18

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Arbitrase

2.1.1 Pengertian Arbitrase

Setelah perang dunia ke II negara-negara di dunia menghimbau agar dalam

penyelesaian sengketa dilakukan secara damai hal ini terbukti dalam Pasal 2 ayat

(3) Piagam PBB yang menyatakan ‘all members shall settle their international

disputes by peaceful means in such a manner that international peace and

security, and justice, are not endangered’. Dari pernyataan di atas maka timbulah

penyelesain sengketa secara damai dan salah satunya adalah arbitrase. Istilah

arbitrase berasal dari kata arbitrare (Latin), arbitrage (Belanda/Perancis),

arbitration (Inggris) dan schiedspruch (Jerman) yang berarti kekuasaan untuk

menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter

atau wasit.24

Gary Goodpaster, mengemukakan pengertian arbitrase sebagai berikut

‘arbitration is the private adjudication of disputes parties, anticipating possible

disputes or experiencing an actual dispute, agree to submit their dispute to a

decision maker they in some fashion select’.25

Sedangkan dalam Black Law

Dictionary dijelaskan sebagai berikut :

“arbitration is the reference of a dispute to an impartial (third) person

chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by

arbitrator’s award issued after hearing at which both parties have and

opportunity to be head. An agreement for taking and biding by the

24 Bambang Sutiyoso, op.cit, hal. 108, dikutip dari Rachmadi Usman, 2004, Pilihan

Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, h. 107.

25

Ibid, h. 109.

19

judgment of selected person in some disputed matter, istead of carrying it

to establish tribunal of juctice, and is intended to avoid the formalities, the

delay, the expense and taxation of ordinary ligation”26

Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase menyebutkan pengertian arbitrase adalah

cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan

pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang

bersengketa. Maka dari penjabaran penjelasan di atas telah dapat memberikan

gambaran bahwa arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa melalui

jalur damai dengan menunjuk orang ketiga untuk menyelesaikan sengketa tersebut

serta didasari dengan perjanjian yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa

ini akan diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase yang akan dibahas dalam

penulisan ini ialah arbitrase komersial yang mana berarti menggunakan arbitrase

dalam hal sengketa dagang atau bisnis.

2.1.1.1 Pengertian Arbitrase Internasional

Tidaklah hal yang asing lagi jika mendengar istilah arbitrase

internasional, banyak orang sering membicarakanya namun tidak secara penuh

mengetahui pengertian dari arbitrase internasional tersebut. Dalam Konvensi New

York 1958 pengertian arbitrase internasional juga tidak dijelaskan secara rinci

apakah yang dimaksud dengan arbitrase internasional, seolah-olah negara-negara

telah memahami pengertian mengenai arbitrase internasional. International

Chamber of Commerce Court of Arbitration (ICC) membantu memberikan

pencerahan mengenai arbitrase internasional dengan pandangan sebagai berikut :

26

Ibid, h. 110.

20

"the international nature of the arbitration does not mean that the parties

must necessarily be of different nationalities. By virtue of its object the

contract can nevertheless extend beyond national borders, when for

example a contract is concluded between two nationals of the same state

for performance in another country or when it is concluded between a

state and a subsidiary of a foreign company doing business in that

state”.27

Penjelasan di atas lebih menjelaskan sifat arbitrase internasional tidak dilihat dari

para pihak yang memiliki perbedaan kewarganegaraan namun lebih menitik

beratkan terhadap objek dari perjanjian tersebut, tapi penjelasan di atas masih

belum memberikan pengertian yang lebih signifikan. Berbeda halnya dengan

UNCITRAL Model Law yang dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan sebagai

berikut :

“an Arbitration is international if:

(a) the parties to an arbitration agreement have, at the time of conclusion

of that agreement, their places of business in different states; or

(b) one of the following is situated outside the State in which the parties

have their place of business:

(i) the place of arbitration, if determined in, or pursuant to, the

arbitration agreement;

(ii) any place where a substantial part of the obligations of the

commercial relationship is to be performed or the place with which the

subject matter of the dispute is most closely connected; or

(c) the parties have expressly agreed that the subject matter of the

arbitration agreement relates to more than one country”.28

Dalam UNCITRAL Model Law memang tidak memberikan pengertian dari pada

istilah arbitrase internasional tersebut, namun di atas lebih menunjukan syarat-

syarat yang dapat dikategorikan sebagai arbitrase internasional. Sedangkan

UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) dalam

bukunya mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase komersial

27

Charles Manzoni, 2004, ”International Arbitration The Key Elements”, 39 Essex Street,

London, h. 2.

