analisis pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dewan

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP

Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat. (Desri Irfandi, Dr. Dahlan,

S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP

Unsyiah, Volume 5, Nomor 1, Februari 2020. | 1

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah

Volume 5, Nomor 1, Februari 2020

www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP

ANALISIS PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN

ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN ACEH BARAT

Surveillance Analysis On The Implementation Of The House's

Representatives Budget West Aceh Regency

Desri Irfandi, Dr. Dahlan, S.H., M.Hum, Mukhrijal, S.IP., M.IP

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK, Pengawasan terhadap keuangan negara diatur dalam

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan tujuan bahwa

pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja,

transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Di dalam

keuangan negara tersebut juga termasuk di dalamnya anggaran DPRK

yang bersumber dari APBK. Dalam pelaksanaannya diperoleh fakta di

lapangan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut

belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari adanya penyalahgunaan

anggaran yang dilakukan oleh pihak DPRK. Terbukti seperti yang

diberitakan pada salah satu media online, akan tetapi yang bersangkutan

sudah diadili. Kemudian dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga

menimbulkan dilematis karena penjelasan dari ketentuan pasal tersebut

hanya menyatakan cukup jelas dan tidak menjelaskan mengenai

pengawasan terhadap anggaran belanja DPRK serta pengawasan seperti

apa seharusnya dilakukan oleh DPRK. Oleh karena itu kajian ini bertujuan

untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan

anggaran DPRK Aceh Barat dan apa hambatan dalam pengawasan

terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat. Metode penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








dan studi pustaka. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan

terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat dilakukan secara

internal dan eksternal. Pengawasan dari DPRK disebut dengan

pengawasan WASPOL atau Pengawasan Politik bukan pengawasan yang

bersifat teknis. Pengawasan internal secara teknis dilakukan oleh

inspektorat yaitu sebagai aparat pengawas internal pemerintah.

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat juga

dilakukan secara eksternal yang dilakukan oleh BPK dan masyarakat

umum. Dalam pengawasan tersebut juga ditemui berbagai hambatan

yang disebabkan karena tidak adanya kerjasama yang baik dari sebagian

anggota DPRK Aceh Barat dalam pelaksanaan pengawasan program dan

kegiatan melalui anggaran DPRK Aceh Barat. Dari pihak Inspektorat juga

ditemui beberapa hambatan yaitu, jumlah personil audit nya masih belum

memadai untuk melakukan audit secara keseluruhan. Saran yang ingin

disampaikan ialah bagi Pihak DPRK Aceh Barat ke depannya diharapkan

untuk terus meningkatkan kerjasama yang baik antar anggota DPRK dan

dengan berbagai pihak terkait dalam melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan anggaran DPRK dengan tujuan untuk menutupi segala

kekurangan-kekurangan dan unsur-unsur yang belum memadai dalam

melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan anggaran.

Kata Kunci: Pengawasan, Pelaksanaan Anggaran, DPRK Aceh Barat.

ABSTRACT, Supervision of the state's finances is governed by law No. 15

of 2004 on the State financial management and responsibility examination

for the purpose that such supervision is conducted in order to improve

performance, transparency, and Accountability of State financial

management. In the financial country It also includes the DPRK budget

sourced from the APBK. In the implementation, the fact that supervision

of the budget is not running effectively. It is seen from the misuse of

budget conducted by the DPRK. Proved as reported on one of the online

media, but the concerned are already on trial. Then in Article 101

paragraph (1) of letter C of Law Number 23 of 2014 about local

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








government also cause dilemma because explanation of the provisions of

the article only stated clearly enough and does not explain the supervision

of DPRK's budget and what kind of supervision should be done by the

DPRK. Therefore, this study aims to know how supervision of DPRK

budget implementation in Aceh Barat and what are the barriers in

surveillance on the implementation of DPRK budget Aceh Barat. This

method of research uses a qualitative approach with a type of descriptive

research. Data collection techniques with observations, interviews,

documentation and library studies. The results of research can be noted

that supervision on the implementation of DPRK budget Aceh Barat is

carried out internally and externally. Supervision from the DPRK is called

the supervision of WASPOL or political supervision instead of technical

supervision. Technical internal supervision is conducted by the

Inspectorate as the government's internal supervisory apparatus.

Supervision on the budget implementation of DPRK West Aceh also

carried out externally by BPK and the general public. In the supervision

also encountered various obstacles caused due to the absence of good

cooperation of some members of the DPRK West Aceh in the

implementation of program supervision and activities through the DPRK

budget Aceh Barat. From the Inspectorate also encountered some

obstacles, namely, the number of audit personnel is still not adequate to

conduct the audit as a whole. The advice to be submitted is on the DPRK

party West Aceh in the future is expected to continue to improve the

cooperation between the DPRK members and with various stakeholders in

supervising the implementation of the DPRK budget with the aim To

cover all the shortcomings and elements that have not been adequate in

carrying out matters relating to the oversight of the budget.

