block book hukum kelembagaan negarafl.unud.ac.id/block-book/block book th.2011/block book hk... ·...

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

BLOCK BOOK

HUKUM PEMBIAYAAN

WKD 5206

PLANNING GROUP :

1. IB. PUTRA ATMADJA, SH.MH2. DEWA GDE RUDY, SH.M.Hum3. A.A. SRI INDRAWATI, SH,MH4. I.A. SUKIHANA, SH,MH5. I KETUT MARKELINIG, SH,MH6. I NYOMAN DARMADA, SH

2011

Hukum Pembiayaan, 2011

BLOCK BOOK HUKUM PEMBIAYAAN

I. IDENTITAS MATA KULIAH Nama Mata Kuliah : Hukum Pembiayaan Kode Mata KUliah : WDK 5206 SKS : 2 SKS Status : Wajib Program Kekhususan Hukum Bisnis Planning Group : Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH

Dewa Gde Rudy, SH., M.HumA.A. Sri Indrawati, SH,MHI.A. Sukihana, SH,MHI Ketut Markeling, SH,MHI Nyoman Darmada, SH

II. DESKRIPSI MATA KULIAH:

Hukum Pembiayaan merupakan mata kuliah wajib kekhususan bagi mahasiswa Hukum Bisnis pada Semester V Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan merupakan mata kuliah yang membahas mengenai Lembaga Pembiayaan ( Financing Institution ) sebagai salah satu bidang dari Lembaga keuangan( Financial Institution ) . Oleh sebab itu, bahasan dalam mata kuliah ini meliputi berbagai aspek yang cukup luas, meliputi : Tinjauan Umum tentang Lembaga Keuangan dan Lembaga Pembiayaan,yang diklasifkasikan menjadi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Infrastruktur, dan Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan yang meliputi:Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan Kartu Kredit

III. TUJUAN MATA KULIAH:

Setelah diberikan penjelasan dan mengkaji Hukum Pembiayaan yang didukung dengan diskusi, presentasi tugas paper, serta pembahasan kasus dalam kelas perkuliahan dan tutorial mahasiswa akan mampu menerapkan Asas-Asas, Prinsip- Prinsip, Teori-Teori dan Norma-Norma Hukum pembiayaan dalam mengkaji, membahas dan menganalisis permasalahan dan kasus yang berkembang dalam kegiatan praktik Lembaga Pembiayaan.sehingga mahasiswa diharapkan mendapat manfaat yang lebih luas tentang Lembaga pembiayaan sebagai sumber pembiayaan alternative.


IV. METODE DAN STRATEGI PROSES PEMBELAJARAN1. Metode Perkuliahan

Metode Perkuliahan adalah Problem Based Learning (PBL) dimana pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (learning) bukan “mengajar” (teaching).

2. Stategi PembelajaranStrategi pembelajaran : kombinasi perkuliahan 50% ( 6 kali pertemuan perkuliahan) dan tutorial 50% (6 kali pertemuan tutorial). Satu pertemuan untuk Tes Tengah Semester, dan satu kali pertemuan untuk Ujian Akhir Semester (UAS), sehingga jumlah pertemuan tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan.

3. Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial (komposisi)Dalam Mata Kuliah Hukum Pembiayaan ini, perkuliahan direncanakan berlangsung selama 6 kali yaitu pertemuan ke 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Tutorial 6 kali pertemuan yaitu: pertemuan ke 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Durasi pertemuan untuk perkuliahan dan tutorial termasuk kegiatan akademik terstruktur dan kegiatan akademik mandiri adalah 680 menit per-minggu atau 4080 menit persemester.

4. Strategi PerkuliahanPerkuliahan berkaitan dengan pokok bahasan akan dipaparkan dengan alat bantu media berupa: papan tulis, power point slide, serta penyiapan bahan bacaan tertentu yang dapat diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self study) mencari bahan bacaan, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book.

5. Tehnik Perkuliahan pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi (proses pembelajaran dua arah). Untuk Perkuliahan diperlukan waktu 100 menit tatap muka, 120 menit tugas terstruktur dan 120 menit kegiatan akademik mandiri. Dalam satu semester diperlukan waktu 6 X 340 menit, yaitu 2040 menit.

6. Strategi Tutorialb. Mahasiswa berdiskusi di kelas (Discuccion Task, Study Task dan Problem Task) selama 100

menit per-minggu, melakukan kegiatan akademik terstruktur selama 120 menit per-minggu, dan mengerjakan tugas mandiri (self study) selama 120 menit per-minggu. Dalam satu semester diperlukan 6 x 340 menit, yaitu 2040 menit.

c. Mahasiswa diwajibkan:a) Menyetor karya tulis berupa paper sesuai dengan topik Bab II (Studi Kasus tentang Sewa

Guna Usaha). b) Mempresentasikan tugas tutorial dalam bentuk power point untuk topik Bab V

(Pembiayaan Konsumen).


V. PENILAIAN DAN UJIAN

Kompetensi mahasiswa diukur melalui penilaian aspek hard skills dan soft skills. Penilaian hard skills dilakukan melalui Ujian dan penilaian tugas-tugas mahasiswa. Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis atau lisan yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Penilaian aspek soft skill ( kehadiran,keaktifan, pemahaman,argumentasi ), dilakukan atas kehadiran, perilaku (disiplin), keterampilan mengemukakan pendapat dan presentasi serta penggunaan media pembelajaran. Sementara menunggu Standar Penilaian Soft Skills dari BPMU, nilai soft skills diintergrasikan ke nilai UTS, TT, dan UAS. Penilaian akhir dari proses pembelajaran ini berdasarkan rumus nilai akhir sesuai Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2009 yaitu:

(UTS + TT) + 2 (UAS)

2NA

3

Sistem penilaian adalah mempergunakan skala 5 (0-4) dengan rincian dan kesetaraan sebagai berikut :

Skala Nilai PenguasaanKompetisi

Keterangan dengan skala nilai

Huruf Angka 0-10 0-100A

B+B

C+C

D+DE

43,53

2,52

1,510

Sangat baikAntara sangat baik dengan baikBaikAntara baik dan cukup CukupKurangSangat kurangGagal

