2

SENJATA PEMUSNAH MASSAL DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI

KOLONIALIS

THE WEST’S WEAPONS OF MASS DESTRUCTION AND COLONIALIST

FOREIGN POLICY

THE ASSESSMENT OF THE MUSLIM COMMUNITY IN BRITAIN

Hizbut Tahrir – Inggris3 November 2002/25 Sya’ban 1423

Khilafah Publicationswww.mindspring.eu.com

Alih Bahasa:M. Ramdhan AdhiMahardhika Zifana

R. Dian Dia-an Muniroh

Maret 2003

Kata PengantarHizbut Tahrir - Inggris

Para negarawan akan membuat daftar murahan, menyalahkan bangsa yang diserang, dan setiap orang akan merasa senang dengan penipuan pikiran itu, dan akan rajin mempelajarinya, serta menolak mengkaji setiap penolakan atasnya; lantas ia akan terus-menerus meyakinkan dirinya bahwa perang tersebut adil, dan akan bersyukur kepada Tuhan atas tidurnya yang lebih nyenyak begitu selesainya proses penipuan diri yang parah [Mark Twain]

Buku ini terbit ketika genderang perang telah ditabuh. Mesin perang AS dan Inggris bersiap-siap membombardir rakyat Irak yang tak berdosa dalam rangka perang kolonial dan mengganti rezim bentukan Barat berupa ‘Hamid Karzai versi Irak’ yang setia.

Pada tanggal 24 September 2002, pemerintah Inggris menerbitkan sebuah dokumen busuk yang berjudul Iraq’s Weapons of Mass Destruction, yang penuh propaganda akan tetapi kering fakta. Minimnya fakta itu bukanlah sesuatu yang mengherankan apabila kita menyimak ucapan Tony Blair pada bulan Agustus 2002, ‘Kami tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi selama 4 tahun belakangan ini’. Pengakuan atas kebodohannya itu ternyata tidak menyurutkan langkah untuk menerbitkan ‘dossier of evidence’ (dokumen bukti) tersebut. Hal ini menunjukkan betapa proses penerbitan dokumen itu tidak lebih dari upaya untuk menggalang opini publik atas aksi militer terhadap Irak.

Tidaklah mengherankan jika kemudian dokumen yang diterbitkan pemerintah Inggris tersebut ditanggapi dengan penuh skeptisme dan keraguan, terutama bagi kalangan Muslim. Mereka sudah sampai pada kesimpulan bahwa ‘perang terhadap teror’ pada hakikatnya adalah kampanye untuk memperkokoh dan memperkuat hegemoni dan pengaruh Barat atas negeri-negeri Islam, kaum Muslim, dan sumber daya alamnya, sebagai upaya represif terhadap setiap bentuk kebangkitan Islam politik.

Buku kecil ini secara jeli memuat motif-motif sejati di balik serangan AS terhadap Irak, dengan mengkaji kepentingan strategis, ekonomi, dan politik Barat. Juga memuat sejarah dunia kontemporer di bawah dominasi ideologi Kapitalisme, dengan memaparkan penggunaan senjata pemusnah massal oleh Barat, dukungan Barat terhadap sejumlah penguasa diktator dan tiran yang memiliki reputasi buruk di sejumlah negara di seluruh penjuru dunia, dengan tanpa mengindahkan eksistensi PBB dan hukum internasional. Buku ini juga menyajikan sejumlah dakwaan dan

2

sejarah yang memalukan bagi pemerintahan Barat, ideologi Kapitalisme dan pandangan kolonialisnya.

Mengumpulkan informasi dan data-data intelijen tentang kebijakan luar negeri Barat adalah perkara mudah. Rezim Barat-Kapitalis sangat terbuka dalam menyatakan tujuan riil kebijakan luar negeri mereka. Oleh karena itu, buku ini mampu menyingkap ‘data-data intelijen secara rinci’. Meskipun seringkali bersembunyi di balik klaim altruisme, nation building, penegakan HAM dan demokrasi, akan tetapi tujuan riil kebijakan luar negeri Barat teramat jelas dan gamblang bagi siapapun.Selama beberapa dekade, AS berupaya memainkan peranan yang lebih permanen dalam keamanan kawasan Teluk. Selagi konflik berkepanjangan dengan Irak bisa memberikan pembenaran, kebutuhan akan hadirnya pasukan AS di Teluk melebihi isu rezim Saddam Husein. [Rebuilding America’s Defences: Strategies, Forces and Resources for a New Century]

Eksistensi akan ‘tatanan dunia’ atau hukum internasional, yang mengontrol hubungan antar negara di dunia, telah berubah menjadi kontrol oleh satu negara, atau sejumlah kecil negara terhadap negara-negara lain di dunia. Hal ini mengancam stabilitas internasional dan kedaulatan negara-negara lemah. Hasilnya, peperangan terjadi di mana-mana hanya karena masalah yang sepele. Terlebih lagi, tatanan dunia seperti itu memberi kesempatan negara-negara kuat untuk tanpa sungkan (dan tidak tahu malu) mencampuri masalah dalam negeri dan tata nilai yang dianut negara lain. Hal ini makin mengokohkan kolonialisme, arogansi dan tirani, serta perluasan pengaruh dengan memperbudak bangsa-bangsa lain. Semuanya dilakukan dengan

mengatasnamakan hukum internasional dan tatanan dunia. Jurang antara negara-negara kaya dan miskin, Utara dan Selatan, Dunia Kesatu dan Dunia Ketiga, menjadi semakin dalam dan lebar.

Walhasil, orang-orang di hampir seluruh dunia, Muslim maupun non-Muslim, kini menyaksikan sendiri bahwa negara-negara Barat bukanlah sebagai penjaga kebebasan dan kesempatan, melainkan penjaga keserakahan dan kepentingannya sendiri; dengan pengerahan kekuatan militer dan ekonomi yang menghancurluluhkan kultur negara-negara lain; sebuah bangsa pembajak di darat maupun di laut, yang semakin kaya di atas penderitaan bangsa-bangsa lain.Karena itu, ancaman dari negara-negara kolonialis Barat sangat serius dan nyata di hadapan kita. Upaya mereka mengejar ambisi materialistis di seluruh dunia harus dihentikan. Setiap orang yang telah memiliki kesadaran wajib untuk melawan barbarisme Barat.

Buku ini ditutup dengan sebuah pesan yang jelas dan gamblang, yang kini diemban oleh mayoritas Muslim di seluruh dunia. Sebuah pesan perubahan, bukan hanya ‘perubahan rezim’, melainkan ‘perubahan ideologi’. Perubahan dalam tatanan dunia. Sudah saatnya dunia membuang jauh-jauh ideologi Kapitalisme dan setiap penyakit yang diakibatkan olehnya; untuk kemudian diganti dengan ideologi yang adil, yang bisa dipahami dan diemban oleh setiap orang di seluruh dunia, setelah mereka menyaksikan (dan merasakan sendiri) penerapan praktis ideologi tersebut. Yaitu ideologi Islam.

Komunitas Muslim (Inggris) mengajak Anda mengkaji, memikirkan dan memperjuangkan perubahan, karena hanya orang-orang yang memiliki

2

kesadaran saja yang mampu menghentikan Kapitalisme.

Dr. Imran Wahid3 November 2002 M

28 Sya’ban 1423 H

IKHTISAR (Executive Summary)

1. Pada tanggal 24 September 2002, pemerintah Inggris menerbitkan dokumen yang berjudul Iraq’s Weapons of Mass Destruction. Dokumen yang sangat ditunggu-tunggu banyak orang itu memuat serangkaian mitos dan kebohongan, seraya mendaur ulang kisah propaganda klasik. Poin-poin berikut ini berupaya mengemukakan beberapa mitos dan kebohongan tersebut.

2. Inggris dan AS dengan sok bersih mengklaim bahwa mereka hanya bermaksud untuk melucuti persenjataan Irak. Namun, klaim ini bertentangan dengan ucapan seorang pembantu kebijakan luar negeri senat AS, yang mengatakan, ketakutan terbesar gedung putih adalah diizinkannya inspektur persenjataan PBB masuk (ke Irak). [Majalah TIME, edisi 13 Mei 2002].

3. Inggris dan AS berupaya membenarkan perang yang mereka canangkan dengan argumentasi bahwa mereka hanya bermaksud menggusur rezim yang kejam dan brutal. Akan tetapi, yang sebenarnya direncanakan oleh Barat adalah mendudukkan ‘Hamid Karzai’ versi Irak, yang lebih loyal kepada mereka, bukan untuk menghilangkan penderitaan rakyat Irak. Hal itu dikatakan oleh Richard Haas pada tahun 1991, pada saat ia bekerja di National Security Council (kini ia bekerja di Departemen Luar Negeri AS), kebijakan kami adalah mengenyahkan Saddam, bukan

rezimnya. [dalam Andrew Cockburn dan Patrick Coburn., ‘Out of the Ashes The Resurrection of Saddam Hussain., hal. 37]

4. AS dan Inggris mengklaim bahwa serangan terhadap Irak dapat dibenarkan karena Irak tidak mematuhi tim inspeksi persenjataan PBB sejak tahun 1998. Akan tetapi, justru AS dan sekutunyalah yang memastikan kegagalan tim inspeksi senjata PBB tersebut. Mereka melakukan hal itu melalui tindakan provokatif dan memanfaatkan ketua UNSCOM (saat itu) Richard Butler. Butler-lah, bukannya Irak, yang atas desakan AS menarik inspektur senjata PBB keluar dari Irak pada bulan Desember 1998, seusai pertemuannya dengan Duta Besar AS, Peter Burleigh. Butler memerintahkan penarikan tim inspeksi PBB meskipun ia mengaku bahwa Irak sebenarnya melanggar hanya lima dari tiga ratus insiden. [Richard Butler., ‘Saddam Defiant’., hal. 224., dan laporan Associated Press tertanggal 17 Desember 1998]. Butler bahkan tidak melaporkan penarikan para inspektur itu ke DK PBB, suatu hal yang seharusnya ia lakukan. Ketika pemboman atas Irak dimulai, Duta Besar Rusia untuk PBB mengakui bahwa krisis tersebut adalah ‘krisis rekaan’, sedangkan perwakilan RRC di DK PBB menuding Butler telah memainkan peran ‘yang tidak terhormat’ dalam konfrontasi itu. [Guardian, 18 Desember 1998].

5. AS dan Inggris mengklaim bahwa tim inspeksi PBB telah gagal dalam menjalankan misinya, sementara Saddam Husein terus-menerus -dalam bahasa mereka- ‘main kucing-kucingan’ (cheat and retreat). Satu hal yang tidak mereka ungkapkan dan luput dalam dokumen pemerintah Inggris adalah fakta tentang adanya penyusupan terhadap UNSCOM oleh intelijen Barat dan Israel. Fakta ini diungkap oleh mantan ketua UNSCOM,

2

Rolf Ekeus, pada bulan Juli 2002. Ia mengaku telah ditipu semasa memimpin UNSCOM. Setelah Ekeus mundur, Scott Ritter, inspektur senjata senior AS, mengatakan bahwa ia bekerja sama dengan seseorang yang dijuluki ‘Moe Dobbs’. Moe Dobbs adalah staf ‘CIA Special Activites (Operasi Khusus CIA)’ dan spesialis covert operations yang, dengan menggunakan teknologi CIA, menyambungsiarkan informasi intelijen langsung ke Dewan Keamanan National AS di Fort Meade, untuk diterjemahkan dan diuraikan isi sandinya. Dalam tulisannya, Ritter juga mengungkap pertemuannya dengan intelijen Israel dan bagaimana mereka membekalinya dengan pencari frekuensi dan alat perekam kode komunikasi dari Irak [Scott Ritter., ‘Endgame’., hal. 135., dan Dilip Hero., ‘Neighbours Not Friends’., hal. 103-104] Pertanyaannya adalah, sudikah suatu negara mengizinkan para inspektur senjata, yang mengaku tim inspeksi PBB, padahal bekerja untuk agen intelijen asing, masuk secara leluasa ke negerinya sendiri?

Covert operations, menurut definisi US Department of Defense (DOD), Interpol (I), dan Inter-American Defense Board (IADB), adalah operasi yang sangat terencana dan dieksekusi dengan menyembunyikan identitas atau mengizinkan penyangkalan yang masuk akal oleh pihak sponsor. Covert operations berbeda dengan clandestine operations, meskipun sama-sama sering diartikan sebagai operasi rahasia. Covert operations lebih menekankan masalah ketersembunyian identitas sponsor dan bukan operasinya itu sendiri (Sumber: Joint Chiefs of Staff, Department of Defense, JCS Pub 1, 1987, dalam Propaganda and Psychological Warfare Studies, Glossary – Department of Defense – Military and Associated Terms).

6. Inggris dan AS kerap kali berargumentasi bahwa kepemilikan Irak atas senjata pemusnah massal dan hasrat Irak membuat senjata nuklir menunjukkan semacam itikad buruk yang harus direspon. Akan tetapi setiap negara atau bangsa yang licik seperti AS dan Inggris sebenarnya telah mengembangkan pula senjata tersebut, baik untuk kepentingan pertahanan maupun demi tujuan kebijakan luar negeri mereka di masa yang akan datang. Sebagaimana dibahas dalam Bab 1, Barat secara sistematis telah menggunakan senjata pemusnah massal mereka untuk mencapai tujuannya. Satu hal yang tidak diungkapkan oleh AS maupun Inggris adalah fakta bahwa Irak berada di posisi yang sulit, yakni menghadapi musuh potensial seperti Israel, serta terancam oleh kehadiran –dalam jumlah besar– pasukan Barat di Teluk yang beroperasi di zona larangan terbang. Israel sendiri memiliki senjata nuklir dan mengembangkan fasilitas produksi gas mustard dan gas syaraf di daerah Sinai sejak tahun 1982. Anthony Cordesman dan Ahmed Hashim, analis militer AS, dengan lugas menyatakan, ‘Mengasumsikan bahwa upaya tersebut –yaitu mengembangkan senjata pemusnah massal– dapat dikaitkan dengan kelangsungan Saddam Hussein dan elit (partai) Ba’ath adalah hal yang berbahaya. Mayoritas calon pemimpin Irak memiliki rasa takut dan ambisi yang sama setidaknya dalam waktu dekat ini. Tidak akan ada pemimpin Irak yang mampu mengabaikan upaya Iran atau Israel atau tantangan potensial dari AS dan sekutunya di bagian selatan Teluk’ [Cordesman dan Hashim., ‘Iraq Sanctions and Beyond’., hal. 336]

7. AS dan Inggris senantiasa menuding rezim Irak telah melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya sendiri, terutama terhadap rakyat Kurdi dan kelompok Syi’ah. Dalam Bab

2

3, kami akan mengekspos argumentasi tersebut dengan menggambarkan kedekatan Barat dengan beberapa ‘world’s worst leaders’ (para pemimpin terburuk sedunia). Namun, perkara yang bisa dengan jelas dilihat adalah bahwa AS dan Inggris tidak memiliki kecenderungan kepada pihak manapun selain kepentingan materi mereka sendiri. Hal ini terlihat usai Perang Teluk ketika mereka mengabaikan suku Kurdi dan kelompok Syi’ah yang dibantai. Brigadir Ali, pejabat Irak yang dibuang, mengatakan, ‘Kami mendapat pesan bahwa Amerika mendukung kami. Tetapi saya melihat dengan mata kepala sendiri pesawat-pesawat Amerika terbang di atas helikopter. Kami berharap mereka membantu; kini kami dapat melihat mereka menyaksikan kepunahan kami di antara Najaf dan Kerbala’ [Andrew dan Patrick Coburn., ‘Out of the Ashes’., hal. 23]

8. UNICEF menyatakan bahwa sejumlah 500.000 anak-anak Irak tewas akibat sanksi ekonomi PBB. Namun Inggris dan AS mengklaim bahwa kematian itu disebabkan kebijakan rezim Irak. Argumentasi itu merupakan upaya sistematis bangsa Kapitalis dan menunjukkan betapa mereka tidak menghargai nyawa manusia. Dr. Leon Eisenberg, yang bekerja untuk Harvard Medical School, menyaksikan bahwa penghancuran pembangkit tenaga listrik pada tahun 1991, telah ‘menyebabkan terhentinya seluruh sistem penjernihan air dan saluran distribusinya, mengakibatkan epidemi kolera, demam tipus, dan gastroenteritis, khususnya pada anak-anak’. Sebuah kelompok studi internasional yang disponsori oleh UNICEF menyimpulkan, bahwa ‘selama 8 bulan pertama tahun 1991, sekitar 47.000 anak di bawah usia lima tahun meninggal dunia’ [Len Eisenberg., ‘The Sleep of Reason Produces Monsters –

Human Costs of Economic Sanctions’., New England Journal of Medicine., 24 April 1997., hal. 1248-1250]. Hal yang sama dinyatakan oleh Milan Rai, ‘Banyak yang dilakukan ketika cerita (rekaan) tentang inkubator Kuwait dicuri pasukan Irak. Namun sedikit yang dikatakan tatkala inkubator di Irak hilang akibat diputusnya pasokan listrik’ [Milan Rai., ‘War Plan Iraq’., hal.138]

9. AS dan Inggris mengklaim bahwa serangan terhadap Irak kelak tidak akan banyak memakan korban warga sipil, dan bahwa serangan terhadap pembangkit tenaga listrik harus dilakukan mengingat pembangkit tenaga listrik tersebut bisa dimanfaatkan pasukan bersenjata Irak. Akan tetapi, jika serangan itu nantinya mengikuti pola tahun 1991, maka kita akan menyaksikan kembali sebuah bencana kemanusiaan. Mitos bahwa pembangkit tenaga listrik harus dijadikan sasaran karena berpotensi digunakan untuk kepentingan militer telah ditolak mentah-mentah oleh kelompok HAM di AS, yaitu Middle East Watch, yang mengatakan bahwa ‘Beberapa target militer penting langsung diserang pada awal-awal perang, dan serangan terhadap target militer tersebut seharusnya sudah menghilangkan keinginan untuk menghancurkan sumber-sumber tenaga listrik secara simultan meski sebelumnya telah memasoknya’ [Middle East Watch., ‘Needless Deaths in the Gulf War 1991’., dalam Mark Curtis., ‘The Ambiguities of Power’., hal. 192]. Serangan terhadap pembangkit tenaga listrik hanya berdampak kecil bagi militer Irak, akan tetapi berdampak sangat besar terhadap kematian sejumlah warga sipil khususnya anak-anak, yang diakibatkan oleh pengaruh penjernihan air. Lalu, untuk apa Bush dan Blair melakukan hal itu? Jawabannya ada pada ucapan Kolonel John Warden, yang berbicara seusai

2

perang. Ia adalah kolega Jenderal Buster Glosson, yang terlibat dalam penyusunan daftar target. ‘Saddam Hussein tidak dapat memulihkan kembali listriknya. Ia perlu bantuan. Seandainya koalisi PBB memiliki tujuan politik barangkali dapat dikatakan kepada Saddam, ‘jika Anda menyetujui beberapa hal, kami akan mengizinkan orang-orang datang dan memperbaiki listrik Anda’’, ujar Warden [Norman., ‘Sanctions against Iraq’]. Dengan kata lain, anak-anak Irak harus mati agar Barat dapat meraih pengaruh dan manfaat ekonomi.

10. AS menuding Irak memiliki keterkaitan dengan serangan dan pemboman 11 September 2001 di New York dan Washington. Bukti yang diajukan atas hal ini adalah adanya pertemuan pada bulan April 2001 antara Muhammad Atta, yang mengaku pemimpin aksi 11 September, dengan seorang agen intelijen Irak di Praha, Republik Ceko. Pada bulan Oktober 2001, menteri dalam negeri Stanislav Gross mengkonfirmasi ‘fakta’ bahwa Atta berada di Praha pada tahun 2001 dan telah bertemu dengan Samir al-Ani, seorang diplomat Irak. Setelah itu al-Ani diusir dari Irak karena tindakannya tidak sesuai dengan statusnya. Menurut sebuah majalah di Jerman, Atta telah memberi instruksi berkenaan aksi 11 September beberapa waktu sebelumnya, kemudian kembali ke Praha untuk mengambil sebotol anthraks pada bulan April 2001 [Daily Telegraph, 1 Desember 2001]. Ketika polisi Ceko menuntaskan penyelidikannya, mereka berkesimpulan tidak ada dokumen yang dapat menunjukkan bahwa Atta telah mengunjungi Praha pada tahun 2001, meskipun ia memang pernah berkunjung ke sana dua kali di tahun 2000. Polisi juga mengatakan bahwa ada seorang pria yang mirip Atta bertemu dengan Samir al-Ani. Pria itu dipanggil ‘Saleh’,

seorang penjual mobil bekas dari Nurenberg, Jerman [Daily Telegraph, 18 Desember 2001]. Kisah di atas, sebagaimana kebanyakan kampanye Barat, merupakan cerita bohong. Buktinya, majalah TIME pada tanggal 13 Mei 2002 menulis bahwa kisah tersebut ‘tidak dapat dipercaya’, sementara BBC menyebutkan bahwa pada tanggal pertemuan itu Atta sedang berada di Florida [BBC Online, 1 Mei 2002]. Meskipun demikian, mitos pertemuan Praha tetap saja ada di dalam benak setiap orang, dan menjadi bagian penting dari pertikaian AS–Irak.

11. Dokumen terbitan pemerintah Inggris disusun berdasarkan laporan PBB dan bukti-bukti dari para pembelot Irak. Salah satu pembelot terkenal yang muncul di televisi AS setelah peristiwa 11 September adalah Dr. Khidir Hamza, yang mengaku sebagai kepala program senjata nuklir Irak yang lari dari tanah airnya pada tahun 1994. Terry Taylor, mantan Inspektur Senjata Inggris yang mendukung perang baru sekalipun, berkomentar negatif tentang para pembelot itu dengan mengatakan bahwa ‘mereka cenderung melebih-lebihkan pengetahuan dan pentingnya diri mereka pribadi demi tunjangan, perlindungan dan pekerjaan’ [Peter Beaumont, Kamal Ahmed dan Edward Helmore., ‘Should We Go To War Against Saddam’., Observer., 17 Maret 2002]. Namun AS dan Inggris ingin agar kita percaya bahwa kesaksian para pembelot merupakan keterangan kunci dalam melawan Irak. Agak mengherankan, dokumen Inggris tidak mempublikasikan ‘bukti rinci’ atau menyebutkan ‘sumber-sumber terpercaya’ mereka.

12. Poin terakhir yang perlu kami bantah adalah argumentasi bahwa serangan terhadap Irak tidak ada hubungannya dengan minyak. Sudah teramat jelas dan tak dapat disangkal

2

lagi bahwa politik di Timur Tengah sejak akhir PD II dibentuk oleh politik minyak. Pada bulan September 1945, Lord Altrincham, seorang menteri Inggris yang tinggal di Timur Tengah, mengatakan bahwa wilayah Timur Tengah ‘Menawarkan cadangan minyak pelumas dan bahan bakar terkaya, yang andaikan kita tidak bisa menguasainya, kita tidak boleh membiarkan kekuatan lain menguasai wilayah itu’ [Altrincham., 2 September 1945 dalam William Roger Louis., ‘Imperialism at Bay’]. AS pun menyadari pentingnya cadangan minyak ‘sebagai sumber kekuatan strategis yang menakjubkan, dan salah satu bahan paling berharga dalam sejarah dunia’ [Dokumen Departemen Luar Negeri AS, tahun 1945, Volume VIII]. Untuk menggambarkan besaran keuntungan dari minyak, AIOC sebagai cikal-bakal BP (British Pteroleum) mengeruk £170 juta dari Iran selama periode tahun 1950 saja. Ketika pemerintahan Iran memiliki keberanian untuk menasionalisasi minyak untuk kebaikan rakyatnya, Pemerintahan (partai) Buruh yang telah menasionalisasi asetnya sendiri merasa geram, sehingga muncul pernyataan Departemen Luar Negeri, ‘satu-satunya harapan mengenyahkan Mr. Musadiq (PM Iran saat itu) adalah kudeta, dengan syarat adanya seorang pemimpin yang kuat untuk mengemban tugas tersebut. Seorang diktator akan mampu melaksanakan reformasi pemerintahan dan ekonomi serta mengatur masalah minyak secara lebih rasional’ [Foreign Office Memorandum., Sir F. Shepherd’s analysis of the Persian situation 28 January 1952. FO 371/98684]. Bagi mereka yang tetap skeptis agaknya cukup menyimak ucapan Condoleeza Rice, Penasihat Keamanan AS, yang baru-baru ini berbicara dalam siaran stasiun TV Fox. Saat ditanya tentang masa lalunya sebagai Dewan Direksi (perusahaan) Chevron, ‘Saya sangat

bangga akan hubungan saya dengan Chevron, dan saya kira sudah seharusnya kita bangga terhadap perusahaan-perusahaan minyak Amerika yang melakukan eksplorasi di luar negeri, di dalam negeri, dan yang memastikan bahwa kita memiliki persediaan energi yang cukup’. Meskipun sudah sedemikian banyak dan gamblangnya keterangan semacam ini, Bush dan Blair tetap mengatakan bahwa serangan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan urusan minyak.

Bab IBarat dan Senjata Pemusnah

Massal

Dokumen Inggris menyatakan bahwa Irak positif memiliki senjata pemusnah massal dan berniat memiliki senjata nuklir. Namun dokumen itu menutup mata tentang fakta bahwa negara-negara Barat memiliki senjata pemusnah massal yang jauh lebih besar ketimbang Irak, bahkan lebih dari cukup untuk menghancurkan seisi bumi. Bab ini menyoroti persenjataan dan senjata pemusnah massal Barat serta bahaya besar yang dihadapi umat manusia, dan secara gamblang mengilustrasikan bagaimana Barat secara sistematis dan menyengaja telah menggunakan ‘senjata terparah sedunia’ (the world’s worst weapons).

1. AS adalah negara pertama di dunia yang mengembangkan bom atom pada tahun 1945. Pemerintah AS melihat adanya kemungkinan untuk mengembangkan senjata nuklir yang memiliki daya rusak luar biasa. Sepanjang tahun 1940-an, mereka telah membelanjakan US$ 2 milyar untuk proyek bom atom, yang dikenal sebagai Proyek Manhattan; proyek yang menyita pikiran para ilmuwan dan ahli teknik mereka. Mereka melihat proyek ini sebagai upaya untuk menjadi negara pertama yang memiliki bom atom karena mereka

2

menyadari betul kekuatan strategis yang akan mereka miliki di masa depan. Pada kurun 1940-an, uang US$ 2 milyar kira-kira setara dengan US$ 20 milyar nilai sekarang. Uji coba pertama bom atom milik AS adalah di kawasan uji Trinity, dekat Alamogordo, New Mexico. Berdasarkan pengamatan setelah ledakan, mereka menyimpulkan bahwa kekuatan bom tersebut setara dengan 20.000 ton TNT, jauh lebih dahsyat dari perkiraan semula.

2. Pengamatan atas pengaruh ledakan nuklir. Para ilmuwan AS meneliti hasil ujicoba ledakan di Trinity, dan berikut ini adalah hasil pengamatan mereka. Tanah di bawah tempat ledakan terbagi menjadi beberapa tingkat kerusakan. Sampai radius setengah mil dari hiposenter (pusat ledakan) disebut vaporization point (fatalitas 98%, tubuh manusia hilang atau terbakar tanpa dapat dikenali). Di area ini, segala sesuatu hancur. Sedangkan temperaturnya

mencapai 3000-4000 C. Sampai radius 1 mil disebut total destruction zone (fatalitas 90%). Seluruh bangunan di atas permukaan tanah hancur. Sampai radius 1,75 mil disebut severe blast damage area (fatalitas 65%, cedera 30%). Bangunan besar runtuh, jembatan dan jalan rusak berat. Sampai radius 2,5 mil disebut severe heat damage area (fatalitas 50%, cedera 45%). Segala sesuatu dalam radius ini mengalami semacam luka bakar. Sampai radius 3 mil disebut severe fire and wind damage areas (fatalitas 15%, cedera 50%). Rumah dan bangunan lain rusak. Orang-orang terlempar dan mengalami luka bakar dengan stadium 2 dan 3, itupun jika mereka bertahan hidup.

3. Serangan nuklir terhadap Jepang. Meskipun sudah mendapat gambaran pasti tentang daya rusak bom tersebut, pemerintah AS tetap memutuskan untuk menjatuhkan dua

bom atom ke kota sipil, Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Pada saat itu, menurut Konvensi Jenewa, pembantaian secara menyengaja dengan sasaran warga sipil dalam kondisi perang dianggap ilegal. Adapun kedua target bom atom yang dinamai ‘Little Boy’ dan ‘Fat Man’ itu sengaja dipilih karena besarnya ukuran kedua kota itu memungkinkan AS mengetahui seberapa besar daya rusak bom tersebut.