Keywords: Supervision, Budget Implementation, DPRK West Aceh.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








PENDAHULUAN

DPRA/DPRK mempunyai fungsi dan kewenangan di dalam

pelaksanaan penganggaran di daerah. Fungsi penganggaran merupakan

salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-

sama dengan Pemerintah Daerah untuk kemudian dimasukkan di dalam

APBD. Di dalam APBD terdapat berbagai macam bentuk anggaran

penyelenggara pemerintahan daerah, yang salah satunya ialah anggaran

DPRK yang mana kewenangan anggaran yang dimiliki oleh DPRK ini

bertujuan agar dapat menunjang kegiatan DPRK dalam menjalankan

fungsi dan tugasnya.

Dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h UUPA dikatakan bahwa

“DPRA/DPRK mempunyai hak menggunakan anggaran sebagaimana

telah ditetapkan dalam APBA/APBK dan diadministrasikan oleh

Sekretaris DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Demikian pula dalam Pasal 109 ayat (3) huruf c UUPA ditegaskan bahwa

“Sekretaris DPRK melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran

belanja DPRK”. Pengelolaan belanja DPRK dilaksanakan oleh Sekretaris

DPRK dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai tugas dan wewenang pengawasan DPRD, Pasal 101 ayat

(1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang

melaksanakan “Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan

APBD provinsi”.

Sementara itu, definisi pengawasan itu sendiri menunjukkan

bahwa pengawasan dianggap sebagai bentangan kejelasan informasi dari

pelaksanaan suatu kewenangan disatu pihak dan mengambil tindakan

korektif (Husein, 2005: 120).

Masyarakat luas menginginkan adanya suatu pengawasan

terhadap pembuatan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah,

dimana kebijakan yang dibuat oleh Penyelenggara Pemerintahan daerah

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








yang salah satunya ialah DPRK tidak selalu memberikan dampak yang

positif dimasyarakat. Untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk

yang timbul akibat adanya anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan

yang ada dan juga tidak memperhatikan kondisi sosial dimasyarakat,

dilakukanlah langkah-langkah untuk mengendalikan dan mengontrol

anggaran yang dibuat oleh DPRK. Pengawasan tersebut perlu dilakukan

dalam rangka untuk mencegah kemungkinan buruk yang mungkin terjadi

apabila terdapat penyimpangan di dalam penganggaran yang dilakukan

oleh DPRK.

Kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan akibat dari

kurangnya kontrol terhadap penganggaran yang dilakukan oleh DPRK

diantaranya seperti, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah dan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam

melakukan fungsi anggaran. Penyalahgunaan kewenangan anggaran

yang terjadi di dalam proses penganggaran DPRD mempunyai bentuk

yang beragam. Bentuk-bentuk penyimpangan anggaran pemerintahan

daerah yang biasa terjadi seperti, penyalahgunaan penggunaan APBD

oleh Pemerintah daerah ataupun DPRD, diterimanya dana siluman oleh

DPRD, penggelapan anggaran dana DPRD, pemotongan anggaran tanpa

diketahui alokasinya, penyimpanan anggaran dana oleh oknum tertentu,

dan masih ada beberapa bentuk penyimpangan anggaran yang sering

ditemukan di dalam proses penganggaran oleh DPRD.

Sebagai salah satu contoh kasusnya ialah, mantan Pemegang Kas

DPRK Aceh Barat, tervonis kasus korupsi uang untuk dipertanggung

jawabkan (UUDP) dewan setempat. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman

PN Meulaboh selama 3 tahun denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurung

serta diwajibkan bayar uang pengganti Rp 1.013.853.808. Pihak Kejaksaan

Negeri Meulaboh sudah mengeksekusi terhadap yang bersangkutan ke LP

Meulaboh guna menjalani hukuman dalam kasus korupsi dana UUDP

DPRK Aceh Barat tahun 2007 lalu, yakni tervonis telah menerima

hukuman yang divonis oleh PN Meulaboh pada sidang tanggal 20 Juli

2011 lalu (Web, aceh.tribunnews.com, 08 April 2018).

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








Hal tersebut termasuk ke dalam bentuk penyimpangan anggaran

pemerintahan daerah yang menunjukkan bahwa pihak DPRK tidak

tertutup kemungkinan melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam

melakukan fungsi anggaran dan bisa juga dikatakan bahwa pengawasan

terhadap pelaksanaan anggaran tersebut belum berjalan secara efektif.

Itulah sebabnya pengawasan merupakan syarat yang harus

dipenuhi di dalam negara demokrasi di Indonesia yang mana aspek

pengawasan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan

anggaran yang dilakukan oleh DPRK. Pengawasan yang dilakukan

terhadap penyusunan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh DPRK

kiranya dapat memperhatikan aspek-aspek sosial yang terjadi di

masyarakat, dimana dalam pembuatan anggaran hendaknya DPRK

memperhatikan juga hak-hak yang ada di masyarakat. Artinya anggaran

yang dibuat oleh DPRK tidak boleh mengabaikan hak-hak rakyat.