8,0-10,07,0-7,96,5-6,96,0-6,45,5-5,95,0-5,44,0-4,90,0-3,9

80-10070-7965-6960-6455-5950-5440-490-39

VI. MATERI PERKULIAHAN

6.1.PENDAHULUAN (C2)1. Pengertian dan Klasifikasi Lembaga Keuangan 2. Pengertian dan dasar hukum Lembaga Pembiayaan3. Peranan Lembaga Pembiayaan dan Bidang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan


6.2. SEWA GUNA USAHA (LEASING) (C2)1. Pengertian dan Pihak-pihak Dalam Sewa Guna Usaha2. Dasar Hukum Kegiatan Sewa Guna Usaha3. Jenis-jenis Sewa Guna Usaha4. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Sewa Guna Usaha5. Bentuk dan Substansi Perjanjian Sewa Guna Usaha6. Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha7. Resiko Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha

6.3 ANJAK PIUTANG (FACTORING) (C2)1. Pengertian dan Unsur-Unsur Anjak Piutang2. Jenis-jenis Anjak Piutang3. Bentuk dan Substansi Perjanjian Anjak Piutang4. Mengikatnya Pengalihan Piutang Dalam Anjak Piutang5. Gagalnya Penagihan Piutang Dalam Anjak Piutang

6.4 PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMERS FINANCE) (C2)1. Pengertian dan Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen3. Hubungan Hukum Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen4. Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen5. Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen

6.5 KARTU KREDIT (CREDIT CARD) (C2)1. Pengertian Kredit dan Kartu Kredit2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kartu Kredit3. Dasar Hukum Kartu Kredit4. Macam-Macam Kartu Kredit5. Karakteristik Yuridis Kartu Kredit6. Kejahatan Kartu Kredit

6.6. PERUSAHAAN MODAL VENTURA (CAPITAL VENTURE COMPANY)( C2). 1. Pengertian dan karakteristik Modal Ventura. 2. Dasar Hukum Modal Ventura. 3. jenis Pembiayan Modal Ventura. 4. Bentuk dan substansi Perjanjian Modal Ventura. 5. Tanggung Jawab Perusahaan Modal Ventura dalam hal Perusahaan Pasangan Usaha Pailit.

VII . Bahan Bacan : 1. Subagyo et.al, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi, YKPN,

Yogyakarta,2. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta.


3. Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, CV. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta.

4. Charles D. Marpaung, 1987, Pemahaman Mendasar Usaha Leasing, Interpress, Jakarta.5. Dahlan Siamat, 2001, Manajemen Lembaga Keuangan, Fakutlas Ekonomi Universitas Indonesia,

Jakarta.6. Abdulkadir Muhamad, 2004, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung.7. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.8. Sentosa Sembiring, 2001, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.9. Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafindo, Jakarta.10. Anna Maria Wahyu Setyowati; Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Modal Ventura Bagi Pemgusaha

Kecil Mencegah, Projustitia, Tahun XVI No. 2 April 199811. Erman Rajagukguk, Beberapa Pemikiran Bagi Penyusunan Aturan Hukum Modal Ventura, Makalah

disampaikan dalam Seminar Aspek-Aspek Hukum Modal Ventura di Indonesia, Senat Mahasiswa FH. UNAIR, 30 Nopember – 2 Desember 1992.

12. Siti Ismijati Jenie, 1996, Beberapa Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Pembiayaan, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

13. Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.14. Johannes Ibrahim, 2004, Kartu Kredit, Refika Aditama, Bandung.15. Achmad Anwari, 1986, Leasing Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.16. Eddy P. Soekardi, 1990, Mekanisme Leasing, Ghalia Indonesia, Jakarta.17. Sri Suyatmi J. Sadiarto, 1992, Problematika Leasing di Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta.18. Amir Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994, Aspek Yuridis Dalam Leasing, Rineka Cipta,

Jakarta.19. Abdurrachman, 1979, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung.20. Neny Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha Ilmu,

Yogyakarta.21. Sigit Triandaru, Totok BudiSantoso, 2007, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Penerbit Salemba

Empat Jakarta

. VIII. Persiapan Proses Perkuliahana. Mahasiswa diwajibkan sudah memiliki block book Hukum Pembiayaan sebelum perkuliahan

dimulai (dapat diakses di situs fh_unud.ac.id atau dalam bentuk hard copy di koperasi FH. Unud)b. Mahasiswa sudah mempersiapkan materi perkuliahan dan mempelajarinya sehingga proses

perkulahan dan tutorial dapat terlaksana dengan lancar

IX. KONTRAK PERKULIAHAN DAN SAP (Terlampir)


LECTURES AND TUTORIAL

PERTEMUAN KE-1KULIAH PERTAMA ( Lectures)

I. PENGENALAN HUKUM PEMBIAYAAN ( An Introduction)

PENDAHULUAN (C2)1. Pengertian dan klasifikasi Lembaga Keuangan2. Pengertian dan dasar hukum Lembaga Pembiayaan3. Peranan Lembaga Pembiayaan dan Bidang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Bahan Bacaan :1. Subagyo Et.al, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi,

Yogyakarta, h. 221, 222, 223,2. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 123.

1243. Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1, 5, 10, 15.4. Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.

241,269, 3015. Sentosa Sembiring, 2001, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 111, 112, 113,

114.6. Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan

Konsumen, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, h. 1, 2, 3, 5.7. Neny Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatna Ekonomi, Graha

Ilmu, Yogyakarta, h. 79, 80, 81, 85.8. Sigit Triandaru ,Totok Budisantoso,2007, Bank dan Lembaga Keuangan lain, Penerbit

Salemba Empat, Jakarta, h.3,5.9. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan.10. PP.No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.