28

Ibid. h. 4.

21

memberikan suatu pandangan bahwa ada dua metode yang mendasar dalam

mengartikan sebuah arbitrase internasional berikut penjelasanya: ’there are two

basic methods of defining an international arbitration for the above mentioned

purposes. One is to consider the transaction; does it involve a transaction that is

either in a State other than the place of arbitration or that takes place in two or

more States. The other method is to consider the parties; do they come from

different States’.29

Penjabaran yang dibuat UNCTAD lebih menitik beratkan transaksi yang

dilakukan serta para pihak yang bersengketa sebagai suatu faktor yang dapat

menentukan arbitrase tersebut dapat dikatakan sebagai arbitrase internasional.

Melihat segala penjabaran di atas memang tidak ditemukan pengertian yang

sebenarnya dari arbitrase internasional, namun penjelasan di atas telah sangat

membantu memberikan bayangan mengenai apa yang dapat disebut sebagai

arbitrase internasional.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberika

kebebasan seluas-luasnya kepada para pihak untuk menentukan sendiri hukum

mana yang berlaku dalam penyelesainya. Begitu juga para pihak tentunya

memiliki kebebasan yang sangat luas dalam menentukan pilihan forum yang

digunakan dalam penyelesaian sengketa. Apabila para pihak sepakat untuk

menggunakan lembaga arbitrase ataupun arbiter asing itu berarti arbitrase tersebut

dapat dikatakan sebagai arbitrase internasional. Penulis berpendapat bahwa

walaupun dalam sengketa kedua belah pihak mempunyai persamaan

29

UNCTAD, 2005, Dispute Settlement International Commercial Arbitration 5.1

International Commercial Arbitration, United Nation, New York, h. 13.

22

kewarganegaraan namun hubunganya lebih dari satu yuridksi arbitrase tersebut

dapat dikatakan sebagai arbitrase internasional. Pendapat penulis di perkuat

dengan pendapat Julia DM Lew, yang menyatakan ada tiga ciri yang menunjukan

bahwa arbitrase tersebut disebut dengan arbitrase internasional, yaitu30

:

1. Internasional Menurut Organisasinya

Sebagai contoh yang menggambarkan ciri internasional suatu badan

arbitrase yakni Convention on the settlement of Investment Dispute

Between Nation of Other State. Menurut konvensi ini, para negara

peserta membentuk The International Centre for Settlement of

Investment Disputes (ICSID). Dalam hal ini ICSID sebagai suatu

organisasi yang anggotanya adalah negara – negara, tampak dari

keanggotaanya bahwa Arbitrase ICSID ini bersifat internasional.

2. Internasional berdasarkan struktur/prosedurnya :

Umumnya arbitrase komersial internasional dilakukan di dalam suatu

negara. Namun demikian, adakalanya arbitrase seperti ini terlepas dari

sistem hukum suatu negara dan bebas dari negara dimana tempat

arbitrase berada. Selain itu, tata cara atau prosedur persidanganya dan

masalah lainya pun dilaksanakan menurut atau sesuai dengan

ketentuan yang disepakati oleh anggota-anggotanya (Internasional).

3. Internasional berdasarkan faktanya;

Suatu arbitrase dapat pula dikatakan internasional berdasarkan

hubunganya dengan lebih dari satu yuridiksi.

30

Moch. Bassarah, op.cit, h. 15.

23

2.1.1.2 Pengertian Arbitrase Nasional

Pada dasarnya konsepsi dari pada arbitrase internasional maupun nasional

ialah sama. Membedakanya terletak pada pilihan hukum dan pilihan forum yang

digunakan dalam penyelesaian tersebut. Sama halnya dengan arbitrase

internasional, arbitrase nasional juga belum ada yang dapat menjelaskan

pengertian arbitrase nasional. Bahkan dalam UU Arbitrase pula tidak

menyebutkan pengertian arbitrase nasional secara jelas. Hasil dari arbitrase ialah

sebuah putusan, secara argumentum a contario, dapat dirumuskan putusan

arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan di wilayah hukum Republik

Indonesia.31

Jika melihat pengertian daripada putusan arbitrase nasional di atas, penulis

menyimpulkan bahwa arbitrase nasional dapat dikatakan sebagai arbitrase yang

diselesaikan melalui lembaga arbitrase atau arbiter dalam negeri begitu pula pihak

yang bersengketa mempunyai kewarganegaraan yang sama sehingga hanya

berhubungan dengan satu yuridiksi.

