1. PERTEMUAN KEEMPATANGGARAN

2. KONSEPANGGARANPEMERINTAH Freeman (2003), anggaran adalah sebuah prosesyang dilakukan oleh organisasi untukmengalokasikan sumberdaya yang dimilikinyauntuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas(the process of allocating resources to unlimiteddemands). Anggaran dapat juga diartikan sebagaipernyataan mengenai estimasi kinerja yanghendak dicapai selama perioda waktu tertentudalam ukuran finansial. 3. Konsep DasarAnggaran ANGGARAN: merupakan pedomantindakan yang akan dilaksanakan pemerintahmeliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalamsatuan rupiah, yangdisusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis selama stuperiode (SAP No. 2 Pr.3 Fauzan Misra 11/13/2012 8) 4. Anggaran di Pemerintahan RUMIT Muatan Politis Bentuk Akuntabilitas 5. Fungsi Anggaran1. Anggaran sebagai alat perencanaan2. Anggaran sebagai alat pengendalian3. Anggaran sebagai alat politik4. Anggaran sebagai alat komunikasi dan koordinasi5. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja6. Anggaran sebagai alat motivasi 6. SIKLUS PENYUSUNANANGGARAN PENYUSUNAN RENCANAANGGARANPELAPORANPERSETUJUAN DAN AUDITLEGISLATIF PELAKSANAANANGGARAN 7. 1.PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN 1.Merupakan tahap pertama dari proses pengenggaran 2.Rincian tahapan ini:1.Langkah awal (prelimnary step), langkah2pendahuluan, kepala pemerintahan memberikan batasan ataukebijakan umum yang akan diterapkan pada periodaanggaran.2.Penyusunan rencana awal (preparing the budget) olehunitkerja-unit kerja yang ada. Mempertimbangkan estimasibelanja dan estimasi pendapatan2.PERSETUJUAN ANGGARAN LEGISLATIF (KOMITE ANGGARAN) AKAN MENGADAKAN PEMBAHASAN GUNA MEMPEROLEH PERTIMBANGAN2 UNTUK MENYETUJUI ATAU MENOLAK ANGGARAN TERSEBUT. 8. 3. PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN YANG DISETUJI MULAI DILAKSANAKAN LANGKAH PENGALOKASIAN YANG DIKENAL DENGAN ALLOTMENT DAN APPOTTIONMENT.4. PELAPORAN DAN AUDIT REALISASI ANGGARAN AKAN DILAPORKAN DAN DIPEBANDINGKAN SECARA PERIODIK DENGAN ANGGARAN YANG TELAH DISETUJUI SEBELUMNYA. PENJELASAN TERHDAP SELISIH REALISASI DENGAN ANGGARAN. LAPORAN TERSEBUT DIAUDIT 9. PENDEKATAN PENYUSUNANANGGARANPENDEKATAN TRADISIONALPENDEKATAN KINERJA (PERFORMANCE BASEDBUGTEGING)PLANNING, PROGRAMMING ANDBUDGETING SYSTEM- PPBS ANGGARAN BERBASIS NOL (ZERO BASED BUDGETING-ZBB) 10. STRUKTUR APBDKepmendagri 29/2002 Permendagri 13/2006Klasifikasi belanja menurutKlasifikasi belanja menurut urusankewenangan Pemda, organisasi,Pemda, organisasi, program, kegiatankelompok, jenis, obyek, dan rinciankelompok, jenis, obyek, dan rincianobyek belanjaobyek belanjaPemisahan secara tegas antaraPemisahan kebutuhan belanja antarabelanja aparatur dengan belanjabelanja aparatur dengan belanjapelayanan publik pelayanan publik tercermin dalam program dan kegiatanPengelompokan BAU, BOP dan BMBelanja dikelompokkan menjadicenderung menimbulkan terjadinya Belanja Langsung dan Belanja Tidaktumpang tindih anggaranLangsung sehingga mendorong terciptanya efesiensi mulai saat penganggaranMengggabungkan antara jenis belanjaRestrukturisasi jenis-jenis belanjasebagai input dan kegiatan dijadikansebagai jenis belanja 11. ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA NEGARA (APBN) RUANG LINGKUP APBN APBN MENCAKUP SELURUH PENERIMAAN DANPENGELUARAN YANG DITAMPUNG DALAMSATU REKENING BENDAHARAWAN UMUMNEGARA DI BANK SENTRAL. FORMAT/ STRUKTUR APBN/D 12. STRUKTUR APBN/D DAN REALISASINYAREALISASI APBDAPBD A Pendapatan900,00 950,00 B Belanja (Termasuk Transfer) 1.000,00 1.100,00 C Surplus/Defisit (A - B) (100,00) (150,00) D Penerrimaan Pembiayaan300,00 350,00 E Pengeluaran Pembiayaan(200,00) (150,00) F Pembiayaan Neto (D - E)100,00200,00 G SILPA (F - C) 50,0012 Fauzan Misra11/13/2012 13. PERBEDAAN PERLAKUAN APBN/APBD APBNAPBD SILPA/SIKPA pada akhir TA SILPA APBD akan menjadi sumber dipindahkan ke Ekuitas Dana pembiayaan pada TA berikutnya Akumulasi SILPA (RE)(tidak ada RE) Saldo Kas Umum Negara = Saldo Kas Daerah = SILPA = Akumulasi SILPA Ekuitas Dana SILPA Transfer Out dicatat sebagaiTransfer in dicatat sebagai Pengeluaran (above the line)Pendapatan Dana Perimbangan Bagian Anggaran sendiri Belanja Tak Terduga ditampung Belanja Tak Terduga untuk pada Bagian Anggaran tersendiri membiayai pengeluaran mendesak dan pengembalian pendapatan tahun lalu yang sudah ditutup. (tidak13Fauzan Misra sesuai dengan PSAP 10 Koreksi11/13/2012 Kesalahan) 14. APBD DAN PROSES PENYUSUNANAPBD APBD MERUPAKAN RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DPRD DAN DITETAPKAN DENGAN PERDA APBD MEMPUNYAI FUNGSI OTORISASI, PERENCANAAN, PENGAWASAN, DISTRIBUSI DAN STABILISASI. STRUKTUR APBD 15. INSTRUMEN PERENCANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Renstra-SKPD Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) Prioritas dan Plafon Anggaran RKA-SKPD Capaian Kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. 