board manual ptpn-ii
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
1/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 1 dari 24
KESEPAKATAN BERSAMA DIREKSI DAN KOMISARISDALAM MENERAPKAN BOARD MANUAL
Board Manual ini merupakan salah satu soft structure GoodCorporate Governance, sebagai penjabaran dari Pedoman TataKelola Perusahaan ( Code of Corporate Governance ) yang mengacupada Anggaran Dasar Perseroan.
Board Manual yang merupakan naskah kesepakatan antara Direksidan Komisaris bertujuan:
1.
Menjadi rujukan / pedoman tentang tugas pokok dan fungsikerja masing-masing organ.
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antarorgan,
3. Menerapkan asas-asas GCG yakni, transparansi,akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness(kewajaran).
Dengan diberlakukannya Board Manual ini dalam hubungan kerja
antar 2 (dua) organ perseroan, diharapkan kegiatan usahaperseroan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan asas-asasGood Corporate Governance dalam upaya untuk mencapai Visi danMisi perusahaan yang telah ditetapkan.
Tanjung Morawa, 2 November 2010PT. Perkebunan Nusantara II (Persero)
Komisaris Direksi
Drs.Megananda Daryono,MBA Bhatara Moeda Nasution
Komisaris Utama Direktur Utama
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
2/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 2 dari 24
BAB I
PENDAHULUAN
1. Maksud dan Tujuan
Board Manual adalah petunjuk tata laksana kerja Komisaris dan
Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur,
sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan
konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Komisaris dan Direksi
dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan
Misi Perusahaan. Ia merupakan naskah yang menjelaskan secara
garis besar hal-hal yang berkenaan dengan struktur organ Direksi
dan organ Komisaris serta proses hubungan fungsi organ Direksi,
organ Komisaris dan antara kedua organ Perseroan tersebut.
Board Manual ini merupakan salah satu soft structure Good
Corporate Governance (selanjutnya disingkat GCG), sebagai
penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahan (Code of
Corporate Governance) yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip
hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-
undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-
praktik terbaik (best practices) Good Corporate Governance.
Board Manual yang merupakan naskah kesepakatan antara Direksi
dan Komisaris bertujuan:
1.
Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi
kerja masing-masing organ;
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
3/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 3 dari 24
2.
Meningkatan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar
organ;
3.
Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness
(kewajaran).
Board Manual diharapkan akan menjamin:
1.
Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Komisaris dan
Direksi maupun hubungan kerja diantara kedua organ
Perusahaan tersebut.
2.
Semakin mudahnya bagi organ Komisaris dan organ Direksi
untuk memahami tugas dan tanggung jawab Komisaris dan
Direksi maupun tugas dari organ Komisaris dan organ
Direksi.
2. Ruang Lingkup
Pelaksanaan Board Manual merupakan salah satu bentuk komitmen
dari Komisaris dan Direksi dalam rangka mengimplementasikan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Lebih lanjut,
diharapkan dengan adanya Board Manual ini, akan tercipta suatu
pola hubungan kerja yang baku dan saling menghormati yang
dituangkan dalam piagam-piagam kerja organ Komisaris, maupun
dalam kebijakan-kebijakan Direksi bagi organ Direksi.
Board Manual sendiri bersifat dinamis dan selalu berkembang.
Penyempurnaannya sangat tergantung kepada kebutuhan Komisaris
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
4/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 4 dari 24
dan Direksi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dan
dihadapi oleh Perusahaan.
Mengingat Board Manual merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip
hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap
mengacu dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan keputusan RUPS sebagai ketentuan yang lebih tinggi.
Berbagai ketentuan detail yang terdapat dalam Anggaran Dasar,
arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap
mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Board
Manual ini.
3. Dasar Hukum
1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan
Terbatas;
2.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan
Usaha Milik Negara;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Perusahaan Perseroan (Persero), jo Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2001;
4.
Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.
Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan
BUMN;
5.
Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.
Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan RKAP;
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
5/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 5 dari 24
6.
Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.
Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan RJP;
7.
Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit
bagi Badan Usaha Milik Negara;
8.
Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
Kep-09A/MBU/2005 tentang Penilaian Calon Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Negara;
9.
Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good
Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara;
10.
Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara II.
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
6/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 6 dari 24
BAB II
PRINSIP DASAR HUBUNGAN KERJA KOMISARIS - DIREKSI
BAB III
PEDOMAN PELAKSANAAN KOMISARIS
A. KETENTUAN JABATAN KOMISARIS
1. Persyaratan menjadi Komisaris
2. Pengangkatan dan Masa Jabatan Komisaris
1). Pengangkatan dan syarat – syarat menjadi
Komisaris
2). Masa Jabatan Komisaris
3. Pemberhentian Komisaris
4. Benturan Kepentingan dan Larangan Jabatan
1) Benturan Kepentingan
2) Larangan Rangkap Jabatan
B. ORGANISASI DAN TUGAS KOMISARIS
1. Komposisi dan Organisasi
2. Tugas, Hak & Tanggung Jawab Komisaris
1) Tugas
2) Hak/Wewenang Komisaris
3) Kewajiban
4) Tanggung jawab
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
7/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 7 dari 24
3. Pembagian Kerja dan Uraian Tugas
1) Komisaris Utama
a. Tugas :
b. Hak
c. Kewajiban
2) Komisaris Bidang Akuntansi & Keuangan
a. Tugas
b. Hak
c. Kewajiban
3) Komisaris Bidang Umum dan SDM
a. Tugas
b. Hak
c. Kewajiban
4) Komisaris Bidang Produksi dan Pemasaran.
a. Tugas
b. Hak
c. Kewajiban
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
8/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 8 dari 24
4. Komisaris sebagai Ketua Komite Audit
1). Tugas
2). Kewajiban
5. Sekretaris Dewan Komisaris
C. CARA KERJA KOMISARIS
1. Mekanisme kerja
1) Rencana Kerja
2) Kegiatan Komisaris dalam Penyusunan RKAP
3) Kegiatan Rutin
2. Hubungan Kerja dengan Komite Audit
1.
Hubungan Kerja dengan Auditor Ekstern
2.
Hubungan Kerja dengan SPI
D. RAPAT KOMISARIS
1. Jadual dan Permintaan Rapat.
2. Ketua Rapat dan Peserta Rapat.
3. Hak suara dan Pengambilan Keputusan
4. Risalah Rapat
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
9/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 9 dari 24
3.
Pengambilan Keputusan diluar Rapat
E. PENUTUP BAGI PEDOMAN PELAKSANAAN KOMISARIS
Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Menteri BUMN Nomor KEP 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002
2002 bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan harus memuat
informasi sebagai berikut:
• Pasal 10 ayat 4 Informasi nama-nama anggota Komisaris,
pekerjaan dan pekerjaan utama masing-masing diluar PT.
Perkebunan Nusantara II (Pesero).
• Pasal 11 ayat 9 Informasi mengenai jumlah rapat Komisaris
serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Komisaris.
Materi dalam pedoman (board manual) ini dapat diubah dan
direvisi sesuai dengan perkembangan organisasi perusahaan dan
atau perubahan organisasi dan pembagian kerja Komisaris.
Dokumen ini merupakan dokumen yang bersifat terbatas dan hanya terbuka
bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan, peredaran
dokumen ini pada pihak-pihak lain di luar yang tersebut di atas dapat diberikan
sepanjang dianggap perlu dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dari
satu orang anggota Direksi dan Direktur Utama.
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
10/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 1 dari 24
BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN DIREKSI
A. KETENTUAN JABATAN DIREKSI
1. Persyaratan Jabatan
Calon anggota Direksi dapat berasal dari mareka yang sedang
atau pernah menduduki jabatan Direksi BUMN atau pejabat
setingkat dibawah Direksi perusahaan atau BUMN lain atau
tenaga profesional.
Untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi perusahaan,
harus memenuhi persyaratan berikut ini:
(a)
Persyaratan formal, yaitu:
(b)
Persyaratan material, yaitu
2. Pengangkatan dan Masa Jabatan
3. Pemberhentian
Direksi berhenti dari jabatannya disebabkan :
1) Masa jabatannya berakhir.
2) Mengundurkan diri.
3) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku.
4)
Meninggal dunia.
5)
Diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS
dengan menyebutkan alasannya.
UU
19/2003
dan
Anggaran
Dasar
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
11/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 11 dari 24
6)
Diberhentikan sementara waktu oleh Komisaris dengan
suara terbanyak, apabila seorang atau lebih anggota Direksi
bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau
melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang
mendesak bagi perseroan.
Dalam hal Direksi mengundurkan diri, Menteri BUMN yang
bertindak selaku RUPS/Pemegang saham berhak untuk
menerima dan menolak pengunduran diri tersebut.
Pengunduran diri tersebut harus diberitahukan secara tertulis
kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris
dan Anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah
masa jabatan berakhir, kecuali berhenti karena meninggal
dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan
pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum
diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.
4. Pengisian Jabatan Direksi Yang Lowong
1.
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi
lowong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan Direksi
yang lowong tersebut.
2.
Selama jabatan tersebut belum ada penggantinya,
maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang
Anggaran
Dasar
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
12/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 12 d ari 2 4
ditunjuk Komisaris menjalankan pekerjaan anggota
Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan
wewenang yang sama.
3.
Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perusahaan
tidak mempunyai Direksi, maka untuk sementara
Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan
Direksi, dengan kewajiban dalam waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kelowongan, untuk
memanggil RUPS guna mengisi lowongan tersebut.
4.
Dalam hal adanya pemberhentian sementara waktu
seorang atau lebih anggota Direksi oleh anggota
Komisaris dengan suara terbanyak maka Komisaris
diwajibkan untuk memanggil RUPS dalam waktu 30 hari
setelah pemberhentian, yang akan memutuskan apakah
anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan
seterusnya atau dikembalikan kedudukannya. Jika
RUPS diadakan melebihi batas waktu 30 hari setelah
pemberhentian sementara, maka pemberhentian
sementara itu batal.
5. Larangan Jabatan dan Benturan KepentinganSemua anggota Direksi harus menghindari konflik kepentingan
(conflict of interest) antara kepentingan pribadi dan keluarga
dengan kepentingan perusahaan sebagai berikut :
1)
Dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direksi
BUMN/BUMD, Badan Usaha Milik Swasta atau jabatan
UU
19/2003
& Pasal
10
Anggaran
Dasar
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
13/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 13 dari 24
lainnya yang berhubungan dengan pengurusan perusahaan
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2)
Dilarang memangku Jabatan Struktural dan Fungsional pada
Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
3)
Dilarang memangku jabatan lainnya yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau
tidak langsung dengan perseroan yang dipimpinnya dan
atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar
perusahaan.
4)
Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang
mempunyai benturan kepentingan dan mengambil
keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain gaji
dan fasilitas sebagai anggota Direksi yang ditentukan RUPS.
5)
Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan
berbenturan dengan kepentingan salah satu anggota Direksi
maka dengan persetujuan Komisaris, Perseroan akan
diwakili oleh anggota Direksi lainnya.
6)
Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua
anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh
Komisaris atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Komisaris.
7)
Anggota Direksi dilarang untuk memberikan atau
menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak
langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari
pelanggan/pemasok atau seorang pejabat pemerintah
untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
14/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 14 dari 24
telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
B. ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
1. ORGANISASI
Struktur dan komposisi Direksi PT. Perkebunan Nusantara II
(Persero) yang berlaku saat ini dibentuk berdasarkan :
- Persetujuan RUPS tentang pengesahan RKAP dan
persetujuan pelaksanaan restrukturisasi pengelolaan usaha
PT. Perkebunan Nusantara II (Persero).
