Oleh:

MAHIFAL, SH.,MH

Yunani:

Demos = rakyat ; Cratein = pemerintah

Pemerintahan rakyat = pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (the government from the people, by the people and for the people)

Kontradiktif pemahaman:

Secara harfiah : Yang memerintah lebih banyak dari yang diperintah

Kenyataannya : Yang memerintah lebih sedikit dari yang diperintah

Jean Jacques Rousseau:

Bilamana pengertian demokrasi diartikan secara umum, maka sesungguhnya demokrasi itu tidak pernah ada atau bahkan tidak akan ada

Adalah berlawanan dengan kodrat alam bilamana yang memerintah lebih banyak dari yang diperintah

Oleh karena itu: Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan

dengan mengikutsertakan rakyat

Penggunaan paham dan asas demokrasi dianut oleh berbagai negara, kendati pelaksanaannya berbeda, seperti: Social democracy, liberal democracy, people democracy, guided

democracy, dan sebagainya

Perbedaan pelaksanaan paham dan asas demokrasi dari beberapa negara tercermin dari konstitusi negaranya masing-masing Bentuk ketatanegaraan:

Negara kesatuan, federal, republik, dan kerajaan

Sistem ketatanegaraan:

Sistem satu kamar, dua kamar, pemerintahan parlementer, pemerintahan presidensiil, diktatorial, campuran, dan sebagainya

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta Partai-Partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden,terbatasnya peran partai politik,berkembangnya pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

3. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila,UUD 1945 dan Ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi terpimpin. Namun dalam Perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lebaga negara-negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama pancasila hanya dijadikan sebagai legitimasi politis pada saat itu, sebab kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataannya.

4. Periode 1999-Sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara,antar eksekutif,legislatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik semakin menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi Demokrasi adalah kekuasaan ditangan rakyat, maka praktek Demokrasi tatkala Pemilu memang demikian, namun dalam pelaksanaannya stlh Pemilu banyak kebijakan tdk mendasar pd kepentingan rakyat,

Melainkan lebih terarah kepada pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan kata lain model Demokrasi era reformasi dewasa ini, kurang mendasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia (walfare state)

Demokrasi Pancasila

Paham demokrasi yang dijiwai dan disemangati oleh sila-sila Pancasila

Paham demokrasi Pancasila bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945

Demokrasi Pancasila adalah KEDAULATAN RAKYAT sesuai dengan Pembukaan UUD 1945

Dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

Undang-Undang Dasar”

Asasnya tercantum dalam Sila KEEMPAT Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan”

KONSEKUENSI ASAS Kedaulatan Rakyat sesuai Sila KEEMPAT PANCASILA Rakyat harus ditempatkan sebagai subjek demokrasi Rakyat sebagai keseluruhan berhak untuk ikut serta secara

aktif menentukan keinginan-keinginannya sekaligus sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan tersebut

Rakyat turut menentukan pimpinan nasional dan para wakil rakyat

Perwujudan keikutsertaan RAKYAT Disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang

dibentuk secara demokratis melalui Pemilihan Umum Lima Tahunan

Hasil PEMILU berupa keanggotaan atas dewan perwakilan atau majelis permusyawaratan rakyat sesuai dengan tingkat pemilihan tersebut diadakan

Berlandaskan pada konstitusi/UUD 1945 dengan segala perubahan-perubahannya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemilihan Umum (PEMILU)

Peraturan perundang-undangan PEMILU harus bersifat aspiratif dan populis: Berpihak pada rakyat

Tidak berorientasi pada kekuasaan atau kepentingan penguasa

Memuat asas-asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL).

Hasil PEMILU diharapkan benar-benar memberikan legitimasi yang kuat bagi para wakil-wakil rakyat, baik di MPR, DPR maupun Presiden dan wakil presiden serta para menteri dan pejabat pemerintahan lainnya

Wakil rakyat yang legitimit diharapkan dapat menyuarakan aspirasi rakyat dan berpegang pada amanat rakyat dengan sebaik-baiknya

Lembaga-lembaga perwakilan rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD Propinsi

DPRD Kabupaten/Kota

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Anggota DPR secara otomatis merupakan anggota MPR

Anggota tambahannya : Utusan daerah

Utusan golongan

Demokrasi Pancasila meliputi segi bentuk dan isinya

Bentuk demokrasi Pancasila adalah didasarkan atas permusyawaratan/perwakilan Tata cara pengambilan keputusan yang demokratis

Isi demokrasi Pancasila Hasil keputusan yang diambil harus demokratis dan bermuara pada

kepentingan seluruh rakyat dan tidak bermuara pada kepentingan perorangan atau golongan

Penjabaran demokrasi Pancasila di bidang Politik tercermin dalam Pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945

Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28.