4. Justifikasi atas serangan ke Jepang. Saat itu ada dua justifikasi yang digunakan AS untuk menjatuhkan dua bom atom itu. Pertama, invasi darat akan mengakibatkan korban yang mengerikan sebagaimana perang di Iwo Jima dan Okinawa. Kedua, perlunya mengakhiri perang secara cepat yang tak mampu Jepang hindari. Setelah menyerahnya Nazi Jerman pada bulan Mei, Jepang berada dalam keadaan lemah dan tak berdaya. Akhir tahun 1945, Jepang tidak memiliki satu pesawatpun, dan para pilot AS leluasa melakukan pemboman. Tokyo, Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama sudah dihancurkan lebih dulu. Jepang dapat dikalahkan, dalam arti menyerah, sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Tanggal 13 Mei 1945, Departemen Luar Negeri Jepang secara resmi memberitahu kepada Rusia bahwa Kaisar ‘menghendaki perdamaian’ dengan para sekutu. Mengetahui hal tersebut, Bushido, sebutan militer Jepang, yang memang dituntut untuk selalu tunduk dan patuh secara mutlak, segera menyerah ketika mengetahui Kaisar mereka telah menyerah. Rusia mengabaikan manuver diplomatik ini karena alasan strategis. Berdasarkan perjanjian Yalta, mereka akan berperang melawan Jepang tiga bulan setelah Jerman menyerah, dan Rusia berhasrat mengambil harta rampasan perang. Intelijen AS ternyata mengetahui pendekatan diplomatis Jepang

2

terhadap Moskow tersebut sehingga Proyek Manhattan dipercepat, karena mereka kuatir Jepang menyerah sebelum dijatuhkan bom. Dua kota yang dijadikan target bom itu sengaja dibiarkan semasa perang karena keduanya sudah lebih dulu dipilih sebagai tempat ‘eksperimen’ –kata yang digunakan oleh Truman dan Mayor Groves (saat itu sebagai Kepala Proyek Manhattan). Pada bulan Agustus 1945, Presiden Truman berkata perihal pemboman Hiroshima, ‘Dunia akan menyaksikan bahwa bom atom pertama dijatuhkan ke Hiroshima, sebuah basis militer. Hal itu kami lakukan dengan harapan serangan pertama ini sebisa mungkin menghindari korban sipil’. Ia juga mengatakan, ‘Kami telah mengeluarkan US$ 2 milyar untuk perjudian ilmiah terbesar dalam sejarah, dan kami menang’. Yang AS capai adalah sebuah demonstrasi yang secara gamblang memperlihatkan kekuatan baru mereka dengan mengorbankan 200 ribu nyawa; mayoritas adalah warga sipil; sebagian tewas seketika dan yang lainnya mati setelah terbakar atau terkena radiasi. Banyak tokoh militer sekutu menganggap pemboman atas Hiroshima dan Nagasaki itu sebagai hal yang tidak perlu. Dalam History of Warfare, Field Marshal Montgomery menulis, ‘Dijatuhkannya dua bom atom ke Jepang pada bulan Agustus 1945 itu merupakan hal yang tidak perlu, dan saya tidak bisa menganggap hal itu sebagai hal yang benar, menjatuhkan bom semacam itu adalah sebuah blunder politik dan contoh nyata tentang turunnya standar perang modern’. Jenderal Eisenhower, Komandan Tertinggi Sekutu yang di kemudian hari menjadi presiden AS, mengatakan bahwasanya Jepang ketika itu sedang berupaya mencari cara untuk menyerah tanpa harus kehilangan muka. ‘Menghantam mereka dengan benda mengerikan itu adalah hal yang tidak perlu’. Kepala

Staf Truman, Admiral Leahy menulis, ‘Saya berpendapat penggunaan senjata barbar di Hiroshima dan Nagasaki tersebut sama sekali tidak membantu kita dalam perang melawan Jepang. Jepang sudah lebih dulu kalah dan siap menyerah karena blokade kita yang efektif, dan keberhasilan pemboman dengan senjata konvensional seperti itu hanya dengan alasan agar kita menjadi yang pertama menggunakannya, berarti kita telah mengadopsi standar etik yang hanya lazim di masa Abad Kegelapan (Dark Ages). Saya tidak diajarkan untuk berperang dengan cara seperti itu, dan perang tidak dapat dimenangkan dengan membantai wanita dan anak-anak’. Brigadir Jenderal Carter Clarke (petugas intelijen militer yang bertanggung jawab untuk menyadap komunikasi Jepang bagi Truman dan penasehatnya) menulis, ‘ketika kita tidak perlu melakukannya, dan kita tahu kita tidak perlu melakukannya, dan mereka tahu bahwa kita tahu kita tidak perlu melakukannya, berarti kita memanfaatkan mereka sebagai eksperimen untuk dua bom atom itu’.

5. Pengembangan bom hidrogen. Tidak puas dengan keampuhan bom atom, AS mengembangkan bom hidrogen atau bom super. Yaitu bom yang –dalam bahasa para ilmuwan yang merekomendasikannya ke pemerintah AS– akan ‘memiliki daya ledak tidak terbatas kecuali dalam hal pengirimannya’. Komite penasehat umum Atomic Energy Commission yang bertanggung jawab atas pengembangan senjata atom di AS merekomendasikan agar AS tidak menjalankan program percepatan untuk membuat bom-H (bom hidrogen) karena, ‘itu bukan senjata, yang biasa digunakan hanya untuk tujuan menghancurkan instalasi militer atau semi-militer. Penggunaan bom-H jauh lebih parah ketimbang bom atom, suatu kebijakan yang akan

2

memusnahkan penduduk sipil’. Posisi militer AS sendiri dalam pengembangan bom hidrogen dengan gamblang dinyatakan oleh Kepala Staf Gabungan, ‘Pihak AS akan berada pada keadaan yang amat berat, jika pihak yang berpotensi menjadi musuh memiliki bom itu sedangkan AS tidak’.

6. Dampak uji nuklir AS. Untuk mengetahui dampak ledakan nuklir terhadap kapal perang, bangunan, peternakan dan objek lain, serta untuk memperbaiki dan meningkatkan teknologi senjatanya, AS telah melakukan uji pengembangan bom atom dan bom-H selama beberapa dekade setelah PD II. Tempat uji pertama pasca perang yang AS pilih adalah pulau Bikini, di Samudera Pasifik. Pulau yang merupakan bagian dari kepulauan Marshal tersebut direbut dari kekuasaan Jepang. Dua tahun setelah mengklaim kekuasaan atas pulau itu, Commodore Ben H. Wyatt, Gubernur Militer kepulauan Marshal, melakuan misi perjalanan ke Bikini. Seusai misa gereja Minggu di bulan Februari 1946, Wyatt mengumpulkan penduduk setempat dan meminta mereka meninggalkan rumah mereka ‘untuk sementara’ agar AS dapat menguji bom atom ‘demi kebaikan umat manusia dan mengakhiri setiap peperangan di dunia’.

7. Raja Juda beserta penduduk Bikini bingung dan tertekan, seraya merundingkan permintaan AS itu. Akhirnya, Raja Juda berkata pada Wyatt, ‘kami akan pergi dengan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan’. Selama beberapa dekade penduduk Bikini menderita kekurangan gizi, dipindahkan dari satu pulau ke pulau lain, terkena radiasi radioaktif –semua masalah yang diakibatkan pengujian bom oleh AS. Lebih dari lima puluh tahun sejak dimulainya uji coba bom di pulau Bikini, penduduk pulau masih

mengajukan petisi menuntut AS untuk membayar ganti rugi yang dijanjikan atas kerusakan tanah dan kehidupan mereka. Tempat uji coba kedua yang AS gunakan adalah Nevada Proving Ground, di Yucca Flat, kira-kira 65 mil sebelah utara Las Vegas. Selama tahun 1950-an dan 1960-an, telah dilakuan 90 kali uji coba bom nukir di gurun Nevada. Pada tahun 1990-an, sebuah lembaga pemerintah AS, National Cancer Institute (NCI), memeriksa pengaruh uji coba bom itu. Mereka menyatakan bahwa uji coba bom itu menimbulkan awan buangan radioaktif hampir ke seluruh wilayah Amerika Serikat. Dan di antara zat berbahaya yang turut tersebar akibat ledakan adalah isotop yang dikenal dengan iodine-131 (I-131). Partikel radioaktif ini, yang berakumulasi dalam kelenjar gondok diduga kuat menjadi penyebab kanker. Baru-baru ini NCI memperkirakan sekitar 10,000-75,000 kasus kanker tiroid di AS disebabkan oleh radioaktif isotop iodine-131 dari buangan bom-A di Nevada. Selain personel militer yang terkena radiasi tingkat tinggi di sekitar tempat pengujian, ribuan warga AS –sesuai arah angin– harus membayar mahal akibat pengujian bom atom tersebut. Ini menjadi contoh nyata bahwa warga AS telah menjadi korban senjata pemusnah massal pemerintahnya sendiri.

8. Pengembangan nuklir selama era perang dingin. Pada masa perang dingin, AS mempelopori perlombaan senjata dengan Uni Soviet dan menimbun ribuan senjata nuklir. Mereka juga mengembangkan berbagai cara untuk menghasilkan sejumlah persenjataan termasuk: pesawat pembom B-52, beragam tipe rudal balistik darat antar benua, juga rudal balistik laut. AS pun menempatkan ribuan senjata nuklir taktis di setiap perbatasan Uni Soviet, di Eropa Barat, Turki, Korea Selatan, Jepang, dan lain-lain., untuk

2

mempersiapkan kemampuan serangan pertama dan menghalangi agresi Uni Soviet. Namun, ketika Kuba mengundang Uni Soviet untuk menempatkan rudal nuklirnya di Kuba dalam rangka menghambat agresi AS –sejak 1960 AS telah menunjukkan upaya keras menjatuhkan Fidel Castro dari tampuk kekuasaan– serta merta AS murka dan mendorong Soviet untuk menarik mundur seluruh rudal dengan ancaman akan melakukan perang secara habis-habisan.

9. Pengendalian senjata nuklir. Banyak perjanjian pengendalian senjata nuklir yang telah AS tandatangani, termasuk ‘Strategic Arm Limitation Talks’ (SALT 1 dan SALT 2), ‘Strategic Arms Reduction Treaty’ (START 1 dan START 2), ‘Nuclear Non-Proliferation Treaty’, ‘Comprehensive Test Ban Treaty’, ‘Intermediate Range Nuclear Forces Treaty’ (INF) dan lain-lain. Tetapi, dengan kemajuan teknologi, akurasi rudal, jangkauan jarak, dan keampuhan rudal siluman, yang terjadi selama beberapa dekade terakhir, didukung dengan data hasil uji coba yang begitu lengkap, tidak satupun perjanjian di atas yang mampu menghambat kemampuan AS untuk melakukan atau mengancam serangan nuklir terhadap bangsa lain. Beberapa perjanjian itu justru diberlakukan secara diskriminatif terhadap bangsa-bangsa lain di dunia. Misalnya, Non-Proliferation Treaty (NPT), yang diberlakukan pada tahun 1970 dan didukung penuh oleh AS, bertujuan membatasi penyebaran senjata nuklir. Sejumlah 187 negara penandatangan NPT dibagi menjadi dua kategori: kelompok negara-negara yang memiliki senjata nuklir, termasuk AS, Rusia, Cina, Perancis, Inggris; dan kelompok negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Berdasarkan perjanjian NPT, lima negara pemilik senjata nuklir berkomitmen untuk berupaya mencapai pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh, sedangkan

negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir bersepakat untuk tidak mengembangkan atau memiliki senjata nuklir. Dengan keanggotaannya yang hampir mendunia, NPT menjadi perjanjian pengendalian senjata dengan anggota terbanyak, mengingat hanya Kuba, India, Israel, dan Pakistan saja yang tidak ikut serta. Jika keempat negara ini ingin berpartisipasi, mereka akan berstatus sebagaimana negara yang tidak memiliki senjata nuklir, karena perjanjian itu membatasi status negara pemilik senjata nuklir sebagai negara yang ‘membuat dan meledakkan sebuah senjata nuklir atau perangkat ledak nuklir lain sebelum 1 Januari 1967’. Bagi India, Israel, dan Pakistan –ketiganya dikenal atau dicurigai memiliki senjata nuklir– berpartisipasi dalam perjanjian tersebut dengan status sebagai negara yang tidak memiliki senjata nuklir akan mengharuskan mereka untuk melucuti senjata nuklirnya dan menyerahkan bahan-bahan pembuatan nuklir di bawah perlindungan internasional. Dengan adanya NPT, setiap negara yang tidak memiliki senjata nuklir namun berupaya memilikinya, dengan mudah akan dianggap sebagai ‘anak nakal’ dan akan dijadikan sasaran, seperti yang terjadi dengan Irak, Iran dan Korea Utara baru-baru ini. Sedangkan AS, meski tetap menjadi negara adidaya tunggal, tetap merasa berhak mengancam negara-negara lain dengan menggunakan senjata nuklir untuk kali pertama, dalam rangka menghalangi musuh-musuh potensialnya. Pada prakteknya, tidak satupun dari lima negara pemilik senjata nuklir yang menunjukkan niat serius melucuti senjata mereka sebagaimana yang ditetapkan oleh perjanjian. Justru mereka –dipimpin oleh AS– berupaya mempertahankan kontrol monopoli atas senjata nuklir dengan mengingkari peraturan yang memayungi seluruh negara anggota,

2

sebuah bentuk lain dari sikap standar ganda mereka. Sejauh ini, AS melihat NPT hanya sebagai alat untuk menekan negara-negara berkemampuan nuklir seperti Iran, Irak, dan Korea Utara, serta sebagai jalan untuk menjaga perkembangan nuklir Rusia dan Cina, dengan tanpa melakukan langkah-langkah progresif dalam perkara pelucutan senjatanya sendiri. Bahkan AS berencana mengembangkan senjata nuklir model baru. Hal ini dilihat sebagai perilaku hipokrit AS. AS baru saja secara unilateral keluar dari Anti Ballistic Missile Treaty dengan Uni Soviet untuk mengembangkan ‘sistem pertahanan rudal’, akan tetapi pada saat yang sama mengutuk Irak dan Korea Utara dengan alasan melanggar perjanjian yang menetapkan larangan bagi dua negara tersebut untuk membuat senjata nuklir sendiri.

10. Perkembangan nuklir saat ini dan yang akan datang. Awal tahun 2002, AS merampungkan suatu tinjauan terhadap strategi nuklir mereka dalam US Nuclear Posture Review (NPR). Beberapa bagian dalam tinjauan ini dikemukakan kepada pers AS. NPR meminta agar dibuatkan rencana darurat (contingency plan) untuk membidik Korea Utara, Iran, Libya, Syria, Rusia, dan Cina; serta agar AS lebih fleksibel dalam mengembangkan dan menyebarkan kekuatan nuklir yang dibutuhkan. Salah satu bentuk kefleksibelan itu ialah dengan melanjutkan kembali pengujian nuklir. Salah satu alasan mengenai diperlukannya pengujian ini adalah untuk mengembangkan bom dan rudal tipe baru yang dapat menghancurkan target yang terkubur dalam dan keras. Yaitu bangunan dan fasilitas yang dapat digunakan sebagai pusat komando dan kontrol operasi pihak musuh, markas pimpinan atau area penyimpanan senjata pemusnah massal. Dokumen kebijakan AS lain seperti dari Paul Robinson, Direktur

Sandia National Laboratories, menyerukan pengembangan senjata nuklir berukuran mini. Saat ini AS tercatat sebagai penandatangan Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) meski Senat AS belum meratifikasinya. Dari perkembangan ini terkandung pesan AS bagi seluruh dunia bahwa AS beritikad mengembangkan senjata nuklir yang lebih canggih dan akan mengabaikan CTBT demi kepentingannya sendiri. AS pun telah menyatakan, dalam NPR dan presentasi lain, niat mereka untuk mengenalkan pertahanan rudal strategis yang mampu menghalau serangan rudal jarak jauh negara lain. Mereka yakin bahwa sistem pertahanan rudal global akan menciptakan sebuah tameng yang akan memberi kekebalan bagi AS untuk secara leluasa beroperasi ke seluruh dunia. Secara militer, hal ini akan membuat AS dengan mudah menggasak setiap negara lain yang berupaya menyerang AS dengan menggunakan senjata pemusnah massal dan rudal jarak jauh. Pada tanggal 13 Desember 2001, AS mengumumkan akan menarik diri dari Anti-Ballistic Missile Treaty 1972 (ABM), semata-mata karena traktat tersebut melarang pengujian sistem pertahanan rudal penjelajah antirudal balistik antarbenua. Untuk anggaran awal, pemerintahan baru AS meminta kenaikan anggaran sebesar 57% untuk mendanai sistem pertahanan rudal itu, dari 5.3 milyar dolar ke 8.3 milyar dolar, 7.8 milyar di antaranya dari Kongres. Semua ini mengindikasikan bahwa AS akan semakin ditakuti negara-negara lain, mengingat AS tengah berupaya menjadikan dirinya kebal dari serangan rudal nuklir sementara pada saat yang sama AS pun membuat senjata nuklir yang lebih mumpuni. AS adalah negara yang, seperti telah kita bahas sebelumnya, tidak mempunyai rasa sesal sedikitpun akan dampak penggunaan senjata

2

semacam itu terhadap warga sipil tak berdosa.

11. Senjata kimia dan biologi. Dalam era modern, senjata kimia untuk pertama kalinya digunakan dalam Perang Dunia I oleh Perancis, Jerman, Inggris dan AS; negara-negara yang kini ramai-ramai menghakimi Irak. Untuk membalas serangan (gas) klorin yang dilakukan Jerman di sekitar Ypres, Belgia, yang menewaskan lebih dari 5000 pasukan Sekutu, Inggris lantas membuat senjata kimianya sendiri. Mayor Charles Foulkes dari Royal Engineers ditunjuk sebagai ‘penasehat gas’ pertama mereka. Tugasnya adalah mengusahakan senjata kimia bagi Inggris dalam tempo sesingkat mungkin dengan tanpa menghiraukan masalah etik. Segera saja setiap ahli kimia Inggris mengerjakan proyek senjata gas tersebut. Fasilitas Porton Down dibangun dan menjadi markas proyek senjata kimia Inggris, dengan mempekerjakan lebih dari 1000 orang ilmuwan dan tentara.

12. Dinas Senjata Kimia AS. AS mendirikan Chemical Warfare Service – CWS (Dinas Persenjataan Kimia) pada pertengahan tahun 1918, dengan Jenderal Amos A. Fries sebagai direkturnya. Edgewood Arsenal, basis militer di dekat Baltimore, Maryland, menjadi pusat riset senjata kimia AS yang mempekerjakan lebih dari 1200 orang asisten teknisi dan 700 orang petugas yang menguji lebih dari 4000 zat beracun. Dengan 218 bangunan pabrik dan 28 mil rel kereta, Edgewood mampu memproduksi 200.000 bom kimia dan selongsong per hari. Pada tahun 1918, sekitar seperlima dan sepertiga dari seluruh selongsong yang ditembakkan diisi zat kimia dari berbagai tipe. Selama 18 bulan terakhir PD I, satu dari setiap enam korban tewas karena gas mustard yang sangat ditakuti itu. Gas mustard membakar dan melepuhkan

kulit, lalu korban mati secara perlahan atau sangat lemah karena gas mustard menguliti selaput lendir pada rongga tenggorokan dan menghambat pernafasan. ‘Secara resmi’, terdapat lebih dari 91.000 kasus kematian dan 1,3 juta korban akibat senjata gas. Namun para ahli sejarah kini menganggap remeh angka-angka tersebut.

13. Penggunaan kimia selama masa vakum perang. Penggunaan senjata kimia tidak hanya terjadi pada PD I. Dalam rangka menunggangi pihak White Army dalam Perang Sipil Rusia pada tahun 1919, Inggris mempersenjatai mereka dengan selongsong berisi gas mustard, dan menggunakan ‘M’ Device untuk memproduksi gumpalan asap arsenik yang disebarkan kepada sang lawan, Red Army. Inggris memanfaatkan setiap kesempatan untuk menggunakan senjata mereka. Mayor Foulkes, yang dikirim ke India pada 1919, menekan militer Inggris agar menggunakan senjata kimia dalam perang melawan Afghanistan, ‘Kelengahan, kurangnya instruksi dan disiplin, dan tiadanya perlindungan terhadap sebagian wilayah Afghan dan suku-suku di sana akan meningkatkan korban akibat penggunaan gas mustard di garis depan’. Departemen Perang Inggris setuju untuk mengirimkan pasokan phosgene dan gas mustard, juga setuju agar prajurit Inggris dilatih menggunakan seragam anti-gas di Khyber Pass. Tetapi, hingga kini Tony Blair masih saja ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Inggris adalah salah satu bangsa ‘beradab’ dengan ‘catatan bersih’ dan nilai-nilai luhur ketimbang rezim Saddam di Baghdad.

14. Pembentukan Protokol Jenewa. Seusai Perang Dunia I, kekecewaan terhadap senjata gas merebak di mana-mana. Pada bulan Mei 1925, dengan dukungan Liga Bangsa-Bangsa

2

(LBB), diselenggarakan konferensi internasional tentang perlombaan senjata di Jenewa, Swiss. Konferensi tersebut menghasilkan Protokol Jenewa, yang berisi larangan penggunaan senjata kimia maupun biologi sampai kapanpun. Seorang pengamat berkomentar bahwa ‘Penandatanganan Protokol Jenewa 1925 merupakan cerminan prestasi tertinggi opini publik melawan senjata kimia’. Akan tetapi, menandatangani pakta tersebut tidak otomatis terikat, karena pemerintah setiap negara masih harus meratifikasinya. Di AS, CWS menyerang Protokol Jenewa dan mendapat dukungan dari berbagai organisasi sejenis seperti American Chemical Society (Masyarakat Kimia Amerika), dan menyatakan bahwa ‘pelarangan senjata kimia berarti pengabaian metoda manusiawi untuk mengatasi pertempuran klasik yang mengerikan’. Dihadapkan pada oposisi yang begitu kuat, Departemen Luar Negeri AS menarik ratifikasi atas Protokol Jenewa. Sebagian besar negara Eropa meratifikasi Protokol Jenewa, dengan menambahkan beberapa klausul yang membuat protokol menjadi macan ompong. Salah satu klausul itu menyatakan bahwa suatu negara tidak terikat dengan protokol tersebut kecuali negara yang dilawannya juga meratifikasi protokol yang sama. Klausul lain memberikan hak kepada negara penandatangan untuk balas menyerang setiap serangan kimia atau biologi dengan senjata yang sama. Protokol Jenewa pun tidak bisa mencegah penelitian atau penimbunan senjata biokimia; melainkan hanya melarang untuk lebih dulu menggunakannya. Pengaruh Protokol Jenewa bukanlah untuk menghentikan pengembangan senjata biokimia melainkan untuk lebih menjaga kerahasiaan penelitian dan pengembangan senjata biokimia. Pada tahun 1925, Winston Churchill secara tidak sengaja membeberkan

semuanya ketika ia menulis tentang wabah yang secara khusus dan disengaja disiapkan untuk manusia dan binatang. Ada Blight untuk menghancurkan tanaman, Anthraks untuk membunuh kuda dan hewan ternak, Plague untuk meracuni tidak saja tentara melainkan juga seluruh warga satu distrik. Semua itu sejalan dengan pencapaian sains militer yang tak mengenal belas kasihan. Rupanya perang penelitian semacam ini harus tetap dirahasiakan untuk menghindari oposisi publik.

15. Pembangunan Porton Down di Inggris. Holland Committee yang didirikan oleh pemerintah Inggris usai PD I untuk mengkaji senjata kimia dan bagaimana kebijakan Inggris nantinya, telah merekomendasikan agar fasilitas Porton Down dipertahankan di sebuah markas yang permanen. Agenda Holland Committee ditambah dengan kajian dan pengembangan senjata kuman di Porton Down. Holland Committee juga membuat sebuah pengakuan penting. Dikatakan bahwa, ‘tidak mungkin memisahkan kajian tentang pertahanan dari gas dengan penggunaan gas sebagai senjata ofensif, mengingat efisiensi sistem pertahanan sangat bergantung kepada pengetahuan yang akurat tentang perkembangan yang terjadi atau yang akan terjadi dalam hal penggunaan senjata tersebut secara ofensif’. Pemerintah Inggris sedari awal mengetahui bahwasanya tidak akan pernah ada yang namanya penelitian senjata kimia yang murni defensif. Alhasil, pemerintah membantu para ilmuwan untuk merancang senjata paling mematikan yang pernah mereka bayangkan, dengan asumsi dasar pengetahuan akan keampuhan senjata tersebut harus lebih dulu diketahui agar bisa menyiapkan sistem pertahanannya. Para ilmuwan di pangkalan senjata rahasia Porton Down mengetahui bahwa mereka berisiko mengorbankan nyawa para

2

sukarelawan muda yang digunakan sebagai kelinci percobaan dalam pengujian gas syaraf, demikian menurut para ahli toksikologi. Keluarga setiap korban dalam eksperimen itu menuduh para ilmuwan sebagai pembunuh. Menurut Alastair Hay dari Universitas Leeds, catatan taklimat yang dibuat para ilmuwan di markas Wiltshire menunjukkan bahwa para ilmuwan sebenarnya menyadari dosis yang diberikan kepada para sukarelawan itu akan berakibat fatal. ‘Mereka bermain dengan api, mereka memberikan senyawa yang tidak hanya dapat membunuh satu orang saja, tetapi juga sejumlah orang lain’. Beberapa sukarelawan yang diberi bayaran dan liburan ekstra atas partisipasinya dalam pengujian itu, diberitahu bahwa percobaan itu adalah dalam rangka menemukan obat demam. Menteri Pertahanan berulangkali menyangkal tuduhan telah menyesatkan para sukarelawan. Sebuah tayangan dokumenter televisi pada tahun 1999 memperlihatkan salah seorang mantan ‘kelinci perbobaan’, Mike Cox, 68 tahun, dari Southampton, yang berada di samping sukarelawan Ronald Maddison pada masa kematiannya di kamar gas tempat pengujian. Program televisi itu juga memperlihatkan kerabat Mr. Maddison yang berbicara tentang peristiwa yang berlangsung 46 tahun lalu tersebut. Lilias Clark, saudara perempuan Maddison, berkata, ‘Jika ia tewas dalam perang, saya bisa mengerti, tapi mati karena hal bodoh yang mereka (para ilmuwan) tempelkan di lengannya, yang seharusnya tidak Anda lakukan kepada siapapun, maaf saja, saya pikir mereka telah membunuhnya’.

16. Peran Senjata Kimia dan Biologi dalam PD II. Senjata gas tidak digunakan selama PD II karena sulit membawa senjata itu tanpa membahayakan pasukan dan untuk menjaga kemungkinan serangan

balasan mengingat negara-negara kuat waktu itu masing-masing menimbun ratusan ton senjata kimia, khususnya gas mustard, untuk berjaga-jaga. Inggris membuat bom anthraks untuk kali pertama pada tahun 1942. Sebuah bom sederhana diisi spora anthraks diledakkan di Pulau Gruinard di lepas pantai Skotlandia. Domba-domba yang ada di pulau tersebut pun mati. Sampai kini, Pulau Gruinard tidak dapat didiami, dan pesawat terbang pun tidak diperkenankan mendarat di sana. Inggris kemudian memproduksi 5 juta ‘kue anthraks (anthraks cakes)’ untuk dijatuhkan di Jerman. Rencana Inggris untuk menjatuhkan bom anthraks ke Jerman diperkirakan akan menewaskan 3 juta orang. Inggris juga bereksperimen dengan racun mematikan B-IX, atau botulism. AS juga secara besar-besaran mengembangkan program senjata kumannya selama PD II. Pada tahun 1940, The US Health and Medical Committee of the Council for National Defence (Komite Medis dan Kesehatan Dewan Pertahanan Nasional AS) mulai mempertimbangkan ‘potensi defensif dan ofensif senjata biologi’. George Merck dari Merck Pharmaceuticals, ditunjuk menjadi dierektur War Research Service (Dinas Penelitian Perang), yang bertanggung jawab atas penelitian senjata kuman. Pada tahun 1943, Camp Detrick didirikan di Maryland, dan langsung menjadi pusat program senjata kuman AS. Antara tahun 1942-1945, AS menginvestasikan lebih dari US$ 40 juta untuk membangun pabrik dan peralatan serta mempekerjakan lebih dari 4.000 orang di Camp Detrick; di The Field Testing Station di Horn Island, Pascagoula, Mississipi; pabrik produksi di Vigo, Indiana; dan di Dugway Proving Grounds. Di Camp Detrick, anthraks, tularaemia, plague, tipus, penyakit kuning (yellow fever), dan encephalitis diujicoba untuk digunakan dalam perang. Juga

2

berbagai jenis kutu beras, kentang, dan sereal. AS mengkaji kemungkinan menghancurkan panen beras Jepang dengan senjata kuman. Pada bulan Mei 1944, sebuah paket yang berisi 5000 bom anthraks selesai diproduksi di Camp Detrick. Di Vigo, Indiana, AS membangun sebuah pabrik yang mampu memproduksi 500.000 bom anthraks per bulan dan 250.000 bom yang diisi botulism. Untungnya, semua bom itu tidak pernah digunakan. AS membangun pabrik produksi gas beracun terbesar di dunia selama PD II, yang mampu menghasilkan 135.000 ton gas beracun. Berarti 20.000 ton lebih banyak dari total gabungan gas beracun yang digunakan berbagai negara selama PD I. AS pun mulai mengungguli Inggris dalam hal senjata kuman.

17. Belajar dari pengalaman Jepang. Usai PD II, George Merck menghendaki agar program senjata kuman dilanjutkan. Pada tahun 1956, Camp Detrick berubah menjadi Fort Detrick, sebuah lembaga penelitian dan pengembangan militer yang bersifat permanen. Disini diproduksi virus dan gas paling mematikan yang menambah persenjataan AS, termasuk gas syaraf seperti gas GB dan VX, yang begitu mematikan, sehingga jika kulit kita terkena satu tetes kecil saja, kita akan mati dalam waktu kurang dari satu menit. Perang Dingin juga berarti para mantan musuh direhabilitasi dan mendapat biaya perbaikan dari AS. Ini berarti para kriminal perang Jepang yang telah bereksperimen mengorbankan jiwa manusia kini terhindar dari tuntutan. Selama pendudukan Jepang atas Cina yang begitu lama dan brutal antara tahun 1930-an hingga 1940-an, sebuah unit khusus Tentara Jepang yang dikenal dengan Unit 371, dipimpin oleh Jenderal Ishii Shiro, banyak melakukan tindak kejahatan perang. Misalnya, mereka menguji efek bom anthraks terhadap manusia

dan menyuntikkan tetanus, cacar, dan plague kepada tentara dan warga sipil Cina. Dari sejumlah orang yang dipelajari oleh AS pada tahun 1947, anthraks menewaskan 31 orang, kolera 50 orang, gas mustard 16 orang, plague 106 orang, typhoid 22 orang, dan typhus 9 orang. Serta masih banyak lagi penyakit yang juga diujicobakan. Rusia menghendaki agar anggota-anggota Unit 371, termasuk Shiro, diadili. Tetapi AS menjamin kekebalan mereka. Sebagai imbalan, AS mendapat hasil eksperimen mereka. Sebagaimana yang ditulis ahli sejarah, Robert Harris dan Jeremy Paxman, ‘AS justru melindungi para bakteriologis Jepang dari tuntutan kejahatan perang sebagai imbalan atas data-data eksperimen manusia’. Informasi ini disembunyikan hingga selama 30 tahun setelah perang.

18. Penggunaan senjata kimia dalam Perang Vietnam. Sejak PD I, AS meluncurkan perang biokimia untuk pertama kalinya dalam perang Vietnam. AS menggunakan gas CS dan defoliant, seperti Agent Orange, untuk melawan gerilyawan National Liberation Front. Pada tahun 1970, ‘Operation Ranch Hand’ menumpahkan 12 juta galon Agent Orange ke Vietnam, menghancurkan 4,5 juta hektar tumbuh-tumbuhan di daerah luar kota dan meracuni tanahnya selama beberapa tahun. Para pendukung Ranch Hand memiliki slogan khas, ‘only we can prevent forests’. Agent Orange mengandung dioksin, salah satu bahan kimia penyebab kanker paling mematikan di muka bumi. Digunakannya Agent Orange oleh AS menimbulkan penderitaan yang mendalam terhadap rakyat Vietnam dan tentara AS beserta keluarga mereka.

