Tryout Ujian Nasional Online Dinas Pendidikan Eksternal

14 Broadband Learning Center (BLC) Dinas Pengelolaan Bangunan

dan Tanah

Eksternal


Inovasi dengan konseppendekatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kota

Surakarta lebih banyak berfokus pada kepentingan masyarakatnya.Ini terkait dengan

komitmen dari walikota Surakarta yang pada saat itu adalah Joko Widodo untuk

mendahulukan kepentingan masyarakat.komitmen ini juga dilanjutkan oleh walikota

berikutnya dimana beliaumempertahankankonsep yang dirintis.Sedangkan manajemen

keroyokan (gotongroyong) merupakan konsep kerjasama antar unit untuk mengelola suatu

program/ kegiatan dalam melayani masyarakatnya.Berikut ini daftar inovasi yang dilakukan

pemerintah Surabaya berdasarkan objek kepentingan dari inovasi tersebut.

Tabel 6. Daftar inovasi pemerintah Surakarta

No Nama Inovasi Unit Pelaksana Objek tujuan

1 Digital Arsip Kependudukan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Internal/ Eksternal

2 Pelayanan KTP 1 jam Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Internal/ Eksternal

3 Pengembangan jaringan

Pencatatan Kelahiran melalui

Akte Kelahiran Jemput Bola di

Kota Surakarta

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Internal/ Eksternal

4 Program Penataan dan

Pengelolaan Pedagang Kaki

Lima (PKL)

Dinas Pengelolaan Pasar

Kota Surakarta, Kantor

Satuan Polisi Pamong

Praja

Eksternal

5 Pengembangan Cadangan

Pangan Daerah

Kantor Ketahanan

Pangan

Eksternal

6 Operasi gelandangan dan

orang gila dengan pendekatan

kemanusiaan

Kantor Satuan Polisi

Pamoamong Praja

Eksternal

7 Penanganan pengemis dan

pengamen dengan pendekatan

kemanusiaan

Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja Kota

Surakarta

Eksternal

8 Kota Surakarta Layak Anak BKKBN Kota Surakarta Internal/ Eksternal

9 Pelayanan PerizinanSatupintu Badan Pengelolaan

Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu Kota

Surakarta

Internal/ Eksternal


10 Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat Surakarta

Dinas Kesehatan Kota

Surakarta

Eksternal

11 Puskesmas Ramah Anak Puskesmas Kota

Surakarta

Eksternal

12 Rumah Sakit Ramah Anak RSUD Kota Surakarta Eksternal

13 Pojok ASI Puskesmas Kota

Surakarta

Eksternal

14 Pemberian Makanan

Tambahan Anak Sekolah

(PMTAS)

Dinas Pendidikan Kota

Surakarta

Eksternal

15 Posyandu Terintegrasi Dinas Kesehatan Kota

Surakarta

Eksternal

16 Taman Cerdas Dinas Pendidikan Kota

Surakarta

Eksternal

17 Kartu Intensif Anak Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Eksternal

Data inovasi yang telah disebutkan diatas tidak semua berasal dari peninjauan/

observasi langsung ke kota Surakarta saja. Ada beberapa yang didapatkan melalui

pencarian kembali melalui buku bacaan, pencarian lewat elektronik (website), ataupun

melalui bahan bacaan lainnya. Sepeninggalan Walikota Joko Widodo, kepemimpinan

selanjutnya bertekat untuk terus menerapkan apa saja yang telah dikerjakan oleh walikota

sebelumnya, bahkan lebih mendorong seluruh rekan kerjanya untuk dapat menciptakan

perubahan yang baik. Jika perlu perubahan yang dilakukan akan jauh melebihi

kepemimpinan sebelumnya. Semangat itulah yang didapati dari pengalaman inovasi yang

terjadi di kota Surakarta.

Bank data (koleksi rujukan/ kebijakan/ pedoman/ model) inovasi bidang

administrasi Negara yang berhasil dikumpulkan bukan hanya berasal dari kota Surabaya

dan kota Surakarta saja. Banyak instansi pusat maupun daerah bahkan masyarakat yang

ternyata melakukan gerakan perubahan menuju pemerintahan yang baik dan demi

kepentingan masyarakat.Bank data inovasi ini dapat dilihat dalam buku kumpulan data

inovasi Administrasi Negara yang dirangkum dalam Epitome Direktori Inovasi Administrasi

Negara.Data tersebut juga disajikan kedalam database direktori inovasi administrasi

Negara yang disajikan dalam sebuah portal inovasi administrasi Negara.Berikut ini adalah

daftar dari inovasi yang telah terangkum dan dikelompokkan berdasarkan jenis inovasi yang

telah ditetapkan.


