jurnaleksperimental.comjurnaleksperimental.com/.../2015/09/jurnal-pak-hanafiah.docx · web...

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKANPADA MAN 1 SIGLI KABUPATEN PIDIE

Drs. Hanafiah, M.PdDosen Tetap STIT Al-Hilal Sigli

Jl. Lingkar Keuniree Sigli Kabupaten Pidie Propinsi Aceh

Abstract

Management of educational funding is to finance the continuity of the educational process in school. The purpose of this study was to determine the financial planning, the use of financing and supervision at MAN 1 Sigli Pidie district. This research uses descriptive method with qualitative approach, the techniques of collecting data with interview, observation and documentation. The subjects were: the principal, vice principal, treasurer, teachers, supervisors, and committees. This study can be concluded: (1) Planning of financing was done continously the beginning of each the year by arranging RAPBM based on APBN, APBD, and school fees, (2) the use of financing included coaching programs/ coordination/ implementation of monitoring, evaluation and reporting, improvement of infrastructure, welfare of teachers and employees, new students admissions, procurement of books and printed materials, scholarships for poor students, honorarium of non government teachers, operational implementation of madrassah, building maintenance, maintenance of facilities and other infrastructure, (3) the supervision of educational financing at MAN 1 Sigli was done by the principal thet conducted every month, the Inspectorate general of the Ministry of Religious Affairs, regional team supervision of religious affair, and school committees.

Keywords: Education Funding

Abstrak

Pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah untuk membiayai kelangsungan proses pendidikan pada lembaga pendidikan menengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pembiayaan, penggunaan pembiayaan dan pengawasan pembiayaan pada MAN 1 Sigli Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah: kepala madrasah, wakasek, bendahara, guru, pengawas, dan komite. Penelitian ini memberi kesimpulan: (1) Perencanaan pembiayaan dilakukan secara rutin tiap awal tahun dengan cara menyusun RAPBM yang didasarkan pada dana APBN, APBD, dan SPP siswa, (2) Penggunaan pembiayaan meliputi program pembinaan/ koordinasi/ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, peningkatan sarana dan prasarana, kesejahteraan guru dan pegawai, penerimaan siswa baru, pengadaan buku-buku dan bahan cetak, pemberian beasiswa bagi siswa yang tidak mampu, honorarium GTT, penyelenggaraan operasional madrasah, perawatan gedung, perawatan sarana dan prasarana lainnya, (3) pengawasan pembiayaaan pendidikan pada MAN 1 Sigli dilakukan oleh kepala madrasah yang dilakukan setiap bulan, inspektorat Jenderal Departemen Agama RI, Tim Supervisi Kanwil Depag Provinsi dan Kabupaten dan pihak komite Madrasah.

Kata kunci : Pembiayaan Pendidikan

Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 22

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mengemban fungsi

mencerdaskan kehidupan bangsa

pemerintah menyelenggarakan suatu

sistem pendidikan nasional

sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasioanal.

Peningkatan mutu pendidikan diarahkan

untuk meningkatkan kualitas manusia

Indonesia seutuhnya melalui olahhati,

olah pikiran, olahrasa dan olahraga agar

memiliki daya saing dalam menghadapi

tantangan global. Peningkatan relevansi

pendidikan dimaksudkan untuk

menghasilkan lulusan yang sesuai

dengan tuntutan kebutuhan berbasis

potensi sumber daya alam Indonesia.

Selanjutnya Undang-Undang RI

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional pasal 47

menjelaskan bahwa sumber pembiayaan

pendidikan ditentukan berdasarkan

prinsip keadilan, kecukupan, dan

berkelanjutan. Pemerintah daerah dan

masyarakat mengerahkan sumber daya

yang ada sesuai dengan peraturan

undang-undang yang berlaku.

Meskipun pemerintah telah

menetapkan anggaran pendidikan

sebesar 20% dari APBN, namun

kenyataannya belum terlaksana dengan

baik dan kenyataannya di Indonesia

belum mencapai kemampuan seperti

negara tetangga yang telah maju pesat

dalam sektor pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan

masalah dalam jurnal ini adalah

bagaimanakah perencanaan,

penggunaan, dan pengawasan

pembiayaan pada MAN 1 Sigli

Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan khusus penelitian

ini adalah untuk mengetahui:

1. Perencanaan pembiayaan pada MAN

1 Sigli Kabupaten Pidie.

2. Penggunaan pembiayaan pada pada

MAN 1 Sigli Kabupaten Pidie.