Kemudian dalam upaya pengawasan terhadap pelaksanaan

anggaran DPRK khususnya di DPRK Aceh Barat juga tidak selalu berjalan

dengan lancar, dan juga ditemui berbagai kendala atau hambatan dalam

prosesnya. Hambatan tersebut terutama bersifat internal dari

kelembagaan DPRK Aceh Barat itu sendiri. Hal tersebut terlihat dari tidak

adanya kerjasama yang baik dari sebagian anggota DPRK Aceh Barat.

Permasalahan tersebut tentunya akan berpengaruh pada proses

pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat.

Kemudian mengenai kewenangan pengawasan yang dilakukan

oleh DPRK terhadap pelaksanaan anggaran DPRK sebagaimana telah

ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

dikemukakan di atas, juga menimbulkan dilematis karena penjelasan dari

ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tersebut hanya menyatakan cukup jelas dan tidak menjelaskan

mengenai pengawasan terhadap anggaran belanja DPRK serta

pengawasan seperti apa seharusnya dilakukan oleh DPRK. Maka bisa saja

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








pihak DPRK yang menggunakan anggaran dan mereka juga yang

mengawasinya.

Sehingga dalam implementasinya DPRK seakan-akan mempunyai

kewenangan melakukan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan

seharusnya pengawasan yang bersifat teknis merupakan kewenangan

yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah dalam hal ini

adalah oleh Inspektorat.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Halim (2002:146), pengawasan keuangan daerah (APBD)

adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-

pendapatan daerah, dan pembelanjaan, pengeluaran-pengeluaran daerah

berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang

ditetapkan.

Pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi

Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal. Pengawasan diperlukan

pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan

yang dilakukan oleh anggota Dewan dimulai pada saat proses

penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan

pertanggungjawaban APBD (Mardiasmo, 2007: 23).

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilakukan, hal

ini untuk memantau apakah pelaksanaan anggaran tersebut telah berjalan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta berjalan efisien, efektif

dan ekonomis. Proses pengawasan di sini diartikan sebagai proses

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah

daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku (Keppres No. 74 Tahun 2001).

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








Menurut Halim (2002:147), tujuan pengawasan keuangan daerah

secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin keamanan keseluruhan komponen keuangan

daerah.

2. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan

dengan pengelolaan keuangan daerah.

3. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan,

efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mengenai jenis-jenis Pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat

dibedakan berdasarkan objek diawasi, sifat, pengawasan dan metode

pengawasan (Halim, 2002:150). Adapun penjelasannya ialah sebagai

berikut:

1. Pengawasan berdasarkan objek.

Pengawasan APBD menjadi pengawasan terhadap pendapatan

daerah dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah.

Pengawasan pendapatan daerah lebih ditekankan pada segi

pengumpulannya. Sedangkan tujuan pengawasan pengeluaran

daerah meliputi segi penyusunan anggarannya, penyalurannya

maupun segi pertanggungjawabannya.

2. Pengawasan menurut sifat.

Menurut sifat pengawasan dapat dibedakan pengawasan preventif

dan pengawasan represif. Menurut Husein (2005:234), pengawasan

preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu

tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan

represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan

dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa

yang seharusnya terjadi (Husein, 2005:246).

3. Pengawasan menurut metode.

Sedangkan menurut metode pengawasan dapat dikelompokkan

menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh

pimpinan atau atasan langsung suatu instansi atau unit kerja dalam

lingkungan pemerintahan daerah terhadap bawahannya, terutama

melalui pelembagaan sistem pengawasan pimpinan. Pengawasan

fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat

pengawasan yang meliputi Inspektorat, BPKP, dan BPK.

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat

juga melibatkan partisipasi masyarakat publik. Menurut Wagner (1994)

secara umum pengertian partisipasi adalah suatu tindakan dalam

keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam proses pengambilan

keputusan. Oleh karena itu, partisipasi di dalam penyusunan dan

pengendalian anggaran merupakan variabel penting yang akan

meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun.

Menurut Rima (2006: 56), beberapa hal yang harus diperhatikan

dalam partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah,

antara lain: pelibatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam

penyusunan arah dan kebijakan APBD, adanya masukan dan kritik dari

masyarakat terhadap prioritas dan rencana APBD, pelibatan masyarakat

dalam penyusunan APBD, pelibatan masyarakat dalam Advokasi,

pelibatan masyarakat dalam konsultasi dan konfirmasi antara anggota

DPRD dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan rancangan APBD,

adanya kritikan dan saran masyarakat sebagai salah satu masukan dalam

melakukan revisi APBD dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat,

jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten Aceh Barat dan Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh

Barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati (Moleong, 2012: 4).

Menurut Syarif dan Yunus (2013: 29-30), penelitian kualitatif

mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan

mengungkapkan (to describe and explore) dan kedua menggam-barkan dan

menjelaskan (to describe and explain).

Dalam penelitian ini penulis akan memilih beberapa responden

dan informan yang memiliki pengetahuan terkait objek penelitian baik

yang terlibat secara langsung maupun yang tidak terlibat langsung.

Adapun responden dan informan tersebut ditentukan berdasarkan teknik

penentuan sampel (purposive sampling), yaitu teknik penentuan responden

dan informan yang dipilih secara khusus berdasarkan pertimbangan

tertentu dan permasalahan penelitian yang akan diteliti (Sugiyono, 2016:

85).