Penyelesaian masalah nasional yang menyangkut perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seoptimal mungkin dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan pemungutan suara (voting) harus merupakan jalan terakhir yang tidak dapat dielakkan.

Demokrasi Pancasila dijabarkan dalam bentuk Perundang-undangan

UU No.2/1999 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No.31/2002

UU No.3/1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No.12/2003

UU No.4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD

Demokrasi Pancasila di bidang Ekonomi tercermin dalam Pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945

UU No.5/1984 tentang Perindustrian UU No.25/1992 tentang Perkoperasian UU No.4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman UU No.7/1992 tentang Perbankan UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas UU No.7/1996 tentang Pangan UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat

Demokrasi Pancasila di bidang Pertahanan Tercermin dalam rumusan Pasal 30 UUD 1945

Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

Bela negara setiap warga negara

Dwifungsi ABRI dicabut dan dikembalikan sesuai dengan performa TNI yang profesional

Pemisahan TNI dan Kepolisian dengan Tap MPR No.VI/MPR/2000

UU No.1/1982 diubah dengan UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara

Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat Alinea keempat Pembukaan UUD 1945

Demokrasi berdasarkan kepentingan umum Res = kepentingan; publica = umum

Di dalam UUD 1945 dibakukan sebagai Republik yang bersifat kesatuan

Demokrasi menampilkan sosok Negara Hukum Negara hukum (Rechtsstaat) umumnya dirumuskan sebagai

Negara Hukum Demokrasi

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : “Negara Indonesia adalah negara hukum”

Negara Demokratis menggunakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya Dalam Penjelasan UUD 1945

Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi dan tidak berdasarkan absolutisme

Semua negara demokrasi menggunakan lembaga perwakilan

Lembaga-lembaga perwakilan di Indonesia: MPR, DPR, dan DPRD, serta ditambah sekarang dengan Dewan Perwakilan Daearah (DPD)

Di dalam negara demokrasi Kepala Negara adalah atas nama rakyat

Presiden dan wakil presiden sekarang lebih legitimit karena langsung dipilih oleh Rakyat melalui Pemilu Presiden

Negara demokrasi mengakui hak asasi

Hak fundamental berdasarkan konstitusi

Di dalam UUD 1945 dirinci dalam: Hak dan kewajiban warga negara

Hak dan kewajiban penduduk

Hak dan kewajiban penyelenggara negara

Kelembagaan negara didasarkan pada pertimbangan yang bersumber pada kedaulatan rakyat

Berdasarkan UUD 1945, kelembagaan negara disusun berdasarkan prinsip: Kelembagaan tertinggi negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat

Lembaga-lembaga tinggi

Alat perlengkapan negara lainnya

Setiap demokrasi memiliki tujuan dalam bernegara

Tujuan demokrasi adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila

Setiap demokrasi memiliki mekanisme pelestariannya

Pelestarian demokrasi Pancasila dijamin dengan persyaratan Kepala Negara dan perubahan hukum dasar adalah sulit (Lihat Pasal 37 UUD 1945)

Setiap demokrasi memiliki lembaga legislatif

Lembaga legislatif di Indonesia adalah DPR

Setiap demokrasi memiliki lembaga eksekutif

Lembaga eksekutif di Indonesia adalah Presiden dan Menteri

Setiap demokrasi memiliki kekuasaan kehakiman

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peralihan lainnya, sebagai kekuasaan merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah

Setiap demokrasi kedudukan warga negaranya sama

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945)

Setiap demokrasi memberikan kebebasan dalam penyaluran aspirasi rakyat

Kemerdekaan berserikat,

Kemerdekaan berkumpul,

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang

Setiap demokrasi menggariskan tata cara menggerakkan negara yang demokratis sifatnya

Selamat Siang ……………….