31 Bambang Sutiyoso, op.cit, h. 158.

24

2.1.2 Jenis – Jenis Arbitrase

Jenis arbitrase ialah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensinya

dankewenanganya untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan yang terjadi

antara para pihak yang mengadakan perjanjian.32

Jenis arbitrase dibagi menjadi

dua yaitu arbitrase ad.hoc dan arbitrase institusional.

i. Arbitrase Ad hoc (Ad hoc Arbitration)

Arbitrase Ad hoc atau sering disebut juga “arbitrase volunteer” atau

“arbitrase perorangan” ialah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan

atau memutus perselisihan tertentu. Kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc

bersifat “insidentil”. Kedudukan dan keberadaanya hanya untuk melayani dan

memutuskan kasus perselisihan tertentu. Selesai sengketa diputus, keberadaan dan

fungsi arbitrase ad hoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya.33

Arbitrase ad hoc oleh Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958

dirumuskan dengan istilah arbitrators appointed for each case yang bermakna:

arbiter yang ditunjuk untuk kasus yang tertentu untuk satu kali penunjukan.

Dalam ketentuan ini jelas dapat dilihat sifat insidentil yang melekat pada arbitrase

ad hoc. Hal itu dapat disimak dari perkataan appointed for each case. Penunjukan

dan keberadaanya adalah kasus per kasus. Fungsi dan kewenanganya bersifat

“satu kali” atau een malig.34

Pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi, para

pihak bisa memilih dan menentukan arbiternya atau dapat juga meminta bantuan

32 M.Yahya Harahap, op.cit, h. 104.

33

Ibid, h. 105.

34

Ibid.

25

pengadilan untuk mengangkat arbiter yang bertugas memeriksa dan memutus

sengketa tersebut. Arbitrase ad hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase,

sehingga tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan

arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa.35

Maka dari itu

arbitrase ad hoc tunduk pada aturan tata cara peraturan perundang-undangan dan

tidak menutup kemungkinan bahwa arbitrase ad hoc tunduk pada suatu rules atau

konvensi tertentu.36

ii. Arbitrase Institusional (Institusional Arbitration)

Arbitrase Institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang

bersifat “permanen”. Oleh karena arbitrase institusional merupakan badan yang

bersifat permanen, disebut juga permanent arbitral body. Nama itulah yang

diberikan Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958 terhadap arbitrase

institusional.37

Berbeda halnya dengan arbitrase ad hoc yang mana terbentuk

setelah adanya sengketa namun arbitrase institusional sudah terbentuk sebelum

adanya sengketa. Permanent arbitral body dimaksudkan bahwa arbitrase

institusional ini tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun

perselisihan yang ditanganinya telah selesai diputus.38

Jika dalam arbitrase ad hoc tunduk pada peraturan perundang-undangan,

arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa

tersendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional

35

Bambang Sutiyoso, op.cit, h. 116.

36

M.Yahya Harahap, loc.cit.

37

Ibid, h.106

38

Ibid.

26

sendiri.39

Jika kesengajaan pendirianya hanya untuk kepentingan suatu bangsa

atau negara, arbitrase institusional tersebut dinamakan bersifat “nasional”. Ruang

lingkup keberadaan dan yuridiksinya hanya meliputi kawasan negara yang

bersangkutan. Di samping arbitrase institusional yang bersifat nasional, ada juga

arbitrase institusional yang berwawasan internasional. Pada dasarnya arbitrase

institusional yang bersifat internasional ini merupakan pusat dari pada perwasitan

menyelesaikan persengketaan di bidang masalah tertentu antara pihak yang

berlainan kewarganegaraan.40

2.1.3 Bentuk - Bentuk Klausula Arbitrase

Adanya penyelesaian sengketa melalui arbitrase ialah harus dilandaskan

pada kesapakatan bersama yang dituangkan dalam berntuk perjanjian arbitrase.