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data,

yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik

analisis data dilakukan dengan langkah data yang telah dikumpulkan

kemudian diolah dan dianalisis dengan teori yang ada serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Kemudian disusun dan disajikan

kedalam suatu bentuk karya dengan menggunakan metode penelitian

kualitatif, sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif

analitis.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan

Rakyat Kaupaten Aceh Barat

Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk

pengawasan anggaran DPRK Aceh Barat, yaitu secara internal maupun

eksternal. Pengawasan anggaran DPRK Aceh Barat secara internal artinya

pengawasan yang melibatkan seluruh keanggotaan DPRK itu sendiri.

Bentuk pengawasan internal yang melibatkan anggota DPRK ini

dikarenakan fungsi dari DPRK tersebut yang sudah dimuat dalam Pasal

22 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan salah

satu fungsi DPRK Aceh Barat ialah pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRK tersebut bukan

merupakan pemeriksaan atau audit, melainkan pengawasan yang

bertujuan untuk melihat penyusunan anggaran serta anggaran yang

dilaksanakan tersebut harus berbasis kinerja, yaitu anggaran yang

diplotkan harus sesuai dengan program dan kegiatan yang akan

dilakukan, tidak boleh menyimpang dalam pelaksanaannya dan dapat

dipertanggungjawabkan penggunaannya. Hal tersebut senada dengan

yang dijelaskan di dalam Keppres No. 74 Tahun 2001 yang menjelaskan

bahwa “Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilakukan, hal

ini untuk memantau apakah pelaksanaan anggaran tersebut telah berjalan

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta berjalan efisien, efektif

dan ekonomis. Proses pengawasan di sini diartikan sebagai proses

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah

daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku”.

Pengawasan terhadap anggaran DPRK Aceh Barat secara internal

tidak hanya dilakukan oleh para petingginya seperti ketua DPRK dan

jajarannya melainkan juga menjadi tugas bagi seluruh anggota DPRK.

Secara internal, Sekretaris dewan juga terlibat dalam pengawasan

anggaran DPRK, tetapi Sekretaris dewan itu sendiri hanya mengawasi

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








anggaran yang ada di Sekretariat DPRK yang merupakan bagian daripada

SKPK lingkup Kabupaten Aceh Barat, di luar daripada itu maka Sekretaris

dewan tidak memiliki kewenangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa selain menggunakan anggaran

ataupun mempunyai fungsi anggaran, anggota dewan secara tidak

langsung juga mengawasi anggarannya, mengingat DPRK juga memiliki

fungsi pengawasan dan tupoksinya sebagai lembaga dewan dalam

mengawasi pelaksanaan anggaran di eksekutif atau pemerintah

kabupaten. Serta pimpinan SKPK itu mempunyai wewenang mengawasi

pelaksanaan anggaran di SKPK nya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh

Sekretaris DPRK. Jenis pengawasan seperti ini sesuai dengan teori jenis-

jenis pengawasan keuangan daerah yaitu pengawasan menurut metode

yang dikemukakan oleh Halim (2002:150) bahwa pengawasan melekat

adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung

suatu instansi atau unit kerja dalam lingkungan pemerintahan daerah

terhadap bawahannya, terutama melalui pelembagaan sistem

pengawasan pimpinan.

Anggaran yang diawasi tidak hanya sebagai anggaran fungsional

dari lembaga DPRK itu sendiri melainkan juga anggaran belanja terutama

dalam menjalankan program-program yang direncanakan. Anggaran

DPRK Aceh Barat yang diawasi tersebut bersumber dari satu sumber

yakni APBK, yang mana APBK itu sendiri juga berasal dari beberapa

sumber sebagai anggaran yang kemudian dituangkan ke dalam APBK

tersebut. Dalam hal proses pengawasan APBK dalam ruang lingkup

secara internal dilakukan melalui tahapan mulai dari penyusunan APBK,

pengesahan APBK, pelaksanaan APBK dan pertanggungjawaban APBK

terutama perencanaan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan,

sampai ke tingkat kabupaten.

Pengawasan seperti ini sesuai dengan teori pengawasan anggaran

daerah yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2007:23) bahwa pengawasan

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








yang harus dilakukan oleh anggota DPRK mulai dari proses penyusunan

program, pengesahan, evaluasi dan pertanggungjawaban APBD.

Pertanggungjawaban APBD setiap anggaran diakhir tahunnya,

pemerintah daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD

kepada DPRD, di samping itu ada pula laporan pelaksanaan APBD

triwulan yang disampaikan tiap tiga bulan.


bukan hanya bersifat kontrol di lapangan, melainkan juga adanya sejenis

pengawasan terhadap rincian anggaran yang sudah digunakan dalam

program dan kegiatan. Seperti yang terlihat pada form-form yang

diadakan enam bulan sekali dimana dalam rapat tersebut dilakukan

pembahasan-pembahasan terhadap proses pelaksanaan yang sudah

dilakukan untuk mengetahui kesesuaian.