3. Pengawasan pembiayaan pada MAN

1 Sigli Kabupaten Pidie.

II. LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Biaya Pendidikan

Masalah biaya pendidikan, ada

beberapa konsep dasar yang harus

dipahami terlebih dahulu, yaitu (cost),

biaya pendidikan (cost of education),

dan pembiayaaan pendidikan (financing

education). Menurut Gaffar (2000:162)

biaya (cost) adalah “Nilai besar dana


yang diperkirakan perlu disediakan pada

proyek kegiatan tertentu.”

Menurut Purwanto (2002:12)

“Biaya dapat diartikan sebagai

pengorbanan yang diberikan untuk

setiap kegiatan dalam rangka mencapai

suatu tujuan.” Anwar (2004:50)

mengemukakan bahwa “Pembiayaan

pendidikan merupakan kegiatan dalam

penyelenggaraan pendidikan yang

menyangkut bagaimana upaya mencari

sumber dana dan bagaimana

menggunakan dana yang ada itu untuk

proses penyelenggaraan pendidikan.”

Pendapat ini sejalan dengan apa yang

dikemukakan oleh Gaffar (2005:56)

bahwa:

Pembiayaan pendidikan (educational finance) mencakup beberapa aspek. Pertama adalah aspek revenue atau sumber pembiayaan pendidikan. Kedua adalah aspek alokasi atau distribusi yang mencakup masalah-masalah bagaimana mengalokasikan dan mendistribusikan biaya yang diperoleh dari berbagai revenue untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan.

Depdiknas (2005:146)

menyatakan bahwa: “Biaya berarti uang

yang dikeluarkan untuk mengadakan,

mendirikan atau melakukan sesuatu,

baik ongkos, belanja atau bersifat segala

pengeluaran. Ada beberapa jenis biaya

pendidikan, yaitu:

a. Biaya langsung dan tidak langsung (direct and indirect cost)

Anwar (2004:30) mengatakan

bahwa: “Biaya langsung menyentuh

aspek dan proses pendidikan”.

Contohnya biaya untuk gaji guru dan

pengadaan fasilitas belajar mengajar.

Gaffar (2000:57) mengatakan biaya

langsung adalah:

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa itu sendiri.

b. Biaya rutin dan biaya pembangunan (recurrent and capital cost)

Menurut Gaffar (2005:162)

“Biaya rutin di suatu lembaga dapat

dihitung berdasarkan “per student

enrolled”. Menurut biaya rutin

dipengaruhi oleh tiga faktor utama,

yaitu: rata-rata gaji guru per tahun,

ration guru, murid dan proporsi gaji

guru terhadap keseluruhan biaya rutin.”

Biaya rutin dalam pembangunan

merupakan bagian dari biaya langsung

(direct cost). Biaya rutin (recurrent

cost) adalah biaya yang digunakan

untuk membiayai kegiatan-kegiatan

operasional pendidikan selama satu

tahun anggaran. Biaya ini digunakan


untuk menunjang pelaksanaan program

pengajaran yang berlangsung,

pembayaran gaji guru dan personil

madrasah, administrasi kantor,

pemeliharaan dan perawatan sarana

dan prasarana.”

c. Biaya pribadi dan biaya masyarakat (Private and social cost)

Fattah (1999:5) mengatakan

bahwa: “Biaya pribadi adalah biaya

madrasah yang dibayar oleh keluarga

atau individu. Biaya pribadi (private

cost) adalah yang dikeluarkan keluarga

untuk membiayai madrasah anaknya

dan termasuk di dalamnya forgone

opportunities).”

Dalam kaitan ini Fattah (1999:5)

mengatakan “Biaya masyarakat adalah

biaya madrasah yang dibayar oleh

masyarakat. Biaya masyarakat (social

cost) adalah biaya yang dikeluarkan

oleh masyarakat untuk membiayai

madrasah (di dalamnya termasuk biaya

pribadi).”

d. Monetery cost dan non monetery cost

Anwar (2003:31) mengatakan

bahwa “Hampir segala pengeluaran

yang bersangkutan dengan

penyelenggaraan pendidikan dianggap

sebagai biaya.” Monetary cost adalah

semua bentuk pengeluaran dalam

bentuk uang baik langsung maupun

tidak langsung yang dikeluarkan untuk

kegiatan pendidikan. Sedangkan non

monetary cost adalah semua bentuk

pengeluaran yang tidak dalam bentuk

uang, meskipun dapat dinilai ke dalam

bentuk uang, baik langsung maupun

tidak langsung yang dikeluarkan untuk

kegiatan pendidikan, misalnya materi,

waktu, tenaga dan lain-lain.