Dalam praktek dan penulisan, persetujuan arbitrase selalu disebut “klausula

arbitrase”. Dari berbagai sumber undang-undang, peraturan dan konvensi

internasional, dijumpai dua bentuk klausula arbitrase. Berarti, persetujuan

arbitrase yang terdapat dalam berbagai aturan, terdiri dari dua bentuk.41

1. Pactum De Compromittendo

Pactum De Compromittendo berarti “kesepakatan setuju dengan putusan

arbiter”.42

Bentuk klausula ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi New York

1958, yang berbunyi: ‘each Contracting State shall recognize an agreement in

39

Bambang Sutiyoso, op.cit, h. 117.

40

M.Yahya Harahap, op.cit, h. 106-107.

41

Ibid, h. 65.

42

Frans Hendra Winarta, op.cit, h. 38.

27

writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any

differences which have arisen or which may arise between them in respect of a

defined legal. relationship, whether contractual or not, concerning a subject

matter capable of settlement by arbitration’. Inti dari pada pasal di atas ialah

kebolehan untuk membuat persetujuan di antara para pihak yang membuat

persetujuan, untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul

di kemudian hari kepada arbitrase. Kesepakatan itu yang dimaksud dengan

“klausula arbitrase”. 43

Dalam klausula arbitrase yang terbentuk pactum de compromittendo, para

pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan sengketa (disputes) yang

mungkin timbul melalui forum arbitrase. Pada saat kedua belah pihak telah

sepakat dan menyetujui klausula arbitrase, sama sekali belum ada perselisihan

yang terjadi. Penulis menyimpulkan bahwa klausula pactum de compromittendo

dibuat guna mengantisipasi apabila di masa depan kedua belah pihak mengalami

sengketa dan penyelesainya telah disepakati untuk menggunakan arbitrase.

2. Akta Kompromis

Kompromi (compromise) itu sendiri berarti a settlement of differences

yang bertujuan menghindari penyelesaian melalui peradilan (to prevent a lawsuit).

Jadi akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang

telah timbul di antara orang yang berjanji.44

Akta kompromis diatur dalam Pasal 9

UU Arbitrase, berdasarkan ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa akta

kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbul perselisihan antara

43

M. Yahya Harahap, loc.cit.

44 Ibid, h. 66.

28

para pihak atau dengan kata lain dalam perjanjian tidak diadakan persetujuan

arbitrase. Dengan demikian, akta kompromis ialah akta yang berisi aturan

penyelesaian perselisihan yang telah timbul di antara orang yang berjanji.45

Jika klausula pactum de compromittendo dibuat sebelum adanya

perselisihan akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat setelah timbulnya

perselisihan. Para pihak sebelumnya memang tidak mengikat dan menyetujui

perselisihan itu diselesaikan melalui arbitrase, namun ketika terjadi sengketa

untuk menghindari penyelesaian melalui pengadilan para pihak menghendaki

untuk menyelesaikannya melalui arbitrase maka dapat membuat perjanjian itu.

Perjanjian itulah yang disebut dengan akta kompromis.

2.2 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 1990 menegaskan, yang dimaksud dengan

putusan arbitrase internasional adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan (diambil)

di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Suatu keputusan forum asing, untuk

dapat dilaksanakan di dalam wilayah sutau negara, haruslah mendapat pengakuan

dari negara tempat keputusan itu dilaksanakan.46

Dalam menjalankan putusan

arbitrase internasional tentunya di wilayah Indonesia memiliki tata cara dan

aturanya sendiri. Seperti yang sudah diatur dalam UU Arbitrase ada beberapa

ketentuan dalam pasalnya telah mengatur bagaimana pelaksanaan putusan

arbitrase internasional ini dapat dieksekusi di Indonesia.

45

Ibid.

46

Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, Aspek – Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam

Transaksi Bisnis Internasional, PT Refika Aditama, Bandung, h. 118.

29

Pengakuan berarti Badan Peradilan Indonesia tidak melakukan sesuatu,

sedangkan pelaksanaan (eksekusi) berarti Badan Peradilan Indonesia perlu

melakukan sesuatu. Maka dapat dibedakan antara pengertian pengakuan dan

pelaksanaan putusan arbitrase internasional, pengakuan berkaitan dengan

keputusan yang bersifat declaratoir sedangkan pelaksanaan berkaitan dengan

keputusan yang bersifat condemnatoir.47

Pengakuan dan pelaksanaan putusan

arbitrase internasional ini tidak dapat berjalan tanpa adanya peran dari pengadilan.