Terkait mengenai kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh

DPRK terhadap pelaksanaan anggaran DPRK dalam Pasal 101 ayat (1)

huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang menimbulkan dilematis terkait masalah yang berkaitan

dengan DPRK punya anggaran tersendiri dan bagaimana DPRK itu bisa

mengawasinya, maka dalam hal ini sebenarnya pengawasan dari DPRK

itu sendiri disebut dengan pengawasan WASPOL atau Pengawasan

Politik bukan pengawasan yang bersifat teknis. Jadi DPRK mempunyai

peran yang sangat besar dalam hal melakukan pengawasan politik.

Artinya DPRK dapat memberikan atau dapat menurunkan pansus apabila

ada isu-isu yang dianggap atau berhubungan dengan pengelolaan

keuangan daerah. Bisa juga dikatakan DPRK ini adalah orang-orang yang

duduk dalam suatu lembaga legislatif yang menampung aspirasi

masyarakat atau perwakilan dari masyarakat untuk memberikan sikap

politiknya terkait masalah pengelolaan ataupun jalannya pemerintahan di

Kabupaten khususnya di Kabupaten Aceh Barat, termasuk salah satunya

yaitu mengawasi anggaran baik di DPRK selaku SKPK itu sendiri maupun

SKPK lainnya lingkup Kabupaten Aceh Barat.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








Dalam penjelasan lain, DPRK mempunyai fungsi sebagai pihak

yang bisa memberikan sikap politisnya terhadap pemerintahan, terkait

masalah pengawasan anggarannya, mereka juga punya wewenang untuk

melihat dan mengawasi jalannya proses penggunaan anggaran yang

dialokasikan di DPRK itu sendiri. Maka tentunya dalam hal ini jika

seandainya ada kelemahan-kelemahan, DPRK diharapkan bisa melakukan

koordinasi kepada pihak-pihak terkait seperti inspektorat yaitu sebagai

aparat pengawas internal pemerintah yang memiliki kewenangan dalam

melakukan pengawasan yang bersifat teknis (Santoso, wawancara 4 Juni

2019).

Pengawasan secara internal yang dilakukan oleh sebuah badan

intern pemerintahan atau Inspektorat diatur dalam Pasal 134 Peraturan

Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

pihak inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah. Inspektorat

selaku auditor internal pemerintahan merupakan auditor yang secara

struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pemegang

kekuasaan terhadap keuangan daerah, dimana dalam hal ini auditor

internal atau Badan Pengawas berada di bawah pemerintah daerah dan

bertanggung jawab kepadanya, sebagaimana diatur di dalam pasal 97

ayat 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang

pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan

daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha

keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD.

Lingkup kewenangan pengawasan Badan Pengawas tersebut

diatur di dalam pasal 97 ayat 2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor 29 tahun 2002 yaitu mencakup seluruh aspek keuangan daerah

termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program,

kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat ini tidak terlepas dari

SOP atau standar pengawasan itu sendiri. Tata cara pengawasan terhadap

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








pelaksanaan anggaran DPRK ini yaitu, seperti pemeriksaan operasional,

yang mana pihak Inspektorat melakukan perencanaan terlebih dahulu.

Perencanaan yang dimaksud ini yaitu objek yang diaudit termuat di

dalam PKPT. Setelah itu, dikeluarkannya surat perintah tugas untuk

melakukan audit dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran di

DPRK tersebut.

Pengawasan yang dilakukan terhadap anggaran DPRK Aceh Barat

ini secara umum yaitu, mencakup pengawasan ataupun audit operasional,

yang mana audit operasional itu adalah audit yang dilakukan secara

berkala atau rutin setiap tahunnya. Kemudian ada pula audit khusus,

yaitu audit yang dilakukan ketika adanya serah terima jabatan dari

pejabat lama ke pejabat baru. Seperti adanya pergantian Sekretaris DPRK,

maka dilakukan audit atau pengawasan khusus. Kemudian ada juga audit

yang bersifat kasus, yaitu apabila di dalam suatu SKPK itu ada

pengaduan-pengaduan dari berbagai pihak, baik itu pihak internal

maupun pihak eksternal yang mana pengaduan tersebut diinformasikan

terlebih dahulu kepada pimpinan daerah, kemudian pimpinan daerah

meminta Inspektorat untuk melakukan audit. Jadi jenis pengawasan itu

pada umumnya yaitu pengawasan yang bersifat operasional, khusus, dan

juga kasus. Hal ini tidak hanya terhadap SKPK DPRK saja, tetapi juga

seluruh SKPK lingkup Kabupaten Aceh Barat.

Setelah dilakukan audit, kemudian hasil audit tersebut dituangkan

ke dalam Laporan Hasil Audit atau LHA Inspektorat Kabupaten Aceh

Barat, maka setelah itu mekanismenya yaitu, pihak Inspektorat

memberikan laporan dan rekomendasi supaya ditindaklanjuti oleh

pengguna anggaran yang dalam hal ini yaitu DPRK Aceh Barat, kemudian

juga disampaikan kepada kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan

terhadap penyelenggaraan keuangan daerah dan juga menjadi pertinggal

di Inspektorat itu sendiri.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








Selain itu, laporan hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut wajib

disampaikan kepada BPK dan juga digunakan oleh BPK, sebagaimana

diatur di dalam pasal 9 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyebutkan

bahwa ”dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil

pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah”.