- Keputusan Menteri BUMN tentang pengangkatan Direktur
Utama dan Anggota Direksi PT. Perkebunan Nusantara II
(Persero).
- Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara II (Persero)
Nomor : II.10/Kpts/R.121/IX/2007 tanggal 25 September
2007 tentang Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara
II (Persero).
Susunan Direksi sesuai dengan keputusan tersebut di atas
adalah :
- Direktur Utama; membawahi langsung Direktur Produksi,
Direktur Keuangan, Direktur SDM/Umum, Direktur
Pemasaran dan Renbang, Bagian Sekretaris Perusahaan
serta Bagian Satuan Pengawasan Intern.
- Direktur Produksi; membawahi langsung Kepala Bagian
Tanaman, Kepala Bagian Teknik Tanaman Tahunan, Kepala
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
15/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 15 d ari 2 4
Bagian Teknik Tanaman Semusim dan Kepala Bagian
Pengolahan Tanaman Tahunan.
- Direktur Keuangan; membawahi langsung Kepala Bagian
Pembiayaan , Kepala Bagian Akuntansi dan Teknologi
Informasi dan Kepala Bagian Pengadaan.
- Direktur SDM dan Umum; membawahi langsung Kepala
Bagian Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Umum, serta
Kepala Bagian Hukum dan Pertanahan.
- Direktur Pemasaran dan Renbang ; membawahi langsung
Kepala Bagian Perencanaan dan Pengkajian, Kepala Bagian
Pengembangan, dan Kepala Bagian Pemasaran.
2. URAIAN TUGAS DIREKSI
1) Dewan Direksi secara Kolektif
Tanggungjawab :
Hak Dan Wewenang :
Kewajiban :
2) Uraian Tugas Masing-masing Direksi
(1) DIREKTUR UTAMA
(1.1)
Tugas:(1.2)
Kewajiban(1.3)
Hak dan Wewenang(1.4)
Tanggung Jawab(1.5)
Hubungan Organisasional
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
16/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 16 dari 24
(2) DIREKTUR PRODUKSI
(1.1)
Tugas:(1.2)
Kewajiban(1.3)
Hak dan Wewenang(1.4)
Tanggung Jawab(1.5)
Hubungan Organisasional
(3) DIREKTUR KEUANGAN
(1.1)
Tugas:(1.2)
Kewajiban(1.3)
Hak dan Wewenang
(1.4)
Tanggung Jawab(1.5)
Hubungan Organisasional
(4) DIREKTUR SDM DAN UMUM
(1.1)
Tugas:(1.2)
Kewajiban(1.3)
Hak dan Wewenang
(1.4)
Tanggung Jawab(1.5)
Hubungan Organisasional
(5) DIREKTUR PEMASARAN DAN RENBANG
(1.1)
Tugas:(1.2)
Kewajiban(1.3)
Hak dan Wewenang(1.4) Tanggung Jawab
(1.5)
Hubungan Organisasional
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
17/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 17 dari 24
3) Organisasi Pendukung Direksi
(1) SATUAN PENGAWASAN INTERN
(2) SEKRETARIS PERUSAHAAN
4) Pendelegasian Wewenang
a. Bidang Pengeluaran
b. Penandatanganan Kontrak Pengadaan
Barang/SPK
Sejalan dengan struktur Pengelolaan usaha, Direksi
dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam
pengadaan barang dan jasa kepada Manajer Distrik,
Manajer Unit Usaha dan Kepala Bagian Pengadaan.
Pendelegasian tersebut harus ditetapkan melalui Surat
Keputusan Direksi, yang menyebut secara rinci dan
jelas wewenang yang diberikan dan batasannya.
C. MEKANISME RAPAT
1. Rapat Direksi
Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu
yaitu sekurang-kurangnya sekali sebulan dan atau setiap kali
apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi
atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota
Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu
per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara.