Kelompok Inovasi Proses

1. Sistem Pelayanan Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT) / Sistem OneStop Service (OSS)

Kementerian Hukum dan HAM RI

2. Rawat Inap Tanpa Kelas Bagi Pasien GAKIN (Keluarga Miskin) Kabupaten

Kulonprogo

3. Pelayanan KTP 1 Jam Kota Surakarta

4. Pelayanan Akhir Pekan Weekend ServiceKota Tangerang

5. One Stop Service Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen

6. Akte Kelahiran Jemput Bola Kota Surakarta

7. Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Kota Yogyakarta

8. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta

9. Program Multiguna Jaminan Kesehatan Kota Tangerang

10. Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kota Surakarta

11. One Day Service Layanan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI

12. Pelayanan KTP di Desa/Kelurahan Kabupaten Kudus

13. Media Center Kota Surabaya

Kelompok Inovasi Metode

14. Layanan Jemput Bola “LARASITA” Badan Pertanahan Nasional RI

15. National Traffic Management Center (NTMC) Polda Metro Jaya

16. Pelayanan Sertifikasi Tanah Di Desa-Desa Dengan Cara Jemput Bola Kabupaten

Karanganyar

17. Program Kampo Waraka Kabupaten Buton Utara

18. Program Sangihe Mengajar Kabupaten Kepulauan Sangihe

19. Kampoeng KB Kota Banjar

20. Penganggaran Responsif Gender Bidang Pendidikan Kota Baubau

21. Pemanfaatan Limbah Minyak Jelantah Menjadi Biodiesel Kota Bogor

22. Industri Kreatif Kota Cimahi

23. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Probolinggo

24. Peningkatan Ketahanan Kota Terkait Dampak Perubahan Iklim Kota Semarang

25. Shifting Angkot Kota Sukabumi

26. Penanganan Pengemis Dan Pengamen Dengan Pendekatan Kemanusiaan Kota

Surakarta

27. Penanganan Gelandangan Dan Orang Gila Dengan Pendekatan Kemanusiaan Kota

Surakarta

28. Penanganan dan Pencegahan Permasalahan Siswa Kota Surakarta


29. Program Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Surakarta

30. Pengelolaan Sampah Terpadu Kota Probolinggo

31. Layanan Memikat Kabupaten Sehat Kabupaten Bantaeng

32. Pemberdayaan Pengrajin Tenun Tradisional Kota Denpasar

33. Pengembangan Potensi Lokal (Belimbing Dewa) Sebagai Ikon Kota Depok

34. Kawasan Tertib Rokok Kota Padang Panjang

35. Broadband Learning Center (BLC) Kota Surabaya

36. Puskesmas Ramah Anak Kota Surakarta

37. Night Market Ngarsopuro Kota Surakarta

38. Perpustakaan Kampung dan Taman Cerdas Kota Surakarta

39. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Kota Surakarta

40. Pemberian Insentif Ibu Bersalin Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Buton Utara

41. Program Sumikolah Kabupaten Minahasa Utara

42. Program Basekolah Kota Bitung

43. Penataan Pasar Tradisional dan Pemberdayaan Pedagang Garendong Kota

Payakumbuh

44. Penjaminan Keamanan dan Produk Pangan Melalui E-RegistrationBadan POM RI

45. Sistem Informasi Pengelolaan Logistik Bencana Alam (SIMLOG) Kementerian Sosial

RI

46. Intelligent Transport System Provinsi DKI Jakarta

47. Perbaikan Tata Kelola Pelayanan di Bidang Pendidikan Kabupaten Luwu Utara

Kelompok Inovasi Produk

48. Mendekatkan Pelayanan Pembuatan SIM pada Masyarakat Polda Metro Jaya

49. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Puskesmas Sumobito melalui