19. Alasan di balik dukungan AS terhadap konvensi senjata biologi dan kimia. Pada tahun 1972, Presiden Richard Nixon

2

mengumumkan bahwa AS menghentikan program senjata biologi dan kimia. Hal tersebut dilakukan bukan karena tujuan kemanusiaan, melainkan karena pemerintahannya telah menyadari bahwa teknologi yang dibutuhkan dalam memproduksi senjata semacam itu terlihat akan tersebar demikian luasnya sampai-sampai pengembangannya tidak akan dapat dihindari. Produksi senjata biokimia akan jauh lebih murah dan mudah dibandingkan senjata nuklir. Dari sini akan muncul kesulitan untuk mempertahankan posisi monopolistik terhadap senjata biokimia tersebut. Segera setelah keputusan AS ini, Biological Weapons Convention (BWC) ditandatangani pada tanggal 10 April 1972 dan mulai berlaku terhitung 26 Maret 1975. Sedangkan Chemical Weapons Convention (CWC) ditandatangani pada tanggal 13 Januari 1993 dan resmi berlaku sejak 29 April 1997. Senasib dengan perjanjian pengendalian senjata nuklir, AS memperlakukan kedua perjanjian ini secara selektif dan diskriminatif. DK PBB dapat menyelidiki setiap keluhan, akan tetapi kekuasaan untuk melakukan hal itu tidak pernah diajukan. Dengan hak veto yang dimilikinya, AS, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina, mampu memblok setiap keputusan untuk menyelidiki senjata biologi. Pada bulan Juli lalu, AS menolak penerapan protokol perjanjian BWC karena dipandang tidak sesuai dengan kepentingannya.

20. Perkembangan senjata biokimia terkini. Pada tanggal 4 September 2001, New York Times mengungkapkan bahwa para peneliti sistem pertahanan biologi CIA, dengan dalih kepentingan defensif, mengujicoba sampel bom biologi dan membangun fasilitas produksi senjata biologi di Nevada, aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian senjata biologi ofensif. AS merahasiakan aktivitas tersebut dan

tidak pula mengungkapkannya dalam confidence building report kepada BWC. Kajian defensif yang AS lakukan itu dapat diartikan sebagai pengembangan senjata biologi. Misalnya, serangan anthraks pada bulan Oktober 2001 di AS, sepertinya diawali oleh ilmuwan domestik dari ahli laboratorium senjata biologi AS sendiri.

21.Hubungan AS dengan konvensi senjata biokimia. Menurut CWC, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons dapat melakukan inspeksi terhadap laboratorium, pabrik dan mempelajari kerusakan yang ditimbulkan senjata-senjata kimia. AS kemudian memaksa organisasi tersebut untuk mengganti direkturnya, Jose Bustani. Kesalahan Jose Bustani adalah keinginannya untuk memeriksa AS sama seperti negara-negara lain yang diperiksa, dan mengajak Saddam Hussein menandatangani CWC. Amat kontras dengan sikapnya yang giat memaksa dilakukannya inspeksi terhadap persenjataan Irak, AS tidak perlu berpikir lama untuk menolak setiap inspeksi senjata terhadap negaranya sendiri. Pada tahun 1997, Senat AS meluluskan Chemical Weapons Convention Implementation Act, yang pada Pasal 307-nya berbunyi: ‘Presiden berhak menolak permintaan dilakukannya inspeksi terhadap setiap fasilitas di Amerika Serikat bilamana Presiden menganggap bahwa inspeksi tersebut dapat menimbulkan ancaman bagi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat’.

22. Dukungan AS terhadap program senjata biokimia Irak. AS juga berperan dalam pengembangan senjata biokimia. Pada tahun 1998, siaran berita Channel 4 di Inggris mengklaim penemuan dokumen intelijen AS, yang menunjukkan bahwa sejumlah 14 pengiriman bahan-bahan biologi telah diekspor dari AS ke Irak.

2

Termasuk 19 paket bakteri anthraks dan 15 paket botulinum, organisme yang menimbulkan botulisme. Siaran berita itu menunjukkan mereka memiliki bukti bahwa Irak telah membeli sejumlah toksin setelah Irak menggunakan gas untuk menyerang perkampungan Kurdi di Halajaba yang menewaskan 5000 orang.

Kesimpulan

Dari paparan di atas, jelas sekali bahwa Barat tidak dapat dipercaya dalam hal kepemilikan senjata pemusnah massal. Senjata tersebut telah digunakan secara sistematis oleh Barat terhadap jutaan orang tak berdosa dalam PD I, PD II, Perang Vietnam dan bahkan terhadap warga mereka sendiri. Hal ini menunjukkan betapa anak-anak masa kini dan masa depan tidak boleh lagi dijadikan objek pembantaian Barat, atau dengan meminjam kata-kata Truman, ‘eksperimen’ berikutnya yang akan mereka hadapi. Kita pun perlu mengingatkan diri kita sendiri akan nilai-nilai yang muncul dari pemerintahan Kapitalis-Barat dengan menyimak kembali ucapan Major Foulkes, salah satu arsitek senjata kimia Inggris, tatkala ia dikirim ke India pada tahun 1919. Sebagai upaya menekan militer Inggris agar menggunakan senjata kimia dalam perang melawan Afghanistan, ia berargumentasi bahwa ‘‘Kelengahan, kurangnya instruksi dan disiplin, dan tiadanya perlindungan terhadap sebagian wilayah Afghanistan dan suku-suku di sana akan meningkatkan korban akibat penggunaan gas mustard di garis depan’.

BAB 2Barat dan Hukum

Internasional

Salah satu poin penting yang dijadikan alasan pembenaran serangan ke Irak

adalah klaim bahwa Irak telah melanggar berbagai hukum internasional dan tidak menghormati sejumlah resolusi PBB. Bab ini mencoba mengupas kontradiksi Barat sendiri tehadap hukum internasional, dan fakta bahwa lima negara anggota tetap DK PBB mempunyai hak veto, sebuah pilihan yang tidak dimiliki negara-negara lain seperti Irak.

Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. Abad ke-20 mungkin dikenal sebagai Abad Perang. Setelah berlalunya dua perang dunia yang telah merenggut nyawa sekitar sepuluh juta orang, beberapa konflik lain menghasilkan kematian bagi jutaan orang lainnya. Entah karena kehilangan sejumlah besar rakyatnya atau karena adanya tantangan untuk perimbangan kekuasaan, meletusnya dua perang dunia ditindak lanjuti dengan adanya upaya dari kekuatan baru dunia untuk bersekutu guna mencegah potensi konflik selanjutnya. Maka, setelah Perang Dunia I, lahirlah Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Sementara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lahir usai Perang Dunia II. Kedua organisasi ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara perdamaian melalui persatuan internasional. Akan tetapi keduanya telah gagal mencapai tujuan mereka, yakni menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.

2. Liga Bangsa-Bangsa dibentuk segera setelah The Great War (1914-1918). Presiden AS Woodrow Wilson, adalah salah seorang pemrakarsanya melalui 14 poinnya yang terkenal, termasuk di dalamnya penghapusan diplomasi rahasia dengan keterbukaan, kebebasan perairan internasional dari peperangan, penghapusan pembatasan perdagangan internasional bila memungkinkan dan sebagainya. Sebagai hasil dari LBB, muncullah

2

format baru peta Eropa dan peta Timur Tengah; Polandia, Yugoslavia dan Cekoslowakia, menjadi batas Eropa yang baru, dan tentu saja ada peta Timur Tengah yang baru. Irak modern diciptakan oleh LBB sebagaimana halnya negara-negara baru seperti Palestina, Syria, dan Libanon. Bagaimanapun, tidak seluruh kekuatan dunia berpartisipasi dalam LBB; Kongres AS menolak bergabungnya Jerman ke dalam LBB, dan di tahun 1933, Jerman pun keluar.

3. Di antara seluruh anggota LBB, negara-negara kuat saat itu cenderung lebih mementingkan urusannya masing-masing; Perancis menduduki Rhineland untuk menekan Jerman agar membayar kerugian yang mereka derita akibat perang sebelumnya, dan Italia menduduki Corfu. Keduanya terjadi di tahun 1923. Invasi Italia atas Abbessinia pada tahun 1935, dan selanjutnya perang saudara di Spanyol yang meletus sejak tahun 1936, lebih mempertegas betapa impotennya LBB, terutama ketika sanksi yang dijatuhkan terhadap Spanyol ternyata tidak mampu menghentikan perang saudara di sana.

4. Negara-negara kecil mencoba untuk menggoyang kekuatan para adidaya. Ketika Eamon de Valera dari Irlandia menjadi Presiden Dewan LBB –cikal bakal Dewan Keamanan PBB– ia mengusulkan agar LBB memiliki sebuah pasukan multinasional untuk menghentikan agresi Italia tahun 1935. Ia bahkan siap menyumbangkan pasukan Irlandia yang berjumlah kecil untuk proyek tersebut, namun tawarannya tidak memperoleh dukungan dari negara-negara besar. De Valera pun mengeluh, ‘Kita belum pernah mampu menahan keinginan kita dengan mengorbankan kepentingan sendiri ketika kepentingan itu bertentangan dengan keadilan’ [The Independent, 6 Oktober 2002]. Uni Soviet, anggota sejak tahun

1934, dikeluarkan karena menyerang Finlandia di tahun 1939. Akhirnya, LBB sama sekali tidak berdaya untuk mencegah meletusnya Perang Dunia II. Pada tahun 1946, dilakukan voting untuk membubarkan LBB. Setelah itu, beragam properti dan kelengkapan organisasinya banyak yang ditransfer ke PBB.

5. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh kekuatan utama dunia, dengan tujuan –secara teoritis– menyelesaikan persengketaan internasional yang berpotensi menimbulkan peperangan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia. PBB juga mempromosikan nilai-nilai semacam hak asasi manusia, yang sejalan dengan nilai-nilai kekuatan dunia Barat. Meskipun demikian, terlepas dari eksistensi organisasinya yang besar dengan perwakilan lebih dari 180 negara anggota guna memecahkan beragam sengketa internasional secara diplomatis, kekuatan dunia tetap bermain dan menelikung organisasi ini untuk meraih tujuan mereka masing-masing. AS, Inggris, Cina, Rusia dan Perancis telah menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tanpa pemilihan. Mereka memiliki kekuatan untuk memveto setiap resolusi PBB yang tidak mereka sepakati, sehingga resolusi itu tidak bisa menjadi hukum. Karena itulah, Anda tidak akan menemukan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk invasi AS ke Panama, penggunaan senjata kimia mereka di Vietnam ataupun pembunuhan massal yang dilakukan Rusia di Chechnya.

Invasi Irak ke Kuwait tahun 1991 konon melanggar hukum internasional dan resolusi PBB. Namun, seandainya Kuwait diinvasi oleh salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan, niscaya DK PBB tidak akan mampu berbuat apa-apa. Konsekuensi dari

2

dimilikinya hak veto oleh lima negara tersebut adalah mereka dapat membatalkan sebuah resolusi, sekalipun resolusi tersebut mendapatkan dukungan internasional. AS dikenal paling sering mempergunakan hak vetonya untuk mencegah resolusi yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Akan tetapi, PBB kerap dianggap sebagai benteng demokrasi dan dasar objektivitas internasional, hingga kini.

6. Beragam resolusi yang ditujukan untuk isu-isu Timur Tengah pun banyak yang dibatalkan oleh veto AS. Beberapa waktu yang lalu, sebuah majalah Inggris Economist, mencoba mengilustrasikan tidak adanya standar ganda antara penggunaan kekuatan terhadap Irak dan kurangnya opsi militer terhadap negara-negara semacam Israel. Dalam majalah tersebut disebutkan, bahwa resolusi-resolusi yang digunakan berbeda secara hukum [Economist, halaman 23-25, edisi 12-18 Oktober 2002]. Namun demikian, majalah tersebut luput melihat fakta bahwa negara-negara semacam Amerika dan Inggris tidak akan pernah meloloskan resolusi yang memungkinkan dilakukannya upaya militer untuk menekan Israel, walaupun beberapa kasus pencaplokan tanah, kejahatan perang dan pembunuhan sistematis terhadap warga sipil terus terjadi. Beberapa veto AS yang terbaru di antaranya mencakup: usul pengiriman pasukan perdamaian PBB ke Tepi Barat, Gaza, 2001; tuntutan agar Israel menghentikan pembangunan pemukiman di sebelah Timur Yerusalem serta pembangunan berbagai pemukiman serupa di daerah-daerah pendudukan lainnya, 1997; seruan agar pemerintahan Israel menahan diri untuk tidak melakukan segala tindakan termasuk perencanaan pembangunan pemukiman, 1997; penegasan bahwa pengambilalihan tanah yang dilakukan

Israel di Yerusalem Timur adalah tidak sah dan melanggar berbagai resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dan ketetapan yang diatur dalam poin 4 Konvensi Jenewa; menunjukkan dukungan terhadap proses perdamaian, termasuk Declaration of Principles 13 September 1993, 1995; rancangan resolusi NAM untuk menciptakan sebuah komisi yang beranggotakan tiga anggota Dewan Keamanan PBB ke Rishon Lezion, di mana seorang tentara Israel menembaki tujuh orang warga Palestina, 1990; daftar ini masih lebih panjang lagi (Lihat tabel ihwal sejumlah veto yang dikeluarkan AS dan menguntungkan Israel pada bagian akhir bab ini).

7. Pada musim panas 2002, AS memveto perpanjangan misi di Bosnia karena takut tentara mereka yang dikirimkan ke sana akan diseret ke International Criminal Court (Mahkamah Kriminal Internasional) oleh musuh-musuh mereka [BBC online, 3 Juli 2002]. Ini jelas menunjukkan bahwa manuver yang dilakukan AS untuk PBB hanya terjadi bilamana hal itu menguntungkan AS. Bagaimanapun, sikap pilih kasih terhadap hukum internasional merupakan bagian dan menjadi paket dari kebijakan luar negeri AS. AS senantiasa menuntut Irak untuk mematuhi hukum internasional, sedangkan AS sendiri tidak mengindahkannya dan malah menginjak-injak aturan yang sama. Robin Theurkauf, seorang Visiting Fellow pada Yale University dan istri dari salah satu korban peristiwa 11 September 2001, mengatakan, ‘Kita yang berada di AS menyukai hukum internasional dan kita pun ingin negara-negara lain mematuhinya. Akan tetapi, adalah sebuah kemunafikan yang sangat kentara ketika kita menuduh negara-negara lain melanggar aturan sementara kita sendiri secara agresif menolak

2

gagasan untuk tunduk kepada sistem hukum internasional sebagai bagian dari masyarakat dunia’ [Milan Rai., ‘War Plan Iraq’., hal. 205].

8. Hak asasi manusia –sebuah istilah yang digunakan secara sangat subjektif– secara teori diakui sebagai hal yang fundamental oleh PBB dan seperti kita ketahui, tercantum dalam Pembukaan Piagam PBB: ‘… untuk kembali menegakkan penghargaan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, dalam martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, dalam persamaan hak antara pria dan wanita serta negara kecil dan besar…’. Tatkala mereka menjajakan nilai-nilai yang diadopsi oleh PBB kepada seisi dunia, kekuatan dunia semacam AS, Inggris, Rusia dan yang lain, justru secara terbuka mendukung rezim penindas rakyat dan pelanggar hak-hak dasar rakyatnya sendiri. Meski kami telah membuat bab tersendiri untuk membahas topik ini, sangat penting bagi kita untuk melihat bagaimana PBB melanggar prinsip-prinsip mereka sendiri dengan tetap bersikap pasif ketika negara-negara kuat melanggar setiap hak dasar kemanusiaan. Di satu sisi, AS, Inggris dan yang lain menyerukan kepada dunia agar menaati berbagai nilai ‘universal’. Sementara di sisi lain mereka pun secara terbuka memberi dukungan moral dan finansial kepada berbagai rezim, misalnya Mesir dan Uzbekistan yang secara terang-terangan melanggar hak-hak rakyatnya.

9. Baru-baru ini dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Sekjen PBB di Tashkent, Uzbekistan, Presiden Karimov dengan berang menanggapi pertanyaan seputar pelanggaran HAM di Uzbekistan. Ia berkata, ‘Saya ingin menjawab pertanyaan wartawan tadi dengan pertanyaan juga. Katakan pada saya, adakah satu saja negara di dunia ini

yang tidak melanggar HAM? Mungkin Anda dapat menyebut satu negara yang tidak melanggar HAM atau yang tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM?’ [Reuters, 18 Oktober 2002]. Meskipun rajin mengajarkan nilai-nilai HAM ke seluruh dunia dan hingga tahun 2001 masih menjadi anggota Dewan HAM PBB, negara Barat seperti AS tercatat sering melakukan pelanggaran HAM. Laporan sebuah kelompok HAM menyoroti kasus pelanggaran HAM di penjara-penjara AS yang melebihi kapasitasnya, termasuk rasisme [CNN, 6 Oktober 1998], juga rasisme dalam pelaksanaan hukuman mati [Amnesti Internasional, 16 Oktober 2002], dan kebrutalan polisi dalam kasus terkenal, Amado Dialo dan Rodney King, serta pembinasaan penduduk asli Indian dalam rangka perluasan wilayah. Dengan fakta-fakta seperti ini, AS dan Inggris, yang masa lalunya tidak perlu lagi dikomentari, masih berani menceramahi negara seperti Irak supaya menghormati HAM. Australia pun dilaporkan melanggar hak-hak pengungsi yang ingin sekadar mencari tempat berlabuh di wilayahnya. Selain AS dan Inggris, negara besar lain seperti Rusia dan Cina juga memiliki catatan suram berkenaan dengan HAM. Rusia dengan kasus Chechnya, sedangkan Cina tersandung kasus di Xinjaing.

10. Berbagai kekerasan yang dilakukan negara-negara kuat, yang juga anggota PBB, anggota Dewan Keamanan dan anggota Badan HAM PBB, memperlihatkan pandangan mereka bahwa kepentingan bangsanya sendiri adalah lebih penting daripada hak asasi manusia, kesejahteraan, pemukiman atau masalah-masalah kemanusiaan secara umum.

11. Pada tahun 1994, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap jutaan orang di Afrika Tengah. Sekjen

2

PBB Boutros Boutros Ghali menuduh suku Hutu yang mendominasi angkatan bersenjata Rwanda telah melakukan pembantaian terhadap suku Tutsi. Ketika peristiwa itu sedang mencapai puncaknya, pasukan PBB yang memang tidak diperintahkan untuk melindungi warga sipil, tanpa rasa malu meninggalkan Kigali dan untuk beberapa bulan kemudian, warga Rwanda –umumnya suku Tutsi– dibantai. Pasukan Rwandan Patriotic Front memasuki Kigali dan pembantaian pun tak terelakkan. PBB kemudian datang ke wilayah tersebut. Namun, Boutros Boutros Ghali, Sekjen PBB saat itu, mengeluhkan minimnya dukungan negara-negara kuat –khususnya AS– dalam operasi perdamaian PBB. Pembantaian warga Rwanda sebenarnya dapat dihindari, karena tiga negara anggota PBB (Belgia, Prancis dan AS), dua di antaranya anggota tetap Dewan Keamanan, sebelumnya telah mengetahui rencana pembantaian suku Tutsi itu.

Paparan berikut yang disarikan dari biografi Boutros Boutros Ghali menunjukkan fakta bahwa negara-negara kuat sebelumnya telah mengetahui pembantaian yang akan terjadi: ‘Jenderal Dalaire telah mengirim telegram kepada Department of Peace-Keeping Operations (DPKO) (Departemen Operasi Penjaga Perdamaian PBB), isinya tentang laporan seorang informan perihal adanya penimbunan senjata yang dilakukan pasukan Hutu untuk persiapan pembantaian suku Tutsi. Dalaire meminta izin untuk mencoba menyita senjata tersebut, namun permohonannya ditolak oleh DPKO dengan alasan bahwa mandat untuk operasi PBB di Rwanda tidak mencakup perkara semacam itu. Keesokan harinya, 12 Januari 1994, Dalaire, dalam rangka menjalankan perintah PBB, memberitahu Duta Besar Belgia, Perancis dan AS tentang

informasi tersebut. Dengan kata lain, PBB sebenarnya telah menginformasikan kabar itu kepada negara-negara kuat yang sebenarnya dapat bertindak untuk mencegah pembantaian tersebut’ [Boutros Boutros Ghali., ‘Unvanquished’., 1998]. Sekali lagi, ketidakpedulian negara-negara kuat yang menguasai PBB telah menimbulkan bencana kemanusiaan. Tidak seperti Irak, Rwanda tidak memiliki minyak dan terletak di lokasi yang tidak strategis.

Boutros Boutros Ghali dalam biografinya memaparkan masalah yang terjadi di PBB tersebut. ‘Belum lama ini seluruh dunia mengira mampu mengetahui dan mencegah pembunuhan massal. ‘Takkan lagi’ adalah kata yang paling tepat. Namun pembantaian kembali terjadi; di Kamboja, saat lebih dari satu juta korban jatuh di tangan Khmer Merah; di bekas wilayah Yugoslavia, saat terjadi pembantaian yang termasyhur sebagai ‘pembersihan etnis’; di Somalia, ketika terjadi genosida akibat perang saudara yang telah membuat terhambatnya bantuan untuk rakyat yang kelaparan dan menderita sakit, serta ketika 350.000 orang mati sebelum Dewan Keamanan memutuskan untuk turun tangan. Di Rwanda, hampir satu juta orang terbunuh akibat genosida, namun Dewan Keamanan PBB tidak melakukan apapun’ [Boutros-Boutros Ghali., ‘Unvanquished’., 1998].

12. Dalam Earth Summit terakhir di Johannesburg, masalah kesenjangan antara dunia kesatu dan dunia ketiga menjadi sorotan. Juga terungkap upaya negara-negara kuat menghindari masalah lingkungan hidup dan target bantuan dunia ketiga. Keengganan negara-negara maju ini adalah sebuah cerita lama mengingat dalam Earth Summit sebelumnya di Rio, Brazil, pada tahun 1992, hal ini telah terlihat. Ketika itu negara-negara

2

anggota PBB berikrar untuk memperbaiki lingkungan dunia dengan mengurangi kebiasaan mengkonsumsi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Beberapa negara anggota yang menghadiri pertemuan tersebut telah mengkhianati ikrar mereka sendiri dan gagal menerapkan atau meratifikasi undang-undang atau kebijakan yang diperlukan.

13. Seorang juru bicara WWF mengatakan bahwa pemerintahan AS yang dipimpin oleh Bush serta Kanada dan Australia berupaya keras agar proses itu tidak menghasilkan sesuatu yang positif. ‘Mereka benar-benar menghalang-halangi setiap kemajuan dalam hal rencana aksi konkrit dan ini menimbulkan sebuah efek domino yang menakutkan’ [CNN, 7 Juni 2002]. Sepuluh tahun kemudian, muncul banyak kritik atas nihilnya ketercapaian tujuan yang dicanangkan dalam pertemuan Rio. Beberapa negara anggota telah mengkhianati janji mereka sendiri, gagal mengimplementasikan atau meratifikasi undang-undang atau kebijakan yang diperlukan. Subsidi yang diberikan oleh negara-negara maju untuk para petani lokal merupakan isu lain yang berkembang. Menurut Bank Dunia, subsidi untuk para petani di Eropa dan AS secara keseluruhan mencapai US$ 1 milyar per hari, benar-benar tidak mempedulikan jatah para produsen yang berasal dari negara-negara berkembang [AFP, 28 Agustus 2002].

14. Akibatnya, para ahli lingkungan mengkritik kebijakan negara-negara besar, khususnya AS. Bahkan ada yang memprotes serta mencemooh pidato Menteri Luar Negeri AS, Colin Powell, pada Earth Summit di Johannesburg. Vandana Shiva, pendiri India’s Research Foundation for Science, Technology and Ecology, menuding, ‘AS tidak memiliki strategi’. Berkenaan dengan masalah

privatisasi, ia katakan, ‘Mereka ingin agar kita menutup mata dan berkata: ‘serahkan semuanya kepada pasar’, dan itu tidak terjadi’ [Washington Post, 30 Agustus 2002]. Politisi dari Partai Republik, George Miller (distrik California), yang menghadiri pertemuan Johannesburg, ikut mengkritik kebijakan pemerintahan Bush. ‘Pemerintah AS telah menjadi penghambat dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan’, ujarnya [Washington Post, 30 Agustus 2002].

15. Pemerintah AS menolak disalahkan dan malah melimpahkan tanggung jawab kepada negara-negara dunia ketiga. Menteri Luar Negeri AS, Colin Powell, mengkritik Zambia yang menolak bantuan pangan dari AS, termasuk di dalamnya bijih padi hasil modifikasi genetik yang akan menguntungkan perusahaan-perusahaan AS. Rezim AS yang sama telah menolak penambahan bantuan untuk negara dunia ketiga, seraya menjajah mereka melalui berbagai lembaga semacam IMF dan Bank Dunia. AS juga menolak sebuah resolusi pertemuan dunia PBB di Monterrey awal tahun ini yang bertujuan untuk meningkatkan target bantuan kepada negara-negara dunia ketiga menjadi sebesar 0,7% dari pendapatan nasional negara maju. Washington telah menjadi salah satu dari donor paling kikir –meski menjadi negara dengan perekonomian terkuat– yaitu hanya mencurahkan 0,1% dari pengeluaran nasionalnya untuk bantuan internasional [The Guardian, 23 Januari 2002]. Sebelum pertemuan itu berlangsung, AS berupaya menghilangkan setiap penyebutan tujuan pembangunan yang telah disepakati secara internasional dan menentang pendapat bahwa negara maju harus memenuhi target PBB perihal alokasi 0,7% dari pendapatan nasionalnya untuk bantuan internasional.

2

16. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sepanjang dekade 1990-an AS menunggak iuran ke PBB. Pada saat AS mulai melunasi utangnya ke PBB, nilai yang harus mereka bayar sudah sebesar US$ 1,5 milyar. Alasan AS untuk tidak membayar secepatnya tidak berhubungan dengan kesulitan finansial, mengingat sepanjang tahun 1990-an mereka mengalami ledakan ekonomi berkat dot com mania. Dihadapkan pada resiko kehilangan hak suara mereka dalam Majelis Tinggi PBB dan semakin melemahnya pengaruh mereka di PBB, Washington segera menyetorkan sedikit uang pada tahun 1999. Namun Washington memang gemar melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri dan mereka menolak keras membayar tambahan biaya penjagaan perdamaian; juga telah menahan uang untuk beberapa proyek yang AS anggap mubazir atau tidak jelas, dan meributkan jumlah pajak yang dibayarkan PBB bagi para pekerja Amerika dalam program penyetaraan pajak [New York Times, 28 Juni 1998].

KesimpulanLembaga-lembaga internasional semacam PBB dan IMF merupakan organ-organ imperialis yang dirancang untuk menjajah negara-negara berkembang, termasuk negeri-negeri muslim. Syariat Islam melarang kaum Muslim untuk menggantungkan nasibnya pada lembaga-lembaga seperti itu secara politis dan pemerintahan, dalam bentuk apapun. Namun, seperti yang telah digambarkan dalam bab ini, bangsa-bangsa semacam AS dan Inggris tidak meyakini bahwa konsep hukum internasional harus ditegakkan di atas kepentingan negara manapun. Karena itulah upaya pembenaran perang terhadap Irak dengan menggunakan argumentasi pelanggaran Irak terhadap hukum internasional, menemui kegagalan. Sangat jelas bahwa penyalahgunaan PBB oleh

sekutu merupakan sebuah langkah taktis, bukan strategis, yang menjadi alasan mengapa mereka selalu bergerak di jalur unilateral sebagai sebuah opsi yang tetap ada. Karenanya, kecenderungan dan determinasi untuk beraksi secara unilateral merupakan sebuah ujung final dalam peti mati bagi mereka yang berpendapat bahwa perdebatan ini berkisar pada kedudukan PBB dan hukum internasional.

2

2

2

BAB 3Barat dan Rezim Diktator

Dokumen pemerintah Inggris berupaya keras menjustifikasi perang dengan menjadikan rezim represif Saddam Hussein sebagai alasan. Walau demikian, sedari dulu sudah ada hubungan buruk antara negara-negara Barat yang ‘terpilih secara demokratis’ dengan ‘rezim-rezim diktator’ di dunia. Ketika manfaat menjadi aksioma dijalankannya politik Barat, maka segala macam hukum internasional,

2

prinsip-prinsip dan kebijakan ‘etis’ luar negeri dapat disingkirkan dengan mudah. Sehingga, bukan merupakan suatu kejutan bahwa Inggris dan AS berada di garis terdepan dalam membangun aliansi dengan berbagai rezim diktator paling brutal sepanjang abad yang lalu dan yang masih berlanjut hingga kini. Banyak contoh yang memperlihatkan bagaimana mereka mendudukkan, mendukung dan menjatuhkan pemimpin sebuah negara berdasarkan kepentingan nasional mereka.

Aliansi mereka dengan berbagai rezim tercipta di bawah eufimisme yang berhubungan dengan strategi, geopolitik dan semacamnya. Bab ini mencoba menapaktilasi keterkaitan Barat dengan rezim-rezim diktator dan selanjutnya membuktikan bagaimana mereka berkolusi dan mendukung aktivitas despotisme yang brutal. Anda, sidang pembaca, harus menyadari sepenuhnya bahwa AS dan

Inggris senantiasa memunculkan sejumlah premis kosong untuk memberlakukan berbagai hukum dan standar terhadap seluruh negara di dunia.

Terrorists become any foreign people you don’t like (Kini teroris adalah setiap orang asing yang tidak Anda sukai).[Frank Furedi]

If the Nurenberg laws were applied today, then every Post-War American President would have to be hanged (Andaikata hukum Nurenberg diberlakukan sekarang, maka setiap Presiden AS pasca perang harus digantung).[Noam Chomsky]

1. Daftar para diktator, di mana Barat turut membantu dan bersekongkol dengan mereka, sangatlah panjang dan terkenal. Bisa jadi kita perlu sebuah dokumen tersendiri jika ingin mengkaji semuanya secara utuh. Sekadar informasi saja, berikut ini daftar para dikatator yang kami buat.