Maka dari itu lembaga arbitrase atau arbiter memiliki keterkaitan dalam hal

mengeksekusi putusan arbitrase internasional yang telah dijatuhkan. Tidak semua

putusan arbitrase internasional dapat dieksekusi di Indonesia, ada beberapa hal

yang membuat putusan itu dapat dibatalkan disebabkan beberapa hal. Berikut

akan diulas bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

2.2.1 Keterkaitan antara Arbitrase dan Pengadilan Negeri

Keterkaitan pengadilan dengan arbitrase sudah dimulai dari proses awal

arbitrase sampai pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam hal ini dapat dilihat dari

UU Arbitrase yang mencantumkan beberapa peranan pengadilan di Indonesia

untuk memperkuat proses arbitrase. Dalam proses awal arbitrase adanya suatu

pernjanjian arbitrase dalam bentuk tertulis, maka menghilangkan hak para pihak

untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam

perjanjianya ke Pengadilan Negeri.48

Sebagaimana di dasarkan pada Pasal 11 ayat

(1) UU Arbitrase yaitu ‘adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak

47 Ibid, h. 119.

48 Frans Hendra Winarta, op.cit, h. 65.

30

para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang

termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri’.

Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase menyebutkan ‘Pengadilan Negeri wajib

menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa

yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal – hal tertentu yang

ditetapkan oleh undang-undang ini’. Inti dari pada pasal di atas ialah Pengadilan

Negeri wajib menolak dan tidak campur tangan mengenai hal-hal yang telah

ditetapkan melalui arbitrase terkecuali ada hal yang mengahruskan pengadilan

turut campur tangan sesuai dengan UU Arbitrase. Hal ini telah membuktikan

arbitrase berkaitan dengan pengadilan dalam hal menolak sengketa yang sudah

tercantum klausula arbitrase.

Keterkaitan yang lain pengadilan terhadap proses arbitrase ialah pada

pengangkatan arbiter dalam arbitrase ad hoc, telah dibahas di halaman

sebelumnya bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan ke Ketua

Pengadilan Negeri untuk menunjuk arbiter dalam sengketa para pihak. Lagi-lagi

pengadilan berperan dalam membantu proses penyelesaian sengketa melalui

arbitrase dengan membantu para pihak untuk mengangkat arbiter. Begitu pula

dalam proses pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Agar putusan

arbitrase benar-benar bermanfaat bagi para pihak, maka putusan tersebut dapat

dieksekusi.49

Eksekusi berlaku apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan

putusan tersebut secara suka rela, maka peran pengadilan sangat dibutuhkan

dalam membantu pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase tersebut.

49

Ibid. h. 91.

31

Maka dapat disimpulkan bahwa antara arbitrase dan pengadilan memiliki

keterkaitan yang cukup signifikan. Dalam arti proses arbitrase baik dari awal

sampai akhir masih memerlukan peran pengadilan dalam membantu berjalanya

proses ini agar mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2.2 Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Pengaturan terhadap putusan arbitrase internasional diatur dalam Pasal

65-Pasal 69 UU Arbitrase. Sebelum putusan itu dapat dieksekusi, arbiter atau

kuasa hukum harus mengajukan putusan arbitrase internasional tersebut ke

pengadilan untuk permohonan eksekusi. Pengajuan putusan arbitrase internasional

ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65

UU Arbitrase yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

memiliki kewenangan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase

internasional.

Perlu diperhatikan pula suatu putusan arbitrase internasional terlebih

dahulu harus didaftarkan untuk dimohonkan eksekusinya kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, karena apabila putusan tersebut tidak didaftarkan maka

putusan tersebut tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan. Setelah memperoleh

exequatur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat barulah putusan tersebut dapat

dieksekusi, hal ini berdasarkan Pasal 66 huruf d UU Arbitrase. Tidak semua

putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia,

putusan tersebut ditolak apabila bertentangan dengan asas ketertiban umum.

Berikut akan dijelaskan beberapa proses yang harus ditempuh sebelum putusan

tersebut dapat dilaksanakan.