PERTEMUAN Ke 2

TUTORIAL 1

Petunjuk:a. Dipilih seorang mahasiswa sebagai discussion leader b. Proses diskusi menggunakan 7 jump approaches :

1. Membaca ilustrasi kasus tutorial (kurang lebih 5 menit)2. Menentukan kata-kata susah3. Brain storming4. Menemukan/ memformulasikan learning gold5. Mencari Prior Knowledge6. Menjawab learning gold7. Reporting

c. Masing-masing siswa harus aktif bertanya, menanggapi/beragumentasi atau member masukan dengan aturan main secara tertib dan terarah

Problem Task

Bahan Bacaan :

1. Neny Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatna Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 79, 80, 81

2. Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 241, 242, 243


ANGAN-ANGAN ANDI UNTUK MENDAPATKAN BARANG MODAL

Sebagai seorang pengusaha yang mempunyai usaha dibidang foto copy, Andi sedang berusaha untuk merintis dan mengembangkan usahanya dengan rencana membuka cabang usaha di beberapa tempat. Terkait dengan rencana itu Andi memerlukan barang modal berupa 20 unit mesin foto copy untuk operasional perusahaan. Namun keinginan itu mendapat hambatan dari segi permodalan. Andi sama sekali tidak mempunyai modal (dana) untuk membeli mesin foto copy yang dibutuhkan itu. Ada keinginan Andi untuk meminjam kredit dari bank, namun tidak kesampaian, karena terganjal masalah persyaratan jaminan (agunan).Tugas: Upaya apa yang dilakukan Andi Untuk memperoleh barang modal tanpa persyaratan jaminan tersebut,. Diskusikan juga bentuk dan karakteristik alternatif pembiayaan selain Bank yang dikenal dalam praktek.

3. Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, h. 1, 2, 5

4. Subagyo Et.al, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta, h. 221, 222, 223.


PERTEMUAN Ke 3

PERKULIAHAN 2 ( LECTURES)

II. SEWA GUNA USAHA (LEASING) (C2)1. Pengertian dan Pihak-pihak Dalam Sewa Guna Usaha2. Dasar Hukum Kegiatan Sewa Guna Usaha3. Jenis-jenis Sewa Guna Usaha4. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Sewa Guna Usaha5. Bentuk dan Substansi Perjanjian Sewa Guna Usaha6. Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha7. Resiko Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha

Bahan Bacaan :1. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung h. 5, 7, 12, 21,

432. Achmad Anwari, 1986, Leasing Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 9, 13, 203. Eddy P. Soekardi, 1990, Mekanisme Leasing, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 1, 3, 154. Sri Suyatmi J. Sadiarto, 1992, Problematika Leasing di Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta, h.

2, 3, 105. Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen,

CV. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta, h.1, 2, 56. Charles D. Marpaung, 1987, Pemahaman Mendasar Usaha Leasing, Interpress, Jakarta, h. 7, 8,

107. Amir Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994, Aspek Yuridis Dalam Leasing, Rineka Cipta,

Jakarta, h. 8, 9, 108. PP.No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.


PERTEMUAN 4

TUTORIAL 2

Petunjuk:

a. Dipilih seorang mahasiswa sebagai discussion leader b. Proses diskusi menggunakan 7 jump approaches :


c. Masing-masing siswa harus aktif bertanya, menanggapi/beragumentasi atau member masukan dengan aturan main secara tertib dan terarah.

Discussion Task


TRAGEDI TERBAKAR DAN MUSNAHNYA PESAWAT PT. ELANG PERKASA PT. Elang Perkasa adalah merupakan perusahaan penerbangan yang sudah cukup punya nama

ditanah air, yang melayani rute penerbangan baik domestik maupun internasional. Sebagai perusahaan penerbangan PT. Elang Perkasa mengoperasikan sejumlah pesawat, dan beberapa diantaranya, termasuk pesawat dengan Nomor Penerbangan JT.001, diperoleh secara Sewa Guna Usaha (Leasing) pada sebuah perusahaan leasing yang mana Lessor mengajukan offering letter kepada lessee dan dalam kontrak pokok leasing disebutkan terms dan Conditions serta perjanjian leasing baru berlangsung 2 tahun dari 5 tahun yang diperjanjikan

Pesawat dengan Nomor Penerbangan JT.001 dimaksud melayani penerbangan Jakarta – Ujung Pandang yang setiap harinya terbang sesuai dengan jadwal penerbangan yang ditetapkan perusahaan. Pada hari itu, Kamis 20 September 2009, seperti biasa pesawat terbang mengangkasa mengikuti rute Jakarta – Ujung Pandang. Namun ditengah perjalanan mendadak cuaca buruk, hujanlebat, yang diikuti petir dan angin kencang yang menyebabkan pesawat kehilangan kendali, lalu menabrak gunung dan kemudian hangus terbakar.Apakah Pesawat JT.001 yang diperoleh secara leasing itu sudah menjadi milik PT Elang Perkasa? Apakah PT Elang Perkasa masih mempunyai kewajiban membayar sewaguna usaha dari waktu yang tersisa ?

Bahan Bacaan :1. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung h. 5, 7, 12, 21, 432. Achmad Anwari, 1986, Leasing Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 9, 13, 203. Eddy P. Soekardi, 1990, Mekanisme Leasing, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 1, 3, 154. Sri Suyatmi J. Sadiarto, 1992, Problematika Leasing di Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta, h. 2, 3,

105. Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, CV.

Novindo Pustaka Mandiri Jakarta, h.1, 2, 5

7. PP. No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan


PERTEMUAN Ke 5


III. ANJAK PIUTANG (FACTORING) (C2)1. Pengertian dan Unsur-Unsur Anjak Piutang2. Jenis-jenis Anjak Piutang3. Bentuk dan Substansi Perjanjian Anjak Piutang4. Mengikatnya Pengalihan Piutang Dalam Anjak Piutang5. Gagalnya Penagihan Piutang Dalam Anjak Piutang

Bahan Bacaan :

1. Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, CV. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta, h. 11, 12, 13

2. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 142, 143, 145

3. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 56, 57, 58, 604. Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 271,

275, 278, 5. Subagyo et.al, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi, YKPN,

Yogyakarta, h. 130, 131, 1326. Abdulkadir Muhamad, 2004, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, h. 4, 10, 21, 25. 7. PP .No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan


PERTEMUAN Ke 6

TUTORIAL 3

Petunjuk:




Discussion Task

Bahan Bacaan:1. Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, CV.

Novindo Pustaka Mandiri Jakarta, h. 11, 12, 13


PENGALIHAN PIUTANG DAGANG OLEH SUGONDO

Sugondo adalah seorang pengusaha batik yang cukup terkenal di bilangan Kuta Badung. Guna pengembangan usaha yang dijalankannya, perusahaan memerlukan dana segar segera sebesar Rp. 1 milyar. Perusahaan tidak mempunyai jaminan (agunan) untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank, tetapi perusahaan mempunyai piutang (tagihan dagang) kepada pihak ketiga sebesar Rp. 1 milyar yang jatuh temponya tiga bulan yang akan datang.