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
18/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 18 d ari 2 4
Direksi harus membuat jadual dan agenda rapat yang telah
disepakati bersama dalam setahun untuk setiap tahunnya,
namun dalam pelaksanaannya jadual tersebut dapat bertambah
sewaktu-waku apabila diperlukan.
1) Prosedur Penyelenggaraan
(1)
Rapat diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau
tempat kegiatan usaha perseroan atau di tempat lain di
wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh
Direksi.
(2)
Panggilan Panggilan rapat dilakukan secara tertulis
oleh anggota Direksi yang berhak mewakili perseroan
dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu
yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat.,, namun panggilan tidak dipersyaratkan
apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
(3)
Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud
dalam pada butir (2) diatas harus mencantumkan
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat
(4)
Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau
oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur
Utama jika Direktur Utama tidak melakukan
penunjukkan, maka salah seorang Direktur yang
terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang
memimpin rapat Direksi. Dalam hal Direktur yang
paling lama menjabat sebagai anggota Direksi
Kepmen
BUMN
No.
117/2002
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
19/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 19 dari 24
Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang
tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan
rapat Direksi.
(5)
Direksi harus menetapkan tata tertib rapat Direksi dan
mencantumkannya dengan jelas dalam Risalah Rapat
Direksi dimana tata tertib tersebut ditetapkan.
2) Prosedur Pengambilan Keputusan
3. Prosedur Rapat dan Risalah Rapat
2. Rapat Intern Direktorat
D. PENILAIAN KINERJA
1. Pengertian Dan Tujuan Kontrak ManajemenPemegang saham melakukan evaluasi/penilaian kinerja
Komisaris dan Direksi dengan mengacu kepada Kontrak
Manajemen yang telah disepakati antara Pemegang Saham
dengan Manajemen Perusahaan yaitu Komisaris dan Direksi.
Kontrak manajemen dibuat setahun sekali yang ditandatangani
bersamaan dengan pengesahan RKAP oleh Pemegang Saham,komisaris, dan Direksi.
Kontrak manajemen pada dasarnya merupakan kesepakatan
antara pemegang saham dengan Komisaris dan Direksi yang
berisi target-target pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
20/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 2 dari 24
2. Mekanisme Pembuatan Kontrak Manajemen
Sebelum memilih Indikator Kinerja Kunci (IKK) terlebih dahulu
dilakukan pembahasan yang mendalam antara Direksi dan
Komisaris, dengan pemegang Saham mengenai :
- Posisi perusahaan saat ini, meliputi pencapaian kinerja
tahun terakhir dan atau bulan terakhir tahun berjalan:
kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman, tiap
bidang kegiatan.
- Benchmark/best practise untuk perusahaan sejenis serta
daya tarik pasar dan daya saing perusahaan.
- Arah pengembangan dan sasaran kinerja jangka menengah
yang akan di capai (SCI)
- Rencana strategis dan langkah-langkah yang akan ditempuh
dalam rangka pencapaian sasaran.
Berdasarkan hasil pembahasan dipilih Indikator Kinerja Kunci
berdasarkan kriteria-kriteria berikut :
- IKK mencakup unsur-unsur yang dominan dalam rangka
pencapaian sasaran-sasaran
-
Dapat diukur (measurable) dan dapat diaudit (auditable)- Sejauh mungkin merupakan hal-hal yang berada dalam
pengendalian manajemen serta merupakan faktor-faktor
kunci keberhasilan kinerja manajemen.
- Mencakup kegiatan pokok perusahaan antara lain kegiatan
pemasaran, produksi, keuangan, manajemen SDM atau
lainnya.
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
21/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 21 d ari 2 4
Pada dasarnya pemilihan Indikator Kinerja Kunci (IKK) di lihat
dari 3 (tiga) aspek utama dan setiap aspek terdiri dari
beberapa indikator sebagai berikut :
1). IKK Aspek Finansial
merupakan indikator yang terkait dengan profitabilitas,
pengembalian modal, kualitas aktiva dan aspek finansial
lainnya. Indikator yang termasuk dalam aspek finansial
antara lain adalah:
2).