32

2.2.2.1 Pendeponiran Putusan Arbitrase Internasional

Dalam hukum Indonesia lazim istilah “deponir” berarti sama dengan

menyimpan atau pendaftaran.50

Pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan

arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional memiliki proses yang kurang

lebih sama yang membedakanya ialah dalam hal kompetensi. Pengaturan

pendeponiran terhadap putusan arbitrase internasional diatur dalam Perma No. 1

Tahun 1990. Pendeponiran putusan arbitrase merupakan tahap awal dalam

pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia, karena yang

dideponir ialah sebuah putusan, maka pihak yang bersangkutan dapat mendeponir

putusan arbitrase internasional kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini

sesuai dengan Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 1990 yang menyatakan sebagai berikut

‘yang diberi wewenang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan

Pengakuan sertaPelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, adalah Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat’.

Mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam pendeponiran, melalui Pasal 5

ayat (4) Perma No. 1 Tahun 1990 telah menjelaskan jenis dokumen yang harus

disampaikan untuk diserahkan kepada panitera pada saat pendeponiran putusan

arbitrase internasional. Dengan demikian jenis dokumen yang harus diserahkan

ialah :51

50

M. Yahya Harahap, op.cit, h. 300.

51

Ibid, h. 340.

33

asli putusan atau salinan resmi putusan,

naskah terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia,

asli atau salinan perjanjian yang menjadi dasar putusan yang telah

diautentikasi sesuai dengan ketentuan autentikasi yang berlaku terhadap

dokumen-dokumen asing,

naskah terjemahan resmi surat perjanjian yang menjadi dasar putusan

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia,

keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia di negara mana putusan

arbitrase asing dibuat, yang menyatakan bahwa negara permohonan

terikat secara bilateral dengan negara Indonesia atau terikat bersama-

sama dengan negara Indonesia dalam suatu konvensi internasional prihal

pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Dokumen-dokumen tersebutlah yang sangat berperan penting dalam hal

penentuan rules yang digunakan kedua belah pihak serta dapat diuji dan diketahui

secara praktis kebenaranya. Dari dokumen di atas juga dapat ditentukan apakah

putusan tersebut dapat dieksekusi atau tidak di Indonesia. Begitu pentingnya

pendeponiran putusan arbitrase terhadap pelaksanaan eksekusinya, maka sudah

menjadi kewajiban apabila pihak yang ingin eksekusi itu dijalankan harus

melakukan pendeponiran terlebih dahulu agar permohonan pelaksanaan

eksekusinya dikabulkan, jika tidak melakukan pendeponiran putusan tersebut

eksekusi itu tidak akan bisa dilaksanakan oleh pengadilan.

34

2.2.2.2 Permohonan Exequatur Putusan Arbitrase Internasional

Setelah tahap deponir tahap selanjutnya ialah tahap permohonan

exequatur. Adapun makna exequatur, permintaan kepada Ketua Pengadilan

Negeri agar dikeluarkan perintah eksekusi terhadap putusan yang dijatuhkan

Mahkamah Arbitrase. Sebelum Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan

perintah eksekusi, lebih dulu memberikan exequatur terhadap putusan.52

Karena

yang akan dibahas merupakan putusan arbitrase internasional maka permohonan

exequatur ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hal ini

berdasarkan pada Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 1990.

Kewenangan untuk memberikan exequatur berdasarkan Bab II Pasal 4

Perma No. 1 Tahun 1990 ialah kewenangan dari pada Ketua Mahkamah Agung

atau Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Muda Bidang Hukum Perdata

Tertulis. Memang pada awalnya pendeponiran dan permohonan exequatur

ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun dalam hal

pemberian exequatur ialah wewenang dari pada Mahkamah Agung.

Birokrasi dari pada permohonan exequatur ini terkesan sedikit berbelit.

Mula-mula permintaan diajukan ke Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lantas permohonan diteruskan Ketua Pengadilan

Negeri ke Panitera/ Sekretaris Jendral Mahkamah Agung untuk selanjutnya

disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung. Setelah itu baru diberikan

52 Ibid, h. 305.

35

exequatur, kemudian hasil dari exequatur itu diterima atau ditolak itu

dikembalikan lagi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 53

Ketika exequatur sudah diperoleh dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat maka eksekusi tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia. Tidak semua

putusan arbitrase internasional ternyata dapat diberi exequatur oleh Mahkmah

Agung, ada beberapa asas yang harus diperhatikan dalam hal pemberian

exequatur. Setiap putusan arbitrase asing diminta untuk tidak bertentangan dengan

asas-asas dalam Perma No. 1 Tahun 1990.