Guna merealisasikan kebutuhannya akan dana untuk pembiayaan perusahaan Sugondo terpaksa menjual atau mengalihkan piutang dagang itu kepada sebuah perusahaan Anjak Piutang. Mengenai proses pengalihan piutang ini mendapat pengaturannya dalam KUHPerdata seperti ketentuan mengenai Cessie, Subrogasi dan Niovasi, perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi Anjak Piutang ini Diskusikan dan berikan argumentasi hukum persyaratan apa yang harus dipenuhi agar pengalihan piutang dagang dari Sugondo kepada perusahaan Anjak Piutang (Factoring) mengikat customer ? Disamping itu Diskusikan pula bagaimana tanggung jawab Sugondo sebagai klien apabila perusahaan Anjak Piutang gagal mendapatkan penagihan piutang dari customer.

2. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 142, 143, 1453. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 56, 57, 58, 604. Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 271, 275,

278, 5. Subagyo et.al, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi, YKPN,

Yogyakarta, h. 130, 131, 132.6. PP.No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.


PERTEMUAN Ke7


IV. PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMMER FINANCE) (C2)1. Pengertian dan Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen3. Hubungan Hukum Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen4. Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen5. Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen

Bahan Bacaan :

1. Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafindo, Jakarta, h. 1, 5, 10, 152. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 152, 153, 155.3. Sentosa Sembiring, 2001, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 114, 1154. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 161, 162, 163,

1655. Kepres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.6. Abdulkadir Muhamad, 2004, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

h. 4, 10, 21, 257. Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, CV.

Novindo Pustaka Mandiri Jakarta, h. 11, 12, 13.8. PP.No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.


PERTEMUAN Ke 8

TUTORIAL 4

Petunjuk:




Discussion Task


PERAMPASAN BARANG OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH NEGARA Sebagai perusahaan pemegang HPH, Andi sebagai pemilik perusahaan mendapatkan 3 buah kendaraan truck dari PT. Astra Sedaya Finance, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pembiayaan, yang salah satu kegiatan usahanya dibidang pembiayaan konsumen yang mana biasanya jaminan pokok tersebut berbentuk Fiduciary Tranferof Ownership

Permasalahan muncul ketika 3 buah truck yang menjadi obyek perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jaminan fidusia itu belum didaftarkan. Berdasarkan pasal 78 ayat 15 UU Kehutanan kemudian objek jaminan tersebut dirampas oleh negara karena Andi melakukan perbuatan melawan hukum (illegal loging) dengan menggunakan truck tersebut untuk mengangkut kayu hasil kejahatannya.

Dari kasus tersebut diskusikan, bagaimana kedudukan PT. Astra Sedaya Finance sebagai pemegang jaminan Fidusia sehubungan dengan dirampasnya 3 buah truck objek jaminan fidusia tersebut oleh negara.. serta apa akibat hukum bagi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut.

Bahan Bacaan :

1. Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafindo, Jakarta, h. 1, 5, 10, 152. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 152, 153, 155.3. Sentosa Sembiring, 2001, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 114, 1154. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 161, 162, 163,

1655. PP.No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

PERTEMUAN Ke 9


V. KARTU KREDIT (CREDIT CARD) (C2)1. Pengertian Kredit dan Kartu Kredit2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kartu Kredit3. Dasar Hukum Kartu Kredit4. Macam-Macam Kartu Kredit5. Karakteristik Yuridis Kartu Kredit6. Kejahatan Kartu Kredit

Bahan Bacaan :1. Johannes Ibrahim, 2004, Kartu Kredit, Refika Aditama, Bandung, h. 7, 14, 16, 232. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 171, 172, 175,

176.3. Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafindo, Jakarta, h. 11, 15, 10, 20, 294. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 150, 151,

152, 153.5. Achmad Ruslan dan Nyoman Suastini, 1993, Safe Deposit Box, Gransi Bank, dan Credit Card,

Institut Bankir Indonesia, Jakarta, h. 15, 20, 25.6. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Kartu Kredit (Credit Card), Bahan Penataran Hukum

Perdata/Dagang 16 – 28 Nopember 1992, Yogyakarta, h. 1, 2, 5, 7.7. PP.No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan


PERTEMUAN Ke 10

TUTORIAL 5

Petunjuk: a. Dipilih seorang mahasiswa sebagai discussion leader b. Proses diskusi menggunakan 7 jump approaches :

1.Membaca ilustrasi kasus tutorial (kurang lebih 5 menit)2.Menentukan kata-kata susah3.Brain storming4.Menemukan/ memformulasikan learning gold5.Mencari Prior Knowledge6.Menjawab learning gold7.Reporting

c.Masing-masing siswa harus aktif bertanya, menanggapi/beragumentasi atau member masukan dengan aturan main secara tertib dan terarah

Problem Task

Bahan Bacaan:1. Johannes Ibrahim, 2004, Kartu Kredit, Refika Aditama, Bandung, h. 7, 14, 16, 232. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 171, 172, 175,

176.3. Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafindo, Jakarta, h. 11, 15, 10, 20, 294. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 150, 151, 152,

153.5. Achmad Ruslan dan Nyoman Suastini, 1993, Safe Deposit Box, Gransi Bank, dan Credit Card, Institut

Bankir Indonesia, Jakarta, h. 15, 20, 25.6. PP.No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan


BERBAGAI MODUS OPERANDI KEJAHATAN KARTU KREDIT

Hendra Herlambang telah memalsu biodata temannya yang bernama Prabu Wijaya seperti KTP, rekening koran, surat keterangan penghasilan dan referensi lainnya lalu mengajukan permohonan untuk penerbitan kartu kredit pada Bank Antar Nusa di denpasar.. Dalam prakteknya Hendra membubuhkan signatura panel yang masih kosong dan melakukan transaksi di toko-toko dengan menandatangani sale draft dan bertindak seolah-olah hendra sebagai pemegang kartu

Sebagai alat bayar bisnis Kartu Kredit apakah dapat digolongkan sebagai surat berharga sebagai yang diatur dalam KUHDagang?. Jelaskan mengenai mekanisme penerbitan Kartu Kredit serta jelaskan jenis modus operandi kasus diatas serta jelakan pula berbagai modus operandi kejahatan dibidang kartu kredit. Selain itu jelaskan pula tentang aspek perikatan (perjanjian) dalam penerbitan kartu kredit.