Sani AbachaDaniel Arap MoiJerry RawlingsYoweri MuseveniMuammar KhaddafiGamal Abdul NasserAnwar SadatHosni MubarakIslam KarimovAdeeb ShishkalyHosni As ZaimAbdul Kareem KassemHafez Al AsadJenderal Ayub KhanJenderal Yahya KhanJenderal Zia ul HaqJenderal Pervaiz MusharrafJenderal SuhartoFerdinand MarcosPol PotJosef Stalin

2

Adolf HitlerJenderal Augustine PinochetReza Pahlevi – Shah IranMobuto Sese SekoLaurent KabilaRobert MugabeSaddam Hussein

2. Agaknya sejarah akan menempatkan Josef Stalin dan Adolf Hitler di antara para pembunuh massal dan tirani pada zaman kita. Jumlah orang yang mereka bunuh berada pada kisaran jutaan dan itupun baru perkiraan. Bagaimanapun, pihak Baratlah yang telah memberi mereka peluang untuk tampil ke pentas dunia sekaligus membantu kejahatan yang mereka lakukan.

3. Pernyataan George W. Bush bahwa ‘Diktator Irak adalah murid Stalin,’ merupakan sesuatu yang ironis. Hal ini mengingat Baratlah, khususnya AS, yang menjalin dan menciptakan persekutuan dengan diktator –yang secara historis tidak diragukan lagi– paling brutal sepanjang Perang Dunia II itu. Nama Josef Stalin akan selalu dikenang dalam sejarah sebagai diktator terbrutal di zaman ini. Pada tahun 1932, ia memerintahkan untuk membuat bangsa Ukraina kelaparan agar mau menjalankan program kolektivisasi dan menanggalkan nasionalisme mereka. Setidaknya 8 juta orang Ukraina dibunuh, sementara yang lain terpaksa menjalankan praktek kanibalisme. Sejak tahun 1917 hingga kematian Stalin di tahun 1953, Uni Soviet telah menembaki, menyiksa, mengusir, membekukan dan semacamnya hingga menewaskan lebih dari 40 juta orang rakyatnya. Beberapa sejarawan Rusia bahkan mengklaim bahwa jumlah yang sebenarnya adalah lebih dari itu. Akan tetapi, hal itu tidak menghentikan Barat untuk tetap menjalin persahabatan dan

memberikan bantuan sepanjang Perang Dunia II atas dasar ‘greater good’ (“kemaslahatan yang lebih besar”).

4. Fenomena tentang hubungan Presiden AS Roosevelt dengan Stalin telah dikenal luas. Dalam bukunya, ‘From Chronicles of Wasted Time: Number 2 The Infernal Grove’, penulis Inggris Malcolm Muggeridge di halaman 199 menulis: ‘Roosevelt… melakukan apapun yang dapat ia lakukan untuk memastikan bahwa, ketika Jerman kalah, Stalin dengan mudahnya menduduki dan menguasai berbagai negara bersama dengan sekutu-sekutunya…. Dan ahli spionase muda kita (semacam Kim Philby dan lain-lain) telah menunjukkan maksud yang sama dengan mengatur agar, di negara yang jauh, dia (Stalin) diberi pasukan dengan persenjataan yang lengkap, keuangan yang besar dan pasukan bawah tanah yang terorganisasi dengan baik’. AS melihat bahwa partisipasi Rusia sangat krusial untuk membentuk tatanan dunia pasca perang dan karenanya, menjalin perjanjian dengan Stalin dipandang sebagai strategi imperatif yang sangat esensial. Harry Hopkins, ajudan terdekat Roosevelt, merefleksikan pemikiran sang presiden itu dalam tulisan yang dibuatnya: ‘Kita tidak dapat mengatur dunia antara Inggris dan kita begitu saja tanpa menyertakan Rusia sebagai mitra sejajar. Untuk itu, jika urusan dengan Chiang Kai Sek berjalan dengan baik, aku pun akan menyertakan Cina’. Di antara para pembesar Inggris pun ada yang cenderung mengagumi sang pembantai hampir 20 juta orang tersebut. ‘Bila aku harus menyusun sebuah tim negosiasi, Stalin akan menjadi pilihan pertamaku,’ ucap Anthony Eden, Menteri Luar Negeri Inggris. Dalam sebuah pertemuan di Teheran pada tahun 1943, Churchil berkata, ‘Marshal Stalin berhak mengambil tempat di antara tokoh-

2

tokoh besar dalam sejarah Rusia, dan layak disebut sebagai ‘Stalin yang Agung’’ [Edward Radzinsky, ‘Stalin’].

5. Alvin Finkel dan Clement Leibovitz mengupas keterlibatan Inggris dengan Nazi dalam karya tentang Nazi yang baru terbit, ‘The Chamberlain-Hitler Collusion’. Sang penulis menyodorkan berbagai bukti tertulis untuk meyakinkan bahwa pada kenyataannya para penguasa Inggris tidak menemukan sesuatu yang perlu dibenci dari Nazi. Ini bertentangan dengan kepercayaan yang lazim bahwa Inggris boleh berbangga hati dengan perannya saat Perang Dunia II di mana seluruh rakyat bersatu untuk mempertahankan demokrasi dan hak-hak negara-negara kecil, dan untuk mengalahkan tirani Fasisme. Penguasa Inggris justru menyambut baik rezim Hitler (seperti yang mereka lakukan terhadap rezim Franco dan Mussolini), mendukung Jerman untuk kembali mempersenjatai diri, dan sangat berharap untuk bersekutu dengan Jerman hingga tahun 1939. Buku tersebut menghapus anggapan bahwa Chamberlain mengharapkan sebuah kesepakatan dengan Hitler karena dia sangat naif atau ingin menghindari pertumpahan darah. Sir Neville Henderson, Duta Besar Inggris untuk Jerman periode 1937-1939, pada bulan Oktober 1939 menulis, ‘ada banyak hal di dalam organisasi dan institusi sosial Nazi … yang harus kita pelajari dan terapkan terhadap bangsa kita dan demokrasi model lama’. Adapun tentang Hitler, ‘andai saja dia tahu kapan dan di mana dia harus berhenti: misalnya, setelah adanya dekrit Munich dan Nurenberg untuk Yahudi, dia akan dikenang sebagai pemimpin besar di dunia’. Bagi orang-orang Inggris, Nazi bebas melakukan apapun di Eropa Timur dan Eropa Tengah. Pemerintah Inggris dapat menerima aksi Hitler di Austria, Cekoslowakia, dan lain-lain. Dengan kata lain, Inggris

dapat menerima semua tindakan Nazi sepanjang tidak mengganggu koloni dan pasar Inggris.

6. Finkel dan Leibovitz menyoroti bagaimana pemerintah Inggris sangat mendukung dipersenjatainya kembali Jerman karena mereka melihat Nazi sebagai sekutu alami dan potensi kuat yang dapat digunakan untuk melawan komunisme. Chamberlain menulis kepada Raja, mengemukakan gagasan bahwa Jerman dan Inggris akan menjadi ‘dua pilar perdamaian Eropa dan benteng perlawanan terhadap Komunisme’. Ketika pada tahun 1936 Rhineland di-remiliterisasi, kabinet Inggris secara gencar menentang rencana Perancis yang bermaksud menghentikan hal tersebut. Laporan kabinet memperlihatkan bahwa mereka merasa apabila rencana Perancis berhasil, maka Hitler akan terguling dan itu merupakan sebuah keuntungan bagi kaum komunis di Jerman. Argumentasi ini selalu diandalkan oleh pemerintahan Chamberlain. Inggris membenarkan invasi Jerman ke Austria di bulan Februari 1938 dengan alasan bahwa kedua negara itu telah memutuskan untuk bersatu secara damai. Hitler pun diberitahu bahwa mengingat banyaknya populasi suku Sudeten Jerman di Cekoslowakia, maka Inggris tidak akan menghalangi invasi terhadap ‘tujuan Jerman berikutnya (her next goal)’. Inggris bahkan menandatangani Anglo-German Naval Accord di tahun 1935, yang memungkinkan Hitler untuk mengembangkan mesin-mesin perang, sesuatu yang secara langsung bertentangan dengan Perjanjian Versailles dan LBB. Rencana tersebut akan membuat Hitler memiliki ‘kebebasan’ di Eropa Tengah dan Timur, sementara Kerajaan Inggris tidak diusik sama sekali. Inilah makna sebenarnya dari ungkapan

2

Chamberlain tentang ‘peace in our time’ –yaitu stabilitas bagi pemerintahan dan untuk mengusir orang-orang Yahudi, Slavia, Rumania, dan bangsa atau kaum lain yang tidak dikehendaki, terutama Komunis. Keterlibatan AS dengan apa yang disebut sebagai ancaman Nazi pun lebih tersembunyi daripada yang mereka akui. Antara tahun 1929 dan 1939, investasi perindustrian AS di Nazi-Jerman jauh lebih pesat ketimbang investasinya di negara manapun.

7. Baru-baru ini, keterkaitan AS dengan para diktator dan kelompok teroris telah melibatkan aktivitas pelatihan (training), pendanaan (funding) dan dukungan politis terhadap rezim-rezim paling brutal. Hal ini paling jelas terlihat di negara-negara Amerika Tengah dan Selatan. Sepanjang tahun 1981–1985, sebuah pasukan teroris Amerika, Contra, yang dilatih, dipersenjatai dan didanai di Nikaragua oleh CIA, telah membunuh 3.346 orang anak dan remaja Nikaragua serta membunuh salah satu atau kedua orang tua dari 6.236 orang anak [Dianna Melrose., ‘Nicaragua: The Threat of a Good Example’., Oxfam, Oxford, 1985, hal. 26]. Mantan analis CIA, David Mac Michael, memberikan alasan untuk hal ini dalam bukti yang diajukan ke International Court of Justice (Mahkamah Keadilan Internasional). Ia mengatakan bahwa teror Amerika dirancang, ‘untuk memprovokasi serangan lintas perbatasan oleh pasukan Nikaragua sehingga memperlihatkan sikap agresif Nikaragua’, dalam rangka menekan pemerintah Nikaragua ‘agar mengawasi kebebasan sipil di Nikaragua, menahan para penentang kebebasan sipil, menunjukkan sifat totalitarian mereka sehingga meningkatkan pertentangan di negara tersebut’. Adapun tujuan sebenarnya adalah untuk menghancurkan

perekonomian Nikaragua. Pada tahun 1986, World Court mengutuk AS atas ‘penggunaan pasukan tanpa landasan hukum’ dan tekanan ekonomi ilegal terhadap Nikaragua. Menanggapi hal itu, AS memveto resolusi PBB yang menyerukan seluruh pemerintah agar menghormati hukum internasional pada tahun 1986 [Noam Chomsky., ‘Western State Terorism’., hal.19].

8. Menurut United States Commission on Human Rights (Komisi HAM AS), dalam waktu lima belas bulan, lebih dari 20.000 warga sipil di El Salvador tewas oleh pasukan tempur yang tergabung atau berhubungan dengan pasukan keamanan yang dilatih AS dan didanai sebesar US$ 532 juta dalam bentuk ‘hibah’ [Memo Central for International Policy Aid, Washington, April 1981. Lihat New York Times, 1 April 1981]. Di Amerika Tengah, selama tahun 1980-an, setelah Kongres AS menyangkal pendanaannya, AS terbukti telah merestui pendanaan dari obat terlarang dalam ‘Perang Rahasia (Secret War)’ CIA terhadap kaum Sandanista. Dalam acara dengar pendapat (hearing) Kongres oleh subkomisi Terorisme, Narkotika, dan Hubungan Internasional pimpinan Senator John Kerry, terungkap bahwa, ‘berdasarkan bukti yang ditemukan, jelas diketahui bahwa Contra menerima bantuan finansial dan material dari penyelundup obat bius… Apapun itu, salah satu badan pemerintah AS memiliki informasi tentang keterlibatan itu… Meski demikian, para pembuat kebijakan AS tidak mengharamkan uang dari narkotika sebagai sebuah solusi bagi masalah keuangan Contra’ [Laporan dari Sub Committee on Terrorism, Narcotics, and International Operations of the Committee on Foreign Relations, US Senate, Drugs, Law Enforcement and Foreign Policy, Desember 1986, hal.36].

2

9. ‘Saya tidak melihat alasan mengapa kita harus berpangku tangan dan menyaksikan sebuah negara menjadi komunis karena rakyatnya sendiri yang tidak bertanggungjawab’, ujar Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri dan Penasehat Keamanan Nasional AS. Pada bulan September 1970, kandidat dari sayap kiri, Salvadore Allende meraih tampuk kekuasaan dengan 36,2% suara dalam pemilihan Presiden Chili. Banyak dokumen yang kemudian membuktikan bahwa pengambilalihan kekuasaan oleh Jenderal Augustine Pinochet adalah berkat keterlibatan dan dukungan finansial AS. Jenderal Pinochet yang muncul mewakili rezim militer dikenal sering menyingkirkan lawan politiknya. Kudeta yang terjadi ketika Jenderal Augusto Pinochet merebut kekuasaan pada tahun 1973 adalah kudeta paling berdarah selama abad 20 di Amerika Selatan. Lebih dari 3.000 orang tewas dalam serangan gencar militer di bulan September, yang diawali dengan pemboman jet-jet tempur terhadap Istana Kepresidenan, padahal Salvador Allende, Presiden yang terpilih secara demokratis, masih di dalam istana. Itulah awal dari pemerintahan Jenderal Pinochet yang berlangsung selama 17 tahun. Banyak bukti tertulis yang mengarah pada keterlibatan AS dalam naiknya Jenderal Pinochet. Beberapa dari dokumen itu dapat dilihat secara lebih rinci berikut ini.

10. CIA, Catatan Pertemuan dengan Presiden di Chili, 15 September 1970: di dalam catatan yang dibuat oleh tulisan tangan direktur CIA, Richard Helms ini terdapat perintah Presiden AS, Richard Nixon, untuk membantu kudeta di Chili. Catatan Helms menggambarkan perintah Nixon: kesempatan mungkin hanya satu per sepuluh, namun selamatkan Chile; pengeluaran yang sepadan;

tidak perlu diperhatikan; tanpa keterlibatan kedutaan; tersedia dana US$ 10.000.000, bisa ditambah jika diperlukan; pekerjaan penuh (full time job) –orang-orang terbaik yang kita miliki; rencana aksi; ciptakan kesulitan ekonomi; 48 jam untuk waktu aksi. Perintah langsung dari sang presiden mengawali covert operations untuk menghalangi Allende memasuki kantor barunya dan menciptakan kudeta di Chili.

11. CIA, Laporan Aktivitas Satuan Tugas CIA di Chili, 15 September sampai 3 November 1970, 18 November 1970: CIA mempersiapkan ikhtisar rencana mereka untuk mencegah pelantikan Allende sebagai presiden dan menciptakan kudeta di Chili –track I and track II covert operations. Ikhtisar tersebut merinci komposisi satuan tugas, dikepalai oleh David Atlee Phillips, tim operasi rahasia ‘yang disusupkan ke Chili secara perseorangan’, dan kontak mereka dengan Kol. Paul Winert, atase militer AS yang diperbantukan kepada CIA untuk operasi tersebut. Laporan itu mengulang operasi propaganda yang dirancang untuk menekan Presiden Chili Eduardo Frei agar mendukung ‘kudeta militer yang akan mencegah Allende memasuki kantornya tanggal 3 November’.12. CIA, Memorandum Percakapan dari Pertemuan dengan Henry Kissinger, Thomas Karamessines dan Alexander Haig, 15 Oktober 1970: Di dalam memo ini terdapat catatan diskusi yang membahas upaya kudeta di Chili, dikenal sebagai ‘track II of covert operations’ guna menghalangi Allende. Ketiga pejabat itu membahas kemungkinan seandainya komplotan Roberto Viaux, salah seorang pejabat militer Chili, mengalami ‘kegagalan yang tidak diharapkan’ dalam upayanya mencapai tujuan AS.

2

13. Dewan Keamanan Nasional, Memorandum 93 Keputusan Keamanan Nasional, Kebijakan Menyangkut Chili, 9 November 1970: Memorandum ini merangkum keputusan presiden perihal perubahan kebijakan pemerintah AS terhadap Chili sehubungan dengan kemenangan Allende dalam pemilihan. Ditulis oleh Henry Kissinger dan dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri, Pertahanan, Direktur Kantor Siaga Darurat (The Office of Emergency Preparedness) dan Direktur CIA. Dokumen ini memberi arahan kepada agen-agen Amerika untuk mengambil sikap ‘dingin’ terhadap pemerintahan Presiden Allende, untuk menghalangi upaya konsolidasi kekuatan oleh Allende dan ‘membatasi kemampuannya dalam menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan AS dan Barat’. Memo tersebut menyebutkan bahwa bantuan dan investasi AS yang ada di Chili harus dikurangi dan hendaknya tidak dibuat komitmen baru. Lebih jauh lagi, berdasarkan memo Kissinger, ‘hubungan baik’ dengan para pemimpin militer se-Amerika Latin harus dijalin dan dipelihara demi mengkoordinir tekanan dan upaya oposisi yang lain.

14. Departemen Luar Negeri, Memorandum untuk Henry Kissinger di Chili, 4 Desember 1970: Untuk menindaklanjuti perintah Kissinger tertanggal 27 November, Kelompok Kerja Ad-Hoc antar-agensi di Chili mempersiapkan rencana ini secara tertulis, meliputi sejumlah sanksi dan tekanan yang memungkinkan untuk melawan pemerintahan Allende. Termasuk pula di dalamnya sebuah upaya diplomatis untuk menekan Chili agar mengundurkan diri atau dikeluarkan dari Organizaton of American States, serta sejumlah konsultasi dengan negara Amerika Latin lain tentang bagaimana ‘meminta saran mereka

seputar kepedulian kita terhadap Chili’. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Nixon pun terlibat dalam sebuah blokade ekonomi terbuka terhadap Allende, mengintervensi Bank Dunia, IDB, dan Bank Ekspor-Impor untuk membatasi atau menghapuskan kredit dan pinjaman bagi Chili sebelum Allende bertugas selama satu bulan. Salah satu sekutunya saat itu adalah mantan Perdana Menteri Margaret Thatcher yang menjadi kawan baik bagi pemerintahan yang lalim itu. Dalam sebuah surat yang dikirim sehubungan dengan ditahannya Pinochet pada tahun 1998 di Inggris, Thatcher menulis, ‘banyak hal terjadi setelah itu –dan tidak ada yang mengarah pada kebaikan. Hari ini saya menarik kembali kebijakan penyangkalan diri yang saya buat dan untuk sebuah alasan yang bagus –untuk mengekspresikan kebodohan saya menyangkut kekejaman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Senator Pinochet’.

Keterkaitan dengan Suharto

15. Saat Suharto mengunjungi Washington di tahun 1995, seorang pejabat pemerintahan Clinton –dikutip dari New York Times– mengatakan bahwa Suharto adalah ‘orang kita (our kind of guy)’. Pada tahun 1965, saat Suharto menjatuhkan Sukarno, presiden RI ketika itu, diperkirakan lebih dari setengah juta orang Indonesia terbunuh. Jumlah sebesar itu merupakan salah satu pembantaian terhebat dalam sejarah modern. Di Timor Timur, diyakini bahwa keputusan pemerintahan Jenderal Suharto memicu kematian sekitar 200.000 orang atau kira-kira sepertiga penduduk Timor Timur. Pada tahun 1990, beberapa orang mantan diplomat AS dan pejabat CIA, termasuk juga mantan Duta Besar untuk Indonesia, Marshall Green, memberikan pengakuan tentang

2

adanya bantuan bagi pembunuhan massal yang diatur oleh pihak militer Indonesia. Berdasarkan sebuah laporan dari States News Service yang dimuat di Washington Post tanggal 21 Mei 1991, pejabat Departemen Luar Negeri dan CIA di kedutaan besar AS di Jakarta secara pribadi memberikan nama ribuan pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk tingkat lokal, regional dan nasional, kepada angkatan bersenjata Indonesia, yang lantas membunuh atau menahan nama-nama tersebut.

16. Seorang mantan pejabat politik di kantor kedutaan besar AS di Jakarta, Robert Martens, mengatakan, ‘mereka mungkin membunuh begitu banyak orang dan saya mungkin memiliki lumuran darah di tangan saya, namun tidak semuanya buruk. Ada saat di mana kita harus bertindak keras dalam waktu yang mendesak’. Martens mengatakan bahwa ia memberikan daftar nama tersebut kepada salah seorang ajudan Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia yang memainkan peran sangat penting dalam rencana kudeta militer. Sang ajudan, Tirta Kentjana Adhyatman, yang diwawancarai di Jakarta, membenarkan bahwa dia menerima daftar ribuan nama dari Martens kemudian menyerahkannya kepada Adam Malik yang lantas memberikan daftar tersebut ke kantor Suharto. Beberapa orang mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS dan CIA yang diwawancarai oleh States News Service pada tahun 1990, secara terbuka mengakui bahwa tujuan dibuatnya daftar nama pemimpin PKI adalah untuk rencana pembunuhan massal. ‘Takkan ada seorang pun yang peduli mereka dibantai, selama mereka adalah komunis’, ujar Howard Federspeil, seorang ahli Indonesia yang bekerja di Departemen Luar Negeri AS saat Suharto menyusun rencana anti-komunis. ‘Tidak ada

seorang pun yang benar-benar serius mengurusi masalah ini’.

17. Jutaan orang sekaligus dibunuh atau dipenjarakan di kamp penahanan, di mana mereka meninggal karena penyiksaan, ditelantarkan dan kerja paksa. Bahkan menurut sebuah laporan internal CIA, yang bocor kepada pers pada tahun 1968, pasukan keamanan Indonesia membunuh 250.000 orang dalam ‘salah satu pembantaian terbesar di abad duapuluh’. Selain itu, AS pun telah mendukung rezim Ferdinand Marcos di Filipina dan secara tidak langsung ikut membantu naiknya Pol Pot sang penjagal di Kamboja.

Peran Barat di Irak Sepanjang Era Saddam

Hussein

18. Lima tahun sebelum Saddam Hussein, yang kini amat terkenal, memerintahkan serangan gas terhadap warga Kurdi, sebuah pertemuan penting telah diselenggarakan di Baghdad. Pertemuan itu selanjutnya memainkan peran yang sangat penting dalam upaya menutup-nutupi hubungan erat Saddam Hussein dan Washington. Itu terjadi saat Saddam untuk kali pertama diduga menggunakan senjata Kimia. Pertemuan yang diadakan akhir Desember 1993 itu mencoba merumuskan cara untuk memulihkan hubungan Irak dan AS yang rusak sejak meletusnya perang Arab-Israel tahun 1967.

19. Saat konflik Iran-Irak memanas, Presiden Ronald Reagan mengirim Utusan Timur Tengahnya, mantan Menteri Pertahanan di masa Presiden Ford, ke Baghdad dengan membawa sebuah surat tulisan tangan untuk Presiden Irak, Saddam Hussein, serta sebuah pesan bahwa Washington

2

bersedia membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Irak. Sang utusan itu tidak lain adalah Donald Rumsfeld. Dengan kunjungannya ke Baghdad pada tanggal 19-20 Desember 1983 itu, Rumsfeld menjadi pejabat AS dengan jabatan tertinggi yang mengunjungi Irak dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Ia bertemu dengan Saddam Hussein dan, menurut Menteri Luar Negeri Irak, keduanya mendiskusikan ‘topik-topik kepentingan bersama’. ‘(Saddam) memberikan penjelasan bahwa Irak tidak tertarik untuk terlibat dalam perusakan dunia’, tutur Ramsfeld kemudian kepada New York Times. Ia melanjutkan, ‘kami menyadari pentingnya menjalin hubungan, karena kami benar-benar peduli pada pemecahan masalah Timur Tengah’. Tepat dua belas hari setelah pertemuan dimaksud, yaitu tanggal 1 Januari 1984, Washington Post memberitakan bahwa AS, ‘sebagai bagian dari perubahan kebijakan, telah memberitahu negara-negara sahabat di Teluk Persia bahwa kekalahan Irak dalam perang tiga tahun melawan Iran merupakan sesuatu yang ‘berlawanan dengan kepentingan AS’ dan karenanya AS telah membuat beberapa langkah untuk mencegah hal tersebut’.

20. Pada bulan Maret 1984, saat perang Iran-Irak semakin bertambah brutal dari hari ke hari, Rumsfeld kembali ke Baghdad untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Irak saat itu, Tariq Aziz. Pada tanggal 24 Maret, hari saat Rumsfeld berkunjung, United Press International (UPI) melaporkan dari PBB: ‘Gas mustard yang menyerang sistem syaraf digunakan oleh tentara Iran sepanjang 43 bulan Perang Teluk Persia antara Iran dan Irak, demikian kesimpulan tim ahli PBB… Sementara itu di ibukota Irak, Baghdad, utusan presiden AS Donald Rumsfeld mengadakan pertemuan dengan

Menteri Luar Negeri Irak, Tariq Aziz, menyangkut Perang Teluk sebelum meninggalkan tempat tersebut menuju tempat yang tidak disebutkan secara pasti’. Sehari sebelumnya, kantor berita Iran menduga bahwa Irak kembali menggunakan senjata kimia lain di daerah Selatan medan pertempuran, melukai 600 orang tentara Iran. ‘Senjata kimia dalam bentuk bom-bom udara telah digunakan di beberapa wilayah Iran yang diamati oleh para ahli’, ungkap laporan PBB tersebut. ‘Jenis senjata kimia yang digunakan Irak adalah bis-(2-chlorothyl)-sulfide yang juga dikenal sebagai gas mustard dan ethyl N, dimethyl phosphoroamido cyanidate, jenis racun syaraf yang juga dikenal sebagai Tabun’.

21. Sebelum terbitnya laporan PBB, pada tanggal 5 Maret 1984 Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pernyataan, ‘bukti-bukti yang ada memang mengarah kepada penggunaan senjata kimia yang mematikan oleh Irak’. Mengomentari laporan PBB, Duta Besar AS Jean Kirkpatrick –seperti dikutip New York Times– mengatakan, ‘kami kira penggunaan senjata kimia adalah sesuatu yang sangat serius. Kami telah menjelaskannya baik secara umum maupun khusus’. Dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan retoris yang muncul dari pemerintahan saat ini, berdasarkan spekulasi tentang apa yang mungkin Saddam miliki, reaksi yang diucapkan Kirkpatrick jelas merupakan sebuah ajakan untuk melakukan aksi. Bukti yang lebih jelas lagi adalah bahwa Donald Rumsfeld sedang berada di Irak ketika laporan PBB tahun 1984 itu dikeluarkan dan Rumsfeld tidak menyinggung masalah kepemilikan senjata kimia, meskipun Departemen Luar Negeri AS memiliki ‘bukti’ tentang hal itu. Pada tanggal 29 Maret 1984, New York Times memberitakan dari Baghdad bahwa ‘para diplomat AS mengatakan

2

mereka puas dengan hubungan antara Irak dan AS dan mengungkapkan bahwa hubungan diplomatik secara keseluruhan telah pulih’.

22. Satu setengah bulan kemudian, pada bulan Mei 1984, Donald Rumsfeld mengundurkan diri. Di bulan November tahun yang sama, hubungan diplomatik antara Irak dan AS telah kembali pulih. Dua tahun kemudian, dalam sebuah artikel yang mengupas tentang aspirasi Rumsfeld untuk menjadi nominasi Presiden 1998 dari Partai Republik, Chicago Tribune Magazine membuat daftar prestasi Rumsfeld. Di antaranya adalah membantu ‘membuka kembali hubungan AS dan Irak’. Namun, The Tribune tidak mengungkapkan bahwa bantuan tersebut datang ketika Irak –menurut Deplu AS– menggunakan senjata kimia. Selama periode Rumsfeld menjabat sebagai Utusan pemerintahan Reagan untuk Timur Tengah, Irak secara gila-gilaan membeli persenjataan berat dari perusahaan-perusahaan Amerika, mengingat transaksi tersebut mendapat restu Gedung Putih. Pembelian besar-besaran dimulai saat Irak dicoret dari daftar negara pendukung terorisme pada tahun 1982. Berdasarkan sebuah artikel yang dimuat dalam Los Angeles Times tertanggal 13 Februari 1991, ‘urutan pertama dalam daftar belanja Saddam Hussein adalah beberapa buah Helikopter –dia membeli sekitar 60 buah helikopter Hughes dan para pelatih tanpa publikasi besar-besaran. Namun, pemesanan kedua untuk Helikopter Bell ‘Huey’ bermesin ganda seperti yang digunakan untuk membawa pasukan tempur di Vietnam, ditentang oleh kalangan oposisi Kongres pada bulan Agustus 1983… Tetap saja, transaksi itu disetujui’.

23. Pada tahun 1984, menurut LA Times, Departemen Luar Negeri dengan mengatasnamakan ‘peningkatan penetrasi AS dalam pasar pesawat sipil yang kompetitif’, memaksakan penjualan sekitar 45 unit helikopter Bell 214 ST ke Irak. Helikopter tersebut, yang nilai keseluruhannya mencapai US$ 200 juta, aslinya dirancang untuk keperluan militer. New York Times kemudian memberitakan bahwa Saddam ‘mentransfer hampir semua (helikopter itu) kepada militer’. Pada tahun 1988, pasukan Saddam menyerang warga sipil etnis Kurdi dengan gas beracun dari helikopter dan pesawat Irak. Sumber intelijen AS kemudian mengatakan kepada LA Times pada tahun 1991, bahwa mereka ‘meyakini beberapa helikopter buatan AS ada di antara helikopter yang menjatuhkan bom-bom mematikan itu’.

24. Dalam rangka merespon serangan gas tersebut, Senat AS menjatuhkan sanksi sweeping dengan suara bulat sehingga tidak memungkinkan Irak untuk mengakses sebagian besar teknologi AS. Namun Gedung Putih kemudian mengabaikan hal tersebut. Para pejabat senior kemudian mengatakan kepada para wartawan bahwa mereka tidak sepenuhnya mendukung sanksi tersebut untuk saat itu, karena mereka ingin mempertahankan kemampuan Irak dalam perang melawan Iran. Penelitian lebih lanjut memperlihatkan tidak adanya pernyataan publik oleh Donald Rumsfeld yang secara terbuka mengekspresikan perhatian terhadap penggunaan dan penguasaan senjata kimia oleh Irak hingga saat di mana Irak menginvasi Kuwait pada bulan Agustus 1990, saat Rumsfeld muncul dalam acara berita khusus BBC. Delapan tahun kemudian, Donald Rumsfeld menandatangani ‘surat terbuka’ yang ditujukan kepada

2

Presiden Clinton, menyerukan Clinton untuk menghentikan ‘ancaman yang dibuat oleh Saddam’. Surat itu mendorong Clinton untuk, ‘menunjukkan wujud kepemimpinan yang diperlukan untuk menyelamatkan diri kita dan dunia dari bahaya yang diciptakan Saddam dan senjata pemusnah massal yang tidak ingin dimusnahkannya’. Pada tahun 1984, Donald Rumsfeld berada dalam posisi yang menguntungkan untuk menarik perhatian dunia terhadap ancaman senjata kimia Saddam. Dia sedang berada di Baghdad saat PBB menyimpulkan bahwa senjata kimia telah dipergunakan untuk memerangi Iran. Rumsfeld mendapat informasi bahwa Departemen Luar Negeri memiliki ‘bukti kuat’ menyangkut penggunaan senjata kimia oleh Irak., namun ketika itu, dia diam saja.

