Abdul Rahman Ma’munKetua KOMISI INFORMASI Pusat

Standar Layanan

Informasi Publik &

Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi

UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Launching OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP di PBB (20 September 2011)

Indonesia dan Inggris Co-chair 2012-2014

• OPEN GOVERNMENT INDONESIA

Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Ketua KIP AbduI Rahman Ma’mun, dan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring mendesak seluruh Kementerian melaksanakan UU KIP dengan mengefektifkan PPID (Jakarta, 6 Juni 2012)

TARGET 2012:

1.PPID beroperasi efektif2.SOP pelayanan informasi di Badan Publik3.Daftar informasi publik tersedia

BADAN PUBLIK adalah:•eksekutif, •legislatif, •yudikatif, dan •badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau •organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

PEMOHON INFORMASI PUBLIK adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang -Undang ini.

KOMISI INFORMASI adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.

Stakeholders UU KIP

1. PP No. 61/ 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP

2. Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP)

3. Peraturan Komisi Informasi No. 2/2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Perki PSI)

Aturan turunan UU KIP

1. Peraturan Pimpinan Badan Publik tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Lingkungan badan publik;

2. Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

3. Daftar Informasi Publik

Apa yg harus disiapkan Badan Publik?

JENIS IN

FORM

ASI PUBLIK

INFORMASI DIKECUALIKAN (rahasia)

Informasi yang DIKECUALIKAN (Pasal 17),karena memiliki konsekuensi sbb:a.Dapat menghambat proses penegakan hukum, b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ;g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik).

i. Memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang.

INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN BERKALA

?

Standar Layanan Informasi (Komisi Informasi Pusat )

Standar Prosedur Operasi (Badan Publik)

Laporan Perkembangan Status

Penanganan LTKM

Perki SLIP: Informasi Wajib Diumumkan Berkala

Profil Badan Publik:a. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:b. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta

alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, visi dan misi, maksud dan tujuan, fungsi serta tugas Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya;

c. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural;

Ringkasan Programa. Nama program dan kegiatan;b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan

serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;e. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi

sumber dan jumlah; Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan

Publik

Perki SLIP: Informasi yang wajib diumumkan secara berkala sekali)

Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;

Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;b. Neraca; Laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

c. Daftar aset dan investasi. Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-

kurangnya terdiri atas: a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap

permohonan informasi;c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik

sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak;

d. Alasan penolakan informasi.

KINERJA LAYANAN INFORMASI DI BADAN PUBLIK

Badan Publik

Jumlah Informasi Publik

Permintaan

Diberikan

Tidak Diberikan

Dalam Proses

Kementerian Kominfo 723 684 10 42Kementerian Kesehatan 925 923 1 1Kementerian keuangan 70 60 10 0Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

906 Tidak dilaporkan

Tidak dilaporkan

-

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

299 106 87 -

Permintaan informasi di BP cukup banyak Jumlah informasi yang ditolak relatif kecil Jumlah sengketa informasi yang dialami BP relatif kecil (1-4 sengketa per

Badan Publik)

