DEMOKRASI DI

INDONESIACreated By :Olive Alexander AmbardhyPrastyo Bayu NugrohoRaden Roro Yanuar Dian PratiwiRidwan PambudiRizka Agustina Rachma

Demokrasi di

Indonesia

Prinsip-prinsip Demokrasi

Pancasila

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau

filsafat hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Pada

hakekatnya merupakan sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara,

sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Sedangkan prinsip demokrasi

pancasila adalah memperhatikan kepentingan semua golongan, lapisan masyarakat, berbagai

daerah, suku dan agama. Terdapat dua tokoh yang mengungkapkan pengertian Demokrasi

Pancasila, yaitu :

1. Notonegoro.

2. Dardji Darmodihardjo.

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berkeTuhanan

Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang

mempersatukan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersunber kepada

kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya

seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.

Dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila menurut Notohamidjojo

mengandung beberapa aspek, yaitu :

1. Aspek Formal

2. Aspek Material

3. Aspek Nornatif

4. Aspek Optatif

5. Aspek Organisasi

6. Aspek Kejiwaan

Mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam

badan perwakilan rakyat dan pemerintahan serta bagaimana mengatur

permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka dan jujur

untuk mencapai konsensus bersama.

Mengemukakan gambaran manusia dan mengakui harkat dan martabat

manusia dan menjamin terwujudnya masyarakat manusia sesuai dengan

gambaran, harkat dan martabat tersebut.

Mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan

menjadi kriteria pencapaian tujuan.

Mengarahkan tujuan yang hendak dicapai

Mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi

Pancasila dimana wadah tersebut cocok dengan tujuan yang hendak

dicapai.

Menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para

pemimpin pemerintahan.

Prinsip-prinsip Demokrasi Universal dikaitkan dengan prinsip-prinsip

Demokrasi Pancasila, secara normatif dapat kita simak sebagai berikut :

DEMOKRASI UNIVERSAL DEMOKRASI PANCASILA

1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik.

2. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara.

3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara.

4. Suatu sistem perwakilan.5. Suatu sistem pemilihan

kekuasaan mayoritas.

1. Persamaan bagi seluruh warga Indonesia.

2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain.

4. Mewujudkan rasa keadilan sosial.

5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat.

6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.

7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia :

1. Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Lama.

2. Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Baru.

3. Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Reformasi.

Pada masa Orde Lama Indonesia menggunakan Demokrasi Terpimpin

sebagai pedoman atau falsafah hidup bangsa Indonesia, dimulai sejak

tanggal 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966.

a. Landasan Demokrasi Terpimpin

b. Pengertian Demokrasi Terpimpin

c. Ciri-Ciri Umum Demokrasi Terpimpin

d. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

e. Penyelewengan Pada Masa Orde Lama

1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Tap MPRS/1968 yang kemudian dicabut dengan Tap MPRS No.

XXXVII/MPRS/1968 tentang pedoman pelaksanaan kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan.

Merupakan paham demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan, yang berintikan musyawah untuk mufakat serta gotong

royong.

1. Ada rasa gotong royong

2. Tidak mencari kemenangan atas golongan lain

3. Tidak mencari alasan untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat

4. Melarang propaganda anti nasakom

Selama pelaksanaan demokrasi terpimpin, semua keputusan hanya ada pada pemimpin besar revolusi. Namun setelah terjadi G 30 S PKI tahun 1965, pemerintah orde lama dan semua demokrasi terpimpinya jatuh. Pemerintah beranggapan bahwa banyaknya partai akan membuat pemerintah tidak stabil. untuk itu pemerintah mencabut maklumat 3 November 1945, yang menjadi dasar berdirinya banyak partai, dan mengeluarkan Perpres No. 7 tahun 1959 tentang syarat penyederhanaan kepartaian. Berdasarkan dekrit presiden, Ir. Soekarno membentuk kabinet kerja yang menterinya tidak terikat partai lagi. Program kabinet dijalankan dengan pedoman pada penjelasan Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 “Penemuan kembali revolusi kita”, kemudian diteyapkan menjadi GBHN oleh MPRS dan dikenal sebagai Manipol yang berintikan USDEK.

1. Tap MPR No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

2. Pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 oleh presiden

3. Pengangkatan ketua DPRGR/MPRS menjadi menteri negara oleh presiden

4. Lebih mengutamakan terpimpinya daripada hikmah negara oleh presiden

5. Pembentukan MPRS dan DPRGR tanpa pemilu

6. Menafsirkan pancasila terpisah dalam kesatuan bulat dan utuh

7. Konnsep pancasila berubah menjadi konsep Nasakom

8. Bergesernya makna demokrasi terrpimpin

Pada masa Orde Baru Deorasi di Indonesia , dimulai 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Maret 1998