B. Proses Perencanaan Pembiyaan Pendidikan

Menurut Siagian (2000:108)

“Perencanaan adalah keseluruhan proses

pemikiran dan penentuan secara matang

daripada hal-hal yang akan dikerjakan

di masa yang akan datang dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah

ditentukan.” Suatu rencana sebaiknya

disusun dengan memperhatikan proses

tata urutan bagian-bagian/ unsur-unsur

perencanaan yang merupakan sistematis

berpikir. Dalam hal ini Handayaningrat

(2000:111) mengatakan bahwa:

a. Hasil akhir (the ends): yaitu spesifikasi dari tujuan-tujuan/ sarana-sarana target perencanaan. Di sini ditentukan apa yang ingin dicapai, bilamana kita akan mencapainya.

b. Alat-alat (the means): yang meliputi pemilihan kebijaksanaan, strategi, produser dan prakteknya. Di sini ditentukan bagaimana menyelesaikan rencana.


c. Sumber-sumber (the resources): yaitu meliputi kualitas, mendapatkan dan mengalokasikan bermacam-macam sumber, antara lain: tenaga kerja, keuangan, material, tanah dan sebagainya.

d. Pelaksanaan (implementations); yaitu menentukan prosedur pengambilan keputusan dan cara mengorganisasikannya sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan.

e. Pengawasan (control); yaitu menentukan prosedur apa yang akan dilakukan dalam menentukan kesalahan, kegagalan rencana dan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan untuk selanjutnya.

Berdasarkan unsur-unsur

perencanaan tersebut, maka dalam

rangka pencapaian tujuan, ada beberapa

proses kegiatan yang harus ditetapkan

secara matang sebagai unsur penting

dalam proses perencanaan, antara lain

1) penetapan tujuan atau sasaran yang

hendak dicapai; 2) menetapkan dasar

kebijakan, strategi atau prosedur

pelaksanaan; 3) penetapan mekanisme

pengambilan keputusan dan cara

mengorganisasikan rencana; 4)

penetapan sumber daya pendukung dan

5) penetapan sumber daya pengawasan.

Rencana anggaran pembiayaan

pendidikan pada dasarnya merupakan

implementasi program dan kegiatan

yang diterjemahkan ke dalam aspek-

aspek yang diperlukan, seperti

ketenangan, waktu, alat sarana dan

prasarana lain yang mengandung

konsekwesnsi perhitungan biaya. Pada

kenyataannya tidak semua kebutuhan

yang diajukan dapat direalisasikan

secara utuh, salah satu faktor penting

yang menonjol dalam perencanaan

anggaran pembiayaan pendidikan

adalah terbatasnya sumber financial.

Prosedur perencanaan biaya

secara konseptual meliputi tahapan

mengadakan analisis biaya,

mengadakan pengkajian sasaran dan

target, mengadakan perhitungan biaya,

melaksanakan perhitungan kebutuhan

biaya dan menetapkan jumlah biaya.

Depdiknas (2005:12) “Prosedur

perencanaan anggaran dapat diartikan

sebagai suatu cara mengoperasikan

suatu kegiatan atau proyek yang

mengandung perincian pengeluaran

biaya untuk suatu periode tertentu.

Prosedur perencanaan anggaran

merupakan suatu persiapan untuk

menyusun suatu keputusan berupa

langkah penyesuaian suatu masalah,

pelaksanaan yang teratur pada

pencapaian tujuan dalam suatu lembaga.

Manullang (2004:19) mengungkapkan

bahwa: “Prosedur perencanaan

penganggaran harus mengikuti pola-

pola yang telah ditetapkan sebelumnya.


Prosedur itu merupakan tata cara yang

sangat menentukan apa yang harus

dicapai, bilamana hal itu dicapai,

bagaimana hal itu harus dicapai, siapa

yang bertanggung jawab dan mengapa

hal itu harus dicapai.”

C. Strategi Penyusunan Anggaran Pembiyaan Pendidikan

Untuk memajukan pendidikan di

madrasah sangat dipengaruhi oleh

berbagai perubahan, baik dari segi

politik, sosial budaya, ekonomi,

teknologi, industri, maupun informasi.

Perubahan ini menuntut para pengambil

kebijakan pendidikan di perguruan

tinggi menyesuaikan diri dengan

perubahan tersebut. Dengan demikian

dalam penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Madrasah

(RAPBM) penting memperhatikan

berbagai peluang dan strategi yang baik

agar biaya pendidikan dapat

dimanfaatkan dengan baik.

Pengertian strategi menurut

Murniati (2008:73) yaitu “Sejumlah

keputusan dan tindakan yang mengarah

pada penyusunan suatu strategi atau

sejumlah strategi yang efektif untuk

membantu dan mencapai sasaran

organisasi.” Strategi itu sendiri

dipengaruhi oleh misi organisasi atau

lembaga yang dalam hal ini adalah

perguruan tinggi dan lingkungannya.