Dalam hal ini, SKPK yang telah diaudit mempunyai kewajiban

untuk menindaklanjuti segala temuan yang dimuat di dalam dokumen

LHA hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Mengenai hal tersebut

tidak hanya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat saja,

demikian pula dilakukan audit oleh Inspektorat Aceh, BPKP, maupun

pihak eksternal seperti BPK. Demikian juga segala temuan yang diberikan

rekomendasi ini harus ditindak lanjuti sesegera mungkin.

Terkait masalah ada tidaknya penyimpangan penganggaran DPRK

Kabupaten Aceh Barat, tentunya Inspektorat mempunyai standar audit,

bahwasanya audit itu dilakukan apabila adanya surat tugas dari

pimpinan dalam hal ini yaitu Inspektur Kabupaten Aceh Barat, untuk

menurunkan tim. Jadi tugas daripada auditor di lapangan yaitu untuk

melihat sejauh mana pertanggungjawaban ataupun pengelolaan keuangan

itu apakah sudah tepat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sudah

menganut azas ekonomis, efektif, dan efisien, serta apakah sudah

memberi output ataupun outcome langsung kepada masyarakat ataupun

kepada SKPK itu sendiri dalam menjalankan operasionalnya. Maka untuk

mengetahui penyimpangan yang terjadi tersebut berhubungan dengan

apa, maka harus dilakukan audit terlebih dahulu, dan nanti kemudian

dari temuan-temuan yang ada akan dipilah-pilah lagi, yang mana

temuan-temuan tersebut ada yang sifatnya administatif dan ada temuan

yang sifatnya keuangan.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








Dalam melakukan audit, pihak Inspektorat selain mempunyai

PKPT atau Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat, dalam

perjalanannya antara Inspektorat Kabupaten Aceh Barat dengan pihak-

pihak terkait, seperti halnya dengan lembaga DPRK, tetap menjalin suatu

komunikasi atau koordinasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan

pengawasan anggaran, baik itu pengawasan anggaran yang ada di DPRK

Aceh Barat maupun di SKPK lainnya. Jadi kerjasama antara lembaga

DPRK maupun lembaga Inspektorat dan dengan pihak terkait lainnya

tentunya ada dan memang tetap harus dilakukan komunikasi dan

koordinasi. Kemudian juga dengan pihak-pihak terkait lainnya misalnya

seperti masyarakat, yang mana Inspektorat juga menampung aspirasi

masyarakat, namun pengaduan ataupun penyampaian informasi dari

masyarakat ini sebelum ditindaklanjuti harus ada persetujuan dari

pimpinan kepala daerah dalam hal ini.

Pihak Inspektorat menyebutkan tujuan dilakukannya pengawasan

terhadap pelaksanaan anggaran ini yaitu untuk mengawal anggaran yang

dialokasikan untuk DPRK ini agar benar-benar dipergunakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, kemudian anggaran yang dikelola

tersebut tentunya harus menganut azas ekonomis, efektif, dan efisien,

serta dapat dimanfaatkan untuk operasional kegiatan yang ada, baik

progam maupun kegiatan yang ada di DPRK itu sendiri. Tujuan tersebut

senada dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa “Keuangan Negara

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Pengawasan terhadap anggaran DPRK Aceh Barat juga dilakukan

secara eksternal. Hal ini sesuai dengan yang kemukakan oleh Mardiasmo

(2007:23), bahwa dalam pengawasan secara eksternal terhadap anggaran

DPRK Aceh Barat ini melibatkan intansi dan pihak luar yang bertujuan

untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








agar tercipta pengelolaan keuangan negara yang dikelola secara tertib,

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan dan bertanggung jawab.

Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar

pemeriksaan yaitu oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang dalam

hal ini menjalankan fungsinya sebagai pengawasan keuangan eksternal

DPRK Aceh Barat. Pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh

Badan Pengawas Keuangan (BPK) diatur di dalam Pasal 135 Peraturan

Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar

1945 Pasal 23 ayat (5) UUD memuat amanat: “Untuk memeriksa tanggung

jawab tentang Keuangan Negara, diadakan suatu Badan Pemeriksa

Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

BPK memiliki ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara yang

meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan

pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Di dalam Pasal 35

Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

disebutkan bahwa: “Setiap orang yang diberi tugas menerima,

menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga

atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan”.

Dalam hal ini, DPRK Aceh Barat merupakan salah satu unsur yang

termasuk di dalam pengguna anggaran daerah sebagaimana ketentuan

diatas. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, DPRK Aceh Barat

diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya

kepada BPK.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan

Daerah yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-

undangan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 135 PP nomor 58 tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang di dalam pasal tersebut

merupakan kewenangan yang dimiliki oleh BPK sebagai badan pengawas

ekstern di dalam penyelenggaraan pengawasan keuangan DPRD/DPRK.


juga melibatkan masyarakat publik seperti pihak penegak hukum,

lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, seperti LSM, mahasiswa, dan

masyarakat umum. Terlibatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi

pelaksanan anggaran DPRK Aceh Barat tidak hanya berpusat di pusat

pemerintahan saja, tetapi juga di kampung-kampung melalui aparaturnya

seperti Tuha Peut dan lainnya.