25. Kini Washington berceloteh tentang ancaman Saddam dan konsekuensi yang terjadi jika gagal melakukan tindakan. Terlepas dari fakta bahwa pemerintah AS gagal memberikan sedikitpun bukti keterkaitan Irak dengan Al Qaeda atau bukti bahwa Irak telah memproduksi senjata kimia atau biologi, Rumsfeld bersikeras, ‘tidak ada bukti bukan berarti terbukti tidak ada’. Namun, ucapan Donald Rumsfeld tentang ‘terbukti tidak ada’ itu justru terbukti sejak Irak dituduh telah menjadi ancaman bagi keamanan internasional –dan dalam hal ini, ‘terbukti tidak ada’ itu memang menjadi bukti.

26. Peran Inggris dalam naiknya Saddam sebelum Perang Teluk pun disembunyikan oleh pemerintah. Berlawanan dengan pedoman PBB, pemerintahan Margareth Thatcher pada tahun 1980-an, dan kemudian John Major di tahun 1990-an, terbukti melakukan penjualan senjata secara diam-diam

kepada rezim Saddam Hussein. Senjata-senjata tersebut Irak gunakan dalam perang melawan Iran, dalam menumpas pemberontak etnis Kurdi dan untuk membantu program nuklir Saddam Hussein. Laporan yang dibuat oleh seorang hakim Pengadilan Tinggi, Sir Richard Scott, tersebut mengungkapkan adanya jaringan konspirasi, intrik, dan penyelewengan yang berlangsung di tubuh pemerintahan. Pemerintahan konservatif di bawah Perdana Menteri John Major mampu mengungguli Scott dengan selisih satu suara dalam perdebatan di House of Commons, 26 Februari; dalam beberapa pemungutan suara Tories melawan oposisi Partai Buruh. Skandal yang sebenarnya menunjukkan bahwa pada tahun 1980-an, berdasarkan laju ekspor senjata yang disokong Perdana Menteri Margareth Thatcher, putra kandungnya, Mark, berperan sebagai penjual keliling tidak resmi bagi perusahaan senjata Inggris. Mark Thatcher diperkirakan meraup keuntungan sekitar US$ 160 juta sebagai komisi selama proses tersebut, termasuk hampir US$ 40 juta dari hasil transaksi dengan Arab Saudi.

27.Meskipun penjualan senjata kepada rezim-rezim diktator tidak menimbulkan masalah diplomatik (protes hanya muncul dari politisi sayap kiri), penjualan ke Iran dan Irak adalah perkara lain. Pasar yang potensinya besar itu terhambat oleh larangan PBB untuk menjual senjata ke kedua negara tersebut, yang saat itu berada di tengah-tengah peperangan yang menewaskan lebih dari satu juta orang. Potensi kerugian dari pasar Irak sangat terasa, antara tahun 1970-1990 Inggris memasok beragam perlengkapan perang secara besar-besaran kepada rezim Saddam, mulai dari mobil-mobil kelas VIP berlapis baja hingga perlengkapan tank dan komunikasi tercanggih. Baru sekarang diketahui

2

bahwa perusahaan-perusahaan Inggris memasok persenjataan kepada kedua belah pihak yang bertikai pada tahun 1980-an dengan cara yang sederhana, yaitu mengirim senjata-senjata tersebut kepada negara-negara perantara yang kemudian mengekspornya ke Iran atau Irak. Perusahaan Inggris BMARC, direkturnya adalah mantan menteri Jonathan Aitken, menyuplai ratusan senjata angkatan laut ringan ke Singapura, sebuah negara yang sebetulnya tidak memiliki armada angkatan laut dalam jumlah besar. Dari sana, senjata-senjata tersebut dialirkan ke Iran. Adapun negara-negara yang dikenal sebagai perantara untuk penjualan senjata ke Irak adalah Oman dan Yordania. Pada tahun 1986 pihak pabean Swedia mendapati sebuah kartel Eropa, termasuk beberapa perusahaan Inggris, sedang berupaya menyuplai bahan-bahan peledak melalui Yordania.

Sebagian orang berargumentasi, seperti juga Presiden Clinton dalam pidatonya baru-baru ini dalam Konferensi Partai Buruh, bahwa negara-negara Barat telah membuat kesalahan –yaitu dengan memanjakan para diktator. Namun hal ini sebenarnya hanya sebuah katalis untuk menjernihkan situasi dengan menggulingkan rezim Irak. Logika terbalik tersebut barangkali cukup membuat delegasi Partai Buruh terkesan, akan tetapi tidak bisa membuat terkesan para pengamat yang cermat mengkaji situasi politik internasional terkini. Ketika terjadi serangan 11 September terhadap New York dan Washington, alih-alih belajar dari ‘kesalahan’ masa lalu, Barat malah menjadikan para diktator itu sebagai sekutu dalam ‘Perang terhadap Terorisme’-nya.

Aliansi Utara

28. Di antara kelompok Afganistan yang bersekutu dengan Barat dalam perang terhadap “terorisme” dan Taliban ada yang sangat anti-Amerika, ada para pelanggar HAM, juga ada mantan sekutu Osama bin Laden dan mantan tentara rezim komunis. Resminya, mereka bernama United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan (Front Islam Bersatu untuk Pembebasan Afganistan). Tidak resminya, mereka menyebut diri sebagai Aliansi Utara. Para pejabat AS menyediakan persenjataan untuk aliansi tersebut yang diperkirakan berkekuatan 15.000 pasukan, di luar bantuan non-militer yang telah diberikan Washington sejak 1998. News Media menjuluki aliansi tersebut sebagai para pejuang kebebasan Afganistan yang baru. Mike Vickers, mantan pejabat CIA yang kini menjadi direktur bidang kajian strategis Washington-based Centre for Strategic and Budgeting Assessments mengatakan, ‘Aliansi Utara mungkin tidak sempurna, tetapi mereka benar-benar memiliki anasir yang sangat bagus’.

29. Sidney Jones, direktur eksekutif Human Rights Watch divisi Asia, berujar, ‘Amerika Serikat dan para sekutu seharusnya tidak bekerjasama dengan para komandan yang catatan kebrutalannya memicu banyak pertanyaan tentang legitimasi mereka di Afganistan’. Human Rights Watch secara khusus menekankan tidak perlunya AS bekerjasama dengan Abdul Rashid Dostum, pimpinan milisi Junbish; Haji Muhammad Muhaqqiq, komandan senior Hizb al-Wahdat; Abdul Rasul Sayyaf, pemimpin jaringan Ittihad al-Islami; dan Abdul Malik Pahlawan, mantan komandan senior Junbish. Gary Leupp, dalam CounterPunch.org pada tanggal 16 Juli 2002 mengabarkan bahwa “Mereka yang menjadi sekutu Amerika adalah para pemerkosa. Pada awal tahun

2

1996 dalam laporannya tentang HAM di Afganistan, Departemen Luar Negeri AS menyimpulkan bahwa pasukan yang dipimpin Ahmed Shah Massod secara sistematis telah memperkosa dan membunuh wanita-wanita suku Hazzara di Kabul pada bulan Maret 1995. Pasukan ‘Massod’ mengamuk dan kemudian secara sistematis merampok di jalan-jalan dan memperkosa para wanita.’ 'Sejak mereka kembali berkuasa, pasukan Aliansi Utara telah kembali kepada kebiasaan lama mereka…”

30. Di antara berbagai pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang dilakukan oleh faksi Front Bersatu adalah sebagai berikut. Akhir 1999-awal 2000. Pengusiran orang-orang yang mengungsi dari pedesaan di daerah Sangcharak dan sekitarnya dengan melakukan eksekusi kilat, pembakaran rumah-rumah, dan perampokan besar-besaran sepanjang empat bulan mereka menduduki wilayah tersebut. Menurut berita, beberapa eksekusi dilakukan di depan anggota keluarga korban sendiri. Mereka yang menjadi korban serangan pada umumnya adalah dari etnis Pashtun dan dalam beberapa kasus, ada pula etnis Tajik. Tanggal 20-21 September 1998. Serangkaian roket ditembakkan ke arah utara kota Kabul, salah satunya menghantam sebuah pasar malam yang dipadati orang. Diperkirakan jumlah orang yang tewas dalam peristiwa tersebut antara 76-180 orang. Serangan itu diyakini dilakukan oleh pasukan Massood yang bermarkas sekitar duapuluh lima mil di Utara kota Kabul. Seorang juru bicara komandan Front Bersatu Ahmad Shah Mashood menyangkal pihaknya telah menjadikan warga sipil sebagai sasaran. Dalam pernyataan pers tertanggal 23 September 1998, Palang Merah Internasional mengomentari serangan tersebut sebagai sesuatu yang paling membabi-buta dan mematikan yang pernah terjadi di kota

Kabul dalam tiga tahun terakhir. Akhir Mei 1997. Sekitar 3000 orang pasukan Taliban yang ditawan telah dieksekusi dengan cepat di Mazar-i Sharif dan sekitarnya oleh pasukan Junbish atas perintah Jenderal Abdul Malik Pahlawan. Pembunuhan tersebut merupakan aksi lanjutan pengunduran diri Malik dari sebuah aliansi singkat dengan Taliban dan juga aksi penangkapan pasukan Taliban yang masih terperangkap di dalam kota. Sebagian serdadu Taliban dibawa ke padang pasir dan kemudian ditembak, sementara yang lain dilemparkan ke sumur yang lantas diledakkan dengan granat. Tanggal 5 Januari 1997. Pesawat-pesawat tempur Junbish menjatuhkan serangkaian bom di daerah pemukiman Kabul. Beberapa orang warga sipil terbunuh sementara yang lain terluka parah dalam serangan udara yang membabi-buta tersebut, yang juga menggunakan bom-bom konvensional. Bulan Maret 1995. Pasukan faksi yang beraksi di bawah Komandan Mashood, Jamiat al-Islami, bertanggung jawab atas perkosaan dan perampokan setelah mereka merebut daerah Karte She, yang didominasi etnis Hazara, di kota Kabul, dari faksi lain. Menurut Laporan Departemen Luar Negeri AS tahun 1996 tentang praktek HAM selama tahun 1995, ‘Pasukan Mashood mengamuk dan secara sistematis melakukan perampokan di jalanan serta memperkosa para wanita’. Pada malam tanggal 11 Februari 1993, pasukan Jamiat al-Islami dan faksi lainnya, Ittihad al-Islami pimpinan Abdul Rasul Sayyaf, melakukan penggerebekan di daerah Barat Kabul kemudian membunuhi dan ‘menghilangkan’ warga sipil etnis Hazara serta melakukan perkosaan di mana-mana. Diperkirakan mereka yang terbunuh sekitar tujuhpuluh hingga lebih dari seratus orang.

31. Selain itu, pihak-pihak yang tergabung dalam Front Bersatu telah

2

melakukan berbagai pelanggaran lain terhadap hak-hak yang diakui hukum internasional. Sebelum Taliban menguasai hampir seluruh wilayah Afganistan, faksi-faksi itu sendiri telah membagi-bagi jatah wilayah negara, sementara mereka tetap saling berebut penguasaan atas Kabul. Sepanjang tahun 1994 saja, sekitar 25 ribu orang terbunuh di Kabul; sebagian besar adalah warga sipil yang terbunuh oleh serangan roket dan artileri. Sepertiga wilayah kota hancur menjadi puing-puing sementara bangunan yang masih bertahan pun rusak berat. Secara jelas terlihat bahwa tidak ada hukum yang berlaku di daerah-daerah yang berada di bawah pengawasan faksi-faksi itu. Di Kabul, pasukan Jamiat al-Islami, Ittihad, dan Hizb al-Wahdat, semuanya terlibat dalam perkosaan, pembunuhan, penangkapan, penyiksaan, dan ‘penghilangan’. Di Bamiyan, para komandan Hizb al-Wahdat terus-menerus menyiksa tahanan dengan tujuan pemerasan. Para anggota senior aliansi, termasuk mantan Presiden Afghanistan, Burhanudin Rabbani dan penguasa Utara, Abdul Rashid Dostum, para sekutu utama Uni Soviet selama negara tersebut berupaya menduduki Afganistan, disebut oleh AS sebagai pelanggar HAM. Di lain waktu, faksi-faksi itu saling membantai satu sama lain. Pada tahun 1993, berdasarkan informasi dari organisasi non-pemerintah, Human Rights Watch, Society of Islam pimpinan Rabbani telah membunuh sekitar 70 hingga 100 orang warga etnis minoritas Hazara yang memiliki hubungan dengan rival Rabbani, yaitu Party of Islamic Unity, yang juga anggota Aliansi Utara.32. Dua tahun kemudian, berdasarkan laporan dari Departemen Luar Negeri AS, pasukan Rabbani –di bawah komando Ahmad Shah Massood (jurnalis Barat menjulukinya sebagai ‘Singa Panjshir’)– bertanggung jawab

atas kekerasan anti-Hazara yang lain, ‘perampokan di jalan-jalan dan perkosaan secara sistematis’. Sementara itu, karir Jenderal Dostum benar-benar memuakkan. Sejak tahun 1979 hingga 1992, dia beraliansi dengan pemerintahan komunis di Kabul. Saat pemerintahan tersebut akan jatuh, Dostum berputar haluan dengan bergabung bersama ‘Pejuang Kebebasan’ Mujahidin anti-komunis. Saat berbagai faksi Mujahidin berjatuhan, mula-mula dia bergabung dengan Rabbani untuk melawan Hekmatyar. Lantas ia bergabung dengan Hekmatyar untuk melawan Rabbani. Tahun 1995, dia mendukung pasukan Taliban dalam melawan pasukan Hekmatyar sekaligus Rabbani. Tahun 1996, dia kembali beraliansi dengan Rabbani dan Hekmatyar untuk menghancurkan Taliban.

33. Aliansi Utara mendanai perangnya dari hasil perdagangan heroin. Menurut Departemen Luar Negeri AS, seluruh ladang opium yang pada tahun ini panen sekitar 77 ton tumbuh di daerah yang mereka kuasai. Media Rusia melaporkan bahwa heroin yang diolah dari opium itu diselundupkan ke Eropa dan AS melalui negara tetangga semisal Tajikistan. Vickers, mantan agen CIA, mengakui tentang sulitnya membeking aliansi Utara yang bukan aliansi sejati itu. Dengan agak pasrah ia mengatakan bahwa AS tidak punya pilihan lain. ‘Taliban adalah target utama. Serangan udara tidak akan berpengaruh bagi mereka. Kita memerlukan pasukan darat. Namun ‘pertanyaannya adalah: pasukan darat siapa? Itulah sebabnya mengapa pihak oposisi memiliki daya tarik tersendiri… Bisa jadi mereka tidak sempurna. Namun pertanyaannya: mana yang lebih baik, menggunakan pasukan darat mereka atau pasukan darat Barat?’

Kesimpulan

2

Catatan di atas hanyalah sebuah contoh, bukti kemunafikan, korupsi dan kejahatan yang dilakukan oleh Barat dalam hal persekutuan mereka dengan para penguasa yang lalim, tiran dan diktator di masa lalu maupun sekarang. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang peran Barat dalam memimpin dan memelihara dunia. Ketika mengamati rangkaian akumulasi senjata pemusnah massal Barat, kepalsuan standar dan penerapan Hukum Internasional serta kemerosotan masyarakat Barat, seorang pengamat yang netral tidak perlu lagi meragukan bahwa Kapitalisme adalah sumber kejahatan masa kini. Nilai-nilai dan kepercayaan Kapitalisme tentang kebebasan, demokrasi dan materialisme telah mendorong fanatisme dan kejahatan dunia yang lebih luas.

BAB 4Barat dan Sikap Represif

terhadap Rakyat

Dalam propagandanya, Barat berupaya memberikan pembenaran akan perang terhadap Irak dengan menjadikan tindakan represif Irak terhadap rakyatnya sendiri sebagai alasan. Akan tetapi ketika kita menengok dunia Barat, kita pun akan menyaksikan rakyat yang tertindas dalam beragam masalah kehidupan. Bab ini menegaskan bahwa dunia tidak lagi terpikat oleh Amerika dan pandangan hidup kapitalisnya. Selain itu, bab ini juga menyatakan bahwa seandainya warga Amerika tidak termakan propaganda Goebbels-esq yang dijejalkan pada mereka, niscaya mereka akan memiliki sikap yang sama terhadap pemerintahnya. Banyak pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia terjadi di Barat, terutama di Amerika. Sayangnya masyarakat tidak

menyadarinya. Rupanya mantra Washington DC dan Trendy London telah membuat orang-orang buta akan aktivitas tak berperikemanusiaan yang terjadi di depan pelupuk mata mereka. Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa jika saja orang Amerika terbangun dari impian Amerika (American dream) mereka, George W. Bush tidak hanya akan bertanya mengapa mereka (non-Amerika) membenci kita, tetapi ia akan bertanya mengapa warga kami sendiri membenci kita (pemerintahan Bush)?

1. Robbie Burns menulis, ‘I would that God gift would give us, to see ourselves as other see us’. Di sini, sang pujangga Skotlandia itu menyampaikan pandangannya bahwa kemampuan untuk melihat kekurangan dan kelemahan seseorang merupakan suatu anugerah. Kebanyakan dari kita menghargai pentingnya evaluasi diri dalam proses peningkatan diri. Ketika evaluasi diri yang jujur dan adil tidak ada maka yang muncul adalah arogansi. Bagi suatu negara yang tidak memandang dirinya sebagaimana negara lain di dunia memandangnya, hal ini akan membawa negara itu ke arah penguatan mitos dan persepsi diri yang tidak tepat. Ketika ini terjadi pada suatu negara kuat, yang terjadi adalah beragam kecaman terhadap negara lain sementara dirinya terlena akan masalah yang dibuatnya sendiri. Ketika ini terjadi dalam suatu negara adidaya, yang memiliki senjata pemusnah massal, maka hasilnya adalah dunia yang penuh masalah, terendam dalam lautan darah manusia dan ketidakseimbangan, serta berada di jurang kehancuran.

2. Ketidakmampuan AS untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana negara lain di dunia melihatnya, terilustrasikan ketika seorang wanita berlari menuju sebuah

2

mikrofon kru film, dari awan debu di kota Manhattan pada bulan September 2001 dan berkata, ‘Mengapa?’ Sejak itu frase ‘Mengapa mereka membenci kita?’ sering diulang-ulang. Kita sampai bosan melihatnya di koran-koran, siaran televisi, dan mendengarnya dalam komentar radio. Bagi kita yang berada di luar lingkungan pergaulan Amerika, satu-satunya perkara yang membuat kita terperangah dengan pertanyaan ‘mengapa’ itu adalah fakta betapa kagetnya AS ketika mengetahui bahwa orang-orang membenci mereka. Kita mampu berkata seperti ini karena kita melihat Amerika sebagai orang luar. Kebanyakan dari kita, mungkin secara naïf, berpikir tentang adanya indikator yang luas tentang sentimen dunia terhadap Amerika.

Kontrol Pemikiran

3. Kami bermaksud menegaskan bahwa keadaan sulit yang umumnya menimpa warga Amerika benar-benar mengerikan. Tetapi sebelum membahas tentang hal itu, penting untuk dibuat sketsa tentang bagaimana pemikiran kebanyakan orang Amerika telah terbentuk melalui cara-cara tertentu yang membuat mereka mampu menerima keadaan mengerikan ini. Baik kaum Ba’ath maupun AS bersikeras bahwa sistem mereka membuat iri negara-negara lain di dunia. Mereka sama-sama bersikukuh bahwa warga Irak dan AS harus bersyukur dengan kenyataan bahwa mereka adalah orang Irak dan Amerika. Teknik-teknik propaganda yang AS gunakan sama seperti yang digunakan oleh rezim Ba’ath.

4. Kekeliruan itu terlihat dalam komentar yang dimuat media Amerika pada tahun lalu. Misalnya kolomnis Richard Brookhiser dalam The New York Observer (17 September 2001) menggambarkan AS sebagai ‘…

sebuah imperium kapitalisme dan demokrasi. New York City juga dipersepsikan sebagai pusat salah satu subsistem itu, mesin uang yang bergemuruh. Siapapun di dunia ini yang mencari nasibnya dan tidak bahagia, lihatlah kami —negara dan kota— carilah alternatif yang ada. Jika ia memiliki kerangka pemikiran yang bercita-cita tinggi, ia akan datang ke sini atau meniru kita. Jika ia memiliki kerangka pemikiran yang murung, ia akan meminta tanggung jawab kita. Jika ia adalah negara yang bermusuhan, atau semacamnya, ia akan mencoba membunuh kita … Para pecundang di dunia ini membenci kita karena kita kuat, kaya dan baik (atau sekurang-kurangnya lebih baik dari mereka). Bila mereka yang beraksi dalam kebencian itu telah dibalas, tujuh kali lipat, kita akan membangun kembali Menara World Trade Centre, ditambah satu lantai, hanya untuk mengulangnya kembali’.

5. Anggapan keliru tentang irinya dunia kepada AS adalah sesuatu yang digembar-gemborkan media dan politisi AS secara terus-menerus. Sejarawan militer, Victor Davis Hanson menulis dalam City Journal (25 Februari 2002), ‘mereka membenci kita karena kultur mereka terbelakang dan korup’ dan karena ‘mereka iri dengan kekuatan dan prestise kita’. Pemeo tentang ‘dunia cemburu pada kita’ ini jelas sekali hanya berlaku untuk tingkat domestik. Jenis propaganda seperti ini membantu terciptanya iklim kepuasan yang statis. Lagipula, tidak ada satu orangpun di luar orang AS yang cukup bodoh untuk mempercayai hal itu.

6. Setelah peristiwa 11 September 2001, hanya ada sedikit tulisan yang berbeda melawan arus para pejabat Amerika. Siapapun yang tidak mengekspresikan rasa hormat secara utuh terhadap sikap mereka, ia akan menjadi orang yang terancam. The

2

Guardian (17 Januari 2002) menyimpulkannya dengan tepat, ‘Dalam hari-hari berkabung di New York dan Washington, tampaknya, siapapun yang pernah bersikap kritis secara terangan-terangan kepada Amerika tiba-tiba mendapati diri mereka dituduh terlibat dengan Osama bin Laden –atau lebih buruk lagi. Di kalangan pers Inggris, mereka digambarkan sebagai ‘pecundang dan tidak patriotis’, ‘nihilis dan masokistis’, dan ‘Stalinis dan fasis’; sebagai ‘gerombolan Baader Meinhof’, ‘tangan kanan Osama’, dan ‘pembantu para diktator’; sebagai ‘si pincang’, ‘mudah goyah’, ‘tidak punya hati dan tolol’; dan ‘cacing yang termakan propaganda Soviet’; sebagai yang penuh dengan ‘omong kosong’, ‘pengkhayal’ dan ‘dekadensi intelektual’; sebagai kumpulan ‘idiot-idiot berguna’, ‘zombi yang buta’; dan ‘manusia yang membenci manusia’.’

7. Kembali ke gaya pembedaan media AS, ada ribuan contoh yang bisa dikutip untuk menggambarkan bagaimana AS menyamarkan dirinya sebagai kekuatan demi kebaikan di dunia padahal ia sebenarnya adalah kekuatan jahat yang mendatangkan kematian dan kehancuran. Ada satu contoh khusus dari omong kosong jingoistis yang benar-benar menyuarakan tabiat pemerintah, rakyat dan media AS. Rich Lowry menulis artikel di situs National Review Online —‘situs utama kaum konservatif Amerika’— dengan judul ‘Lots of sentiment for nuking Mecca’. Di dalamnya ia menulis: ‘Ini hal yang berat, saya tidak tahu betul apa yang harus saya pikirkan. Mekah terlihat ekstrim, tentu saja, tetapi kemudian beberapa orang akan mati dan akan menjadi suatu pertanda. Agama sebelumnya telah mengalami kemerosotan yang merupakan bencana besar … Dan, sebagai masalah umum, sekaranglah waktunya untuk serius, bukan setelah

jatuh korban orang Amerika yang jumlahnya ribuan lebih—termasuk memikirkan apa yang akan kita lakukan untuk membalas dendam, jadi mungkin sentimen memiliki efek yang kecil terhadap pencegahan’ [R. Lowry, ‘Lots of sentiment for nuking Mecca’, National Review Online, www.nationalreview.com/thecorner].

8. Apakah itu sebuah ancaman? Apakah itu sebuah janji? Ataukah hanya mulut besar belaka? Apapun itu, kita harus diam sesaat dan merenungkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan pembahasan kita tentang senjata pemusnah massal. Harus diingat bahwa AS memiliki senjata itu, dan suara sayap kanan AS telah terdengar. Mulut besar atau bukan, bahasa emotif seperti itu seharusnya menjadi seruan kebangkitan bagi penduduk dunia ini, Muslim dan non-Muslim. Barangkali itu bukan sekadar pandangan orang jalanan. Rata-rata orang Amerika lebih tertarik pada olahraga serta film dan tidak berminat membaca halaman situs yang berisi bualan sayap kanan. Ketika Hollywood mengeluarkan film berjudul Rules of Engagement, banyak kelompok Arab-Amerika mengutuknya. Salah satu kelompok mengomentarinya sebagai ‘mungkin inilah film rasis anti-Arab paling keji yang pernah dibuat oleh studio besar Hollywood’. Dalam ulasan yang muncul dalam film.com, Peter Brunette mengatakan, ‘para penonton yang bersama saya menonton film ini terlihat gembira ketika marinir membantai warga sipil’ [‘Down Right Offensive’, film.com]. Robert Bowman, seorang veteran Vietnam dan sekarang menjabat uskup United Catholic Church di Melbourne Beach, Florida mengatakan, ‘Kita tidak dibenci karena mempraktekkan demokrasi, menjunjung kebebasan, atau menegakkan hak-hak asasi manusia. Kita dibenci karena pemerintah kita menyangkal hal ini

2

pada masyarakat negara–negara dunia ketiga yang sumber-sumber alamnya diincar perusahaan-perusahaan multinasional kita. Kebencian yang kita taburkan telah kembali membayangi kita dalam bentuk terorisme dan di masa yang akan datang, akan menjadi terorisme nuklir’ [The National Catholic Reporter, 2 Oktober 1998].

‘Kita membutuhkan musuh bersama untuk mempersatukan kita’ –Condoleeza Rice, Maret 2000

9. AS membutuhkan cara untuk menangani permasalahan internal AS yang begitu banyak. Ternyata cara yang dipilih untuk menyelesaikan setumpuk permasalahan itu bukanlah dengan menghadapinya, melainkan dengan mengalihkan perhatian dari masalah tersebut. Hal itu terlihat pada kasus-kasus seperti kematian bayi, usia pengharapan hidup pria kulit hitam dan kondisi pemukiman di wilayah tertentu masyarakat AS. Tiga puluh enam juta penduduk AS mengalami kekurangan pangan dan jumlah itu kian bertambah. Hampir setengah dari mereka harus antri di dapur umum memiliki satu atau lebih anggota keluarga yang bekerja. Begitu miskinnya mereka sampai makanan pun tak terbeli. Golongan kaya (the have’s) tidak mengakui golongan miskin (the have-not’s) dengan mengatakan, ‘Why don’t you get a job’. Hanya sedikit yang menyadari, bahwa hanya kurang dari 1,1% orang-orang yang dihapus dari daftar nama sejahtera, menurut reformasi kesejahteraan tahun 1996, yang mampu mendapatkan pekerjaan dengan upah yang mencukupi biaya hidup mereka. Dengan upah minimum US$ 5,15/jam mereka tidak bisa memenuhi biaya sewa rumah dan menghidupi keluarga yang tinggal di kota utama manapun di AS, walaupun bekerja sampai 50 jam seminggu.

Belum termasuk masalah sandang dan kebutuhan yang lain. Ini baru masalah kemiskinan. Masalah lain seperti kriminal, ketergantungan obat dan alkohol, hancurnya tatanan keluarga serta semua masalah sosial lain semakin menjauhkan masyarakat AS dari sistem Thomas Jefferson yang berdasarkan pursuit of happiness (upaya mengejar kebahagiaan).

10. Instrumen utama yang digunakan untuk menyembunyikan permasalahan AS adalah media massa. Memang terkesan klise, tetapi efektivitas propaganda merupakan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Pada masa perang, seperti Perang melawan Teror, realitas slogan ini menjadi sangat nyata. Seperti yang dikatakan Jenderal Douglas Mac Arthur, ‘Seseorang tidak bisa berperang dalam kondisi sekarang ini tanpa dukungan opini publik dan opini itu terbentuk dengan hebat melalui pers dan bentuk-bentuk propaganda yang lain’. Selain sentimen yang meluas ke seluruh AS ini, masih banyak efek-efek lain industri media terhadap negara. Efek sampingnya seperti ketamakan dan konsumerisme massal adalah masalah-masalah yang menimbulkan penindasan publik oleh korporasi AS dengan restu sepenuh hati dari pemerintah.

11. Kita perlu mengulas secara singkat tentang industri media untuk menggambarkan bagaimana industri media mengabdi pada dirinya sendiri dan pada pemerintah pusat yang korup. Pada tahun 1983, kepemilikan media terkonsentrasi di tangan 50 konglomerat trans-nasional [Ben Bagdikian: The Media Monopoly]. Sekarang berkurang menjadi 9 perusahaan yang mendominasi media AS dan internasional. Mereka adalah AOL-Time-Warner, Disney, Bertelsmann, Viacom, News Corporation, TCI, General Electric

2

(pemilik NBC), Sony (pemilik Columbia dan Tri Star Pictures dan perusahaan rekaman besar lain), dan Seagram (pemilik Universal, perusahaan film dan musik). Jadi, satu industri-super global sekarang menyediakan segala sesuatu yang dapat dilihat dan didengar oleh orang-orang Amerika melalui layar kaca, gelombang udara, dalam bentuk media cetak dan melalui internet. Perusahaan-perusahaan itu berfungsi sebagai sebuah lobi politik yang kuat di tingkat nasional, regional, maupun global. Di Washington, mereka menghabiskan sekira US$ 125 juta per tahun untuk upaya lobi melawan pembatasan kepemilikan. Mereka tidak hanya memiliki pengaruh yang besar dalam membuat rancangan hukum dan peraturan nasional, melainkan juga memegang peran penting dalam membentuk dan mengarahkan hukum dan peraturan internasional. Pada tahun 2000, misalnya, raksasa media melobi untuk menginisiasi perdagangan dengan Cina, dan mengabaikan mereka yang mengangkat keprihatinan terhadap masalah kebebasan berbicara dan kebebasan pers (di Cina). Mereka juga menggunakan AS untuk membuka pasar India terhadap televisi satelit.