IKK Aspek Operasional
Merupakan indikator teknis operasional yang spesifik untuk
setiap perusahaan. Indikator yang termasuk dalam aspek
teknis operasional antara lain :
3)
IKK Aspek Efek Dinamis
Merupakan indikator mengenai kegiatan yang pengaruhnya
terlihat untuk jangka panjang (lebih dari 1 tahun).
Indikator yang termasuk dalam aspek efek dinamis antara
lain:
Setelah Indikator dan sub indikator dalam masing-masing aspekditetapkan selanjutnya ditentukan target yang hendak dicapai
dari tiap-tiap indikator/sub indikator dan target tersebut harus
mencerminkan tahap pencapaian sasaran perbaikan kinerja
jangka menengah & jangka panjang serta setiap target harus
cukup menantang tetapi realistis.
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
22/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 22 dari 24
Selanjutnya Pemegang Saham dengan Komisaris dan Direksi
merumuskan penetapan bobot masing-masing Indikator Kinerja
Kunci (IKK) setiap aspek dimana bobot IKK aspek operasional
harus lebih tinggi dari bobot aspek finansial dan efek dinamis,
dengan bobot keseluruhan aspek adalah 100%.
3. Laporan Dan Evaluasi Pencapaian Target.
1). Direksi melaporkan pencapaian target untuk masing-masing
IKK bersamaan dengan laporan manajemen triwulanan,
semesteran dan tahunan kepada Komisaris dan PemegangSaham.
Komisaris dan Pemegang Saham melakukan evaluasi
terhadap laporan pencapaian target dari masing-masing IKK
yang diterima dari Direksi secara triwulanan, semesteran
dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka
pencapaian target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan laporan triwulanan maupun semesteran,
Direksi dapat menghitung skor yang telah dicapai untuk
masing-masing indikator.
2). Setiap akhir tahun, laporan pencapaian target yang telah
ditetapkan termasuk Indikator Kinerja Kunci merupakanbagian dari laporan manajemen tahunan yang harus diaudit
oleh pihak yang independen.
Total skor Indikator Kinerja Kunci yang telah dicapai
digunakan oleh Pemegang Saham sebagai salah satu acuan
dalam melakukan penilaian kinerja Direksi dan Komisaris
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
23/24
Board Manual
PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal 23 dari 24
E. PENUTUP
Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Menteri BUMN Nomor : 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002,
disebutkan bahwa dalam Laporan Tahunan harus memuat informasi
antara lain :
1.
Informasi penting untuk pengambilan keputusan pemodal,
pemegang saham/pemilik modal, kreditur dan stakeholders
(Pasal 28) antara lain mengenai:
a.
Tujuan, sasaran usaha dan strategi BUMN;
b.
Status pemegang saham utama dan para pemegang
saham/pemilik modal lainnya serta informasi terkait
mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang saham/pemilik
modal.
c.
Kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang.
d.
Penilaian terhadap BUMN oleh external auditor, lembaga
pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya.
e.
Riwayat hidup anggota Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi
dan eksekutif kunci BUMN, serta gaji dan tunjangan
mereka.
f.
Sistem pemberian honorarium untuk external auditor
BUMN.
g.
Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk internal
auditor, anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi;
h.
Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk
penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko;
i.
Informasi material mengenai karyawan BUMN dan
stakeholders;
-
8/17/2019 Board Manual Ptpn-II
24/24
Board Manual
PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Hal
j.
Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap
BUMN, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan
arbitrase yang melibatkan BUMN;
k.
Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau
yang sedang berlangsung; dan
l.
Pelaksanaan pedoman Good Corporate Governance.
2.
Informasi mengenai jumlah rapat Direksi serta jumlah
kehadiran masing-masing anggota Direksi (Pasal 21 ayat 8).
Materi dalam pedoman ini dapat dirubah dan direvisi sewaktu-
waktu sesuai dengan perubahan organisasi perusahaan maupun
perkembangan perusahaan.