Peran serta masyarakat memang salah satu alternatif pilihan yang

dapat digunakan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran

DPRK, walaupun sangat minim sekali peraturan yang mengatur

mengenai pemberian keluasaan masyarakat untuk melakukan

pengawasan anggaran DPRK.

Hasil temuan menunjukkan bahwa, dalam pengawasan anggaran

DPRK sudah mulai tampak partisipasi dari masyarakat itu sendiri, yaitu

adanya pengawasan WASMAS atau Pengawasan Masyarakat.

Pengawasan masyarakat ini biasanya dilakukan oleh masyarakat itu

sendiri. Karena terkadang pihak pengawas seperti Inspektorat memiliki

adanya keterbatasan informasi dari pihak luar. Oleh karena itu, supaya

pengelolaan keuangan daerah ini bisa lebih bermanfaat untuk

masyarakat, dan dikelola sesuai ketentuan, maka di sinilah diperlukan

peran dan serta masyarakat dalam mengawasi anggaran baik itu di DPRK

maupun di seluruh SKPK lainnya.

Adanya pengawasan masyarakat terhadap anggaran DPRK Aceh

Barat ini karena anggaran tersebut merupakan alat untuk mencapai tujuan

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik dan orientasinya

tidak lain adalah menuju ke arah terciptanya peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Keterlibatan publik dalam mengawasi pelaksanaan anggaran

DPRK Aceh Barat ini dimulai sejak saat proses penyusunan APBD, publik

wajib untuk berpartisipasi aktif dalam prosesnya. Mengetahui konsistensi

antara perencanaan dan penganggaran daerah dengan realisasi

pelaksanaan perencanaan dan penganggaran tersebut adalah penting

diketahui oleh publik dalam kaitannya dengan pengawasan APBD.

Pengawasan publik terhadap pelaksanaan anggaran DPRK untuk

memastikan bahwa dalam pelaksanaannya tidak diselewengkan atau

dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi oleh oknum pejabat publik

terutama anggota DPRK Aceh Barat sendiri.

Bentuk partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lainnya dalam

pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat seperti ini

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rima (2006: 56), yang

menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan

daerah antara lain mencakup aspek seperti pelibatan masyarakat untuk

memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD,

adanya masukan dan kritik dari masyarakat terhadap prioritas dan

rencana APBD, pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBD pelibatan

masyarakat dalam Advokasi, pelibatan masyarakat dalam konsultasi dan

konfirmasi antara anggota DPRD dan Pemerintah Daerah berkaitan

dengan rancangan APBD, adanya kritikan dan saran masyarakat sebagai

salah satu masukan dalam melakukan revisi APBD, pelaksanaan

sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang

berkaitan dengan APBD.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








2. Faktor Penghambat Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran

DPRK Aceh Barat


yang dilakukan secara internal dan eksternal juga menimbulkan berbagai

hambatan dalam prosesnya. Secara internal hambatan terhadap

pengawasan pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat sering terlihat

dengan tidak adanya kerjasama yang baik dari sebagian anggota DPRK

Aceh Barat. Adanya anggota DPRK yang enggan berkerja sama ini

membuat berbagai program yang dijalankan mengalami kemacetan.

sehingga sering terjadi perdebatan dalam menentukan keputusan terkait

pelaksanaan anggaran DPRK. Kurangnya kerjasama yang baik tersebut

berhubungan dengan partisipasi daripada anggota DPRK Aceh Barat

yang masih belum maksimal.

Hal tersebut bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan

oleh Wagner (1994) yang menyebutkan bahwa, secara umum partisipasi

adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam

proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, partisipasi di dalam

penyusunan dan pengendalian anggaran merupakan variabel penting

yang akan meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun.

Faktor penghambat lainnya juga dialami oleh pihak inspektorat

yang mengawasi pelaksanaan anggaran DPRK Aceh Barat di antaranya

ialah minimnya Sumber daya manusia adalah terutama kurangnya jumlah

auditor. Auditor yang tersedia jumlahnya masih terbatas jika

dibandingkan dengan objek pemeriksaan yang ada. Di Kabupaten Aceh

Barat pejabat fungsional auditor hanya berjumlah 14 orang, ini masih

tergolong sedikit. Sedangkan kriteria auditor yaitu harus lulus seleksi atau

test di BPKP. Kemudian, dalam hal auditor yang masih belum

mempunyai pengalaman maka akan dikirim untuk mengikuti diklat atau

pelatihan. Juga sosialisasi peraturan baru untuk auditor dengan

mengundang pihak informan dari BPKP.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