a. Landasan Demokrasi

b. Pengertian Demokrasi

c. Ciri-Ciri Umum Demokrasi

d. Pelaksanaan Demokrasi

e. Penyelewengan Kebijakan Pemerintah

f. Penyelewengan Pada Masa Orde Baru

1. Supersemar 11 Maret 1996

2. Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968

3. Diperkuat dengan Tap MPRS No. 1/MPR/1973, tap MPRNo.

1/MPR 1978, Tap MPR No. 1/MPR/ 1983 tentang peraturan

tata tertib MPR

Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang dijiwai/ diliputi oleh nilai-

nilai pancasila, dimana sebagai intinya adalah sila ke empat yaitu

“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan

1. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat2. Mengutamakan kepentingan negara dan

masyarakat3. Tidak memaksakan kehendak orang lain4. Selalu diliputi semangat kekeluargaan5. Adanya rasa tanggung jawab dalam

menghasilkan musyawarah6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan

hati nurani7. Hasil kep[utusan harus dipertanggungjawabkan

secara moral pada Tuhan YME berdasar nilai kebenaran dan keadilan

1. Belum sesuai dengan jiwa dan ciri umum. Presiden masih dominan dalan suprastruktur dan infrastruktur.

2. Masa ini kepemimpinan nasional berjalan dengan baik, tapi dalam perlembanganya mengalami perubahan ke arah otoriter

3. Pemerintah tidak tanggap terhadap kesejahteraan rakyat, sehingga menimbulkan ketidak puasan

4. Banyak terjadi manipulasi politik dan KKn yang telah membudaya, yang menyebabkan krisis berkepanjangan.

1. Dalam penyusunan keanggotaan DPR peran pemerintah sangat besar

2. Para calon legislatif dari tiga kontestan cenderungan mempertahankan orang yang loyal

3. Kekuasaan eksekutif lebih dominan4. Surat kabar dibredel tanpa melalui keputusan

pengadilan5. Tindakan cekal pada para tokoh kritis dan

mantan pejabat yang akan meluruskan konstitusi.

1. Banyak manipulasi politik2. Supremasi hukum hanya

menjadi slogan3. Terjadi KKN hampir diseluruh

lembaga negara.4. Kebebasan berpendapat

dibatasi5. Hubungan pusat dan daerah

cenderung menganut sentralisasi.

Pelaksanaan demokrasi pada masa atau era reformasi :

a. Landasan

b. Pengertian Deomokrasi Pancasila di era Reformasi

c. Ciri Umum Demokrasi Pancasila di Era Reformasi

d. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Reformasi

Memuat Mekanisme Demokrasi Pancasila

Tap MPR No. VII/MR/1998JO

Tap MPR No X/MPR/1998JOTap MPR No.

II/MPR/1999

Pengertian

Aspek Material

Aspek Formal

Merupakan demokrasi yang harus menyatu atau dijiwai oleh sila Pancasila. Demokrasi yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi yang Berperikemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang memperkokoh Persatuan Indonesia dan Demokrasi yang mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Karena itu, Demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan Demokrasi Politik tetapi juga Demokrasi Ekonomi dan Sosial sesuai dengan pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 UUD 1945.

Merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan yang lazim disebut Demokrasi Politik tercermin dari sila ke-4 Pancasila.

1. Menekankan penegakan kedaulatan rakyat

dengan memberdayakan pengawasan sebagai

lembaga negara, lembaga politik dan lembaga

kemasyarakatan.

2. Pembagian secara tegas wewenang dan

kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan

yudikatif.

3. Penghormatan kepada keberagaman asas, ciri,

aspirasi dan program partai politik dan multi

partai.

Karena kegagalan pemerintah orde baru dalam mewujudkan Negara Demokrasi Pancasila adanya Reformasi Total di segala kehidupan Bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat madani, yaitu menegakkan kembali kewibawaan negara dan pemerintah serta kedaulatan rakyat maka diselenggarakan sidang istimewa MPR tahun 1998, pemilu 1999 sidang umum MPR 1999 dan sidang tahunan MPR th 2001, 2002 dan 2003.

Pelaksanaan dan penerapan demokrasi Pancasila Era Reformasi (10 Pilar Demokrasi Pancasila) :

1. Demokrasi Pancasila Yang BerkeTuhanan Maha Esa.2. Demokrasi Pancasila yang menunjang Hak Asasi Manusia.3. Demokrasi Pancasila yang mengutamakan Kedaulatan Rakyat4. Demokrasi Pancasila yang didukung oleh Kecerdasan Warga

Negara.5. Demokrasi Pancasila yang menerapkan pembagian kekuasaan.6. Demokrasi Pancasila yang menjamin otonomi daerah.7. Demokrasi Pancasila yang menerapkan konsep negara hukum.8. Demokrasi Pancasila menjunjung peradilan yang merdeka dan

tidak memihak.9. Demokrasi Pancasila mengusahakan kesejahteraan rakyat.10. Demokrasi Pancasila berkeadilan sosial.

ADAKAH PERTANYAANYANG NAMPAK ?

Terimakasih atas perhatiannyaSampai Jumpa