12. Yang diberikan oleh mafia media massa itu kepada publik AS hanya propaganda semata. Termasuk di dalamnya berita, versi lain dari hiburan yang ditawarkan kartel media. Program-program itu bukan untuk kebaikan manusia. Mereka pun ada harganya, dan harganya tidak hanya berupa uang. ‘Kita perlu mengetahui kebenaran tentang perusahaan-perusahaan seperti itu sedangkan mereka seringkali berkepentingan untuk menutupinya (sebagaimana juga para pengiklan). Selagi dibutuhkan waktu dan biaya yang banyak untuk mengungkap kebenaran, perusahaan induk lebih memilh untuk memotong anggaran jurnalisme yang diperlukan,

mereka lebih memilih sesuatu yang bisa mengarahkan obrolan agitasi yang tak berujung (sebelum peristiwa 11 September, ada kasus Monica, kemudian Survivor dan Chandra Levy, sedangkan setelah hari naas itu, kita punya kasus anthraks ditambah langkah heroik Pentagon). Pemirsa yang disukai kartel adalah yang kelas sosialnya paling diminati para pengiklan – dengan demikian media telah mengabaikan kaum pekerja dan orang-orang miskin. Dan ketika pers seharusnya membantu melindungi kita melawan mereka yang akan menyalahgunakan kekuasaan pemerintah, oligopoli media begitu intim dengan Gedung Putih dan Pentagon, yang tentu tidak mau kesalahan dan kejahatannya diekspos. Para bos besar media menginginkan bantuan dari negara, sedangkan para wartawan tidak berani mengambil resiko mengecewakan sumber berita mereka. Media yang mengabdikan diri pada kepentingan publik akan menyelidiki buruknya prestasi CIA, FBI, FAA, dan CDC, sehingga kinerja keempat lembaga itu bisa ditingkatkan untuk melindungi kita –tetapi tim berita (begitu pun Kongres) belum pernah tergerak untuk meninjaunya. Begitu pula, demi kepentingan publik, media seharusnya melaporkan semua yang dapat mengancam keamanan kita –termasuk golongan kanan yang membidik masalah klinik aborsi dan, tampaknya, melakukan terorisme biologis, tetapi wartawan televisi tidak menaruh minat terhadap hal ini… Media pun seharusnya menyoroti, bukannya membiarkan, serangan pemerintah terhadap kebebasan sipil –penahanan massal, bukti rahasia, peningkatan pengawasan, peniadaan hak klien-pengacara, dorongan untuk memata-matai, ancaman untuk tidak berbeda pendapat, gambar-gambar yang disensor, tulisan-tulisan publik yang disita, kunjungan tak terduga dari Secret Service dan sebagainya. Dan media seharusnya tidak membeo

2

terhadap apa yang dikatakan Pentagon tentang perang sekarang ini, karena laporan yang diperhalus telah membuat kita terlena dan melindungi kita dari kebodohan fatal tentang apa yang sesungguhnya orang, dari negara lain, pikirkan tentang kita –dan mengapa. Dan masih banyak lagi –tentang eksploitasi tragedi yang menghebohkan, terutama oleh kubu Republik; tentang hubungan keluarga Osama bin Laden dan Bush; tentang kegilaan yang sedang berlangsung di Florida –media seharusnya memberitakan itu kepada masyarakat, jika mereka… peduli terhadap kepentingan publik’ [Mark C. Miller., ‘The Nation’., 7 Januari 2001].

Paradigma Demokrasi

13. Pemilihan umum terakhir di Irak menjadi bahan cemoohan pers Barat dan dunia internasional. Rezim Ba’ath memang konyol dan layak mendapatkan kecaman apapun yang diarahkan terhadap tipu daya murahan yang mereka lakukan. Akan tetapi, tipu daya murahan bukan monopoli Saddam semata. Salah satu masalah penting yang masih menjadi misteri bagi orang Amerika adalah proses demokrasi itu sendiri. Sangat sedikit orang di seluruh AS yang memahami sistem Electoral College. Demikian halnya ketika sistem itu berjalan lancar, tak ada yang mempertanyakannya dan ketika tidak berjalan lancar, tak satu orang pun yang peduli. Pemilihan presiden tahun 2000 menggambarkan dengan tepat betapa tidak demokratisnya sistem Amerika. Terlebih lagi pemilihan umum AS tahun 2000 itu menunjukkan bagaimana orang Amerika ditipu serta bagaimana raksasa media dan pemerintah memandang rendah masyarakat awam.

14. Di dunia ini terdapat berbagai bentuk demokrasi, yang setiap bentuk diimplementasikan dengan coraknya masing-masing. Dalam sistem pemilihan presiden AS, seorang kandidat yang mendapatkan jumlah suara pemilih individual terbanyak di seluruh daerah pemilihan belum tentu menjadi presiden. Karena suara individu tidak langsung untuk memilih presiden melainkan untuk menentukan Electoral College yang diatur secara proporsional sesuai negara bagian masing-masing. Jumlah Elector (orang yang tergabung dalam Electoral College) untuk setiap negara bagian diproporsionalkan dengan jumlah penduduk negara bagian bersangkutan. Tiap-tiap negara bagian memiliki pengaturan yang berbeda-beda dalam hal menentukan para Elector mereka. Di beberapa negara bagian para kandidat mendapati jumlah Elector sesuai jumlah suara yang mereka peroleh, sedangkan di negara bagian lain, pemenang mengambil seluruhnya. Maka untuk terpilih menjadi presiden, seorang kandidat harus memiliki dukungan di beberapa negara bagian. Meraih mayoritas suara popular vote di daerah tertentu, atau bahkan di beberapa negara bagian, bisa jadi tidak berpengaruh terhadap hasil pemilu secara keseluruhan. Manakala terjadi masalah, yang memilih presiden adalah perwakilan pemilih, yakni para politisi profesional di Kongres. Pada tahun 2000, keputusan Mahkamah Agung mengakhiri prosedur yang begitu rumit dan menetapkan George W. Bush sebagai pemenang pemilu. Pada musim panas tahun 1999, Katherine Harris, Ketua Bersama kampanye pemilihan presiden George W. Bush dan sekretaris negara bagian Florida untuk pemilihan umum, membayar US$ 4 juta kepada Database Technologies untuk memeriksa daftar pemilih di Florida dan menghapus setiap orang yang ‘dicurigai’ sebagai mantan

2

narapidana. Hal itu dilakukan dengan persetujuan Gubernur Florida, Jeb Bush, yang notabene adalah saudara dari George W. Bush. Hukum Florida menyatakan bahwa mantan narapidana tidak punya hak pilih –sehingga 31% dari semua penduduk pria berkulit hitam di Florida dilarang mengikuti pemilu karena mereka memiliki catatan kriminal. Rupanya, kaum kulit hitam Florida adalah golongan demokrat. Ini terlihat ketika Al Gore mendapat suara lebih dari 90% dari mereka pada tanggal 7 November 2000. Yaitu 90% dari mereka yang memiliki hak pilih. Ini menunjukkan terjadinya kecurangan massal elektoral di Florida. Tim kampanye Bush tidak hanya menghapus ribuan mantan narapidana kulit hitam dari daftar nama pemilih, melainkan juga menghapus ribuan warga kulit hitam yang sepanjang hidupnya tidak pernah terlibat tindak kriminal –serta ribuan pemilih yang sah yang hanya pernah melakukan tindak pidana ringan.

15.Walhasil, sejumlah 173.000 pemilih yang terdaftar di Florida dihapus secara permanen dari daftar pemilih. Di Miami-Dade, wilayah terbesar Florida, 66% dari pemilih yang dihapus namanya adalah mereka yang berkulit hitam. Di daerah Tampas, 54% dari pemilih yang hak pilihnya ditolak juga berasal dari kulit hitam. Tak perlu dikatakan lagi betapa banyaknya praktek-praktek tipu muslihat pemilu yang terjadi di Florida, barangkali terlalu banyak untuk disebutkan. Akan tetapi hasil akhirnya menunjukkan bahwa seseorang yang memenangkan minoritas suara telah terpilih menjadi presiden. Surat kabar New York Times merangkum olok-olok yang terjadi di Florida; sebanyak 344 kertas suara tidak jelas diberikan kepada pemilih, apakah pada saat atau sebelum hari pemilihan, 183 kertas suara diberi stempel pos AS, 96 kertas suara tidak

memiliki keterangan saksi yang memadai, 169 kertas suara berasal dari pemilih yang tak terdaftar, dengan amplop yang tidak ditandatangani sebagaimana mestinya, atau berasal dari orang yang tidak meminta kertas suara, 5 kertas suara masuk setelah tanggal batas akhir penyerahan yaitu 17 November, 19 pemilih dari luar negeri memilih dalam 2 kertas suara –dan keduanya dihitung. Semua kertas suara di atas melanggar hukum Florida, tetapi tetap dihitung. Singkatnya, Amerika tidak memiliki paradigma demokrasi.

Impian Amerika

16. Selain demokrasi, ada aspek lain dari cara hidup orang Amerika yang mereka klaim telah membuat negara-negara lain iri kepada AS. Woodrow Wilson (1919) mengatakan, ‘terkadang orang-orang menyebut saya seorang idealis, memang begitulah adanya selaku orang Amerika. Karena Amerika adalah satu-satunya negara yang idealis.’ Pasca 11 September, AS tidak juga sadar bahwa selama ini mereka tidur sambil berjalan. Akan tetapi, kini AS telah terbangun dari tidur pulas dan mimpinya. Enron, WorldCom dan realitas pertumpahan darah di ibu pertiwinya telah membuat AS menjadi negara yang mencemaskan aspirasinya menjadi rapuh. Mungkin untuk kali pertama sejak Great Depression, para orangtua berbicara secara terbuka tentang anak-anak mereka yang tumbuh di sebuah negeri (AS) yang keadaannya lebih buruk daripada negara tempat orangtua mereka dilahirkan.

17. Impian Amerika telah berada jauh di luar jangkauan tujuh juta muslim yang tinggal di antara Los Angeles dan New York. Hampir dua pertiganya mengatakan mereka warga Muslim di AS telah menjadi korban

2

prasangka dan diskriminasi sejak peristiwa 11 September. Ketika naik pesawat, mereka dipaksa keluar oleh para penumpang yang menaruh curiga, sebagian yang lain bahkan tidak diperbolehkan sama sekali untuk menaiki pesawat. Hak-hak sipil yang termasyhur dibuat oleh pendiri AS sebagaimana diabadikan dalam Bill of Rights ternyata tidak lebih dari slogan kosong. ‘Para pecinta kebebasan’ yang menguasai tanah kebebasan telah mengorbankan ‘kebebasan’ dengan mengatasnamakan keamanan nasional. Para tersangka ditahan tanpa diadili, para pengacara dilarang menemui kliennya. Edward Said, seorang Profesor di Columbia University– New York, menulis dalam Al Ahram (edisi mingguan) ‘Saya tidak melihat adanya seorang Arab atau Muslim Amerika yang sekarang tidak merasa bahwa ia termasuk kubu musuh dan berada di Amerika saat ini memberi kita pengalaman keterasingan yang tidak mengenakkan dan khususnya menjadi sasaran permusuhan yang begitu meluas [‘Thought about America’, 28 Februari – 6 Maret 2002].

18. Kita kembali lagi ke suara sentimen imperialis Amerika yang sesungguhnya, The National Review. Kontributor Editor Ann Coulter menulis: ‘Sekarang bukan saatnya lagi mencari individu yang secara langsung terlibat dalam serangan teroris ini.. Tanggung jawab ini termasuk siapapun dan di manapun yang tersenyum dengan peristiwa pembinasaan para patriot seperti Barbara Olsen. Orang-orang yang menginginkan negara kita hancur tinggal di sini, bekerja untuk perusahaan penerbangan kita, dan bekerja untuk bandara yang persis sama sebagai seorang tukang kayu dari Idaho. Ini seperti meminta Wehrmacht berimigrasi ke Amerika dan bekerja untuk perusahaan penerbangan kita selama Perang

Dunia II. Tetapi Wehrmacht tidak begitu haus darah. Kita harus menyerbu negara mereka, membunuh pemimpin mereka, dan memurtadkan mereka menjadi Kristen. Kita kurang cermat ketika hanya menemukan dan menghukum Hitler dan para pejabat terasnya. Kita membombardir kota-kota di Jerman, kita membunuhi warga sipil. Itulah perang. Dan ini pun adalah perang’ [National Review, ‘This is War’ 13 September 2001].

19. Demikianlah yang tertulis. Bagaimana faktanya? Pada bulan Maret 2002 dilaporkan bahwa Adeel Akhtar, orang Inggris, terbang ke Amerika untuk audisi peran. Ketika pesawat yang ia tumpangi mendarat di bandara JFK New York, ia dan teman wanitanya diborgol. Dari gambarannya ia terlihat tidak seperti seorang fundamentalis. Ia dibawa ke suatu ruangan dan diinterogasi selama beberapa jam. Para petugas bertanya apakah ia memiliki teman di Timur Tengah, atau mengetahui seseorang yang berada di balik serangan 11 September.

Pengalaman diskriminasi di AS itu bukan hal yang asing bagi ratusan orang yang berasal dari Asia atau Timur Tengah. Seperti contoh seorang wanita Inggris (berusia 50 tahun) yang terbang ke JFK untuk mengunjungi saudara perempuannya yang menderita kanker. Di bandara, petugas imigrasi mendapati bahwa pada kunjungan sebelumnya, ia melebihi masa kunjungan yang tertera dalam visanya. Ia menjelaskan bahwa saat itu ia sedang menolong saudaranya yang sedang sakit parah, dan ia telah mengajukan perpanjangan. Ketika petugas memintanya untuk kembali ke Inggris, ia menerima keputusan itu tetapi sebelumnya meminta untuk berbicara kepada konsul Inggris. Mereka menolak permintaannya, malah mengatakan bahwa ia bisa menelepon

2

konsulat Pakistan. Sang wanita menjelaskan bahwa ia orang Inggris, bukan Pakistan. Paspornya pun mengatakan ia adalah warga Inggris. Para petugas keamanan bandara mulai menginterogasinya. Ia bisa bicara dalam berapa bahasa? Sudah berapa lama ia tinggal di Inggris? Mereka membongkar-paksa tas kopornya dan mengambil sidik jarinya. Kemudian ia diborgol dan dirantai serta digiring melewati tempat duduk pemberangkatan. ‘Saya merasa seolah-olah petugas keamanan bandara memamerkan saya di depan para penumpang lain layaknya tangkapan berharga. Mengapa saya diborgol? Saya hanya seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun dari daerah pinggiran London. Ancaman apa yang saya lakukan yang membahayakan keselamatan penumpang lain?’

20. Juga pada bulan Maret 2001, seorang koresponden majalah Time menemukan 30 orang laki-laki dan seorang wanita bermalam di sebuah hotel kumuh di Mogadishu, Somalia. Mereka semua orang Afrika-Amerika asal Somalia yang sudah tiba di Amerika sejak bayi dan anak-anak. Kebanyakan dari mereka adalah para profesional dengan pekerjaan yang terjamin dan kehidupan yang mapan. Pada bulan Januari, tidak lama setelah dirilisnya film Black Hawk Down (film tentang kegagalan misi militer Amerika di Somalia), mereka ditangkapi. Mereka dipukuli, diancam dengan suntikan dan tidak boleh menerima telepon dan pengacara. Kemudian dua minggu yang lalu, tanpa adanya tuntutan atau alasan, tiba-tiba mereka dideportasi ke Somalia. Sekarang mereka tanpa paspor, surat-surat, atau uang di negara yang asing (bagi mereka).

21. Semua orang yang kami sebut di atas merupakan korban rasisme AS. Dalam waktu 6 bulan setelah

peristiwa 11 September, Jaksa Agung AS memanggil 5000 orang laki-laki asal Arab untuk ditanyai oleh penyelidik federal. Selama periode itu lebih dari 1000 orang yang dilahirkan di Timur Tengah telah ditawan untuk jangka waktu yang tak terbatas dengan alasan ‘pelanggaran imigrasi’. Tidak terhitung lagi banyaknya contoh diskriminasi petugas terhadap wanita muslimah AS yang digeledah di bandara, sementara yang laki-laki diseret dari tempat tidur dengan todongan pistol di tengah malam. Ini menunjukkan bahwa bukti, yang tidak diketahui para tersangka, yang diizinkan oleh US Patriot Act, ‘telah digunakan hampir secara eksklusif terhadap Muslim dan orang Arab-Amerika’. Di AS, saat ini, kaum Muslim dan orang-orang keturunan atau berasal dari Timur Tengah semuanya menjadi tersangka teroris. Mereka dianggap bersalah sampai mereka terbukti tidak bersalah.

Kriminalitas dan Hukuman

22. Amerika, tanah kebebasan, dikuasai oleh kriminalitas dan rasa takut terhadap tindak kriminal yang mencengkeram masyarakatnya. Poling yang dilakukan Associated Press menunjukkan 52% laki-laki dan 68% perempuan takut menjadi korban kejahatan. Di AS, pembunuhan terjadi setiap 22 menit, pemerkosaan setiap 5 menit, perampokan setiap 49 detik, dan pencurian setiap 10 detik. Kerugian akibat kejahatan diperkirakan mencapai US$ 675 milyar setiap tahunnya. Menurut penelitian terbaru dari Texas A&M University, Profesor Morgan Reynolds mendapati bahwa dari 500.000 kasus perampokan yang terjadi setiap bulan, hanya 6000 orang perampok saja yang dipenjara. Situasi ini diperparah oleh penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol. Penembakan dalam rangka memerangi komplotan pengedar obat

2

di dalam kota menjadi perhatian pers. Namun, penembakan itu hanyalah titik kulminasi dari kejahatan yang mempengaruhi semua warga kota. Di Inggris, obat-obatan ‘Kelas A; seperti heroin dan kokain (terutama jenis crack ‘jalanan’ yang lebih digemari kaum miskin daripada jenis isap yang lebih digandrungi orang kaya) mendorong timbulnya kejahatan lain seperti pencurian dan perampokan. Penelitian UK Home Office menunjukkan bahwa mereka yang ditangkap karena kasus serangan terhadap hak milik seringkali karena pengaruh obat-obatan tadi. Hampir 70% dari mereka yang melakukan tes terbukti positif menggunakan heroin dan atau kokain. Sekitar 30% dari mereka yang ditangkap karena mencuri barang di toko terbukti sebagai pengguna kokain dan 47%-nya adalah pemadat. Tampaknya kriminalitas paling sering dikaitkan dengan kokain. Setengah dari tahanan karena kasus penyerangan terbukti positif, melalui tes, mengkonsumsi crack (salah satu jenis kokain). Seperempat dari para tahanan itu adalah pengguna kedua jenis obat-obatan terlarang tersebut. Angka-angka itu belum termasuk alkohol yang lebih luas penyebarannya karena secara hukum dianggap legal dan secara sosial lebih dapat diterima oleh masyarakat. Dampak alkohol terhadap statistik kriminalitas hampir-hampir tak terhitung lagi. Selain itu, alkohol juga menguras anggaran kesehatan –dilihat dari penyakit-penyakit yang diakibatkan alkohol dan tindakan penyerangan yang disebabkan alkohol serta pemakaian kamar di rumah sakit.

23. Orang Amerika mengalami penyerangan, perampokan dengan penodongan senjata, pemerkosaan atau penculikan, dua kali lebih parah dibandingkan cedera karena kecelakaan mobil. Asisten Jaksa Agung, dalam Simposium Nasional

tahun 1998 tentang Penyalahgunaan Alkohol dan Kriminalitas di Amerika, menunjukkan bahwa hampir 4 dari 10 kejahatan kekerasan melibatkan penggunaan alkohol. Kira-kira 4 dari 10 kecelakaan kendaraan yang fatal juga terkait dengan alkohol; dan sekitar 4 dari 10 orang pelanggar, terlepas apakah mereka ada dalam masa percobaan, di penjara lokal, atau penjara negara bagian, mengaku sendiri bahwa mereka menggunakan alkohol pada saat melakukan tindak pelanggaran hukum. Kekerasan antara pasangan hidup sekarang dengan mantan pasangan hidup, dan kekasih sekarang dengan mantan kekasih, juga melibatkan penggunaan alkohol.

24. Yang paling banyak melakukan kejahatan di Amerika dengan cara kekerasan adalah remaja. Pembunuhan dan perampokan lebih banyak dilakukan oleh remaja laki-laki berusia 18 tahun ketimbang oleh kelompok usia lain. Lebih dari sepertiga kasus pembunuhan dilakukan oleh mereka yang masih berusia di bawah 21 tahun. Pembunuhan sekarang menjadi penyebab utama kematian para remaja Afrika-Amerika. Hal ini dapat dilihat dalam statistik kejahatan. Bagaimana cara menguranginya? Solusi yang ditawarkan Clinton/Gore adalah dengan memenjarakan mereka, sedangkan Bush/Cheney adalah dengan membunuh para pelaku. Di awal tahun 1990-an terdapat 1 juta orang yang dipenjara di AS. Di akhir periode kepemimpinan Clinton angka itu bertambah menjadi 2 juta. Sejak tahun 1976, sudah lebih dari 700 kali eksekusi yang dilakukan di AS. Sejak tahun 1973, 95 terpidana mati dibebaskan oleh pengadilan. Sebuah studi terbaru terhadap 4.578 kasus dalam kurun waktu 23 tahun (1973-1995) menyimpulkan bahwa pengadilan menemukan kesalahan yang serius dan dapat diperbaiki dalam 7 dari setiap 10 kasus hukuman

2

mati yang sepenuhnya ditinjau ulang selama periode tersebut. Dari 85% terpidana mati, tingkat kesalahannya mencapai 60% atau bahkan lebih. Tiga perlima dari hukuman itu memiliki tingkat kesalahan rata-rata sekurangnya 70%. Kesalahan yang paling umum terjadi adalah (1) ketidakcakapan pengacara pembela yang tidak berupaya, atau luput mencari bukti penting yang bisa membuktikan tersangka tidak bersalah; (2) polisi atau jaksa penuntut yang menemukan bukti penting itu malah menyembunyikannya, yang berarti menyelewengkan proses peradilan.

25. AS merupakan satu dari beberapa negara di dunia yang menghukum mati para pelaku kekerasan yang mengalami keterbelakangan mental dan masih belum dewasa. AS juga merupakan satu-satunya negara selain Somalia yang tidak menandatangani The United Nations Convention on the Rights of the Child (Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak). Mahkamah Agung mengizinkan eksekusi terhadap mereka yang berusia 16 tahun jika melakukan pelanggaran berat. Ini terlepas dari fakta bahwa lembaga peradilan yang sama telah menetapkan bahwa remaja usia 16 tahun tidak memiliki ‘kedewasaan atau penilaian’ untuk menandatangani kontrak/perjanjian. Sehingga tidak adanya kapasitas pada dirinya untuk menandatangani perjanjian dipandang sebagai hambatan hukum untuk melaksanakan sebuah perjanjian, tetapi dalam hal hak dieksekusi, kapasitas remaja usia 16 tahun dianggap sama dengan orang dewasa. Amerika adalah sebuah masyarakat yang membiarkan korupsi di perusahaan, bahkan Amerika memberikan penghargaan terhadap sistem akuntansi yang kreatif. Pada saat yang bersamaan Amerika membunuh orang yang terbelakang

dan mereka yang menurut orang Amerika dianggap belum dewasa.

George W. Bush dan Korporasi

26. Telah kita bahas sebelumnya bahwa George W. Bush menjadi presiden melalui cara yang meragukan. Bush juga memiliki masa lalu yang meragukan perihal kebiasaan minum, mengebut dan usaha-usaha untuk menutupi masa lalunya itu. Dalam urusan bisnisnya pun, hingga awal 1990-an tidak menunjukkan tanda-tanda kesuksesan meski tidak juga ilegal. Bush boleh saja mengantongi gelar sarjana di bidang bisnis, akan tetapi prestasi akademiknya itu tidak diikuti prestasinya dalam bidang bisnis yang sesungguhnya. Kisah tentang seorang pecundang yang berubah menjadi orang kaya ini terjadi ketika sang ayah menjabat sebagai presiden. Kejahatan yang dilakukannya terhadap rakyat AS adalah ketika dia menjual saham sebuah perusahaan minyak, tempatnya menjabat sebagai direktur, pada bulan Juni tahun 1990. Transaksi itulah yang membuat dia menjadi kaya mendadak dan menjadi seorang tokoh politik di Texas. Diperkirakan pada saat itu Bush Jr. sudah mengetahui bahwa nilai saham perusahaannya, Harken Oil, hampir jatuh karena terus merugi. Ia langsung menjual seluruh sahamnya pada waktu yang sangat tepat sehingga dia memperoleh keuntungan sebesar US$ 835.807 (£ 553.514). Dengan keuntungan yang diperolehnya Bush membeli sebuah tim baseball yang di kemudian hari dijualnya kembali dan membuatnya menjadi seorang multi milyuner. Penjualan saham Harken milik Bush diselidiki oleh Securities and Exchange Commision yang bekerja atas perintah sang ayah, George Bush senior, yang mendapati bahwa pemberitahuan atas transaksi tersebut ditunda selama 9 bulan. Tetapi tidak ada tindakan

2

apapun atas hal itu. Baru-baru ini muncul berita bahwa Bush junior mendapat pinjaman dengan bunga rendah dari Harken –seperti yang juga diterima oleh CEO WorldCom, Bernie Ebbers (sekarang sedang dalam penyelidikan)– yang menurut Bush sendiri hal itu harus dilarang. Bukan hanya sandiwara Bush saja yang sekarang ini ramai dipertanyakan orang. Dalam minggu yang sama, nama wakil presiden Dick Cheney disebut terlibat oleh sebuah aksi sipil menentang grup konstruksi energi, Halliburton dan akuntannya, yaitu Andersen, yang telah bersekongkol menggelembungkan nilai pendapatan perusahaan. Ada persaman mencolok antara kasus Halliburton dan kehancuran Enron.

27. Pada tanggal 29 Januari, sebuah artikel di Washington Post menggambarkan perbandingan kasus Halliburton dan Enron. Artikel tersebut menunjukkan bahwa saham kedua perusahaan tersebut sama-sama mengalami penurunan drastis pada musim gugur tahun lalu dan juga punya akuntan yang sama, yakni Arthur Andersen (Halliburton sebelumnya pernah terlibat perkara hukum atas penggunaan asbes, yang mengurangi kepercayaan para investor). Persamaan lain adalah masing-masing CEO mereka menguangkan sahamnya pada saat yang bersamaan. Dalam kasus Halliburton, Wakil Presiden Dick Cheney menguangkan sahamnya senilai $20.6 juta sebelum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO. Dengan keadaan keuangan Halliburton yang bermasalah, wajar jika Departemen Pertahanan, yang pada masa Bush senior dipimpin Cheney, bersedia memberikan jaminan. Dalam situsnya, Pentagon mengumumkan keseluruhan nilai kontrak melebihi $5 juta, tetapi dalam kasus Halliburton menolak mengungkapkan perkiraan nilai

pemberiannya. Juru bicara Halliburton menyebut angka $2,5 milyar sebagai jumlah pendapatan perusahaan yang diperoleh dari jasa-jasa utamanya pada tahun 1990-an, seraya mengakui bahwa nilai kontrak bisa melebihi jumlah yang diperkirakan seiring makin meluasnya jangkauan kekuatan militer AS dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang.

28. Harvey Wasserman, penulis The Last Energy War, mengomentari tingkah polah Bush dan Cheney dengan mengatakan, ‘Tim Bush dan Cheney telah membuat Amerika menjadi sebuah bisnis keluarga. Karenanya kita belum pernah melihat Cheney memutuskan kesepakatan dengan teman-teman lamanya yang bernilai jutaan dolar,’ Wasserman melanjutkan, ’Apakah mereka tidak memiliki kehormatan, rasa malu, akal sehat? Mengapa tidak kita biarkan saja Enron menjalankan Amerika? Atau membiarkan Zapata Petroleum (Bisnis eksplorasi minyak George W. Bush yang gagal) membangun pipa saluran melalui Afghanistan’?’ Sepertinya, sang presiden membuat dirinya dikelilingi orang-orang yang semuanya bisa ditangkap karena kasus keuntungan fiktif yang dibuat George W. Bush melalui para pedagang korporasi. Selain Dick Cheney, penasehat bayangan Bush adalah Kenneth L. Lay yang merupakan mantan bos Enron. Menteri Luar Negeri, Colin Powell, pernah duduk dalam dewan direktur AOL. Ketika ia masih di AOL, perusahaan tersebut melakukan merger dengan Time-Warner dan nilai sahamnya naik menjadi US$ 4 juta. Michael Powell, putra Collin, merupakan satu-satunya anggota Federal Communications Commission (FCC) yang mengadvokasi agar proses merger AOL dengan Time-Warner disetujui tanpa perlu dipertanyakan. Sejak saat itu Michael Powell diangkat menjadi Ketua FCC; dan salah satu tugasnya adalah

2

mengawasi aktivitas AOL/Time-Warner.

29. Selain nama-nama tersebut di atas, ada Thomas White, Menteri Angkatan Bersenjata yang mantan eksekutif Enron. Antara bulan Juni sampai November 2001, ia menjual $ 12 juta saham Enron. White adalah wakil pemimpin Enron Energy Services, yang terlibat manipulasi biaya listrik dalam krisis energi di California.

30. Kemudian ada Paul O’Neill, Menteri Keuangan, mantan CEO Alcoa, perusahaan alumunium terbesar di dunia. O’Neill memperoleh uang pensiun sebesar $ 926.000 per tahun. Ketika masih di Alcoa, ia menunda penjualan sahamnya di Alcoa sampai nilai saham itu naik sebesar 30 persen. Terakhir, ada Larry Lindsey, penasehat ekonomi Gedung Putih, mantan konsultan Enron. Ia masih bekerja untuk Enron ketika menjadi perancang kebijakan ekonomi Bush dalam kampanye pemilihan presiden. Lindsey meneliti dampak bangkrutnya sebuah perusahaan energi yang besar terhadap perekonomian. Itu dilakukan persis sebelum masalah Enron muncul ke permukaan.