16. STRUKTURAPBD PENDAPATAN: PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN TRANSFER LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH BELANJA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 17. STRUKTUR APBDKepmendagri 29/2002 Permendagri 13/2006Klasifikasi belanja menurutKlasifikasi belanja menurut urusankewenangan Pemda, organisasi,Pemda, organisasi, program, kegiatankelompok, jenis, obyek, dan rinciankelompok, jenis, obyek, dan rincianobyek belanjaobyek belanjaPemisahan secara tegas antaraPemisahan kebutuhan belanja antarabelanja aparatur dengan belanjabelanja aparatur dengan belanjapelayanan publik pelayanan publik tercermin dalam program dan kegiatanPengelompokan BAU, BOP dan BMBelanja dikelompokkan menjadicenderung menimbulkan terjadinya Belanja Langsung dan Belanja Tidaktumpang tindih anggaranLangsung sehingga mendorong terciptanya efesiensi mulai saat penganggaranMengggabungkan antara jenis belanjaRestrukturisasi jenis-jenis belanjasebagai input dan kegiatan dijadikansebagai jenis belanja 18. PENDAPATAN DAERAHPendapatan asli daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sahDana perimbangan Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus 19. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Dana penyeimbang dari pemerintah Dana darurat Hibah Bagi hasil pajak dari provinsi/kabupaten/kota Bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya 20. BELANJA DAERAHBelanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibahBelanja bantuan sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kotadan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga 21. Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal 22. PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahunanggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yangdipisahkan Penerimaan pinjaman dari pemerintah danObligasi Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang 23. Pengeluaran pembiayaan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang JatuhTempo Pemberian Kembali Obligasi Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pemberian Pinjaman Daerah dan ObligasiDaerah Transfer Ke Rekening Dana Cadangan 24. PROSES PENYUSUNAN APBD1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)2. PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)3. PENYIAPAN SURAT EDARAN KEPALA DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKA SKPD4. PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD5. PENYIAPAN RANCANGAN PERDA APBD6. EVALUASI RANPERDA7. PERDA DAN PERKADA 25. 1. Penyusunan KUA KUA disusun berdasarkan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) dan pedomanpenyusunan APBD yang ditetapkan Menteri DalamNegeri melalui SE Mendagri. Diawali dengan pembuatan rancangan KUA olehTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yangdipimpin oleh Sekda. Rancangan tersebut terdiri dari: Target pencapaian kinerja dan program-program Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja, sertasumber dan penggunaan pembiayaan yang disertaidengan asumsi yang mendasarinya. 26. 2. Penyusunan PPAS PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruhprogram kerja yang akan dijalankan tiap urusanpada tahun anggaran, dimana program tersebutdiberi prioritas sesuai dengan visi, misi dan strategiPemda. Juga diawali dengan rancangan awal PPAS olehTAPD. Tahapan-tahapan:1. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan.2. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan.3. Menentukan plafon anggaran untuk tiap program. 27. 3. Penyusunan RKA-SKPD RKA SKPD adalah dokumen perencanaan danpenganggaran yang berisi rencanapendapatan, rencana belanja program dankegiatan SKPD serta rencana pembiayaansebagai dasar penyusunan APBD. RKA-SKPD disusun dengan berpedoman kepadaKepala Daerah tentang pedoman penyusunanRKA-SKPD Pendekatan: MTEF (Mid Term ExpenditureFramework), Penganggaran terpadu danpenganggaran berdasarkan prestasi kerja. 28. 4. Penyiapan Raperda APBD Dokumen utama dalam penyiapan RanperdaAPBD adalah RKA-SKPD. TAPD mengevaluasi dan mengkompilasi semuaRKA-SKPD. Lampiran-Lampiran Ranperda APBD: Ringkasan APBD Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintah danorganisasi) Rincian APBD (menurut urusanpemerintah, organisasi, pendapatan, belanja danpembiayaan). Rekap belanja (menurut urusanpemerintah, organisasi, program dan kegiatan, dankeselaran dengan urusan dan fungsi). 29. 5. Penetapan APBD Penyampaian dan pembahasan raperdaAPBD Evaluasi Raperda APBD dan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Jika sudah lolos verifikasi akan ditetapkanoleh Kepala Daerah menjadi Perda danPerkada. 30. THANK YOU, ARIGATO,SYUKRON GRACIASXIE-XIEMOKASIH