Selanjutnya dalam hubungan ini,

Sukirno (1995:54) mengatakan bahwa

“Penyusunan RAPBS memerlukan

analisis masa lalu dan lingkungan

ekstern yang mencakup kekuatan

(strength), kelemahan (weakness),

peluang (opportunities), dan ancaman

(thrats).”

Sementara itu konsep strategi

menurut C. Hax dan S Majluf (Fattah,

2004:55) ada 6 konsep strategi yaitu :

1. Suatu pola keputusan yang integrity, coherent dan menyatu di antara setiap komponen.

2. Menentukan dan mengembangkan tujuan lembaga yang dinyatakan dalam sasaran jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, program dan prioritas dari alokasi sumber-sumber daya pendidikan.

3. Memilih jenis kemampuan, keterampilan, pengetahuan apa saja yang mungkin akan diperlukan oleh masyarakat di masa yang akan datang.

4. Merespon dengan cepat semua peluang dan ancaman, kelemahan dan keunggulan yang ada di bidang lembaga pendidikan.

5. Membangun komitmen dari semua pihak, dosen, mahasiswa, masyarakat dan pemerintah, unit-unit lembaga pendidikan.

6. Menentukan tingkatan kontribusi dari setiap input pendidikan yang bermuatan biaya terhadap mutu pendidikan atau prestasi akademik mahasiswa (efiseinsi internal) dan angka permintaan masyarakat


terhadap lulusan perguruan tinggi (efisensi eksternal).

Dengan memahami konsep

strategi pendidikan di atas, dapat

disimpulkan bahwa strategi dalam

penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Madrasah

(RAPBM) sangat dipengaruhi oleh isi

dan faktor lingkungan pendidikan

perguruan tinggi yaitu lingkungan

internal dan lingkungan eksternal

D. Penggunaan Pembiayaan Pendidikan

Menurut Siagian (1999:108)

“Mekanisme penggunaan pembiayaan

pendidikan adalah keseluruhan proses

pemikiran dan penentuan secara matang

daripada hal-hal yang akan dikerjakan

di masa yang akan datang dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah

ditentukan.” Penggunaan Program rutin

dana biaya pendidikan yang digunakan

menurut Depdiknas (2007:27) adalah

sebagai berikut:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan Siswa Baru

2. Pembelian buku teks pelajaran (di luar buku yang telah dibeli dari dana yang tersedia) dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.

3. Membiayai kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka,

palang merah remaja, dan sejenisnya.

4. Membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian madrasah dan laporan hasil belajar siswa.

5. Membeli bahan-bahan habis pakai.

6. Membayar langganan daya dan jasa

7. Membayar biaya perawatan madrasah

8. Membayar honorarium bulanan guru honorer tenaga kependidikan.

9. Pengembangan profesi guru10. Memberi bantuan biaya

transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke madrasah

11. Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan dana

12. Khusus untuk pesantren salafiyah dan madrasah keagamaan non Islam, dapat digunakan untuk biaya Asrama dan membeli peralatan ibadah.

13. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mobile madrasah.

Penggunaan dana pendidikan

tersebut akan benar-benar efektif dan

efisien, dan memenuhi aspek kecepatan,

ketepatan dan kebermaknaan, serta

berdampak pada kelangsungan

penyelenggaraan pendidikan, apabila

menerapkan fungsi-fungsi manajemen

secara benar yang mencakup tahapan


proses perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan.

E. Pemanfaatan Pembiyaan Pendidikan

Keberhasilan kepala madrasah

dalam proses pendidikan sangat

tergantung dari ketepatan kepala

madrasah menyusun anggaran serta

penggunaan biaya pendidikan tersebut

secara efisien dan efektivitas dengan

memberikan prioritas pada bidang-

bidang yang dianggap mampu

meningkatkan PBM demi tercapainya

tujuan pendidikan. Biaya pendidikan

yang tersedia hendaknya dapat

dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan

mengusahakan penghematan sehingga

tidak terjadi pemborosan. Sehubungan

dengan penggunaan biaya pendidikan

yang efektivitas, Fattah (2002:35)

menyebutkan: “Dalam biaya pendidikan

efisiensi dan efektivitas hanya akan

ditentukan oleh ketepatan di dalam

mendayagunakan anggaran pendidikan

dengan memberikan perioritas pada

faktor-faktor input pendidikan yang

dapat memacu pencapaian prestasi

belajar siswa.”

Selanjutnya Nugraha (2003:79)

mengungkapkan bahwa “Faktor-faktor

internal madrasah yang memberikan

kontribusi signifikan terhadap

peningkatan mutu adalah: 1)

Kesejahteraan guru, 2) Kemampuan

guru, 3) Sarana dan prasarana, 4)

Buku-buku pelajaran. Keempat

komponen itu di dalam menyusun

RAPBS memerlukan skala prioritas

dalam mendapatkan alokasi biaya

pendidikan.”