31. Tidak hanya koneksi per individu saja yang patut diselidiki. Partai Republik secara keseluruhan pun patut diselidiki. Pada pemilihan presiden tahun 2000 lalu, 70% dari US$ 1,9 juta sumbangan politik WorldCom mengalir ke Partai Republik. Andersen menyumbang 71% dari US$ 1,4 juta alokasi sumbangan politiknya ke partai Republik. Dari tahun 1989 hingga 2001, Enron telah memberi sumbangan sebesar US$ 113.800 ke Partai Republik, sedangkan Al Gore memperoleh US$ 13.750. Enron menyumbang sebesar US$ 300.000 untuk dana pelantikan Bush tahun 2001 dan menanggung biaya penghitungan ulang suara pada tahun 2000.

32.Maraknya skandal korupsi di Amerika ini telah memperburuk citra kapitalisme di mata dunia. Sekarang ini, kapitalisme adalah satu-satunya ideologi yang terus bertahan menggarap problematika manusia sejak keruntuhan komunisme lebih dari satu dekade lalu. Kini ia mendapat pukulan keras. Pukulan terhadap asas kapitalisme itu datang dari dalam dirinya sendiri. Kepercayaan terhadap kapitalisme sepertinya mulai memudar. Eropa cepat-cepat menyebut skandal yang terjadi di AS sebagai masalah Amerika sendiri, yaitu ‘kapitalisme ala Amerika’, seraya melupakan bahwa mereka sendiri menghadapi skandal yang sama. Penamaan dan tuduhan tersebut merupakan alat untuk melindungi seluruh sistem, dari kulit terluar hingga ke jantung terdalamnya. Orang-orang tidak mempertanyakan penyebab skandal-skandal itu, karena mereka terlalu sibuk mempermasalahkan isu-isu sekunder marginal yang lain atau mencari perusahaan atau individu yang dapat dijadikan kambing hitam. Solusi terhadap masalah itu bahkan semakin mengkhawatirkan, terutama ketika para politisi menyerukan agar dunia usaha memiliki karakter dan hati nurani, seperti yang Bush katakan, ’Semua investasi adalah kepercayaan, dan kepercayaan diperoleh melalui integritas. Dalam pelaksanaannya, tidak ada kapitalisme tanpa hati nurani. Tidak ada kemakmuran tanpa karakter’. Ini merupakan bentuk perilaku hipokrit George W. Bush dan kroni sang ayah yang ada di sekililingnya. Upaya mengejar materi adalah satu-satunya minyak yang melumasi mesin kapitalisme.

2

Kelinci percobaan dalam uji coba nuklir

33. Selama bertahun-tahun hak-hak tentara angkatan bersenjata AS dan Inggris terus menerus dilanggar. Para tentara itu diberi obat halusinasi, dikirim ke pertempuran tanpa diberi latihan atau mendapat perlindungan yang memadai, juga semua tindakan tak berperikemanusiaan ditimpakan kepada tentara angkatan bersenjata AS dan Inggris. Sehubungan dengan isu terkini ihwal senjata pemusnah massal, ada dua cerita yang muncul ke permukaan mengenai bagaimana perasaan pemerintahan AS dan Inggris terhadap keadaan tentara dan warga sipil mereka. Baru-baru ini Pentagon mengakui bahwa para tentara yang terlibat dalam uji coba senjata kimia dan biologi pada tahun 1960-an, kemungkinan tidak diberi tahu sama sekali mengenai percobaan rahasia yang dilakukan di laut. Beberapa ujicoba menggunakan racun syaraf militer paling mematikan, yaitu VX. Pejabat tinggi Departemen Pertahanan AS mengatakan ribuan rakyat sipil Hawaii dan Alaska juga tidak menyadari bahwa di sekililing mereka terdapat banyak bakteri yang merupakan senjata kuman, seperti anthraks. Menurut laporan Pentagon, dalam uji coba yang dilakukan di Alaska, para tentara dengan menggunakan pakaian pelindung didekatkan ke racun syaraf yang mematikan tersebut, termasuk VX. Sedangkan uji coba di Hawaii menggunakan zat halusinasi yang dikembangkan menjadi senjata kimia. VX merupakan racun syaraf yang canggih, bisa bertahan di lingkungan lebih lama dibandingkan dengan yang sejenis. Uji coba itu dilakukan untuk mengukur seberapa lama VX akan tetap mematikan dan sebaik apa prosedur dekontaminasi yang dilakukan.

34. Baru-baru ini, sebuah klaim ganti rugi menjadi berita utama di Inggris. Sejumlah mantan tentara berusaha memperoleh ganti rugi karena telah dijadikan saksi peledakan nuklir di Pasifik Selatan. Tetapi apa yang sebenarnya dialami oleh ribuan tentara muda di Christmas Island 40 tahun yang lalu itu? Saat itu merupakan puncak perang dingin dan ribuan tentara Inggris dikirim ke Pasifik Selatan untuk menyaksikan uji coba ledakan senjata nuklir. Kebanyakan mereka baru berusia belasan tahun atau 20-an, dan sedang melaksanakan tugas wajib militernya. Bagi mereka, iklim Christmas Island yang hangat dan eksotis merupakan sebuah pelarian yang menyenangkan dari penderitaan yang mereka alami pasca perang Inggris. Para tentara itu diperintahkan untuk merunduk beberapa saat sebelum ledakan terjadi. Tak banyak upaya yang dilakukan untuk melindungi kesehatan mereka dari radiasi radioaktif. Padahal mereka berada dalam jarak hanya 30 mil dari tempat ledakan. Mereka diperintahkan untuk membelakangi ledakan atau mengenakan celana panjang.

Kesimpulan

Seperti yang telah kita bahas, sistem kapitalisme sedang mengalami keruntuhan dari dasarnya. Kapitalisme sekarang ini hanya ditopang oleh sekelompok elit yang putus asa melihat keuntungan mereka terancam. Inilah saatnya bagi kita untuk mengutip pernyataan pendahulu George W. Bush, William Jefferson Clinton, sang Presiden AS ke-42, sebagai penutup bab ini. Tidak seperti penerusnya, yakni Presiden Bush, Bill Clinton dikenal memiliki kecakapan berorasi dan prestasi akademik yang bagus. Dia dikenal sebagai orang yang mengetahui hakikat sistem yang ia terapkan. Apakah pernyataan berikut ini merupakan refleksi dari apa yang

2

buku-buku sejarah jadikan acuan atau hanya sebuah ironi belaka? ‘Kita lahir dengan sebuah deklarasi kemerdekaan yang menyatakan bahwa kita semua diciptakan sama dan oleh sebuah konstitusi yang mengabadikan perbudakan. Kita berjuang dalam perang sipil yang berdarah untuk menghapuskan perbudakan tetapi kita tetap tidak mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dalam beberapa abad setelahnya. Atas nama kebebasan, kita mengalami kemajuan sampai ke luar negeri tetapi kita telah mengusir penduduk asli Amerika dari tanah airnya. Kita menyambut para imigran tetapi setiap gelombang imigran yang datang itu telah merasakan pedihnya diskriminasi’ [Presiden Clinton dalam pidato di Universitas California, tahun 1997].

BAB 5Sejarah Kolonialisme Barat di

Timur Tengah

Amerika Serikat dan Inggris mengklaim bahwa perang yang mereka lancarkan terhadap Irak merupakan tindakan yang adil lagi mulia. Mereka menambahkan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan upaya untuk membebaskan dunia dari ancaman dan memulihkan tata pemerintahan yang baik (good governance) kepada rakyat Irak. Bab ini akan memaparkan kebohongan yang mereka lakukan dan membuktikan bahwa perang terhadap Irak erat kaitannya dengan kolonialisme, dan memang kolonialisme-lah yang menjadi dalang semua itu.

1. Gerakan Renaissance di Eropa telah memicu revolusi intelektual yang berpuncak dengan industrialisasi dan menandai sebuah tata dunia baru. Dihadapkan kepada tirani aristokratik dan dogma teokratik, para pemikir Barat membangun dasar filosofis peradaban Barat. Terlepas dari

perbedaan intelektual di antara mereka sendiri, mereka bersepakat dalam pandangan dunia yang khas oksidental mengenai pengaturan masyarakat yang memisahkan gereja dan negara. Namun demikian, para pemuka filsafat itu hanya mengganti tirani dan kemunduran intelektual dengan penindasan berbentuk ide. Sungguh ironis bahwa ternyata berkembangnya prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi liberal berasal dari doktrin yang sama dengan kolonialisme. Ajaran Jean-Jacques Rousseau tentang demokrasi mengenai persamaan dan kebebasan mengatakan bahwa, ‘Man was born free, and he is everywhere in chains’ [The Social Contract, 1743], namun pada saat yang sama, negara yang dijadikan teladan dalam urusan kebebasan justru memperbudak negara-negara di dunia. Jules Harmand, salah satu tokoh utama imperialisme Perancis mengatakan, “Kenyataan akan adanya hierarki ras dan peradaban harus kita terima dan jadikan sebagai prinsip dan titik tolak, serta fakta bahwa kita termasuk ras dan peradaban superior…Legitimasi mendasar ihwal penaklukan atas orang-orang pribumi adalah (cerminan) keyakinan akan kesuperioran kita….” [Edward Said., ’Culture & Imperialism’., 1993, hal.17]. Kontradiksi filosofis seperti tersebut di atas merupakan ciri budaya Barat dan lebih jauhnya lagi memperlihatkan ketidakmampuan akal manusia untuk membuat sistem hidup yang akan benar-benar meningkatkan derajat manusia.

2. Dalam kenyataannya, kolonialisme berkembang melalui urat nadi peradaban Barat; jika kapitalisme dianggap jiwa, maka kolonialisme adalah detak jantungnya –kebebasan kepemilikan menjadi suatu hal yang dominan dalam filosofi sekular, yang menentukan tujuan hidup masyarakat.

2

Upaya negara dalam mengejar kepentingan material diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip pokok yang menjadi metode untuk menyebarkan ideologi kapitalis, seperti yang ditegaskan oleh Robert Cooper dalam esainya, ‘Negara Postmodern’. Seraya menyerukan imperialisme liberal baru dan perlunya kerajaan, kata-katanya menyuarakan ambisi Inggris satu abad yang lalu ketika Duta Besar Kolonial Inggris, Joseph Chamberlain mengatakan, ‘sekarang adalah masanya kerajaan, bukan negara-negara kecil’ [John Norris., ‘Farewell to the Trumpets; An Imperial Retreat’]. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Robert Cooper, Penasihat Kebijakan Luar Negeri Tony Blair, memang sesuai dengan tradisi penjajahan mereka, ‘Tantangan bagi dunia postmodern adalah untuk terbiasa dengan gagasan standar ganda. Di antara kita sendiri, kita bertindak berdasarkan atas hukum dan keamanan kooperatif yang terbuka. Namun ketika kita berurusan dengan negara-negara terbelakang di luar benua postmodern Eropa, kita harus kembali ke metode-metode yang lebih kasar seperti pada masa sebelum ini –kekuatan, preemptive attack*, muslihat– pokoknya apapun yang diperlukan dalam berurusan dengan negara-negara yang masih hidup dalam dunia abad ke-19. Di antara kita sendiri, kita mempertahankan hukum. Tetapi ketika berada di hutan maka kita harus memakai hukum rimba…. Dengan demikian yang dibutuhkan adalah imperialisme jenis baru, yang bisa diterima oleh dunia yang menganut hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai kosmopolitan. Kita sudah dapat melihat gambarannya: sebuah imperialisme yang, sama seperti semua imperialisme, bertujuan membuat tatanan dan keteraturan tetapi kini berdasarkan prinsip sukarela….’ [Robert Cooper., ‘The New Liberal Imperialism’., 2002]. *Preemptive attack adalah serangan

yang bersifat pencegahan terhadap pihak atau pihak-pihak (bisa individu, kelompok, atau negara) yang dianggap akan melakukan suatu aksi tertentu terhadap negara pelaku preemptive attack.

3. Jadi, kolonialisme benar-benar hidup –bahkan kolonialisme dan peradaban Barat adalah laksana kembar siam, karena kolonialisme pun lahir dari doktrin sekular. Sikap standar ganda dalam kebijakan Barat, selama sejarahnya yang memalukan, bukan sekadar kebenaran yang tidak dapat disangkal lagi melainkan juga merupakan suatu kebutuhan ideologis. Memahami filosofi yang mendasari kolonialisme Barat sangatlah penting, sehingga kita tidak hanya mampu membaca upaya penghasutan perang atas Irak melainkan juga menyadari bahwa kolonialisme merupakan bagian integral dari peradaban Barat, dan membuat kita sadar bahwa sekularisme tidak sesuai untuk dijadikan kepemimpinan ideologis bagi umat manusia. Oleh karena, tindakan memerdekakan negeri-negeri Islam berdasarkan prinsip sekular itu bisa dikatakan tindakan bunuh diri secara politis. Pada hakikatnya para pemikir Barat berupaya menghilangkan tirani tetapi mereka mengalami kegagalan yang menyedihkan, karena mereka telah mengganti tirani feodalisme dengan sistem aturan buatan manusia yang lebih merusak, yang telah menimbulkan bencana yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Bagaikan tsunami yang mengerikan, bencana ideologis ini telah merusak kehidupan manusia selama berabad-abad dan gelombangnya mengenai Irak, menenggelamkan orang-orang yang kesulitan ekonomi.

2

Penjajahan dan Kekejaman

4. ‘Masyarakat yang bebas tidak mengintimidasi melalui penjajahan dan kekejaman’ ujar Presiden Bush dalam usahanya yang gagal membujuk PBB memberi legitimasi menyerang Irak. Gaung kata-kata itu sama arogannya dengan kata-kata Lord Rosebarry satu abad silam, ketika menggambarkan kerajaan Inggris sebagai ‘agen sekular terhebat yang pernah ada di muka bumi’ [J.A.Hobson., Imperialism’s Study]. Dalam sejarah, Presiden Bush akan bergabung dengan Lord Roseberry dalam daftar orang-orang termasyhur yang angkuh, juga bersama Adolf Hitler dan Joseph Stalin, atas kontribusi tindakan tak bermoral mereka yang luar biasa. Sejarah Irak dibentuk bukan hanya oleh kekejaman dan penjajahan melainkan juga oleh masalah-masalah di Timur Tengah yang muncul selama masa imperialisme Eropa yang berabad lamanya, dan diperparah oleh hegemoni AS. Sungguh sebuah ironi terbesar dalam sejarah, bahwa AS menjadi suatu kekuatan imperial pada saat ia berusaha membebaskan dirinya dari kolonialisme Inggris dan Eropa. Hal-hal demikian merupakan konsekuensi yang mengerikan bagi negara yang mendasarkan dirinya pada ideologi sekular seperti AS, yang meniru Kerajaan Inggris di masa lampau.

5. The East Indian Company, sebuah percontohan korporasi Barat, menginjakkan kakinya untuk kali pertama di Mesopotamia pada tahun 1763, saat Inggris mencari rute perdagangan ke India, koloninya sendiri. Hal itu merupakan pertanda datangnya sesuatu, seperti saat Lord Palmerston memulai sebuah pencarian untuk menemukan pasar-pasar baru di Timur Tengah bagi kepentingan industri dan perdagangan Inggris di tahun 1830-an –sebuah doktrin yang

menjadi bagian integral peradaban Barat– sebagaimana yang pernah juga dinyatakan oleh Anthony Lake, Penasihat Keamanan Nasional di masa Presiden Clinton, ‘perusahaan-perusahaan swasta merupakan sekutu alami dalam usaha kita memperkuat ekonomi pasar’ [Mark Curtis., The Great Deception Anglo-American Power & World Order., 1998, hal.310]. Demikian pula mantan Menteri Luar Negeri AS, Cordell Hull, yang mengatakan, ‘Tongkat kepemimpinan menuju sistem baru hubungan internasional dalam perdagangan dan masalah ekonomi lain sebagian besar akan berpindah ke Amerika Serikat… Kita harus memikul kepemimpinan ini, beserta tanggung jawab yang menyertainya, terutama demi kepentingan nasional kita semata’ [Gabriel Kolko., Politics of War., hal.251].

6. Kepentingan nasional, bahasa eufemisme untuk ketamakan, menjadi stimulus penjajahan Eropa, ketika Inggris menduduki Aden pada tahun 1839. Di tahun 1882, Inggris menginvasi Mesir yang tengah membangun Terusan Suez dengan Perancis sejak 1869, yang oleh Perdana Menteri Gladstone dianggap sebagai ‘pencarian kepentingan Inggris terbesar’ karena pada waktu itu 13% dari seluruh perdagangan luar negeri Inggris berlangsung melalui Terusan Suez. Earl Kimberley, Duta Besar untuk India pada tahun 1885 menyatakan, ‘Apakah orang benar-benar mengira jika kita tidak menguasai Kerajaan India maka kita harus mempengaruhi Mesir?’ [Ronald Hyam., ‘Britain’s Imperial Century 1815 to 1914’., 1976, hal.180]. Ini merupakan sentimen yang kembali mengemuka selama Perang Teluk tahun 1991 ketika Lawrence Korb, Asisten Menteri Pertahanan di masa pemerintahan Reagan, menyatakan, ‘Kita tidak akan ambil pusing sekalipun Kuwait menghasilkan wortel’ [Paul

2

D’Amato., ‘US Intervention in the Middle East; Blood for Oil’., International Socialist Review, Issue 15, December 2000–January 2001]. Pada tahun 1856, Inggris berupaya membuka jalan ke Persia dalam rangka mencari akses darat menuju koloninya di India dan memenuhi kewajiban-kewajiban perjanjian untuk melindungi para syeikh penguasa Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Oman untuk menjamin bahwa keempat negeri itu hanya akan diberikan kepada Inggris.

7. Kemenangan atas Khilafah Utsmaniyah pada PD I selanjutnya mengokohkan Inggris sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Timur Tengah. Ia menguasai Mesopotamia, Persia, Teluk dan Mesir sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian yang terkenal, Sykes-Picot, di tahun 1916. Maret 1917, Inggris menduduki Baghdad dan dari sebuah telegram yang dikirimkan kepada pasukan Inggris terdapat indikasi adanya strategi baru kolonialisme Barat pada abad ke-20. War Office memberitakan, ‘Baghdad akan menjadi Negara Arab dengan penguasa atau pemerintahan lokal di bawah perlindungan Inggris dalam segala sesuatunya. Sehingga Baghdad tidak akan memiliki hubungan dengan kekuatan asing…. Baghdad akan diatur di belakang tirai Arab sejauh mungkin [P.W. Ireland, ‘Iraq; A Study in Political Development’, 1937]. Tidak sekadar memelihara rezim boneka sebagai doktrin kolonial, Inggris juga telah menemukan seni kolonisasi. Penjajahan gaya baru itu terurai dalam pernyataan Departemen Luar Negeri pada tahun 1947, ‘Kepentingan keamanan dan strategis kami di seluruh dunia akan terlindungi dengan baik dengan didirikannya ‘kantor-kantor polisi’ di titik-titik yang tepat yang akan diperlengkapi dengan kemampuan mengatasi keadaan darurat dalam radius jarak jauh.

Kuwait merupakan salah satu titik untuk mengontrol Irak, Persia Selatan, Arab Saudi dan Teluk Persia’. Namun demikian, era pasca Perang Teluk menunjukkan betapa AS telah menerapkan penjajahan gaya baru itu sekaligus menggantikan posisi Inggris sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah.

8. Dunia melihat AS memelopori doktrin baru kolonialisme Barat, menemukan gaya baru dalam menjajah negara lain dengan menekankan pada aksi-aksi rahasia, perbudakan ekonomi dan intrik-intrik politik. Model penjajahan yang menindas masyarakat Timur Tengah melalui rezim boneka dan mendorong terjadinya penindasan, penahanan dan pembunuhan. Jesse Leaf, Kepala Analis Iran CIA, menjelaskan intimidasi AS di Timur Tengah ketika dia mengatakan, ‘Kami bentuk mereka (SAVAK), kami atur mereka, kami ajari mereka apapun yang kami tahu… teknik interogasi yang ekstrim… termasuk penyiksaan… ruang penyiksaaan dibuat dan semuanya itu dibiayai oleh Amerika Serikat’ [Salaam Al-Sahrqi, ‘Iran: Unholy Alliances, Holly Terror’, Covert Action Information Bulletin, No.37, Summer 1991]. Pengendalian penduduk Timur Tengah lebih jauh lagi diuraikan dalam memorandum pemerintah AS, ‘Kebijakan terbaru Amerika adalah membatasi penjualan senjata ke negara-negara Timur Tengah demi memenuhi jumlah layak yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan internal’ [Statement by the United States & United Kingdom Groups, FRUS, 1947, Vol. V hal. 613] dan Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan bahwa bantuan militer sangat penting ‘sebagai alat untuk mempertahankan keamanan internal’ [National Security Council, Statement of U.S. Policy toward Iran, 15 November 1958, FRUS, 1958-1960,

2

Vol.XII, hal. 611-613]. Senator AS, Hubert Humphrey menjelaskan kebijakan tersebut dalam kaitannya dengan pertemuan antara pejabat AS dengan pemimpin militer Iran, ‘Tahukah Anda apa yang dikatakan pimpinan tentara Iran kepada salah satu orang kita? Dia mengatakan pasukan berada dalam kondisi yang baik, berkat bantuan AS, sekarang tentara mampu menjalin hubungan dengan penduduk sipil’ [Fred Halliday, ‘Arabia Without Sultans’].

9. Kudeta dan kudeta balasan telah menjerat politik Timur Tengah ke dalam racun persaingan Barat, segera setelah PD II. AS menempatkan Husni Zaim di Syria pada tanggal 30 Maret 1949. Miles Copeland, yang sudah memimpin berbagai operasi CIA di wilayah Teluk, menggambarkan, ‘Jika Anda tidak dapat mengubah permainannya, ubahlah pemainnya’ [Miles Copeland, ‘The Game of Nations’, 1969, hal. 28]. Tahun 1958, AS melakukan intervensi di Libanon dengan mengirim angkatan laut dan pasukan marinir untuk mempertahankan apa yang disebut sebagai ‘stabilitas’; sebuah eufemisme untuk menyebut pengaruh AS di wilayah tersebut. AS kembali melakukan intervensi terhadap masalah Libanon pada tahun 1983, dengan mengirim pasukan marinir ke daerah konflik yang ditimbulkan oleh persaingan imperial. Perang Teluk tahun 1991 bisa dikatakan sebagai aksi militer terbesar yang dilakukan AS di Timur Tengah. Hal itu bahkan memfasilitasi pendudukan militer dalam segala hal di mana AS memperkokoh keberadaan basis militer sambil mengamankan pendudukan baru di Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait. Anthony Cordesman, Ketua Strategi di Pusat Kajian Strategis dan Internasional (Chair for Strategy at the Center for Strategic and International Studies), mengungkapkan fundamentalisme

kolonial AS, ‘Satu dekade silam, di bawah Presiden Bush senior, kami mengangkat krisis kebijakan luar negeri yang utama di Timur Tengah dengan posisi yang paling menguntungkan yang pernah kami dapatkan sejak Perang Dunia II’ [Anthony H Cordesman, ‘Iraq and America’s Foreign Policy Crisis in the Middle East’, 1 Maret 2001]. Suatu keuntungan yang dinikmati oleh para pemimpin militer, seperti yang tanpa ragu-ragu digambarkan oleh Brigadir Jenderal William Looney, ‘Mereka mengetahui bahwa kita menguasai negara mereka… Kita mendikte cara bicara dan cara hidup mereka. Dan itulah hal terhebat tentang AS sekarang ini. Itu hal yang bagus, khususnya ketika di sana ada banyak sekali minyak yang kita butuhkan’ [Dr. Eric Herring, ‘Iraq: the Realities of Sanctions and the Prospects for War’, October 2002].

10. Karena itu, kekuasaan AS dan Inggris terhadap Timur Tengah bukan hanya dibentuk oleh penaklukkan, tetapi juga dicirikan oleh kekejian, sesuatu yang sudah teramat familiar bagi rakyat Irak. Tahun 1919, rakyat Irak dicekam ketakutan akan gas mustard dan sekarang ini pesawat tempur AS dan Inggris melanjutkannya dari tempat yang ditinggalkan para pendahulu mereka, menggunakan maksim Harris ‘Pembom’, menjatuhkan ‘sebuah bom di setiap desa yang banyak omong’ [Martin Wrollacott, ‘Getting the Dosage Right’, Guardian 19 Januari 1993]. Kebiadaban seperti itu merupakan hakikat kolonialisme Barat dan tidakkah mengherankan ketika Presiden Bush mengadopsi cara-cara Winston Churchill, yang baru-baru ini dianggapnya sebagai negarawan panutan. ‘Dia adalah orang yang secara aktif mendorong penggunaan gas mustard dan memberikan sanksi kepada pilot-pilot Inggris yang

2

menembaki secara brutal anak-anak dan wanita Irak ketika mereka melarikan diri dari rumah karena belum membayar pajak’ [David Omissi., ‘Baghdad and British Bombers’ Guardian, 19 Januari 1991]. Saat itu Sunday Times menulis, ‘Kita membunuh sekitar 10 ribu orang Arab di awal musim panas ini. Kita tidak bisa berharap mempertahankan jumlah sebanyak itu’ [Elie Kedourie, ‘England & the Middle East, the Destruction of the Ottoman Empire 1914-1921’].

11. Churchill sendiri mengakui kebiadaban nafsu kolonialisme Barat di Irak dengan mengatakan, ‘Tidak diragukan lagi bahwa kami adalah orang-orang yang sangat kejam’ [Mark Curtis., ‘The Great Deception Anglo-American Power & World Order’., 1998, hal. 136]. Bahkan ketika mantan Menteri Luar Negeri AS, Madeline Albright, ditanya apakah kematian setengah juta anak-anak di Irak merupakan sanksi yang setimpal bagi Irak, dengan tenang dia menjawab, ‘Saya pikir ini merupakan pilihan yang sangat sulit, tapi kami pikir memang setimpal’ [Wawancara Lesley Stahl dengan Madeline Albright di televisi CBS, 1996]. Kekejaman seperti itulah yang kemudian menyebabkan Koordinator Kemanusiaan PBB di Irak, Denis Halliday, mengundurkan diri. Ia mengatakan, ‘Saya mengundurkan diri karena kebijakan sanksi ekonomi itu benar-benar menyengsarakan. Kita sedang berada dalam proses penghancuran masyarakat secara keseluruhan…. Saya diberi mandat untuk menjalankan kebijakan yang akan termasuk ke dalam pengertian genosida; suatu kebijakan yang secara efektif telah membunuh lebih dari satu juta anak dan orang dewasa’ [Dr. Eric Herring, ‘Iraq; the Realities of Sanctions and the Prospects for War’, October 2002]. Bisa jadi pembenaran moral atas kejahatan Barat terlihat

dalam pandangan para pengambil kebijakan Inggris yang menggambarkan orang Irak sebagai orang-orang yang ‘kejam, kasar, dan suka berkuasa’ [Louis, ‘The British Empire in the Middle East’, hal. 159]. Atau mungkin pandangan mantan Duta Besar Inggris di Iran dapat memberikan sedikit pencerahan, ia mengatakan, ‘orang yang berpikiran primitif lebih mudah memeluk Islam dengan lima kewajibannya yang simpel itu’ [Ibid, hal. 60].

12. Terlihat adanya paradoks ketika para ideolog Barat mengaku dirinya sebagai pembebas, padahal pemerintahan mereka, bukan hanya di Timur Tengah tetapi juga di dunia, tidak memiliki apapun kecuali kebijakan keji yang dirancang untuk orang-orang yang dijajah. Bagaimanapun juga harus diperhatikan bahwa para politisi Barat menjadi sangat bersungguh-sungguh terhadap ideologi mereka karena inilah realita kapitalisme. Bahkan mereka sangat bangga akan peninggalan yang mereka wariskan, seperti yang tanpa malu-malu diungkapkan Blair, ‘Inggris telah menjadi kekuatan utama di dunia selama beberapa abad’ dan ‘tak ada satupun patriotis Inggris yang rela melepaskan status itu’ [Mark Curtis., ‘The Great Deception Anglo-American Power & World Order’., 1998, hal. 49]. Bahkan prinsip ‘membangun bangsa (nation building)’ tidak mengalami perubahan sejak abad ke-19. Ketika Mesir mengembangkan industri tekstilnya pada tahun 1830-an, pada saat yang sama Eropa sedang mengalami revolusi industri. Eropa mencoba mencegah industrialisasi di dunia Islam. Pada tahun 1817 konsul Perancis memperingatkan, ‘Pabrik-pabrik sutera yang didirikan di Mesir akan menghantam sutera Italia, dan bahkan sutera kita’ [Noam Chomsky., ‘World Orders, Old and New’., 1998, hal. 117]. Inggris pun ‘tidak

2

menghendaki adanya sebuah negara merdeka baru di Mediterania, negara yang secara ekonomi dan militer memiliki kekuatan yang membuatnya mampu memantau kemajuannya di daerah itu dan Teluk Persia’ [ibid]. Oleh karena itu Inggris berkonspirasi untuk mencegah kemajuan ekonomi dan industrialisasi di Mesir dengan mengirimkan angkatan lautnya ‘untuk menghancurkan usaha Mesir memperjuangkan kemerdekaan dan perkembangan ekonomi’ [ibid], sesuatu yang terus-menerus dilakukan Barat sebagaimana terbukti di Irak. Economist mengatakan, ‘Negara kesejahteraan Irak sampai saat ini merupakan salah satu negara yang paling komprehensif dan murah hati di dunia Arab’ [Dr. Eric Herring, ‘Iraq; the Realities of Sanctions and the Prospect of War’, October 2002]. Namun sebagai bangsa yang menyombongkan diri dengan konsep negara kesejahteraannya, Barat telah membebankan utang kepada Irak sebesar US$ 200 juta dengan bunga berlipat ganda, yang membuat Irak berada berdampingan dengan Rwanda dalam rasio utang terhadap ekspor. Hal itu membuat orang-orang Irak akan memiliki utang selama beberapa generasi ke depan. Konsep ‘masyarakat bebas’ telah mengurangi status Irak atas apa yang disampaikan PBB dalam laporan tahun 1991 sebagai, ‘hasil yang terungkap dari infrastruktur ekonomi dari masyarakat yang, hingga Januari 1991, terkena dampak urbanisasi dan mekanisasi… Untuk beberapa lama peringkat Irak akan seperti negara masa pra-industri’.