PERTEMUAN Ke 11PERKULIAHAN 6 ( LECTURES)

VI..MODAL VENTURA (VENTURA CAPITAL) (C2)

1. Pengertian dan Karakteristik Modal Ventura2. Dasar Hukum Modal Ventura3. Jenis Pembiayaan Modal Ventura4. Bentuk dan Substansi Perjanjian Modal Ventura5. Tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura Dalam Hal Perusahaan Pasangan Usaha Pailit.

Bahan Bacaan :

1. Neny Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 81,82,83,84.

2. Subagyo et.al, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi, YKPN, Yogyakarta, h. 228,229,230.

3. Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 281,282,283,285.

4. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 107, 108, 109, 110.

5. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 135, 136, 137.

6. Sentosa Sembiring, 2001, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 112, 1137. Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafindo, Jakarta, h. 1, 5, 10, 158. PP.No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

PERTEMUAN Ke 12

Tutorial 6

Petunjuk:


1. Membaca ilustrasi kasus tutorial (kurang lebih 5 menit)2. Menentukan kata-kata susah3. Brain storming4. Menemukan/ memformulasikan learning gold5. Mencari Prior Knowledge6. Menjawab learning gold


7. Reporting c. Masing-masing siswa harus aktif bertanya, menanggapi/beragumentasi atau member masukan

dengan aturan main secara tertib dan terarah

Problem Task

Bahan bacaan :1. Neny Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha Ilmu,

Yogyakarta, h. 81,82,83,84.2. Subagyo et.al, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi, YKPN,

Yogyakarta, h. 228,229,230.3. Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.

281,282,283,285.4. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 107, 108, 109,

110.5. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 135, 136, 137. 6. PP.No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.


PAILITNYA SIMPATIK TRANSPORT

Sebagai Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), Simpatik Transport, perusahaan yang bergerak di bidang transportasi pariwisata telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. Bali Sarana Ventura, satu-satunya perusahaan modal ventura (PMV) yang ada di Bali. Dengan sisten repayment yang cukup fleksibel. Dalam proses persiapan kerjasama meliputi kegiatan antara lain: venture capital agreement, verifikasi atas dokumen legal lainnya. telah dilakukan oleh para pihak. Atas pembiayaan yang diberikan oleh PMV kepada PPU tersebut, terbukti telah mampu meningkatkan kinerja perusahaan pasangan usaha (PPU).

Waktu terus bergulir, tingkat persaingan semakin ketat, terlebih-lebih ditambah dengan terpaan crisis ekonomi yang melanda indonesia maka Simpatik Transport/ investe mengalami krisis keuangan, karena menurunnya tingkat kunjungan wisata, sehingga banyak tagihan-tagihan dari para kreditur yang tidak dapat dipenuhinya. Atas gugatan dari para kreditur, akhirnya Simpatik Transport dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Mencermati fenomena tersebut diatas Diskusikan bagaimana tanggung jawab dan resiko yang dipikul oleh PMV atas pailitnya PPU, serta apa akibat hukum nya terhadap perjanjian modal ventura yang melibatkan PMV dan PPU terkait adanya kepaolitan tersebut.

KONTRAK PERKULIAHANNama Mata Kuliah : Hukum Pembiayaan

Kode Mata Kuliah : WDK 5206 Pengajar : Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH

Dewa Gde Rudy, SH., M.HumA.A. Sri Indrawati, SH,MHI.A. Sukihana, SH,MHI Ketut Markeling, SH,MHI Nyoman Darmada, SH

Semester : V

Hari Pertemuan : Sesuai Jadwal

Tempat Pertemuan : Kampus Denpasar.

1. Manfaat Mata Kuliah

Setelah diberikan penjelasan dan mengkaji Hukum Pembiayaan yang didukung dengan diskusi, presentasi tugas paper, serta pembahasan kasus dalam kelas perkuliahan dan tutorial mahasiswa akan mampu menerapkan Asas-Asas, Prinsip- Prinsip, Teori-Teori dan Norma-Norma Hukum Pembiayaan dalam mengkaji, membahas dan menganalisis permasalahan dan kasus yang berkembang dalam kegiatan praktik Lembaga Pembiayaan.

2.Diskripsi Perkuliahan

Hukum Pembiayaan merupakan mata kuliah wajib kekhususan bagi mahasiswa Hukum Bisnis pada Semester V Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan merupakan mata kuliah yang membahas mengenai aspek-aspek Hukum tentang kegiatan usaha Lembaga Keuangan dan Lembaga Pembiayaan yang merupakan salah satu bidang Lembaga Keuangan. Oleh sebab itu, bahasan dalam mata kuliah ini meliputi berbagai aspek yang cukup luas, yaitu meliputi ; Tinjauan Umum Tentang Pengertian dan klasifikasi Lembaga Keuangan . Pengertian dan dasar Hukum Lembaga Pembiayaan, serta Peranan Lembaga Pembiayaan dan Bidang usaha Perusahaan pembiayaan yang meliputi Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan Kartu Kredit dan Perusahaan Modal ventura..


3. Tujuan Instruksional

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisa berbagai masalah yang berkaitan dengan Lembaga Pembiayaan yang ada dan timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan praktek bisnis.