F. Pengawasan Anggaran Pembiayaan Pendidikan

Konsep dasar pengawasan

anggaran pembiayaan bertujuan untuk

mengukur, membandingkan, menilai

alokasi biaya dan tingkat

penggunaannya. Dengan kata lain,

pengawasan anggaran diharapkan dapat

mengetahui sampai dimana tingkat

efektivitas dan efisiensi dari

penggunaan-penggunaan sumber-

sumber dana yang tersedia. Hal paling

pokok yang perlu dipertanyakan adalah

seberapa besar tingkat kesesuaian antara

biaya yang dialokasikan untuk setiap

komponen dalam anggaran dengan

realisasi anggaran. Apabila terdapat

ketidaksesuaian antara rencana dengan

realisasinya, maka perlu diambil

tindakan-tindakan perbaikan dan jika

perlu diproses melalui jalur hukum.

Dalam kebijakan umum pengawasan

Depdikbud Rakernas, 1999 (Fattah,

2003:65-66) sistem pengawasan harus


berorientasi pada hal-hal sebagai

berikut:

1. Sistem pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang menyangkut aspek penilaian kehematan, efisiensi, efektivitas yang mencakup seluruh aktivitas program di setiap bidang organisasi.

2. Hasil temuan pengawasan harus ditindaklanjuti dengan koordinasi antara aparat pengawasan dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait turut menyamakan persepsi, mencari pemecahan bersama atas masalah yang dihadapi.

3. Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang-bidang yang strategis dan memperhatikan aspek manajemen.

4. Kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap penyeleksian masalah dengan konsepsional dan menyeluruh.

5. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi dan integritas pribadi yang baik.

6. Akurat artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketepatan data/informasi yang sangat tinggi.

7. Tepat waktu, artinya kata yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan saat untuk melakukan perbaikan.

8. Objektif dan komprehensif.9. Tidak mengakibatkan pemborosan

atau in-efisiensi.10. Tindakan dan kegiatan

pengawasan bertujuan untuk menyamakan rencana atau keputusan yang telah dibuat.

Kegiatan pengawasan harus

mampu mengoreksi dan menilai

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

rencana semula.

III.METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan

pendekatan naturalistik kualitatif.

Pendekatan ini penulis anggap cocok,

mengingat beberapa pertimbangan

seperti dikemukakan Supriadi,

(2003:32-33), yaitu :

(1) peneliti berusaha memahami dunia

subyek penelitian berdasarkan

pemahaman subyek yang diteliti, bukan

berdasarkan perspektif peneliti sebagai

orang luar; (2) Bangunan paradigma

ilmu pendidikan di Indonesia belum

mantap dan dasar kesejarahannya belum

kokoh; (3) Lebih memperkaya wawasan

dan pemahaman secara mendalam

tentang relung-relung dunia pendidikan;

(4) Pemahaman tentang realitas sosial

psikologis pendidikan yang dihampiri

secara alamiah, apa adanya, induktif,

grounded, sangat dibutuhkan untuk

menyiasati berbagai masalah

pendidikan; (5) Diharapkan mampu

menawarkan alternatif-alternatif

pemecahan yang lebih membumi dan

mendasar, (6) Secara komplementer,


hasil penelitian kualitatif yang

dilakukan dengan benar dan tepat dapat

memberikan penjelasan mendalam

terhadap hasil-hasil penelitian yang

diperoleh dari penelitian yang

menggunakan teknik survey kuantitatif

yang mengandalkan generalisasi (dalam

ruang dan waktu).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada

Madrasah Aliyah Negeri 1 Sigli

Kabupaten Pidie. Kegiatan penelitian

atau pengumpulan data empiris pada

objek penelitian berlangsung selama 2

bulan dari bulan Agustus s/d Oktober

2009.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Kepala

Madrasah, bendahara dan Komite

Madrasah MAN 1 Sigli. Sebagai data

pendukung ditambah 4 orang wakamad.

Mengingat waktu, tenaga maka penulis

hanya memilih ketua Komite Madrasah

yang dalam pengelolaan pembiayaan

pendidikan mengetahui dan selalu

dilibatkan oleh MAN 1 Sigli. Jadi

jumlah subjek penelitian adalah tujuh

orang.

D. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan jenis pendekatan

yang digunakan yaitu penelitian

kualitatif, maka peneliti sendiri

merupakan instrument penelitian. ciri-

ciri manusia (peneliti) sebagai

instrument penelitian, menurut Nasution

(1998:55-56) adalah:

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat beraksi terhadap stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna.

2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka data sekaligus.

3. Tiap situasi merupakan suatu keseluruhan. Tidak ada suatu instrument berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.