“Arisan Berencana” Kabupaten Jombang

50. Pengolahan air limbah Kota Banjarmasin

51. Palembang Kota Clean,Green dan Blue

52. Revitalisasi Kawasan Kota Lama Kota Sawahlunto

53. Kartu Insentif Anak Kota Surakarta

54. Rumah Pemulihan Gizi Kota Yogyakarta

55. Gerakan Berkelanjutan Anti Sampah Plastik (Gelatik) Kabupaten Badung

56. Program Petani Mandiri Sejahtera (Tanimas) Kabupaten Badung

57. Dari Ampas Tahu Terbitlah Energi Baru Kota Pekalongan

Kelompok Inovasi Konseptual

58. Klinik Asuransi Premi Sampah


59. Community Development Solusi Kemiskinan Kabupaten Bantul

60. Kota Layak Anak Kota Denpasar

61. Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah Kota Malang

62. Kota Layak Anak Kota Surakarta

63. Taman Pintar Yogyakarta Alternatif Layanan Publik Pendidikan

Kelompok Inovasi Teknologi

64. SISPEDAP: Sistem Pengelolaan Data Pegawai Berbasis Web BPKP RI

65. Portal Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

66. Sistem Informasi layanan Permohonan Informasi Publik Online (SILAYAN)

Kementerian Pertanian RI

67. Sistem Komputerisasi Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kota Tegal

68. Surabaya Single Window (SSW)

69. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Secara elektronik (E-Payment) Kota Surabaya

70. Sistem Penyusunan Anggaran Secara Elektronik (E-Budgeting)Kota Surabaya

71. Sistem Informasi Manajemen Kinerja Secara Elektronik (E-Performance) Kota

Surabaya

72. Tata Persuratan Digital (E-Surat)Kota Surabaya

73. Klinik Kurikulum 2013Kota Surabaya

74. Raport Online (Raport Berbasis Elektronik)Kota Surabaya

75. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) OnlineKota Surabaya

76. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (E-Musrenbang)Kota

Surabaya

77. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (E-budgeting)Kota Surabaya

78. Tryout Ujian Nasional Online Dinas Pendidikan Kota Surabaya

79. Jurnal Pendidikan OnlineKota Surabaya

80. Sistem Pengendalian Kegiatan Secara Elektronik (E-Controlling)Kota Surabaya

81. E-Delivery (Elektronik Dukungan Administrasi Kegiatan)Kota Surabaya

82. Digital Arsip Kependudukan Kota Surakarta

Kelompok Inovasi Struktur Organisasi

83. Pembentukkan "Unit Layanan Paspor " Untuk Mempercepat Prosedur Pelayanan

Kementerian Hukum dan HAM RI

84. Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen

85. Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Kredit Mikro Kota Kendari

86. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kota Semarang

87. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kota Surabaya


88. Pembentukan Unit Layanan PengadaaanKota Yogyakarta

89. Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur

Kelompok Inovasi Hubungan

90. Kemitraan Bidan dan Dukun Kabupaten Takalar

91. Sekretariat Bersama KARTAMANTUL (Yogyakarta, Sleman dan Bantul)

Kelompok Inovasi SDM

92. Desa Mandara Mandidoha (Desa Siaga Aktif) Konawe Selatan

93. Program Perempuan Pahlawan Ekonomi Kota Surabaya

Pembelajaran berharga terkait dengan inovasi yang terjadi dibeberapa instansi yang telah

dirangkum dalam bank data inovasi sudah sangat jelas terlihat, baik proses inovasi,

implementasi, maupun peranan pimpinan sebagai salah satu faktor keberhasilan. Melalui

inovasi yang telah diungkapkan didalam bank data inovasi administrasi negara, maka dapat

ditarik pembelajaran cara tepat untuk malakukan implementasi inovasi dari beberapa

instansi. Pembelajaran ini dapat disebut juga “ 8 (delapan) pilar penegak keberhasilan

inovasi“ yang terdiri dari pilar pilar sebagai berikut:

1. Menunjukkan komitmen untuk memunculkan ketaatan dan kepatuhan terhadap

perubahan yang telah dicanangkan.

2. Mendengarkan dan memetakan kebutuhan penerima pelayanan untuk memperoleh

gambaran perubahan yang tepat yang harus dilakukan

3. Mengembangkan sistem dan standar terhadap perubahan yang dilakukan, hal ini

juga terkait perubahan prosedur layanan dan standar pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat.

4. Mengukur, meningkatkan serta memperbaiki perubahan yang telh dilakukan untuk

meningkatkan nilai kemanfatan yang dapat diambil dalam sebuah perubahan

5. Mempekerjakan orang yang tepat dalam menjalankan perubahan agar tercipta

keselarasan antara perencanaan dan impleentasi perubahan.

6. Mengembangkan keterampilan individu dan tim untuk memaksimalkan kapasitas

diri dalam menjalankan perubahan yang telah dicanangkan

7. Memberikan penghargaan dan memperkuat ikatan pegawai terhadap perubahan,

dengan kata lain menanamkan semangat perubahan.