4. Organisasi Materi

Materi pokok terdiri atas pokok-pokok bahasan dan sub pokok bahasan antara lain :

Pertemuan I. Pendahuluan 1. Kontrak Perkuliahan.2. Pengertian dan klasifikasi Lembaga Keuangan.3. Pengertian dan dasar hukum Lembaga Pembiayaan4. Peranan Lembaga Pembiayaan dan Bidang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Pertemuan II. Sewa Guna Usaha (Leasing)1. Pengertian dan Pihak-pihak Dalam Sewa Guna Usaha2. Dasar Hukum Kegiatan Sewa Guna Usaha3. Jenis-jenis Sewa Guna Usaha4. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Sewa Guna Usaha5. Bentuk dan Substansi Perjanjian Sewa Guna Usaha6. Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha7. Resiko Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha

Pertemuan III.. Anjak Piutang (Factoring)1. Pengertian dan Unsur-Unsur Anjak Piutang2. Jenis-jenis Anjak Piutang3. Bentuk dan Substansi Perjanjian Anjak Piutang4. Mengikatnya Pengalihan Piutang Dalam Anjak Piutang5. Gagalnya Penagihan Piutang Dalam Anjak Piutang

Pertemuan IV. Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance)

1. Pengertian dan Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen3. Hubungan Hukum Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen4. Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen5. Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen


Pertemuan V. Kartu Kredit (Credit Card)1. Pengertian Kredit dan Kartu Kredit2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kartu Kredit3. Dasar Hukum Kartu Kredit4. Macam-Macam Kartu Kredit5. Karakteristik Yuridis Kartu Kredit6. Kejahatan Kartu Kredit

Pertemuan Ke VI. Perusahaan Modal Ventura.1. Pengertian dan karakteristik modal Ventura..2. Dasar Hukum Modal Ventura.3. Jenis Pembiayan Modal Ventura.4. Bentuk dan substansi Modal Ventura.5. Tanggung jawab Perusahaan Modal ventura dalam hal Perusahaan Pasangan Usaha Pailit.

Perkuliahan pada sub-sub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu media papan tulis, power point, slide, serta peyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa dipersyaratkan sudah mempersiapkan diri (self study) mencari bahan materi, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan dan instruksi yang tertuang dalam Block Book ini. Tehnik perkuliahan : pemaparan materi , tanya jawab dan diskusi ( proses pembelajaran dua arah ).

6. Bahan bacaan perkuliahan

Bahan bacaan utama yang dipakai dalam perkuliahan, yaitu:

1. Subagyo et.al, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi, YKPN, Yogyakarta,

2. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta.


5. Strategi Perkuliahan

3. Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, CV. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta.

4. Charles D. Marpaung, 1987, Pemahaman Mendasar Usaha Leasing, Interpress, Jakarta.5. Dahlan Siamat, 2001, Manajemen Lembaga Keuangan, Fakutlas Ekonomi Universitas Indonesia,

Jakarta.6. Abdulkadir Muhamad, 2004, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung.7. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.8. Sentosa Sembiring, 2001, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.9. Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafindo, Jakarta.10. Anna Maria Wahyu Setyowati; Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Modal Ventura Bagi

Pemgusaha Kecil Mencegah, Projustitia, Tahun XVI No. 2 April 199811. Erman Rajagukguk, Beberapa Pemikiran Bagi Penyusunan Aturan Hukum Modal Ventura,

Makalah disampaikan dalam Seminar Aspek-Aspek Hukum Modal Ventura di Indonesia, Senat Mahasiswa FH. UNAIR, 30 Nopember – 2 Desember 1992.

12. Siti Ismijati Jenie, 1996, Beberapa Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Pembiayaan, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

13. Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.14. Johannes Ibrahim, 2004, Kartu Kredit, Refika Aditama, Bandung.15. Achmad Anwari, 1986, Leasing Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.16. Eddy P. Soekardi, 1990, Mekanisme Leasing, Ghalia Indonesia, Jakarta.17. Sri Suyatmi J. Sadiarto, 1992, Problematika Leasing di Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta.18. Amir Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994, Aspek Yuridis Dalam Leasing, Rineka Cipta,

Jakarta.19. Abdurrachman, 1979, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung.20. Neny Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha

Ilmu, Yogyakarta.21. PP.Mo. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

7. Tugas

1. Setiap Kuliah mahasiswa membawa Block Book Hukum Pembiayaan.2. Mahasiswa diwajibkan untuk membaca Rider dan Block Book sebelum perkuliahan dimulai, serta

selalu membawa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang dan peraturan-aperaturan yang terkait dengan materi.

3. Sebelum tutorial berlangsung mahasiswa diharapkan sudah membaca terlebih dahulu tugas-tugas yang ada dalam Block Book.

4. Selama perkuliahan diwajibakan untuk mematikan HP/HP dalam kondisi silent5. Batas maksimal keterlambatan perkuliahan adalah 15 menit dari jadwal yang telah ditentukan.


SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)MATA KULIAH HUKUM PEMBIAYAAN

1.Nama Mata Kuliah : Hukum Pembiayaan

2.Kode Mata Kuliah : WDK 5206

3.Bobot SKS : 2 SKS

4.Pertemuan Minggu : 1 (Perkuliahan)

5.Waktu Pertemuan : @ 100 Menit

6.Pokok Bahasan : Pendahuluan (Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan dan

Lembaga Pembiayaan)

7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini mampu memahami dan menjelaskan tentang Pengertian dan klasifikasi Lembaga Keuangan dan Pengertian dan dasar hukum Lembaga Pembiayaan, serta Peranan Lembaga Pembiayan dan Bidang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

8.Sub Pokok Bahasan:

Sub Pokok Bahasan TIK Lama Waktu

1. Pengertian dan klasifikasi Lembaga Keuangan

2. Pengertian dan dasar hukum Lembaga Pembiayaan

3. Peranan Lembaga Pembiayaan dan Bidang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Pemahaman (C2)

Pemahaman (C2)

Pemahanan (C2)1 x 100 Menit


9.Kegiatan Belajar Mengajar :

Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Media

1.Menjelaskan kontrak perkuliahan

2.Menjelaskan Ruang Lingkup materi

3.Menjelaskan Materi

4.Tanya jawab dan diskusi

Mendengar dan Mencatat

Mendengar dan bertanya

Mendengar dan mencatat

Menjawab,bertanya dan diskusi

Kontrak Perkuliahan,

SAP

WB , LCD

WB

10.Evaluasi : Tanya jawab

11.Bahan Bacan:1. Subagyo Et.al, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi,

Yogyakarta, h. 221, 222, 223,2. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 123.

1243. Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1, 5, 10, 15.4. Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.

241,269, 3015. Sentosa Sembiring, 2001, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 111, 112, 113,

114.6. Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan

Konsumen, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, h. 1, 2, 3, 5.7. Neny Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatna Ekonomi, Graha

Ilmu, Yogyakarta, h. 79, 80, 81, 85..8. Sigit Triandaru, Totok Budisantosa, Bank dan Lembaga Keuangan lain, 2007, Penerbit

Salemba Empat, Jakarta h.2,5.9. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan..10. PPNo 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.


SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)

MATA KULIAH HUKUM PEMBIAYAAN



3.Bobot SKS : 2 SKS

4.Pertemuan Minggu : 2 (Tutorial)


6.Pokok Bahasan : Alternatif Pembiayaan Perusahaan diluar Bank

7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini mampu memahami tentang bentuk karakteristik alternatif Pembiayaan Perusahaan diluar Bank.

8.Sub Pokok Bahasan :


Tutorial : Angan-Angan Andi Untuk Mendapatkan Barang Modal

Pemahaman (C2) 100 Menit



1. Menjelaskan tugas

2. Diskusi

Mendengarkan dan Mencatat

Diskusi

WB, LCD

WB


10.Evaluasi : Tanya jawab/diskusi

11.Bahan Bacaan: 1. Neny Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatna Ekonomi, Graha

Ilmu, Yogyakarta, h. 79, 80, 812. Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 241,

242, 2433. Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen,

CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, h. 1, 2, 54. Subagyo Et.al, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi,

Yogyakarta, h. 221, 222, 223.5. PP. No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.





3.Bobot SKS : 2



6.Pokok Bahasan : Sewa Guna Usaha (Leasing)

7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa mampu memahami dan menjabarkan tentang Pengertian dan Pihak-pihak Dalam Sewa Guna Usaha, Dasar Hukum Kegiatan Sewa Guna Usaha, Jenis-jenis Sewa Guna Usaha, Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Sewa Guna Usaha, Bentuk dan Substansi Perjanjian Sewa Guna Usaha, Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha, Resiko Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha



1. Pengertian dan Pihak-pihak Dalam Sewa Guna Usaha

2. Dasar Hukum Kegiatan Sewa Guna Usaha3. Jenis-jenis Sewa Guna Usaha4. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Sewa

Guna Usaha5. Bentuk dan Substansi Perjanjian Sewa Guna

Usaha6. Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Guna

Usaha7. Resiko Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha

Pemahaman (C2)

Pemahaman (C2)

Pemahaman (C2Pemahaman (C2Pemahaman (C2

Pemahaman (C2

Analisis (C4)

100 Menit




1.Orientasi dan Menjelaskan materi

2. Diskusi dan Tanya jawab


Diskusi dan Tanya jawab

WB, LCD

WB

10.Evaluasi : Diskusi

11.Bahan Bacaan:1. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung h. 5, 7, 12, 21, 432. Achmad Anwari, 1986, Leasing Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 9, 13, 203. Eddy P. Soekardi, 1990, Mekanisme Leasing, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 1, 3, 154. Sri Suyatmi J. Sadiarto, 1992, Problematika Leasing di Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta, h. 2,

3, 105. Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, CV.

Novindo Pustaka Mandiri Jakarta, h.1, 2, 56. Charles D. Marpaung, 1987, Pemahaman Mendasar Usaha Leasing, Interpress, Jakarta, h. 7, 8, 10

Amir Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994, Aspek Yuridis Dalam Leasing, Rineka Cipta, Jakarta, h. 8, 9, 10.

7. PP.No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.





3.Bobot SKS : 2



6.Pokok Bahasan : Resiko dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing)

7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa mampu memahami tentang Karakteristik dan Resiko dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing)



Tutorial : Tragedi Terbakar Dan Musnahnya Pesawat Pt. Elang Perkasa

Analisis (C4) 100 Menit








WB, LCD

WB, LCD

10.Evaluasi : Latihan dan Tanya jawab

11.Bahan Bacaan :1. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung h. 5, 7, 12, 21, 432. Achmad Anwari, 1986, Leasing Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 9, 13, 203. Eddy P. Soekardi, 1990, Mekanisme Leasing, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 1, 3, 154. Sri Suyatmi J. Sadiarto, 1992, Problematika Leasing di Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta, h. 2,

3, 105. Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, CV.

Novindo Pustaka Mandiri Jakarta, h.1, 2, 5





3.Bobot SKS : 2



6.Pokok Bahasan : Anjak Piutang (Factoring)

7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa mahami tentang Pengertian dan Unsur-Unsur Anjak Piutang, Jenis-jenis Anjak Piutang, Bentuk dan Substansi Perjanjian Anjak Piutang, Mengikatnya Pengalihan Piutang Dalam Anjak Piutang dan Gagalnya Penagihan Piutang Dalam Anjak Piutang

8.Sub Pokok Bahasan


1. Pengertian dan Unsur-Unsur Anjak Piutang

2. Jenis-jenis Anjak Piutang3. Bentuk dan Substansi Perjanjian Anjak

Piutang4. Mengikatnya Pengalihan Piutang Dalam

Anjak Piutang5. Gagalnya Penagihan Piutang Dalam

Anjak Piutang

Pemahaman (C2)

Pemahaman (C2)Pemahaman (C2)

Analisis (C4)

Analisis (C4)

100 Menit





2.Diskusi dan Tanya jawab



WB, LCD

WB


11. Bahan Bacaan1. Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen,

CV. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta, h. 11, 12, 132. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 142, 143,

1453. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 56, 57, 58,

604. Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 271,


Yogyakarta, h. 130, 131, 1326. Abdulkadir Muhamad, 2004, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, h. 4, 10, 21, 25.7. PP. No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.





3.Bobot SKS : 2



6.Pokok Bahasan : Pengalihan Piutang Dagang

7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa memahami persoalan yang berkaitan dengan persyaratan pengalihan piutang dagang dan gagalnya penagihan piutang dagang oleh Perusahaan Factoring terhadap Custommer.



Tutorial: Pengalihan Piutang Dagang Oleh Sugondo

Analisis C4) 100 Menit




1. Menjelaskan Tugas

2. Diskusi


Diskusi

WB, LCD

WB


11. Bahan Bacaan1. Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, CV.

Novindo Pustaka Mandiri Jakarta, h. 11, 12, 132. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 142, 143,

1453. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 56, 57, 58, 604. Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 271,


Yogyakarta, h. 130, 131, 1326. PP.No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.




2.Kode Mata Kuliah : WDK 5206.

3.Bobot SKS : 2



6.Pokok Bahasan : Pembiayaan Konsumen (Consummer Finance)

7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa mampu memahami Tentang Pengertian dan Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen, Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen, Hubungan Hukum Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen, Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen, dan Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen.