Persaingan Imperialis

13. Dari paparan di atas, terlihat bahwa penjajahan dan kekejaman merupakan ciri abadi peradaban Barat, dan masalah-masalah di Timur Tengah telah diperburuk selama berabad-abad dengan persaingan

Barat yang mencapai puncaknya pada Perang Dunia I dan II. Apa yang kita lihat sekarang ini adalah sama dengan ketika Napoleon mencoba melemahkan kekuatan Inggris dengan menyerang Mesir pada tahun 1798. Doktrin sekular telah menggerakkan ‘dunia bebas’ untuk memaksakan fundamentalisme imperial mereka kepada rakyat Timur Tengah, sebagai bagian upaya negara-negara Barat dalam mencari pengaruh dan dominasi dunia. Serangan politis terhadap dunia Islam yang dimulai pada abad ke-18 terus berlangsung hingga abad ke-21 ini. Joseph Chamberlain mengatakan ambisi negara pada abad ke-9 sebagai upaya ‘membentuk sebuah imperium’ [Ronald Hyam., ‘Britain’s Imperial Century 1815 to 1914’., 1976, hal. 2]. Kata-kata inilah yang mengilhami ambisi Perdana Menteri Blair ‘untuk mengembalikan kekuatan kita agar bisa sejajar dengan kekuatan besar lain’ dan ‘untuk meraih kepentingan Inggris dengan sungguh-sungguh, terus-menerus, dan mantap’ [Mark Curtis, ‘The Great Deception Anglo-American Power and World Order’].

14. Pada abad ke-19, Inggris terobsesi dengan kemunduran Khilafah Utsmaniyah dan bagaimana hal tersebut akan berdampak terhadap pengaruh Inggris dan keseimbangan kekuatan internasional. Lord Palmerston mengatakan, ‘kepentingan Inggris meliputi seluruh dunia’ [Ronald Hyam, ‘Britain’s Imperial Century 1825-1914; A Study of Empire and Expansion’, 1976, hal. 3] dan kepentingan inilah yang coba dilindungi dari ambisi Perancis dan Rusia, yang berada dalam keadaan terkepung setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Oleh karena itu, para negarawan imperialis memperdebatkan apakah mereka harus mereformasi Khilafah di Eropa agar menjadi protektorat Eropa atau membagi-bagi ke-Khilafahan secara damai di antara negara-negara Barat.

2

Sebelum menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 1878, Lord Salisbury mengatakan, ‘… memelihara kepentingan Inggris dengan mempertahankan Khilafah Utsmaniyah adalah hal yang tidak praktis dan saya pikir sekarang adalah saatnya untuk mempertahankan kepentingan Inggris secara langsung dengan beberapa pengaturan wilayah. Saya khawatir, ketika kita mencapai kesepakatan beberapa tahun kemudian, maka satu dari dua hal akan terjadi. Entah apakah Perancis akan memulihkan kembali posisinya dan merasa iri akan perluasan kekuatan kita di Mediterania, atau Jerman akan menjadi kekuatan di lautan. Kemungkinan-kemungkinan ini akan menyulitkan kita dalam menyiapkan basis, kalau-kalau kita kehilangan Konstatinopel’ [Elie Koudrie., ‘England and the Middle East; the Destruction of the Ottoman Empire 1914-1921’., hal. 21].

15. Dalam perjalanan sejarahnya, Amerika Serikat juga menghadapi tantangan yang sama dalam kepemimpinan globalnya mengingat AS pun menghadapi masalah kevakuman politis yang disebabkan oleh runtuhnya kekuatan adidaya. Abad 19 merupakan abad keruntuhan Khilafah Utsmaniyah yang sangat berpengaruh terhadap perimbangan kekuatan internasional dan kepentingan Inggris. Sedangkan akhir abad 20 merupakan keruntuhan negara Uni Soviet, yang menciptakan rekonfigurasi konteks geopolitis, yang gelombangnya masih terasa hingga abad 21. Hal itu telah menyita perhatian pemerintahan AS. Mantan Menteri Luar Negeri, Warren Christopher, menyatakan, ‘sebagai satu-satunya negara adidaya yang tersisa, kita memiliki kesempatan yang belum pernah kami peroleh sebelumnya, yaitu membentuk dunia sesuai yang kita inginkan’ [Mark Curtis., ‘The Great Deception Anglo-

American Power and World Order’., 1998, hal. 35], dan setelah peristiwa 11 September, Amerika mencoba mengeksploitasi kesempatan yang terbuka lebar untuk menata ulang Timur Tengah. Sebuah laporan dari Presidential Study Group memperlihatkan perdebatan di kalangan negarawan AS di abad 21. Laporan yang diberi judul ‘Navigating through Turbulence; America and the Middle East in a New Century’ itu menggambarkan tantangan strategis pasca era perang dingin. ‘Pada tanggal 20 Januari 2001, presiden baru akan menempati kantor selagi di Timur Tengah situasi makin membahayakan. Selagi beberapa negara di wilayah Teluk masih mencari bentuk hubungan politis dan militer dengan Amerika Serikat, hubungan Arab-Israel berada dalam kondisi kritis, keradikalan wilayah Teluk muncul kembali, dan kondisi rakyat di dunia Arab yang mengkritisi kebijakan AS. Secara keseluruhan, situasi strategis Amerika di Teluk lebih banyak tantangannya ketimbang peluangnya’ [Presidential Study Group, ‘Navigating Through Turbulence; America & the Middle East in a New Century’, Washington Institute for Near East Affairs, 12 Desember 2000, hal. 7].

16. Puncak pengkajian ulang kebijakan luar negeri AS tertera dalam Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy-NSS) yang diterbitkan pada bulan September 2002. Max Boot, seorang jurnalis dan penulis ‘the Savage Wars of Peace; Small Wars & the Rise of American Power’, menggambarkannya sebagai ‘pernyataan kebijakan luar negeri AS yang signifikan sejak NSC 68, naskah tahun 1958 yang menyusun doktrin penahanan’ [Max Boot, ‘Doctrine of the Big Enchilada’, Washington Post, 14 Oktober 2002] karena NSS menetapkanan prinsip-prinsip bagi pandangan dunia baru di era pasca Perang Dingin. Dapat dikatakan bahwa

2

Presiden Bush menapaki jalan yang dulu pernah ditempuh para pendahulunya yang selalu membuat perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dimulai dengan doktrin Truman, diikuti doktrin Eisenhower, dan sekarang Presiden Bush memiliki doktrinnya sendiri bagi kebijakan luar negeri AS. Dalam State of the Union pada bulan Januari 2002, ia menyebutkan tiga prinsip kunci doktrin Bush. Prinsip pertama menekankan pada upaya mempertahankan kepemimpinan AS di dunia; strategi Bush menyatakan, ‘pasukan kami cukup kuat untuk menghadapi lawan yang berpotensi mencapai pengembangan militer dengan harapan bisa melebihi atau minimal menyamai kekuatan Amerika Serikat’ [Max Boot, ‘Doctrine of the Big Enchilada’, Washington Post, 14 Oktober 2002]. Kedua, AS akan melakukan pre-emptive attack terhadap ancaman-ancaman potensial; Presiden Bush mengatakan bahwa ‘musuh Amerika memandang seluruh dunia sebagai medan pertempuran’ dan bersumpah akan ‘memburu mereka di manapun mereka berada’ [Schimtt and Donelly, ‘The Bush Doctrine’, 30 Januari 2002]. William Kristol, mantan Kepala Staf Gedung Putih untuk Wakil Presiden menjelaskan, ‘Pada tahun 1947, Harry Truman membalikkan kebijakan pasca Perang Dunia II mengenai penarikan diri dari Eropa, dan menggiring AS untuk menghambat dan menantang Uni Soviet. Pada tahun 1981, Ronald Reagan membalikkan kebijakan pengurangan tegangan antar negara (detenta) yang gagal dan bertekad untuk menumbangkan komunisme. Pada Selasa malam, George W. Bush mengakhiri dekade yang penuh sikap malu-malu serta saling menunggu dan berkomitmen menghilangkan ancaman tirani musuh yang mengembangkan senjata pemusnah massal. Ini sama dengan apa yang dilakukan Truman dan Reagan. Ini

tidak akan mudah sekaligus menyakitkan. Tapi inilah harga bagi sebuah negara besar’ [William Kristol, Taking the War Beyond Terrorism, Washington Post, 31 Januari 2002]. Akhirnya, sama seperti semua ideolog terdahulu, perjuangan terkenal untuk mempromosikan prinsip demokrasi liberal disebarluaskan. Para pemikir pada Project for the New American Century mengatakan, ‘Doktrin Bush sangat terkenal dan berbeda. Ini bukan multilateralismenya Clinton; sang presiden tidak memohon kepada PBB, menyatakan kepercayaan terhadap (perjanjian) pengendalian senjata, atau menumbuhkan harapan untuk ‘proses perdamaian’. Ini pun bukan realisme perimbangan kekuatan yang diusung sang ayah, Bush senior. Ini lebih merupakan penegasan kembali bahwa keberlangsungan keamanan dan perdamaian hanya bisa dimenangkan dan dipertahankan dengan cara memaksakan kekuatan militer AS dan prinsip politik Amerika’.

17. Oleh karena itu, AS sang imperialis itu mengulangi kepentingan strategis saudara mereka, yakni Inggris, di abad ke-19, karena seperti halnya Inggris, AS pun berusaha keras mempertahankan kepemimpinan mereka di dunia dan kontrol atas wilayah Timur Tengah merupakan titik sentral yang amat vital untuk mencapai tujuan tersebut. Sejak pemerintah Inggris menyadari bahwasanya kontrol atas minyak merupakan ‘nilai yang vital bagi setiap kekuatan yang ingin memiliki pengaruh atau dominasi atas dunia’ [‘Introductory Paper on the Middle East’, FRUS, 1947, Vol. V, hal. 569], Menteri Luar Negeri Inggris, Selwyn Lloyd pada tahun 1956 menulis, ‘Kita harus mempertahankan kontrol atas minyak ini apapun risikonya’ [Pesan dari Menteri Luar Negeri Inggris Lloyd untuk Menteri Luar Negeri AS Dulles, 23 Januari 1956, FRUS, 1955-1957,

2

Vol. XIII, hal. 323]. AS tidak terlalu jauh tertinggal dalam menyadari pentingnya hal ini –pada tahun 1953 Dewan Keamanan Nasional mengatakan, ‘Kebijakan Amerika Serikat adalah mempertahankan sumber minyak di Timur Tengah agar tetap berada di tangan Amerika’ [Mohammad Haekal., ‘Cutting the Lions Tail; Suez Through Egyptian Eyes’., 1986, hal. 38] dan pada tahun 1945 Departemen Luar Negeri AS menyatakan, ‘Sumber-sumber (minyak) itu menjadi sumber kekuatan strategis yang sangat menakjubkan, dan merupakan salah satu materi paling bernilai dalam sejarah dunia… barangkali nilai ekonomis tertinggi di dunia dalam bidang investasi luar negeri’ [Sejarah Departemen Luar Negeri AS, 1945, Vol. 8, hal. 45]. Karena itulah, AS mencoba mempertahankan kepemimpinannya di dunia dengan cara mengamankan kontrol atas kekayaan minyak wilayah Teluk, dengan maksud ‘mencegah munculnya musuh dalam wujud hegemoni atau koalisi regional’ [Conetta dan Knight, ‘Military Strategy Under Review, Foreign Policy in Focus’, Vol. IV No. 3, Januari 1999], sebagaimana digambarkan dalam Quadrennial Defence Review yang diserahkan oleh mantan Menteri Pertahanan, William Cohen, kepada Kongres AS pada bulan Mei 1997. Paul Wolfowitz juga merefleksikan ambisi AS mendominasi dunia dalam dokumen rencana yang mengatakan bahwa AS harus ‘mempertahankan mekanisme untuk bahkan menghambat ambisi pesaing potensial untuk mendapat peran regional atau global yang lebih besar’ [Max Boot, ‘Doctrine of the Big Enchilada’, Washington Post, 14 Oktober 2002].

18. Dengan sendirinya, hal ini membuat AS terlibat konflik dengan negara-negara kolonialis lain dan telah mencapai puncaknya di PBB. AS, dengan unilateralismenya,

telah mendesak Presiden Perancis, Chirac, untuk memberikan peringatan dini akan bahaya yang akan timbul, ketika Chirac mengatakan, ‘Hal ini juga mempertaruhkan masa depan hubungan internasional’ [‘UN only legitimate framework for action on Iraq’, Egyptian Gazette, 18 Oktober 2002]. Namun sejak PD II, secara diam-diam AS berupaya melikuidasi pengaruh Eropa dan Inggris di Timur Tengah, dan inilah hal yang paling ditakuti Chirac. Pada tahun 1947, AS mengumumkan berakhirnya kekuasaan Inggris di Timur Tengah kepada Kedutaan Besar Inggris di Washington. Miles Copeland menulis, ‘Dua pesan itu merupakan pemberitahuan resmi bahwa masanya Pax Britannica, yang telah memegang kekuasaan di berbagai belahan dunia selama lebih dari satu abad, sudah berakhir’ [Miles Copeland., ‘The Game of Nations’., 1989, hal. 145]. Inilah awal pertentangan sengit Anglo-Amerika di Timur Tengah yang memuncak dengan adanya permainan kudeta dan kudeta balasan. Di Mesir, AS menggusur rezim boneka Inggris Raja Farouk, dan dengan santainya Miles Copeland menceritakan masalah tersebut, ‘CIA melihat adanya sebuah kesempatan. Kami memutuskan kontak resmi dengan SIS Inggris’, selanjutnya ia kisahkan, ‘Sehingga pada tanggal 23 Juli 1952, kudeta terjadi secara mendadak tanpa menemui rintangan, dengan dipimpin oleh Jenderal Mohammed Naguib. Selama enam bulan berikutnya, kontak dengan Nasser, Revolutionary Command Council (RCC=Dewan Komando Revolusioner)-nya Nasser, dan para pejabat sipil dilakukan hanya ‘secara langsung’ di kedutaan kami, termasuk sang duta besar Caffery sendiri’ [Miles Copeland., ‘The Game of Nations’., 1989, hal. 145].

19. Dengan demikian krisis Irak yang terjadi sekarang ini merupakan kelanjutan pertentangan di antara

2

kekuatan-kekuatan Barat. Di awal abad ke-20, negara-negara Eropa meributkan masalah pembagian tanah Khilafah di antara mereka, dan seabad kemudian mereka mempersoalkan pembagian sumber-sumber kekayaan kawasan Teluk di antara mereka, sementara AS senantiasa mencoba mendapat porsi terbesar. Pakar Rusia dari Carnegie Endowment Institute, Michael McFaul, mengatakan, ‘Presiden Rusia, Putin, dan pemerintahannya percaya bahwa AS akan terus maju dengan atau tanpa Rusia, sehingga Rusia mencoba…mengambil apa yang mereka bisa ambil dari Amerika’. Sementara Paul Sanders, Direktur Institut Nixon, mengatakan, ‘Minyak merupakan hal yang paling utama… ada ketakutan di Rusia bahwa bilamana AS mengganti rezim di Irak, maka semua kontrak minyak akan beralih ke AS sehingga Rusia akan ditinggalkan’ [Eric Boehlert, ‘At the UN its all about the Money’, 14 Oktober 2002]. Dalam konteks ini kita bisa melihat negara-negara Barat saling bersaing memperoleh kekuasaan, saling berebut untuk mengamankan kepentingan minyak mereka di Irak, sebuah perebutan yang mengingatkan kita terhadap kolonialisasi Eropa atas Afrika pada abad 19. Kebijakan AS adalah mencoba melemahkan berbagai pengaruh dan kontrol Eropa di Irak, sebagaimana dikatakan Michael O’Hanlon dari Brookings Institute kepada The House Armed Services Committee, ‘Wilayah yang ditempati Irak merupakan daerah yang sangat kritis bagi kepentingan AS sehingga kita tidak bisa masuk begitu saja, menggulingkan Saddam, dan membiarkan orang lain membersihkannya… Irak, tidak seperti Afghanistan, terletak di jantung Arab, sebuah wilayah yang stabilitasnya sangat penting bagi kepentingan AS’ [Michael O’Hanlon, Anggota Senior, Brooking, Kesaksian di hadapan Komite Angkatan Bersenjata DPR AS, 2

Oktober 2002]. Karenanya, perubahan rezim di Irak merupakan upaya merealisasikan cita-cita AS dalam ‘membentuk lingkungan’ Timur Tengah menurut sudut pandangnya sendiri [Carl Conetta dan Charles Knight, ‘Military Strategy Under Review’, Foreign Policy in Focus Vol. IV No. 3, Januari 1999]. Perubahan rezim bahkan akan memecah wilayah Irak menjadi beberapa bagian, sesuatu yang telah AS upayakan sejak akhir Perang Teluk tahun 1991, namun selalu gagal. Pada bulan September 1998, di hadapan The House National Security Committee, Deputi Menteri Pertahanan, Paul Wolfowitz, menguraikan tipu muslihat Amerika dalam melakukan kontrol atas Irak, ‘Membangun zona aman yang terlindungi di bagian Selatan, di mana pihak oposisi Saddam bisa berkumpul dan mengorganisir, akan memungkinkan… pemerintahan sementara mengontrol ladang minyak terbesar di Irak dan membuka ketersediaan minyak, di bawah pengawasan internasional, sumber-sumber keuangan yang luar biasa besarnya untuk tujuan politis, kemanusiaan dan akhirnya, tujuan militer’ [Pernyataan Paul Wolfowitz perihal Kebijakan AS terhadap Irak, 18 September 1998]. Dukungan Donald Rumsfeld dan Paul Wolfowitz terhadap sepucuk surat yang disponsori oleh The Project for a New American Century lebih jauh lagi membuktikan kebijakan AS, ‘menyerukan pendirian pemerintahan sementara dan berdaulat di wilayah Utara dan Selatan Irak yang tidak berada di bawah kontrol Saddam… pasukan militer AS dan sekutu harus dipersiapkan untuk mendukung pihak oposisi Irak dan bersiap-siap… untuk membantu menggusur Saddam dari tampuk kekuasaan’ [‘Memorandum to Opinion Leaders’ from Tom Donnelly, Deputy Executive Director of the Project for the New American Century, 6 Juli 2001].

2

20. Tidak diragukan lagi krisis Irak merupakan episode lanjutan dari rivalitas kolonialis yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Pada awal abad ke-20, Inggris dan Perancis membagi Khilafah Utsmaniyah ke dalam negara-negara boneka, salah satunya adalah Irak, dan di awal abad ke-21, AS berusaha menandingi imperialisme Eropa dengan, bahkan, memecah-belah Irak. Mereka menundukkan rakyat dengan menyebarluaskan racun ideologis, yang dahulu maupun yang sekarang selalu menjadi dorongan di balik gerakan-gerakan nasionalis yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kaum Muslim. Bencana ideologis yang lahir pada zaman Renaissance telah membuat dunia Barat tidak hanya menjajah Timur Tengah tetapi juga Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Sejarahnya dipenuhi dengan janji-janji hiprokrit, argumentasi palsu dan tipu muslihat. Sebelumnya, sejarah dunia tidak pernah mengalami ketidakadilan, korupsi dan kesenjangan ekonomi yang demikian parah. Dengan hancurnya Khilafah Utsmaniyah pada tanggal 3 Maret 1924 oleh negara-negara kolonialis, maka hilang jualah satu-satunya negara yang mengemban kepemimpinan ideologis sejati dan yang menjadi alternatif ideologis selain Kapitalisme Barat. Para kolonialis telah menghancurkan negara tersebut dan memecah-belah penduduknya pada saat rasa persaudaraan, cinta dan kasih sayang telah terjalin kuat di antara mereka. Selanjutnya mereka, kolonialis itu, menabur benih perang di Palestina. Padahal selama berabad-abad, kaum Muslim, Yahudi, dan Kristen telah hidup berdampingan di sana dengan penuh martabat, kehormatan, dan keadilan, di bawah naungan Islam. Bukan hanya itu saja, mereka pun memaksakan penerapan sistem aturan mereka melalui para rezim diktator di

atas puing-puing Khilafah. Rezim-rezim yang akan melindungi kepentingan-kepentingan Barat dengan cara mencegah berdirinya kembali Negara Khilafah melalui perjuangan damai. Untuk membungkam perjuangan damai itu, rezim-rezim tersebut bahkan tega melakukan pembunuhan, penahanan dan penyiksaan, karena Khilafah merupakan satu-satunya negara yang akan benar-benar menjadi tandingan ideologis bagi kapitalisme liberal Barat.

21. Oleh karena itu, kolonialisme terasa begitu hidup karena kolonialisme memang bagian integral dari eksistensi peradaban Barat, dan doktrin Bush sebagaimana juga doktrin imperialisme liberal baru yang diajukan oleh Robert Cooper, merupakan produk kolonialisme masa kini. Masa yang oleh para pemikir Barat disebut sebagai sebuah peralihan menuju ‘abad informasi’ atau ‘era pasca industri’ yang digambarkan futuris Alvin Toffler sebagai lahirnya sebuah peradaban baru. Namun, selagi Barat berupaya membangun infrastruktur baru untuk menciptakan kemakmuran yang akan memajukan peradaban barat, landasan bagi kemajuan ini tetap berakar pada doktrin sekular dan masalah-masalah sosial yang terus bertambah sebagai hasil perubahan zaman itu, bukan semata-mata hasil perubahan seperti yang dikemukakan oleh para pemikir Barat, melainkan berasal dari kontradiksi filsafat Barat. Kemelut sosial yang terjadi di Dunia Kesatu dan di Dunia Ketiga merupakan hasil ideologi sekular dan globalisasi telah benar-benar menampakkan kejahatan kolonialisme Barat. Tumbuhnya independensi bangsa-bangsa dan perkembangan informasi telah membuka mata para pemikir Barat terhadap masalah-masalah kapitalisme global dan karakter imperialisnya. Menciptakan tatanan internasional untuk keamanan dan

2

kesejahteraan tidak akan mengakhiri ketidakadilan, karena tatanan tersebut dibentuk dalam konteks sekular, seperti halnya kolonialisme yang juga lahir dari filsafat sekular.

Kesimpulan

Dokumen yang kami susun ini secara politis dan intelektual menyoroti dua hal; motif sesungguhnya yang ada di balik perang terhadap Irak, dan kebijakan luar negeri kolonial Barat. Dokumen ini dengan jelas memperlihatkan kepada para pengamat yang memiliki kesadaran, bahwa dunia yang kita tempati sekarang sama sekali tidak memiliki kepemimpinan sejati. Kapitalisme telah gagal mempersatukan umat manusia, memajukan sarana-sarana material, mencerahkan pemikiran mereka dan mengabaikan hasrat mereka akan peningkatan spiritual dan intelektual. Nyatanya, kapitalisme malah membawa dunia menuju jurang kehancuran. Mayoritas penduduk dunia berada dalam keadaan tertindas, sementara yang minoritas mengeruk kekayaan dan sumber daya mereka. Ketimpangan ini dilegitimasi oleh kotak suara, di mana rakyat diberikan sejuta mimpi dan harapan untuk sekadar melihat pemerintahan demi pemerintahan yang malah semakin mempererat hubungan mereka dengan kekuasaan korporasi. Ideologi seperti ini tidak dapat memimpin manusia keluar dari kegelapan menuju kebangkitan yang hakiki.

Jadi, kami menyerukan perubahan kepada dunia. Bukan perubahan seperti yang diramalkan Bush terhadap Irak, sekadar perubahan orang, perubahan rezim –karena kita telah melihat rezim-rezim yang diganti oleh CIA, sehingga dunia dikotori oleh Hamid Karzai-Hamid Karzai lain. Yang dibutuhkan dunia saat ini adalah

sebuah peninjauan ulang yang mendasar, tentang bagaimana hidup dan sistem kehidupan itu dipandang. Perubahan yang kami ajukan adalah ideologi Islam –solusi yang jelas dan satu-satunya terhadap penyakit yang kita derita.

Islam ideologis sudah lama ditindas oleh negara-negara Kapitalis. Kami, sebagai Muslim, tetap berpendirian bahwa Islam telah memberi landasan yang cerah yang melahirkan sistem hidup yang mumpuni; sebuah ideologi yang memperlakukan semua permasalahan secara tepat, bertanggung jawab dan seimbang. Islam tidak melarang kemajuan materi, namun Islam pun tidak menjadikan materi sebagai kekuatan pendorong masyarakat, sehingga menafikan nilai-nilai moral, spiritual dan kemanusiaan, seperti yang sekarang ini kita saksikan terjadi di Barat. Politik Islam tidak berlandaskan atas prinsip-prinsip amoral Barat, yang menjadikan ketercapaian kepentingan materi berada di atas segalanya, sampai-sampai manusia kehilangan nilai-nilai kehidupan.

Satu-satunya proses penerapan Islam secara praktis ialah melalui pendirian Negara Islam (Khilafah). Dengan absennya Khilafah dari percaturan politik dunia sejak tahun 1924, dunia berada dalam genggaman kekuasaan tanpa belas kasih yang berasal dari ideologi yang kini mengalami kemerosotan. Ideologi yang tidak mengenal batas maupun rasa kemanusiaan. Saat ini, kaum Muslim di seluruh dunia menyerukan berdirinya kembali Khilafah, karena memang itulah satu-satunya cara yang dapat membebaskan kita dan bahkan dunia dari kapitalisme.

Kami mendorong Anda untuk memenuhi seruan perubahan ideologi –sekaranglah saatnya bagi Anda untuk

2

mempelajari Islam sebagai alternatif ideologis.

Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (TQS. al-Maidah [5]: 8)

Lampiran 1Berikut ini adalah beberapa ‘prestasi’ Bush selama 20 bulan pertama masa kepresidenannya.

1. Memotong anggaran belanja negara untuk perpustakaan sebesar US$ 39 juta.2. Memotong anggaran pelatihan ilmu kesehatan anak-anak lanjutan bagi dokter sebesar US$ 35 juta.3. Memotong anggaran penelitian sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui sekitar 50%.4. Menunda pemberlakuan peraturan yang akan mengurangi kandungan arsenik pada air minum.5. Memotong anggaran penelitian kendaraan bermotor yang lebih bersih dan efisien sebanyak 28%. 6. Mencabut aturan yang memperkuat kekuasaan pemerintah untuk membatalkan kontrak dengan perusahaan yang melanggar undang-undang federal, undang-undang lingkungan dan standar keselamatan kerja.7. Melanggar janji kampanye untuk mengalokasikan dana sebesar US$ 100 juta per tahun untuk konservasi hutan tropis.8. Mengurangi Community Access Program (Program Akses Masyarakat) sebanyak 86%, yaitu program yang mengkoordinir layanan kesehatan dari rumah sakit umum, klinik, dan jasa pelayanan kesehatan lain, untuk orang-orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan.

9. Menghilangkan proposal yang ditujukan untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi mengenai potensi ramifikasi kecelakaan pabrik bahan kimia.10.Menarik perjanjian Protokol Kyoto 1997 mengenai pemanasan global, yang telah ditandatangani oleh 178 negara lain.11.Menolak persetujuan internasional untuk menjalankan traktat tahun 1972 mengenai pelarangan senjata kuman.12.Memangkas US$ 200 juta dari program pelatihan angkatan kerja bagi para pekerja yang di-PHK.13.Memangkas US$ 200 juta dari hibah Childcare and Development, sebuah program yang memberi layanan perawatan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah yang membuat anak-anaknya harus bekerja.14.Memangkas US$ 700 juta dana perbaikan perumahan umum.15.Menggusur peraturan ergonomis tempat kerja yang dirancang untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja.16.Mengalokasikan hanya 3% dari jumlah yang diminta pengacara Departemen Kehakiman dalam lanjutan proses litigasi pemerintah melawan perusahaan tembakau.17.Memaksakan potongan pajak, 43% di antaranya diperuntukkan bagi kalangan terkaya di AS, yang hanya 1% dari total penduduk AS.18.Memotong US$ 15,7 juta dari program yang mengurusi masalah penelantaran dan penganiayaan anak.19.Mengusulkan penghapusan program ‘Reading is Fundamental’, yang memberi buku-buku gratis kepada anak-anak miskin.20.Mendorong pengembangan ‘nuklir mini (mini-nukes)’, yang didisain untuk menyerang sasaran yang terkubur sangat dalam –berarti pelanggaran terhadap Comprehensive Test Ban Treaty.21. Berupaya membalikkan regulasi yang melindungi 60 juta ha hutan

2

nasional dari penebangan dan pembangunan jalan.22.Menunjuk Eksekutif Monsanto, Linda Fisher, menjadi deputi administrator Environmental Protection Agency.23.Menunjuk seorang ahli lobi minyak dan batubara, J. Steven Giles, menjadi Deputi Menteri Dalam Negeri AS.24.Mengusulkan penjualan minyak dan lahan di kawasan suaka alam Alaska.

Lampiran 2Berikut ini adalah beberapa bidang di mana Amerika Serikat dapat berbangga hati dengan menjadi negara nomor satu di dunia.

1. Dalam korban tewas akibat senjata api.2. Dalam penggunaan energi per kapita.3. Dalam emisi karbondioksida (lebih dari emisi gabungan Australia, Brazil, Kanada, Perancis, India, Indonesia, Jerman, Itali, Meksiko, dan Inggris sekalipun).4. Dalam sampah kota total dan per kapita (720 kg per orang per tahun).5. Dalam produksi sampah yang berbahaya (dengan sebuah faktor lebih dari dua puluh kali pesaing terdekat Amerika, Jerman).6. Dalam konsumsi minyak.7. Dalam konsumsi gas alam.8. Dalam jumlah pengeluaran pemerintah negara bagian dan federal terminim (prosentase dari GDP).9. Dalam konsumsi kalori per kapita per hari.10. Dalam kehadiran pemilih pemilu terendah.11. Dalam minimnya jumlah keterwakilan partai politik yang diwakili dalam lower atau single house.12. Dalam jumlah pemerkosaan yang tercatat (hampir tiga kali lebih besar dari pesaing terdekat –yaitu Kanada).13. Dalam jumlah korban cedera dan meninggal akibat kecelakaan di jalan

raya (hampir dua kali lipat dari peringkat kedua –yakni Kanada).14. Nomor satu di antara negara-negara anggota PBB dengan pemerintah yang sah yang tidak meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak.15. Dalam jumlah eksekusi yang diketahui atas pelaku penyerangan terhadap anak-anak. 16. Dalam hal kemungkinan anak-anak di bawah usia 15 tahun mati akibat senjata api.17. Dalam hal kemungkinan anak-anak di bawah usia 15 tahun melakukan bunuh diri dengan senjata api.18. Dalam nilai matematika terendah untuk siswa kelas 8 (setara kelas 2 SLTP).