8. Mengembangkan strategi sosialisasi agar perubahan dapat diterima dan dijalankan

sehingga akan mendapat manfaat yang maksimal


BAB V

PENUTUP

Penyusunan direktori inovasi administrasi negara menjadi titik awal dari upaya

percepatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, direktori inovasi

menjadi sangat penting terkait dengan proses inisiasi, imitasi dan adopsi inovasi

administrasi negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Keberadaan direktori inovasi administrasi negara menjadi penting karena di samping

menyediakan berbagai best practice inovasi, juga memberikan informasi yang sangat

komprehensif terkait dengan langkah-langkah dan prasyarat replikasi inovasi.

Dengan telah disusunnya Direktori inovasi administrasi negara ini, maka diharapkan

dapat menjadi pemicu bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan adopsi dan

replikasi inovasi administrasi negara di masing-masing instansinya.

BAB V

PENUTUP

P


Admin(Anonym). 2010, RPJMD Kota Surabaya tahun 2010-2015, Tersedia online

(www.surabaya.go.id/files.php?id=768 , diakses 14 Oktober 2014)

Ancok,Djamaludin 2012. Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi. Jakarta : Erlangga

Anonym, 2013, TentangKota Surakarta, Kumpulan Data Indikator Pembangunan. Tersedia

Online (http://www.benangmerah.net/place/idn/jawa-tengah/kota-

surakarta#dataukpgoiddatasetangka-melek-huruf-usia-15-24-per-provinsi,

diakses 10 Oktober 2014)

Bailey, Laura, et al. 2005. The IDEAS Model For Demonstration and Replication : An

Experience From Care India. Atlanta : CARE, Inc

Bekkers,Victor. Edelenbos, Jurian. Steijn, Bram.2011. Innovation in the Public Sector:

Linking Capacity and Leadership, Hampshire & New York: Palgrave Macmillan.

Cornell INSEAD WIPO. 2013. Global Innovation Index 2013Conceptual Framework. Tersedia

online (http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=framework,

diakses 20 Februari 2014)

Doran,Justin. 2012. “Are Differing Forms of Innovation Complements or Substitutes?”.

European Journal of Innovation Management, Vol. 15, No. 3, hal. 353-354.

Dutta, Soumitra, et al. 2014. The Global Innovation Index 2014:The Human Factor in

Innovation.Geneva:WIPO & CII

Dutta, Soumitra.Lanvin, Bruno. 2013. The Global Innovation Index 2013:The Local

Dynamics of Innovation.Geneva:WIPO & CII

Dwiyanto, Agus. 2013. Unknown Tittle, disampaikan Diskusi Pertemuan Kedeputian Inovasi

Administrasi Negara, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Fernanda, Desi. 2014. Berfikir Kreatif dan Kritis untuk Berinovasi, dismpaikan dalam

diskusi Knowledge Shared Forum.Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Humanitarian Innovation fund. 2009 . Innovation explained. Tersedia online

(http://www.humanitarianinnovation.org/innovation, diakses 20 Februari 2014)

Jemi Tanjung 2011, Pengertian Administrasi Negara Menurut Para Ahli. Tersedia online

(http://jemyannas.blogspot.com/2011/02/pengertian-administrasi-negara-

menurut.html, diakses 20 Februari 2014)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengertian Inovasi . Tersedia online

(http://kbbi.web.id/inovasi, diakses 20 Februari 2014)

Sjaifudian, Hetifah. 2003. Strategi Replikasi Inovasi. Jakarta : Yayasan Obor

Tim Penulis KIN. 2012. Prospek Inovasi Indonesia. Jakarta:Komite Inovasi Nasional

Windrum,Paul. 2008, “Innovation and Entrepreneurship in Public Services”, dalam Paul

Windrum & Per Koch (eds), Innovation in Public Sector Services:

Entrepreneurship, Creativity & Management, Cheltenham & Northampton. MA:

Edward Elgar.

Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

DAFTAR PUSTAKA

http://www.surabaya.go.id/files.php?id=768

http://www.benangmerah.net/place/idn/jawa-tengah/kota-surakarta#dataukpgoiddatasetangka-melek-huruf-usia-15-24-per-provinsi

http://www.benangmerah.net/place/idn/jawa-tengah/kota-surakarta#dataukpgoiddatasetangka-melek-huruf-usia-15-24-per-provinsi

http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=framework

http://www.humanitarianinnovation.org/innovation

http://jemyannas.blogspot.com/2011/02/pengertian-administrasi-negara-menurut.html

http://jemyannas.blogspot.com/2011/02/pengertian-administrasi-negara-menurut.html

http://kbbi.web.id/inovasi

direktori inovasi an 2014

Government & Nonprofit