Sub Pokok Bahasan TIK Lama Waktu1. Pengertian dan Pihak-Pihak Dalam

Pembiayaan Konsumen2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen3. Hubungan Hukum Pihak-Pihak Dalam

Pembiayaan Konsumen4. Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen5. Wanprestasi Dalam Pembiayaan

Konsumen

Pemahamana C2)


Analisis (C4)Analisis (C4)

100 Menit








WB, LCD

WB


11. Bahan Bacaan :1. Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafindo, Jakarta, h. 1, 5, 10, 152. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 152, 153,

155.3. Sentosa Sembiring, 2001, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 114, 1154. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 161, 162,

163, 1655. Kepres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.6. Abdulkadir Muhamad, 2004, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, h. 4, 10, 21, 257. Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen,

CV. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta, h. 11, 12, 13.8. PP.No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.





3.Bobot SKS : 2



6.Pokok Bahasan : Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen

7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa mampu Memhami Tentang Karakteristik dan Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen



Tutorial : Perampasan Barang Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara

Analisis (C4) 1x100 Menit




1.Menjelaskan tugas

2.Diskusi


Diskusi

WB, LCD

LCD

10.Evaluasi : Latihan danTanya jawab

11. Bahan Bacaan1. Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafindo, Jakarta, h. 1, 5, 10, 152. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 152, 153,

155.3. Sentosa Sembiring, 2001, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 114, 1154. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 161, 162,

163, 1655. PP. No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.





3.Bobot SKS : 2

4.Pertemuan Minggu : 9 (Perkuliahan ).


6.Pokok Bahasan : Kartu Kredit (Credit Card)

7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa mampu memahami tentang Pengertian Kredit dan Kartu Kredit, Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kartu Kredit, Dasar Hukum Kartu Kredit, Macam-Macam Kartu Kredit, Karakteristik Yuridis Kartu Kredit dan Kejahatan Kartu Kredit.


Sub Pokok Bahasan TIK Lama Waktu1. Pengertian Kredit dan Kartu Kredit2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kartu

Kredit3. Dasar Hukum Kartu Kredit4. Macam-Macam Kartu Kredit5. Karakteristik Yuridis Kartu Kredit6. Kejahatan Kartu Kredit


Pemahaman (C2)Pemahaman (C2)Pemahaman (C2)Analisis (C4)

100 Menit








WB, LCD

WB, LCD


11. Bahan Bacaan1. Johannes Ibrahim, 2004, Kartu Kredit, Refika Aditama, Bandung, h. 7, 14, 16, 232. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 171, 172, 175,


152, 153.5. Achmad Ruslan dan Nyoman Suastini, 1993, Safe Deposit Box, Gransi Bank, dan Credit Card,

Institut Bankir Indonesia, Jakarta, h. 15, 20, 25.6. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Kartu Kredit (Credit Card), Bahan Penataran Hukum

Perdata/Dagang 16 – 28 Nopember 1992, Yogyakarta, h. 1, 2, 5, 7.7. PP.No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.





3.Bobot SKS : 2



6.Pokok Bahasan : Kejahatan dibidang Kartu Kredit

7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa mampu mengalisis karakteristik dan modus operandi kejahatan kartu kredit.



Tutorial : Berbagai Modus Operandi Kejahatan Kartu Kredit

Analisis (C4) 100 Menit




1.Menjelaskan tugas

2.Diskusi

Diskusi

Diskusi

WB, LCD

WB, LCD


11. Bahan Bacaan1. Johannes Ibrahim, 2004, Kartu Kredit, Refika Aditama, Bandung, h. 7, 14, 16, 232. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 171, 172, 175,


152, 153. 5. Achmad Ruslan dan Nyoman Suastini, 1993, Safe Deposit Box, Gransi Bank, dan Credit Card,

Institut Bankir Indonesia, Jakarta, h. 15, 20, 25.6. PP.No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.



1.Nama Mata Kuliah : Hukum Pembiayaan.


3.Bobot SKS : 2



6.Pokok Bahasan : Modal Ventura (Ventura Capital)

7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengertian dan Karakteristik Modal Ventura, Dasar Hukum Modal Ventura, Jenis Pembiayaan Modal Ventura, Bentuk dan Substansi Perjanjian Modal Ventura, dan Tanggungjawab Perusahaan Modal Ventura Dalam Hal Perusahaan Pasangan Usaha Pailit.



1. Pengertian dan karakteristik Modal Ventura.

2. Dasar Hukum Modal Ventura

3. Jenis pembiayaan Modal Ventura

4. Bentuik dan Substansi Perjanjian Modal Ventura

5. Tanggung Jawab

Pemahaman (C2)

Pemahaman (C2)

Pemahaman (C2)

Pemahaman (C2)

Analisis (C4)

100 manit


Perusahaan Modal Ventura Dalam Hal Perusahaan Pasangan Pailit

9.Kegiatan Belajar engajar:






WB,LCD

WB,LCD


11. Bahan Bacaan1. Neny Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha

Ilmu, Yogyakarta, h. 81,82,83,84.2. Subagyo et.al, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi, YKPN,


281,282,283,285.4. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 107, 108,

109, 110.5. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 135, 136,

137.6. Sentosa Sembiring, 2001, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 112, 113

Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafindo, Jakarta, h. 1, 5, 10, 15.



1.Nama Mata Kuliah : Hukum Pembiayaan.


3.Bobot SKS : 2



6.Pokok Bahasan : Pailitnya Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)

7.T I U : Bahwa setelah mahasiswa menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa memahami persoalan Tanggung jawab Perusahaan Modal Ventura dalam hal PPU Pailit.



Tutorial: Pailitnya Simpatik Transport Analisis (C4) 100 Menit




1. Menjelaskan Tugas

2. Diskusi


Diskusi

WB, LCD

WB, LCD


11: Bahan Bacaan1. Neny Sri Imaniyati, 2009, Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha

Ilmu, Yogyakarta, h. 81,82,83,84.2. Subagyo et.al, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi, YKPN,


281,282,283,285.4. Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 107, 108,

109, 110.5. Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek-Aspek Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, h. 135, 136,

137..6. PP.No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.


block book hukum kelembagaan negarafl.unud.ac.id/block-book/block book th.2011/block book hk... ·...

Documents