Seperti yang diketahui bahwa asas-asas dalam Perma No.1 Tahun 1990

sama dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi New York 1958. Asas-asas

tersebut ialah asas final and binding, asas resiprositas, pengakuan terbatas

sepanjang hukum dagang, asas ketertiban umum.54

Asas-asas inilah yang dapat

menentukan apakah putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan.

2.3 Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional

Mungkin ada banyak pertanyaan yang terbesit jika mendengar kata

pembatalan dalam putusan arbitrase internasional. Bagaimana bisa putusan yang

bersifat final and binding dapat dibatalkan, seperti yang sempat dibahas di bab

sebelumnya menjelaskan bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding,

kasasi, atau peninjauan kembali. Atas alasan yang sangat ”eksepsional”, dapat

53 Ibid, h. 350.

54

Ibid, h. 343.

36

diajukan perlawanan atau ”plea” dalam bentuk permintaan annulment atau

pembatalan putusan.55

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang

diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta ke Pengadilan

Negeri agar suatu putsan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh

isi putusan.56

Pembatalan terhadap putusan arbitrase berakibat putusan arbitrase

yang bersangkutan menjadi tiada dan tidak dapat dimintakan pelaksanaanya.57

Dalam hal pembatalan putusan arbitrase pada dasarnya telah diperbolehkan

dibeberapa rules yaitu seperti UNICITRAL.

2.3.1 Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Menurut UNCITRAL

Model Law

Sama seperti ICSID, UNCITRAL Model law mengatur pula mengenai

pembatalan putusan arbitrase Internasional. Bab VII UNCITRAL Model Law

mengatur mengenai Upaya perlawanan terhadap putusan arbitrase. Permohonan

pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 34 UNCITRAL Model Law.

Pasal 34 ayat (2) huruf a mengatur mengenai alasan-alasan permbatalan putusan

arbitrase, sebagai berikut 58

:

a. pihak yang mengajukan permohonan memyerahkann bukti

bahwa, pertama, pihak perjanjian arbitrase yang disebut dalam

55

Ibid, h. 277

56

Frans Hendra Winata, op.cit, h. 85.

57 Raden Umar Faris Permadi, 2012, “ Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di

Indonesia” Disertasi : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 34.

58

Ibid, h. 41.

37

Pasal 7 ketentuan ini tidak memiliki kecakapan, atau perjanjian

tersebut tidak sah berdasarkan hukum mana para pihak sudah

menundukan diri, atau, apabila petunjuk mengenai hal itu tidak

ada, berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dijatuhkan;

b. pihak yang mengajukan permohonan dimaksud tidak diberi

pemberitahuan yang patut mengenai penunjukan arbitrator atau

mengenai proses arbitrase atau tidak dapat membela

perkaranya;

c. putusan berkenaan dengan perselisihan yang tidak dimaksudkan

oleh atau tidak termasuk dalam kesepakatan-kesepakatan

mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase atau memuat

putusan atas hal-hal yang berbeda di luar lingkup kesepakatan

mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase, dengan

ketentuan bahwa, apabila putusan atas hal-hal yang diajukan ke

arbitrase dapat dipisahkan dari putusan yang tidak diajukan,

maka bagian dari putusan yang mencamtumkan putusan atas

hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat diakui dan

dilaksanakan atau;

d. komposisi majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai

dengan perjanjian para pihak atau, apabila perjanjian tersebut

tidak ada, tidak sesuai dengan hukum negara di mana arbitrase

itu dilangsungkan; atau

38

e. pengadilan menemukan bahwa pokok sengketa tidak dapat

diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum negara ini

atau putusan bertentangan dengan ketertiban umum dari negara

ini.

Tidak hanya itu putusan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (2)

huruf b, pengadilan menemukan bahwa subjek masalah dari sengketa tidak dapat

diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan negara ini serta didapati bahwa putusan

tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dari negara ini.