4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dengan pengetahuan semata-mata. Untuk memahami, kita perlu merasakannya, menyelaminya berdasarkan penghayatan kita.

5. Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh dan menafsirkannya.

Di samping itu penulis juga

menggunakan pedoman wawancara dan

studi dokumentasi sebagai alat

pengumpul data di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang telah

diperoleh dari hasil penelitian

selanjutnya dianalisis dan

diinterpretasikan mulai dari awal

penelitian sampai akhir penelitian,


dengan merujuk landasan teori yang

berhubungan dengan masalah yang

diteliti. Analisis data adalah proses

menyusun data agar mudah ditafsirkan.

Menyusun data berarti menggolongkan

ke dalam pola, tema atau kategori.

Sedangkan tafsiran dilakukan untuk

memberikan makna kepada analisis,

dengan jalan menjelaskan pola atau

kategori, mencari hubungan antara

berbagai konsep.

Analisis data dalam penelitian

kualitatif ini dilakukan dengan

mengikuti prosedur atau langkah-

langkah seperti yang dikemukakan oleh

Nasution (1998:126-141), yaitu:

(a) reduksi data, dilakukan dengan cara

merangkum data, memilih hal-hal yang

pokok dan difokuskan kepada hal-hal

yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti; (b) display data, dilakukan

dengan mensistematikan pokok-pokok

informasi sesuai dengan tema dan

polanya, pola yang nampak ditarik suatu

kesimpulan sehingga data yang

dikumpulkan mempunyai makna

tertentu; dan (c) mengambil kesimpulan

dan verifikasi, dilakukan dengan cara

menarik kesimpulan atas rangkuman

data yang tampak dalam display data

sehingga data tersebut mempunyai

makna. Karena kesimpulan awal

tersebut sifatnya masih tentatif dan

kabur, maka agar kesimpulan tersebut

menjadi jelas maka perlu dilakukan

verifikasi selama dan sesudah penelitian

berlangsung.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Perencanaan pembiayaan pada MAN 1 Sigli Kabupaten Pidie

Salah satu kebijakan MAN 1 Sigli

dalam perencanaan pembiayaan

pendidikan adalah menetapkan satu

kebijakan keuangan untuk mencari

tambahan dana dari bantuan luar seperti

halnya bantuan donatur. Cara

pengelolaannya dipadukan sesuai

dengan tatanan yang lazim sesuai

peraturan yang berlaku. Bantuan

donatur yang diperoleh memang tidak

terlalu banyak, namun proses

penggunaannya tetap meminta petunjuk

dari Kanwil Departemen

Agama.

Temuan lapangan menunjukkan

bahwa pada dasarnya proses

penyusunan RAPBM MAN 1 Sigli

yang diteliti merupakan format yang

sudah baku meliputi perencanaan

pendapatan dan pengeluaran.

Berdasarkan rekapitulasi penggunaan

dana RAPBM MAN 1 Sigli tahun 2009,

meliputi:


a. Anggaran rutin meliputi belanja

pegawai, belanja barang dan jasa,

biaya pemelihara dan belanja modal.

b. Dana pendidikan Kanwil Departemen

Agama provinsi Aceh yang meliputi

bantuan kesejahteraan guru, beasiswa

bakat dan prestasi, beasiswa kurang

mampu dan school grant

B. Penggunaan pembiayaan Pada MAN 1 Sigli

Penggunaan pembiayaan

pendidikan tahun 2009 di MAN 1 Sigli

telah digunakan menurut pos

pengeluaran masing-masing.

Pelaksanaan pembiayaan, sebagian

besar pos penggunaan sudah ada

petunjuk pelaksana dari Kanwil

Departemen Agama Provinsi Aceh, dan

Departemen Agama Pusat. Adapun

wewenang penggunaan pembiayaan

yang diberikan pada madrasah-

madrasah, khususnya MAN 1 Sigli

berdasarkan RAPBM yang diusulkan

dan sesuai dengan petunjuk Daftar isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Provinsi

dan Kabupaten/Kota. Pembiayaan

pendidikan yang direalisasikan oleh

MAN 1 Sigli adalah untuk keperluan:

penerimaan siswa baru (PSB),

pembelian buku teks pelajaran dan buku

referensi, kegiatan remedial/pengayaan,

olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja,

PMR, membiayai ulangan harian,

ulangan umum, ujian madrasah dan

laporan hasil belajar siswa, membeli

bahan habis pakai, membayar

langganan daya dan jasa, biaya

perawatan madrasah, membayar GTT,

pengembangan profesi, bantuan biaya

transport bagi siswa miskin, biaya

kegiatan pengelola dana pembiayaan,

dan pengadaan mobiler dan alat peraga

madrasah.