Waktu juga menjadi penghambat ditambah masih kurangnya tenaga

auditor sehingga mengakibatkan waktu dalam melakukan pemeriksaan

belum sesuai dan masih belum tepat. Selain itu SKPD dalam menyusun

laporan keuangannya yang masih belum tepat waktu sehingga

menghambat kinerja Inspektorat. Antusiasme juga menghambat

pengawasan pelaksanaan anggaran yaitu kesadaran dari obyek

pemeriksaan atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diperiksa

masih tergolong rendah. Rendahnya antusiasme dan kesadaran dari

obyek jika dilakukan pemeriksaan, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh

kurangnya kesadaran dan budaya hukum yang dimiliki oleh aparatur

kinerja pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis

pada pembahasan sebelumnya mengenai “Analisis Pengawasan Terhadap

Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat”

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan anggaran DPRK Aceh Barat dilakukan secara internal

dan eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan oleh seluruh

keanggotaan DPRK Aceh Barat dikarena salah satu fungsi dari DPRK

ialah pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRK tersebut

bukan merupakan pemeriksaan atau audit, melainkan pengawasan

yang bertujuan untuk melihat penyusunan anggaran serta anggaran

yang dilaksanakan tersebut harus berbasis kinerja. Sementara

pengawasan dari DPRK itu sendiri disebut dengan pengawasan

WASPOL atau Pengawasan Politik bukan pengawasan yang bersifat

teknis. Pengawasan intenal secara teknis dilakukan oleh Inspektorat

yaitu sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Pengawasan

anggaran DPRK secara internal dilakukan mulai dari penyusunan

APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








pertanggungjawaban APBD. Pengawasan terhadap pelaksanaan

anggaran DPRK Aceh Barat bukan hanya bersifat kontrol di lapangan,

melainkan juga adanya sejenis pengawasan terhadap rincian anggaran

yang sudah digunakan dalam program dan kegiatan.

2. Pengawasan terhadap anggaran DPRK Aceh Barat juga dilakukan

secara eksternal. Pengawasan secara eksternal terhadap anggaran

DPRK Aceh Barat ini melibatkan intansi dan pihak luar yang

bertujuan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan

pemerintahan negara. Pengawasan secara eksternal terhadap

anggaran DPRK Aceh Barat tersebut dilakukan oleh BPK dan

masyarakat umum.

3. Hambatan yang bersifat intenal dalam mengawasi anggaran DPRK

Aceh Barat disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bersifat toleran

dalam pelaksanaan pengawasan program dan kegiatan melalui

anggaran DPRK Aceh Barat. Seperti tidak adanya kerjasama, tidak

adanya kepedulian dari semua pihak terutama sesama anggota DPRK

Aceh Barat, sehingga sering terjadi perdebatan dalam menentukan

keputusan terkait pelaksanaan anggaran DPRK.

4. Sedangkan hambatan daripada pihak Inspektorat dapat digolongkan

ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

internalnya yaitu, jumlah personil audit nya masih belum memadai

untuk melakukan audit secara keseluruhan, lalu sarana dan prasarana

di Inspektorat Kabupaten Aceh Barat secara umum juga belum

memadai, meskipun pelaksanaan pengawasan atau auditnya masih

bisa berjalan. Kemudian keterlambatan tersedianya anggaran untuk

melakukan audit. Sedangkan faktor eksternalnya ialah lebih

cenderung ke faktor alam.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








SARAN

Berdasarkan beberapa temuan yang peneliti dapatkan di lapangan,

peneliti ingin memberikan beberapa saran kepada pihak terkait dalam

proses pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DPRK:

1. Pihak DPRK Aceh Barat, ke depannya diharapkan untuk terus

meningkatkan kerjasama yang baik antar anggota DPRK dan dengan

berbagai pihak terkait dalam melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan anggaran DPRK sehingga semua program dan kegiatan

dapat terealisasikan sesuai dengan yang telah direncanakan.

2. Pihak lembaga pengawas internal dan eksternal pemerintah, agar bisa

terus melakukan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dengan

anggota DPRK serta dengan pihak-pihak terkait lainnya dengan

tujuan untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan dan unsur-

unsur yang belum memadai dalam melaksanakan hal-hal yang

berkaitan dengan pengawasan anggaran, baik itu pengawasan

anggaran di DPRK Aceh Barat maupun di SKPK lainnya.

3. Pihak masyarakat dan lembaga lainnya, agar terus ikut berpartisipasi

dalam membantu jalannya pengawasan terhadap anggaran daerah

setiap tahunnya, baik melalui penyampaian aspirasi, informasi

ataupun pengaduan, sehingga diharapkan dapat terhindar dari hal-

hal yang tidak diinginkan atau penyalahgunaan anggaran dan

berguna untuk mengontrol jalannya pelaksanaan dan penyaluran

anggaran APBD sesuai yang ditargetkan.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP








DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2002. Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah.

Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

La ode Husen. 2005. Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dan BPK dalam

Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Bandung: CV. Utomo.

Lexy J. Moleong. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.

Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo. 2007. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja

Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Yogyakarta:

Andi Publishing.

Safrilsyah Syarif dan M. Yunus Firdaus. 2013. Metode Penelitian Sosial.

Banda Aceh: Ushuluddin Publishing.

Soehartono. 2008. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:

Alfabeta

Rima Rosseptalia. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

TerhadapPengawasan Keuangan Daerah dengan variabel Moderator

Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Skripsi.

Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

analisis pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dewan

Documents