Sumber: Lap. 2011 Layanan Informasi di Badan Publik

• Catatan Sengketa Informasi Catatan Sengketa InformasiCALON MAHASISWAYOGYAKARTA—Seorang calon mahasiswa UGM yang tidak lolos SNMPTN meminta informasi ke Diknas tentang hasil ujiannya untuk mengetahui berapa nilainya yang menyababkan dia tidak lolos. Setelah mediasi di Komisi Informasi Pusat, Kementerian Pendidikan Nasional memberikan rincian nilai calon mahasiswa tersebut dan ranking kelulusan.  CALON PNSMEDAN – 17 orang calon Pegawai Negeri Sipil nama-namanya hilang dari daftar lolos seleksi CPNS di Pemerintah Kota Medan. Permintaan informasi kepada Pemko Medan tentang nilai test mereka berikut rankingnya serta nilai para CPNS lain tidak dipenuhi. Dalam sidang ajudikasi di Komisi Informasi Pusat, diputuskan mereka berhak mendapatkan nilai dan ranking test CPNS. PENSIUNAN DAMRISURABAYA – 15 Orang pensiunan Perum Damri yang sudah 4 tahun tidak menerima uang pensiun mengadu ke Komisi Informasi Pusat karena tidak bisa mendapatkan informasi tentang penyebab mereka tidak bisa mendapatkan hak uang pensiun. Setelah mediasi di Komisi Informasi Pusat, pihak Perum Damri memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga mereka bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan uang pensiun.  SENGKETA INFORMASI TANAHJEMBER – Ahli waris sebidang tanah di Jember mengadukan ke Komisi Informasi karena permintaan mereka terhadap surat-surat tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak diberikan setelah tanah mereka hilang dicaplok proyek “Water boom”. Melalui ajudikasi, Komisi Informasi Pusat memutus BPN harus memberikan surat-surat tanah yang diminta.

JENIS INFORMASI YANG DISENGKETAKAN

Total 713 perkara

30% sengketa informasi dengan objek sengketa informasi yang spesifik (substansial)

70% sengketa informasi menyangkut informasi terbuka menurut UU KIP (sengketa prosedural)

TATA CARA Proses PERMOHONAN INFORMASI

Pengajuan Permohonan

Puas?

Pengajuan Keberatan ke

Atasan

Puas?

Selesai (10 + 7) hari kerja

14 hari kerja

• Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID

• Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja

• Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan

• Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi

Pengaduan Sengketa ke

KOMISI INFORMASI

T

T

Y

30 hari kerja

Menerima Permohonan

Analisa Permohonan

Klarifikasi

RegistrasiPemeriksaanPendahuluan

Selesai Dokumentasi.pelaporan

dan publikasi

Analisis sengketa

Membuat AgendaMediasi

MEDIASI

Kesepakatan para pihak

Putusan KI

Klarifikasi

Pemeriksaan

Pembuktian

MusyawarahMajelis

Registrasi

Final (BHT)Setelah 14 hari

Keberatan ke PTUN atau PN

EKSEKUSIPUTUSAN

PengaduanKe Polisi?

MEDIASI AJUDIKASIPasca PUTUSAN KIPERMA No. 2/ 2011

Kasasi MA

Kerugian

T

Y

T

Y

Pendaftaranke

Pengadilan

Penyelesaian Sengketa Informasi

SANKSI PIDAN

ASANKSI PIDANA dalam UU KIP

• Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51)

• Sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berka-la, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)

• Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53)

• Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54)

• Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55)

• Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan.

Ketua KOMISI INFORMASI PUSATAbdul Rahman Ma’mun (42

tahun) biasa dipanggil Aman. Terpilih menjadi Komisioner KOMISI INFORMASI Pusat (2009-2013) saat menjadi produser berita televisi di ANTV. Pernah menjadi wartawan di Metro TV, Kepala Peliputan Harian Merdeka, dan Redaktur Pelaksana Majalah Panjimas. Direktur Eksekutif IDEAS Yogyakarta (1994-1995).

•Meraih berbagai beasiswa pendidikan jurnalistik antara lain: Broadcasting Course di STARnews Asia, Bloomberg, dan CNN Hongkong, China dan Crash Program Investigative Reporting dari USAID.

•Mendapat sertifikat Mediator dari Management Systems International (MSI), Washington DC, Amerika Serikat.

BIODATA

• Aktivis pers mahasiswa sebagai Pemimpin Umum majalah BALAIRUNG UGM (1991-1993) dan mendirikan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) 1993.

• Menyelesaikan studi di Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan Tafsir-Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

facebook : abdul rahman ma’muntwitter : @amanmamun

• email: rahmanmamun1@yahoo.com• rahmanmamun1@komisiinformasi.go.id