C. Pengawasan pembiayaan pendidikan pada MAN 1 Sigli

Untuk mengetahui apakah

pembiayaan pendidikan sudah sesuai

dengan apa yang telah direncanakan

sebelumnya, maka perlu adanya

pengawasan. Begitu pula untuk melihat

apakah program pembiayaan

pendidikan pada MAN 1 Sigli telah

berjalan lancar dan transparan serta

mencapai sasaran yang tepat

sebagaimana yang ditetapkan dalam

perencanaan maka perlu adanya

pengawasan.

Orang-orang yang terlibat dalam

melakukan pengawasan pembiayaan

pendidikan pada MAN 1 Sigli adalah

pihak Inspektorat Jenderal Departemen

Agama RI, TIM Supervisi dari Kanwil

Departemen Agama Provinsi dan

Kandepag Kabupaten untuk memonitor


kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan

baik dilakukan setiap triwulan, semester

maupun pada akhir tahun. Monitoring

dilakukan dengan dua cara ada

investigasi mendadak atau dengan cara

memberi tahukan terlebih dahulu

kepada pihak madrasah bahwa akan ada

pengawasan yang dilakukan oleh yang

berhak. Pada MAN 1 Sigli sering

dilakukan investigasi mendadak.

Berdasarkan buku petunjuk

pelaksanaan, pengawasan penggunaan

pembiayaan pendidikan pada MAN 1

Sigli ditekankan pada aspek monitoring/

evaluasi dan pelaporan. Monitoring

bersamaan dengan evaluasi dilakukan

untuk memantau dan mengevaluasi

komponen utama dalam program

pembiayaan pendidikan seperti yang

telah disebutkan dalam RAPBM.

Pengawasan dilakukan antara lain:

a. Program Monitoring

1. Monitoring dilakukan untuk

mengoptimalkan pembiayaan

pendidikan sesuai dengan RAPBM

yang telah dibuat dan

direncanakan.

2. Monitoring pelaksana program

pembiayaan ditujukan untuk

memantau penggunaan dana baik

dari APBN maupun APBD.

3. Monitoring kasus pengaduan,

ditujukan untuk melakukan fact

finding, investigasi dan

pemecahan masalah yang muncul

di lapangan.

b. Pelaporan

Hal-hal yang perlu dilaporkan

oleh pihak madrasah kepada pengawas

keuangan dalam hal ini pihak

Inspektorat Jenderal Departemen

Agama RI, TIM Supervisi Kanwil

depag Provinsi dan Kabupaten adalah:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan

berdasarkan rencana kerja

2. Laporan keuangan

3. Statistik penerimaan dana baik

dari APBN, APBD maupun dari

pihak-pihak lain yang membantu

kalau ada.

4. Laporan keuangan monitoring dan

evaluasi

5. Laporan penanganan pengaduan

masyarakat.


V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang

ditemui dilapangan dan pembahasan

penelitian ini, maka pengelolaan

pembiayaan pada MAN 1 Sigli

Kabupaten Pidie pada dasarnya sudah

dilaksanakan sebagaimana yang

diharapkan. Dari penelitian yang

dilakukan maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pembiayaan

pendidikan pada MAN 1 Sigli

Kabupaten Pidie didasarkan pada

RAPBM Madrasah yang

bersumber dari dana APBN,

APBD, dan SPP siswa.

Penyusunan rencana anggaran

tersebut dibuat pada akhir tahun

yang disusun oleh Kepala

Madrasah, Kepala Tata Usaha,

Bendahara, Dewan guru dan

Komite Madrasah.

2. Penggunaan biaya pendidikan,

yang berasal dari pemerintah dan

sumber lainnya pada MAN 1 Sigli

telah digunakan sesuai dengan

alokasi pembiayaan yang telah

ditetapkan seperti

pembinaan/koordinasi/pelaksanaan

monitoring, evaluasi dan

pelaporan,

pembangunan/pengadaan/peningka

tan sarana dan prasarana,

pembinaan/penyusunan program

rencana kerja dan anggaran,

kesejahteraan guru dan pegawai,

penerimaan siswa baru, pengadaan

buku-buku dan bahan cetak,

pemberian beasiswa bagi siswa

yang tidak mampu, honorarium

GTT, penyelenggaraan operasional

madrasah, perawatan gedung,

perawatan sarana dan prasarana

lainnya.

Pelaksanaan pengawasan

pembiayaan pada MAN 1 Sigli telah

berlangsung dan berjalan yang

didasarkan petunjuk teknis pelaksanaan

pengawasan pembiayaan pendidikan

yang berlaku, baik yang dilakukan

secara intern maupun ekstern. Seluruh

biaya pendidikan yang diterima oleh

MAN 1 Sigli pada tahun anggaran 2008

telah dipertanggungjawabkan kepada

pihak yang memiliki kewenangan dalam

pertanggungjawaban sesuai dengan

prosedur yang berlaku sehingga tidak

terjadi penyimpangan-penyimpangan

penggunaan dana dalam pelaksanaan

kegiatan madrasah.