Pasal 34 ayat (4) UNCITRAL Model Law mengatur bahwa pengadilan

ketika dimintakan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional dapat

menunda proses pembatalan putusan tersebut dalam kurun waktu tertentu untuk

memberikan kesempatan pada majelis arbitrase untuk melanjutkan proses

arbitrase atau untuk mengambil tindakan lain jika majelis arbitrase berpendapat

bahwa tindakan tersebut dapat meniadakan alasan pembatalan putusan arbitrase

tersebut apabila dianggap perlu atau diajukan oleh salah satu pihak.59

Maka dapat disimpulkan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan

pembatalan sebelum selesainya proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase

atau dengan kata lain sebelum di keluarkanya putusan oleh majelis arbitrase.

Karena pembatalan dapat dilakukan sebelum ada putusan arbitrase maka

pengajuan pembatalan itu diajukan ke pengadilan di mana tempat berlangsungnya

arbitrase.

59 Ibid, h. 42.

39

2.3.2 Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan UU

Arbitrase

Peraturan mengenai pembatalan putusan arbitras telah diatur dalam Pasal

70- Pasal 72 UU Arbitrase. Adapun alasan mengapa putusan arbitrase dapat

dibatalkan berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase yang menyatakan sebagai berikut :

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan

pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur

sebagai berikut :

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,

yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase bersifat alternatif,

artinya masing-masing alasan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan

permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pasal 70 UU Arbitrase hanya

mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa

untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Putusan yang dapat diajukan permohonan pembatalan ialah putusan yang

terlebih dahulu terdaftar pelaksanaanya di pengadilan nasional. Alasan-alasan di

atas merupakan suatu alasan yang harus dibuktikan melalui putusan pengadilan.

Pengadilan juga berwenang dalam hal memeriksa tuntutan apabila diminta oleh

para pihak. Pernyataan ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 70 dan Pasal 72 UU

Arbitrase. Terbesit pertanyaan apakah alasan di atas berlaku untuk putusan

arbitrase internasional atau hanya berlaku pada arbitrase nasional, karena tidak

ada penjelasan yang secara lengkap menegaskan bahwa alasan tersebut berlaku

40

pada putusan arbitrase internasional. Pedoman teknis administrasi dan teknis

peradilan umum dan perdata khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun

2007 menegaskan bahwa yang dapat dimohonkan pembatalan putusan arbitrase

adalah putusan arbitrase nasional sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur

dalam UU Arbitrase ketentuan Pasal 70 sampai Pasal 72 UU Arbitrase.60

Dapat dikatakan bahwa Pasal 70 sampai Pasal 72 UU Arbitrase tidak bisa

menjadi dasar hukum untuk membatalkan putusan arbitrase internasional. Hal

tersebut disebabkan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di wilayah

negara lain berlaku hukum arbitrase negara yang bersangkutan (Lex Arbitri)

sehingga tidak dapat dinilai dan dibatalkan berdasarkan Hukum Indonesia (UU

Arbitrase). Keberlakuan Hukum Indonesia terbatas pada wilayah hukum Negara

Republik Indonesia. Tetapi dalam Pasal 62 ayat 2 UU Arbitrase mengatur

mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan (dalam hal ini

Ketua Pengadilan) dalam penolakan eksekusi putusan arbitrase yang secara

limitatif ditentukan adalah sebagai berikut :61

Arbiter memutus melebihi kewenangan yang diberikan

kepadanya

Putusan arbitrase bertentangan dengan kesusilaan

Putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum

Keputusan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Sengketa tersebut bukan mengenai perdagangan

60 Ibid, h. 31.

61

Frans Hendra Winarta, op.cit, h. 92.

41

- Sengketa tersebut bukan mengenai hak yang

menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak

yang bersengketa

- Sengeketa tersebut bukan mengenai hal-hal yang

menurut perundang-undangan dapat dilakukan

perdamaian

Melalui Pasal 62 ayat (3) menegaskan bahwa apabila putusan arbitrase

tidak memenuhi persyaratan yang telah dicantumkan dalam pasal 62 ayat (2)

maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi

dan putusan itu tidak terbuka upaya hukum apapun. Maka hemat penulis dalam

UU Arbitrase tidak mengatur mengenai pembatalan terhadap putusan arbitrase

internasional melainkan pembatalan yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase

ialah mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase nasional. Dalam UU

Arbitrase hanya mengatur mengenai syarat bagaimana suatu permohonan eksekusi

putusan arbitrase internasional itu dapat dilaksanakan di Indonesia dan apabila

syarat itu tidak dapat dipenuhi maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak

permohonan eksekusi tersebut.