62

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang

telah diuraikan pada halaman-halaman

sebelumnya, maka disini penulis

menyampaiakn beberapa saran

berkaitan dengan pengelolaan

pembiyaan pendidikan pada MAN 1

Sigli Kabupaten Pidie. Saran-saran

tersebut sebagai berikut :

1. Pihak madrasah dan pengurus

komite madrasah harus selalu

menjalin kerjasama yang baik

dalam pengelolaan pembiayaan

pendidikan, baik yang bersumber

dari pemerintah maupun non

pemerintah.

2. Pihak madrasah hendaknya dalam

menyusun rencana anggaran

pendapatan belanja madrasah agar

sesuai dengan kebutuhan dengan

melibatkan pihak-pihak terkait

sehingga tidak terjadi

penyalahgunaan pembiayaan-

pembiyaan yang telah ditetapkan.

3. Pihak madrasah hendaknya untuk

tetap memperhatikan konsep dan

petunjuk penggunaan pembiayaan

pendidikan, sehingga dapat

meningkatkan kinerja para guru,

karyawan, serta meningkatkan

mutu lulusan dengan

memprioritaskan dana sesuai

dengan petunjuk daftar isian

pelaksanaan anggaran madrasah.

4. Agar penggunaan biaya lebih

efektif, maka diharapkan

memprioritaskan anggaran pada

bidang-bidang yang dapat

menunjang kegiatan belajar

mengajar, seperti pengadaan buku,

alat laboratorium, alat peraga, serta

mengalokasikan biaya untuk

peningkatan kompetensi guru.

Proses pengawasan yang telah

dilakukan selama ini agar dapat terus

dipertahankan sehingga tidak terjadi

penyimpangan-penyimpangan dalam

penggunaan biaya pendidikan

madrasah.


Daftar Pustaka

Achmadi, Marfu, (2005). Manajemen Keuangan Sekolah, Bandung: UPI.

Anwar, Idochi. (2004). Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan, Bandung: Alfabeta.

Depdiknas (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.

Depdiknas (2005). Perencanaan Pembiayaan Pendidikan, Jakarta: Depdikbud.

Depdiknas (2005). Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdikbud.

Depdiknas, (2007). Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun, Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Djatmiko, Yayat Hayati. (2002). Perilaku Organisasi, Bandung: Alfabeta.

Fahry G.M. (2001). Perencanaan Pendidikan Teori dan Metode, Jakarta: PPLPTK Ditjen Dikti Depdiknas.

Fattah, Nanang (2000). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Gaffar, M. Fakhry dkk (2000). Pembiayaan Pendidikan, Aspek Penting dalam Pengelolaan Sekolah, Jakarta: Depdiknas.

Gaffar, M. Fakhry dkk (2005). Manajemen Keuangan, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Moeleong, L.J. (2001). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosda Karya.

Mulyasa, E (2004). Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. (1998). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito.

Nugraha, Yopti. (2003). Pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan dan Dampaknya terhadap Kelangsungan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, Bandung: Program Pascasarajana Universitas Pendidikan Indonesia.

Pidarta, Made (2002). Peranan Kepala Sekolah pada Pendidikan Dasar, Seri Manajemen Pendidikan, Jakarta : PT. Grasindo.

Purwanto, M. (2002). Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Razik, Taher A dan Austin D Swanson. (1995). Fundamental Concepts Of Educational Leadership and Management, New Jersey: Prentice Hall.

Siagian, Sondang. (2000). Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Adaministrasi, Jakarta: Gunung Agung.


65

Supriyadi, Dedi. (2003). Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Supriadi, D. (2001). Kebenaran Ilmiah, Metode Ilmiah dan Paradigma Riset Kependidikan, Bandung: PPS IKIP Bandung.

Suryadi, Ace. (2004). Pendidikan Investasi SDM dan Pembangunan (Isu, Teori dan Aplikasi), Jakarta: Balai Pustaka.

Syafruddin, (2005). Manajemen Pendidikan Islam, Jakarta: PT. Ciputat Press.

Tilaar, H.A.R. (2004). 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional, Suatu Analisis Kebijakan, Jakarta; Gramedia.

Wahab, A. (2004). Mencari Arah Baru dalam Pengelolaan Sekolah, Mimbar Pendidikan Nomor 3 Tahun XV.


jurnaleksperimental.comjurnaleksperimental.com/.../2015/09/jurnal-pak-hanafiah.docx · web...

Documents